Materi Geografi Kewilayahan

DOSEN PENGAMPU : Drs. DJOKO SOELISTIJO, M.Si

Wilayah dan Tata Ruang i

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatuwahi wabarokaatu, segalah puji
kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu WaTa'ala, karna atas
rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Modul
Pembelajaran Geografi ini “Konsep Wilayah dan Tata Ruang”. Tak
lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi
besar kita Muhammad shallallahu alaihi wa sallam yang telah
membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju kecahaya
keselamatan.

Modul ini dikembangkan berdasarkan materi Geografi kelas XII
dengan tujuan sebagai bahan ajar pendukung pembelajaran
Geografi. Adanya modul ini semoga dapat dimanfaatkan oleh siswa
dan guru di seluruh Indonesia khususnya guru geografi dalam
mengkaji materi geografi di sekolah secara mendalam. Penulis
berharap semua pihak dapat menerima Modul ini, sebagai manusia
yang jauh dari kesempurnaan penulis berharap adanya masukan dari
para siswa, guru dan pembaca guna sama-sama memajukan
pendidikan di Indonesia khususnya dalam pembelajaran geografi.

Luwu Timur, 26 April 2020

Hasna Indriani
170721636554

Wilayah dan Tata Ruang ii

DAFTAR ISI

Kata pengantar .................................ii
Kompetensi Dasar .............................1
Tujuan pembelajaran.......................1
Bahasan i .............................................2

KONSEP WILAYAH ..............................2
1. Pengetian Wilayah ....................2

A. Wilayah Formal.....................3
B. Wilayah Perencanaan...........4
C. Wilayah Administratif ..........5
D. Perwilayahan.........................6
E. Tata Ruang ............................8
BAHASAN II ........................................11
1. Pembangunan dan
Pertumbuhan Wilayah .....................11
A. Pusat pertumbuhan (growth
pole) 12
B. Pertumbuhan Wilayah
Berkelanjutan ...............................15
bAHASAN III .......................................18
1. Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional............................................18
UJI KOMPETENSI ................................21
REFLEKSI ..............................................21
DAFTAR RUJUKAN.................................22
DAFTAR PUSTAKA MODUL............23

Wilayah dan Tata Ruang iii

KOMPETENSI DASAR

3.1 Memahami konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan tata ruang
wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota

TUJUAN PEMBELAJARAN
Berikut Adalah tujuan pembelajaran atau hal yang haus dicapai dari mempelajari
modul digital ini:

1. Menganalisis konsep wilayah dan tata ruang
2. Menganalisis pembangunan dan pertumbuhan wilayah
3. Mengevaluasi perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
4. Mengidentifikasi permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah
5. Menganalisis konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan tata ruang

wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota

Wilayah dan Tata Ruang 1

BAHASAN I

KONSEP WILAYAH

1. PENGETIAN WILAYAH
Menurut UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah didefinisikan

sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang
batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek
fungsional. Sedangkan sistem wilayah diartikan sebagai struktur ruang dan pola ruang
yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. Wilayah pada dasarnya
bukan sekedar areal dengan batas-batas tertentu, menurutnya wilayah adalah suatu
area yang memiliki arti (meaningful) karena adanya masalah-masalah yang ada di
dalamnya sedemikian rupa, sehingga ahli regional memiliki interest di dalam menangani
permasalahan tersebut, khususnya karena menyangkut permasalahan sosial-ekonomi
(Isard W, 1975, dalam Ernan Rustiadi 2009 hal 25).

Wilayah dan Tata Ruang 2

 Menurut Murty (2000), wilayah adalah suatu area geografis, teritorial atau
tempat, yang dapat berwujud sebagai suatu negara, negara bagian,
provinsi, distrik (kabupaten), dan perdesaan.

 Menurut Nasoetion (1990), wilayah dapat didefinisikan sebagai unit
geografis dengan batas-batas spesifik (tertentu) dimana komponen-
komponen wilayah tersebut (sub wilayah) satu sama lain saling berinteraksi
secara fungsional.

 Menurut R. E. Dickinson: Wilayah adalah daerah tertentu yang terdapat
sekelompok kondisi fisik yang telah memungkinkan terciptanya tipe-tipe
ekonomi tertentu.

 Menurut W. I. G. Joerg: Wilayah adalah suatu area yang mempunyai
kondisi fisik yang sama/homogen.

 Menurut A. I. Herbertson: Wilayah adalah suatu kesatuan yang kompleks
dan tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, dan manusia yang dipandang
dari hubungan mereka yang khusus yang secara bersama-sama
membentuk suatu ciri tertentu di atas permukaan bumi.

