1 JURNAL Masive Open Online Course (MOOC) PEGAWAI PEMERINTAH PERJANJIAN KERJA (PPPK) DISUSUN OLEH ; NAMA : NUR LAILATUL MUFIDAH, S.Pd. NIP : 198107282023212009 TEMPAT/TANGGAL LAHIR : MOJOKERTO/28 JULI 1981 GOLONGAN : IX JABATAN : AHLI PERTAMA GURU PPKn INSTANSI : SMP NEGERI MODEL TERPADU BOJONEGORO DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI MODEL TERPADU BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2023
2 AGENDA 1 MODUL 1 WAWASAN KEBANGSAAN DAN NILAI-NILAI BELA NEGARA WAWASAN KEBANGSAAN dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungannya berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan kebangsaan berfungsi sebagai perekat yang menyatukan perbedaan tersebut. Ia memberikan landasan bersama bagi seluruh warga negara Indonesia untuk hidup harmonis dan bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang menyeluruh dan terpadu dalam memahami bangsa dan negara Indonesia, dengan segala aspeknya, baik aspek alamiah maupun aspek sosial-budaya. Wawasan kebangsaan ini menjadi landasan bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib memiliki wawasan kebangsaan yang kuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang menyeluruh dan komprehensif terhadap bangsa dan negara, dengan memperhatikan aspek-aspek kewilayahan, kesejarahan, dan budaya. Wawasan kebangsaan yang kuat akan menjadi landasan bagi ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. ASN memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. ASN merupakan pelayan publik yang bertugas untuk melayani masyarakat dan menjalankan kebijakan pemerintah. ASN juga memiliki peran sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat. Oleh karena itu, ASN harus memiliki wawasan kebangsaan yang kuat agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan dapat menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
3 Nilai-nilai Bela Negara : Kebangsaan, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kecintaan tanah air, yaitu rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air dan bangsanya yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang selalu berusaha untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan tanah air. Persatuan, yaitu kesadaran untuk bersatu dan saling bekerja sama dalam rangka mewujudkan kepentingan bangsa dan negara. Perjuangan, yaitu sikap pantang menyerah dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman terhadap bangsa dan negara. Keterbukaan, yaitu sikap bersedia menerima segala informasi dan kritikan dari pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas diri dan bangsa. Sebagai ASN harus menyadari bahwa wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Dengan memiliki wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kita akan dapat menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI. AGENDA 1 MODUL 2 ANALISIS ISU KONTEMPORER Analisis isu kontemporer adalah proses mengkaji dan menganalisis isu-isu yang sedang terjadi pada masa sekarang. Isu kontemporer dapat berupa isu politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, atau isu-isu lainnya yang sedang menjadi perhatian publik. Analisis isu kontemporer bertujuan untuk memahami akar permasalahan, dampak, dan solusi dari isu tersebut. Analisis ini juga dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan atau strategi yang tepat dalam menghadapi isu tersebut. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), penting untuk selalu memahami dan mengikuti isu-isu kontemporer yang dapat mempengaruhi tugas, tanggung jawab, dan lingkungan kerja. Dalam agenda ini, saya mempelajari beberapa isu kontemporer yang terjadi di Indonesia, antara lain:
4 Isu politik, seperti isu korupsi, polarisasi politik, dan demokrasi Isu ekonomi, seperti isu kemiskinan, ketimpangan, dan ekonomi digital. Isu sosial, seperti isu diskriminasi, kekerasan, dan narkoba. Isu budaya, seperti isu globalisasi, budaya konsumtif, dan budaya pop. Isu lingkungan, seperti isu perubahan iklim, pencemaran, dan kerusakan lingkungan Isu korupsi merupakan masalah serius yang memengaruhi stabilitas, kepercayaan masyarakat, dan efektivitas pemerintahan. Bagi ASN, memahami dan mengatasi isu korupsi sangat penting karena ASN bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa aspek analisis terkait isu korupsi bagi ASN: 1. Pencegahan Korupsi di Lingkungan ASN: ASN harus memiliki pemahaman yang kuat tentang praktik korupsi yang umum terjadi di lingkungan pemerintahan. Pemantauan kegiatan internal, seperti proses pengadaan, pengelolaan keuangan, dan prosedur kontraktual, penting untuk mencegah dan mengidentifikasi praktik korupsi. 