BUKU SAKU KELENGKAPAN DOKUMEN PENGAJUAN PENCAIRAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN
. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Henrio Karyadi, AP,M.Si selaku mentor dan atasan juga Ibu Eli Novita, S.Km., M.Biomed sebagai coach dan pembimbing yang telah membantu dan berjasa dalam penyusunan buku saku ini berupa dukungan, masukan dan saran. Terima kasih juga kepada Bapak-Ibu senior keuangan atas bantuannya. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan seperjuangan latsar CPNS Golongan II angkatan 5 kelompok 4 yang telah banyak membantu dan saling memberi semangat. KATA PENGANTAR Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku saku ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, masukan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan kedepan yang lebih baik. Akhir kata penulis ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak, bila ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan di hati. Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan “Buku Saku Kelengkapan Dokumen Pengajuan Pencairan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)” ini. Buku saku ini disusun dengan harapan penanggungjawab kegiatan dapat mengetahui dan memahami dokumen atau data dukung dalam melakukan pengusulan pencairan SPJ.
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Kata Pengantar DAFTAR ISI Daftar Isi Latar Belakang Dasar Hukum Alur Verifikasi SPJ Jenis-jenis Pengajuan Pencairan Dana Jenis-jenis Belanja dan Kelengkapan Dokumen Standar Satuan Harga Bagan Akun Standar Perpajakan
LATAR BELAKANG Surat pertanggungjawaban (SPJ) adalah suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan suatu unit organisasi kepada unit organisasi yang lebih tinggi atau sederajat. Surat pertanggungjawaban (SPJ) berguna sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang dapat dicapai dari kegiatan tersebut yang selanjutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang. Dalam melakukan pengajuan pencairan surat pertanggungjawaban (SPJ) harus dilengkapi dokumen yang menjadi bukti otentik atau keabsahan suatu dokumen. Sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan APBN. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ini harus melalui tahap pemeriksaan agar dapat terjamin keabsahan, kelengkapan dan kebenarannya. Hal ini diatur berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Pada saat proses verifikasi pengajuan pencairan SPJ masih sering terjadi pengembalian dokumen pengajuan disebabkan adanya kesalahan dan kurang lengkapnya dokumen yang menjadi data dukung. Sehingga disusunlah buku saku ini dengan tujuan untuk penyamaan persepsi terkait kelengkapan dan isian kelengkapan dokumen sebagai upaya tertib administrasi keuangan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan.
1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Angka Pelaksanaan APBN. DASAR HUKUM 2 3 Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 5 Peraturan Bupati Bintan Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 6 Peraturan Bupati Bintan Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional 7
Bidang-bidang membuat dokumen SPJ pengajuan usulan pencairan dana yang dilengkapi dengan dokumen pendukung Staf PPK atau verifikator keuangan melakukan verifikasi dokumen SPJ beserta kelengkapan dokumen pendukung. Jika dokumen SPJ masih terdapat kesalahan atau dokumen pendukung tidak lengkap maka dokumen SPJ akan dikembalikan kepada bidang untuk diperbaiki atau dilengkapi. ALUR VERIFIKASI SPJ Bidang-bidang menyerahkan dokumen SPJ kepada staf PPK atau verifikator keuangan. Jika dokumen SPJ disetujui maka akan ditandatangani langsung oleh PPK. Dokumen SPJ yang telah ditandatangani oleh PPK akan diuji oleh Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan jika sudah memenuhi syarat akan dilakukan penerbitan SPM.
Uang Persediaan (UP) adalah sejumlah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (Revolving) diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional seharihari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Ganti Uang (GU) adalah dana di pergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang sudah di pakai minimal 75% dari dana UP. Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan. Pembayaran Langsung (LS) adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung. JENIS-JENIS PENGAJUAN PENCAIRAN DANA
Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Daerah terbagi menjadi dua (2), yaitu: 1. - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa 2. Belanja Modal - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Operasi 1. Adalah Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) , dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/ atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi Pemerintah. Belanja Pegawai terbagi menjadi: a.Belanja Gaji dan Tunjangan ASN b.Belanja Tambahan Penghasilan ASN c.Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN. JENIS-JENIS BELANJA DAN KELENGKAPAN DOKUMEN
Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak PA/KPA Surat Pernyataan Verifikasi PPK SPP-LS Rincian SPP-LS Lampiran SPM Daftar Pembayaran Perhitungan Gaji Daftar Nominatif Surat Setoran Pajak (e-Billing) Gaji merupakan pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah yang berhak diterima oleh penerima gaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kelengkapan Dokumen: Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak PA/KPA Surat Pernyataan Verifikasi PPK SPP-LS Rincian SPP-LS Lampiran SPM Daftar Pembayaran Perhitungan Tunjangan Daftar Nominatif Surat Setoran Pajak (e-Billing) Lampiran Persentase Ekinerja Lampiran Bukti Pembayaran Simponi Tunjangan Kinerja merupakan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang besarannya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil. Kelengkapan Dokumen :
Belanja Barang dan Jasa Swakelola Pemilihan Penyedia 1. Adalah Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/ atau Jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/ atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan. Belanja Barang dan Jasa terbagi menjadi: a. Belanja Barang Adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. (Perpres No. 16 Tahun 2008). Jenis Pengadaan Barang/Jasa: Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. Dalam hal ini K/L/PD memilih penyedia untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan.
Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK. Surat Permintaan Proses Pengadaan Langsung (SPPL) Surat Pemesanan Barang Berita Acara Serah Terima (BAST) Berita Acara Pembayaran (BAP) Faktur Fotokopi Rekening Koran Pihak Ketiga Fotokopi NPWP Pihak Ketiga Dokumen Pendukung Lainnya (Foto Barang) Kelengkapan Dokumen Belanja Barang: Tarif PPN atas pembelian barang adalah 11% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau harga barang itu sendiri. Ini merupakan tarif PPN terbaru berdasarkan UU HPP dan sudah berlaku sejak 1 April 2022. Sedangkan tarif PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan bendahara pemerintah, BUMN adalah sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final. Pajak Barang
Kuitansi Surat Permintaan Proses Pengadaan Langsung (SPPL) Surat Pesanan Berita Acara Serah Terima (BAST) Berita Acara Pembayaran (BAP) Faktur Fotokopi Rekening Koran Fotokopi NPWP Dokumen Pendukung Lainnya b. Belanja Jasa Kelengkapan Dokumen Belanja Jasa: Pajak Jasa Dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% berapapun nilainya. Kuitansi Surat Permintaan Proses Pengadaan Langsung (SPPL) Surat Pesanan Berita Acara Serah Terima (BAST) Berita Acara Pembayaran (BAP) Faktur Fotokopi Rekening Koran Fotokopi NPWP c. Belanja Pemeliharaan Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Kelengkapan Dokumen Belanja Pemeliharaan: Dokumen Pendukung Lainnya
Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, Pegawai Non PNS dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Perjalanan Dinas Biasa adalah perjalanan dinas jabatan melewati batas kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjalanan Dinas Dalam kota adalah perjalanan dinas di dalam kota perjalanan dinas baik yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Surat Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas. d. Belanja Perjalanan Dinas
Surat Tugas untuk Perjalanan Dinas Biasa bagi jabatan Fungsional umum/Pelaksana PNS, CPNS dan Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer dengan mempertimbangkan urgensi dan/atau kualifikasi paling banyak berjumlah 2 (dua) orang. Surat Tugas untuk Perjalanan Dinas Biasa bagi Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana PNS, CPNS dan Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer yang melaksanakan tugas teknis secara langsung pada kegiatan Perjalanan Dinas Biasa Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang. Fungional umum/pelaksana PNS dan CPNS tidak dapat melaksanakan Perjalanan Dinas Biasa tanpa diikuti pejabat Negara, anggota DPRD, pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat administrator atau pejabat pengawas kecuali untuk mengikuti undangan atau pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau yang sejenis. Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer tidak dapat melaksanakan Perjalanan Dinas Biasa kecuali untuk melaksanakan tugas teknis tertentu yaitu : a. berperan langsung pada kegiatan Perjalanan Dinas Biasa Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD; b. Penyampaian laporan dan data elektronik berbasis teknologi informasi. c. Rekonsiliasi data elektronik berbasis teknologi informasi. d. Integrasi sistem informasi berbasis teknologi informasi. Perjalanan Dinas Biasa
Surat Tugas (Bentuk format Surat Tugas dan SPD mempedomani Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas) Rincian Biaya Perjalanan Dinas Surat Perjalanan Dinas (SPD) Daftar Pengeluaran Riil Bukti Pembayaran Laporan Perjalanan Dinas Kelengkapan Dokumen (Perjalanan Dinas Biasa): - Tiket transportasi & boarding pass - Kuitansi sewa kendaraan (jika ada) - Bil penginapan hotel/sejenisnya Surat Tugas Bukti Pembayaran (Penginapan, Transportasi jika ada) Surat Perjalanan Dinas (SPD) Laporan Perjalanan Dinas Bukti Kehadiran Kelengkapan Dokumen (Perjalanan Dinas Dalam Kota)
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Belanja Modal Komputer 3. Belanja Modal Adalah Pengeluaran Pengeluaran untuk pembayaran perolehan Aset Tetap (AT) dan/atau aset lainnya atau menambah nilai AT dan/ atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi AT/aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah. - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Belanja Modal Aset Tidak Berwujud) Profil Rekanan NIB (Nomor Induk Berusaha) Kuitansi Surat Pesanan BAST (Berita Acara Serah Terima) BAP (Berita Acara Pembayaran) Surat Permohonan Pembayaran Faktur NPWP Rekening Koran Kelengkapan Dokumen Belanja Modal:
STANDAR SATUAN HARGA
STANDAR SATUAN HARGA
STANDAR SATUAN HARGA
STANDAR SATUAN HARGA
STANDAR SATUAN HARGA
STANDAR SATUAN HARGA
STANDAR SATUAN HARGA
STANDAR SATUAN HARGA
BAGAN AKUN STANDAR
PERPAJAKAN
CATATAN
CATATAN
CATATAN
CATATAN