BUKU SAKU KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DJKN

2022

BUKU SAKU

KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN ZI WBK
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DJKN

Oleh:
Sekretariat DJKN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, karunia, dan nikmat yang senantiasa
dilimpahkan kepada kita sehingga Sekretariat DJKN dapat menyelesaikan penyusunan “Buku Saku
Keberlanjutan Pembangunan ZI WBK Di Lingkungan Sekretariat DJKN” ini dengan baik.

Buku saku ini sengaja kami susun untuk memberikan pemahaman, memudahkan internalisasi, dan
menjadi pegangan seluruh pegawai Sekretariat DJKN agar tetap menjaga pelayanan atau integritas
sehingga tidak mengalami penurunan kualitas dan menjaga dari berbagai penyimpangan. Serta
memberikan pemahaman tentang inti dari Pembangunan ZI WBK dan medorong seluruh pegawai
melakukan perbaikan dan inovasi dalam rangka pencegahan korupsi, dan meningkatkan pelayanan
kepada para pemangku kepentingan.

Sebagaimana kita ketahui, Sekretariat DJKN telah mendapatkan predikat ZI WBK pada tahun 2020
yang tidak lain dan tidak bukan adalah berkat kerja keras semua pihak Sekretariat DJKN. Oleh karena
itu, sekarang semua pihak, baik pegawai maupun PPNPN/honorer, diharapkan ikut menjaga
keberlanjutan pembangunan Zona Integritas di Sekretariat DJKN. Hasil dari pembangunan Zona
Integritas diharapkan tidak hanya sebatas predikat di atas kertas (on-paper) saja tetapi benar-benar
diimplementasikan secara berkelanjutan dalam perilaku dan pelaksanaan tugas sehari-hari. Hal
tersebut selaras dengan pesan dari Ibu Menteri Keuangan, ”Pesan saya, hati-hati. Meskipun sudah
meraih WBK-WBBM, itu tidak menjamin ke depan sudah bersih dari korupsi. Memperoleh predikat
WBK-WBBM itu berarti beban moral Anda semua menjadi lebih besar. Jangan sampai ada yang
sudah berpredikat WBK-WBBM tapi lalu ditangkap”.

Kami berharap adanya sosialisasi keberlanjutan pembangunan ZI WBK di Sekretariat DJKN mampu
menjaga dan menguatkan motivasi bagi seluruh elemen kantor, baik ASN maupun non-ASN, untuk
menjadi pelayan masyarakat yang bersih dan bebas dari korupsi. Serta, mampu menjaga dan
meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Semoga buku saku ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran di Sekretariat DJKN. Kami
menyadari bahwa buku saku ini belum sempurna sehingga kritik, saran, dan masukan yang
konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaannya.

Sekretaris DJKN

Dedi Syarif Usman

Page 2 SEKRETARIAT
DJKN

DAFTAR ISI

BUKU SAKU

KATA PENGANTAR .........................................................................................................................2
DAFTAR ISI......................................................................................................................................3
Zona Integritas ...............................................................................................................................4
WBK dan WBBM ............................................................................................................................5
Tujuan Pembangunan Zona Integritas...........................................................................................5
Kilas Balik Pembangunan ZI WBK di Lingkungan Sekretariat DJKN ...............................................6

Indikator Pengungkit................................................................................................................8
1. Manajemen Perubahan.......................................................................................................8
2. Penataan Tatalaksana .......................................................................................................10
3. Penataan Sistem Manajemen SDM...................................................................................11
4. Penguatan Akuntabilitas ...................................................................................................13
5. Penguatan Pengawasan.....................................................................................................14
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik .............................................................................17
Lima Strategi Percepatan Pembangunan ZI WBK yang telah dilakukan Sekretariat DJKN ...19
Upaya untuk Menjaga Keberlanjutan Pembangunan ZI WBK.....................................................21
A. Menjaga Nilai Integritas ....................................................................................................21
B. Menerapkan Budaya Kerja sebagaimana tertuang dalam Kode Etik dan Perilaku ..........23
C. Memegang Sikap Anti Korupsi ..........................................................................................25
D. Menolak Gratifikasi ...........................................................................................................26
E. Melakukan Pelayanan Publik yang Prima .........................................................................29
Survei Pemahaman, Kritik, dan Saran .........................................................................................31

DINAMIS Page 3
Berintegritas

Zona Integritas

Berdasarkan Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Instansi Pemerintah, Zona Integritas memiliki pengertian instansi pemerintah yang pimpinan
dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Zona integritas atau Island of Integrity mempunyai tiga tujuan utama yaitu:
1. Menciptakan organisasi yang bebas dari korupsi;
2. Dapat menciptakan organisasi yang lebih efisien;
3. Mampu mempengaruhi lingkungan dan sistem yang lebih luas.

