Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024

LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SOLOK https://solokkab.bawaslu.go.id

i DAFTAR ISI Hal. DAFTAR ISI i GAMBAR KATA PENGANTAR ii iii BAB 1 BAB 2 PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG 2. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN TUGAS PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 1. PERSIAPAN a. Pelaksanaan Program Kerja b. Dukungan Sumber Daya 2. HASIL PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU a. Penanganan Temuan dan Laporan b. Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi dan Putusan c. Trend Pelanggaran Pemilu d. Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu e. Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran 3. PEMANTAU DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG OLEH PENGAWAS PEMILU TINGKAT BAWAH 4. KENDALA DAN HAMBATAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 1 1 3 4 4 4 14 15 15 20 22 23 24 25 27 BAB 3 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 28 1. Kesimpulan 28 2. Rekomendasi 29 LAMPIRAN-LAMPIRAN

ii DAFTAR GAMBAR No. Nomor Gambar Judul Gambar Hal. 1. Gambar 1 Sidang Tindak Pidana Pemilu Wali Nagari Sungai Jambur 20

iii KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayahNya Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Solok ini dapat diselesaikan. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024. Shalawat beriringan salam juga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran kebenaran dan memberikan suri tauladan bagi kita semua dan semoga kita mendapat syafa’atnya di akhirat nanti. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Solok merupakan pertanggungjawaban fungsional dalam melaksanakan tugas dan kewenangan. Salah satu tujuan dalam membuat Laporan ini adalah untuk menggambarkan proses dan hasil pengawasan, penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Solok, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Semoga Laporan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Solok akan memberikan manfaat bagi para pembaca. Terima Kasih Koto Baru, 01 Juni 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok, KETUA TITONY TANJUNG, S.Pd

１ LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024 BAB 1 : PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut sebagai Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilu adalah Pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Penyelenggaraan Pemilu juga merupakan salah satu ciri dari sebuah Negara yang dikatakan Negara yang demokratis, namun dalam pelaksanaan Pemilu tentu terjadi hal-hal yang diluar ketentuan atau aturan yang telah digariskan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 101 huruf a menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas “melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/ Kota terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu”. Kemudian berdasarkan Pasal 144 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan, bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota

２ menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi”. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu; 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; 4. Keputusan Ketua bawaslu Nomor 169/PP.00.00/K1/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum; 5. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 744/PP.00.00/K1/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 Perihal Sistematika Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum 2024. Sebagai Upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok menggelar sosialisasi pengembangan pengawasan partisipatif. Dalam ketentuan system demokrasi menuntut untuk setiap pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil sesuai ketentuan oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Solok mengajak seluruh Masyarakat untuk dapat berperan dengan meningkatkan pemahaman Masyarakat terkait pengawasan dan pelanggaran Pemilu, karena masyarakat merupakan elemen terpenting dalam pelaksanaan Pemilu.

３ 2. Maksud dan Tujuan Adapun maksud dibuatnya laporan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari kerja-kerja penanganan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Solok sesuai dengan tahapan Pemilu serentak di Kabupaten Solok serta merupakan upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam penanganan pelanggaran Pemilu Tahun 2024. Pasal 104 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa, “Bawaslu Kabupaten Solok berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Republik Indonesia sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan”, Pembuatan laporan akhir penanganan pelanggaran Pemilu 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Solok mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut: Maksud 1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional dalam penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Solok 2. Sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam penanganan pelanggaran pemilihan umum tahun 2024. Merekam proses dan capaian penanganan pelanggaran Pemilu, mengidentifikasi segala hambatan dalam penanganan pelanggaran Pemilu, dan menghasilkan saran dan rekomendasi bagi Bawaslu dalam merumuskan kebijakan serta pelaksanaan tugas dan wewenang di masa yang akan datang. Tujuan 1. Sebagai upaya untuk mewujudkan prisip transparansi dalam penanganan pelanggaran pemilihan umum tahun 2024 2. Untuk menggambarkan kegiatan dan capaian divisi penanganan pelanggaran pada tahun 2024 3. Untuk menjadi bahan dan dokumentasi pelaksanaan tugas dan wewenang yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan serta penguatan tugas dan wewenang