A. WILAYAH FORMAL

Wilayah formal adalah wilayah geografis yang seragam atau homogen menurut
kriteria tertentu sehingga konsep wilayah ini sering disebut sebagai konsep wilayah
homogen (homogeous region concept). Bagian-bagian yang ada di dalam suatu
wilayah, dianggap memiliki keseragaman tertentu. Berbagai kriteria keseragaman yang
digunakan di sini ditentukan terlebih dahulu (predetermined). Suatu wilayah dikatakan
memiliki karakteristik homogen jika ada suatu karakteristik tertentu yang berlaku umum
dan dapat diterapkan pada semua bagian dalam wilayah tersebut. Karakteristik
homogen itu dapat berupa kesamaan aktivitas ekonomi, kondisi geografis atau sosial
budaya.

Awalnya, kriteria yang digunakan dalam pendefinisian wilayah formal lebih
mengacu pada karakteristik fisik seperti topografi, iklim atau vegetasi, dan dikaitkan
dengan konsep penentuan secara geografis, di mana batas-batas alam merupakan
faktor utama yang membatasi suatu wilayah. Misalnya, wilayah pegunungan kapur
(karst), wilayah beriklim dingin, dan wilayah vegetasi mangrove. Adapun wilayah formal
berdasarkan kriteria sosial budaya, seperti wilayah suku Asmat, wilayah industri tekstil,
wilayah Kesultanan Yogyakarta, dan wilayah pertanian sawah basah. Perkembangan
selanjutnya menunjukkan adanya perubahan dengan menggunakan kriteria ekonomi,
seperti wilayah yang umumnya memiliki aktivitas terbesar industri atau pertanian.
Bahkan kemudian juga menggunakan berbagai kriteria sosial dan politik, seperti
kecenderungan pilihan partai politik.

Wilayah dan Tata Ruang 3

Gambar 1 : Wilayah Formal

B. WILAYAH PERENCANAAN

Pemahaman tentang wilayah formal dan fungsional, serta kombinasi dari
keduanya akan memberi kerangka dasar yang bermanfaat dalam membuat klasifikasi
kewilayahan yang ketiga, yakni wilayah perencanaan. J. R. Boudeville mendefinisikan
wilayah perencanaan sebagai suatu wilayah yang memperlihatkan koherensi atau
kesatuan berbagai keputusan ekonomi, sedangkan L. Keeble memandang wilayah
perencanaan sebagai suatu wilayah yang cukup besar untuk memungkinkan terjadinya
perubahanperubahan penyebaran penduduk dan kesempatan kerja secara signifikan
dalam batas-batas wilayah itu. Wilayah perencanaan paling mudah dipahami sebagai
suatu wilayah yang terintegrasi keputusan dan instrumen kebijakannya, ini adalah
satusatunya kekuatan yang membuatnya menjadi suatu kesatuan yang utuh. Namun
demikian, wilayah perencanaan tidak selalu sama dengan wilayah administrasi. Wilayah
perencanaan dicirikan oleh adanya perencanaan wilayah, di mana suatu negara
dibagi ke dalam beberapa bagian, dengan tujuan untuk kepentingan nasional dan
menjadi lokasi dasar bagi administrasi pengembangan wilayah. Fungsi-fungsi yang
berbeda mensyaratkan perbedaan ukuran satuan perencanaan. Contohnya, satuan

Wilayah dan Tata Ruang 4

perencanaan yang optimal bagi pembangunan kawasan perumahan dapat berupa
subwilayah, sementara satuan perencanaan bagi pembangunan jalan raya, saluran
irigasi atau pembangkit listrik mencakup beberapa wilayah. Misalnya, pembangunan
pembangkit listrik akan memberi manfaat di lebih dari satu kabupaten.

C. WILAYAH ADMINISTRATIF
Wilayah administratif dibentuk demi tujuan-tujuan manajerial dan organisasional.

Baik organisasi-organisasi swasta maupun pemerintah samasama sepakat bahwa
pembentukan wilayah administratif akan sangat bermanfaat. Wilayah-wilayah
administratif biasanya memiliki batas-batas yang lebih jelas daripada wilayah formal
ataupun fungsional karena wilayah administratif dibentuk untuk menjernihkan ruang-
ruang aktivitas, baik bagi kegiatan pemerintahan maupun bisnis. Wilayah-wilayah
administratif juga menjadi penting karena mereka menjadi dasar bagi kebijakan. Kota,
Kabupaten, dan Provinsi merupakan wilayah-wilayah administratif yang penting.
Wilayah administratif bisa tidak berbeda dari wilayah-wilayah formal maupun fungsional.
Ini akan menjadi relevan bagi kegiatan pemerintahan maupun kegiatan bisnis. Sebagai
contoh, suatu perusahaan dapat mendirikan sekumpulan distrik penjualan berdasarkan
selera yang serupa bagi lini-lini produksi di dalam setiap distrik. Jika kemudian kantor
wilayah memberi dukungan pelayanan bagi kantor penjualan lokal maka wilayah
administratif akan memiliki karakteristik wilayah fungsional juga. Lebih jauh, sekali wilayah
administratif dibentuk, aneka komponennya dapat membentuk berbagai kebersamaan
yang membuat wilayah itu menjadi semakin homogen atau rantai komunikasi,
perdagangan, dan kendali yang memberi ciri wilayah fungsional akan muncul.