2. Etika dan Integritas ASN: ASN harus berkomitmen pada standar etika yang tinggi dan integritas pribadi. Penggunaan kekuasaan dan sumber daya yang adil, serta menjaga independensi dalam pengambilan keputusan, adalah kunci untuk menghindari praktik korupsi. 3. Pengawasan dan Transparansi: Membangun mekanisme pengawasan internal yang kuat dan memastikan transparansi dalam setiap tindakan atau keputusan penting adalah penting. Hal ini dapat meliputi pembentukan lembaga pengawas independen, pelaporan keuangan yang terbuka, serta keterlibatan masyarakat dalam pemantauan kinerja ASN. 4. Pendidikan dan Pelatihan Anti-Korupsi: Pelatihan yang terus-menerus tentang bahaya korupsi, standar perilaku yang diharapkan, dan tindakan untuk melaporkan praktik korupsi sangat penting. ASN harus memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum, regulasi, dan kode etik terkait anti-korupsi. 5. Kerjasama antar-lembaga dan Penegakan Hukum: Kolaborasi yang erat antara lembaga-lembaga penegak hukum dan pemerintah sangat penting. ASN harus
5 bekerja sama dengan institusi penegak hukum untuk menyelidiki dan mengusut praktik korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah. 6. Komitmen Pemerintah dan Kepemimpinan: Kepemimpinan yang kuat dari pemerintah sangat penting dalam menetapkan standar anti-korupsi yang tinggi. Keterlibatan aktif dari pimpinan pemerintahan dalam mendorong budaya antikorupsi akan memberikan dampak positif bagi ASN. 7. Penghargaan dan Sanksi: Sistem penghargaan bagi ASN yang bertindak sesuai dengan prinsip anti-korupsi serta penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar akan memberikan insentif yang kuat untuk mencegah praktik korupsi. 8. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan praktik korupsi juga sangat penting. ASN harus membuka saluran komunikasi yang efektif untuk menerima informasi dari masyarakat terkait potensi tindak korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta revisinya melalui UndangUndang Nomor 20 tahun 2001. Secara substansi Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 telah mengatur berbagai modus operandi tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana formil, memperluas pengertian pegawai negeri sehingga pelaku korupsi tidak hanya didefenisikan kepada orang perorang tetapi juga pada korporasi, dan jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah Pidana Mati, Pidana Penjara, dan Pidana Tambahan. Isu terorisme adalah ancaman serius bagi keamanan nasional dan stabilitas global. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan instansi pemerintah, memahami serta mengatasi ancaman terorisme sangat penting. ASN perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai jenis ancaman terorisme, termasuk ideologi, kelompok, dan taktik yang digunakan oleh kelompok-kelompok teroris. Mengetahui sumber daya dan metode yang digunakan oleh kelompok-kelompok ini penting untuk mengidentifikasi dan mencegah serangan. Kolaborasi dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga pemerintah, lembaga penegak hukum, dan intelijen sangat diperlukan. ASN harus dapat bekerja
6 sama dengan instansi lain dalam berbagi informasi yang relevan dan meningkatkan koordinasi dalam upaya pencegahan serta penanggulangan terorisme. Mencegah proses radikalisasi dan ekstremisme adalah langkah penting dalam mengurangi ancaman terorisme. ASN dapat terlibat dalam program-program pencegahan radikalisasi di komunitas serta mendukung upaya-upaya pendidikan dan sosial yang mencegah proses radikalisasi. AGENDA 1 MODUL 3 KESIAPSIAGAAN BELA NEGARA Kesiapsiagaan Bela Negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara Kesiapsiagaan dalam bela negara merupakan konsep yang mencakup kesiapan dan kesediaan warga negara untuk melindungi, mempertahankan, dan mendukung keutuhan negara dalam segala situasi, baik dalam kondisi damai maupun dalam menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait kesiapsiagaan bela negara: Berikut adalah beberapa aspek penting terkait kesiapsiagaan bela negara: 1. Pemahaman tentang Nilai-Nilai Kebangsaan: Warga negara perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai kebangsaan, termasuk cinta tanah air, kesetiaan pada negara, rasa persatuan, dan semangat gotong royong. 