４ Bawaslu Kabupaten Solok dalam penanganan pelanggaran pada masa yang akan datang. 4. Untuk memberi informasi terkait program dan kegiatan tahun 2024 yang telah dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh dalam rangka memenuhi keperluan pemangku kepentingan. BAB 2: PELAKSANAAN TUGAS PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 1. Persiapan a. Pelaksanaan Program Kerja Kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut: No Tanggal Nama Kegiatan Jenis Kegiatan Peserta Ket 1 10 Januari 2024 Rapat Koordinasi Penangan anPelangg aran Administra si Pemilu dan TSM Pemilu ke Panwasca m untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Fullday Panwas cam dan Stakeho lder Badan pengawas Pemilihan Umum kabupaten Solok mengadakan rakor yang dihadiri Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam sambutannya imbau kepada Panwascam harus memahami apa yang harus

５ dilakukan dalam penanganan pelanggaran administrasi karena Panwascam memiliki kewenangan dalam melaksanakan tindakan penanganan pelanggaran administrasi, untuk itu agar Panwascam tingkatkan koordinasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kot a dan tidak mengambil keputusan secara sepihak. Sementara itu terus lakukan upaya pencegahan secara signifikan. 2 12 Rapat Fullday Panwas Bawaslu

６ Januari 2024 Koordinasi Pengawas an Logistik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 cam, Stakeho lder Kabupaten Solok menggelar Rakor dengan sambutan Titony Tanjung menyampaikan Bawaslu Kabupaten Solok melakukan Pengawasan Logistik mulai dari tahapan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian . Saat ini logistik untuk Pemilihan Umum tahun 2024 Kabupaten Solok telah sampai di Gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok dan telah dilakukan Penyotiran dan Pelipatan Surat

７ Suara oleh Petugas 3 13 Januari 2024 Rapat Koordinasi Penyeleng garaan Penangan an Pelanggar an Masa Kampanye untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Fullday Panwas cam, Stakeho lder Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok mengadakan rakor dalam sambutannya Titony Tanjung menyampaikan seperti kita ketahui bersama bahwasanya masa kampanye telah dimulai dan perlu diketahui bersama bahwa saat melaksanakan kegiatan pengawasan agar selalu mengisi Alat kerja Pengawasan (AKP) secara periodik sesuai dengan apa

８ yang telah diintruksikan oleh Bawaslu Kabupaten Solok. 4 18 Januari 2024 Fasilitasi Sentra Gakkumdu Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Fullday Panwas cam, Tim Sentra Gakkum duKabu paten Solok Nara sumber berasal dari mantan penyelenggara Bawaslu Provinsi menjelaskan terkait pengawasan dalam masa kampanye 5 19 Januari 2024 Persiapan Penertiban 1.945 APK yang diduga melanggar ketentuan Rapat Biasa Stakeho lder (Pemeri ntah Daerah Kabupat en Solok yakni Sekda, Satpol PP, Dinas Perhubu ngan, DPMN serta Koordinator divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Bawaslu Kabupaten Solok tegaskan banyak hal yang perlu kita perhatikan serta kita amati langsung jelang pesta

９ Kepolisi an Resor Solok dan Kepolisi an Resor Solok Kota Demokrasi ini 6 20-21 Januari 2024 Rapat Koordinasi Penyeleng garaan Penangan an Pelanggar an Logistik pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Fullboard Panwas cam, Korsek Kecama tan SeKabupat en Solok, Stakeho lder Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa tekankan beberapa waktu belakang logistik untuk Pemilu 2024 telah dilangsungkan sotir lipat surat suara 7 23 Januari 2024 Rapat Koordinasi Fasilitasi dan Pengelola an Barang Fullday Panwas cam, PTPS, Satpol PP, Binda, Kewenangan untuk mengelola barang dugaan pelanggaran sebagaimana