Wilayah dan Tata Ruang 5

Gambar 3: Peta Administratif

D. PERWILAYAHAN

Pewilayahan dalam suatu program perencanaan memegang peranan yang
sangat penting, sehingga mutlak perlu dipahami oleh para perencana. Hal ini antara
lain karena pewilayahan sangat berguna untuk mengetahui variasi karakter dalam
suatu wilayah tertentu. Perwilayahan adalah usaha untuk membagi-bagi permukaan
bumi atau bagian permukaan bumi tertentu untuk tujuan yang tertentu pula.
Pembagiannya dapat mendasarkan pada criteria-kriteria tertentu seperti
administrative, politis, ekonomis, sosial, cultural, fisis, geografis, dan sebagainya.

Secara umum regionalisasi bagian-bagian permukaan bumi ini dapat dilakukan
dengan menggunakan 4 dasar, yakni: river basin, similarity, functionality, dan
adhoc. Sementara dalam ilmu wilayah dikenal beberapa paradigma wilayah yang
dapat digunakan untuk pewilayahan, dan dapat dijadikan dasar bagi pengaturan
dalam undang-undang penataan ruang, yakni: Daerah aliran sungai, Wilayah
homogin, Wilayah nodal, Wilayah metropolitan, Wilayah pengelolaan (Son Diamar
dalam Jakub Rais, 2004).

1) River Basin

Regionalisasi berdasrkan azas river basin adalah penentuan suatu
permukaan bumi sebagai suatu region berdasarkan satuan lahan aerah
aliran sungai (DAS) atau watershed. River basin adalah daerah yang
menjadi tempat presipitasi air hujan yang dibatasi oleh igir-igir, sehingga air
huja terkonsentrasi melalui berbagai anak sungai menuju sungai utama
yang merupakan satu outlet menuju ke laut. DAS merupakan satuan
ekosistem yang kompleks dan luasnya dapat melebihi luas wilayah
administrative kabupaten, meskipun mungkin tidak selalu demikian tetapi
pada umumnya DAS lebih luas dari wilayah administrative kabupaten.

2) Similarity

Azas similarity atau azas kesamaan, ada yang menyebutnya sebagai
azas homoginity adalah suatu dasar untuk menentukan bahwa suatu
bagian permukaan bumi dinyatakan sebagai suatu region karena memiliki
karakteristik yang homogin atau kesamaan tertentu baik secara fisik
maupun budaya (kultur). Secara fisik aspek yang menjadi ciri khas
kesamaan dapat berupa letak geografis, fisiografis (bentuk lahan, jenis
tanah, geologis), klimatologis, keterkaitan dengan kondisi fisiografis
dengan daerah lain. Kesamaan secara kultur dapat berupa mata

Wilayah dan Tata Ruang 6

pencaharian, adat istiadat, latar belakang sejarah, ideologis, tingkat
peradaban, dan lain-lain. Kedua aspek similaritas ini dapat berlaku secara
sendiri-sendiri dan dapat pula secara komplementar. Region yang
terwujud karena similaritas komplementer biasanya soliditasnya lebih kuat.
Kesamaan secara fisik saja tidak cukup untuk dianggap sebagai region
yang solid, karena banyak bukti menunjukkan banyak wilayah-wilayah di
permukaan bumi ini yang secara fisik sebagai satu region tetapi defacto
menjadi tidak satu region.

3) Functionality

Suatu bagian permukaan bumi dapat dinyatakan sebagai sebuah
region karena memiliki kesamaan fungsi. Suatu daerah memiliki fungsi
tertentu bila dikaitkan dengan daerah lainnya. Fungsi tersebut muncul
karena adanya perbedaan potensi fisik, budaya atau perpaduan antara
fisik dan budaya. Suatu daerah dapat dinyatakan sebagai penghasil
tembakau, pengimpor beras, pengekspor minyak, dan lain-lain. Di daerah
perkotaan ada daerah yang disebut pusat kota, pusat bisnis, dan lain-lain.
Penamaan tersebut karena secara sistemik, terdapat daerah yang
menghasilkan suatu komoditi dan ada daerah yang mengkonsumsi
komoditi. Demikian pula bagian dari wilayah kota, ada yang tidak menjadi
pusat, ada daerah kota yang tidak berfungsi sebagai pusat bisnis dan
sebaliknya. Termasuk dalam penamaan kota dan desa, keduanya dapat
dianggap mempunyai fungsi yang berbeda, sehingga keduanya menjadi
region sendiri-sendiri dalam satu system.

