2

Sulawesi Barat 27/01 Penelitian di Polda Sulawesi Barat
2020

Bidang Gasopsnal dan tim peneliti
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Polri melakukan penelitian Tingkat
Kepercayaan Masyarakat Terhadap
Kinerja Polri di wilayah Polda Sulawesi
Barat, 27 Januari lalu.
Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap kinerja Polri di
wilayah Polda Sulbar. Pada penelitian
ini tim Puslitbang berfokus pada lima
fungsi kepolisian, antara lain Fungsi
Sabhara, Reskrim, Intelkam, Binmas
dan Lantas.
Dalam penelitian ada 5 indikator
pengungkit layanan yang dilihat
yaitu, Bukti langsung (Tangibles),
Keandalan (Reliability), Daya
Tanggap (Responsiveness), Jaminan
(Assurance) dan Kesesuaian
(Conformance).

Jawa Tengah 27/01 Penelitian di Polresta Semarang
2020

Bid Gasbin Pusat Penelitian dan
Pengembangan Polri melaksanakan penelitian
tentang implementasi penanganan dan
pembinaan SDM Polri yang terlibat masalah
guna meningkatkan produktivitas kinerja
dalam rangka mewujudkan SDM Polri yang
unggul di Polresta Semarang, 27 Januari lalu.
Penelitian ini dilaksanakan untuk
mendapatkan perbaikan tatakelola fungsi
penanganan dan pembinaan melalui revisi
Perkap agar lebih efektif serta mendesain
model implementasi kebijakan penanganan
dan pembinaan personel guna meningkatkan
produktivitas kinerja dalam rangka
mewujudkan SDM Polri yang unggul.

Volume 1/ T a h u n 1 2 0 2 0 51

Pernak-pernik Puslitbang

52 M a j a l a h T e k n o l o g i P o l r i

PT Pindad dan
Puslitbang Polri
Sepakati Kerja Sama
di Bidang Penelitian

P T Pindad (Persero) menjalin kerjasama dengan
Puslitbang Polri di bidang Penelitian, pengkajian
dan pengembangan serta pemanfaatan
produk dan sumber daya. Penandatanganan
perjanjian kerja sama dilakukan oleh Direktur Utama PT
Pindad (Persero), Abraham Mose dan Kapuslitbang Polri
(sekarang Wakapolda kalteng) Brigadir Jendral Polisi
Indro Wiyono di Audotorium PT Pindad, bandung, 14
September 2019 lalu.

Kerjasama ini untuk peningkatan kualitas pertahanan
dan keamanan Indonesia.
Direktur Utama PT Pindad (Persero) Abraham Mose
mengatakan, Pindad selalu berinovasi dengan
melakukan riset dan meningkatkan kualitas produk.
Abraham Mose percaya bahwa Pindad memiliki sumber
daya baik dari sisi kemampuan manusia dan teknologi
yang dimiliki, sehingga mampu menghasilkan berbagai
produk berkualitas.

Baru-baru ini, Pindad merilis Excava 50, Excavator mini
yang mampu memenuhi kebutuhan pada bidang sempit
yang belum bisa dilalui Excava 200. Untuk kendaraan
tempur, Pindad berhasil mengembangkan Harimau,
Medium Tank produk anak bangsa yang sudah siap
dipesan oleh berbagai kesatuan militer Indonesia.
Selain itu, Pindad sebagai produsen senjata telah
mengembangkan senapan SS2 V4 HB yang telah
mengharumkan Indonesia pada berbagai kompetisi
menembak internasional.

Dengan target menghasilkan minimal 1 produk hasil
inovasi terbaru setiap tahunnya, kerja sama yang terjalin
dengan Polri akan mendukung Pindad dalam penelitian
dan pengembangan teknologi serta mendukung industri
pertahanan nasional.

Sementara itu, Kapuslitbang Polri (sekarang Wakapolda
Kalteng), Brigjen Pol Indro Wiyono mengaku bangga bisa
bekerjasama dengan Pindad.

