The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nadia.19017, 2021-05-05 00:23:15

LKPD PPN & PPnBM

E book LKPD PPN & PPnBM

Keywords: lkpd

NADIA RIZKA FEBRIANTI

LEMBAR KERJA PESERTA
DIDIK

ADMINISTRASI PAJAK
PPN & PPnBM

SMK / MAK
Kelas XII

NAMA : ……………………………………………… i
NO ABSEN : ………………………………………………
KELAS : ………………………………………………

ADMINISTRASI PAJAK
PPN & PPnBM

Untuk SMK / MAK
Kelas XII

OLEH :
NADIA RIZKA FEBRIANTI

PEMBIMBING :
Moh. Danang Bahtiar, S.Pd., M.Pd.

ii

KATA
PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur atas kehadirat Allah SWT penulis dapat menyusun Lembar
Kerja Peserta Didik (LKPD) mengenai mata pelajaran Administrasi Pajak dengan materi “PPN
& PPnBM” yang ditujukan pada kelas XII program keahlian Akuntansi Keuangan & Lembaga.
Dalam penyusunan LKPD ini penulis menyesuaikan dengan silabus terbaru.

Penyusunan LKPD ini salah satunya sebagai sarana pendukung dalam proses peningkatan
kompetensi, wawasan, dan keterampilan peserta didik dalam mata pelajaran Administrasi
Pajak khususnya pada materi PPN & PPnBM. Harapan penulis LKPD ini dapat menjadi sarana
untuk dapat menguasai materi PPN & PPnBM tentunya diimbangi dengan peningkatan sikap,
ilmu pengetahuan, dan keterampilan.

Dalam penyusunan LKPD ini penulis menyadari masih terdapat kekurangan, maka dari itu
masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun untuk pengembangan LKPD ini sangat
diharapkan. Dan diharapkan tetap bermanfaat bagi peserta didik.

Surabaya, 14 April 2021
Penyusun

Nadia Rizka Febrianti

iii

DAFTAR ISI

SAMPUL ........................................................................... i

SUB SAMPUL .................................................................. ii

KATA PENGANTAR ...................................................... iii

DAFTAR ISI ..................................................................... iv

PETUNJUK PENGGUNAAN .......................................... v

KOMPETENSI INTI / KOMPETENSI DASAR ............. vi

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI ................ vii

TUJUAN PEMBELAJARAN ........................................... vii

PETA KONSEP ................................................................ viii

MATERI PPN ................................................................. 1

A. Pengertian PPN ............................................................ 1
B. Obyek PPN ................................................................... 1
C. Barang Kena Pajak (BKP) ............................................ 2
D. Jenis Barang yang Tidak Dikenakan PPN .................... 2
E. Jasa Kena Pajak (JKP) .................................................. 3
F. Jasa yang tidak dikenai PPN ........................................ 3
G. Subyek Pajak ................................................................ 4
H. Bukan Subjek Pajak PPN ............................................. 4
I. Tarif PPN ...................................................................... 4
J. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ..................................... 4
K. Perhitungan PPN / Contoh Soal .................................. 7

RANGKUMAN ................................................................ 7

PRAKTIKUM ................................................................... 8

MATERI PPnBM .............................................................. 10

A. Pengertian PPnBM ........................................................ 10
B. Kategori Barang Mewah .............................................. 10
C. Tarif PPnBM ................................................................ 10
D. Perhitungan PPnBM/ Contoh Soal ............................... 14

RANGKUMAN ................................................................ 15

PRAKTIKUM ................................................................... 15

EVALUASI ....................................................................... 17

A. PILIHAN GANDA ..................................................... 17
B. SOAL URAIAN .......................................................... 20

DAFTAR PUSTAKA ....................................................... 22

iv

PETUNJUK
PENGGUNAAN

1. Bacalah dan pahami materi yang ada pada setiap kegiatan belajar
2. Jika ada materi yang belum jelas, siswa dapat berdiskusi dengan temannya atau

bertanya pada guru
3. Bacalah dengan baik dan pahamilah dengan benar contoh-contoh yang diberikan
4. Kerjakan soal yang terdapat pada LKPD pada lembar jawaban yang tersedia
5. Laporkan pada guru jika telah mengerjakan latian soal yang terdapat pada LKPD

v

KOMPETENSI INTI /
KOMPETENSI DASAR

KOMPETENSI INTI :
KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif
dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3: Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan rasa
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang
kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah
KI 4: Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung

