PPKn-01/KD01/04/01
KEKUASAAN NEGARA
1. Identitas UKBM
a. Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
b. Paket : PMPKN-1
c. Kompetensi Dasar
1.1. Mensyukuri nilai-nilai Pancasia dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan
Negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa
2.1. Menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai- nilai Pancasila
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
3.1. Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan
pemerintahan Negara
4.1. Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik
penyelenggaraan pemerintahan Negara Negara
d. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Sikap Spiritual
1. Mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa dalam bentuk mempelajari dengan
sungguh-sungguh materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik
penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagai wujud rasa syukur
2. Mensyukuri dan mendukung perwujudan Pancasila sebagai dasar Negara
Indikator Sikap Sosial
1. Mengedepankan kerangka praktik penyenggaraan pemerintah Negara sebagai
wujud mengamalkan nilai-nilai Pancasila
2. Menghayati dan bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari;
Indikator Pengetahuan
1. Mendeskripsikan Impelementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam sistem kekuasaan
negara dan kementerian di Indonesia
2. Menganalisis Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam sistem kekuasaan negara
dan kementerian negara di Indonesia
Indikator Keterampilan
1. Menyajikan hasil Deskripsi tentang nilai-nilai Pancasila dalam sistem kekuasaan
negara dan kementerian di Indonesia
2. Menyajikan hasil Analisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem kekuasan
negara dan kementerian engara di Indonesia
e. Materi Pokok : Sistem Kekuasaan Negara dan Kementerian Negara
f. Alokasi Waktu : 4 x 90 Menit (4 pertemuan)
g. Tujuan Pembelajaran :
Melalui pembelajaran discovery learning dan problem solving siswa dapat mensyukuri
nilai-nilai pancasila disertai menunjukan sikap gotong royong dan mendeskripsikan
disertai menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam sistem kekuasan negara di Indonesia
h. Materi Pembelajaran
Materi Fakta
Sistem Kekuasan di Amerika Serikat
Sistem Kekuasaan di Inggris
1
PPKn-01/KD01/04/01
Materi Konsep
Teori Trias Politica
Teori Polybios
Materi Prosedur
Prosedur berperkara di Mahkamah Konstitusi
Prosedur Judicial Review di Mahkamah Konstitusi
Materi Prinsip
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 39 Tahun 2008
2. Peta Konsep
Materi Sistem pemerintahan amerika
Materi Sistem Pembagian Kekuasaan serikat dan Inggris melalui model
Melalui teknik pembelajaran bermain problem solving untuk mengevaluasi
peran untuk mengevaluasi pengetahuan dan sikap spiritual siswa
pengetahuan dan sikap sosial siswa
Nilai-Nilai Pancasila
dalam Sistem
kekuasan Negara
Materi klasifikasi kementerian negara materi prosedur berperkara di
melalui teknik pembelajaran diskusi Mahkamah Konstitusimelalui teknik
untuk mengevaluasi pengetahuan dan pembelajaran simulasi untuk
keterampilan siswa mengevaluasi keterampilan siswa
3. Proses Belajar
a. Petunjuk Umum Penggunaan UKBM
1. Baca dan pahami materi yang disampaikan dalam UKBM
ini
2. Setelah memahami isi materi dalam bacaan, berlatihlah
untuk berfikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada
UKBM ini baik bekerja sendiri maupun bersama teman
lainnya.
3. Kerjakan dengan cara langsung mengisikan pada bagian yang telah disediakan.
4. Kalian dapat belajar bertahap dan berlanjut, apabila kalian yakin sudah paham
dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam latihan, kalian
boleh sendiri atau mengajak teman lain yang sudah siap untuk mengikuti tes
formatif agar kalian dapat lanjut belajar ke kegiatan pembelajaran berikutnya
5. Di bagian akhir terdapat Evaluasi untuk mengukur keberhasilan juga pemahaman
kalian tentang bab ini.
2
PPKn-01/KD01/04/01
b. Motivasi
Al Ghalia sangat tidak suka dengan salah satu mata pelajaran di
SMA, karena dia melihat siswa-siswi yang mampu di mata
pelajaran tersebut, hampir semuanya orang sombong. 15 tahun
berlalu. Al Ghalia ingin sekali scholarship ke Finlandia namun
dia menghadapi kekecewaan karena dia tidak lulus untuk
mendapatkanya. Padahal peserta seleksi yang tersisa hanya dua
orang. Ternyata yang menjadi sebab dia tidak lulus adalah karena yang lulus mampu
pada mata pelajaran yang dia tidak suka semasa SMA.
Hikmah
“kita tidak tahu manfaat dari kita belajar, akan digunakan kapan, maka dari itu selalu
berikan positive vibes terhadap mata pelajaran apapun”
c. Pendahuluan
Selamat ya, atas keberhasilan kalian yang telah menyelesaikan
pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama/madrasah
tsanawiyah dan diterima di MAN Insan Cendekia Serpong.
Keberhasilan ini sudah sepatutnya kalian syukuri, karena
keberhasilan kalian merupakan anugerah dan nikmat yang
diberikan Tuhan Yang Maha Esa.
Rasa syukur kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa
sebagai seorang pelajar adalah dengan menunjukkan
semangat belajar yang tinggi dalam rangka mengembangkan potensi diri. Hal ini dapat
kalian tunjukkan dengan memahami dan mempelajari UKBM ini. Selain itu,
kembangkanlah cara belajar secara mandiri dan bekerja sama dengan teman kalian
dalam menyelesaikan UKBM ini.
Kalian saat ini akan segera memulai mempelajari Nilai- Nilai Pancasila dalam kerangka
praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. kalian akan diajak untuk menyelami
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah mempelajari ini diharapkan kalian
mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3
PPKn-01/KD01/04/01
Coba kalian amati gambar dibawah ini!
Siapa yang ada di gambar tersebut? Mereka adalah pejabat negara yang sering kita sebut
dengan pemerintah. Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif (mutlak)
berdirinya sebuah negara, selain dari rakyat dan wilayah. Pemerintah bertugas
menyelenggarakan pemerintahan negara, atau dengan kata lain mengelola kekuasaan
negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara.
Pemerintahlah yang mempunyai kewenangan mengatur seluruh rakyat dan menjaga
keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua
tingkatan, yaitu Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Dalam arti luas, Pemerintahan Pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang
tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam arti sempit
Pemerintahan Pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu Presiden, Wakil
Presiden, Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian.
Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri atas Pemerintahan Provinsi dan
Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah
daerah (yang dipimpin oleh Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4
PPKn-01/KD01/04/01
d. Kegiatan Inti
KEGIATAN BELAJAR 1
Pada Kegiatan Belajar pertama ini,
kalian diharapkan mendapatkan
pemhamaman yang utuh tentang
pengertian kekuasaan negara dan
teori pembagian kekuasaan. Kalian
sering mendengar istilah
pemerintah, banyak sekali
pemberitaan yang menayangkan tentang kebijakan dan orang-orang yang disebut
pemegang jabatan. Namun kadang luput dari pemahaman kita, siapa dan apa
sebenarnya pengertian pemerintah. Oleh sebab itu, mari kita ulas. Seorang pakar politik,
M. Solly Lubis membuat batasan pengertian Pemerintah yaitu seorang atau beberapa
orang yang memerintah menurut hukum negerinya. Bahkan ia menyatakan bahwa
suatu masyarakat yang anarchitis (a- artinya tidak, archy artinya pemerintahan)
bukanlah negara.
Pengertian tersebut menjelaskan bahwa seseorang atau kelompok orang itu hanya
mengikuti hukum yang berlaku di negerinya, barulah dapat disebut Pemerintah, dan
jika masyarakatnya tidak patuh pada pemerintah dan aturannya, maka tidak dapat
disebut negara. Indonesia menyusun suatu bentuk negara dan sistem pemerintahannya
berdasarkan UUD NRI tahun 1945.
Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Kesatuan yang
berbentuk Republik. Hal ini menegaskan bahwa negara yang didirikan adalah negara
kesatuan bukan negara federal. Negara kesatuan mengatasi semua paham individu
maupun paham golongan. Salah satu ciri negara kesatuan adalah kedaulatan negara
tidak terbagi-bagi. Walaupun pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk
menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada pemerintah daerah, tetapi pada akhir
kekuasaan tertinggi tetap berada ditangan pemerintah pusat. Bagi negara kesatuan
Republik Indonesia pemerintah daerah (provinsi) merupakan bagian tidak terpisah
serta tidak bersifat negara dalam negara.
Bentuk Pemerintahan yang diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun
1945 adalah Republik, yaitu bentuk pemerintahan untuk membedakan dengan Monarki
(Kerajaan). Bentuk pemerintahan ini dipimpin oleh seorang Presiden. Presiden
memegang kekuasaan dalam negara tidak secara turun menurun, melainkan melalui
sebuah mekanisme demokrasi yang berlangsung dan diakui dalam negara tersebut.
5
PPKn-01/KD01/04/01
Sistem pemerintahan suatu bangsa tergantung pada sistem politik yang dianut Negara
tersebut. Sedangkan sistem politik suatu bangsa ditentukan oleh ideologi yang dianut
oleh Negara tersebut.
Indonesia sudah menentukan ideologinya berdasarkan Pancasila, maka sistem
pemerintahan Indonesia melandaskan diri pada sila Pancasila terutama “Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/ perwakilan”. Dapat
disimpulkan bahwa Indonesia memilih
pemerintahan Demokrasi yang berlandaskan
Pancasila.
Hafalkan dan maknai nilai-nilai prinsip pada
Pancasila, kita akan memahami mengapa
Indonesia memilih sistem Demokrasi berdasarkan
Pancasila. Jika diuraikan lebih luas, maka
demokrasi Pancasila mempunyai prinsip-prinsip
yang berbeda dengan sistem demokrasi lainnya.