“Kami bangga dapat bekerja sama dengan PT Pindad
(Persero), sebagai industri pertahanan dalam negeri
yang mampu menghasilkan produk-produk inovasi baik
produk militer maupun non militer. Saya percaya kerja
sama ini akan sangat menguntungkan Polri dan dapat
mengoptimalkan produk-produk buatan dalam negeri”
Ujar kapuslitbang Polri tahun 2019, ini.

Volume 1/ T a h u n 1 2 0 2 0 53

Dinamika Riset

Rakornas 2020
Integrasi Riset
dan Inovasi Indonesia

54 M a j a l a h T e k n o l o g i P o l r i

• Presiden Jokowi bersama Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)/
Ketua Umum PDIP Mengawati Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun 2020
Sukarnopurti, Puan Maharani di Graha Widia Bhakti, Kawasan Pusat Penelitian Ilmu
Ketua DPR RI dan sama Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek), Serpong, Kota
Menteri Riset dan Teknologi Tangerang Selatan.
(Menristek)/Kepala Badan
Riset dan Inovasi Nasional Pada acara bertema Integrasi Riset dan Inovasi
(BRIN), Bambang P.S Indonesia tersebut dihadiri oleh Presiden ke-5 RI
Brodjonegoro pada acara Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR RI Puan Maharani,
Rajornas 2020. Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md,
• Dok Kemenristek. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara
B RIN perlu mendeteksi dan mengidentifikasi Pratikno, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
topik-topik riset yang strategis dan inovatif, Nadiem Anwar Makarim.
sesuai dengan kebutuhan bangsa. Birokrat-
birokrat harus turun mengidentifikasi Selain itu hadir pula Menteri Perindustrian Agus
masalah-masalah yang ada dari hulu sampai hilir, dan Gumiwang Kartasasmita, Menteri Kesehatan Terawan
menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang ada lewat riset Agus Putranto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/
dan inovasi. Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil,
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif,
resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I
Gusti Ayu Bintang Darmawati, dan Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, serta Gubernur
Banten Wahidin Halim dan Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Polri, Brigjen Pol Drs. Indro Wiyono, M.Si.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan BRIN
sebagai konsolidator kegiatan riset dan inovasi perlu
fokus dalam pengembangan prioritas riset yang
strategis, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan
menjawab permasalahan bangsa serta memanfaatkan
peluang global bagi kemajuan negara Indonesia.

“BRIN perlu mendeteksi dan mengidentifikasi topik-
topik riset yang strategis dan inovatif, sesuai dengan
kebutuhan bangsa. Birokrat-birokrat harus turun
mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dari hulu
sampai hilir. Dan juga menyelesaikan kesulitan-kesulitan
yang ada lewat riset dan inovasi. BRIN harus menjadi
badan intelijen inovasi bangsa,” ujar Presiden Jokowi.

Riset Memberikan Nilai Tambah
Secara khusus Jokowi juga menyampaikan tiga
arahan untuk BRIN. Pertama, BRIN harus segera
mengonsolidasikan agenda riset strategis nasional di
berbagai bidang. Jokowi berharap riset-riset tersebut
dapat memberikan nilai tambah bagi negara dan bagi
perekonomian masyarakat.

Kedua, Presiden meminta BRIN untuk melakukan
konsolidasi anggaran. Menurutnya, anggaran riset
Indonesia tersebar di berbagai lembaga riset dan
penelitian yang jika digabungkan nilainya mencapai
Rp27,1 triliun. Menurut Jokowi, dana riset tersebut jika
dikonsolidasikan dengan baik dapat menghasilkan
penemuan, bukan tidak mungkin akan melompat 2