Oleh karena itu, peran kita sebagai ASN Kementerian Keuangan untuk mencapai 3 tujuan
utama island of integrity yaitu:
1. Menjaga dan menerapkan nilai integritas seumur hidup,
2. Mampu bekerja sama dengan orang lain guna mencapai tujuan organisasi secara efektif

dan efisien, dan
3. Membentuk komunitas dan lingkungan yang memiliki integritas, diharapkan mampu

menularkan integritas dan mengajak organisasi lain untuk dapat membentuk komunitas
dan lingkungan yang memiliki integritas.

Page 4 SEKRETARIAT
DJKN

WBK dan WBBM

Berdasarkan Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Instansi Pemerintah, Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan
kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi
dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen
pengungkit (Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM,
Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik) untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang
prima.

Tujuan Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan zona integritas terinspirasi dari konsep island of integrity yaitu suatu kondisi
dimana unit kerja instansi pemerintah yang “imun” dan mampu memberikan tata kelola yang
baik meskipun instansi pemerintah di sekitarnya didominasi oleh manajemen dan tata kelola
yang buruk.

Dengan adanya pembangunan Zona Integritas, diharapkan dapat
1. menciptakan kinerja organisasi yang bebas korupsi merupakan dampak sekaligus tujuan

utama dari pelaksanaan island of integrity.
2. menciptakan sumber daya organisasi yang berintegritas dan terhindar dari korupsi.

Dampak lain dari pelaksanaan island of integrity adalah efisiensi yang lebih besar karena
organisasi mampu menciptakan organisasi yang lebih efisien. Dengan menggunakan
sumber daya yang lebih minimal akan dihasilkan output yang lebih optimal.
3. mempengaruhi sistem yang lebih luas. Unit organisasi yang melaksanakan island of
integrity diharapkan mampu menularkan virus keberhasilannya untuk mempengaruhi
sistem organsasi yang lebih luas, sehingga mampu menghasilkan lebih banyak unit
organisasi yang memiliki zona integritas.

DINAMIS Page 5
Berintegritas

Kilas Balik Pembangunan ZI WBK di
Lingkungan Sekretariat DJKN

Foto Piagam
Sekretariat DJKN telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) yang dimulai dengan pencanangan ZI WBK-WBBM pada tanggal 30 Januari
2020 dan telah mendapatkan predikat ZI WBK tepatnya pada tanggal 21 Desember 2020. Dalam
pelaksaannya sekretariat telah melakukan langkah-langkah pembangunan ZI sesuai Permen
PANRB No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permen PANRB No. 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah
Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tahapan pembangunan ZI menuju WBK-WBBM yaitu:

Page 6 SEKRETARIAT
DJKN

Pada tahun 2021 ada peraturan baru mengenai pembangunan Zona Integritas sesuai dengan
Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Tahapan pembangunan ZI WBK-WBBM pun menjadi sebagai berikut:

Pada intinya,

“Penting bagi kita untuk menjaga keberlanjutan ZI

WBK di Lingkungan Sekretariat DJKN karena
apabila predikat ini hilang maka harus melakukan

kembali pembangunan ZI WBK”

DINAMIS Page 7
Berintegritas

Indikator Pengungkit

Pada saat melakukan evaluasi, Tim Penilai Internal (TPI) melakukan pengisian terhadap
Lembar Kerja Evaluasi (LKE) untuk mengetahui kualitas pembangunan ZI terkait komponen
pengungkit dan hasil. LKE Evaluasi ZI terlampir pada lampiran III Permen PANRB No. 90 Tahun
2021. Komponen penilaian pada LKE sesuai dengan tabel berikut:

No. Komponen Pengungkit dan Reform Bobot (60%)
1. Manajemen Perubahan 8%
2. Penataan Tatalaksana 7%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM 10%
4. Penguatan Akuntabilitas kinerja 10%
5. Pengauatan Pengawasan 15%
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 10%

1.Manajemen Perubahan

Berikut beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan
pada aspek pemenuhan, yaitu:

a. Penyusunan Tim Kerja
Telah dibentuk tim pembangunan ZI Sekretariat DJKN yang penentuan anggota timnya
dipilih melalui prosedur yang jelas.

Undangan Rapat Pembentukan Tim ZI Pembentukan Tim ZI WBK
WBK

Page 8 SEKRETARIAT
DJKN

b. Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Sekretariat DJKN telah disusun dan memuat
target-target prioritas yang relevan dengan tujuan ZI.