Kelebihan demokrasi Pancasila dilihat dari prinsip-prinsip pokoknya sebagai berikut:
1. Mengakui persamaan kedudukan bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
3. Menjamin pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada
Tuhan Yang Maha Esa
4. Mewujudkan rasa keadilan sosial
5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat
6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional
Prinsip-prinsip di atas merupakan karakteristik dari sistem politik Indonesia. Ketujuh
nilai tersebut dapat menuntun penguasa ataupun rakyat Indonesia untuk senantiasa
menjadi lebih baik dalam kehidupan kenegaraan. Prinsip-prinsip di atas juga berperan
sebagai identitas diri bangsa Indonesia yang dapat dibanggakan.
Ada empat ciri khas dari sistem politik yang membedakannya dengan sistem sosial
lainnya, yaitu:
1. daya jangkaunya universal, meliputi semua anggota masyarakat
2. adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik
3. hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah
4. keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan
kerelaan yang besar.
6
PPKn-01/KD01/04/01
Nah… nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan
penyelenggaraan pemerintahan yang berasal dari nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi
dan dasar negara. Untuk lebih memahami hal yang berkaitan dengan kekuasaan dalam
sistem politik di Indonesia, berikut kita sampaikan tentang macam-macam kekuasaan
negara dan pembagian kekuasaan.
1. Macam-Macam Kekuasaan Negara
Untuk memahami lebih jauh macam-macam kekuasaan,
ada baiknya kita kutip temuan dari ahli politik yang
menjelaskan macam-macam kekuasaan dengan istilah
dan pengertiannya. Menurut John Locke sebagaimana
dikutip oleh Riyanto (2006: 273) bahwa kekuasaan
negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam, yakni
sebagai berikut.
a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk
membuat atau membentuk undang- undang.
b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk
melaksanakan undang- undang, termasuk kekuasaan
untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang.
c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.
Tokoh lainnya yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu
Montesquieu. Sebagaimana dikutip oleh Riyanto (2006: 273), ia menyatakan sebagai
berikut:
a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-
undang.
b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang- undang,
termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-
undang.
Montesquieu berpendapat bahwa Kekuasaan federatif dimasukkan ke dalam
kekuasaan eksekutif, fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga
kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya
terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan Trias Politika.
2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia
Jika kita amati secara seksama mengapa perlu adanya konsep pemisahan atau
pembagian kekuasaan, ternyata bertujuan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di
7
PPKn-01/KD01/04/01
antara lembaga pemegang kekuasaan. sehingga, kekuasaan legislatif, eksekutif maupun
yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja.
Istilah pemisahan kekuasaan (separation of powers) dan pembagian kekuasaan
(divisions of power) merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu
sama lainnya. Kusnardi dan Ibrahim (1983:140) menyatakan bahwa Pemisahan
kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik
mengenai organ maupun fungsinya. Berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan
kerja sama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara
yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat.
Sedangkan dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang
dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif ),dan
dimungkinkan ada koordinasi atau kerja sama. Mekanisme pembagian ini banyak
sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Adapun mekanisme
pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri
atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian
kekuasaan secara vertikal.
a. Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal
Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi
lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Berdasarkan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian
kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan
daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung
antara lembaga- lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada
tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah
pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis
kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif ) menjadi enam kekuasaan negara.
1) Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan
Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan
bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang
mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.”
8
PPKn-01/KD01/04/01
2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk
menjalankan undang- undang dan penyelenggraan
pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh
Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1)
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”
3) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang- undang.
Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat
memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”
4) Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal
24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan
tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
5) Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan
penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini
dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang
keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan
mandiri.”
6) Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan
kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta
memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia
9
PPKn-01/KD01/04/01
selaku bank sentral di
Indonesia sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal
23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa
“negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan,
tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dalam undang- undang.”
Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah
berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara
Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung
antara Pemerintah provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur) dan DPRD provinsi.
Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara
Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota) dan
DPRD kabupaten/ kota.
b. Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal
Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan
tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan
pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang
tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang
diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian
kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan
pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan
kabupaten/kota). Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan
secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara
pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan
koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang
administrasi dan kewilayahan.
Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya
asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut,
pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah
otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan
pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan
politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal. Hal
10
PPKn-01/KD01/04/01
tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang menyatakan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya,
kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan
pemerintah pusat.
ROLE PLAY
Perhatikan tabel berikut ini! Dalam bagan
tersebut, kalian diminta untuk menuliskan
nama-nama orang yang menjabat
kekuasaan (cukup seorang saja sesuai yang
kalian ketahui), dengan rubrik
sebagai berikut:
1. Tiap nama yang disebut beri nilai = 1
2. Jika ada yang tidak diisi karena Namanya
tidak tahu diberi nilai= -1
3. Jika tidak diisi karena tidak ada
kekuasaan tersebut di wilayahmu beri
nilai=0
Nilai yang saya dapat adalah Setelah mengisi
bagan tersebut, pilihlah salah satu jabatan
yang kalian inginkan. Diskusikan pemilihan
ini dengan teman sekelasmu. Kemudian
buatlah salah satu keputusan atau kebijakan yang menjadi kewenangan masing-masing
kemudian tuliskan kebijakan tersebut dalam sebuah poster yang ditandatangani oleh
kalian. Semangat…
KEGIATAN BELAJAR 2
Pada kegiatan belajar yang kedua ini. Kalian akan belajar tentang sistem pemerintahan Amerika
Serikat dan Inggris. Pada kegiatan ini diharapkan kalian dapat memahami dan dapat menjelaskan
dengan kalimat sendiri tentang sistem pemerintahan di kedua negara itu kemudian dapat
menganalisis salah satu issue yang sedang berkembang di masing-masing negara tersebut. Baca
dan fahamilah materi berikut ini!
11
PPKn-01/KD01/04/01
1. Sistem Pemerintahan Amerika Serikat
Sistem pemerintahan di Amerika Serikat adalah
republik konstitusional federal dan demokrasi
perwakilan. Melansir USA Facts (2021), pemerintah
Amerika Serikat bertindak berdasarkan checks and
balances yang ditentukan oleh Konstitusi negara,
yang berfungsi sebagai dokumen hukum tertinggi.
Di Amerika Serikat, warga negara biasanya tunduk pada 3 tingkat pemerintahan, yaitu
federal, negara bagian, dan daerah. Tugas pemerintah daerah biasanya dibedakan antara
pemerintah county (setingkat kabupaten) dan munisipal. Teks asli Konstitusi menetapkan
struktur dan tanggung jawab pemerintah federal dan hubungannya dengan masing-masing
negara bagian Amerika Serikat yang berjumlah 50. Konstitusi negara telah diamandemen 27
kali, termasuk 10 amandemen pertama, Bill of Rights, yang menjadi dasar utama dari hak-hak
individu orang Amerika Serikat.
STRUKTUR PEMERINTAHAN FEDERAL
Konstitusi Amerika Serikat membagi pemerintah federal menjadi tiga cabang fungsi, untuk
memastikan tidak ada individu atau kelompok yang mendapatkan terlalu banyak kendali di
pemerintah pusat.
Cabang legislatif bertugas untuk membuat undang-undang (Kongres); cabang eksekutif
untuk menjalankan undang-undang (Presiden, Wakil Presiden, Kabinet); dan cabang Yudisial
untuk mengevaluasi hukum (Mahkamah Agung dan pengadilan lainnya). Setiap cabang
pemerintahan dapat mengubah tindakan cabang lainnya, contohnya sebagai berikut:
Contoh pertama, presiden dapat memveto RUU legislatif yang disahkan oleh Kongres sebelum
menjadi undang-undang. Contoh kedua, Kongres bisa mengkonfirmasi atau menolak
penunjukan presiden dan dapat memberhentikan presiden dari jabatannya dalam keadaan
luar biasa. Contoh ketiga, Hakim Mahkamah Agung yang dapat membatalkan undang-undang
inkonstitusional, diangkat oleh presiden dan disahkan oleh Senat.
a. Legislatif dalam pemerintahan federal
Cabang legislatif pemerintahan federal berfungsi memberlakukan undang-undang,
mengkonfirmasi, atau menolak pengajuan presiden, dan memiliki wewenang untuk
menyatakan perang. Cabang ini terdiri dari Kongres (Senat dan Dewan Perwakilan
Rakyat) dan beberapa lembaga yang memberikan layanan dukungan kepada Kongres.
b. Eksekutif dalam pemerintahan federal
Cabang eksekutif pemerintahan federal berfungsi untuk menjalankan dan menegakkan
hukum, termasuk presiden, wakil presiden, Kabinet, 15 departemen eksekutif, lembaga
independen, dewan, komisi, dan komite lainnya.
12
PPKn-01/KD01/04/01
c. Yudikatif dalam pemerintahan federal
Cabang yudikatif pemerintahan federal berrfungsi menafsirkan arti undang-undang,
menerapkan undang-undang untuk kasus-kasus individu, dan memutuskan apakah
undang-undang melanggar Konstitusi. Cabang yudisial terdiri dari Mahkamah Agung dan
pengadilan federal lainnya.
STRUKTUR PEMERINTAHAN NEGARA BAGIAN AMERIKA SERIKAT
Di bawah Amandemen Kesepuluh Konstitusi Amerika Serikat, semua kekuasaan yang tidak
diberikan kepada pemerintah federal adalah milik negara bagian dan rakyat. Lima puluh
pemerintah negara bagian mengikuti model pemerintah federal dan terdiri dari 3 cabang,
yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konstitusi Amerika Serikat mengamanatkan bahwa
50 negara bagian menjunjung "bentuk republik" pemerintahan.
a. Legislatif dalam pemerintahan negara bagian Amerika Serikat
Semua negara bagian Amerika Serikat memiliki cabang legislatif terdiri dari perwakilan
terpilih. Pihak legislatif berfungsi untuk mempertimbangkan hal-hal yang diajukan oleh
gubernur atau diperkenalkan oleh anggotanya untuk membuat peraturan perundang-
undangan menjadi undang-undang.