KOMPETENSI DASAR
3.1 Menjelaskan tentang pajak pertambahan nilai (PPN),kategori barang dan jasa yang
dikenakan PPN.
4.1 Menghitung besarnya PPN
3.2 Menjelaskan tentang pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan kategori
barang mewah
4.2 Menghitung besarnya PPnBM

vi

INDIKATOR
PENCAPAIAN
KOMPETENSI

3.1.1 Menjelaskan tentang pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3.1.2 Mengidentifikasi kategori barang dan jasa yang dikenakan PPN
4.1.1 Menghitung PPN
3.2.1 Menjelaskan tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
3.2.2 Mengidentifikasi kategori barang mewah
4.2.1 Menghitung PPnBM

TUJUAN
PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dengan mempelajari LKPD dan
berdiskusi peserta didik diharapkan :

1. Peserta didik mampu menjelaskan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Peserta didik mampu mengidentifikasi kategori barang dan jasa yang dikenakan

PPN
3. Peserta didik mampu memahami cara menghitung PPN
4. Peserta didik mampu menjelaskan tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(PPnBM)
5. Peserta didik mampu mengidentifikasi kategori barang mewah
6. Peserta didik mampu memahami cara menghitung PPnBM

vii

PETA KONSEP

PPN PENGERTIAN PPN
JASA KENA PAJAK (JKP)
JASA KENA PAJAK (JKP) OBYEK PPN
BARANG KENA PAJAK

(BKP)

JENIS BARANG YANG
TIDAK DIKENAKAN PPN

JASA KENA PAJAK (JKP)

JASA YANG TIDAK
DIKENAI PPN

SUBYEK PAJAK

BUKAN SUBJEK PAJAK

TARIF PPN
DASAR PENGENAAN

PAJAK (PPN)

viii

PPnBM PENGERTIAN
PPNBM

KATEGORI
BARANG MEWAH

TARIF PPnBM

ix

INFORMASI

Pajak Pertambahan Nilai mulai diperkenalkan di Indonesia sejak
1 april 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPn). Hal ini
di atur dalam UU No 8 tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM,
selanjutnya diubah dengan UU No. 11 tahun 1994, lalu diubah
dengan UU No. 18 tahun 2000, terakhir diubah lagi dengan UU
No. 42 tahun 2009.

MATERI PPN

A. Pengertian PPN
Menurut Supramono (2009: 125) pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang
dikenakan atas konsumsi di daerah pabean, baik konsumsi BKP maupun JKP atau
pajak yang dikenakan atas setiap pembelian Barang Kena Pajak dan pemanfaatan
Jasa Kena Pajak baik di dalam wilayah Indonesia maupun dari luar daerah
pabean.

B. Obyek PPN
1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
Pengusaha;
2) Impor Barang Kena Pajak;
3) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
Pengusaha;
4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean;
5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean;
1

6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
7) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
8) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
C. Barang Kena Pajak (BKP)
Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau
hukumnya dapat berupa barang bergerak dan barang yang tidak berwujud yang
dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN. BKP berwujud bergerak
misal barang dagang, BKP berwujud tak bergerak misal bangunan, BKP tak
berwujud misal Hak Paten, Lisensi, HAKI (hak yang didapatkan dari hasil olah
pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang
berguna untuk masyarakat).
D. Jenis Barang yang Tidak Dikenakan PPN
Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang didapatkan langsung dari
sumber barang tersebut. Misal:

• Minyak mentah
• Gas bumi (tidak termasuk elpiji)
• Panas bumi
• Pasir dan kerikil
• Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara
• Bijih timah, biji besi, biji emas, biji tembaga, biji nikel, bijih perak,

bijih bauksit.
• Barang hasil pertambangan dan pengeboran lainnya yang diambil

langsung dari sumbernya.
• Barang kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan dan dikonsumsi

oleh masyarakat. Contohnya: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai,
garam, daging segar tanpa diolah, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-
sayuran.
• Makanan dan minuman yang disajikan di restoran, hotel, warung,
rumah makan, dan semacamnya yang meliputi makanan dan
minuman baik yang dikonsumsi di tempat atau tidak. Termasuk di
dalamnya makanan dan minuman yang diserahkan pengusaha jasa
tata boga atau katering. Objek tersebut tidak dikenakan PPN

2

dimaksudkan agar tidak ada pemungutan pajak ganda karena objek ini
merupakan objek pajak daerah.
• Uang, surat berharga, dan emas batangan.