Undangan Rapat Pembentukan Tim ZI Pembentukan Tim ZI WBK
WBK

c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK
Seluruh kegiatan pembangunan ZI menuju WBK telah dilaksanakan sesuai dengan target
yang direncanakan.

Rapat Monev ZI WBK Maret 2020

d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK.
Agen Perubahan telah ditetapkan. Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan
Sekretariat DJKN. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBK.

Kepatuhan Penyampaian LHK Galang Semangat Pagi
dan LP2P Page 9

DINAMIS
Berintegritas

2.Penataan Tatalaksana

Berikut beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan Penataan Tatalaksana pada
aspek pemenuhan, yaitu:

a. Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama
SOP yang mengacu kepada peta proses bisnis instansi telah diterapkan dan dievaluasi.
Terdapat 242 SOP Pelayanan yang dapat diakses pada http://bit.ly/SOP_DJKN

SOP Sekretariat DJKN SOP Pelayanan yang dapat
diakses publik

b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
e-Office yaitu Sitem pengukuran, kepegawaian, dan pelayanan publik berbasis sistem
informasi.

Beberapa aplikasi inovatif DJKN

c. Keterbukaan Informasi Publik
Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan. Serta, Monitoring dan
Evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Page 10 SEKRETARIAT
DJKN

Maklumat Pelayanan DJKN

3.Penataan Sistem Manajemen SDM

Berikut beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan Penataan Sistem
Manajemen SDM pada aspek pemenuhan, yaitu:

a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
Rencana kebutuhan pegawai di unit kerja dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi
pendidikan telah dibuat, dilaksanakan, dimonitoring, dan dievaluasi.

Nota Dinas Usul Kebutuhan SDM DJKN Tahun2019-2023

b. Sistem Pola Mutasi Internal
Kebijakan pola mutasi internal dan Monev terhadap kebijakan pola rotasi internal telah
dilaksanakan.

DINAMIS Page 11
Berintegritas

Undangan Monev Kinerja Pegawai Aplikasi Inovatif Kepegawaian

c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
Upaya pengembangan kompetensi (capacity building/transfer knowledge) dan Monev
terhadap kebutuhan pegawai telah diterapkan. Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai
untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi.

In House Training Pelayanan Prima

d. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
Penilaian kinerja individu telah dilaksanakan secara periodik. Hasil penilaian kinerja individu
telah diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi, dan pemantauan.

Penandatanganan Kontrak Kinerja 2020

Page 12 SEKRETARIAT
DJKN

e. Kompetensi Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
Perilaku pegawai pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah
diimplementasikan.

Sosialisasi Kode Etik di Kantor Pusat DJKN

f. Sistem Informasi Kepegawaian
Indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti
pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara
berkala.

Dashboard Web Informasi Kepegawaian

4.Penguatan Akuntabilitas

Berikut beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan Penguatan
Akuntabilitaspada aspek pemenuhan, yaitu:

a. Keterlibatan Pimpinan
Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan dan Penetapan
Kinerja serta pemantauan pencapaian kinerja secara berkala.

DINAMIS Page 13
Berintegritas

Penandatanganan Kontrak Refinement Kontrak Rapat Dialog Kinerja
Kinerja 2020 Kinerja Organisasi

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
Terdapat dokumen perencanaan berorientasi hasil serta indikator kinerja dengan kriteria
Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound (SMART). Laporan kinerja telah
disampaikan tepat waktu dan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani
akuntabilitas telah dilaksanakan.

Focus Group Discussion Pengelolaan
Kinerja

5. Penguatan Pengawasan

Berikut beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan Penguatan Pengawasan
pada aspek pemenuhan, yaitu:

a. Pengendalian Gratifikasi
Public campaign tentang pengendalian graasi telah diimplementasikan.

Page 14 SEKRETARIAT
DJKN

Sosialisasi Integritas di Pengumuman Publikasi Pengendalian
Rakernas DJKN 2019 Lomba Poster ZI Gratifikasi

b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
SPIP telah dikomunikasikan dan diimplementasikan setelah dilakukan penilaian risiko terkait
unit kerja dan kegiatan pengendalian untuk meminimalisasai risiko.

Perangkat Pemantauan Pengendalian Intern
berbasis Microsoft Excel

c. Pengaduan Masyarakat
Setiap penanganan dari pengaduan masyarakat telah dilaksanakan berdasarkan kebijakan
serta dimonitoring dan dievaluasi.