Volume 1/ T a h u n 1 2 0 2 0 55

Dinamika Riset

hingga 4 kali lipat. Ia tidak ingin jika riset-riset yang Isu strategis ketiga adalah soal rendahnya kapasitas
dilakukan hanya menghasilkan laporan yang akan adopsi Iptek dan cipta inovasi di Indonesia. Menteri
ditaruh di lemari. Bambang menjelaskan Indonesia saat masih berada
di peringkat ke 85 dari 129 negara dengan score Global
“Ini angka yang besar sekali. Meskipun masih jauh Innovation Index 29,72 dari skala 0 sampai 100 pada
dari yang kita inginkan. Tapi ini dulu diselesaikan, tahun 2019. Ia mengungkapkan hal ini disebabkan
dikonsolidasikan sehingga menghasilkan hilirisasi riset oleh masih rendahnya belanja litbang terhadap PDB,
yang baik,” imbuhnya. rendahnya jumlah paten, serta rendahnya publikasi sains
dan teknik di tingkat global. “Selain itu, infrasturuktur
Ketiga, Presiden meminta BRIN untuk mengonsolidasikan Litbang masih terbatas, jumah SDM di bidang Iptek
aktor dan jejaring yang harus terlibat dalam proyek hanya sekitar 14,08 persen, di antaranya yang
inovasi strategis nasional. Selain mengonsolidasikan 329
unit riset milik kementerian dan lembaga, Presiden ingin
agar BRIN mengajak semua pihak untuk bekerja sama,
termasuk meningkatkan peran swasta dalam riset-riset
unggulan.

“Kita bisa berikan insentif pada swasta yaitu lewat super
deduction tax. Apalagi yang saya lihat, terakhir kemarin
di Korea Selatan, tren di negara-negara maju perisetnya
hampir sebagian besar bekerja di perusahaan swasta. Ini
yang saya lihat,” tandasnya.

Sebelum menyampaikan sambutan, Presiden terlebih
dahulu meninjau pameran yang menyajikan produk-
produk inovasi karya anak bangsa. Dalam pameran
tersebut dihadirkan antara lain, teknologi pengolahan
pangan fungsional, metabolite stem cell, drone black
eagle atau elang hitam, katalis merah putih, dan lain-
lain.

Empat Isu Strategis
Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang P.S
Brodjonegoro memaparkan 4 isu strategis dihadapan
Jokowi dan pejabat yang hadir. “Ada beberapa isu
strategis pengembangn Iptek dan inovasi yang kita
hadapi saat ini. Pertama, pemanfaatan Iptek sebagai
penghela pertumbuhan ekonomi yang bekelanjutan,”
jelas Menteri Bambang.

Bambang menjelaskan pemerintah telah membuat
target pertumbuhan ekonomi pada range 5,4 hingga
6 persen per tahun. Oleh karena itu, kementeriannya
harus memastikan bahwa hasil-hasil riset terhadap
segala pengembangan memberi kontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi.

Kedua, peningkatan efektivitas pemanfaatan dana
Iptek dan inovasi. Menteri Bambang mengungkapkan
pendanaan bank pemerintah di Indonesia masih
di kisaran 0,25 persen dari PDB. Lalu 84 persen di
antaranya berasal dari anggaran pemerintah, dan hanya
8 persen yang berasal dari industri. “Namun anggaran
pemerintah ini tersebar pada berbagai unit Litbang,
kementerian dan lembaga. Sehingga memungkinkan
terjadinya duplikasi dan in-efesiensi,” imbuhnya.

56 M a j a l a h T e k n o l o g i P o l r i

berkualifikasi doktor atau S3,” jelasnya. • Foto 1, (kiri) Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Polri, Brigjen Pol Drs. Indro Wiyono,
Isu keempat adalah soal ekosistem inovasi yang belum M.Si. turut hadir dalam rakornas 2020, Integrasi
sepenuhnya tercipta. Kondisi demikian membuat Reset dan Inovasi Indonesia. Dok Pulibang Polri
proses hilirisasi dan komersialisasi hasil Litbang masih
terhambat. Ia menungkapkan kolaborasi triple helix • Foto 2. Pesawat N219 Amphibi inovasi yang
antara pemerintah, dunia penelitian dan dunia usaha, dikembangkan Lembaga Penerbangan dan
belum didukung atas lembaga Litbang dan perguruan Antariksa Nasional (LAPAN). Dok Kemenristek
tinggi yang memadai sebagai sumber inovasi teknologi.
• Foto 3 Drone PUNA/PTTA MALE Kombatan
Kelima, dalam konteks transformasi ekonomi, inovasi yang kembangkan Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT). Dok Kemenristek