4) Adhoc

Adoc adalah penentuan region berdasarkan salah satu kesamaan
karakter yang dimiliki oleh bagian tertentu dari permukaan bumi yang
bersifat relative/tidak tetap atau sementara, karena ada peristiwa tertentu
atau untuk tujuan tertentu.. Suatu daerah dapat dianggap sebagai satu
region oleh hanya satu atau lebih kesamaan bahkan kesamaan tersebut
dapat diciptakan untuk maksud tertentu. Contoh regionalisasi berdasar
azas adhoc adalah region endemic flu burung, region A dan B yang
berbeda secara administrative dapat menjadi satu region karena
keduanya sama-sama terjangkit flu burung.

5) Nodal

Suatu wilayah/region dapat diidentifikasi sebagai suatu satuan wilayah
yang terbentuk karena adanya jaringan interaksi antar pusat-pusat

Wilayah dan Tata Ruang 7

kegiatan, dalam hal produksi, distribusi, dan pelayanan. Dalam konsep
geografi, nodal biasa digunakan untuk menggambarkan system kota-kota
atau system pusat-pusat permukiman. Dalam system ini, pusat-pusat
kegiatan mempunyai hierarkhi, orde, atau eselon (Son Diamar dalam
Jacub Rais, 2004). Berdasarkan konsepsi wilayah nodal tersebut, maka
dapat saja terjadi suatu region nodal mencakup sua atau lebih daerah
kabupaten/propinsi, misalnya salah satu propinsi ditentukan sebagai orde
I, sedangkan dua propinsi lainnya menjadi sub-ordinatnya, yakni pusat
orde II.

6) Metropolitan

Metro (mater, mather, induk), jadi suatu wilayah dapat diidentifikasi
sebagai wilayah metropolitan berdasarkan adanya satuan wilayah
perkotaan yang terdiri dari satu atau lebih kota induk beserta beberapa
kota satelit di sekitarnya, yang saling berhubungan membentuk satu
kesatuan social, ekonomi, dan ekologi perkotaan. Contoh wilayah
metropolitan adalah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok,
dan Bekasi), Surabaya Raya yang dikenal dengan sebutan Gerbang
Kertosusilo (Gersik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan
Lamongan.

7) Pengelolaan

Satuan wilayah ini ditentukan berdasarkan suatu hukum, seperti
undang-undang atau lainnya, menjadi yurisdiksi, dan atau wilayah
“kewenangan” dan tanggung jawab pengelolaan, untuk mencapai
tujuan tertentu. Contohnya adalah wilayah administratif pemerintah
daerah (pemda), wilayah otorita, daerah khusus, dan lain-lain.

E. TATA RUANG

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang,
baik direncanakan maupun tidak. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat
permukiman sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki
hubungan fungsional. Pada Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 tentang
penataan Ruang, definisi dari tata ruang seperti yang terjabarkan dalam
uraian dibawa ini:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,

Wilayah dan Tata Ruang 8

tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki
hubungan fungsional.
4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan
ruang untuk fungsi budi daya.
5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan
ruang.

Gambar 2: Tata Ruang Kota
Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang

direncanakan maupun yang menunjukkan adanya hierarki dan keterkaitan

Wilayah dan Tata Ruang 9

pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang
berupa rencana – rencana kebijaksanaan pemanfaatan ruang secara terpadu untuk
berbagai kegiatan. Contoh peruntukan ruang antaran lain:

1. kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, kawasan
produksi, sistem prasarana wilayah meliputi: prasarana transportasi,
telekomunikasi dan pengairan dan prasarana lainnya.

2. Kawasan Permukiman adalah bagian kawasan budidaya baik perkotaan
maupun perdesaan dengan dominasi fungsinya kegiatan permukiman.

3. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama adalah
pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

4. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan
sosial dan kegiatan ekonomi.

5. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai
nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

6. Kawasan Prioritas adalah yang mendapat prioritas paling utama di dalam
pengembangan dan penanganannya dengan memperhatikan kawasan
strategis dalam wilayah provinsi dan aspek lain yang bersifat kabupaten untuk
mewujudkan sasaran pembangunan sesuai dengan potensi dan kondisi
geografis.

7. Kawasan Strategis adalah kawasan yang mempunyai peranan penting untuk
pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan maupun pertahanan
keamanan dilihat secara nasional dan provinsi.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, alasan diperlukannya penyusunan rencana
tata ruang, yaitu:

1. Untuk mencegah atau menghindari benturan-benturan kepentingan atau konflik
antar sektor dan antar kepentingan dalam pembangunan masa kini dan masa
yang akan datang.

2. Untuk menghindari terjadinya diskriminasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya alam.

Wilayah dan Tata Ruang 10

3. Untuk tercapainya optimalisasi pemanfaatan ruang yang memperlihatkan daya
dukung dan kesesuaian wilayah terhadap jenis pemanfaatannya.

