Kanwil DJP Jawa Timur III

NOTA DINAS
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : ND- 91/PJ/2021

TANGGAL 04 MARET 2021

STRATEGI OPTIMALISASI PENCAPAIAN TARGET
PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2021

RESUME ND-91/PJ/2021 (04-03-2021)

STRATEGI OPTIMALISASI PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK
TAHUN 2021

STRATEGI OPTIMALISASI PENCAPAIAN TARGET
PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2021

A PROGRAM PRIORITAS PENERIMAAN TAHUN 2021 Kegiatan Rincian Kegiatan
1 Pengawasan WP OP HWI dan WP Grup
1 Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) PKM :
2 Pengawasan berbasis Sektoral a Pengawasan pembayaran dan pelaporan a) Pengawasan data outstanding Approweb
b Dinamisasi angsuran masa
3 Pengawasan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) c Penelitian dan tindaklanjut data matching b) Pengawasan tindaklanjut LHA
d Pengawasan fasilitas (insentif, SKB) c) Pengawasan atas transaksi terindikasi TP
4 Pengawasan transaksi terindikasi Transfer Pricing d) Pengawasan WP OP HWI dan WP Grup
2 Pengujian Kepatuhan Material (PKM) e) Pengawasan transaksi PMSE
5 Sinergi Pengawasan dengan DJA, DJBC, DJPK, dan Pemerintah Daerah f) Pengawasan atas penunjukan Pelaku
a Analisis kegiatan pengawasan
B PEDOMAN STRATEGI PENERIMAAN TAHUN 2021 pembayaran dan pelaporan Usaha PMSE sbg Pemungut PPN PMSE
g) Sinergi Pengawasan dgn DJA, DJBC,
1 Menetapkan target kinerja serta menyusun dan mengharmonisasikan b Analisis angsuran masa
kebijakan dan program kerja secara terstruktur, sistematis dan terukur c Analisis dan data matching DJPK, dan Pemerintah Daerah
d Analisis pengawasan fasilitas h) Pengawasan WP Pasca TA
2 Menyelaraskan dengan ketentuan yg mengatur tupoksi dan urjab yg berlaku i) Tindaklanjut Daftar Sasaran
3 Melakukan pengenalan kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan kultural 3 Perluasan Basis Pemajakan melalui
Ekstensifikasi (DSE)
(environmental scanning ) yang komprehensif di wilayah masing - masing Sumber Baru Penerimaan j) Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan
4 Kegiatan pemantauan (monitoring ) dan evaluasi dilakukan secara periodik a Penggalian Potensi Mandiri k) Kegiatan Penilaian
l) Kegiatan Pemeriksaan dan Penagihan
b Produksi Alat Keterangan (Alket)

DAFTAR KEGIATAN DAN SUMBER DATA
STRATEGI

PENGATURAN PELAKSANA KEGIATAN

No. Jenis Kegiatan Prioritas dan Jenis Kegiatan Sasaran Jenis Data Sumber Data KPP Penanggung Jawab KPDJP
Kanwil

A Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) data pembayaran SIDJP dan 1 AR yg ditunjuk 1 Bidang DP3 1 Dit. Potensi,
dan penyampaian Approweb melaksanakan 2 Bidang PEP Kepatuhan, dan
1 Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan SPT kegiatan PPM 3 Bidang P2Humas Penerimaan
SIDJP dan
a. Surat Teguran penyampaian SPT Masa/Tahunan data pertumbuhan Approweb 2 Fungsional Penyuluh 2 Dit. Ekstensifikasi
ekonomi per Pajak dan Penilaian
b. Penerbitan STP atas keterlambatan pelaporan SPT Masa/Tahunan wilayah, data SIDJP Nine dan
c. Penerbitan STP atas keterlambatan /kekurangan pembayaran PPh, PPN, pembayaran Approweb 3 Seksi Pengolahan 3 Dit. P2Humas
angsuran masa Data dan Informasi
PBB, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, termasuk tindaklanjut SP3DRI Mandor dan SIDJP 4 Dit. Data dan
data matching 4 Seksi Pengawasan Informasi
d. Penerbitan STP atas keterlambatan penerbitan Faktur Pajak dan Konsultasi 2,3, Perpajakan
data pemanfaatan dan 4
2 Dinamisasi angsuran pajak dalam tahun berjalan (PPh Ps.25) insentif 5 Dit. Teknologi
a. Dinamisasi angsuran PPh Ps. 25 berdasarkan perkembangan kondisi 5 Seksi Ekstensifikasi Informasi dan
ekonomi di bidang usaha tertentu dan Penyuluhan Komunikasi

b. Penghitungan kembali angsuran PPh Pasal 25 6 Dit. Transformasi
c. Pemenuhan kewajiban angsuran PPh Psl. 25 dengan penghitungan tertentu Proses Bisnis

(Bank, PMB, BUMN/BUMD, Lembaga Keuangan Non Bank)
d. Dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan hasil pemeriksaan,

permohonan, atau upaya hukum (keberatan, banding, PK)

3 Penelitian dan tindaklanjut data matching
a. Penelitian FP/Bukpot yang telah diterbitkan tapi tidak dilaporkan
b. Penelitian atas data pemicu, data penguji, dan laporan penilaian
c. Pemeriksaan data konkret (single tax)
d. Kunjungan (visit) dalam rangka SP2DK
e. Pemanfaatan dan tindaklanjut alket
f. Pengawasan pembayaran Bea Meterai
g. Pengawasan atas kegiatan corporate action
h. Kegiatan rekonsiliasi penerimaan bendahara pemerintah daerah

4 Pengawasan fasilitas
a. Penelitian atas pemenuhan kewajiban sesuai SKB yang telah diterbitkan
(tidak dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional / PEN)
b. Pengawasan atas tax holidays, tax allowance , dan super deduction
c. Penelitian dan pengujian atas pemenuhan permohonan kewajiban insentif
perpajakan dan penelitian kewajiban pelaporan pemanfaatan insentif
perpajakan dalam rangka PEN
d. Pengawasan penggunaan tarif tax treaty

No. Jenis Kegiatan Prioritas dan Jenis Kegiatan Sasaran Jenis Data Sumber Data KPP Penanggung Jawab KPDJP
Kanwil

B Pengujian Kepatuhan Material (PKM) data pembayaran SIDJP dan 1 AR yg ditunjuk 1 Bidang DP3 1 Dit. Potensi,
dan penyampaian Approweb melaksanakan 2 Bidang PEP Kepatuhan, dan
1 Analisis atas kegiatan pengawasan pembayaran dan pelaporan SPT kegiatan PKM 3 Bidang P2Humas Penerimaan

a. Surat Teguran penyampaian SPT Masa/Tahunan 2 Fungsional 2 Dit. Ekstensifikasi
b. Penerbitan STP atas keterlambatan pelaporan SPT Masa/Tahunan Pemeriksa Pajak dan Penilaian
c. Penerbitan STP atas keterlambatan /kekurangan pembayaran PPh, PPN, (PPNS)
3 Dit. Pemeriksaan
PBB, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, termasuk tindaklanjut SP3DRI dan Penagihan

d. Penerbitan STP atas keterlambatan penerbitan Faktur Pajak data salah hitung SIDJP dan 3 Fungsional Penilai 4 Dit. Data dan
e. Penerbitan STP atas permohonan Keberatan dan/atau Banding yang ditolak angsuran Approweb Pajak Informasi
2 Anaalitsaiusdainkagbsuulrkaann mseabsaagi(apne(npgsh. i2tu5nagya(n9)kdeamn bPasl.i 2P7PahyP(5sd. )25UUsaKlaUhPh) itung) data matching Perpajakan
SIDJP Nine dan 4 Juru Sita
3 Analisis dan data matching data pemanfaatan Approweb 5 Dit. Teknologi
a. Penelitian FP/Bukpot yang telah diterbitkan tapi tidak dilaporkan insentif 5 Seksi Pengolahan Informasi dan
b. Penelitian atas data pemicu, data penguji, dan laporan penilaian Data dan Informasi Komunikasi
c. Pemeriksaan data konkret (single tax)
d. Kunjungan (visit) dalam rangka SP2DK 6 Seksi Pengawasan 6 Dit. Penegakkan
e. Pemanfaatan dan tindaklanjut alket dan Konsultasi Hukum
f. Pengawasan pembayaran Bea Meterai
g. Pengawasan atas kegiatan corporate action 7 Seksi Penagihan 7 Dit. Intelijen
h. Penetapan NPWP/PKP secara jabatan Perpajakan
i. Penelitian atau penerbitan SP2DK Komprehensif Mandor dan SIDJP 8 Seksi Pemeriksaan
8 Dit. Transformasi
4 Analisis pengawasan fasilitas 9 Seksi Ekstensifikasi Proses Bisnis
a. Penelitian atas pemenuhan kewajiban sesuai SKB yang telah diterbitkan dan Penyuluhan
(tidak dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional / PEN)
b. Pengawasan atas tax holidays, tax allowance , dan super deduction
c. Penelitian dan pengujian atas pemenuhan permohonan kewajiban insentif
perpajakan dan penelitian kewajiban pelaporan pemanfaatan insentif
perpajakan dalam rangka PEN
d. Pengawasan penggunaan tarif tax treaty
e. Tindaklanjut Wajib Pajak Tax Amnesty