DINAMIS Page 15
Berintegritas

1. Surat:
Sekretariat DJKN
Gedung Syafrudin Prawiranegara
II Lantai 9
Jl. Lapangan Banteng Timur No.
2-4
Jakarta Pusat

2. Faksimile: (021) 3847742
3. Email:

[email protected].
id
4. Website:
www.djkn.kemenkeu.go.id/idcc
5. APT: Gedung Syafrudin
Prawiranegara II Lantai 7
6. Whistleblowing System:
www.wise.kemenkeu.go.id
7. Halo DJKN
8. Aplikasi SP4N LAPOR!

Akses layanan Pengaduan Poster Pengaduan Masyarakat

d. Whistle Blowing System
WBS telah diterapkan dan dievaluasi. Stakeholder dapat mengakses WBS melalui
https://www.wise.kemenkeu.go.id/

Home Page Wise Kemenkeu Database pengaduan dan Laporan Hasil
Audit Investigasi

Page 16 SEKRETARIAT
DJKN

e. Penanganan Benturan Kepentingan
Benturan kepentingan telah diidentifikasi. Penanganannya telah disosialisasikan,
diimplementasikan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti.

Kick Off Meeting Tim Kerja ZI WBK dan Laporan Monev Penanganan
Sosialisasi Penanganan Benturan Benturan Kepentingan
Kepentingan

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Berikut beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik pada aspek pemenuhan, yaitu:

a. Pengendalian Gratifikasi Standar Pelayanan
Public campaign tentang pengendalian graasi telah diimplementasikan.

Pemanfaatan Sarana Prasarana Publikasi Pengendalian Gratifikasi
sebagai Sarana Publikasi Layanan Melalui Standing Banner

Sekretariat DJKN Kepentingan

b. Budaya Pelayanan Prima
Dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima, terdapat kegiatan yang dilakukan,
misalnya sosialisasi kode etik, estetika, dan capacity building. Tersedia pula informasi
tentang pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media, sistem reward and
punishment bagi pelaksana layanan, pemberian kompensasi kepada penerima layanan
tidak sesuai standar, dan sarana layanan terpadu.

DINAMIS Page 17
Berintegritas

Pemanfaatan Sarana Prasarana Publikasi Pengendalian Gratifikasi
sebagai Sarana Publikasi Layanan Melalui Standing Banner

Sekretariat DJKN Kepentingan

c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan telah dilaksanakan. Hasilnya segera
ditindaklanjuti dan dapat diakses secara terbuka.

Publikasi Indeks Kepuasan Layanan
Sekretariat DJKN

Page 18 SEKRETARIAT
DJKN

Lima Strategi Percepatan Pembangunan ZI WBK yang
telah dilakukan Sekretariat DJKN

Dalam upaya mempercepat pembangunan zona integritas terdapat limalangkah utama yang
perlu diperhatikan yaitu:

1. Komitmen Pimpinan

Komitmen Anti Korupsi Penandatanganan Komitmen
2. Kemudahan dalam Pelayanan Antikorupsi

Penerapan Protokol Kesehatan Penjemputan Pegawai

DINAMIS Page 19
Berintegritas

3. Program yang menyentuh masyarakat

Beberapa aplikasi inovatif DJKN
4. Monitoring dan evaluasi

Rapat Monev Sebelum Pandemi COVID- Undangan Rapat Monev Melalui Zoom
19

5. Manajemen media

Banner Kampanye ZI Media Sosial Sekretariat DJKN (Profil
Page 20 WA)

SEKRETARIAT
DJKN

Upaya untuk Menjaga Keberlanjutan
Pembangunan ZI WBK

Sekretariat DJKN mendapat predikat ZI WBK, bukan sekedar untuk mengejar predikat saja,
melainkan ZI WBK ini adalah suatu rangkaian kegiatan yang diimplementasikan secara
berkelanjutan di Lingkungan Sekretariat DJKN. Dalam rangka membuat Sekretariat DJKN agar
tetap menjaga pelayanan atau integritas sehingga tidak mengalami penurunan kualitas dan
menjaga dari berbagai penyimpangan, maka diperlukan upaya untuk menjaga keberlanjutan
pembangunan ZI WBK dengan melakukan hal berikut:

A. Menjaga Nilai Integritas

Integritas dalam arti sempit berarti kejujuran. Namun secara luas, kata integritas bermakna
patuh pada aturan, memegang teguh nilai-nilai, prinsip-prinsip yang baik. Sebagai ASN, kita
terikat dengan sumpah dan janji yang diucapkan ketika diangkat menjadi ASN atau pada saat
disumpah untuk memegang jabatan tertentu. Seorang ASN juga terikat dengan Kode Etik yang
diberlakukan di mana ia bekerja dan terikat dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
PNS, maka ketika melanggar aturan ini seorang ASN bisa dianggap tidak berintegritas dan
dikenai sanksi. Maka sebagai ASN, kita tidak bisa lengah dalam mengimplementasikan
integritas.