１０ Dugaan Pelanggar an Tahapan Logistik Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kpu, Media diatur dalam peraturan Bawaslu nomor 19 tahun 2018 8 25 Januari 2024 Rapat Koordinasi Fasilitasi Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Fullday Panwas cam, Sentra Gakkum du Anggota Bawaslu Kabupaten Solok tekankan bahwa rapat koordinasi sentra gakkumdu ini merupakan bagian dari langkah mitigasi dan langkahlangkah pencegahan agar dapat meminimalisir tindak pidana Pemilu 9 30 Januari 2024 Rapat Koordinasi Pengelola an Barang Fullday Panwas cam Persamaan persepsi Bawaslu Kabupaten

１１ Dugaan Pelanggar an Masa Kampanye untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Solok dalam pengelolaan barang dugaan pelanggaran 10 31 Januari 2024 Rapat Koordinasi Masa Kampanye untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Fullday Panwas cam, Kesban gpol, Dishub, Satpol PP Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu 11 02 Februari 2024 Rapat Koordinasi Penyeleng garaan Penangan Fullday Panwas cam, Media. Bawaslu Kabupaten Solok telah melakukan penanganan

１２ an Pelanggar an Pemungut an dan Penghitun gan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 atas laporan dan temuan dugaan pelanggaran yang terjadi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu tahun 2024 12 05 Februari 2024 Rapat Koordinasi Penangan anPelangg aran Administra si Pemilu bagi Panwasca m di Lingkunga n Bawaslu Kabupaten Solok Fullday Panwas cam Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggara an Pemilu 13 . 06 Februari 2024 Rapat Koordinasi Penyeleng garaan Penangan Fullday Panwas cam Tujuan dari masa tenang Pemilu adalah untuk memberikan

１３ an Pelanggar an Masa Tenang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 kesempatan kepada para pemilih untuk menentukan pilihan mereka secara bijak, tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak manapun 14 07 Februari 2024 Rapat Koordinasi Pengelola an Barang Dugaan Pelanggar an Masa Tenang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Fullday Panwas cam Barang dugaan pelanggaran Pemilu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang seluruhnya atau sebagian berkaitan dengan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu 15 08 Februari 2024 Rapat Koordinasi Fasilitasi Sentra Gakkumdu Tahapan Masa Tenang Fullday Panwas cam, Sentra Gakkum du Bawaslu Kabupaten Solok terdiri dari unsur Bawaslu, pihak kepolisian dan kejaksaan, hingga malam

１４ Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 masa tenang ini gencar melakukan patroli pengawasan dan anti politik uang 16 27 Februari 2024 Rapat Koordinasi Fasilitasi Perselisiha n Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Fullday Panwas cam, Media Perselisihan hasil Pemilu anggota DPR, DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik/Partai Politik lokal Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional 17 02 April 2024 Rapat Koordinasi Fasilitasi Sentra Gakkumdu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama

１５ Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganny a diberikan oleh UndangUndang Dasar b. Dukungan Sumber Daya Bahwa di Bawaslu Kabupaten Solok dari aspek sumber daya manusia yang tersedia pada Pemilu Tahun 2024 adalah: 1. 3 orang Komisioner 2. 1 Kepala Sekretariat 3. 1 orang Bendahara Pengeluaran Pembantu 4. 3 orang Staf Penanganan Pelanggaran 5. 3 orang Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Datin 6. 3 Orang Staf Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Solok dibebankan pada anggaran Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Solok pada Pemilu 2024. Sarana dan Prasana Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Solok yang tersedia saat ini adalah: 1. Komputer 2. Laptop 3. Printer

