E-BOOK sistem hukum dan peradilan

BAHAN AJAR

KELAS XI

KD 3.3
Mendeskripsikan sistem hukum dan
peradilan di Indonesia sesuai dengan
Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945

Oleh :
Nurfamita, S.Pd

PERTEMUAN 1

SISTEM HUKUM DI INDONESIA

3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di
Indonesia sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

3.3.1 menjelaskan pengertian hukum.
3.3.2 menguraikan Penggolongan Hukum



Petunjuk belajar

1. Cermati materi dalam buku paket, rangkuman materi atau pada sumber
informasi pendukung lainnya.

2. Hasil pemahaman terhadap bahan ajar ini dapat dijadikan bahan untuk
menjawab LKPD dan evaluasi yang akan diberikan.

3. Mintalah pentunjuk guru apabila mengalami kesulitan dalam memahami
materi dan juga mengerjakan LKPD.

PETA KONSEP

SISTEM HUKUM
DI INDONESIA

PENGERTIAN PENGGOLONGAN
HUKUM HUKUM

PENGERTIAN HUKUM

a. Pertama, pengertian hukum menurut Utrecht: hukum adalah himpunan
petunjuk hidup (baik perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib
dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota
masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak
pemerintah dari masyarakat itu.

b. pengertian hukum menurut Van Apeldoorn: hukum adalah suatu gejala
sosial; tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum
menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat
istiadat, dan kebiasaan.

c. pengertian hukum menurut Immanuel Kant: hukum adalah keseluruhan
syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri
dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan
tentang kemerdekaan.

d. pengertian hukum menurut Thomas Hobbes: hukum adalah perintah-
perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan
memaksakan perintahnya kepada orang lain.

e. pengertian hukum menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono
Sastropranoto: hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang
menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang
dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap
peraturan ini berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.

(sumber : https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-
ahli-lt62e73b860a678?page=3 )

PENGGOLONGAN HUKUM

Sumber : www. Sanksi.hukum.go

1. Berdasarkan Sumbernya
Sumber hukum adalah asal mula hukum, yakni segala sesuatu yang
menimbulkan aturan-aturan hukum sehingga mempunyai kekuatan
mengikat. Menurut Rahman Amin dalam bukunya Pengantar Hukum
Indonesia (2019), sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat
melakukan, menimbulkan aturan hukum, serta dapat dilihat, dirasakan,
atau diketahui.

a. hukum Undang-Undang
Undang-Undang meliputi peraturan perundang-undangan yang dibuat
oleh penguasa. Di Indonesia, jenis peraturan perundang-undangan ini
diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011, yang meliputi:

 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NRI 1945)

 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
 Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang

(Perppu)
 Peraturan Pemerintah (PP)
 Peraturan Presiden (Perpres)
 Peraturan Daerah Provinsi
 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

b. Hukum kebiasaan
Kebiasaan adalah perbuatan manusia atau lembaga yang dilakukan
secara berulang-ulang. Jika kebiasaan diterima masyarakat luas,
maka kebiasaan ini dipandang sebagai hukum tidak tertulis.

c. Hukum traktat
Traktat adalah perjanjian antara dua negara atau lebih mengenai
masalah tertentu yang menjadi kepentingan negara bersangkutan.

Traktat bersifat mengikat semua orang di negara-negara pembuatnya.
Jika dilakukan oleh dua negara, maka disebut traktat bilateral. Akan
tetapi, jika perjanjian dilakukan oleh lebih dari dua negara, disebut
dengan traktat multilateral.

d. hukum yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan keputusan hakim terdahulu terhadap suatu
perkara yang tidak diatur dalam Undang-Undang dan dijadikan
pedoman oleh hakim lain.

2. Berdasarkan tempat berlakunya
a. Hukum nasional
Hukum nasional merupakan hukum yang berlaku dalam satu negara.
Misalnya, Undang-Undang, Perpres, dan PP.

b. Hukum internasional
Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum
dalam dunia internasional. Misalnya, perjanjian bilateral dan konvensi
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

c. Hukum asing
Hukum asing yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain.

d. Hukum gereja
Hukum gereja yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh
gereja untuk para anggotanya.