Untuk pembahasan mengenai Disiplin PNS yang lebih lengkap, bisa mengakses link berikut:

XXXX

Secara sederhana integritas bagi ASN dapat dimaknai sebagai sebuah komitmen dan loyalitas.
Komitmen adalah janji pada diri sendiri maupun orang lain yang tercermin dalam tindakan,
sikap dan perilaku seseorang. Sedangkan loyalitas merupakan pelaksanaan komitmen sesuai
ketentuan yang berlaku. Seseorang yang loyal patuh terhadap ketentuan yang mengatur sikap,
perilaku dan perbuatannya. Komitmen menuntut seseorang menepati janji walaupun dalam
keadaan sulit.

DINAMIS Page 21
Berintegritas

Faktor pemicu kegagalan dalam melaksanakan komitmen antara lain:
a. keyakinan yang goyah,
b. gaya hidup yang salah,
c. pengaruh lingkungan, dan
d. keliru memaknai loyalitas itu sendiri.

Integritas sebagai sebuah tanggung jawab. Seseorang yang bertanggung jawab tentu akan
bersedia menghadapi resiko, memperbaiki keadaan dan melaksanakan kewajiban dengan
kemampuan terbaiknya. Melarikan diri dari tanggung bukan berarti terlepas dari sebuah
beban, padahal justru sebaliknya akan menambah beban baru bagi dirinya.

Integritas ASN merupakan ciri pelayan masyarakat yang profesional. ASN wajib memiliki tujuh
ciri-ciri Principles of Public Life, yaitu:

1. Tidak mementingkan diri sendiri (Selflessness)
ASN harus mengambil keputusan untuk kepentingan publik, bukan untuk mendapatkan
keuntungan finansial atau materi lainnya bagi diri mereka sendiri, keluarga atau
golongannya.

2. Integritas (integrity)
ASN tidak boleh menempatkan diri mereka dalam kondisi yang mungkin mempengaruhi
ASN menjadi menyalahgunakan wewenang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di
Kementerian Keuangan.

3. Obyektif (objectivity)
Dalam menjalankan pelayanan publik, ASN harus menghindari adanya benturan
kepentingan saat membuat janji kerja sama, memberikan kontrak atau
merekomendasikan individu untuk penghargaan dan manfaat, dan yang lainnya. ASN
harus membuat pilihan berdasarkan prestasi dan data dukung yang kuat.

4. Akuntabel (accountability)
ASN bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya. Serta, memegang disiplin PNS
dan kode etik yang berlaku.

5. Terbuka (openness)
ASN harus memiliki keterbukaan terhadap pengambilan keputusan dan tindakan yang
diambil dengan memberikan alasan dan dapat membatasi informasi jika ada tuntutan
kepentingan publik yang lebih luas.

6. Kejujuran (honesty),
ASN memiliki kewajiban untuk menyatakan kepentingan pribadi apa pun yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi di Kemenkeu, dan mengambil langkah-langkah untuk
menyelesaikan setiap konflik yang timbul dengan cara yang melindungi kepentingan
publik.

7. Kepemimpinan (leadership).
ASN harus mempromosikan dan mendukung prinsip-prinsip ini dengan kepemimpinan
dan teladan.

Page 22 SEKRETARIAT
DJKN

B. Menerapkan Budaya Kerja sebagaimana tertuang
dalam Kode Etik dan Perilaku

Kode etik dan perilaku Pegawai ASN mengacu pada PMK RI No. 190/PMK.01/2018 tentang
Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Landasan Perilaku Pegawai ASN yaitu:
a. Nilai-nilai:

1. Nilai-nilai dasar atau Core Values ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim
dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan
Kolaboratif.

a) Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi
kepuasan masyarakat;

b) Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan;
c) Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
d) Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
e) Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
f) Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta

menghadapi perubahan;
g) Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.
2. Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.

a) Integritas : Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik
dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-
prinsip moral

b) Profesionalisme : Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik
dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang
tinggi

c) Sinergi : Membangun dan memastikan hubungan kerjasama
internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis
dengan para pemangku kepentingan, untuk
menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas

d) Pelayanan : Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan
pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh
hati, transparan, cepat, akurat dan aman

e) Kesempurnaan : Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang
untuk menjadi dan memberikan yang terbaik

b. Kode Etik dan Kode Perilaku.
Kode Etik dan Kode Perilaku dibangun berdasarkan pada Nilai-Nilai Kementerian
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang terdiri atas:

DINAMIS Page 23
Berintegritas

1. Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Integritas antara lain yaitu:

a. tidak menemui pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan
kecuali dengan penugasan,

b. menjadi teladan serta menegakkan kode etik dank ode perilaku,
c. menggunakan media sosial dengan bijak,
d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan,
e. menjunjung tinggi norma yang berlaku dalam masyarakat serta kode etik dan

kode perilaku profesi,
f. memegang teguh sumpah jabatan PNS.
2. Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Profesionalisme antara lain yaitu:

a. menyusun rencana/sasaran kinerja yang hendak dicapai,
b. disiplin dalam pemanfaatan waktu bekerja,
c. bersikap dan bertutur kata secara sopan,
d. menjaga informasi dan data Kemenkeu yang bersifat rahasia,
e. bekerja sesuai standar operasional prosedur dan kewenangan jabatan,
f. tidak bertato di bagian tubuh yang terbuka.
3. Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Sinergi antara lain yaitu:

a. memberikan kesempatan menunaikan ibadah ketika rapat kerja/tugas
kedinasan sedang berlangsung,

b. bersikap kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam pelaksanaan
tugas,

c. menghargai masukan, pendapat dan gagasan orang lain,
d. melaksanakan kegiatan terkait tugas/jabatannya dengan izin atau

sepengetahuan atasan,
e. menjaga komitmen terhadap keputusan bersama dan implementasinya, dan
f. tidak memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Pelayanan antara lain yaitu:

a. menerima pihak lain yang tidak terkait dengan pekerjaan di luar jam kerja atau
pada jam kerja dengan seizing atasan dan/atau sepanjang tidak menganggu
pekerjaan/layanan,

b. berupaya memberikan layanan yang tepat waktu, cepat dan transparan,
c. tidak membeda-bedakan dan bersikap adil dalam memberikan pelayanan,
d. memberikan pelayanan sesuai kompetensi dan dalam hal terdapat

permasalahan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian
permasalahan,
e. berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam
melaksanakan tugas, menunjukkan kepedulian, ramah dan santun dalam
memberikan pelayanan.

Page 24 SEKRETARIAT
DJKN

5. Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Kesempurnaan antara lain yaitu:
a. berupaya menjaga dan melakukan implementasi atas keimanan dan
ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
b. terbuka terhadap informasi atau pengetahuan, terbuka terhadap usulan
perbaikan,
c. tidak menghalangi kreativitas/gagasan/pendapat yang bernilai tambah demi
kemajuan organisasi,
d. tidak menghalangi upaya inovasi bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan dan
e. senantiasa berupaya untuk memberikan kinerja dan/atau layanan yang terbaik.

C. Memegang Sikap Anti Korupsi

Presiden Joko Widodo meluncurkan core value ASN “BerAKHLAK” yaitu Berorientasi
pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Core value ASN
yang baru sudah dipertimbangkan untuk mengakomodir nilai anti korupsi didalamnya. Karena
seharusnya tertulis atau tidak tertulis sikap anti korupsi seharusnya sudah mendarah daging
tidak hanya untuk ASN tapi juga masyarakat Indonesia. Dengan ditetapkannya core value
BerAKHLAK justru akan menguatkan budaya kerja ASN yang professional dalam melayani
masyarakat. Ketika ASN terbiasa memberikan pelayanan yang baik dan sesuai prosedur,
praktik korupsi akan terhindarkan.

Perubahan fundamental pada pola pikir dan sikap mental ASN inilah yang akan mendorong
ASN untuk melakukan tindakan anti korupsi. Selain itu dari segi organisasi pencegahan anti
korupsi pun sudah dilakukan di tingkat unit instansi pemerintahan dengan adanya
Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan juga adanya Unit
Pengendali Gratifikasi di setiap unit untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pada
Instansi Pemerintah.

Ada beberapa teori penyebab terjadinya korupsi yang pada intinya terbagi atas faktor
eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan penyebab orang melakukan
korupsi atas dorongan (pengaruh) pihak luar atau lingkungan. Faktor internal penyebab
korupsi datangnya dari diri pribadi atau individu. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat
tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Oleh karena itu, perlu
adanya penanaman dan implementasi nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya pembentengan
diri dari perilaku korupsi.