No. Jenis Kegiatan Prioritas dan Jenis Kegiatan Sasaran Jenis Data Sumber Data KPP Penanggung Jawab KPDJP
Kanwil
C Perluasan Basis Pemajakan melalui Sumber Baru Penerimaan
1 AR yg ditunjuk 1 Bidang DP3 1 Dit. Potensi,
1 Penggalian potensi mandiri Kepatuhan, dan
a. Penambahan use case berupa data pemicu dan data penguji melaksanakan Penerimaan

b. Kegiatan analisis mandiri oleh Kantor Pusat DJP kegiatan PPM & PKM
c. Penambahan potensi lokal sesuai aktivitas kewilayahan oleh KPP dan
2 Fungsional Penyuluh 2 Bidang PEP 2 Dit. Ekstensifikasi
Kanwil, antar lain : Pajak dan Penilaian

a) pengamatan terhadap kegiatan usaha Wajib Pajak 3 Fungsional 3 Bidang P2IP 3 Dit. Pemeriksaan
b) kerjasama antar instansi atau ILAP Pemeriksa Pajak 4 Bidang P2Humas dan Penagihan

c) pencarian potensi melalui analisis mandiri 4 Fungsional Penilai 4 Dit. Data dan
Pajak Informasi
Perpajakan
5 Juru Sita
5 Dit. Teknologi
6 Seksi Pengolahan Informasi dan
Data dan Informasi Komunikasi

7 Seksi Pengawasan 6 Dit. Transformasi
dan Konsultasi Proses Bisnis

8 Seksi Penagihan 7 Dit. P2Humas

9
Seksi Pemeriksaan

10 Seksi Ekstensifikasi
dan Penyuluhan

KERANGKA SINERGI STRATEGI
PENERIMAAN TAHUN 2021

Lampiran III (ND-91)

KEGIATAN INTI

Jenis Kegiatan Prioritas Kantor Pusat DJP Kantor Wilayah KPP
A. KEGIATAN INTI
1.1.1. KPDJP 1.1.2. Kanwil 1.1.3. KPP
1 Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 1.1.1.1. Dit. TIK secara periodik mengunggah data 1.1.2.1. Mengidentifikasi dan meneliti data pengawasan
1.1.1.2. pembayaran dan pelaporan masa ke Approweb; Meneliti dan melakukan analisis daftar pembayaran 1.1.3.1. pembayaran masa di Approweb;
1.1. Pengawasan pembayaran dan pelaporan 1.1.1.3. 1.1.2.2. masa setiap KPP di wilayah kerjanya;
1.1.1.4. Dit. DIP serta Dit. TIK menyediakan daftar Melakukan analisis pengawasan pemabayaran
1.1.1.5. nominatif WP yang harus diterbitkan STP; Memberikan bimbingan dan asistensi pelaksanaan 1.1.3.2. masa

1.1.1.6. pengawasan pembayaran masa secar aktif kepada Menghitung dan menentukan besarnya jumlah
pengawasan pembayaran masa yang
Dit. PKP, Dit. DIP, dan Dit. TIK menyediakan KPP di wilayah kerjanya; 1.1.3.3. seharusnya atau jumlah pembayaran pajak
dashboard pengawasan pembayaran masa dan berdasarkan analisis
pelaporan WP UMKM; 1.1.2.3. Mengevaluasi dan menganalisis pengawasan
Menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas
pembayaran masa per jenis pajak, per KPP sesuai Data dan/atau Keterangan (SP2DK); dan

Dit. PKP memberikan bimbingan dan asistensi yang ditampilkan di dashboard atau sistem; Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut SP2DK
pelaksanaan pengawasan pembayaran masa
secara aktif; 1.1.2.4. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada 1.1.3.4.
1.1.3.5.
Dit. PKP mengevaluasi dan menganalisis 1.1.2.5. KPP; dan

pengawasan pembayaran masa per jenis pajak, Memantau tindaklanjut pembayaran masa yang
tidak sesuai dengan jumlah seharusnya atau hasil
per kanwil sesuai dengan laporan yang analisis per KPP

disampaikan atau yang ditampilkan di dashboard

atau sistem; dan

Dit. PKP serta Tim Pemantauan dan Evaluasi
melakukan pemantauan dan evaluasi
perkembangan perencanaan, pelaksanaan, dan
hasil kegiatan pengawasan pembayaran dan
pelaporan pada masing-masing Kanwil sesuai
kewenangannya

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Kantor Pusat DJP Kantor Wilayah KPP

1.2. Dinamisasi angsuran masa 1.2.1.1. Dit. PKP bersama Dit. DIP melakukan identifikasi 1.2.2.1. Meneliti dan mengidentifikasi data perkembangan/ 1.2.3.1. Secara periodik melakukan analisis atas data
1.2.1.2. data perkembangan / pertumbuhan ekonomi per pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing perkembangan / pertumbuhan ekonomi atau
1.2.1.3. wilayah; yang berasal dari Approweb atau data hasil upaya memperhatikan hasil upaya hukum;
hukum;
Menghitung dan menentukan besarnya angsuran
Dit. DIP menyiapkan data penguji WP yang 1.2.2.2. Memberikan bimbingan dan asistensi pelaksanaan 1.2.3.2. masa berdasarkan data perkembangan /
mengalami peningkatan usaha berdasarkan data 1.2.2.3. dinamisasi angsuran masa pertumbuhan ekonomi atau memperhatikan hasil
penyerahan di SPT Masa PPN sebagai dasar upaya hukum;
dinamisasi; Mengevaluasi dan menganalisis dinamisasi
angsuran masa Menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas
Dit TIK mengunggah data perkembangan/ 1.2.2.4. 1.2.3.3. Data dan/atau Keterangan (SP2DK); dan
Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada
pertumbuhan ekonomi per wilayah ke Approweb KPP; dan Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut SP2DK

1.2.1.4. Dit. PKP memberikan bimbingan dan asistensi 1.2.2.5. Memantau tindak lanjut angsuran masa yang tidak 1.2.3.4.
1.2.1.5. atas pelaksanaan dinamisasi angsuran masa sesuai dengan jumlah seharusnya atau hasil
1.2.1.6. berdasarkan perkembangan / pertumbuhan analisis per KPP
ekonomi

Dit. PKP mengevaluasi dan menganalisis tindak
lanjut data perkembangan/pertumbuhan ekonomi
per wilayah; dan

Dit. PKP serta Tim Pemantauan dan Evaluasi
melakukan pemantauan dan evaluasi
perkembangan perencanaan, pelaksanaan, dan
hasil kegiatan dinamisasi angsuran masa pada
masing-masing Kanwil sesuai kewenangannya

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Kantor Pusat DJP Kantor Wilayah KPP

1.3. Penelitian dan tindak lanjut data matching 1.3.1.1. Dit. DIP melakukan identifikasi dan komparasi per 1.3.2.1. Meneliti dan mengidentifikasi hasil komparasi dan 1.3.3.1. Secara periodik melakukan penelitian dan analisis
jenis data yang dilaporkan oleh WP dengan data analisis per jenis data matching di Approweb; atas data matching Approweb;
1.4. Pengawasan fasilitas 1.3.1.2. eksternal di Approweb; Menghitung dan menentukan besarnya angsuran
1.3.1.3. masa berdasarkan data matching ;
Dit. DIP melakukan analisis hasil komparasi per 1.3.2.2. Memberikan bimbingan dan asistensi pelaksanaan 1.3.3.2.
data matching; 1.3.3.3. Menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas
jenis data matching ; Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan data Data dan/atau Keterangan (SP2DK); dan
matching;
Dit. TIK secara periodik mengunggah hasil 1.3.2.3. Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut SP2DK

komparasi dan analisi per jenis ke Approweb; dan

1.3.1.4. Dit. PKP serta Tim Pemantauan dan Evaluasi 1.3.2.4. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada KPP;1.3.3.4.
melakukan pemantauan dan evaluasi 1.3.2.5. Memantau tindak lanjut analisis data matching
perkembangan perencanaan, pelaksanaan, dan yang tidak sesuai dengan jumlah seharusnya atau
hasil kegiatan penelitian dan tindak lanjut data 1.3.2.6. hasil analisis per KPP
matching pada masing-masing Kanwil sesuai
kewenangannya Memberikan usulan data pemicu baru kepada Dit.
DIP

1.4.1.1. Dit. PKP bersama Dit. DIP melakukan identifikasi 1.4.2.1. Meneliti dan mengidentifikasi hasil penelitian 1.4.3.1. Meneliti permohonan pemanfaatan fasilitas
1.4.1.2. dan analisis atas pemenuhan formal, material, pemenuhan formal, material, dan realisasi 1.4.3.2. perpajakan
1.4.1.3. pemanfaatan fasilitas perpajakan;
dan realisasi pemanfaatan fasilitas perpajakan; Melakukan penelitian dan analisis atas data
Memberikan bimbingan dan asistensi pelaksanaan pengawasan pemenuhan formal, material, dan
Dit. TIK secara periodik mengunggah atau 1.4.2.2. pengawasan pemanfaatan fasilitas perpajakan; realisasi pemanfaatan fasilitas perpajakan.
menyampaikan data pemanfaatan fasilitas 1.4.2.3.
perpajakan ke sistem; dan 1.4.2.4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan 1.4.3.3. Menghitung dan menentukan besarnya
pengawasan pemanfaatan fasilitas perpajakan; pemanfaatan fasilitas perpajakan yang
Dit. PKP, Dit. DIP, serta Tim Pemantauan dan seharusnya
Evaluasi melakukan pemantauan dan evaluasi Memantau tindak lanjut pengawasan pemanfaatan 1.4.3.4.
perkembangan perencanaan, pelaksanaan, dan fasilitas yang tidak memenuhi syarat atau tidak 1.4.3.5. Menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas
hasil kegiatan pengawasan pemanfaatan fasilitas sesuai dengan yang seharusnya. Data dan/atau Keterangan (SP2DK); dan
perpajakan pada masing-masing Kanwil sesuai Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut SP2DK
kewenangannya.