2. Pendidikan Patriotisme: Sistem pendidikan memainkan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai bela negara. Pendidikan sejak dini tentang sejarah bangsa, konstitusi, simbol-simbol nasional, serta penghormatan terhadap jasa para pahlawan adalah hal yang penting. 3. Pelatihan Keterampilan dan Kesiapan Fisik: Warga negara, termasuk ASN, perlu dilatih untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam menghadapi situasi darurat atau ancaman terhadap keamanan negara. Hal
7 ini mencakup kesiapan fisik, pertolongan pertama, dan keterampilan teknis yang relevan. 4. Kesadaran Terhadap Ancaman Terhadap Keamanan Negara: Penting bagi setiap warga negara untuk memiliki kesadaran akan ancaman yang mungkin dihadapi oleh negara, baik dari dalam maupun dari luar, seperti terorisme, konflik bersenjata, atau ancaman siber. 5. Partisipasi dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban: Warga negara memiliki peran aktif dalam mendukung kepolisian, militer, dan lembaga keamanan lainnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Ini mencakup melaporkan aktivitas yang mencurigakan atau potensial membahayakan keamanan. 6. Komitmen pada Kepentingan Bersama: Kesiapsiagaan bela negara juga melibatkan komitmen untuk bekerja sama dalam situasi krisis atau darurat. Gotong royong, solidaritas, dan koordinasi antarwarga serta antarlembaga sangat penting dalam menghadapi situasi yang mengancam keamanan negara. 7. Pengembangan Kapasitas Nasional: Pemerintah perlu terus mengembangkan kapasitas nasional dalam bidang pertahanan, keamanan, dan penanggulangan bencana. Investasi dalam infrastruktur kesiapsiagaan dan pelatihan yang terusmenerus sangat penting. 8. Komitmen terhadap Demokrasi dan HAM: Kesiapsiagaan bela negara haruslah sejalan dengan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi, HAM, serta keadilan sosial. Memahami bahwa bela negara juga mencakup penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah tanggung jawab bersama, dan setiap individu memiliki peran penting dalam memastikan keutuhan dan keamanan negara. Dengan kesadaran kolektif dan partisipasi aktif, masyarakat dapat bersiap menghadapi tantangan dan ancaman yang mungkin terjadi untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. AGENDA 2 MODUL 1
8 BERORIENTASI PELAYANAN Berorientasi pada pelayanan adalah sikap, budaya, atau filosofi yang menekankan pentingnya memberikan pelayanan yang berkualitas, responsif, dan memenuhi kebutuhan masyarakat atau pelanggan. Ini tidak hanya berlaku di sektor layanan publik, tetapi juga dalam berbagai bidang seperti bisnis, pemerintahan, organisasi non-profit, dan lainnya. Berorientasi pelayanan adalah salah satu dari nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Nilai ini mengandung makna bahwa ASN harus senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan dan tindakannya. Dalam konteks pelayanan publik, orientasi pelayanan berarti bahwa ASN harus senantiasa mengutamakan kepuasan masyarakat dalam setiap pelayanan yang diberikan. Hal ini berarti bahwa ASN harus memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan dan harapan masyarakat, serta berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan tersebut secara optimal. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh ASN untuk mewujudkan orientasi pelayanan, antara lain: Memiliki sikap dan perilaku yang melayani. ASN harus memiliki sikap dan perilaku yang melayani, seperti ramah, sopan, dan santun. ASN juga harus bersikap profesional dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. ASN harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. ASN harus terus belajar dan meningkatkan kompetensinya agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan prima. ASN harus memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan prima. ASN harus selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik, bahkan melebihi harapan masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh perilaku ASN yang berorientasi pelayanan: ASN memberikan pelayanan dengan ramah dan sopan kepada masyarakat.