4. Untuk terciptanya kemudahan pemanfaatan fasilitas dan pelayanan sosial
ekonomi bagi segenap masyarakat maupun sektor-sektor yang terkait.

5. Untuk terjadinya kesesuaian antara tuntutan kegiatan pembangunan di satu
pihak dengan kemampuan wilayah di pihak lain baik secara langsung maupun
tidak langsung.

6. Untuk dapat terciptanya interaksi fungsional yang optimal baik antara unit-unit
wilayah maupun wilayah lainnya.

7. Menjaga kelestarian dan kemampuan ruang serta menjamin kesinambungan
pembangunan di berbagai sektor.

8. Untuk dapat memberikan arahan bagi penyusunan program-program tahunan.
Agar dapat terjadi kesesuaian sosial ekonomi akibat pemanfaatan ruang
terhadap perkembangan ekonomi dan sosial yang sedang maupun mendatang.

9. Untuk dapat menciptakan kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi
pada kegiatan-kegiatan produksi. Terciptanya suatu pola pemanfaatan ruang
yang mampu mengakomodir segala bentuk kegiatan yang terjadi di dalam
ruang tersebut.

BAHASAN II

1. PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN WILAYAH

Pembangunan ialah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang
dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang
merata dan berkeadilan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan
berorientasi pada pembangunan masyarakat, dimana pendidikan menempati posisi
yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah
dan cita-cita yang lebih baik. Effendi (2002:2). Dalam perspektif geografi pembangunan
adalah manajemen ruang. Sangat sulit dikejar target pembangunan untuk
menghilangkan gap (jarak) antara negara maju dan negara berkembang jika proses
pembangunan tanpa menentukan ruang prioritas. ruang prioritas ini yang akan
menstimulus, difusi pembangunan pada ruang-ruang di sekitarnya. Dalam istilah
ekonomi ini dikenal dengan istilah Trickle-down effect.

Wilayah dan Tata Ruang 11

Gambar 3: Pertumbuhan wilayah Industri

A. PUSAT PERTUMBUHAN (GROWTH POLE)
Dalam Geografi Pembangunan dikenal istilah Pusat pertumbuhan (growth pole).

Pusat pertumbuhan (growth pole) adalah suatu wilayah atau kawasan yang
pertumbuhan pembangunannya sangat pesat jika dibandingkan dengan wilayah
lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pembangunan yang dapat
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah lain di sekitarnya. Jika Anda
amati berbagai wilayah di dunia, Anda dapat melihat pertumbuhan wilayah yang
berbeda-beda.

Setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda-beda. Potensi suatu wilayah dapat
dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik maupun sosial budaya yang terdapat di
wilayah tersebut. Dalam mengidentifikasi potensi suatu wilayah agar menjadi pusat
pertumbuhan dapat dilakukan dengan cara menginventarisir potensi utama yang ada
di daerah tersebut. Misalnya, Pulau Bali merupakan suatu wilayah yang memiliki potensi
utama wisata alam dan sosial budaya.

1) Teori tempat yang sentral (Central Place Theory)

Menurut Christaller, tempat sentral adalah lokasi strategis yang dapat melayani
kebutuhan masyarakat. Dalam teori ini terdapat konsep yang disebut jangkauan
(range) dan ambang (threshold). Jangkauan adalah jarak yang perlu ditempuh untuk
mendapatkan barang kebutuhannya pada suatu waktu tertentu saja. Sedangkan
ambang adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan
keseimbangan supply barang.

Christaller menyebutkannya bahwa tempat sentral tidaklah semata-mata hanya
bergantung kepada aspek permukiman penduduk. Apabila sebuah tempat
mempunyai berbagai fungsi sentral untuk daerah-daerah di sekitarnya yang kurang

Wilayah dan Tata Ruang 12

begitu penting, daerah tersebut dinamakan tempat sentral tingkat tinggi. Adapun
sebuah tempat yang hanya merupakan pusat bagi kegiatan setempat dinamakan
tempat sentral rendah atau tingkat paling rendah. Dalam memahami tempat-tempat
sentral, haruslah terlebih dahulu melihat jangkauan barang-barang sentral tersebut.
Hal ini dapat diartikan bahwa sistem tempat sentral tersebut dikuasai oleh asas pasar.
Dalam arti, semua daerah harus dilengkapi dengan barang-barang yang diperlukan
dan lokasi tempat-tempat sentral harus sesedikit mungkin.

Gambar 4: Wilayah sentral barang
2) Teori Sektor

Teori Losch merupakan kelanjutan dari teori tempat sentral Christaller dengan
menggunakan konsep yang sama yaitu ambang dan jangkauan. Untuk lebih jelasnya
lihat gambar berikut.