E. Jasa Kena Pajak (JKP)
Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu
perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau
fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipaksa, termasuk jasa yang
dilakukan untuk menghasilkan barang.

F. Jasa yang tidak dikenai PPN
adalah jasa-jasa tertentu dalam kelompok jasa berikut ini:
1) Jasa pelayanan kesehatan medik yang meliput: jasa dokter umum, dokter
spesialis, dokter gigi, dokter hewan, ahli kesehatan (ahli akupuntur, ahli
gigi, ahli gizi, ahli fisioterapi), kebidanan/dukun bayi, paramedis dan
perawat, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium
kesehatan, sanatorium, psikolog, psikiater, dan jasa pengobatan termasuk
yang dilakukan oleh paranormal.
2) Jasa pelayanan sosial yang meliputi: jasa pelayanan panti asuhan dan panti
jompo, pemadam kebakaran, pemberian pertolongan pada kecelakaan,
lembaga rehabilitasi, penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman
termasuk krematorium, dan jasa di bidang olahraga kecuali yang sifatnya
komersial.
3) Jasa pengiriman surat dengan perangko yang meliputi jasa pengiriman
surat dengan menggunakan perangko tempel atau cara lainnya untuk
menggantikan perangko tempel.
4) Jasa keuangan yang meliputi: jasa menghimpun dana dari masyarakat
seperti giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau
bentuk lain yang dipersamakan.
5) Jasa menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana kepada
pihak lain menggunakan surat, sarana telekomunikasi, dan sebagainya.
6) Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip
syariah, berupa: sewa guna usaha dengan hak opsi, anjak piutang, usaha
kartu kredit, dan pembiayaan konsumen.
3

G. Subyek Pajak
• Pengusaha
Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang
dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang,
mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan,
memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan
usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
• Pengusaha Kena Pajak
Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang mengekspor BKP yang
telah dikukuhkan sebagai PKP.

H. Bukan Subjek Pajak PPN
Pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali
pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak.

I. Tarif PPN
1. Tarif PPN adalah 10% sehingga tarif pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi
15% yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal
ini disebabkan berbagai factor misalnya pertimbanan perkembangan
perekonomian Indonesia, sehingga tarif PPN bisa diturunkan. Sebaliknya
misalnya jika pemerintah membutuhkan penerimaan pajak yang besar,
sehingga tarif PPN bisa dinaikan.
2. Tarif PPN atas Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Ekspor Barang
Kena Pajak Tidak Berwujud, dan Ekspor Jasa Kena Pajak adalah 0%.

J. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
1) Harga jual
Semua biaya yang diminta atau sehrausnya diminta oleh penjual
karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang di pungut menurut
UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
4

• Nilai yang berupa uang karena penyeraha BKP oleh pengusaha
kena pajak

• Termasuk semua biaya yang diminta atau sehrusnya diminta
oleh penjual, biaya angkut, asuransi,dll

• Tidak termasuk PPN dan potongan harga yang di cantumkan
dalam FP

2) Pergantian
Dari pengertian tersebut dapat diambil 3 hal yang termasuk harga jual,
yaitu;
• Nilai berupa uang karena penyerahan JKP, ekspor BKP tak
berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak atau yang dibayar oleh
Penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau BKP tak
berwujud dari luar baerah pabean didalam daerah pabean.
• termasuk semua biaya yang diminta atau seharunya diminta
pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa
Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
• tidak temasuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam
FP.

3) Nilai impor
Dari pengertian tersebut dapat diambil 3 hal yang termasuk harga jual,
yaitu;
• Nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk
• termasuk pungutan lain berdasarkan peraturan undang-undang
mengenai kepabeanan dan cuka atas impor BKP.
• tidak termasuk PPN dan PPn BM.

4) Nilai ekspor
Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh eksportir.

5) Nilai lain tersebut ditetapkan antara lain:
• Harga Pokok Penjualan yaitu harga jual atau penggantian
dikurangi laba kotor untuk pemakaian sendiri dan untuk
pemberian cumacuma BKP/JKP.