9 ASN memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat. ASN memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel. ASN memberikan pelayanan yang inovatif dan kreatif. Perilaku ASN yang berorientasi pelayanan akan berdampak positif bagi masyarakat. Masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh ASN, dan hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. AGENDA 2 MODUL 2 AKUNTABEL Akuntabilitas adalah salah satu nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Nilai ini mengandung makna bahwa ASN harus senantiasa bertanggung jawab atas setiap tindakan dan kinerjanya. Dalam konteks pelayanan publik, akuntabilitas berarti bahwa ASN harus senantiasa mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa ASN harus dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai apa yang telah dilakukan, bagaimana dilakukan, dan apa hasilnya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang/organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik (Matsiliza dan Zonke, 2017). Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh ASN untuk mewujudkan akuntabilitas, antara lain: Memiliki sikap dan perilaku yang bertanggung jawab. ASN harus memiliki sikap dan perilaku yang bertanggung jawab, seperti jujur, disiplin, dan profesional. ASN juga harus bersikap terbuka dan transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. ASN harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memberikan pelayanan yang
10 berkualitas. ASN harus terus belajar dan meningkatkan kompetensinya agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan prima. ASN harus memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan prima. ASN harus selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik, bahkan melebihi harapan masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh perilaku ASN yang akuntabel: ASN memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat. ASN dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai apa yang telah dilakukan, bagaimana dilakukan, dan apa hasilnya. ASN bersedia menerima kritik dan saran dari masyarakat. Perilaku ASN yang akuntabel akan berdampak positif bagi masyarakat. Masyarakat akan merasa bahwa ASN bertanggung jawab atas kinerjanya, dan hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. AGENDA 2 MODUL 3 KOMPETEN Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik. Kompetensi ASN sangat penting untuk dimiliki karena dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi ASN secara efektif dan efisien. ASN yang kompeten akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional. Berikut adalah beberapa contoh perilaku ASN yang kompeten: ASN dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. ASN dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. ASN dapat bekerja sama dengan orang lain secara efektif. ASN dapat berkomunikasi dengan masyarakat secara efektif. Perilaku ASN yang kompeten akan berdampak positif bagi masyarakat. Masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh ASN, dan hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. ASN yang memiliki beragam kompetensi ini akan mampu menjalankan tugastugasnya dengan lebih efektif, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada
11 masyarakat, serta berkontribusi pada perbaikan dan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. AGENDA 2 MODUL 4 HARMONIS Dalam konteks pelayanan publik, harmonis berarti bahwa ASN harus senantiasa membangun dan membina hubungan kerja yang harmonis dengan masyarakat, atasan, dan rekan kerja. Hal ini berarti bahwa ASN harus saling peduli dan menghargai perbedaan, serta bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh ASN untuk mewujudkan harmonis, antara lain: Memiliki sikap dan perilaku yang harmonis. ASN harus memiliki sikap dan perilaku yang harmonis, seperti saling menghormati, saling menghargai, dan saling membantu. ASN juga harus bersikap toleran terhadap perbedaan. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. ASN harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk membangun dan membina hubungan kerja yang harmonis. ASN harus dapat berkomunikasi dengan baik, serta dapat memahami dan menganalisis situasi sosial budaya. Memiliki komitmen untuk membangun hubungan kerja yang harmonis. ASN harus memiliki komitmen untuk membangun hubungan kerja yang harmonis. ASN harus selalu berusaha untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan nyaman. Perilaku ASN yang harmonis akan berdampak positif bagi masyarakat. Masyarakat akan merasa nyaman dan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh ASN, dan hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Indonesia adalah negara yang majemuk, dengan berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan. Keanekaragaman ini merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan keanekaragaman bangsa. ASN harus memiliki sikap yang menghargai dan menghormati keanekaragaman. Dalam lingkungan kerja, ASN dapat menunjukkan sikap toleransi dengan tidak membeda-bedakan teman kerja berdasarkan perbedaan suku, agama, ras, atau golongan. ASN juga dapat menunjukkan sikap empati dengan memahami dan