Cabang legislatif juga menyetujui anggaran negara bagian dan memprakarsai undang-
undang pajak dan pasal-pasal pemakzulan. Kemudian, fungsi yang terakhir adalah
sebagai bagian dari sistem checks and balances di antara tiga cabang pemerintahan negara
bagian yang mencerminkan sistem federal dan mencegah cabang mana pun
menyalahgunakan kekuasaannya.
Setiap negara bagian kecuali satu memiliki badan legislatif bikameral yang terdiri dari
dua majelis, yaitu majelis tinggi yang lebih kecil dan majelis rendah yang lebih besar.
Bersama-sama kedua majelis membuat undang-undang negara bagian dan memenuhi
tanggung jawab pemerintahan lainnya. Majelis atas yang lebih kecil disebut Senat, dan
anggotanya umumnya menjabat lebih lama, biasanya 4 tahun.
Majelis bawah yang lebih besar disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi beberapa
negara bagian menyebutnya Majelis atau Dewan Delegasi. Anggota DPR biasanya
menjabat dengan masa jabatan yang lebih pendek, seringkali 2 tahun. Nebraska adalah
satu-satunya negara bagian Amerika Serikat yang hanya memiliki satu majelis di badan
legislatifnya.
b. Eksekutif dalam pemerintahan negara bagian Amerika Serikat
Di setiap negara bagian Amerika Serikat, cabang eksekutif dipimpin oleh seorang
gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat. Di sebagian besar negara bagian, pemimpin
lain di cabang eksekutif juga dipilih secara langsung, seperti letnan gubernur, jaksa agung,
sekretaris negara, serta auditor dan komisaris. Negara bagian berhak untuk berorganisasi
13
PPKn-01/KD01/04/01
dengan cara apa pun, sehingga mereka sering sangat berbeda dalam hal struktur
eksekutif. Tidak ada dua organisasi eksekutif negara yang identik.
c. Yudikatif dalam pemerintahan negara bagian Amerika Serikat
Sebagian besar negara bagian Amerika Serikat memiliki pengadilan tertinggi yang
mendengarkan banding dari pengadilan negara bagian yang lebih rendah. Struktur
pengadilan dan pengangkatan/pemilihan hakim ditentukan baik oleh undang-undang
atau konstitusi negara. Pengadilan tertinggi negara bagian Amerika Serikat biasanya
berfokus pada koreksi kesalahan yang dibuat di pengadilan yang lebih rendah dan karena
itu tidak mengadakan persidangan. Keputusan yang dibuat di pengadilan tertinggi negara
bagian biasanya mengikat. Namun, ketika pertanyaan diajukan mengenai konsistensi
dengan Konstitusi AS, masalah dapat diajukan langsung ke Mahkamah Agung Amerika
Serikat.
2. Sistem Politik dan Pemerintahan Negara Inggris
Bentuk negara Inggris adalah kerajaan
atau monarki konstitutional dengan
sistem politik didasarkan pada asas
demokrasi liberal, sedangkan sistem
pemerintahannya adalah demokrasi
parlementer, jadi kepala pemerintahan
atau perdana menteri dipilih oleh
parlemen.
a. Sistem Kepartaian
Sistem kepartaian telah berlangsung sejak abad ke –18. Banyak partai politik di Inggris
namun hanya ada 2 partai besar, yaitu : Partai Konservatif dan Partai Buruh yang selalu
bergantian memegang pemerintahan. Partai terbesar ketiga adalah Partai Liberal
demokrat (LDP). Baik Partai buruh maupun Partai Konservatif mempunyai pendukung
tradisional.
Partai konservatif mempunyai pendukung tradisional. Partai Konservatif mempunyai
pendukung kuat di daerah pedesaan, sedangkan Partai Buruh mempunyai pendukung
kuat di daerah perkotaan, perindustrian, pertambangan dan pemukiman kelas pekerja.
Wilayah Wales dan wilayah Skotlandia juga merupakan daerah pendukung kuat partai
Buruh. Sejak Perang Dunia Kedua berakhir, Partai Konservatif telah berhasil
memenangkan pemilu sebanyak delapan kali, terakhir pada Pemilu tahun 1992.
Sedangkan Partai Buruh telah memenangkan tujuh pemilu, dan yang terakhir adalah
pemilu Juni 2001. Dalam Pemilu 2001 dua partai tersebut masing-masing memperoleh
413 dan 166 kursi dari keseluruhan 659 kursi di Parlemen.
14
PPKn-01/KD01/04/01
b. Parlemen
Kekuasaan politik Inggris berada di Parlemen. Tugas pemerintahan parlemen Inggris
dilaksanakan melalui prosedur yang didasarkan pada tradisi dan kebiasaan yang sudah
lama berlangsung. Inggris tidak mempunyai konstitusi tertulis. Parlemen Inggris
(Westminster) adalah sebuah Legislative Assembly yang memegang kekuasaan tertinggi
di Inggris, dan terdiri dari tiga elemen, yaitu Monarki, House of Commons dan House of
Lords yang merupakan tiga lembaga yang terpisah satu sama lain tetapi merupakan suatu
Supreme Legislative Authority.
Wakil-wakil rakyat dipilih dari calon-calon yang diajukan partai-partai politik melalui
pemilu. House of Commons mempunyai 659 anggota yang terdiri dari para wakil rakyat
yang dipilih melalui Pemilu. House of Commons memegang peranan terbesar dalam
menentukan haluan politik negara. 659 anggotanya (dinamakan Member of Parliamant -
MP), dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang dilakukan lima tahun sekali.
Anggota House of Lords adalah kalangan bangsawan yang diangkat bukan berdasarkan
pemilihan namun berdasarkan keturunan (Hereditary Peers). Jumlah anggota House of
Lords saat ini 1222 orang, namun yang aktif hanya 360 orang.
Parlemen dapat mengeluarkan Act of Parliament yang dapat mengubah Konstitusi Inggris.
Konstitusi Inggris tidak ditulis dalam bentuk suatu dokumen khusus, melainkan terdiri
dari undang-undang yang ada dan telah dibuat sejak lama ( Statute Law dan Common
Law) serta peraturan dan kebiasaan lain yang sudah diterima masyarakat.
c. Sistem Pemerintahan
Sistem Pemerintahan Inggris adalah sistem kabinet Parlementer. Partai yang mendapat
kursi terbanyak di parlemen kemudian membentuk kabinet Pemimpin partai yang
menang pemilu secara otomatis menjadi Perdana Menteri.
Anggota Kabinet atau Menteri-menteri terdiri dari para Anggota Parlemen (House of
Commons) maupun dari Peers (House of Lords). Para Menteri ditunjuk dan diangkat oleh
Perdana Menteri. Para Menteri yang dinamakan Secretary of State berjumlah 21 orang
dan merupakan inti pemerintahan dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Para
Secretary of State membawahi beberapa anggota yang tidak duduk dalam kabinet, seperti
Ministers of State, Junior Ministers atau Parliamentary Under-Secretaries of State.
Partai yang mendapatkan suara nomor dua terbanyak menjadi partai oposisi utama.
Mereka kemudian menyusun sebuah tim yang disebut sebagai Kabinet Bayangan. Setelah
pemilu tanggal 1 Mei 1997 dan 2001 lalu, Partai Konservatif menjadi partai oposisi utama
yang kemudian memilih pemimpin partainya yang baru, yaitu William Hague.
15
PPKn-01/KD01/04/01
PROBLEM BASED LEARNING
Baca dan Fahami berita dibawah ini!
Pemerintahan Boris Johnson di Inggris Digoyang Isu Korupsi
Pemerintahan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson tengah diterpa isu dugaan
korupsi. Hal itu mencuat setelah laporan investigasi media massa Inggris yang
menemukan fakta bahwa penyumbang utama untuk Partai Konservatif ditawari kursi
di Majelis Tinggi Parlemen. Pemerintahan Johnson diduga telah terlibat dalam
pertikaian korupsi selama seminggu terakhir. Dia terpaksa membatalkan rencana yang
akan digulirkan melalui parlemen untuk melindungi salah satu anggota parlemennya
yang ditemukan telah melanggar aturan lobi.
The Sunday Times melaporkan dari 16 bendahara Partai Konservatif selama dua dekade
terakhir, kecuali satu, telah menyumbangkan lebih dari 3 juta poundsterling (Rp57,9
miliar) kepada partai. Mereka lalu telah ditawari kursi di majelis tinggi parlemen
Inggris. Peran bendahara Partai Konservatif telah menjadi pekerjaan yang paling
menonjol di Inggris, dilaporkan surat kabar itu, dibandingkan dengan peran para
pemimpin lembaga negara dan organisasi amal, dan bahkan mantan perdana menteri.
Namun, Menteri Lingkungan
George Eustice menolak tuduhan
itu. Kepada BBC ia mengatakan,
"Mereka adalah dermawan yang
memberikan sejumlah besar dana
untuk amal, yang telah sangat
sukses dalam bisnis, sehingga atas
dasar itu harus dipertimbangkan
untuk duduk di majelis tinggi." Eustice juga menggambarkan kehebohan atas anggota
parlemen dari Partai Konservatif Owen Paterson sebagai sebuah 'kemurkaan untuk
perkara yang sepele'.