5

• Perkiraan harga jual rata-rata untuk penyerahan media rekaman
suara atau gambar.

• Perkiraan hasil rata-rata per judul film untuk penyerahan film
cerita (tidak termasuk penetapan Nilai Lain untuk film cerita
impor).

• berupa uang yang ditetapkan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua
belas juta rupiah) per copy Film Cerita Impor untuk
pemanfaaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di
dalam daerah pabean berupa film cerita impor (PMK no.
102/PMK.011/2011)

• Harga jual eceran untuk penyerahan produk hasil tembakau.
• Harga pasar wajar untuk BKP berupa persediaan dan/atau aktiva

yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang
masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.
• Harga perolehan atau harga pokok penjualan untuk penyerahan
BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan
BKP antar cabang.
• harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli
untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang
perantara
• Harga lelang untuk penyerahan BKP melalui juru lelang
• Sebesar 20% dari harga jual emas perhiasan atau nilai
penggantian untuk penyerahan emas perhiasan termasuk
penyerahan jasa perbaikan dan modifikasi emas perhiasan serta
jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan serta jasa-
jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan, yang dilakukan
oleh pabrikan emas perhiasan.
• Sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih
untuk; 1) penyerahan jasa pengiriman paket; 2) penyerahan jasa
biro perjalanan atau jasa biro pariwisata; 3) penyerahan jasa
pengurusan transportasi (freight forwarding) yang didalam
tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya
transportasi (freight charges).

6

K. Perhitungan PPN / Contoh Soal

Cara menghitung PPN :
PPN = Dasar Pengenaan Pajak (DDP) x Tarif

Pajak
Contoh :
PT. Indah merupakan PKP yang menjual barang Elektronik di Surabaya,
terdapat transaksi yaitu menjual TV sebanyak 40 unit dengan harga per
unit Rp.1.500.000 kepada customer. Hitunglah PPN dari transaksi
tersebut !
Penyelesaian :
PPN = Rp.1.500.000 x 40 x 10% = Rp.6.000.000 (Pajak Penjualan)

RANGKUMAN

➢ PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pembelian Barang Kena Pajak dan pemanfaatan Jasa
Kena Pajak baik di dalam wilayah Indonesia maupun dari luar daerah pabean.

➢ Obyek PPN meliputi penyerahan barang kena pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh
pengusaha, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang
dilakukan oleh pengusaha, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean
di dalam daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah
pabean. ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak, ekspor barang kena pajak
tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak, ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

7

➢ Barang Kena Pajak (BKP)
Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa
barang bergerak dan barang yang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang
PPN.

➢ Subyek Pajak
Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang mengekspor BKP yang telah dikukuhkan sebagai
PKP.

➢ Tarif PPN adalah 10% sehingga tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dapat
diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.

PRAKTIKUM

KERJAKAN SOAL PRAKTIKUM DI LEMBAR JAWABAN YANG
TERSEDIA !
PT. Indah merupakan PKP yang menjual elektronik di Surabaya.
Berikut transaki PT.Indah selama bulan Januari 2017:

1. Penjualan TV 15 unit dengan harga per unit Rp.2.500.000
2. Penjualan Kulkas 20 unit dengan harga per unit Rp.1.200.000
3. Penjualan Mesin Cuci 16 unit dengan harga per unit

Rp.2.800.000
Dari transaksi-transaksi yang terjadi di atas, maka hitunglah PPN
dari transaksi tersebut? Dan berapa total PPN yang disetorkan?

8

LEMBAR JAWABAN

NAMA :
NO .ABSEN :
KELAS :

Catatan Guru Nilai Tanda Tangan
9

MATERI PPnBM

A. Pengertian PPnBM
Pajak penjualan atas barang mewah yang dikenakan atas transaksi BKP
yang tergolong mewah baik di produksi di dalam negri maupun luar negeri.