12 membantu teman kerja yang mengalami kesulitan. ASN juga dapat menunjukkan sikap terbuka dengan menerima perbedaan pendapat atau pandangan teman kerja. ASN juga dapat menunjukkan sikap kerja sama dengan saling membantu dan mendukung dalam menyelesaikan tugas. ASN juga dapat menunjukkan sikap persatuan dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat atau pandangan teman kerja. Dalam masyarakat, ASN dapat menunjukkan sikap toleransi dengan tidak membeda-bedakan masyarakat berdasarkan perbedaan suku, agama, ras, atau golongan. ASN juga dapat menunjukkan sikap empati dengan memahami dan membantu masyarakat yang membutuhkan. ASN juga dapat menunjukkan sikap terbuka dengan menerima perbedaan budaya masyarakat. ASN juga dapat menunjukkan sikap kerja sama dengan saling membantu dan mendukung dalam kegiatan masyarakat. ASN juga dapat menunjukkan sikap persatuan dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan budaya masyarakat. Sikap ASN dalam keanekaragaman sangat penting untuk menjaga dan melestarikan kesatuan bangsa. Dengan sikap yang tepat, ASN dapat menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat dalam menghargai dan menghormati perbedaan. AGENDA 2 MODUL 5 LOYAL Loyalitas merupakan karakteristik yang penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) karena mereka bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada negara dan masyarakat. Loyalitas adalah salah satu dari nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Nilai ini mengandung makna bahwa ASN harus senantiasa berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Secara etimologis, istilah “loyal” diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu “Loial” yang artinya mutu dari sikap setia. Secara harfiah loyal berarti setia, atau suatu kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri pada masa lalu. Dalam Kamus Oxford Dictionary kata Loyal didefinisikan sebagai “giving or showing firm and constant support or allegiance to a person or institution (tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada
13 seseorang atau institusi)”. Sedangkan beberapa ahli mendefinisikan makna “loyalitas” sebagai berikut: a) Kepatuhan atau kesetiaan. b) Tindakan menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang konstan kepada organisasi tempatnya bekerja. c) Kualitas kesetiaan atau kepatuhan seseorang kepada orang lain atau sesuatu (misalnya organisasi) yang ditunjukkan melalui sikap dan tindakan orang tersebut. d) Mutu dari kesetiaan seseorang terhadap pihak lain yang ditunjukkan dengan memberikan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau sesuatu. e) Merupakan sesuatu yang berhubungan dengan emosional manusia, sehingga untuk mendapatkan kesetiaan seseorang maka kita harus dapat mempengaruhi sisi emosional orang tersebut. f) Suatu manifestasi dari kebutuhan fundamental manusia untuk memiliki, mendukung, merasa aman, membangun keterikatan, dan menciptakan keterikatan emosional. g) Merupakan kondisi internal dalam bentuk komitmen dari pekerja untuk mengikuti pihak yang mempekerjakannya. Loyalitas ASN dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain: Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Menjaga rahasia jabatan dan Negara. Loyalitas ASN sangat penting untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Dengan loyalitas yang tinggi, ASN dapat menjadi pilar negara yang kokoh dan mampu menghadapi berbagai tantangan. AGENDA 2 MODUL 6 ADAPTIF Adaptif penting bagi ASN karena dunia terus berubah dengan cepat. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan teknologi, perubahan sosial, atau perubahan
14 peraturan. ASN harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut agar dapat tetap efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adaptif adalah salah satu dari nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Nilai ini mengandung makna bahwa ASN harus senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan oleh ASN untuk mewujudkan adaptif, antara lain: Memiliki sikap dan perilaku yang adaptif. ASN harus memiliki sikap dan perilaku yang adaptif, seperti terbuka terhadap perubahan, cepat belajar, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. ASN harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menghadapi perubahan. ASN harus terus belajar dan meningkatkan kompetensinya agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Memiliki komitmen untuk menjadi adaptif. ASN harus memiliki komitmen untuk menjadi adaptif. ASN harus selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuannya untuk menghadapi perubahan. Berikut adalah beberapa contoh perilaku ASN yang adaptif: ASN mampu menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan kinerjanya. ASN mampu beradaptasi dengan perubahan peraturan yang berlaku. ASN mampu bekerja sama dengan orang lain dari latar belakang yang berbeda. Adaptif penting bagi ASN karena dapat membantu ASN dalam: Meningkatkan kinerja. ASN yang adaptif akan lebih mampu menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kinerja ASN. Meningkatkan kepuasan masyarakat. Masyarakat akan lebih puas dengan pelayanan yang diberikan oleh ASN yang adaptif. Hal ini karena ASN yang adaptif akan lebih mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Meningkatkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat akan lebih percaya kepada ASN yang adaptif. Hal ini karena ASN yang adaptif akan lebih mampu menunjukkan bahwa mereka profesional dan dapat diandalkan.