kemenristek/BRIN akan fokus Litbang dan hilirisasi
yang menghasilkan teknologi tepat guna, subtitusi
impor, sekaligus peningkatan Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN), peningkatan nilai tambah,
dan penguasaan teknologi baru. Menteri Bambang
mengatakan Kemenristek/BRIN akan mendorong
implementasi program riset nasional dan memastikan
setiap aktor riset dan inovasi memahami apa yang harus
menjadi fokus dan apa yang harus dikerjakan.

“Dengan hal ini, kita ingin memastikan bahwa riset
dan inovasi akan memberikan kontribusi nyata dalam
agenda percepatan pertumbuhan ekonomi, penyelesaian
permasalahan bangsa, agenda pembangunan yang
berkelanjutan, dan agenda kemandirian iptek nasionl,”
katanya.

Dalam acara ini turut ditampilkan beberapa hasil inovasi
dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Dari
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dengan inovasi
Pengembangan Radioisotop dan Radiofarmaka untuk
Kanker dan Prototipe PLTN Skala Industri. Kemudian
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT),
dengan inovasi Implan Tulang, Teknologi Perkeretaapian
(Kereta Cepat), Drone PUNA/PTTA MALE Kombatan,
Garam Terintegrasi, Sistem Big Data Nasional dan Kapal
Harbour Tugboat.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN),
mengenai Pesawat N219 Amphibi, Satelit Konstelasi
Komunikasi Orbit Rendah dan Roket Dua Tingkat.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengenai
Teknologi Pengolah Makanan. Pusat Penelitian Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK), tentang Produk
Tenant Pilihan Binaan Technology Business Incubation
Center (TBIC), termasuk sumur resapan Green Well.

Sedangkan Direktorat Inovasi Industri Kemenristek/BRIN,
inovasi mengenai Benih Unggul IPB, Sel Punca, Metabolit,
dan Rekayasa Jaringan UI, Katalis Merah Putih ITB dan
Baterai Lithium UNS. Direktorat Perusahaan Pemula
Berbasis Teknologi, tentang Produk Tenant Pilihan
Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT), termasuk
kapal pelat datar.

Volume 1/ T a h u n 1 2 0 2 0 57

Dinamika Riset

Mewujudkan Polri
Profesional dan
Modern

A da tiga tahab dalam Grand Strategi Polri 2005-
2025. Yaitu, bagaimana polri membangun
kepercayaan (Trust building), membangun
kemitraan (Partner ship/networking) dan
menampilkan keunggulan (Strive for Excellence).

Era globalisasi menuntut keprofesionalan Polri dalam
menjalankan tugasnya. Polri telah menyusun rencana
jangka panjang (20 tahun) yang tertuang dalam Grand
Strategi 2005-2025. Grand Strategi Polri ini merupakan
subsistem dari rencana jangka panjang nasional 2005-
2025, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-
Undang nomor 17 tahun 2007, tentang tentang RPJPN.
Berdasarkan Grand Strategi Polri ini, visi yang ingin
diwujudkan Polri adalah sebagai pelayan masyarakat
yang dipercaya profesional dan modern (Promoter).

Setiap 5 (lima) tahun sekali, visi ini disesuikan dengan
kondisi tantangan yang dihadapi. Namun yang utama
secara garis besar adalah “bagaimana mewujudkan
produktifitas, profesionalisme dan kinerja polisi yang
dilandaskan pada jiwa pelayanan”. Hal ini sejalan dengan
fungsi pemerintahan negara di bidang keamanan dan
ketertiban dalam negeri demi mendukung terwujudnya
Pembangunan Nasional di tanah air.