3. Berdasarkan bentuknya
1. Hukum tertulis
Hukum tertulis adalah hukum yang tercantum dalam berbagai peraturan
negara. Umumnya, hukum tertulis bersifat kaku, tegas, dan menjamin
kepastian hukum. Hukum tertulis terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf
b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.
2. Hukum tidak tertulis
Hukum tidak tertulis Hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku
dan diyakini oleh masyarakat tertentu. Contohnya, hukum adat. Meski
tidak tertulis dan tidak terbentuk secara formal, hukum ini hidup di
lingkungan masyarakat tertentu.

4. Berdasarkan Waktu berlakunya
1. Ius constitutum
Ius Constitutum adalah hukum positif, hukum yang berlaku saat ini bagi
masyarakat tertentu di daerah tertentu.
2. Ius Constituendum
Ius Constituendum adalah hukum yang menjadi cita-cita pergaulan
hidup, tetapi hingga kini belum berlaku dan akan berlaku di masa depan.

5. Berdasarkan cara mempertahankannya
1. Hukum material
Hukum material yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota
masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan
dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya, hukum pidana, hukum perdata,
hukum dagang dan sebagainya.
2. Hukum formal
Hukum formal yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara
mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya, hukum
acara pidana (KUHAP), hukum acara perdata dan sebagainya.

6. Berdasarkan sifatnya
1. Hukum memaksa
Sifat memaksa (dwigenrecht) diartikan sebagai hukum atau peraturan
yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar demi ketertiban. Jika
melanggar, sebagai konsekuensi akan mendapatkan hukuman atau
sanksi.
2. Hukum mengatur
Sifat mengatur (regelend recht) adalah hukum atau peraturan yang dibuat
tidak sepenuhnya bersifat memaksa. Artinya, atas hukum tersebut boleh
dilakukan penyimpangan.

7. Berdasarkan wujudnya
1. Hukum objektif
Hukum yang mengatur tentang hubungan antar dua orang atau lebih
yang berlaku umum. Dalam artian, hukum di dalam suatu negara ini
berlaku secara umum dan tidak mengenai terhadap orang atau golongan
tertentu saja.
2. Hukum subjektif
Hukum yang muncul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang
atau lebih. Hukum subjektif ini juga sering disebut sebagai hak.

8. Berdasarkan isinya
1. Hukum Publik (Hukum Negara)
Hukum publik atau disebut juga hukum negara, adalah jenis hukum yang
mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga
negaranya. Hukum publik umumnya menyangkut tentang kepentingan
umum atau publik dalam ruang lingkup masyarakat.

Hukum publik dibedakan menjadi beberapa macam antara lain adalah :
 Hukum Pidana, yaitu jenis hukum publik yang mengatur terkait

pelanggaran dan kejahatan, serta memuat larangan dan sanksi.
 Hukum Tata Negara, yaitu jenis hukum publik yang mengatur terkait

hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya.
 Hukum Tata Usaha Negara, yaitu jenis hukum publik yang mengatur

tentang tugas dan kewajiban para pejabat negara secara administratif.
 Hukum Internasional, yaitu jenis hukum publik yang mengatur terkait

hubungan antar negara, seperti hukum perjanjian internasional, hukum
perang internasional, dan sejenisnya.

2. Hukum Privat (Hukum Sipil)

Hukum privat atau yang disebut juga hukum sipil, adalah jenis hukum
yang berguna untuk mengatur hubungan antara individu satu dengan
individu lainnya, termasuk negara sebagai pribadi. Jenis hukum privat
memfokuskan pada kepentingan perseorangan.
Hukum privat dibedakan menjadi beberapa macam antara lain adalah :
 Hukum Perdata, adalah jenis hukum privat yang mengatur hubungan antar
individu secara umum, misalnya yaitu hukum keluarga, hukum perjanjian,
hukum kekayaan, hukum waris, hukum perkawinan, dan sebagainya.
 Hukum Perniagaan, adalah jenis hukum privat yang mengatur hubungan
antar individu di dalam kegiatan perdagangan, misalnya yaitu hukum jual
beli, hutang utang piutang, hukum mendirikan perusahaan dagang, dan
sebagainya.
Sumber : https://fahum.umsu.ac.id/

Sumber : https://istock.com/

KESIMPULAN

A. pengertian hukum menurut Utrecht: hukum adalah himpunan petunjuk
hidup (baik perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu
masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika
dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari
masyarakat itu.