Jenis Kegiatan Prioritas Kantor Pusat DJP Kantor Wilayah KPP

2 Pengujian Kepatuhan Material (PKM) ( 2.1.1.1. Dit. TKI secara periodik melakukan update 2.1.2.1. Memberikan bimbingan dan asistensi pelaksanaan 2.1.3.1. Memanfaatkan Approweb dalam pembuatan daftar
2.1.1.2. monitoring tindak lanjut saldo potensi Approweb tindak lanjut saldo potensi Approweb maupun LHP2DK dengan status "dalam pengawasan"
2.1. Penyelesaian Saldo Potensi Approweb 2.1.1.3. serta tindak lanjut atas data pemicu dan data pemanfaatan data pemicu dan/atau penguji secara yang memiliki potensi untuk segera
outstanding ) 2.1.1.4. penguji; aktif kepada KPP di wilayah kerjanya; direalisasikan;
2.1.1.5.
2.1.1.6. Dit. DIP secara periodik melakukan update atas 2.1.2.2. Melakukan monitoring secara berkala atas tindak 2.1.3.2. Memanfaatkan Approweb dalam pembuatan daftar
data pemicu dan data penguji untuk memastikan lanjut saldo potensi Approweb maupun SP2DK yang belum diterbitkan LHP2DK;;
2.1.1.7. pemanfaatan data pemicu dan/atau data penguji;
validitas data; Memanfaatkan Approweb dalam pembuatan daftar
WP yang memiliki data pemicu untuk dilakukan
Dit. TIK secara periodik melakukan pemeliharaan 2.1.2.3. Mengevaluasi dan menganalisis permasalahan dan 2.1.3.3. penelitian;
untuk menjamin kelancaran penggunaan kendala yang terjadi di KPP dalam pelaksanaan
tindak lanjut saldo potensi Approweb maupun Menindaklanjuti LHP2DK dengan status "dalam
Approweb; pemanfaatan data pemicu dan/atau data penguji; pengawasan" untuk memastikan potensi yang
dan 2.1.3.4. belum terealisasi dapat segera direalisasikan;
Direktorat teknis memberikan bimbingan dan
Menerbitkan LHP2DK atas SP2DK yang telah
asistensi pelaksanaan tindak lanjut saldo potensi diterbitkan;
Menindaklanjuti LHP2DK sampai dengan selesai
Approweb maupun pemanfaatan data pemicu 2.1.2.4. Memberikan rekomendasi kepada KPP terkait sesuai dengan ketentuan tentang pelaksanaan
dan/atau data penguji; penyelesaian permasalahan tindak lanjut saldo kegiatan pengawasan; dan
potensi Approweb maupun pemanfaatan data 2.1.3.5.
Dit. PKP bersama Dit. DIP melakukan monitoring pemicu dan/atau data penguji. 2.1.3.6. Melakukan penelitian atas data pemicu dan/atau
secara berkala atas tindak lanjut saldo potensi data penguji untuk diterbitkan SP2DK.
Approweb maupun pemanfaatan data pemicu
dan/atau data penguji;

Dit. PKP bersama Dit. DIP mengevaluasi dan 2.1.3.7.
menganalisis permasalahan dan kendala yang
terjadi di level nasional dalam melaksanakan
tindak lanjut salso potensi Approweb maupun
pemanfaatan data pemicu dan/atau data penguji;
dan

Dit. PKP, Dit. DIP, serta Tim Pemantauan dan
Evaluasi melakukan pemantauan dan evaluasi
perkembangan perencanaan, pelaksanaan, dan
hasil kegiatan penyelesaian permasalahan tindak
lanjut saldo potensi Approweb maupun
pemanfaatan data pemicu dan/atau data penguji
pada masing-masing Kanwil sesuai
kewenangannya..

Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Kantor Pusat DJP Kantor Wilayah KPP

2.2. Pengawasan tindak lanjut Laporan Hasil 2.2.1.1. Dit. TIK secara periodik melakukan update 2.2.2.1. Memberikan bimbingan dan asistensi pelaksanaan 2.2.3.1. Memanfaatkan Approweb dalam pengawasan
Analisis (LHA) 2.2.1.2. monitoring tindak lanjut Laporan Hasil Analisis tindak lanjut atas Laporan Hasil Analisis (LHA) Laporan Hasil Analisis (LHA) dengan status
2.2.1.3. (LHA) dengan status "belum ditindaklanjuti"; dengan status 'belum ditindaklanjuti"; "belum ditindaklanjuti";
2.2.1.4. Melakukan penelitian komprehensif atas LHA
2.2.1.5. Dit. TIK secara periodik melakukan update atas 2.2.2.2. Melakukan monitoring secara berkala atas tindak 2.2.3.2. dengan status "belum ditindaklanjuti";
data Laporan Hasil Analisis (LHA) dengan status lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA) dengan status
2.2.1.6. "belum ditindaklanjuti"; "belum ditindaklanjuti"; Menyusun Laporan Hasil Penelitian (LHPt)
komprehensif atas LHA dengan status "belum
Dit. PKP bersama Dit. DIP memberikan 2.2.2.3. Mengevaluasi dan menganalisis permasalahan dan 2.2.3.3. ditindaklanjuti";
Menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas
bimbingan dan asistensi pelaksanaan tindak kendala yang terjadi di KPP dalam pelaksanaan Data dan/atau Keterangan (SP2DK); dan

lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA) dengan status tindak lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA) dengan Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut SP2DK

"belum ditindaklanjuti"; status "belum ditindaklanjuti"; 2.2.3.4.

Dit. PKP bersama Dit. DIP melakukan monitoring 2.2.2.4. Memberikan rekomendasi kepada KPP terkait 2.2.3.5.
secara berkala atas tindak lanjut saldo Laporan penyelesaian permasalahan tindak lanjut Laporan
Hasil Analisis (LHA) dengan status "belum Hasil Analisis (LHA) dengan status "belum
ditindaklanjuti"; ditindaklanjuti";

Dit. PKP bersama Dit. DIP mengevaluasi dan 2.2.2.5. Membentuk tim Center Tax Analysis (CTA) dengan
menganalisis permasalahan dan kendala yang melibatkan fungsional pemeriksa, penilai, dan
terjadi di level nasional dalam pelaksanaan tindak penyidik di masing - masing Kanwil yang bertugas
lanjut saldo Laporan Hasil Analisis (LHA) dengan membuat Laporan Hasil Analisis (LHA) untuk
status "belum ditindaklanjuti"; dan didistribusikan ke KPP di Wilayah kerjanya.

Dit. PKP, Dit. DIP, serta Tim Pemantauan dan
Evaluasi melakukan pemantauan dan evaluasi
perkembangan perencanaan, pelaksanaan, dan
hasil kegiatan penyelesaian permasalahan tindak
lanjut saldo Laporan Hasil Analisis (LHA) dengan
status "belum ditindaklanjuti" pada masing-
masing Kanwil sesuai kewenangannya.

Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Kantor Pusat DJP Kantor Wilayah KPP

2.3. Pengawasan atas transaksi yang terindikasi 2.3.1.1. Dit. DIP serta Dit. Perpajakan Internasional 2.3.2.1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data 2.3.3.1. Melakukan pemetaan terhadap WP yang
transfer pricing 2.3.1.2. melakukan pengumpulan dan pengolahan data 2.3.2.2. dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan terindikasi melakukan transaksi kepada pihak
2.3.1.3. dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan transfer pricing ; afiliasi diantaranya dengan melakukan penelitian
2.3.1.4. transfer pricing; formal thd pengisian SPT Tahunan PPh Badan,
Melakukan asistensi/pendampingan dalam proses meliputi :
Dit. Perpajakan Internasional bersama direktorat penelitian transfer pricing di KPP;
a. Induk SPT Nomor 16.a / 16.b;
teknis melakukan asistensi/pendampingan dalam b. Lampiran VI;
c. Lampiran Khusus 3A/3B;
proses penelitian transfer pricing ; 2.3.2.3. Melakukan peningkatan kapasitas dan/atau d. Lampiran Khusus 3A-1/3B-1;
pengetahuan terkait transfer pricing bagi pegawai di e. Lampiran Khusus 3A-2/3B-2;
Dit. Perpajakan Internasional melakukan lingkungan Kanwil DJP terkait; dan f. Transkrip Lap. Keuangan (Lamp Khusus 8A);

peningkatan kapasitas dan/atau pengetahuan g. Ikhtisar Master File & Local File ;

terkait transfer pricing bagi pegawai di lingkungan h. BPE Penyampaian Notifikasi dan/atau CbCR
Melakukan permintaan Transfer Pricing
DJP; dan 2.3.2.4. Membentuk Tim Knowledge Center Transfer Pricing Documentation (TP Doc) kepada WP yang telah
/ Tim Penanganan Transfer Pricing Kanwil DJP. dipetakan sebagaimana angka 1 di atas untuk
Gugus Tugas Penanganan Transfer Pricing dilakukan analisis dan penelitian terkait transfer
melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut 2.3.3.2. pricing
penanganan transfer pricing . Melakukan analisis dan penelitian transfer pricing
berdasarkan SPT, TP Doc, Laporan Keuangan
2.3.3.3. WP, dan/atau data/dokumen lainnya;
2.3.3.4.
Apabila berdasarkan hasil analisis dan peneilitian
2.3.3.5. tersebut terdapat indikasi tidak diterapkannya
Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU),
KPP agar menindaklanjuti sesuai dengan SE-
39/PJ/2015, SE-49/PJ/2016, dan/atau SE-
07/PJ/2020; dan
Melakukan percepatan penyelesaian LHP2DK
atas SP2DK yang telah diterbitkan berkaitan
dengan transfer pricing.

Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Kantor Pusat DJP Kantor Wilayah KPP

2.4. Pengawasan berbasis segmentasi WP Strategis 2.4.1.1. Dit. PKP dan Dit. DIP melakukan pengumpulan 2.4.2.1. Melakukan pengumpulan dan pengolhan data 2.4.3.1. Melakukan pemetaan Wajib Pajak HWI dan WP
dan WP Kewilayahan atas Orang Pribadi dan pengolahan data dalam rangka mendukung dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan Grup di masing-masing unit kerja sesuai dengan
kategori HWI dan WP Grup kegiatan pengawasan Wajib Pajak HWI dan WP Wajib Pajak HWI; kriteria HWI yang telah ditetapkan, termasuk data
Grup berbasis Approweb; Wajib Pajak HWI dan WP Grup atau data lainnya
2.4.1.2. yang telah disampaikan dari KPDJP;
Dit. PKP melakukan peningkatan kapasitas 2.4.2.2. Melakukan asistensi/pendampingan dalam proses
2.4.1.3. dan/atau pengetahuan terkait penggalian potensi penelitian dan profiling Wajib Pajak HWI dan WP 2.4.3.2. Menetapkan Wajib Pajak HWI dan WP Grup
Wajib Pajak HWI dan WP Grup bagi pegawai di Grup di KPP; dan menjadi Wajib Pajak Strategis di KPP Pratama
lingkungan DJP; dan supaya dapat dilakukan pengawasan secara lebih
optimal
Dit. PKP serta Tim Pemantauan dan Evaluasi 2.4.2.3. Melakukan peningkatan kapasitas dan/atau 2.4.3.3.
melakukan pemantauan dan evaluasi pengetahuan terkait penggalian potensi Wajib Menyusun profil Wajib Pajak HWI dan WP Grup
perkembangan perencanaan, pelaksanaan, dan Pajak HWI dan WP Grup bagi pegawai di yang akan dilakukan pengawasan, antara lain :
hasil kegiatan pengawasan Wajib Pajak HWI dan lingkungan Kanwil terkait
WP Grup pada masing-masing Kanwil sesuai a. mengumpulkan data dan informasi baik intenal
kewenangannya. maupun eksternal;

2.4.3.4. b. memetakan usaha WP dan grup usahanya
2.4.3.5. serta kepatuhan pajaknya;
c. membandingkan harta yang dilaporkan di SPT
dengan data eksternal;
d. memetakan tambahan harta Wajib Pajak
dengan penghasilan Wajib Pajak;
e. menghitung potensi pajak; serta
f. memetakan prioritas WP yang akan dilakukan
pengawasan lebih lanjut berdasarkan risiko
ketidakpatuhan dan dampak terhadap penerimaan
pajak

Menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas
Data dan/atau Keterangan (SP2DK); dan

Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut SP2DK

Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Kantor Pusat DJP Kantor Wilayah KPP

2.5. Pengawasan atas transaksi perdagangan 2.5.1.1. Dit. DIP bekerja sama dengan direktorat teknis 2.5.2.1. Melakukan pencarian data populasi dan pemetaan 2.5.3.1. Melakukan pencarian data populasi dan
melalui sistem elektronik (PMSE) melakukan pencarian data populasi ke pihak kepatuhan formal dan material pelaku usha PMSE pemetaan kepatuhan formal dan material pelaku
ketiga melalui : usaha PMSE dan/atau influencer yang berada di
dan/atau influencer yang berada di wilayah kerjanya wilayah kerjanya

a. pemetaan KLU Pelaku Usaha PMSE dan/atau a. melakukan analisis potensi penerimaan pajak Melakukan analisis potensi penerimaan pajak
influencer ; yang berasal dari pelaku usha PMSE dan/atau
yang bersalah dari pelaku usaha PMSE dan/atau influencer menggunakan :
b. mapping influencer (antara lain : Youtube,
TikTok dan Instagram) menggunakan data pihak influencer , dan 2.5.3.2. a. toko data penguji dan melalui analisis mandiri;
ketiga; dan
b. Penentuan target Daftar Sasaran Analisis pelaku b. Laporan Hasil Analisis (LHA) pelaku usaha
PMSE dan/atau influencer yang terdapat di dalam
usaha PMSE dan/atau influencer yang akan dibuat Approweb

c. mapping merchant PMSE melalui data eFaktur LHA oleh Kanwil. Menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas
Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebagai
dan Bupot yang diterbitkan oleh pelaku usaha 2.5.2.2. Membuat Laporan Hasil Analisis pelaku usha tindaklanjut analisis potensi penerimaan pajak
PMSE; PMSE dan/atau influencer ; pelaku usaha PMSE dan/atau influencer;

d. pemetaan kepatuhan formal dan material 2.5.2.3. Melakukan bimbingan dan pemantauan terhadap Melakukan monitoring dan evaluasi tindaklanjut
pelaku usaha PMSE dan influencer; serta pelaksanaan pencarian data populasi dan analisis SP2DK pelaku usaha PMSE dan/atau influencer;
potensi penerimaan pajak pelaku usaha PMSE dan 2.5.3.3. dan
e. penyusunan perubahan peraturan tentang atau influencer yang dialkukan KPP di wilayah
kerjanya; dan Dalam hal dibutuhkan asistensi, KPP dapat
Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara mengirimkan permintaan bantuan pencarian data
dan analisis kepada KPDJP melalui Kanwil.
Penyampaian Data dan Informasi Yang Berkaitan

Dengan Perpajakan terkait dengan Pelaku Usaha 2.5.2.4. Melakukan asistensi atas pelaksanaan pencarian
data populasi dan analisis potensi penerimaan
PMSE dan/atau influencer . pajak pelaku usaha PMSE dan/atau influencer .

2.5.3.4.

2.5.1.2. Dit. Transformasi Proses Bisnis melakukan 2.5.3.5.
2.5.1.3. penyusunan proses bisnis terkait PMSE dan/atau
influencer ;
2.5.1.4.
2.5.1.5. Dit. PKP melakukan analisis potensi penerimaan
2.5.1.6. pajak yang berasal dari pelaku usaha PMSE
2.5.1.7. dan/atau influencer :

a. penentuan Daftar Sasaran Analisis pelaku
usaha PMSE dan/atau influencer , serta

b. penyusunan Laporan Hasil Analisis pelaku
usaha PMSE dan/atau influencer .