B. Kategori Barang Mewah
1. Barang yang dikonsumsi masyarakat tertentu
2. Bukan kebutuhan pokok
3. Barang yang di konsumsi oleh orang berpengahsilan tinggi
4. Barang yang di konsumsi menunjukkan merk
5. Bila dikonsumsi bisa merusak kesehatan dan moral serta menganggu
ketertiban masyarakat

C. Tarif PPnBM
Berdasarkan PMK Nomor 33/PMK.010/2017 tarif PPnBm untuk kendaraan
bermotor ditetapkan sebagai berikut:

1) Tarif PPnBM sebesar 10% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut:
1. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 orang sampai dengan 15
orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api (diesel/semi
diesel), baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak,
dengan semua kapasitas isi silinder.
2. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang
termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor
bakar cetus api, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun
tidak, dengan sistem 1 gardan penggerak, dengan kapasitas isi silinder
sampai dengan 1.500 cc.
3. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang
termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor
bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel). baik dilengkapi dengan

10

motor listrik maupun tidak, dengan sistem 1 gardan penggerak, dengan
kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc.
2) Tarif PPnBM sebesar 20% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut:
1. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang
termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1
gardan penggerak, dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi
dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih
dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc.
2. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang
termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1
gardan penggerak, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi
diesel), baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak,
dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500
cc.
3. Kendaraan bermotor dengan kabin yang dirancang untuk 2 baris tempat
duduk (double cabin) untuk penumpang melebihi 3 orang tetapi tidak
melebihi 6 orang termasuk pengemudi dan memiliki bak (terbuka atau
tertutup) untuk pengangkutan barang, dengan motor bakar cetus api
atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dilengkapi dengan motor
listrik maupun tidak, dengan sistem 1 gardan penggerak atau dengan
sistem 2 gardan penggerak, untuk semua kapasitas isi silinder, dengan
massa total tidak lebih dari 5 ton.
3) Tarif PPnBM sebesar 30% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut:
1. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang
termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, baik yang
dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi
silinder sampai dengan 1.500 cc untuk sedan atau station wagon dan
kendaraan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 gardan
penggerak.
2. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang
termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi, baik yang
dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi
silinder sampai dengan 1.500 cc untuk sedan atau station wagon dan

11

kendaraan selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 gardan
penggerak.
4) Tarif PPnBM sebesar 40% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut:
1. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang
termasuk pengemudi selain sedan ataustation wagon, dengan motor
bakar cetus api, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun
tidak, dengan sistem 1 gardan penggerak, dengan kapasitas isi silinder
lebih dari 2.500 cc sampai dengan 3.000 cc.
2. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang
termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api, baik yang
dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi
silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan kapasitas 3.000 cc, untuk
sedan atau station wagon dan kendaraan selain sedan atau station
wagon dengan sistem 2 gardan penggerak.
3. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang
termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi
diesel), baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak,
dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500
cc, untuk sedan atau station wagon dan kendaraan selain sedan atau
station wagon dengan sistem 2 gardan penggerak.
5) Tarif PPnBM sebesar 50% diberlakukan bagi seluruh kendaraan yang
penggunaannya dikhususkan untuk golf.

6) Tarif PPnBM 60% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari
250 cc sampai dengan 500 cc, yakni sepeda motor (termasuk moped)
dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa
kereta pasangan sisi, termasuk kereta pasangan sisi.

2. Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai,
digunung, dan kendaraan semacam itu.

7) Tarif PPnBM 125% diberlakukan untuk kelompok sebagai berikut:

12

1. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang
termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, dilengkapi dengan
motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas isi silinder lebih dari
3.000 cc yang terdiri dari sedan atau station wagon, selain sedan atau
station wagon dengan sistem 1 gardan penggerak dan dengan sistem 2
gardan penggerak.

2. Kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang
termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi
diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan
kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc yang terdiri dari, sedan atau
station wagon, selain sedan atau station wagon dengan sistem 1 gardan
penggerak dan dengan sistem 2 gardan penggerak.

3. Kendaraan bermotor roda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari
500 cc yang terdiri dari, sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda
yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta
pasangan sisi, termasuk kereta pasangan sisi.

4. Trailer atau semi trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau
kemah.

Tarif PPnBM Non Kendaraan Bermotor
1. Tarif PPnBM untuk non kendaraan bermotor sebesar 20%

diberlakukan pada:
1) Rumah dan town house dari jenis nonstrata title dengan harga jual
sebesar Rp 20 miliar atau lebih.
2) Apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title dan
sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp 10 miliar atau lebih.

2. Tarif PPnBM untuk non kendaraan bermotor sebesar 40%
diberlakukan pada:
1) Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan,
pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak.
2) Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk
keperluan negara, yang terdiri dari peluru dan bagiannya, tidak
termasuk peluru senapan angin.