Ada tiga tahaban yang ditempuh Polri dalam Grand
Strategi Polri 2005-2025 selama 20 tahun ke depan.
Yaitu, bagaimana polri membangun kepercayaan
(Trust building), membangun kemitraan (Partner ship/
networking) dan menampilkan keunggulan (Strive
for Excellence). Dari ke tiga tahapan tersebut bukan
merupakan suatu sequence linier tetapi merupakan
pembobotan prioritas program kegiatan reformasi
birokrasi Polri. Termasuk implementasinya pada

58 M a j a l a h T e k n o l o g i P o l r i

pembangunan bidang material, fasilitas dan jasa.

Berbicara aspek penyelenggaraan dan pengembangan
bidang perlengkapan dan material Polri, sejatinya
berkenaan dengan implementasi/penerapan standar
kualitas (quality), atau mutu di bidang perlengkapan
dan material Polri. Diantaranya perlengkapan umum
perorangan khususnya di bidang Kapor pakaian seragam
dinas harian Polri.

Selain itu juga berbicara tentang alat peralatan
teknologinya atau bidang sarana prasarananya. Seperti
alat khusus, alat material khusus (almatsus), Alpakam
dan fasilitas dan konstruksi bangunan serta material
perbekalan umum standar Polri. Khususnya Kapor
pakaian seragam dinas harian Polri, berikut kelengkapan
atributnya yang diperuntukkan untuk polisi berseragam.

Pemenuhan kebutuhan Kapor pakaian dinas seragam
harian Polri tersebut diperuntukan untuk melengkapi
kebutuhan perlengkapan perorangan anggota Polri. Baik
diperuntukan pada fungsi operasional, fungsi pembinaan
dan fungsi staff. Artinya hakekat keberadaan standar
kualitas mutu pakaian seragam dinas harian (PDH) untuk
fungsi Polisi berseragam, menjadi bagian penting dan
signifikan dalam rangka mewujudkan sosok polisi dari
segi tampilan ikon, jati diri, identitas, profile, soliditas
dan performance simbol “Esprit Decorp”. Institusi dan
personel Polri dalam pelaksanaan tugas di tengah
masyarakat, selalu melengkapi, melekat dan menyatu
(koheren) untuk melindungi diri personel Polri dari
berbagai resiko tugas yang terjadi di lapangan.

Terlebih lagi secara nyata aspek resiko tugas bagi
personil Polri dalam bertugas ini dapat saja berupa
resiko perorangan dan satuan. Sehingga untuk menekan
besarnya resiko itu, salah satunya dengan pendekatan
shoft power, melalui wujud penampilan Kapor pakaian
dinas seragam polisi untuk fungsi polisi berseragam dan
tidak berseragam. Secara universal tugas pokok, peran
dan fungsi Polisi adalah sama, yaitu sebagai penegak
hukum (law enforcemen), pemelihara ketertiban
(maintenance order) dan mewujudkan ketentraman
(peace keeping).

Peace keeping artinya pemeliharaan keamanan dan
ketertiban umum atau ketentraman masyarakat.
Hal ini merupakan amanat dari UU Nomor 2 tahun
2002 Tentang Kepolisian. Kepolisian adalah sebagai
pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat dan
penegak hukum, terutama di era globalisasi saat ini. D/
imana Polri senantiasa dihadapkan dengan perubahan
kondisi tantangan tugas yang dinamis, yang selalu
syarat dengan implikasi perkembangan pesat ilmu
pengetahuan, inovasi dan teknologi di bidang informasi,
komunikasi dan transportasi.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugasnya Polri selalu