KPK merilis Sembilan Nilai Integritas yang bisa mencegah terjadinya tindak korupsi.
Kesembilan nilai itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras,
sederhana, berani, dan adil. Sembilan nilai anti korupsi ini dapat kita terapkan dalam
kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga, bekerja, maupun bersosialisasi
dalam masyarakat. Kesembilan nilai anti korupsi dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu inti

DINAMIS Page 25
Berintegritas

(jujur, disiplin, dan tanggung jawab) yang dapat menumbuhkan sikap (adil, berani, dan peduli)
sehingga mampu menciptakan etos kerja (kerja keras, mandiri, sederhana).

1. Jujur adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan,
perkataan, dan perbuatan. Jujur berarti mengetahui apa yang benar, mengatakan dan
melakukan apa yang benar. Orang yang jujur adalah orang yang dapat dipercaya, lurus
hati, tidak berbohong, dan tidak melakukan kecurangan.

2. Disiplin adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk
peraturan atau tata tertib yang berlaku. Disiplin berarti patuh pada aturan.

3. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa,
negara maupun agama.

4. Adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu. Adil juga berarti
perlakuan yang sama untuk semua tanpa membeda-bedakan berdasarkan golongan
atau kelas tertentu.

5. Berani adalah hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi
ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Berani berarti tidak
takut atau gentar.

6. Peduli adalah sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain,
masyarakat yang membutuhkan, dan lingkungan sekitar.

7. Kerja keras adalah sungguh-sungguh berusaha ketika menyelesaikan berbagai tugas
atau amanah dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kerja keras berarti pantang
menyerah dan terus berjuang. Mandiri adalah dapat berdiri sendiri.

8. Mandiri adalah tidak bergantung pada orang lain, juga berarti mampu menyelesaikan,
mencari, dan menemukan solusi atas masalah yang dihadapi.

9. Sederhana adalah bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu secukupnya
dan tidak berlebihan.

D. Menolak Gratifikasi

Sebagai ASN, kita akan selalu menjadi sorotan publik manakala terdapat indikasi menerima
sesuatu dari pihak luar untuk kepentingan pribadi maupun menyalahgunakan wewenang.
Dampak yang ditimbulkan tidak hanya kepada pribadi yang bersangkutan, tapi akan
menimbulkan efek domino terhadap reputasi institusi pegawai tersebut. Persepsi positif yang
telah terbangun dan kepercayaan masyarakat yang telah tertanam, akan pupus seketika pada
saat pegawai institusi tersebut mencoreng nama baik institusi antara lain melalui perbuatan
yang tidak pantas semisal menerima gratifikasi dari pihak luar. Oleh karena itu setiap pegawai
diharapkan selalu menjunjung dan menerapkan nilai-nilai kementerian keuangan dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dengan menolak gratifikasi dalam bentuk apapun.

Page 26 SEKRETARIAT
DJKN

Pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999
juncto UU No.20 Tahun 2001, bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni
meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjawalan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas
lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan
yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi kejahatan korupsi, perlu dilihat rumusan Pasal
12B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001. “Setiap gratifikasi kepada
pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan
dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan
sebagai berikut…”

Dapat ditarik kesimpulan bahwa gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu
yang perbuatan pidana suap khususnya pada seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai
Negeri adalah pada saat Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut melakukan
tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang
pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.

Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih
atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal
ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi
perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh
peraturan UU. Oleh karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima Penyelenggara
Negara atau Pegawai Negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan
jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri
tersebut segera melapor ke KPK untuk dianalisa lebih lanjut.

Bagaimana mengidentifikasi gratifikasi yang dilarang (ilegal)? Bagi pegawai Sekretariat DJKN
yang ingin mengidentifikasi dan menilai apakah suatu pemberian yang diterimanya cenderung
ke arah gratifikasi ilegal/suap atau legal, dan berpedoman pada beberapa pertanyaan yang
sifatnya reflektif sebagai berikut:

PROVE IT

DINAMIS Page 27
Berintegritas

Jika saya menerima gratifikasi, apa yang harus saya lakukan?

Jika anda memiliki posisi sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri menerima
gratifikasi maka langkah yang terbaik yang bisa anda lakukan (jika anda dapat
mengidentifikasi motif pemberian adalah gratifikasi ilegal) adalah menolak gratifikasi
tersebut secara baik, sehingga sedapat mungkin tidak menyinggung perasaan pemberi.