１６ 4. Scanner 2. Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu a. Penanganan Temuan dan Laporan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat tiga jenis pelanggaran pemilu, yakni pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu. Temuan adalah hasil pengawasan aktif Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran. Laporan Dugaan Pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. 1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2. Pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu 4. Penetapan peserta Pemilu 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan 6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 7. Masa kampanye Pemilu 8. Masa tenang 9. Pemungutan dan penghitungan suara 10. Penetapan hasil Pemilu 11. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

１NO KAB/ KOTA/ KEC* TAHAPAN PELAPOR/ PENEMU TANGGAL/ NOMOR LAPORAN/ TEMUAN POKLAPO/ TEMNA MA KAP ASIT AS 1 Kabup aten Solok Masa Kampanye Anw ar Efe ndi WNI 24 Januari 2024 / 002/LP/PL/Ke c. IX Koto Sungai Lasi/03.13/I/2 024 Adandugapelanan Pterkapemaan Bcalonlegisoleh nagaperannagaSungJamb

７ KOK ORAN MUAN TERLAPOR HASIL KAJIAN AWAL HASIL PENANG ANAN PELANG GARAN KETERA NGAN TINDAK LANJUT BAWASLU KETER ANGAN TINDAK LANJUT INSTAN SI LAIN NAMA KAPASI TAS nya aan nggar emilu ait asang aliho n latif wali ari dan ngkat ari gai bur Marlius , Noviar di Anade k, dan Yospri aldi Wali Nagari, Sekretar is Nagari, Kasi Pemerin tahan Nagari Sungai Jambur Registra si Pelangga ran Pidana Bawaslu menindakl anjuti ke Pengadila n Negeri Solok Pengadi lan Negeri Solok menjatu hi hukuma n Pidana dan Denda

１2 Kabup aten Solok Masa Kampanye Riza l Fich ri WNI 07 Februari 2024 / 001/LP/PL/Ka b/03.17/II/202 4 Kesean bersamenusatu dan meruprinspemban PempadaPemFebr2024karensudatidaklagi abebarahas3 Kabup aten Solok Pemungut an dan Penghitun gan Suara And ri Jun aidi WNI 13 Februari 2023 / 002/LP/PL/Ka b/03.17/II/202 4 Dugamerumeman dan/amena/mengi daDPT

８ epakat ama ujuk nama ugikan sip bebas ilihan a ilu 14 ruari 4 na ah k ada azas as, sia Semua nama yang ada di Kerapa tan Nagari Suman i Kerapat an Adat Nagari Sumani Tidak Register - - - aan ubah/ malsuk atau ambah nguran ata Hasbul lah Alqom ar Ketua KPU Kabupat en Solok Registra si Bukan Pelangga ran - -

１4 Kabup aten Solok Masa Tenang Arn o Feri za WNI 19 Februari 2024 / 003/LP/PL/Ka b/03.17/II/202 4 Didutelah terjadmonepolitiuangDusuSawaNagaCupa5 Kabup aten Solok Rekapitula si Hasil Penghitun gan Suara Yos eriz al WNI 13 Maret 2024 / 004/LP/PL/Ka b/03.17/III/20 24 AdanDugaPelanan PeroSuarC.HaSalinberubRekaD.HaKecan DaKem6 Kabup aten Solok Pemungut an dan Penghitun Ruri Mari anto WNI 14 Maret 2024 / 005LP/PL/Ka Dugaadankotak

９ ga di ey k di un ah Aro ari ak Dasrint o, S.Pd Calon Legislati f DPRD Kabupat en Solok Dapil 1 Tidak Register - - - nya aan nggar olehan ra dari asil nan bah di ap asil amata anau bar Hasan Basri Z, Riki Abadi, Fitri Yelly, Riki Muliar man, Syahru l PPK Danau Kembar Registra si Bukan Pelangga ran - - Iskan Nofis Calon Legislati f DPRD Kabupat en Solok Dapil 1 aan nya k Hasbul lah Alqom Ketua KPU Kabupat Registra si Bukan Pelangga ran - -