B. Penggolongan hukum digolongkan menjadi beberapa, diantaranya adalah
2. berdasarkan sumbernya yakni Undang-undang, kebiasaan,
Yurisprudensi dan traktat.
3. Berdasarkan tempat berlakunya yakni ada hukum internasional,
hukum nasional, hukum asing dan hukum gereja.
4. Hukum berdasarkan bentuknya yakni ada hukum tertulis dan hukum
tidak tertulis.
5. Hukum berdasarkan waktu berlakunya, yakni Ius constitutum dan ius
constituendum
6. Hukum berdasarkan cara mempertahankannya yakni hukum material
dan hukum formal.
7. Hukum berdasarkan sifatnya, yakni hukum memaksa dan hukum
mengatur.
8. Hukum berdasarkan wujudnya, yakni hukum objektif dan hukum
subjektif.
9. Hukum berdasarkan isinya:
a. Hukum publik (hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata
usaha negara dan hukum internasional)
b. Hukum privat ( hukum perdata dan hukum perniagaan)



INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI (IPK)
menjelaskan makna Lembaga
peradilan

Menganalisis perangkat peradilan di
indonesia

KOMPETTUENJUSAI DNAPSEAMRB(KELDA)JARAN
3M.e3laluiMpeennddeeksaktarinpssaikinatnifiscidsteenmganhumkoudmel dPaBnL
(PropbelreamdiBlaanseddiLIenadrnoinnegs)i,apesseesrutaaiddideinkgdaanpat :
beUrsnyduaknugr,-undMaenngunDjuaksakranNegsairkaapRepduibsilpiklin,
menjelaskanIn, dmoneensgiaanTalaishisu,n d1a9n45menyajikan
hasil makna peradilan dan perangkat peradilan
di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dengan penuh tanggung jawab dan disiplin.

PENTUNJUK BELAJAR

1. Cermati materi dalam buku paket, rangkuman materi atau
pada sumber informasi pendukung lainnya.

2. Hasil pemahaman terhadap bahan ajar ini dapat dijadikan
bahan untuk menjawab LKPD dan evaluasi yang akan
diberikan.

3. Mintalah pentunjuk guru apabila mengalami kesulitan dalam
memahami materi dan juga mengerjakan LKPD.

PETA KONSEP

SISTEM
PERADILAN DI

INDONESIA

MAKNA PERANGKAT
LEMBAGA LEMBAGA
PERADILAN PERADILAN

MAHKAMAH MAHKAMAH
AGUNG KONSTITUSI

peradilan
umum

peradilan
agama

peradilan
militer

peradilan TUN

SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

1. Makna Lembaga peradilan

Peradilan dan

pengadilan adalah dua hal yang

sangat berbeda. peradilan

adalah segala proses yang

berhubungan dengan tugas

negara untuk menegakkan

hukum dan keadilan,

sedangkan pengadilan adalah

badan atau instansi yang akan

melaksanakan sistem

peradilan, berupa memeriksa,

mengadili, dan memutus

perkara guna menegakkan

hukum dan keadilan di Sumber : www.Grid.id
Indonesia.

Makna lembaga peradilan mencakup peralatan atau perlengkapan

negara yang berguna untuk mempertahankan tegaknya hukum yang berlaku.

Lembaga peradilan selalu berkaitan dengan konsep kekuasaan negara dalam

hal ini adalah kekuasaan kehakiman.