Paterson mundur dari parlemen setelah pemerintah mengurungkan rencana merombak
sistem untuk memerangi korupsi di lembaga tersebut. Perselisihan tersebut telah
menimbulkan pertanyaan baru tentang etika Boris Johnson. Selain itu, dia juga
menghadapi tuduhan kesalahan lainnya, termasuk rencana agar donatur partai diam-
diam menyumbang renovasi kediamannya yang mewah di Downing Street. Namun,
Boris Johnson mengatakan pemerintah mengikuti aturan dalam perbaikan tersebut.
16
PPKn-01/KD01/04/01
Parlemen Inggris pun rencananya akan mengadakan debat darurat tentang standar-
standar (etika) pada Senin (8/11) ini. "Perdana menteri merusak reputasi demokrasi
dan negara kita," kata pemimpin Partai Buruh Keir Starmer, Minggu. "Ini adalah pola
perilaku dari seorang perdana menteri yang tidak tahu bagaimana menegakkan standar
dalam kehidupan publik," imbuhnya.
Berdasarkan berita tersebut diatas. Menurut kalian solusi yang sebaiknya diambil oleh
parlemen Inggris dalam menghadapi masalah tersebut. Kemudian kewenangan apakah
yang sebaiknya mereka ambil dalam permasalahan tersebut.
KEGIATAN BELAJAR 3
Kalian tentunya sudah memahami bahwa setiap kementerian bertugas membidangi urusan
tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian, jumlah kementerian negara dibentuk cukup
banyak. Hal ini dikarenakan urusan pemerintahan pun jumlahnya sangat banyak dan beragam.
Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat
dibentuk adalah 34 kementerian negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Kementerian Negara Republik
Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya.
a. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/ nama
kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 adalah sebagai berikut.
1) Kementerian Dalam Negeri
2) Kementerian Luar Negeri
3) Kementerian Pertahanan
b. Kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam
pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan
nasional. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya
disebutkan dalam UUD Tahun 1945 adalah sebagai berikut.
1) Kementerian Agama
2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3) Kementerian Keuangan
4) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6) Kementerian Kesehatan
17
PPKn-01/KD01/04/01
7) Kementerian Sosial
8) Kementerian Ketenagakerjaan
9) Kementerian Perindustrian
10) Kementerian Perdagangan
11) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
12) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
13) Kementerian Perhubungan
14) Kementerian Komunikasi dan Informatika
15) Kementerian Pertanian
16) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
17) Kementerian Kelautan dan Perikanan
18) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
19) Transmigrasi
20) Kementerian Agraria dan Tata Ruang
c. Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam
pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya,
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang
milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan
tugas di bidangnya. Kementerian ini yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka
penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.
1) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
2) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
3) Birokrasi
4) Kementerian Badan Usaha Milik Negara
5) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
6) Kementerian Pariwisata
7) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8) Kementerian Pemuda dan Olahraga
9) Kementerian Sekretariat Negara
Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian
koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-
kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator, terdiri atas
beberapa kementerian sebagai berikut.
18
PPKn-01/KD01/04/01
1) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
a. Kementerian Dalam Negeri
b. Kementerian Hukum dan HAM
c. Kementerian Luar Negeri
d. Kementerian Pertahanan
e. Kementerian Komunikasi dan Informatika
f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
a) Kementerian Keuangan
b) Kementerian Ketenagakerjaan
c) Kementerian Perindustrian
d) Kementerian Perdagangan
e) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
f) Kementerian Pertanian
g) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
h) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
i) Kementerian Badan Usaha Milik Negara
j) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
a) Kementerian Agama;
b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
c) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
d) Kementerian Kesehatan;
e) Kementerian Sosial;
f) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
g) Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
h) Kementerian Pemuda dan Olahraga.
4) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
a) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
b) Kementerian Perhubungan
c) Kementerian Kelautan dan Perikanan
d) Kementerian Pariwisata
19
PPKn-01/KD01/04/01
POJOK DISKUSI
Nah, setelah kalian membaca materi pembelajaran di atas, coba kalian kelompokkan salah satu
kementerian negara Indonesia berdasarkan lingkup tugasnya. Kemudian buatlah sebuah poster
digital kemudian diskusikan dengan temanmu mengenai pelaksanaan tugas kementerian
tersebut kemudian tuliskan hasil diskusimu dalam sebuah narasi deskripsi
KEGIATAN BELAJAR 4
Pada kegiatan belajar ini. Kalian akan melakukan simulasi berperkara di Mahkamah Konstitusi
dan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kalian dapat
mendiskusikan dengan teman untuk menentukan peran sebagai berikut:
1. Panitera
2. 9 Hakim Konstitusi
3. Pemohon
4. Pihak Terkait
Cara dan tahapan simulasi secara detail kalian dapat melihat tautan video berikut ini.
4. Penutup
a. Evaluasi
Pilihlah jawaban yang paling tepat !
1. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk
kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah
kekuasaan …
A. Konstitutif
B. Legislatif
C. Eksekutif
D. Yudikatif
E. Eksaminatif
2. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah
kekuasaan …
A. Konstitutif
B. Legislatif
C. Federatif
D. Yudikatif
E. Eksaminatif
20
PPKn-01/KD01/04/01
3. Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan
oleh lembaga .....
A. MPR, DPR, DPRD dan DPD
B. Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman
C. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
D. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
E. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung
4. Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang
Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, adalah kekuasaan …
A. Konstitutif
B. Legislatif
C. Federatif
D. Yudikatif
E. Eksaminatif
5. Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan
yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah
…
A. Menteri Keuangan RI
B. Dewan Perwakilan Daerah
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Gubernur Bank Indonesia
E. Badan Pemeriksa Keuangan
6. H u b u n g a n kerja antara Presiden dengan DPR menurut pasal 11 UUD NRI Tahun
1945 adalah … ....
A. Menetapkan dan mengesahkan APBN
B. Meberi gelar, tanda jasa dan tanda-tanda kehormatan
C. Mengangkat mentri-mentri untuk memimpin departemen
D. Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan dinegara lain
E. Menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan Negara lain
21
PPKn-01/KD01/04/01
7. Bentuk kerjasama antara Eksekutif dan legislatif dalam Ketatanegaraan RI menurut
UUD NRI Tahun 1945 adalah dalam bentuk
A. Pemberian Grasi
B. Penentuan Pejabat Daerah
C. Pembuatan undang-undang
D. Pengangkatan Mentri Negara
E. Pengamandemenan UUD 1945
8. Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini !
1. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dal legislatif.
2. Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri
3. Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala
eksekutif atau pemerintahan.
4. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan
5. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
6. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung
jawab kepada presiden
Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistim pemerintahan
presidensial ditandai pada nomor ...
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 3 dan 5
D. 4 dan 6
E. 5 dan 6
9. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa
jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah.....
A. Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
B. Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekertariat negara
C. Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
D. Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekertariatan
negara
E. Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik,
hukum dan keamanan.
10. Kegiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah.....
A. Membentuk kabinet menteri
B. Membahas rancangan undnag-undnag APBN
C. Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN
22
PPKn-01/KD01/04/01
D. Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba
E. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
b. Refleksi diri
No. Perilaku Sikap Alasan
Saya sudah memahami Pembagian kekuasaan antara
1. pusat dan Daerah dalam Sistem Pemerintahan
Indonesia
Saya mulai menyadari dalam menjalankan kekuasaan,
2. pemerintah harus mengtahui
wewenang dan kewajibannya
Perilaku anarchistis tidak menyiratkan sebuah
3.
kedaulatan berada di tangan rakyat
Menyalurkan pendapat melalui lembaga
4. Perwakilan rakyat, infrastruktur dan media
massa
Mendukung program pemerintah karena saya
5. memahami kekuasaan yang
dijalankannya untuk kepentingan rakyat
c. Penghargaan
Alhamdulillah…., kalian sudah selesai di Unit Kegiatan Belajar
Mandiri ini. Setelah melewati UKBM ini. Berikan skor untuk yang
menunjukkan pemahaman dan keterampilan kalian. Rentang
skor dari 1-100. Tuliskan di kotak yang di sediakan
d. Petunjuk tindak lanjut
Pada tahap ini. Silahkan kalian menghubungi guru PPKn. Untuk mendapatkan tes
formatif
e. Referensi
Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. (2008). Hak Asasi Manusia (HAM). Jakarta:
Universitas Terbuka.
Asshiddiqie, Jimly. (2004). Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran
Kekuasaan dalam UUD 1945. Yogyakarta. FH-UII Press.
Bakry, Noor Ms. (2009). Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
23
PPKn-01/KD01/04/01
Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama.
Busrizalti, H. M.(2013). Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya,
Yogyakarta : Total Media.
Busroh, Abu Daud. )2009). Ilmu Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Erwin, Muhammad. (2012). Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Bandung : Refika Aditama.
Gaffar, Affan. (2004). Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Gadjong, Agussalim Andi. (2007). Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan
Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.
Kansil, C. S. T. Dan Christine S. T. Kansil. (2008). Hukum Tata Negara Republik
Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta,
Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. (2001). Ilmu Negara. Jakarta: Pradnya
Paramita.
Kosim, H.E. (2000). Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara
Republik Indonesia. Bandung: Sekolah Tinggi Bahasa Asing YAPARI-ABA.
Kusnadi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. (1993). Pengantar Hukum Tata Negara
Indonesia.
Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Lemhanas.(1997). Wawasan Nusantara. Jakarta: PT Balai Pustaka.
Marbun, B.N. (2010). Otonomi Daerah 1945 – 2010; Proses dan Realita. Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan.