２gan Suara b/03.17/II/202 4 suarapemun yantidakdiseg7 Kecam atan Kubun g Pemungut an dan Penghitun gan Suara And ri Jun aidi WNI 16 Februari 2024 / 002/LP/PL/Ke c.Kubung/03. 17/2/2024 Penean DTempPemn SuamemidentpemilengkdengNIK

０ a hasil unguta ng k gel ar en Solok empel PT di pat ungta ara muat titas ilih kap gan Hasbul lah Alqom ar, Gustia n Zaid Ketua KPU Kabupat en Solok, Ketua PPS Nagari Selayo Registra si Pelangga ran Admjnistr asi Di teruskan ke Bawaslu Kabupaten Solok untuk direkomen dasikan ke KPU Kabupaten Solok -

２１ b. Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi dan Putusan Pengadilan Negeri Solok melakukan sidang kelima Tindak Pidana Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 10.00 Wib dengan agenda Putusan Pengadilan. Berikut hasil putusan Pengadilan terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilihan Umum an. Marlius alias Tiyuk dengan Nomor Putusan 23/Pid.Sus/2024/PN Slk : 1. Menyatakan terdakwa Sdr.Marlius Pgl.Tiyuk terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana sebagai kepala desa atau sebutan lain yg dgn sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yg menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. 2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Marlius Pgl. Tiyuk dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurangan selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir. 4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). Gambar 1: Sidang Tindak Pidana Pemilu Wali Nagari Sungai Jambur

２２ Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak puas dengan hasil Putusan Pengadilan Negeri Solok dan melakukan upaya banding, berikut hasil Putusan banding : 1. Menyatakan terdakwa Marlius Pgl Tiyuk terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " sebagao kepala desa atau sebutan lain dgn sengaja melakukan tindakan yg menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye" sebagaimana dlm dakwaan alternatif kesatu. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa marlius alias Tiyuk dgn pidana penjara 3 bulan, dan denda sebesar Rp.1.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 7 (tujuh) hari; 3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir; 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). Bawaslu Kabupaten Solok menangani 1 (satu) Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang terjadi pada masa Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Laporan Pelanggaran ini dilaporkan oleh Pelapor an. Andri Junaidi ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kubung pada tanggal 16 Februari 2024, dengan Terlapor an. Hasbullah Alqomar (Ketua KPU Kabupaten Solok) dan Gustian Zaid (Ketua PPS Nagari Selayo) berdasarkan Nomor laporan : 002/LP/PL/Kec.Kubung/03.17/02/2024. Pelapor melaporkan kejadian yang diduga merupakan pelanggaran Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Anggota KPPS TPS 06 Nagari Selayo yaitu menempelkan Daftar Pemilih yang memuat identitas pribadi orang seperti NIK, NKK yang seharusnya tidak boleh

２３ disebarkan ditempat umum. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kubung menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan register terhadap laporan tersebut. Dan selanjutnya mengagendakan Klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi-saksi. Dari hasil klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi-saksi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kubung memberikan rekomendasi kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Solok untuk diteruskan kepada Ketua KPU Kabupaten Solok bahwa Laporan Nomor : 002/LP/PL/Kec.Kubung/03.17/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dilaporkan oleh Andri Junaidi merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. c. Trend Pelanggaran Pemilu Ditengah kontestasi politik yang sangat kompetitif, proses dan tahapan Pemilu 2024 diwarnai banyak pelanggaran. Peraturan yang berlaku tidak efektif menjerat pelaku pelanggaran dalam Pemilu. Hingga kini tetap saja banyak pelanggaran Pemilu yang dibiarkan terjadi. Pemilu merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan demokrasi. Permasalahan Pemilu di Indonesia yang umum terjadi yaitu Isu Politisasi dan Kampanye Hitam, Praktik Politik Uang, Ketidaksetaraan Akses Informasi, Teknologi dan Keamanan Data. Selain melakukan tugas pencegahan Bawaslu Kabupaten Solok juga mempunyai tugas untuk melakukan tindakan Hukum Pemilu atau Penanganan pelanggaran Pemilu, apabila pencegahan sudah dilakukan secara maksimal, maka jalan akhirnya adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Pelanggaran tersebut dapat dijerat beberapa varian pelanggaran yaitu pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran pidana Pemilu dan tindakan sengketa proses Pemilu. Empat jenis tindakan ini adalah bagian dari mahkota pengawas Pemilu.