Gambar 5 : Teori Losch
Gambar di atas mencerminkan progresi wilayah pasaran untuk berbagai barang dan
jasa dengan ambang yang semakin meningkat. Masing-masing barang dan jasa

Wilayah dan Tata Ruang 13

terdapat di berbagai wilayah pasaran pada bentang lahan yang disusun dengan
penumpukan di atas wilayah pasaran lainnya yang berbentuk heksagonal.

3) Teori Kutub Pertumbuhan (Growth Poles Theory)

Teori ini menyatakan bahwa pembangunan sebuah kota atau wilayah
merupakan hasil proses dan tidak terjadi secara serentak, melainkan muncul di tempat-
tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Tempat atau lokasi
yang menjadi pusat pembangunan atau pengembangan dinamakan kutub
pertumbuhan. Dari kutub-kutub tersebut selanjutnya proses pembangunan akan
menyebar ke wilayah-wilayah lain di sekitarnya atau ke pusat-pusat yang lebih rendah.
Dalam teori ini dikenal istilah yang berkaitan dengan timbulnya dampak positif atau
dampak negatif dari interaksi kutub pertumbuhan dengan daerah disekitarnya. Dampak
positif dari kemajuan pembangunan dari pusat pembangunan disebut dengan trickle
down effect. Dampak negatif yang dirasakan oleh wilayah pinggirannya disebut
dengan backwash polarization.

4) Pusat Pertumbuhan di Indonesia

Konsep pusat pertumbuhan kemudian diadopsi oleh di Indonesia pada masa
Orde Baru. Dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, pemerintah melalui Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membagi beberapa kota besar di
Indonesia yang memiliki letak sentral sebagai pusat pertumbuhan yang terdiri atas
empat wilayah, yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar (Ujungpandang). Dari
empat wilayah utama tersebut kemudian dibagi lagi menjadi wilayah-wilayah
pembangunan dengan pusat-pusat kota yang terdekat.

Pertumbuhan pembangunan daerah pada tahun 2018 akan didorong melalui
pertumbuhan peranan sektor jasa-jasa, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian.
Peningkatan kontribusi sektor-sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus
dikembangkannya kawasan-kawasan strategis di wilayah yang menjadi main prime
mover (pendorong pertumbuhan utama) antara lain:

a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
b. Kawasan Industri (KI);
c. Kawasan Perkotaan (megapolitan dan metropolitan);
d. Kawasan Pariwisata; serta,
e. Kawasan yang berbasis pertanian dan potensi wilayah seperti agropolitan

dan minapolitan.
5) Batas wilayah pertumbuhan

Wilayah dan Tata Ruang 14

Penentuan batas wilayah pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu upaya
untuk menentukan batas pengaruh dari suatu pusat pertumbuhan terhadap wilayah-
wilayah lain di sekitarnya. Identifikasi untuk menentukan batas wilayah pertumbuhan
dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan menggunakan Teori
Gravitasi dan Teori Grafik.

a. Penentuan Batas Wilayah Pertumbuhan Berdasarkan Teori Gravitasi

Teori Gravitasi kali pertama diperkenalkan dalam disiplin ilmu Fisika oleh Sir Issac
Newton (1687). Inti dari teori ini adalah bahwa dua buah benda yang memiliki massa
tertentu akan memiliki gaya tarik menarik antara keduanya yang dikenal sebagai gaya
gravitasi. Kekuatan gaya tarik menarik ini akan berbanding lurus dengan hasil kali kedua
massa benda tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua
benda tersebut.

b. Penentuan Batas Wilayah Pertumbuhan Berdasarkan Teori Grafik

Teori Grafik (Graph Theory) dikemukakan oleh K.J. Kansky dalam tulisannya yang
berjudul Structure of Transportation Network. Teori ini diterapkan dalam geografi untuk
menentukan batas wilayah secara fungsional berdasarkan arah dan intensitas arus atau
interaksi antara wilayah inti dan wilayah di luar inti. Menurutnya, jaringan transportasi
merupakan salah satu ciri kekuatan interaksi antarwilayah. Dalam hal ini wilayah yang
dihubungkan oleh jaringan transportasi yang kompleks cenderung memiliki pola interaksi
keruangan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah yang hanya memiliki
jaringan transportasi yang sederhana, seperti jaringan jalan yang lurus tanpa cabang.

B. PERTUMBUHAN WILAYAH BERKELANJUTAN

1) Pengertian dan Dimensi Pertumbuhan Wilayah Berkelanjutan

Pertumbuhan wilayah berkelanjutan dimaknai sebagai suatu paradigma
pembangunan yang menyepakati adanya pendekatan yang terintegrasi terhadap
pembangunan wilayah, yang menggabungkan tiga pilar pembangunan, yaitu:
pembangunan ekonomi, pembangunan sosial- budaya, dan pelestarian lingkungan
hidup. Pertumbuhan wilayah berkelanjutan adalah proses pertumbuhan yang berprinsip
pada pengembangan dan keberlanjutan yang tidak mengorbankan dan menimbulkan
masalah bagi pertumbuhan wilayah lainnya.

a. Wilayah tersebut setiap tahunnya berkembang positif dan areal pertumbuhan
semakin luas.

b. Daerah tersebut menjadi incaran penduduk untuk berinteraksi dan berusaha
berinvestasi di wilayah tersebut.