15 AGENDA 2 MODUL 7 KOLABORATIF Irawan (2017) mengungkapkan bahwa “ Collaborative governance “sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Kolaborasi adalah kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks aparatur sipil negara (ASN), kolaborasi berarti kerja sama antar-ASN, antar-instansi, atau antara ASN dengan pihak lain. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi ; 1) Trust building : membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi 2) Face tof face Dialogue: melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh; 3) Komitmen terhadap proses: pengakuan saling ketergantungan; sharing ownership dalam proses; serta keterbukaan terkait keuntungan bersama; 4) Pemahaman bersama: berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama; dan 5) Menetapkan outcome antara. Kolaborasi menjadi kunci penting dalam kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) karena mereka berperan dalam menyediakan layanan publik yang efektif dan efisien. Penting bagi ASN dari berbagai instansi pemerintah untuk berkolaborasi secara efektif. Ini melibatkan pertukaran informasi, koordinasi kebijakan, dan kerja sama lintas-sektor untuk meningkatkan pelayanan publik. Di dalam instansi atau lembaga tempat mereka bekerja, ASN harus mampu berkolaborasi dalam tim. Kemampuan untuk bekerja bersama-sama dengan rekan kerja, berbagi pengetahuan, menghargai perbedaan, dan mencapai tujuan bersama adalah kunci untuk keberhasilan dalam melayani masyarakat. Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah juga penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Kemitraan dengan perusahaan swasta atau LSM dapat membantu meningkatkan inovasi, sumber daya, dan pengembangan program-program yang lebih efisien.
16 Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mendengarkan masukan dari mereka, dan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah yang ada adalah kunci untuk pelayanan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi juga mencakup pertukaran pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di antara ASN. Workshop, pelatihan, dan pertemuan berkala dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan bersama. Kolaborasi yang efektif di antara ASN dengan berbagai pihak akan memperkuat kualitas layanan publik, meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini akan mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang lebih inklusif, responsif, dan berdaya saing. AGENDA 3 MODUL 1 SMART ASN Smart ASN adalah aparatur sipil negara yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kinerjanya. Kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh ASN dalam menghadapi tantangan perubahan yang semakin cepat. Kemampuan ini diperlukan untuk dapat memecahkan masalah secara efektif, menghasilkan ide-ide baru, dan menciptakan inovasi. Kemampuan memanfaatkan TIK juga merupakan kemampuan yang penting bagi ASN dalam era digital saat ini. TIK dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, serta untuk memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Berikut adalah beberapa karakteristik smart ASN: Memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif Mampu memanfaatkan TIK Memiliki kemampuan berkolaborasi Memiliki integritas dan profesionalisme Memiliki nilai-nilai Pancasila
17 ASN perlu memiliki tujuan dan sasaran yang spesifik dan jelas. Mereka harus memahami tugas-tugas mereka dengan tepat, serta tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang harus dicapai. Tujuan yang ditetapkan harus dapat diukur dan dinilai secara objektif. ASN harus dapat mengukur progres atau pencapaian tujuan dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Dengan mewujudkan smart ASN, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan, sehingga dapat mewujudkan cita-cita Indonesia yang maju dan sejahtera. Berikut adalah beberapa contoh peran smart ASN dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik: Menggunakan TIK untuk memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah diakses. Melakukan inovasi dalam pelayanan publik untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Berkolaborasi dengan pihak lain untuk memberikan pelayanan publik yang lebih holistik. Dengan peran smart ASN, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. AGENDA 3 MODUL 2 MANAJEMEN ASN Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. PPPK merupakan warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melibatkan serangkaian kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia, koordinasi tugas, pengembangan, evaluasi kinerja, dan implementasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.
18 Fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, fungsi ASN adalah sebagai berikut: ASN berperan sebagai pelaksana kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. ASN berperan sebagai penyelenggara pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ASN berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Fungsi ASN tersebut merupakan landasan bagi ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehari-hari. ASN harus memahami dan melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dengan baik agar dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan bangsa. Tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, tugas ASN adalah sebagai berikut: ASN berperan sebagai pelaksana kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. ASN berperan sebagai penyelenggara pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ASN berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
19 Tugas-tugas tersebut harus dilaksanakan oleh ASN dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. ASN harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, ASN juga harus memiliki integritas dan moralitas yang tinggi. ASN memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. ASN harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik agar dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan bangsa. KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN (1) Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN (2) Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Memberikan informas secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasanmemberika informas secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN (3) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Memegang teguh nilai dasar asn dan selalu menjaga reputasi dan integritas asn Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.