２４ d. Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam pemilihan umum sangat sering terjadi pelanggaran termasuk pelanggaran pidana, maka untuk itu diperlukan penanganan yang serius oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang berintegrasi, namun dalam prakteknya masih terdapat permasalahan. Berdasarkan penanganan kasus dugaan tindak pidana Pemilu yang telah ditangani oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Solok terdapat enam kasus dugaan tindak pidana Pemilu, dari enam tersebut yang ditindaklanjuti hingga pada tahapan persidangan hanya 1 kasus. Dalam penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dipungkiri sering terjadi pelanggaran termasuk diantaranya Tindak Pidana Pemilu, hal ini sangat mencoreng proses Demokrasi. Maka untuk memastikan tindak pidana Pemilu ditangani dengan baik maka diperlukan penegakan hukum Pemilu yang baik. Dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dengan adanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu ini maka diharapkan penanganan tindak pidana Pemilihan Umum menjadi lebih baik dari pemilihan umum yang sebelumnya. Tujuan dibentuknya Sentra Penegakan Hukum Terpadu adalah agar penanganan tindak pidana Pemilu dapat diselesaikan berdasarkan prinsip cepat, sederhana dan banyak ringan, bebas, jujur dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, mengingat waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu relatif singkat maka diperlukan kesamaan pemahaman dalam proses penanganannya. e. Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan yang selanjutnya disebut Barang Dugaan Pelanggaran adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang seluruhnya atau sebagian

２５ berkaitan dengan peristiwa dugaan Pelanggaran Pemilu atau Pelanggaran Pemilihan yang diperlukan dalam investigasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Ketentuan mengenai pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bawaslu Kabupaten Solok membentuk tim pengelolaan barang dugaan pelanggaran yang mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 022/HK.01.01/K.SB-10/01/2024 tanggal 27 Januari 2024 tentang Pembentukan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan. Barang dugaan pelanggaran diperoleh pengawas pemilu melalui hasil pengawasan dan laporan dari masyarakat. Barang dugaan pelanggaran dapat digolongkan berdasarkan barang bergerak dan tidak bergerak. Untuk barang dugaan pelanggaran tempat penyimpanannya berada pada kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat penyimpanan, dan dalam hal tempat penyimpanan tidak memenuhi standar tempat penyimpanan atau tidak mamu menampung barang dugaan pelanggaran, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan lembaga terkait. Pengelolaan barang dugaan sangat penting sesuai peraturan perundang-undangan. Pada memasuki tahapan kampanye bahwanya tahapan kampanye Pemilu adalah tahapan yang sangat krusial. Pada tahapan kampanye akan berpotensi banyak dugaandugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi. Dengan demikian tentu berdampak juga dengan terhadap barang dugaan pelanggaran yang nantinya dikelola oleh jajaran pengawas Pemilu. Barang yang dimaksud yaitu barang yang merupakan hasil dari pelanggaran dan barang yang digunakan untuk melakukan pelanggaran. Bawaslu Kabupaten Solok memiliki tanggung jawab besar untuk menyimpan barang dugaan pelanggaran dengan baik. Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye memiliki arti penting. Barang dugaan pelanggaran ini perlu dikelola dalam rangka untuk