Di Indonesia, kekuasaan kehakiman telah diatur sepenuhnya dalam

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman. UU tersebut merupakan penyempurnaan dari

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok

Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Makna lembaga peradilan juga dapat diartikan sebagai lembaga

bentukan negara yang merupakan bagian dari otoritas negara di bidang

kekuasaan kehakiman. Sumber hukumnya berasal dari peraturan

perundang-undangan.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah

Agung. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung terdiri dari Peradilan

Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan

Mahkamah Konstitusi.

SUMBER : Sulistiyono, Adi dan Isharyanto. 2018. Sistem Peradilan di
Indonesia dalam Teori dan Praktik. Depok: Prenada Media Group.

2. Perangkat Lembaga peradilan

A. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (dalam bahasa

Inggris: supreme court) adalah

pengadilan tertinggi dalam

tingkatan pengadilan yang terdiri

dari banyak daerah hukum.

Sebutan lain untuk Mahkamah

Agung meliputi pengadilan terakhir,

pengadilan tingkat akhir, pengadilan

penghakiman, pengadilan puncak

dan pengadilan tertinggi banding.

Secara garis besar, keputusan dari

Mahkamah Agung tidak akan

ditinjau lebih lanjut oleh pengadilan Sumber: https://www.mahkamahagung.go.id
lain.

Mahkamah Agung biasanya berfungsi utama sebagai pengadilan

banding, menganalisis putusan pengadilan tingkat pertama atau dari

pengadilan tingkat banding.

Mahkamah Agung menyatakan badan peradilan dalam

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Pada awalnya peradilan umum diatur dalam Undang-Undang RI

Nomor 2 Tahun 1986. Setelah dinilai tidak sesuai lagi dengan

perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan

ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8

Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun

1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1986 Tentang Peradilan Umum.

a. Peradilan Umum Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum
dilaksanakan oleh:

 Pengadilan Negeri: Pengadilan negeri mempunyai daerah hukum yang
meliputi wilayah kabupaten atau kota dan berkedudukan di ibu kota
kabupaten atau kota.

 Pengadilan Tinggi: Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat
banding.

b. Peradilan Agama Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama
dilakukan oleh:

 Pengadilan Agama: Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota
kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah
kabupaten atau kota.

 Pengadilan Tinggi Agama: Pengadilan tinggi agama berkedudukan
di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah
provinsi.

c. Peradilan Militer Peradilan militer diatur dalam Undang-undang Nomor 31
Tahun 1997. Dalam UU tersebut, yang dimaksud pengadilan adalah
badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan
peradilan militer. Kekuasaan tersebut meliputi:
 pengadilan militer,
 pengadilan militer tinggi,
 pengadilan militer utama, dan
 pengadilan militer pertempuran.
Dalam peradilan militer dikenal dengan adanya oditurat, yaitu badan di
lingkungan Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang melakukan
kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan
berdasarkan pelimpahan dari panglima TNI.
Oditurat terdiri atas oditurat militer, oditurat militer tinggi, oditurat
jenderal, dan oditurat militer pertempuran.

d. Peradilan Tata Usaha Negara Kekuasaan kehakiman di lingkungan
peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh:
 Pengadilan Tata Usaha Negara: Pengadilan tata usaha negara
berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah
hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota.
 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara: Pengadilan tinggi tata usaha
negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya
meliputi wilayah provinsi.

B. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia (disingkat MKRI)

adalah lembaga tinggi negara dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia yang merupakan

pemegang kekuasaan kehakiman bersama-

sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah

konstitusi terdiri dari sembilan orang hakim

konstitusi yang diajukan masing-masing tiga

orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau

DPR, presiden, dan Mahkamah Agung.

Susunan organisasinya terdiri atas seorang

ketua merangkap anggota, seorang wakil

ketua merangkap anggota, dan tujuh anggota

hakim konstitusi. (sumber: Sumber : www. MKRI.id

www.wikipedia.org)

kesimpulan

1. Makna lembaga peradilan juga dapat diartikan sebagai lembaga bentukan

negara yang merupakan bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan

kehakiman. Sumber hukumnya berasal dari peraturan perundang-

undangan.

2. Mahkamah Agung menyatakan badan peradilan dalam

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

3. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (disingkat MKRI)

adalah lembaga tinggi negara dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan

kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.