Wilayah dan Tata Ruang 15

c. Kegiatan ekonomi dan hubungan sosial berlangsung baik d. Hasil dan kegiatan
produksi, distribusi, serta konsumsi berjalan lancar.

d. Sumber daya alam yang ada dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk
kepentingan manusia

e. Sarana komunikasi dan transportasi tersedia dengan baik.
f. Sarana dan prasarana, seperti sekolah, rumah sakit, kebutuhan air, dan

kebutuhan listrik tercukupi.
g. Kondisi wilayah dan kehidupan masyarakat berlangsung aman.

Gambar 6: Pembangunan Berkelanjutan Kota Surabaya
2) Dimensi Pertumbuhan Ruang Wilayah dalam Hubungannya dengan
Pembangunan Berkelanjutan

Untuk mewujudkan pertumbuhan wilayah berkelanjutan di suatu daerah,
diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Dari penduduk yang berkualitas
tersebut, memungkinkan untuk diperoleh potensi sumber daya alam yang baik, tepat,
efesien, dan maksimal dengan menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu,
diharapkan terjadi keseimbangan dan keserasian antara jumlah penduduk, kapasitas
dari daya dukung alam, dan daya tampung lingkungan. Dimensi pertumbuhan ruang
suatu wilayah dalam hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan adalah
sebagai berikut.

Wilayah dan Tata Ruang 16

a. Pengentasan kemiskinan merupakan masalah mendasar yang harus segara
ditanggulangi. Kemiskinan adalah salah satu penyebab kemerosotan
lingkungan dan berdampak negatifbagi pembangunan.

b. Pola konsumsi dan produksi. Pola konsumsi kebutuhan dasar dan pola hidup
melalui pola produksi yang tidak berkelanjutan merupakan salah satu penyebab
utama kerusakan lingkungan. Hingga kini belum ada kebijakan eksplisit
mendorong mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

c. Dinamika kependudukan dalam perencanaan pembangunan dapat dilakukan
dengan upaya memahami keterkaitan antara variabel kependudukan dan
lingkungan, serta dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

d. Pengelolaan dan peningkatan kesehatan. Hal ini penting karena berkaitan
dengan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan. Hubungan ini bersifat timbal
balik.

e. Pengembangan perumahan dan pemukiman dalam pemanfaatan ruang suatu
wilayah dengan dinamika kependudukan. Pada suatu pemukiman, baik
perkotaan maupun pedesaan, sekitar 40%-60% didominasi oleh kawasan
perumahan.

3) Tujuan Pertumbuhan dan Perngembangan Wilayah Berkelanjutan

Gambar 7: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Adapun tujuan pertumbuhandan pembangunan wilayah berkelanjutan adalah

sebagai berikut.
a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antargenerasi. Artinya,
pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu
memperhatikan batas-batas wajar dalam kendali ekosistem.

Wilayah dan Tata Ruang 17

b. Pengamatan terhadap kelestarian sumber daya alam dan linngkungan
hidup yang ada serta pencegahan terhadap gangguan ekosistem rangka
menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik demi generasi mendatang.

c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata-mata hanya
untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi dalam pemerataan
pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antargenerasi.

d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan, baik masa
kini maupun yang mendatang.

e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan yang mempunyai manfaat jangka panjang
ataupun lestari antargenerasi.

f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antargenerasi sesuai
dengan habitat.

BAHASAN III
1. RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

Gambar 8 : Peta Tata Ruang Provinsi
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah arahan kebijakan dan strategi

pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka
panjang. Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 20 (dua puluh)
tahun, ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun. Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (RTRWN) memuat:

Wilayah dan Tata Ruang 18

a) Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;

b) Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;

c) Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;

d) Pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan
antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor;

e) Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;

f) Penataan ruang kawasan strategis nasional;

g) Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

a. Penyusunan Rencana Tata Ruang Willayah Nasional

Pemerintah kota/daerah dalam melaksanakan pembangunan harus
direncanakan dan diputuskan dengan baik. Beberapa hal harus diperhatikan dalam
penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional adalah sebagai berikut.

1) Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional
2) Perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian

implikasi penantaan ruang nasional.
3) Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi.

Aspek lain yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan rencana tata ruang
nasional adalah sebagai berikut.

1) Kaselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah
2) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
3) Rencana pembangunan jangka panjang nasional
4) Rencana tata ruang kawasan strategis nasional
5) Rencana tat ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah

kabupaten/kota.
b. Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Rencana tata ruang wilayah nasional memuat hal-hal sebagai berikut:

1) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional.
2) Rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan

nasional, yang terkait dengan kawasan pedesaan dalam wilayah
pelayanan dan sistem jaringan prasarana utama.