24
PPKn-01/KD02/04/02
YURISDIKSI NEGARA
1. Identitas UKBM
a. Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
b. Paket : PMPKN-2
c. Kompetensi Dasar
1.2 Menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama
dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur pada
Tuhan Yang Maha Esa
2.2. Bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga
negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan
3.2. Menelaah ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan
kepercayaan, pertahanan dan keamanan
4.2. Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan
pemerintahan Negara Negara
d. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Spiritual
1. Mensyukuri nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang-undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan
penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara adil dengan
mempelajari sungguh-sungguh tentang ketentuan Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga
negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai
karunia Tuhan Yang Maha Esa
2. Mensyukuri dan mendukung nilai-nilai yang menunjukkan perilaku orang beriman
dalam praksis pelindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk
menjamin keadilan dan kedamaian
Indikator Sosial
1. Menghayati dan mempertahankan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung
dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dengan jujur
2. Menghargai dan mendukung ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan Negara
sesuai Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil
Indikator Pengetahuan
1. Mendeskripsikan tentang ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan
penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan
2. Mengklasifikasikan tentang ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan
penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan
1
PPKn-01/KD02/04/02
Indikator Keterampilan
1. Menganalisis dan menyimpulkan serta mempresentasikan hasil diskusi kelompok
tentang Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan
kepercayaan, pertahanan dan keamanan
2. Mempresentasikan hasil verifikasi data tentang ketentuan Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara,
warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan
e. Materi Pokok : Yurisdiksi Negara
f. Alokasi Waktu : 4 x 90 Menit (4 pertemuan)
g. Tujuan Pembelajaran :
Melalui pembelajaran discovery learning dan problem solving siswa dapat mensyukuri
nilai-nilai Konstitusional disertai menunjukan sikap menghargai dan mendeskripsikan
disertai menganalisis Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk,
agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.
h. Materi Pembelajaran
• Materi Fakta
Batas wilayah ekstrateritorial dan teritorial negara Indonesia
• Materi Konsep
Teori Unsur Terbentuknya Negara
Tri Kerukunan Umat Beragama
• Materi Prosedur
Prosedur menjadi warga negara Indonesia
Prosedur pembukaan perwakilan diplomatik
• Materi Prinsip
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 12 Tahun 2006
2. Peta Konsep
Materi Kewarganegaran melalui metode
Materi Wilayah Negara Melalui teknik observasi dengan teknik wawancara untuk
pembelajaran identifikasi kasus untuk mengevaluasi pengetahuan dan
mengevaluasi pengetahuan dan sikap sosial keterampilan siswa
siswa
Ketentuan UUD 1945
tengan Yurisdiksi Negara
Materi kebebasan beragama melalui Materi bela negara melalui teknik
metode observasi untuk mengevaluasi pembelajaran membuat artikel untuk
mengevaluasi keterampilan dan
sikap sosial dan spiritual siswa pengetahuan siswa
2
PPKn-01/KD02/04/02
3. Proses Belajar
a. Petunjuk Umum Penggunaan UKBM
1. Baca dan pahami materi yang disampaikan dalam UKBM
ini
2. Setelah memahami isi materi dalam bacaan, berlatihlah
untuk berfikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada
UKBM ini baik bekerja sendiri maupun bersama teman
lainnya.
3. Kerjakan dengan cara langsung mengisikan pada bagian yang telah disediakan.
4. Kalian dapat belajar bertahap dan berlanjut, apabila kalian yakin sudah paham dan
mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam latihan, kalian boleh
sendiri atau mengajak teman lain yang sudah siap untuk mengikuti tes formatif agar
kalian dapat lanjut belajar ke kegiatan pembelajaran berikutnya
5. Di bagian akhir terdapat Evaluasi untuk mengukur keberhasilan juga pemahaman
kalian tentang bab ini.
b. Motivasi
Al Mahira adalah anak yang patuh kepada orang tuanya. Suatu saat
dia diminta oleh ayahnya untuk masuk perguruan tinggi dengan
jurusan ilmu pemerintahan. Meski berat hati karena tidak sesuai
dengan keinginannya yakni manajemen bisnis, namun dia tetap
menjalani dengan ikhlas. 15 tahun kemudian. Dia bersyukur.
Karena dengan kuliahnya itu dia bisa menjadi pegawai pemerintah di bagian
perencanaan bisnis dan manajemen
Hikmah
“kita tidak tahu timeline kehidupan kita akan seperti apa. Just plan-do-reach.”
c. Pendahuluan
Pada hari ini sampai beberapa pertemuan ke depan, kalian akan diajak
untuk mempelajari materi pembelajaran yang baru. Kalian sudah
dianggap berhasil mengusai materi sebelumnya dengan memperoleh
nilai di atas kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, sudah
sepatutnya kalian bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas
keberhasilan ini. Oleh karena itu, untuk mengawali pembelajaran pada ini, coba kalian
amati gambar 2.1 di bawah ini.
3
PPKn-01/KD02/04/02
Setelah mengamati gambar
tersebut, apa yang ada di
fikiran kalian berkaitan
dengan keberadaan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD Negara
Republik Indonesia Tahun
1945)? Pernahkah kalian
memikirkan bagaimana UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu dirumuskan?
Apa saja yang diaturnya? Apa fungsinya bagi negara kita tercinta? Apabila
pertanyaanpertanyaan Tersebut ada di pikiran kalian, tentunya kalian merupakan
sosok warga negara Yang memiliki rasa ingin tahu dan ingin lebih mengenal Konstitusi
Negara Republik Indonesia.
d. Kegiatan Inti
KEGIATAN BELAJAR 1
1. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
NKRI menerangkan bahwa ada sebuah wilayah negara yang memiliki bentuk negara
kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik bernama Indonesia. Pasal 25 A
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan
Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan
wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Adanya
ketentuan ini dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan
untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal
ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah
Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat
gerakan separatisme, sengketa perbatasan antarnegara, atau pendudukan oleh
negara asing.
Istilah “nusantara” dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan
kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di
antara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di antara Benua Asia dan
Benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1) kesatuan politik; 2)
kesatuan hukum; 3) kesatuan sosial-budaya; serta 4) kesatuan pertahanan dan
keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau,
4
PPKn-01/KD02/04/02
tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara yaitu Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
2. Batas Teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia
Batas teritorial dikenal dengan istilah yurisdiksi. Yurisdiksi sendiri artinya adalah
wilayah hukum suatu negara. Yurisdiksi ini jadi batas konkret dari sebuah
pemerintahan berdaulat secara de facto, dengan adanya Yurisdiksi ini. Setiap negara
memiliki hak penuh untuk memberikan hukum di teritorial ini tanpa adanya
intervensi atau bahkan otoritas negara lain. Yurisdiksi ini adalah konsekuensi logis
dari sebuah negara merdeka. Berikut ini dipaparkan batas-batas wilayah Indonesia
di sebelah utara, barat, timur dan selatan.
a) Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Utara
Indonesia berbatasan langsung dengan
Malaysia (bagian timur), tepatnya di sebelah
utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan
negara yang berbatasan langsung dengan
wilayah darat Indonesia. Wilayah laut
Indonesia sebelah utara berbatasan langsung
dengan laut lima negara, yaitu Malaysia,
Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina.
b) Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Barat
Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia berbatasan langsung dengan Samudera
Hindia dan perairan negara India. Tidak ada
negara yang berbatasan langsung dengan wilayah
darat Indonesia di sebelah barat. Walaupun secara
geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan
daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-
batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu di sekitar Samudera Hindia dan
Laut Andaman. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah
Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India.
5
PPKn-01/KD02/04/02
c) Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Timur
Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung
dengan daratan Papua Nugini dan perairan
Samudera Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah
menyepakati hubungan bilateral antarkedua negara
tentang batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah
darat melainkan juga wilayah laut. Wilayah
Indonesia di sebelah timur, yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah
Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat
(Sandaun).
d) Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Selatan
Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung
dengan wilayah darat Timor Leste, perairan
Australia dan Samudera Hindia. Timor Leste
adalah bekas wilayah Indonesia yang telah
memisahkan diri menjadi negara sendiri pada
tahun 1999, dahulu wilayah ini dikenal dengan
Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara
Timur adalah Provinsi yang berbatasan
langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu,
Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Awal tahun 1997,
Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara
keduanya yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas landas
kontinen.
3. Batas Wilayah Ekstrateritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wilayah ekstrateritorial adalah wilayah suatu negara yang
berada di yurisdiksi negara lain, contohnya adalah kedutaan.
Wilayah ini tidak akan ada tanpa adanya hubungan
internasional secara bilateral atau multilateral atau dengan
kata lain negara Indonesia tidak dapat membuka kedutaan di
Inggris jika belum ada hubungan internasional diantara negara tersebut. Tujuan
adanya wilayah ini adalah kepentingan nasional sebuah negara di negara lain
seperti kerjasama antar negara di berbagai bidang seperti ekonomi dan politik atau
melindungi warga negaranya di negara lain. Bahkan beberapa negara yang sudah
mapan secara umum, wilayah ini hanya dijadikan sebagai citra politik internasional
saja.
6
PPKn-01/KD02/04/02
POSTER DIGITAL
Identifikasi masalah yurisdiksi suatu negara di setiap benua di dunia masing-masing satu
permasalahan, dengan ketentuan pengerjaan sebagai berikut:
1. Wilayah yang disengketakan
2. Negara yang berselisih
3. Deskripsi masalah
4. Solusi yang sudah diambil oleh negara yang bersengketa
5. Masukan 4 hal tersebut di atas ke dalam sebuah poster digital disertai gambar yang
relevan dengan kasus tersebut.
Untuk penunjang pembelajaran ini, klik tautan link berikut ini!
KEGIATAN BELAJAR 2
Pada kegiatan belajar ini, kita akan
belajar tentang kewarganegaraan dan
pewarganegaraan di Indonesia.
Alasan yuridis bahwa warga negara
adalah bagian dari suatu negara dan
mendapatkan hak sebagai warga
negara karena beberapa alasan.