Page 28 SEKRETARIAT
DJKN

Jika terdapat gratifikasi yang tidak dapat ditolak (dalam keadaan memaksa, mengancam
nyawa, dititipkan melalui orang terdekat Anda, seperti suami, istri, anak, dan lain-lain atau
ada perasaan tidak enak menolak pemberian karena dapat menyinggung pemberi), maka
gratifikasi yang diterima segera Anda laporkan ke UPG (lapor kepada Bagian Kepatuhan
Internal Sekretariat DJKN yang berada di lantai 9) atau ke KPK.

Anda juga dapat mengakses link berikut untuk mendapatkan informasi lebih lengkap
mengenai gratifikasi:

XXXX

Pada halaman web tersebut tersedia panduan dan saluran pelaporan bagi pihak internal
DJKN apabila menerima gratifikasi.

Pada intinya,

“Gratifikasi merupakan akar dari korupsi karena

gratifikasi dapat menjerumuskan kita ke dalam
tindakan-tindakan korupsi lainnya. Oleh sebab itu,
mari senantiasa menanamkan sikap anti korupsi

dan menjaga integritas guna mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan berkualitas.”

E. Melakukan Pelayanan Publik yang Prima

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan
oleh penyelenggara pelayanan publik (UU No.25 Tahun 2009). Intinya pelayanan publik
merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya kepada

DINAMIS Page 29
Berintegritas

stakeholder dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan stakeholder sekaligus
memberikan kepuasan kepada stakeholder yang dilayani.

Kita sebagai seorang ASN seyogyanya memahami kebutuhan pemangku kepentingan dan
mengetahui cara memuaskan dan memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga keluhan
masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah yang selama ini sering kita dengar
akan menghilang seiring dengan meningkatnya profesionalitas kerja ASN untuk melayani
masyarakat dengan sebaik-baiknya. Berikut kiat-kiat membangun pribadi menjadi pelayan
publik yang baik:

1. Bersikap ramah, sopan dan hormat saat berinteraksi dengan stakeholder
Saat sedang berinteraksi dengan stakeholder sebaiknya menunjukkan wajah yang
ceria dengan selalu senyum. Jika melalui telpon ataupun chat WhatsApp, gunakan
kalimat yang sopan. Ada tiga “Magic Word” yang harus diingat saat melayani publik,
yaitu ucapan salam, maaf dan terima kasih.

2. Munculkan rasa antusias dan responsif untuk membantu stakeholder dalam
memperoleh pelayanan
Pandangan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah masih terkesan lama dan
berbelit-belit. Oleh karena itu, instansi pemerintah mulai memperbaiki pelayanannya
dengan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap setiap layanan
yang diberikan. Sehingga pelayanan yang diberikan instansi pemerintah tidak boleh
melebihi waktu yang telah ditetapkan. ASN harus mampu melayani secara cepat dan
tepat sesuai SOP yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang
berlaku. Selain itu, layanan yang diberikan harus sesuai norma waktu, artinya melayani
dalam batasan waktu normal untuk setiap permohonan yang diterima. Layanan yang
diberikan juga harus tepat guna dan tidak berbelit-belit yang membuat pemangku
kepentingan merasa tidak nyaman.

3. Memiliki kemampuan yang memadai
DJKN salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi (tusi) yang
beraneka ragam, mulai dari Pelayanan Lelang, Pengelolaan Kekayaan Negara,
Penilaian sampai Pengurusan Piutang Negara. Pemahaman terkait tugas dan fungsi
DJKN harus dimiliki oleh seluruh pegawai yang menjadi petugas layanan, sehingga
mampu memberikan layanan kepada stakeholder secara cepat dan tanggap sesuai
harapan stakeholder. Hal ini dapat ditempuh melalui pemahaman
terhadap knowledge bases yang telah disediakan, konteks layanan unggulan yang
terdapat pada kantor, current issues yang terjadi dilingkup tugas dan fungsi DJKN,
pemahaman produk dan layanan DJKN,

Page 30 SEKRETARIAT
DJKN

4. Penampilan yang menarik
Penampilan sangat diperlukan dalam menghadirkan pelayanan terbaik kepada para
stakeholder, karena dapat memberikan kesan yang baik terhadap instansi kita. Dengan
dilaksanakannya Pelayanan Prima diharapkan kepuasan penggunan layanan
meningkat sehingga kesan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah menjadi lebih
baik.

Survei Pemahaman, Kritik, dan Saran

Dalam rangka untuk menguji pemahaman dan melakukan perbaikan kedepan, Saudara dapat
memberikan masukan, kritik, dan saran dengan mengisi survei pada tautan berikut:

XXXX

DINAMIS Page 31
Berintegritas