Dit. PKP melakukan penyusunan modul pelaku
usaha PMSE dan/atau influencer;

Dit. PKP mengusulkan toko data pelaku usaha
PMSE dan/atau influencer :

Dit. DIP bersama Dit. PKP melakukan asistensi
pencarian data dan analisis target PMSE dan
influencer atas permintaan bantuan dari Kanwil
dan KPP; dan ;

Dit. PKP serta Tim Pemantauan dan Evaluasi
melakukan pemantauan dan evaluasi
perkembangan perencanaan, pelaksanaan, dan
hasil kegiatan penanganan pelaku usaha PMSE
dan influencer pada masing-masing Kanwil
sesuai kewenangannya

Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Kantor Pusat DJP Kantor Wilayah KPP

2.6. Pengawasan atas penunjukan pelaku usaha 2.6.1.1. Dit. PKP menyusun daftar nominatif pelaku usaha 2.6.2.1. Kanwil DJP Jakarta Khusus mengusulkan nama 2.6.3.1. KPP Badora menyusun daftar nominatif pelaku
PMSE sebagai Pemungut PPN PMSE 2.6.1.2. PMSE yang memenuhi batasan kriteria untuk pelaku usaha PMSE kepada KPP Badora dan/atau usaha PMSE yang memenuhi batasan kriteria
ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE untuk Dit. PKP untuk dapat ditunjuk sebagai Pemungut untuk ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE
ditindaklanjuti oleh KPP Badora (apabila ada); PPN PMSE; dan dan menyampaikannya kepada Dit. PKP;

Dit. PKP menindaklanjuti daftar nominatif dan 2.6.2.2. Kanwil DJP Jakarta Khusus melakukan bimbingan 2.6.3.2. KPP Badora menindaklanjuti daftar nominatif
kertas kerja yang dikirimkan oleh KPP Badora dan pemantauan terhadap kegiatan pengawasan yang dikirimkan oleh Dit. PKP dan/atau unit
dengan membuat konsep Keputusan Direktur pemungutan PPN PMSE yang dilakukan oleh KPP vertikal DJP dengan melaksanakan one-on-one
Jenderal Pajak tentang penunjukan, pembetulan, Badora. meeting dengan pelaku usaha PMSE;
dan/atau pencabutan penunjukan Pemungut PPN
PMSE; 2.6.3.3. KPP Badora melaksanakan fungsi administrasi
terkait penunjukan Pemungut PPN sebagaimana
2.6.1.3. Dit. PKP menyusun skema pengawasan terhadap telah diatur dalam SE-44/PJ/2020; dan
kewajiban perpajakan Pemungut PPN PMSE;
2.6.3.4. KPP Badora melakukan kegiatan pengawasan
Pemungutan PPN PMSE

2.6.1.4. Dit. DIP melakukan koordinasi dan pencarian data
2.6.1.5. pihak ketiga dalam rangka penunjukan dan
menguji kepatuhan Pemungut PPN PMSE; dan

Dit. PKP serta Tim Pemantauan dan Evaluasi
melakukan pemantauan dan evaluasi
perkembangan perencanaan, pelaksanaan, dan
hasil kegiatan pengawasan kepatuhan Pemungut
PPN PMSE pada masing - masing Kanwil sesuai
dengan kewenangannya.

Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Kantor Pusat DJP Kantor Wilayah KPP

2.7. Sinergi Pengawasan dengan Direktorat Jenderal 2.7.1.1. Dit. DIP bersama Dit. PKP menurunkan data 2.7.2.1. Memberikan bimbingan dan asistensi pelaksanaan 2.7.3.1. Memanfaatkan Approweb dalam menyusun kertas
Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan tindak lanjut pengawasan bersama DSAB DJP- kerja penelitian dan laporan hasil penelitian Wajib
Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan terkait Daftar Sasaran Analisis Bersama (DSAB) DJBC-DJA dan DSPB DJP-Pemda; Pajak sasaran pengawasan bersama DSAB DJP-
Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah DJP-DJBC-DJA dan daftar Sasaran Pengawasan DJBC-DJA dan DSPB DJP-Pemda;
2.7.1.2. Bersama (DSPB) DJP-Pemda melalui Approweb;
Menerbitkan SP2DK atas DSAB/DSPB yang
2.7.1.3. 2.7.2.2. Melakukan dan memfasilitasi koordinasi dengan belum diterbitkan SP2DK;
2.7.1.4. Kantor DJBC serta Pemerintah Daerah setempat
2.7.1.5. Dit. DIP bersama Dit. PKP memberikan untuk melengkapi profil Wajib Pajak dan dokumen 2.7.3.2. Melakukan pengawasan atas SP2DK yang telah
bimbingan dan asistensi pelaksanaan tindak pendukung; diterbitkan;
2.7.1.6. Menerbitkan LHP2DK atas SP2DK yang telah
lanjut pengawasan bersama DSAB DJP-DJBC- diterbitkan;
2.7.1.7. Menindaklanjuti LHP2DK dengan status "dalam
DJA dan DSPB DJP-Pemda; 2.7.2.3. Melakukan monitoring secara berkala atas tindak 2.7.3.3. pengawasan" untuk memastikan potensi yang
2.7.1.8. belum terealisasi dapat segera direalisasikan;
lanjut pengawasan bersama DSAB DJP-DJBC-DJA
Melakukan koordinasi dengan Kanwil dalam hal
Dit. DIP bersama Dit. PKP melakukan koordinasi dan DSPB DJP-Pemda; 2.7.3.4. Wajib Pajak tidak ditemukan, diusulkan
pemeriksaan, dan/atau usul pemeriksaan bukti
penyusunan dan penetapan DSAB DJP-DJBC- 2.7.2.4. Mengevaluasi dan menganalisis permasalahan dan permulaan;
DJA danDSPB DJP-Pemda;
kendala yang terjadi di KPP dalam pelaksanaan 2.7.3.5. Menyusun rencana dan melakukan koordinasi
tindak lanjut pengawasan bersama DSAB DJP- pelaksanaan kegiatan lainnya sebagai tindak
Dit. Intelejen Perpajakan bersama Dit. PKP lanjut Perjanjian Kerja Sama DJP, DJPK, dan
DJBC-DJA dan DSPB DJP-Pemda; Pemerintah Daerah; dan
melakukan dan memfasilitasi koordinasi dengan
Menyampaikan laporan hasil tindak lanjut
Kantor Pusat DJBC, DJA, dan DJPK; 2.7.2.5. Memberikan rekomendasi kepada KPP terkait 2.7.3.6. pengawasan bersama DSAB DJP-DJBC-DJA dan
penyelesaian permasalahan tindak lanjut DSPB DJP-Pemda ke Kanwil.
Dit. PKP bersama Dit. DIP melakukan monitoring pengawasan bersama DSAB DJP-DJBC-DJA dan
DSPB DJP-Pemda;
secara berkala atas tindak lanjut pengawasan

bersama DSAB DJP-DJBC-DJA dan DSPB DJP-

Pemda; 2.7.2.6. Melakukan koordinasi dengan KPP atas tindak 2.7.3.7.

Dit. Intelejen Perpajakan bersama Dit. PKP dan lanjut Wajib Pajak yang tidak ditemukan, diusulkan

Dit. DIP mengevaluasi dan menganalisis pemeriksaan, dan/atau usul pemeriksaan bukti

permasalahan dan kendala yang terjadi di level permulaan

nasional dalam pelaksanaan tindak lanjut Menyusun rencana dan melakukan koordinasi 2.7.3.8.
pengawasan bersama DSAB DJP-DJBC-DJA dan 2.7.2.7.
pelaksanaan kegiatan lainnya sebagai tindak lanjut
DSPB DJP-Pemda
Perjanjian Kerja Sama DJP, DJPK, dan Pemerintah

Dit. DIP bersama Dit. PKP memberikan Daerah; dan
rekomendasi terkait penyelesaian permasalahan
tindak lanjut pengawasan bersama DSAB DJP- 2.7.2.8. Menyampaikan laporan hasil tindak lanjut
DJBC-DJA dan DSPB DJP-Pemda; dan pengawasan bersama DSAB DJP-DJBC-DJA dan
DSPB DJP-Pemda ke Kantor Pusat DJP.

Tim Pemantauan dan Evaluasi melakukan
pemantauan dan evaluasi perkembangan
perencanaan, pelaksanaan dan hasil kegiatan
pada masing-masing Kanwil sesuai
kewenangannya

Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Kantor Pusat DJP Kantor Wilayah KPP
2.8. Pengawasan Wajib Pajak Pasca TA
2.8.1.1. Dit. DIP melakukan analisis dan memasukkan 2.8.2.1. Meneliti dan mengidentifikasikan hasil komparasi 2.8.3.1. Melakukan penelitian dan analisis atas daftar
2.9. Tindak lanjut Daftar Sasaran Ekstensifikasi 2.8.1.2. sebagai data pemicu atas daftar harta yang harta hasil pengawasan pasca TA;
(DSE) 2.8.1.3. dilaporkan pada Amnesti Pajak dengan daftar 2.8.2.2. dan analisis pengawasan Wajib Pajak Pasca TA di Menghitung dan menentukan besarnya angsuran
2.8.1.4. harta yang tersedia di sistem informasi; 2.8.2.3. masa berdasarkan data atas daftar harta hasil
2.8.2.4. Approweb; 2.8.3.2. pengawasan pasca TA;
Dit. DIP secara periodik mengunggah hasil Menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas
persandingan daftar harta yang dilaporkan pada Memberikan bimbingan dan asistensi pelaksanaan Data dan/atau Keterangan (SP2DK); dan
Amnesti Pajak dengan daftar harta yang tersedia pengawasan Wajib Pajak Pasca TA; Monitoring dan evaluasi tindak lanjut SP2DK.
di sistem informasi;
Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan 2.8.3.3. Melakukan pembentukan DSE melalui data
Dit. DIP memberikan bimbingan dan asistensi pengawasan Wajib Pajak Pasca TA; KPDL, dengan fokus pada Wajib Pajak yang
atas pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak belum memiliki NPWP namun berpotensi
Pasca TA; dan Mengirimkan surat klarifikasi kepada Kepala KPP 2.8.3.4. memberikan tambahan penerimaan pajak, seperti
untuk menanyakan alasan atas terdapatnya data- Wajib Pajak yang memiliki tempat kegiatan
data yang belum ditindaklanjuti atau data yang usaha (online/offline )/lokasi usaha yang belum
ditindaklanjuti dengan diarsipkan; memiliki NPWP atau memiliki NPWP namun
berbeda dengan tempat dimana NPWP terdaftar
Dit. DIP dan Tim Pemantauan dan Evaluasi 2.8.2.5. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada (pemberian NPWP Cabang), dan Wajib Pajak
melakukan pemantauan dan evaluasi 2.8.2.6. KPP; dan Orang Pribadi Prominent People ;
perkembangan perencanaan, pelaksanaan, dan
hasil kegiatan pengawasan Wajib Pajak Pasca Memantau tindak lanjut analisis pengawasan Wajib Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi dan
TA pada masing-masing Kanwil sesuai Pajak Pasca TA yang tidak sesuai dengan jumlah Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, IV,
kewenangannya. seharusnya atau hasil analisis per KPP. dan Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
melakukan percepatan distribusi dan penugasan
2.9.1.1. Dit. DIP melaksanakan pembaruan (refinement ) 2.9.2.1. Mengoptimalkan pengumpulan data dari ILAP 2.9.3.1. DSE;
2.9.1.2. CRM Ekstensifikasi; 2.9.2.2. Regional, seperti data proyek yang dibiayai
2.9.1.3. 2.9.2.3. APBN/APBD/Swasta, data kepemilikan kendaraan Account Representative melakukan tindak lanjut
2.9.1.4. Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian melakukan bermotor. Dan lain sebagainya; atas DSE sesuai dengan prioritas pada peta
2.9.1.5. koordinasi dengan Dit. DIP dalam rangka risiko;
peningkatan kualitas DSE; Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas Account Representative menindaklanjuti saldo
2.9.1.6. pegawai, antara lain Bimbingan Teknis Tata Cara DSE yang belum selesai sebagai prioritas
Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian menentukan Ekstensifikasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan penyelesaian DSE dan membuat Berita Acara
2.9.1.7. jenis data yang akan diturunkan sebagai DSE; Aplikasi SIDJP Nine Modul Ekstensifikasi; sesuai dengan kondisi yang sebenarnya untuk
2.9.1.8. DSE yang tidak dapat diterbitkan NPWP dan
Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian bersama unit Melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak melampirkan dokumen pendukung;
2.9.1.9. lain menentukan indikator pengukuran kinerja lanjut DSE melalui Aplikasi SIDJP Nine Modul Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, IV,
atas tindak lanjut penyelesaian DSE; Ekstensifikasi; dan Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
melakukan pemantauan atas tindak lanjut DSE
Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian bersama Dit. Memastikan jumlah tindak lanjut DSE telah sesuai 2.9.3.2. dan memastikan bahwa penyelesaian DSE
dengan target yang telah ditetapkan; dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab; dan
Transformasi Proses Bisnis melakukan 2.9.2.4.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
pengembangan proses bisnis ekstensifikasi serta melakukan pemantauan atas kuantitas dan
kualitas tindak lanjut DSE
pengembangan Aplikasi SIDJP Nine Modul 2.9.2.5. Melakukan evaluasi tindak lanjut penyelesaian DSE
Ekstensifikasi;
dengan uji petik atas Berita Acara Tidak

Dit. DIP melakukan pengolahan data guna Diberikannya NPWP yang telah dibuat oleh KPP 2.9.3.3.
memperoleh DSE yang berkualitas dengan Pratama dan menyampaikan laporan kepada
melakukan proses matching, cleansing, enriching
serta penetapan threshold yang akurat; Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dit. DIP menurunkan DSE secara periodik dan 2.9.3.4.
berkelanjutan;
2.9.3.5.
Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian serta Tim 2.9.3.6.
Pemantauan dan Evaluasi melakukan
pemantauan dan evaluasi perkembangan
perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan
tindak lanjut DSE melalui Aplikasi SIDJP Nine
Modul Ekstensifikasi pada masing-masing Kanwil
sesuai kewenangannya; dan

Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian menyampaikan
feedback kepada unit terkait atas pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut DSE.

Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Kantor Pusat DJP Kantor Wilayah KPP

2.10.Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) 2.10.1.1. Dit. Ekstensifiksi dan Penilaian menyusun 2.10.2.1. Melakukan pemantauan atas penyelesaian 2.10.3.1. Mengumpulkan dan melakukan analisis data
2.10.1.2. strategi dan kebijakan terkait KPDL; penyusunan peta kerja oleh KPP Pratama; kewilayahan (misalnya data penerimaan dan
2.10.1.3. Memastikan rencana KPDL telah dilaksanakan pertumbuhan pajak, gambaran ekonomi daerah
Dit. Ekstensifiksi dan Penilaian menentukan 2.10.2.2. berdasarkan peta kerja yang telah disusun oleh dan sektor usaha dominan, dan lain-lain) atas
2.10.1.4. pengukuran kinerja KPDL; Kantor Pelayanan Pajak Pratama; zona pengawasannya;
Melakukan koordinasi dengan Pemda setempat, 2.10.3.2.
2.10.1.5. Dit. Ekstensifiksi dan Penilaian bersama Dit. Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Membuat prioritas pengawasan kewilayahan
2.10.1.6. Tranformasi Proses Bisnis melakukan 2.10.2.3. Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam bentuk peta kerja berdasarkan identifikasi
pengembangan proses bisnis KPDL serta (Bhabinkamtibmas), pengelola nagunan, dan lain potensi pajak atau sesuai dengan sinyal ekonomi
pengembangan aplikasi pendukung kegiatan sebagainya dan bila diperlukan dapat meminta dan sektor dominan;
KPDL (Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket dan bantuan pendampingan dalam pelaksanaan KPDL 2.10.3.3.
Aplikasi Mobile DJP Digital Map ; (joint visit ); dan Melaksanakan KPDL berbasis kewilayahan
Melakukan pemantauan dan evaluasi atas KPDL sesuai dengan perencanaan dalam prioritas peta
Dit. Ekstensifiksi dan Penilaian meneliti validitas secara periodik melalui Aplikasi Mandor. kerja, baik dilaksanakan sendiri sebagai
pelaksanaan fungsinya atau dilaksanakan
data hasil KPDL dan menurunkan melalui 2.10.3.4. bersama fungsi lain;

Approweb, dengan kategori: 2.10.2.4. 2.10.3.5. Melakukan perekaman atas data yang telah
diperoleh dengan sebelumnya memastikan
a. telah memiliki NPWP sebagai data penguji; dan 2.10.3.6. kebenaran data yang akan direkam pada aplikasi
SIDJP Nine Modul Alket SE-11;
b. belum memiliki NPWP sebagai DSE. 2.10.3.7.
Atasan langsung melakukan validasi material
Dit. Ekstensifiksi dan Penilaian melakukan dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab;
pemantauan dan evaluasi atas KPDL secara
periodik melalui Aplikasi Mandor; dan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi
melakukan validasi formal dengan penuh ketelitian
Dit. Ekstensifiksi dan Penilaian, Dit. Data dan dan tanggung jawab;
Informasi Perpajakan, serta Tim Pemantauan dan
Evaluasi melakukan pemantauan dan evaluasi Kepala Seksi Pengawasan melakukan
perkembangan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas pelaksanaan KPDL dan
hasil kegiatan pemantauan atas produksi dan memastikan bahwa KPDL dilakukan dengan
pemanfaatan data pada masing-masing Kanwil penuh tanggung jawab; dan
sesuai kewenangannya.
Kepala KPP Pratama memastikan rencana KPDL
2.10.3.8. telah dilaksanakan berdasarkan peta kerja yang
telah disusun.

Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Kantor Pusat DJP Kantor Wilayah KPP

2.11.Kegiatan Penilaian 2.11.1.1. Dit. Data dan Informasi Perpajakan menyiapkan 2.11.2.1. Setelah berkoordinasi dengan KPDJP, Kanwil 2.11.3.1. Meneliti estimasi pendapatan kotor PBB dalam
2.11.1.2. alat data analytics Wajib Pajak yang memiliki menyusun DSPPN yang bersumber dari: SPOP yang disampaikan WP dengan cara
objek untuk dilakukan penilaian; melakukan ekualisasi antara peredaran usaha
2.11.1.3. ba. llaammppiirraann VkhduasnuVsI 3SAPTSTPaThuTnaahnunPaPnh PBPadhaBn;adan dalam SPT Tahunan PPh WP yang bergerak di
2.11.1.4. Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian menyusun dengan jenis transaksi huruf b,c,d, dan f; sektor perhutanan khusus hutan alam, sektor
2.11.1.5. Da.SlaPmPnpiryaanngV bdearnsuVmI bSePrTdTaarih: unan PPh Badan; minerba, dan sektor perikanan tangkap;
2.11.1.6. b. lampiran khusus 3A SPT Tahunan PPh Badan c. data eksternal yang berisi informasi adanya Menindaklanjuti data pemicu yang terdapat dalam
2.11.1.7. dengan jenis transaksi huruf b,c,d, dan f; Approweb dalam menu/kategori data pengalihan
transaksi aksi korporasi; serta 2.11.3.2. saham atas data AHU indikasi belum dilaporkan
c. data eksternal yang berisi informasi adanya 2.11.2.2. sebagai penghasilan;
transaksi aksi korporasi; serta d. usulan dari KPP;
d. usulan dari unit vertikal; Meneliti SPT Tahunan WP yang mengindikasikan
Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian menganalisis 2.11.2.3. Menganalisis data sebagaimana angka 2.10.2.1 adanya transaksi pengalihan saham yang:
data menjadi DSPPn untuk ditindaklanjuti dengan
kegiatan penilaian; menjadi DSPPn untuk ditindaklanjuti dengan a. dilakukan dengan pihak yang memiliki
hubungan istimewa; dan
Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian melakukan kegiatan penilaian; 2.11.3.3. b. menggunakan nilai buku.
pendampingan/asistensi kegiatan penilaian yang 2.11.2.4. Menindaklanjuti DSPPn dengan melaksanakan
dilakukan oleh unit vertikal dalam hal data Optimalisasi pemanfaatan data internal dan kegiatan penilaian;
memiliki nilai dan/atau potensi yang besar; ekternal dalam rangka analisis awal kegiatan
penilaian dan feeding data ke unit vertikal atau Optimalisasi pemanfaatan data internal dan
Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian melakukan Kanwil lain yang terkait data tersebut sebagai alket; eksternal dalam rangka analisis awal kegiatan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 2.11.2.5. penilaian dan feeding data ke unit lain yang terkait
penilaian unit vertikal sampai dengan tindak Melakukan pendampingan/asistensi kegiatan 2.11.3.4. data tersebut sebagai alket;
lanjutnya; penilaian yang dilakukan oleh unit vertikal dalam hal
data memiliki nilai dan/atau potensi yang besar; 2.11.3.5. Memanfaatkan data spasial dalam pelaksanaan
Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian mendorong dan kegiatan penilaian;
optimalisasi pelaksanaan penilaian bisnis dan
properti; Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Mengoptimalkan penilaian:
a. properti, dalam rangka menguji kewajaran nilai
Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian mendorong kegiatan penilaian unit vertikal sampai dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
optimalisasi pemanfaatan data internal dan dan kewajaran biaya yang dikeluarkan untuk
eksternal dalam rangka analisis awal kegiatan tindak lanjutnya. 2.11.3.6. membangun bangunan atas kegiatan membangun
penilaian dan feeding data ke unit vertikal yang sendiri;
terkait data tersebut sebagai alket; 2.11.3.7.
b. aset takberwujud dalam hal terdapat transaksi
2.11.1.8. Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian mendorong pengalihan aset takberwujud, termasuk transaksi
pengembangan aplikasi/sistem informasi PBB pembayaran royalti.
P5L sebagai alat untuk mengetahui tingkat 2.11.3.8.
kepatuhan Wajib Pajak; dan 2.11.3.9. Mengusulkan hasil analisis/penelitian data
sebagaimana angka 2.11.3.1 sampai 2.11.3.7
2.11.1.9. Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian serta Tim sebagai DSPPn ke Kanwil; dan
Pemantauan dan Evaluasi melakukan
pemantauan dan evaluasi perkembangan Menyampaikan kertas kerja analisis/penelitian
perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan kepada unit yang memiliki fungsi mengawasi
penilaian pada masing-masing Kanwil sesuai Wajib Pajak atau unit yang meminta bantuan
kewenangannya. penilaian.

Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Kantor Pusat DJP Kantor Wilayah KPP

2.12.Kegiatan Pemeriksaan dan Penagihan 2.12.1.1.1. Dit. Data dan Informasi Perpajakan melaksanakan 2.12.1.2.1. Memastikan validitas data tunggakan yang tersedia 2.12.1.3.1. Memastikan validitas data tunggakan yang
2.12.1. Kegiatan Pemeriksaan tersedia pada UP2 masing-masing;

pembaruan (refinement ) CRM Pemeriksaan dan pada UP2 masing-masing; Menyelesaikan dengan segera tunggakan
pemeriksaan agar instruksi pemeriksaan dapat
Pengawasan; 2.12.1.2.2. Mengoptimalkan peran Komite Perencanaan 2.12.1.3.2. segera diturunkan;

2.12.1.1.2. Dit. Pemeriksaan dan Penagihan menetapkan Pemeriksaan Tingkat Kanwil DJP untuk melakukan Melakukan kolaborasi dengan Account
prioritas pemeriksaan terhadap: validasi formal dan material terhadap usulan DSPP
serta memastikan terpenuhinya persediaan DSPP Representative dalam menindaklanjuti SPT LB
a. Wajib Pajak atau sektor yang tidak terdampak pada masing-masing UP2 yang ada pada 2.12.1.3.3.
pandemi Covid-19 maupun terdampak pandemi wilayahnya; Wajb Pajak Orang Pribadi agar diarahkan untuk
Covid-19 namun kondisi riil kemampuan

ekonominya masih baik; dan 2.12.1.2.3. Melakukan melakukan penguatan fungsi review, mengajukan permohonan pengembalian

b. Wajib Pajak Grup, Transfer Pricing , dan Post peer review, quality assurance , supervisi, dan pendahuluan;

Audit terhadap Wajib Pajak yang telah monitoring dalam lingkup wilayahnya; dan 2.12.1.3.4. Meningkatkan kualitas pemeriksaan SPT LB
dengan melaksanakan uji eksistensi dan
mendapatkan pengembalian pendahuluan. 2.12.1.2.4. Melaksanakan kegiatan upaya meningkatkan pemeriksaan Wajib Pajak Grup dan TP;

2.12.1.1.3. Dit. Pemeriksaan dan Penagihan melakukan kapasitas sumber daya manusia pengawasan Memastikan agar Wajib Pajak yang menerima
penyusunan detil rencana dan strategi antara lain melalui IHT, bimbingan teknis, dan 2.12.1.3.5. pengembalian pendahuluan dengan risiko
pemeriksaan tahun 2021; diklat. ketidakpatuhan tinggi untuk segera dimasukkan
dalam DSP3 dan DPP;
2.12.1.1.4. Dit. Pemeriksaan dan Penagihan melakukan 2.12.1.3.6.
penyusunan dan impelementasi cetak biru Memastikan usulan pemeriksaan dalam DSPP
pengembangan SDM FPP; memenuhi empat variabel yang sudah ditentukan,
yaitu: modus, indikasi ketidakpatuhan,
2.12.1.1.5. Dit. Pemeriksaan dan Penagihan melaksanakan ketertagihan, dan potensi. Usulan pemeriksaan
kegiatan upaya meningkatkan kapasitas sumber Wajib Pajak strategis berdasarkan kesimpulan
daya manusia pengawasan antara lain melalui pada LHP2DK harus sudah didasarkan atas hasil
IHT, bimbingan teknis, dan diklat; dan analisis data pemicu dan data penguji dalam
Approweb serta telah dibahas bersama antara
2.12.1.1.6. Dit. Pemeriksaan dan Penagihan melakukan Account Representative , Kepala Seksi
melakukan penguatan fungsi review, peer review, Pengawasan, dan Supervisor. Kemudian,
quality assurance, supervisi, dan monitoring memastikan seluruh usulan pemeriksaan telah
secara nasional; dan direkam melalui aplikasi Tarsan setelah
berkoordinasi dengan Kanwil DJP;
2.12.1.1.7. Tim Pemantauan dan Evaluasi melakukan 2.12.1.3.7. Melakukan identifikasi atas tunggakan
pemantauan dan evaluasi perkembangan pemeriksaan yang terdapat transaksi afiliasi baik
perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan dalam maupun luar negeri agar dilakukan
pemeriksaan pada masing-masing Kanwil sesuai pengujian TP dengan memperhatikan jangka
kewenangannya. waktu pengujian sesuai dengan PMK
17/PMK.03/2013 sttd. PMK 184/PMK.03/2015;

2.12.1.3.8 ……

2.12.1.3.8. Mengajukan usul pemeriksaan atas Wajib Pajak
yang sudah terdapat Putusan Banding maupun
Putusan Peninjauan Kembali yang terdapat
adanya indikasi transaksi WP Grup dan TP;

2.12.1.3.9. Melaksanakan konsultasi dan meminta asistensi
Satgas Transfer Pricing dan/atau Direktorat
Pemeriksaan dan Penagihan;

2.12.1.3.10. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Desktop
Pemeriksaan (Derik) dalam rangka perencanaan,
pengujian, dan penyelesaian pemeriksaan untuk
memastikan seluruh prosedur formal dan material
pemeriksaan telah dilaksanakan. Seluruh SP2
pemeriksaan khusus harus dipastikan diterbitkan
setelah pembuatan Audit Plan dan Audit
Program pada aplikasi Derik;

2.12.1.3.11. Memastikan seluruh fungsional pemeriksa pajak
menggunakan Sistem Informasi Daftar Usulan
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
(SIDUPAK) untuk mengukur kinerja fungsional
pemeriksa pajak;

2.12.1.3.12. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara
Account Representative , fungsional pemeriksa
pajak, fungsional penilai pajak, jurusita pajak, dan
penyidik untuk memastikan usulan pemeriksaan
Wajib Pajak strategis yang berkualitas dan telah
dibahas bersama dengan semua pihak;

2.12.1.3.13. Meningkatkan kualitas pemeriksaan dengan
bekerja secara tim (teamwork ), tidak secara
individual. Oleh karena itu, hal ini memerlukan
revitalisasi peran Supervisor sebagai pengendali
mutu dan peran ketua tim sebagai pengendali
teknis; dan

2.12.1.3.14. Meningkatkan kapasitas Fungsional Pemeriksa
Pajak agar memiliki keterampilan khusus seperti
transfer pricing, digital forensic , penilaian, dan
intelijen.

Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Kantor Pusat DJP Kantor Wilayah KPP

2.12.2. Kegiatan Penagihan 2.12.2.1.1. Dit. Data dan Informasi Perpajakan melaksanakan 2.12.2.2.1. Melakukan monitoring dan asistensi atas 2.12.2.3.1. Membuat perencanaan penagihan, melakukan
monitoring pelaksanaan, dan evaluasi capaian
pembaruan (refinement ) CRM Penagihan; perencanaan dan pelaksanaan penagihan serta target penagihan;

2.12.2.1.2. Dit. Pemeriksaan dan Penagihan menetapkan evaluasi capaian target penagihan KPP di wilayah Melakukan monitoring dan tindak lanjut data
prioritas penagihan terhadap: suspend dalam Taxpayer Account modul
kerjanya; 2.12.2.3.2. Revenue Accounting System (TPA-RAS) untuk
memastikan validitas saldo tunggakan piutang
a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak 2.12.2.2.2. Melakukan monitoring dan tindak lanjut data pajak;
dalam daftar nominatif piutang pajak 2021; suspend dalam Taxpayer Account modul Revenue

b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tidak Accounting System (TPA-RAS) untuk memastikan
terdampak pandemi Covid-19; validitas saldo tunggakan piutang pajak;

c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak dengan 2.12.2.2.3. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi penagihan 2.12.2.3.3. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi penagihan
kemampuan ekonomi masih baik; dalam tindakan penagihan yang meliputi
dalam tindakan penagihan yang meliputi Pegasus, Pegasus, CRM Fungsi Penagihan, manajemen
d. Wajib Pajak/Penanggung Pajak barang sitaan, e-Cegah, e-Blokir, dan e-Lelang;
piutang pajak mendekati daluwarsa; dengan CRM Fungsi Penagihan, manajemen barang sitaan,
e-Cegah, e-Blokir, dan e-Lelang;

e. Monitoring dan tindak lanjut data suspend 2.12.2.2.4. Melakukan koordinasi dengan KPP untuk upaya 2.12.2.3.4. Memfokuskan penerbitan Surat Teguran atas
ketetapan yang sudah ink racht ;
dalam Taxpayer Account modul Revenue hukum atas perintah coret sita dari Hakim
Kepala Seksi Penagihan memastikan bahwa
Accounting System (TPA-RAS) untuk Pengawas; 2.12.2.3.5. semua Surat Teguran telah diterbitkan dan
untuk dikirim;
memastikan validitas saldo tunggakan piutang Mengusulkan Kepala Seksi Penagihan
pajak; dan 2.12.2.2.5.

mengikuti Diklat Manajemen Penagihan; dan

f. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi penagihan 2.12.2.2.6. Meningkatkan pemahaman Kepala Seksi 2.12.2.3.6. Melakukan monitoring secara mingguan atas

dalam tindakan penagihan yang meliputi Bimbingan Penagihan, Kepala Seksi Penagihan, penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa

Pegasus, CRM Fungsi Penagihan, manajemen Jurusita Pajak, dan Pelaksana Penagihan melalui dilakukan oleh Kepala Seksi Penagihan;

barang sitaan, e-Cegah, e-Blokir, dan e- Lelang. forum, bimbingan teknis, asistensi dan lain-lain. 2.12.2.3.7. Mengoptimalkan tindakan pemblokiran rekening

2.12.2.1.3. Dit. Pemeriksaan dan Penagihan serta Tim Wajib Pajak/ Penanggung Pajak, optimalisasi
Pemantauan dan Evaluasi melakukan akses Sistem Administrasi Badan Hukum
pemantauan dan evaluasi perkembangan (SABH), dan kepabeanan;

perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan 2.12.2.3.8. Melakukan kegiatan penyitaan yang diprioritaskan
penagihan pada masing-masing Kanwil sesuai atas barang milik Penanggung Pajak yang mudah
kewenangannya; dan untuk dijual;

2.12.2.1.4. Dit. Pemeriksaan dan Penagihan melaksanakan

kegiatan upaya meningkatkan kapasitas sumber 2.12.2.3.9. Melakukan penjualan barang sitaan sebelum
daya manusia penagihan antara lain melalui kelas utang pajak daluwarsa;
online pengihan, IHT, bimbingan teknis, dan
diklat. 2.12.2.3.10. Melakukan kegiatan pencegahan dengan prioritas
bagi Penanggung Pajak yang sering bepergian ke

luar negeri dan kegiatan penyitaan dan penjualan

barang sitaan telah dilakukan secara maksimal;

2.12.2.3.11. Melakukan penyanderaan dengan
bayar
mempertimbangkan kemampuan

Penanggung Pajak;

2.12.2.3.12. Melakukan koordinasi dengan kurator secara
berkala untuk mendapatkan informasi dalam
penanganan Wajib Pajak dalam penundaan dan
kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan pailit
yang disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19;

2.12.2.3.13. Melakukan pemetaan kebutuhan jurusita pajak;
dan

2.12.2.3.14. Mengusulkan Jurusita Pajak untuk mengikuti
Diklat Jurusita Pajak Lanjutan.

SUMBER PENERIMAAN BARU

B. SUMBER PENERIMAAN BARU 1.1 KPDJP 1.2. Kanwil 1.3 KPP
1 Penggalian Potensi Mandiri 1.1.1. Memanfaatkan Approweb dalam pengawasan
Laporan Hasil Analisis (LHA);
1.1.2. Dit. Data dan Informasi Perpajakan bersama Dit. 1.2.1. Melakukan pencarian dan pengolahan data yang 1.3.1.
1.1.3. Intelijen Perpajakan melakukan pengolahan dan Melakukan penelitian komprehensif atas LHA
1.1.4. analisis data baru yang diperoleh dari pihak tersedia di sistem serta data ILAP atau alket di dengan status ”belum ditindaklanjuti”;

1.1.5. wilayah masing-masing; 1.3.2. Menyusun Laporan Hasil Penelitian (LHPt)
1.1.6. Komprehensif atas LHA dengan status ”belum
1.1.7. ketiga; 1.2.2. Melakukan analisis atas data yang tersedia; ditindaklanjuti”;

Dit. Teknologi Informasi dan Komunikasi secara Menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas
Data dan/atau Keterangan (SP2DK); dan
periodik mengunggah data baru melalui 1.2.3. Membuat Kertas Penelitian atas kegiatan analisis; 1.3.3.
Menyusun Laporan Hasil Analisis (LHA) Kanwil; Monitoring dan evaluasi tindak lanjut penerbitan
Approweb; 1.2.4. SP2DK.

1.2.5. Secara periodik mengunggah LHA di Approweb;

Dit. Data dan Informasi Perpajakan bersama Dit. 1.2.6. Memberikan bimbingan dan asistensi pelaksanaan 1.3.4.
Intelijen Perpajakan melakukan analisis atas data tindak lanjut atas Laporan Hasil Analisis (LHA) di
yang tersedia;
Approweb; 1.3.5.

Dit. Data dan Informasi Perpajakan bersama Dit. 1.2.7. Melakukan monitoring secara berkala atas tindak
Intelijen Perpajakan menyusun Laporan Hasil
Analisis (LHA) dan mengunggah LHA ke 1.2.8. lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA);
Approweb;
Mengevaluasi dan menganalisis permasalahan dan
Direktorat lain dapat mengajukan use case data kendala yang terjadi di KPP dalam pelaksanaan
pemicu dan data penguji baru kepada Dit. Data 1.2.9. tindak lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA); dan
dan Informasi Perpajakan;
Memberikan rekomendasi kepada KPP terkait
Dit. Data dan Informasi Perpajakan melakukan penyelesaian permasalahan tindak lanjut Laporan
analisis atas use case yang diusulkan direktorat Hasil Analisis (LHA).
lain; dan

Dit. Data dan Informasi Perpajakan serta Tim
Pemantauan dan Evaluasi melakukan
pemantauan dan evaluasi perkembangan
perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan
penggalian potensi mandiri pada masing-masing
Kanwil sesuai kewenangannya.

Kanwil DJP Jawa Timur III

2021