13

3. Tarif PPnBM untuk non kendaraan bermotor sebesar 50%
diberlakukan pada:
1) Kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau
angkutan udara niaga yang terdiri dari helokopter, pesawat udara
dan kendaraan udara lainnya, selain helikopter.
2) Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk
keperluan negara yang terdiri dari senjata artileri, revolver dan
pistol, senjata api (selain senjata artileri, revolver dan pistol) dan
peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan
bahan peledak.

4. Tarif PPnBM untuk non kendaraan bermotor sebesar 75% diberlakukan
pada:
1) Kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam yang
dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis,
kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum.
2) Yacht, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum.

D. Perhitungan PPnBM/ Contoh Soal

Cara menghitung PPnBM :
PPnBM Terutang = Tarif PPnBM x DPP

Tari menjual barang mewah seharga Rp.50.000.000 dengan
tarif PPnBM 20%. Hitunglah PPnBM terutang pembeli!
Penyelesaian :
PPnBM terutang = 20% x Rp.50.000.000 = Rp. 10.000.000

14

RANGKUMAN

➢ PPnBM adalah Pajak penjualan atas barang mewah yang dikenakan atas transaksi BKP yang
tergolong mewah baik di produksi di dalam negri maupun luar negeri.

➢ Kategori Barang Mewah : barang yang dikonsumsi masyarakat tertentu, bukan kebutuhan pokok,
barang yang di konsumsi oleh orang berpengahsilan tinggi, barang yang di konsumsi menunjukkan
merk, bila dikonsumsi bisa merusak kesehatan dan moral serta menganggu ketertiban masyarakat.

➢ Tarif PPnBM berdasarkan PMK Nomor 33/PMK.010/2017 tarif PPnBm untuk kendaraan bermotor
ditetapkan dengan kategori tarif PPnBM 10%, tarif PPnBM 20%, tarif PPnBM 30%, tarif PPnBM
40%, tarif PPnBM 50%, tarif PPnBM 60%, tarif PPnBM 125%.

➢ Tarif PPnBM Non Kendaraan Bermotor dengan kategori tarif PPnBM 20%, tarif PPnBM 40%, tarif
PPnBM 50%, tarif PPnBM 75%.

PRAKTIKUM

KERJAKAN SOAL PRAKTIKUM DI LEMBAR JAWABAN YANG
TERSEDIA !

Felicia membeli BKP barang mewah seharga Rp 400.000.000 dan
dikenakan tarif PPnBM 20%. Hitunglah :

a. PPN dan PPnBM terutang Felicia
b. Jumlah yang harus dibayar Felicia

15

LEMBAR JAWABAN

NAMA :
NO .ABSEN :
KELAS :

Catatan Guru Nilai Tanda Tangan
16

EVALUASI

A. PILIHAN GANDA
KERJAKAN SOAL DIBAWAH INI DENGAN MEMILIH SATU JAWABAN
YANG TEPAT
1. Berikut ini pengertian PPN yang benar adalah…
a. Pajak yang dikenakan atas setiap pembelian Barang Kena Pajak dan
pemanfaatan Jasa Kena Pajak baik di dalam wilayah Indonesia maupun dari
luar daerah pabean
b. Pajak yang dipungut kepada semua orang dan badan usaha tanpa terkecuali
c. Pajak yang dikenakan atas semua barang tanpa tekecuali
d. Pajak yang dikenakan atas konsumsi di daerah pabean, yang bukan konsumsi
BKP maupun JKP
e. Pajak penjualan atas barang mewah yang dikenakan atas transaksi BKP yang
tergolong mewah baik di produksi di dalam negri maupun luar negri

2. Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau
hukumnya dapat berupa barang bergerak dan barang yang tidak berwujud yang
dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN. Dibawah ini yang termasuk
barang yang tidak berwujud yang dikenakan pajak adalah…
a. Bangunan
b. Barang Dagang
c. Tanah
d. Hak Paten
e. Gedung

3. Dibawah ini yang termasuk dalam obyek Pajak Pertambahan Nilai adalah …
a. Ekspor Barang dan Penyerahan barang di dalam Daerah Pabean
b. Impor barang dan Jasa dalam negeri
c. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha dan
Impor Barang Kena Pajak