２６ mempermudah dalam proses penanganan pelanggaran. Barang dugaan pelanggaran ini akan dipergunakan dan diambil untuk membuktikan sebuah perkara tersebut terjadi atau tidak terjadi. 3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang oleh Pengawas Pemilu Tingkat Bawah Bertugas 1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya; 3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; 4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota; 5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Mengembangkan pengawasan Pemilu Partisipatif; dan 7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berwenang 1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; 2. Memeriksa, mengkaji Pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan

２７ dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; 3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; 4. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalan Undang-Undang ini; 5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; 7. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan 8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

２８ 4. Kendala dan Hambatan Penanganan Pelanggaran Pemilu Dalam menjalankan penanganan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat kendala dan hambatan yang mempengaruhi proses penanganan pelanggaran , tetapi hal tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Berikut kendala dan hambatan dalam penanganan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok; 1. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bawaslu Kabupaten Solok untuk membantu menunjang baik program maupun persiapan-persiapan proses penanganan pelanggaran yang mayoritas disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan. 2. Beberapa tahapan Pemilu yang sangat rapat serta divisi penanganan pelanggaran yang menjadi penanggungjawab pengawas tahapan tertentu sehingga waktu dan persiapan dalam menghadapi penanganan pelanggaran sangat terbatas seperti pemahaman regulasi, membaca dan memetakan potensi pelanggaran yang terbatas. 3. Beberapa sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam persiapan menghadapi penanganan pelanggaran seperti tidak adanya ruang khusus untuk melakukan klarifikasi atas dugaan pelanggaran. 4. Pemahaman regulasi dan persiapan penanganan pelanggaran yang terbatas bagi badan pengawas Ad-hoc seperti Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, sehingga beberapa dugaan pelanggaran tidak optimal penanganannya. 5. Masih kurangnya pemahaman peserta Pemilu dan masyarakat tentang alur pelaporan jika ada dugaan pelanggaran pemilu.

２９ BAB 3: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 1. Kesimpulan Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan pelanggaran secara keseluruhan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok pada Pemilihan Umum Tahun 2024; 1. Pada persiapan dalam hal penanganan pelanggaran baik terhadap sarana dan prasarana sudah cukup baik karena pada tahapan persiapan ini sudah dilakukan perencanaanperencanaan berjenjang, serta pada penguatan kapasitas Pengawas Pemilu juga sudah baik karena setiap regulasi dan aturan baru yang keluar berbarengan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu dilakukan Upaya penguatan berupa rapat koordinasi dan rapat kerja teknis baik internal maupun yang bersifat external guna menyamakan pemahaman di jajaran Pengawas dan Stakeholder. 2. Terhadap kelembagaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Solok sudah baik walaupun ada beberapa hal yang masih belum maksimal. Terlihat dari segi kesiapan kelembagaan baik berupa sarana dan prasarana serta penguatan kapasitas Jajaran Sentra Gakkumdu. Disisi lain Sentra Gakkumdu juga perlu dilakukan diskusi atau pertemuan yang intens terutama saat penanganan perkara sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran hukum dan tata cara penanganan dugaan pelanggaran Pidana. 3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok menerima 6 laporan selama Pemilu Tahun 2024 yaitu terkait Tindak Pidana Pemilu, Pelanggaran Administratif.

３０ 2. Rekomendasi 1. Berharap adanya penambahan Sumber Daya Manusia di Divisi Penanganan Pelanggaaran Bawaslu Kabupaten Solok. 2. Agar adanya penambahan kegiatan sosialiasasi terkait penanganan pelanggaran sehingga partai politik dan masyarakat bisa lebih paham terkait alur pelaporan jika ada dugaan pelanggaran pemilu. 3. Agar kegiatan sosialisasi terkait proses Rekapitulasi dan Penghitungan Suara lebih sering dilakukan karena potensi laporan pada saat Rekapitulasi dan Penghitungan suara juga lebih sering terjadi.

３１ LAMPIRAN-LAMPIRAN

３２