Berikut ini akan disajikan alasan berikut ini, berdasarkan Undang-Undang No. 12 tentang
Kewarganegaraan Tahun 2006.
a. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI.
b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI.
c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga
negara asing (WNA), atau sebaliknya.
d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak
memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan
kewarganegaraan kepada anak tersebut.
7
PPKn-01/KD02/04/02
e. Anak yang lahir dalam tenggang
waktu 300 hari setelah ayahnya
meninggal dunia dari perkawinan
yang sah, dan ayahnya itu seorang
WNI.
f. Anak yang lahir di luar perkawinan
yang sah dari ibu WNI.
g. Anak yang lahir di luar perkawinan
yang sah dari ibu WNA yang diakui
oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak
tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.
h. Anak yang lahir di wilayah negara erepublik Indonesia yhang pada waktu lahir tidak
jelas status kewarganegaran ayah dan ibunya
i. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama
ayah dan ibunya tidak diketahui.
j. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak
memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
k. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang
karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan
kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
l. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan
kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum
mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
WAWANCARA
Lakukanlah wawancara dengan ketua RT atau RW di lingkungan tempat tinggal kalian.
Wawancara bisa dilakukan via video conference dengan flatform apa saja. Kemudian
tanyakanlah beberapa hal di bawah ini
1. Jumlah penduduk di wilayahnya
2. Kategori jumlah penduduk yang lahir dan tidak lahir di wilayahnya
3. Kategori Jumlah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan jumlah anak yang
lahir diluar perkawinan yang sah.
4. Kategori jumlah anak yang lahir sebelum dan sesudah tahun 2006
Buat hasil wawancara tersebut ke dalam sebuah narasi deskripsi dan presentasikan
8
PPKn-01/KD02/04/02
KEGIATAN BELAJAR 3
Pada kegiatan belajar ini. Kalian akan belajar tentang hak kemerdekaan beragama dan
berkepercayaan di Indonesia. Kemerdekaan beragama difahami bahwa setiap warga
negara bebas memiliki atau menganut agama yang ada di Indonesia, selain itu juga bebas
memiliki kepercayaan yang telah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Untuk
melaksanakan hak ini, setiap warga negara wajib untuk saling menghormati pilihan
agama dan kepercayaan yang dianut masing-masing warga negara serta cara beribadah
yang berbeda satu sama lain.
Setiap warga negara yang beragama mesti
ada cara beribadah kepada Tuhan-nya
berdasarkan kepercayaannya masing-
masing, secara umum caranya terbagi dua.
Pertama, ibadah yang dapat dilakukan
tanpa adanya orang lain atau individual,
hak ini tidak perlu adanya persetujuan
dari orang lain. Kedua, ibadah yang dapat
dilakukan mesti adanya orang lain, hak ibadah ini memerlukan adanya persetujuan dari
orang lain. orang lain yang dimaksud dalam hal ini adalah yang intra agama atau inter
agama. Hal ini dimaksudkan agar setiap cara beribadah yang berbeda ini. Ketika ada
pemahaman yang berbeda terhadap hal yang sama. Maka diharuskan untuk saling
bermusyawarah dan berdiskusi sehingga mendapatkan solusi terbaik dari perbedaan ini,
adapun konsep yang digunakan terhadap hal ini adalah konsep demokratisasi.
Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 E ayat (1) dan (2) sebagai berikut.
1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih
tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan
sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
Di samping itu, dalam Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2)
disebutkan, bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya
itu.”
9
PPKn-01/KD02/04/02
OBSERVASI CIVITAS
Lakukanlah identifikasi terharap perilaku masyarakat di lingkungan MAN Insan Cendekia
Serpong, yang mencerminkan perilaku perwujudan upaya membangun kerukunan
beragama. Tuliskan hasil identifikasi kalian ke dalam tabel di bawah ini.
Komponen
No. kerukunan Contoh Perilaku
beragama
1. …………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………
Kerukunan internal 3. ……………………………………………………………………………
1.
umat beragama
4. ……………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………
1. ……………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………
Kerukunan internal
2. umat beragama 3. ……………………………………………………………………………
dengan pemerintah
4. ……………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………
KEGIATAN BELAJAR 4
Kegiatan belajar yang terakhir di UKBM ini akan membahas tentang hak dan kewajiban
warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara. Hak dan kewajiban ini dikenal
dengan istilah bela negara. Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut:
10
PPKn-01/KD02/04/02
1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara.
2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan
dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan
pendukung.
3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan darat, angkatan laut dan angkatan
udara sebagai alat neara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara
keutuhan dan kedaulatan negara
4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan
dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi,melayani masyarakat,
serta menegakkan hukum.
5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan
warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.
Para pahlawan bangsa rela berkorban
dan bertumpah darah ketika berperang
melawan penjajah demi untuk
mempertahankan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Mereka mempunyai motivasi yang sangat
tinggi untuk mempertahankan
kemerdekaan yang telah diraih. Oleh karena itu, untuk menghargai jasa pahlawan kita,
kita juga harus memiliki rasa rela berkorban untuk mempertahankan negara, memiliki
kesadaran bela negara dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara yang
merupakan tempat tinggalnya baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap
warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ikut serta
dalam kegiatan bela negara diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan
penyelenggaraan pertahanan dan kemanan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30
ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap
warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
11
PPKn-01/KD02/04/02
MENULIS ARTIKEL
Petunjuk menulis artikel
1. Buatlah artikel sebanyak 5 paragraf
2. Substansi artikel adalah upaya bela negara 10 tahun ke depan yang dilakukan oleh
kalian
3. Artikel diketik di kertas ukuran A4
4. Kirim artikel tersebut melalui melalui e learning kementerian agama
4. Penutup
a. Evaluasi
1. Mereka yang berdasarkan hukum tertentu atau menurut undang-undang merupakan
anggota dari suatu negara dinamakan ….
A. Penduduk
B. Orang asing
C. Warga negara
D. Bukan penduduk
E. Bukan warga negara
2. Di bawah ini yang bukan merupakan persyaratan untuk menjadi Warga Negara
Indonesia melalui permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2006 adalah ….
A. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
B. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara
Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling lama
10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut.
C. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
D. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi
berkewarganegaraan ganda.
E. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara
Indonesia dan ibu warga negara asing.
3. Secara legal formal pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat
dikategorikan kejahatan luar biasa. Paling utama: pelanggaran kedaulatan. Merujuk
kepada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, masuknya kapal ikan asing secara
ilegal di laut teritorial Indonesia dapat dikategorikan membahayakan kedamaian,
12
PPKn-01/KD02/04/02
ketertiban, atau keamanan nasional (Pasal 19). UU No 31/2004 yang diperbarui
dengan UU No 45/2009 tentang Perikanan menyebutkan, aksi pencurian ikan
tergolong tindak pidana. Berdasarkan artikel di atas, ilegal shing merupakan salah
satu ancaman terhadap ….
A. Patriotisme
B. Kedaulatan negara
C. Ketenteraman negara
D. Keamanan Indonesia
E. Pertahanan Indonesia
4. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945
dalam menjamin kelangsungan hidup hidup bangsa dan negara. Pernyataan tersebut
merupakan pengertian ....
A. Bela negara
B. Sistem bela negara
C. Pertahanan negara
D. Sistem keamanan nasional
E. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta
5. Penerapan hak warga negara di bidang politik dapat diimplementasikan dalam
bentuk….
A. Memasuki anggota partai politik
B. Membantu fakir miskin dan anak terlantar
C. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak
D. Menjadi guru yang mampu mencerdaskan anak bangsa
E. Menjadi pengusaha yang loyal terhadap pemerintah
b. Refleksi diri
sekarang kalian amati diri masing-masing, apakah perilaku kalian telah mencerminkan
warga negara yang baik atau belum? Mari berbuat jujur dengan mengisi daftar perilaku
di bawah ini dengan membubuhkan tanda ceklis (√) pada kolom berikut ini.
1. Sl (selalu), apabila selalu melakukan sesuai pernyataan.
2. Sr (sering), apabila sering melakukan sesuai dengan pernyataan dan kadang-kadang
tidak melakukan.
3. Kd (kadang-kadang), apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan.
4. TP (tidak pernah), apabila tidak pernah melakukan.
13
PPKn-01/KD02/04/02
No. Contoh Perilaku Si Sr Kd Tp
1 Menjaga kebersihan lingkungan sekitar
2 Menjaga kelestarian alam.
3 Membantu fakir miskin dan anak-anak terlantar
4 Membantu korban bencana alam.
5 Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin
6 Tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah
7 Mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan.
8 Memakai produk dalam negeri.
9 Tidak memilih teman berdasarkan perbedaan agama
10 Tidak menyinggung perasaan orang lain.
11 Bekerja keras dalam mencapai cita-cita.
12 Menghormati hak orang lain.
13 Tidak mencorat-coret fasilitas negara yang ada di sekolah seperti
dinding, meja, dan kursi
14 Tidak terlambat datang ke sekolah
15 Ikut merasa bangga ketika merilaht orang indonesia berprestasi
c. Penghargaan
Alhamdulillah…., kalian sudah selesai di Unit Kegiatan Belajar
Mandiri ini. Setelah melewati UKBM ini. Berikan skor untuk yang
menunjukkan pemahaman dan keterampilan kalian. Rentang
skor dari 1-100. Tuliskan di kotak yang di sediakan
d. Petunjuk tindak lanjut
Pada tahap ini. Silahkan kalian menghubungi guru PPKn. Untuk mendapatkan tes
formative
e. Referensi
Kosim, H.E. (2000). Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik
Indonesia. Bandung: Sekolah Tinggi Bahasa Asing YAPARI-ABA.
Lemhanas.(1997). Wawasan Nusantara. Jakarta: PT Balai Pustaka.
Nuryadi, Heri M.S. Faridy, (2010). Pendidikan Kewarganegaraan:Wawasan Kebangsaan,
Jakarta, BSNP-BSE.