Wilayah dan Tata Ruang 19

3) Rencana pola ruang wilayah nasional, yang meliputi kawasan lindung
nasional dan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional.

4) Penetapan kawasan strategis nasional.
c. Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Fungsi rencana tata ruang wilayah nasional menjadi pedoman untuk hal-hal
sebagai berikut:

1) Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional.
2) Penyusunan rencana pembangunan jangka menegah nasional
3) Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah

nasional
4) Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan

perkembangan antarwilayah provinsi serta keserasian antarsektor.
5) Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.
6) Penataan ruang kawasan strategis nasional.
7) Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

d. Jangka Waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Dalam jangka waktu rencana tata ruang terdapat pedoman batas waktu yang
disesuaikan dengan program. Hal-hal ini yang berhubungan dengan jangka waktu
rencana tata ruang adalah sebagai berikut:

1) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah nasional adalah dua puluh
tahun.

2) Rencana tata ruang wilayah nasional ditinjau kembali satu kali dalam lima
tahun.

3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu, yang berkaitan dengan
bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan
perundangundangan dan/atau perubahan batas teritorial negara yang
ditetapkan dengan undang-undang, rencana tata ruang wilayah nasional
tersebut ditinjau kembali lebih dari satu kali dalam lima tahun.

4) Rencana tata ruang wilayah nasional diatur dengan peraturan
pemerintah

Wilayah dan Tata Ruang 20

UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!

1. Jelaskan pengertian wilayah dan perwilayahan ?
2. Apakah perbedaan wilayah formal dan wilayah fungsional ?
3. Sebutkan wilayh-wilayah yang termasuk wilayah formal dan wilayah

fungsional!
4. Apakah yang dimaksud dengan regionalisasi dan klasifikasi wilayah?
5. Jelaskan perwilayahan berdasarkan fenomena geografis?
6. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pusat

pertumbuhan!
7. Apakah perbedaan antara pusat pertumbuhan dan kutub pertumbuhan

?
8. Jelaskan teori tempat sentral yang disampaikan oleh Walter Christaller!
9. Apakah pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya pusat pertumbuhan

terhadap perkembangan ekonomi dan sosial budaya?
10. Mengapa perwilayahan penting untuk dilakukan dalam perencanaan

wilayah?

REFLEKSI

Banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah indonesia terkait masalah
percepatan pertumbuhan wilayah serta pemerataan pembangunan. Masalah ini
hendaknya dapat segera diselesaikan. Pemerintah dapat menggunakan bantuan ilmu
geografi dalam pemetaan wilayah untuk menghasilkan suatu sistem perencanaan
wilayah nasional yang lebih optimal.

Untuk membantu Anda menilai diri setelah mempelajari materi dalam bab ini,
isilah tabel berikut dengan tanda centang (√) sesuai dengan keadaan sebenarnya.

No Kemampuan yang diharapkan Sudah mampu Belum mampu

1. Pengertian wilayah dan

perwilayahan

2. Kutub dan pusat pertumbuhan

wilayah

3. Pertumbuhan wilayah berkelanjutan

4. Wilayah Formal dan Fungsional

Wilayah dan Tata Ruang 21

5. Sistem perencanaan wilayah
indonesia

Jika ada poin-poin yang belum dikuasai dengan baik. Kalian sebaiknya
mempelajari kembali materi yang ada, berdiskusi dengan guru, serta mencari informasi
tambahan dari beberapa sumber, misalnya buku-buku referensi dan internet.

DAFTAR RUJUKAN

Bambang Syaeful Hadi, M.Si, Diktat Kuliah Geografi Regional Indonesia, Juruasan
Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi Universitas Negeri
Yogyakarta, 2008.

Harmadi, Sony H,B. Nn. Modul 1 Studi Kewilayahan dan Konsep Pengembangan Wilayah.
(Online)( http://repository.ut.ac.id/4633/1/MAPU5303-M1.pdf) Diakses pada 24 April
2020.

Syamsunardi. 2015. Percepatan Pertumbuhan Wilayah.
(Online)(https://www.academia.edu/36065641/GEOGRAFI_UNTUK_SMA_MA_KELAS
_XII_SEMESTER_II) Diakses pada 25 April 2020.

Wilayah dan Tata Ruang 22

TERIMAKASIH SEMOGA BERMANFAAT

DAFTAR PUSTAKA MODUL

 Penulis : Hasna Indriani
 Nim : 170721636554
 Offering : B 2017
 Jurusan : Geografi
 Prodi : S1 Pendidikan Geografi
 Fakultas : Ilmu Sosial
 Universitas : Negeri Malang
 Tahun : 2020

Wilayah dan Tata Ruang 23