17

d. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang didapatkan langsung
dari sumber barang tersebut

e. Barang kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan dan dikonsumsi oleh
masyarakat

4. Dibawah ini adalah Dasar Pengenaan Pajak, kecuali …
a. Nilai yang berupa uang karena penyeraha BKP oleh pengusaha kena pajak
b. Nilai berupa uang karena penyerahan JKP, ekspor BKP tak berwujud oleh
Pengusaha Kena Pajak
c. Pembayaran oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau BKP tak
berwujud dari luar baerah pabean didalam daerah pabean.
d. Nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk
e. PPN dan potongan harga yang di cantumkan dalam Faktur Pajak

5. Berikut ini tarif PPN yang sesuai adalah…
a. Tarif PPN adalah sebesar 20%
b. Tarif PPN terendah adalah sebesar 10%
c. Tarif PPN tertinggi 20%
d. Tarif PPN adalah 10%
e. Tarif PPN terendah dan tertinggi adalah 15% dan 30%

6. Dibawah ini yang bukan pengecualian Jasa Kena Pajak (JKP) adalah…
a. Jasa pelayanan kesehatan medik
b. Jasa pelayanan sosial
c. Jasa keuangan
d. Jasa pembiayaan
e. Jasa di bidang keagamaan

7. Pengertian PPnBM yang sesuai adalah…
a. Ekspor Barang dan Penyerahan barang di dalam Daerah Pabean
b. Nilai yang berupa uang karena penyeraha BKP oleh pengusaha kena pajak
c. Pajak penjualan atas barang mewah yang dikenakan atas transaksi BKP yang
tergolong mewah baik di produksi di dalam negri maupun luar negri
d. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di
daerah pabean, baik konsumsi BKP maupun JKP
e. Pajak yang dikenakan atas semua barang tanpa tekecuali

18

8. Berdasarkan PMK Nomor 33/PMK.010/2017 yang bukan termasuk tarif PPnBm
untuk kendaraan bermotor adalah…
a. Tarif PPnBM sebesar 10%
b. Tarif PPnBM sebesar 20%
c. Tarif PPnBM sebesar 30%
d. Tarif PPnBM sebesar 50%
e. Tarif PPnBM sebesar 100%

9. Berikut ini yang tidak termasuk kedalam kategori barang mewah adalah …
a. Barang yang dikonsumsi masyarakat tertentu
b. Bukan kebutuhan pokok
c. Barag yang di konsumsi oleh org berpengahsilan tinggi
d. Barang yang di konsumsi menunjukka merk
e. Kebutuhan pokok

10. Dibawah ini yang termasuk kedalam kriteria tarif PPnBM 125% kendaraan
bermotor adalah…
a. Kendaraan bermotor pengangkutan lebih dari 10 (sepuluh) orang
b. Trailer atau semi trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah
c. Kendaraan bermotor dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai
dengan 2.500 cc
d. Kendaraan bermotor dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2.500 cc sampai
dengan 3.000 cc.
e. Kendaraan bermotor dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc

19

B. SOAL URAIAN
KERJAKAN SOAL URAIAN DI BAWAH INI DI LEMBAR JAWABAN YANG
TERSEDIA !
1. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di
daerah pabean, baik konsumsi BKP maupun JKP. Jelaskan yang dimaksud dengan
BKP dan JKP !
2. Jelaskan Dasar Pengenaan Pajak (DDP) dalam Nilai Impor !
3. Sebutkan yang termasuk tarif PPnBM sebesar 10% berdasarkan PMK Nomor
33/PMK.010/2017 tarif PPnBm untuk kendaraan bermotor !
4. Sebutkan yang termasuk PPnBM Non Kendaraan Bermotor dengan tarif 20%!
5. Jelaskan Dasar Pengenaan Pajak (DDP) dalam Harga Jual !

20

LEMBAR JAWABAN

NAMA :
NO .ABSEN :
SKELAS :

Catatan Guru Nilai Tanda Tangan
21

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jendral Pajak. (2021). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. 14 April
2021, dari https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-42-tahun-2009

Online Pajak. (2021). Pengelompokan Tarif PPnBM. 14 April 2021, dari
https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/tarif-ppnbm

22


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ป.1
Next Book
การวางแผนการจัดกิจกรรมพิเศษ “Pruksa Open House 2020”