Pasha, Musthafa Kamal. (2002). Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education),
Yogyakartaa: Citra Karsa mandiri.
14
PPKn-01/KD03/04/03
LEMBAGA NEGARA
1. Identitas UKBM
a. Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
b. Paket : PMPKN-3
c. Kompetensi Dasar
1.3. Menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara
menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai
bentuk sikap beriman dan bertaqwa
2.3. Bersikap peduli terhadap lembaga- lembaga di sekolah sebagai cerminan dari
lembaga-lembaga negara
3.3. Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4.3. Mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-
lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
d. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Spiritual
1. Mensyukuri nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga Negara menurut Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil dengan
mempelajari sungguh-sungguh materi tentang kewenangan lembaga-lembaga
Negara sebagai bentuk penghargaan sebagai warga Negara
2. Mensyukuri dan mendukung nilai-nilai yang menunjukkan perilaku orang beriman
dalam praksis pelindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk
menjamin keadilan dan kedamaian
Indikator Sosial
1. Menghargai dan melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga
Negara
2. Menghayati dan mempertahankan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung
dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dengan jujur
Indikator Pengetahuan
1. Mengidentifikasikan tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara
2. Mengeksprolasi temuan data dan informasi tentang kewenangan lembaga-lembaga
Negara
Indikator Keterampilan
1. Menyimpulkan dan mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok
tentangkewenangan lembaga-lembaga Negaramenurut Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Memverifikasi kesimpulan data dan informasi tentang kewenangan lembaga-
lembaga Negara
e. Materi Pokok : Lembaga Negara
f. Alokasi Waktu : 4 x 90 Menit (4 pertemuan)
1
PPKn-01/KD03/04/03
g. Tujuan Pembelajaran :
Melalui pembelajaran discovery learning dan problem solving siswa dapat Mensyukuri
nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil dengan mempelajari sungguh-
sungguh materi tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara sebagai bentuk
penghargaan sebagai warga Negara disertai Menghargai dan melaksanakan kewajiban,
hak, dan tanggung jawab sebagai warga Negara dan Mengidentifikasikan serta
memverifikasi kewenangan lembaga-lembaga Negara
h. Materi Pembelajaran
• Materi Fakta
6 Lembaga Negara di Indonesia
• Materi Konsep
Teori Trias Politica
Teori Siklus Polybios
• Materi Prosedur
Prosedur partisipasi politik dalam pemilu
• Materi Prinsip
Pasal 4 sampai Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
2. Peta Konsep
Materi Lembaga Negara Melalui
teknik pembelajaran role play
untuk mengevaluasi pengetahuan
dan sikap sosial siswa
Materi tata kelola pemerintahan Materi partisipasi politik
yang baik melalui studi literasi
dengan teknik eksplorasi melalui metode observasi
membuat artikel untuk untuk mengevaluasi sikap
mengevaluasi pengetahuan dan sosial dan spiritual siswa
keterampilan siswa
2
PPKn-01/KD03/04/03
3. Proses Belajar
a. Petunjuk Umum Penggunaan UKBM
1. Baca dan pahami materi yang disampaikan dalam UKBM
ini
2. Setelah memahami isi materi dalam bacaan, berlatihlah
untuk berfikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada
UKBM ini baik bekerja sendiri maupun bersama teman
lainnya.
3. Kerjakan dengan cara langsung mengisikan pada bagian yang telah disediakan.
4. Kalian dapat belajar bertahap dan berlanjut, apabila kalian yakin sudah paham
dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam latihan, kalian
boleh sendiri atau mengajak teman lain yang sudah siap untuk mengikuti tes
formatif agar kalian dapat lanjut belajar ke kegiatan pembelajaran berikutnya
5. Di bagian akhir terdapat Evaluasi untuk mengukur keberhasilan juga pemahaman
kalian tentang bab ini.
b. Motivasi
Seorang raja. Menyuruh pelayannya untuk membuat sebuah
tempat tidur yang terbuat dari emas. Kemudian rakyatnya
diminta untuk tidur di atasnya. Banyak para rakyatnya yang
ketakutan karena bila ada rakyat yang tingginya tidak sesuai
dengan Panjang tempat tidur maka tubuhnya akan dipotong
untuk disesuaikan. Pada akhirnya banyak rakyatnya yang menderita.
Hikmah
“Ketika menjadi pemimpin, berilah kebebasan bagi rakyat untuk menjalani
kehidupannya sesuai dengan keyakinannya..”
c. Pendahuluan
Marilah bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas nikmat yang telah diberikan
oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Pada pokok bahasan ini, kalian
akan mempelajari UKBM ini. Setelah mempelajari UKBM sebelumnya,
tentu pengetahuan dan pemahaman kalian semakin meningkat. Hal
tersebut tentu saja harus diikuti pula oleh sikap dan perilaku yang
semakin baik. Pada UKBM ini kalian akan diajak untuk menyelami
kewenangan lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah mempelajari UKBM ini diharapkan kalian
3
PPKn-01/KD03/04/03
mampu menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Coba kalian amati gambar 3.1..
Tahukah kalian gambar apakah itu?
Gedung tersebut adalah gedung MPR/
DPR RI, merupakan tempat para wakil
rakyat yang sering kita sebut anggota
DPR. Dewan Perwakilan Rakyat
merupakan salah satu lembaga negara
yang hak dan kewajibannya diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Dewan Perwakilan
Rakyat bertugas mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan atau dengan kata
lain menjadi wakil rakyat dalam mengawasi pemerintahan untuk mencapai cita-cita dan
tujuan negara. Walaupun demikian, pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk
mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai
kemakmuran rakyat.
Sejarah bangsa Indonesia, diwarnai oleh pergerakan politik yang bertujuan untuk
membangun sistem politik milik bangsa Indonesia sendiri. Kemudian sejarah mencatat,
sistem politik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1998 belum
menunjukkan sistem politik yang mapan. Jatuh bangun kabinet di orde lama,
pembelokan demokrasi Pancasila menjadi demokrasi terpimpin dan monotafsir
terhadap Pancasila oleh orde baru memperlihatkan sistem politik Indonesia terus
mencari bentuknya. Pembangunan sistem politik Indonesia menjadi sebuah sistem
politik yang mapan menuntut peran aktif seluruh rakyat Indonesia. Upaya apapun yang
dilakukan pemerintah untuk membangun sistem politik Indonesia akan menjadi sia-sia
apabila tidak didukung oleh rakyat Indonesia.
d. Kegiatan Inti
KEGIATAN BELAJAR 1
Pada kegiatan belajar ini. Kalian akan belajar tentang Lembaga Negara di Indonesia
1. Legislatif
1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat DPR merupakan lembaga perwakilan
rakyat yang anggotanya berasal dari partai politik peserta pemilihan umum.
DPR menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Sesuai UU,
anggota DPR berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang. Namun, pada 2017
Pemerintah dan DPR lewat Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu menyepakati
4
PPKn-01/KD03/04/03
penambahan 15 kursi anggota menjadi 575 anggota.
Alasannya, untuk menutupi kekurangan representasi di
beberapa provinsi dan adanya Derah Otonom Baru (DOB)
yakni Provinsi Kalimantan Utara. Keanggotaan DPR
diresmikan dengan Keputusan Presiden. Masa jabatan
anggota DPR lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru
mengucapkan sumpah atau janji. Setiap anggota, kecuali pimpinan MPR dan
pimpinan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi.
a) Tugas DPR
Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program
legislasi nasional
Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-
undang
Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN,
dan kebijakan pemerintah
Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang
menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar
bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara
Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat
b) Hak DPR
Hak Interpelasi
Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada
pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis
serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
Hak Angket
5
PPKn-01/KD03/04/03
Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu
undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan
hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan
Hak Menyatakan Pendapat
Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat
atas:
Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang
terjadi di tanah air atau di dunia internasional
Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket
Dugaan bahwa presiden/wakil presiden melakukan pelanggaran
hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela,
atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden/wakil presiden.
2) Dewan Perwakilan Daerah
Sebagai lembaga tinggi negara, DPD RI menjalankan fungsi
legislasi, pengawasan dan penganggaran. Anggota DPD
merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih
melalui Pemilihan Umum. Sebelumnya, fungsi perwakilan
daerah dijalankan oleh Fraksi Utusan Daerah.
DPD merupakan representasi atau mewakili suara dari daerah menjadi
penyeimbang dalam penguatan sistem parlemen di Indonesia. DPD menjadi
forum mediasi aspirasi masyarakat dan daerah beserta kepentingan lainnya.
Dilihat dari ketatanegaraan, DPD hadir untuk menguatkan sistem parlemen
dalam proses legislasi.
DPR dan DPD bersama-sama menjalankan fungsi-fungsi legislasi, anggaran, dan
pengawasan. Diharapkan kedua lembaga perwakilan rakyat ini dapat
memberikan masukan yang berarti bagi pemerintah sehingga tercipta sinergi
antara kepentingan nasional, kepentingan politik rakyat Indonesia dan
kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional.
Hakikat keberadaan DPD disebutkan dalam Pasal 22C Undang-undang Dasar
1945 (Perubahan Ketiga). Pasal ini masih tetap pada perubahan keempat UUD
1945. Peran DPD juga terkait dengan dengan Pemerintah Daerah, yakni Pasal 18
ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar 1945, bahwa: “Negara
6
PPKn-01/KD03/04/03
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah.“
Dari 34 provinsi di Indonesia terdapat perbedaan sumber daya alam dan
sumber daya manusia, dan sumber dana yang cukup signifikan bagi
terselenggaranya otonomi daerah yang relatif sama. Dalam kondisi demikan,
setiap anggota DPD harus mampu menyalurkan aspirasi, merepresentasikan
atau mewakili kepentingan masing-masing provinsi.
DPD juga menjalankan fungsi integrasi bangsa dengan mencoba merekatkan
dan meningkatkan derajat kebersatuan dari keragaman yang ada di nusantara
ini. Persoalan-persoalan lokal yang relevan dengan wilayah tugas DPD
disinkroniasikan dengan persoalan nasional. Dengan keberadaan anggota DPD
di parlemen pusat maka masyarakat daerah merasa diperhatikan dan melalui
para wakilnya di DPD membahasnya sebagai agenda nasional berbasis
kepentingan daerah.
2. Eksekutif
Lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan
melaksanakan pemerintahan negara. Kekuasaan tertinggi
pemerintahan di Indonesia dipegang oleh Presiden. Presiden
Indonesia saat ini adalah Ir. Joko Widodo. Ir. H. Joko Widodo
adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia yang mulai menjabat
sejak 20 Oktober 2014. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 21 Juni 1961, Joko
Widodo pertama kali terjun ke pemerintahan sebagai Wali Kota Surakarta (Solo)
pada 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012. Selepas itu, Joko Widodo menjabat sebagai
Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012 sebelum terpilih sebagai Presiden
Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Saat Pilpres tersebut
Joko Widodo terpilih bersama pasangannya, Jusuf Kalla.
Dalam Pilpres 2019, Joko Widodo kembali terpilih sebagai Presiden Republik
Indonesia untuk masa jabatannya yang kedua. Kali ini, Joko Widodo didampingi oleh
Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dan dilantik pada 20 Oktober 2019 untuk masa
jabatan 2019 hingga 2024 mendatang.
Pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas di masa kepemimpinannya
yang pertama. Pembangunan yang dilakukan secara merata hingga ke daerah
terluar Indonesia ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam
sektor ini dibandingkan negara-negara lain.
Program prioritas tersebut dibarengi dengan program berupa bantuan sosial
seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), hingga Program
7
PPKn-01/KD03/04/03
Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, sejak awal masa jabatannya, Joko Widodo juga
mengupayakan reformasi agraria dengan salah satunya melakukan percepatan
penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk mengurangi terjadinya sengketa lahan
oleh karena ketiadaan sertifikat.
Di masa jabatannya yang kedua, Joko Widodo mengalihkan fokus pemerintahan
pada pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia
untuk dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Adapun program
pembangunan infrastruktur masih terus dilanjutkan bersamaan dengan itu. Dalam
melaksanakan tugasnya. Presiden Indonesia dibantu oleh wakil presiden serta
menteri-menterinya, Kekuasaan Presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 hasil
amandemen adalah :
1) Membuat undang-undang bersama DPR (pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20)
2) Menetapkan peraturan pemeriontah (pasal 5 ayat (2))
3) Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara (pasal 10)
4) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
dengan persetujuan DPR (pasal 11)
5) Menyatakan keadaan bahaya (pasal 12)
6) Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan
pertimbangan DPR (pasal 13)
7) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (pasal
14 ayat (1))
8) Memberi amnesty dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
(pasal 14 ayat (2))
9) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (pasal 15)
10) Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan
dan nasehat kepada Presiden (pasal 16)
11) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (pasal 17)
12) Mengajukan RUU APBN (pasal 23)
3. Yudikatif
1) Mahkamah Agung
Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga tertinggi di kekuasaan yudikatif di
Indonesia. Mahkamah Agung melaksakanan kekuasaan kehakiman yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan serta menegakkan hukum dan
keadilan. Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung meliputi peradilan umum,
peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
8
PPKn-01/KD03/04/03
Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu puncak
kekuasaan kehakiman serta merupakan peradilan
negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis
di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya
membawahi empat lingkungan peradilan tetapi juga
manajemen di bidang administratif, sumber daya
manusia, finansial serta sarana dan prasarana.
Kebijakan satu atap memberikan tanggung jawab dan
tantangan bagi lembaga ini karena MA dituntut untuk menunjukkan
kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel.
Sebagai konsekuensi penyatuan atap, tanggung jawab MA tercantum dalam
Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang
No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
yang telah direvisi oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, serta diperbaiki
kembali melalui Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.
Justifikasi tersebut juga termuat dalam berbagai undang-undang, yaitu antara
lain melalui: Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 3
Tahun 2009 tentang MA, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 juncto Undang-
Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 9
Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama.
Terdapat tiga kewenangan utama MA. Pertama, mengadili perkara pada tingkat
kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan
di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA. Kedua, menguji
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Ketiga, mempunyai
kewenangan lainnya yang diamanatkan oleh undang-undang.
Selain itu, MA dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah
hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan, serta berwenang
memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili, dan
memeriksa permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, dan memberikan nasihat hukum kepada
Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.
9
PPKn-01/KD03/04/03
Tugas dan peran MA menjadi semakin menantang, ketika kian banyak
pengadilan khusus dibentuk di bawah suatu lingkungan peradilan, antara lain:
Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Anak, Pengadilan Hubungan
Industrial, Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Berbagai dinamika yang secara intensif berkembang harus dihadapi MA dengan
langkah persuasif, antisipatif, dan tindakan korektif. Misalnya, MA harus
melakukan langkah konkrit, berkaitan dengan adanya upaya dan kebijakan yang
lebih serius mengenai pemberantasan mafia hukum di peradilan melalui
pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum sejak 30 Desember
2009 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
MA memiliki Peran sebagai Lembaga Kekuasaan Kehakiman Tertinggi. Adapun
Kewenangannya adalah Mengadili perkara pada tingkat kasasi, Menguji
peraturan perundang-undangan di bawah UU dan Memberikan pertimbangan
terhadap permohonan grasi
2) Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga pengawal konstitusi yang
menjamin tidak ada ketentuan dalam suatu undang-undang yang bertentangan
UUD 1945. Lembaga ini juga berperan sebagai pengawal demokrasi yang
menjamin proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip konstitusi.
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 UUD 1945, Mahkamah
Konstitusi (MK) adalah salah satu lembaga kekuasaan
kehakiman selain Mahkamah Agung. MK lahir pada
perubahan ketiga UUD 1945 yang dilakukan pada kurun
waktu 1999-2002. Namun, MK baru melaksanakan
kewenangannya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada 13 Agustus 2003.
MK merupakan lembaga negara yang mendapat kewenangan langsung dari
Pasal 24C UUD 1945 (organ konstitusi). Kewenangan konstitusional MK
mencakup lima hal. Pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang. Kedua, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
undang-undang dasar. Ketiga, memutus pembubaran partai politik. Keempat,
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kelima, memberikan
putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan
atau wakil presiden menurut undang-undang dasar.
10
PPKn-01/KD03/04/03
Tugas dan peran MK menjadi semakin penting dan strategis ketika kewenangan
tambahan yang sifatnya non-permanen atau sementara diamanatkan kepada
Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala
daerah (pilkada). Di samping itu, berbagai dinamika yang muncul juga turut
memengaruhi keberadaan dan pelaksanaan kewenangan MK. Oleh karenanya,
dinamika tersebut semestinya dihadapi dengan cara elegan dan sesuai dengan
aturan.
Selain tugas dan peran tersebut, MK juga memiliki fungsi-fungsi yang
merupakan derivasi dari kewenangannya. Pertama, sebagai lembaga pengawal
konstitusi (the guardian of the constitution) yang berfungsi menjamin bahwa
tidak ada ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD
1945 sebagai hukum tertinggi.
Kedua, fungsi MK sebagai pengawal demokrasi (the guardian of democracy)
yang berfungsi menjamin bahwa penyelenggaraan proses demokrasi sesuai
dengan prinsip konstitusi dan konstitusionalisme. Ketiga, MK sebagai penafsir
akhir konstitusi (the final interpreter of the constitution) yang berfungsi
menjamin dan mengarahkan UUD 1945 sebagai konstitusi yang hidup yang
dapat memenuhi perubahan zaman, perkembangan hukum, dan perubahan
masyarakat.
Keempat, sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of
citizen constitutional right) yang menjamin terpenuhinya perlindungan hak
konstitusional terhadap warga negara. Kelima, sebagai pelindung ideologi
negara (the protector of state’s ideology) yang menjamin bahwa produk hukum
yang dibuat pembentuk undang-undang berkesesuaian dan tidak bertentangan
dengan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa.
3) Komisi Yudisial
Komisi Yudisial merupakan suatu lembaga yang memiliki sifat
mandiri yang memiliki wewenang dalam mengusulkan
pengangkatan hakim agung. Komisi Yudisial juga memiliki
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan
suatu martabat, kehormatan, keluhuran, dan juga perilaku
hakim.
Komisi Yudisial Republik Indonesia, sebelum terbentuknya Komisi Yudisial,
pembentukan lembaga pengawas peradilan yaitu Majelis Pertimbangan
Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH). Melalui
11
PPKn-01/KD03/04/03
Amandemen Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 disepakati pembentukan
Komisi Yudisial. Ketentuan Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B UUD 1945.
Maksud dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial adalah
keprihatinan mendalam mengenai kondisi peradilan yang muram dan keadilan
di Indonesia yang tak kunjung tegak. Sesuai pasal 13 Undang-undang No 18
Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No22 Tahun 2004 Tentang Komisi
Yudisial, memiliki wewenang sebagai berikut:
a) Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah
Agung kepad DPR untuk mendapatkan persetujuan.
b) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim.
c) Menetapkan Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
d) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH.
ROLE PLAY
Ayo bermain peran sebagai Lembaga negara yang terlibat dalam proses pemberhentian
Presiden (impeachment). Tentunya kalian harus memperhatikan tugas dan wewenang
Lembaga tersebut. Isi yang akan kalian lakukan jika kalian sebagai:
1. Mahkamah Konstitusi:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2. DPR:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
12
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search