Volume 1/ T a h u n 1 2 0 2 0 59

Dinamika Riset

dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan atau tampilan dalam mendukung mobilisasi operasional.
lingkungan strategis melalui upaya perbaikan, Baik dilihat dari aspek kesehatan, keamanan dan
pembenahan, evaluasi, revitalisasi dan penyempurnaan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas pokok Polri
untuk melakukan penyesuaian perubahan lingkungan sehari-hari di tengah masyarakat.
melalui perubahan tampilan/performancenya sebagai
sosok yang cool dan humanis. Hal ini penting dalam Terkait dengan hal tersebut, maka perlu kiranya
rangka wujud modernitas fungsi pemerintahan yang dilakukan survey pasar tentang indeks biaya harga
baik, profesional dan modern serta akomodatif terhadap bahan baku baju seragam Polri. Dimana setiap saat
perubahan jaman dari waktu ke waktu, tidak terkecuali selalu berubah termasuk besaran indeks biaya ongkos
institusi Polri. jahit pakaian seragam dinas (PDH) anggota Polri.
Faktanya masing-masing daerah provinsi dan kabupaten
Dalam konteks ini, maka performance tampilan icon, dan kota cukup bervariasi indeks harganya di 34 Polda.
profil institusi, identitas jati diri, soliditas dan Es’prit de Maka penting untuk melakukan update harga pasar yang
corps anggota Polri perlu terus dievaluasi ditingkatkan sangat berguna untuk memudahkan perumusan dan
dan direvitalisasi dari waktu ke waktu salah satunya penyesuaian kenaikan indeks harga bahan baku. Begitu
aspek pemenuhan standar kualitas mutu pakaian juga ongkos jahit di pasaran yang setiap saat selalu
sebagai perlengkapan perorangan anggota Polri berubah.
(seragam dinas harian PDH) yang berkualitas. Kondisi
hal ini penting untuk segera diwujudkan secara nyata, Terpenuhinya aspek kebutuhan standardisasi dan
bertahap, berlanjut dan konsisten, agar Polri semakin kualitas dibidang pakaian seragam dinas harian
lebih baik dari aspek produktifitas, profesionalisme
dan kinerjanya dalam rangka memberikan pengabdian
dibidang pelayanan prima Kepolisian kepada
masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan
keberhasilan, keberlangsungan dan keberlanjutan
tugas pokok visi misi program kegiatan dan tujuan Polri
tersebut diatas. Tentu saja harus didukung dengan
penggelaran aspek sumber daya Polri (Resource) baik
dibidang sarana pra sarana tugas dan material alat
peralatan teknologi kepolisian. Selain itu infrastruktur
faskon khususnya aspek perbekalan umum atau
perlengkapan perorangan (Kapor). Khusus seragam
harian Polri harus berstandar, layak pakai, nyaman,
modern dan humanis. Serta bersahabat ketika
berinteraksi sosial dan melakukan praktek pemolisian di
tengah masyarakat.

Standardisasi dan kualitas perbekalan umum di bidang
Kapor terutama pakaian seragam dinas harian Polri
(PDH) dalam pengadaannya harus memenuhi kebutuhan
standar kualitas bahan pakaian seragam dinas harian.
Hal tersebut sesuai dengan analisis kebutuhan dan
peruntukkannya. Sesuai kualitas (mutu) dan spektek/
STBU yang meliputi standar warna paten Polri, komposisi
bahan baku, sistem pewarnaan bahan, komposisi bahan,
ukuran benang, rajutan dan kerapian jahitan bahan.

Secara filosofi standar kualitas bahan pakaian
seragam dinas harian ini amat penting. Terutama untuk
mewujudkan secara nyata dan konsisten pengendalian
fungsi logistik Polri sebagai salah satu strategi dalam
aspek pemenuhan kebutuhan dibidang perbekalan
umum. Terutama yang menyangkut bidang Kapor terkait
seragam pakaian dinas harian (PDH) bagi anggota Polri
untuk fungsi polisi berseragam dan tidak berseragam.
Sehingga diharapkan dapat mendukung performance

60 M a j a l a h T e k n o l o g i P o l r i

(PDH) bagi anggota Polri tersebut, sangat dibutuhkan kualitas mutu akan kebutuhan bekal umum Kapor
keseragaman mobilisasi operasional juga ketegasan perorangan tersebut terkait dengan pengadaan/
simbol untuk memberikan kepastian. Aspek ini pembelian pakaian seragam dinas harian (PDH) bagi
meliputi aspek kesehatan, fisik, psikis, keamanan dan anggota Polri baik untuk kebutuhan fungsi Polisi
kenyamanan dalam pelaksanaan tugas Polri, baik yang berseragam dan tidak berseragam, faktanya sampai saat
dibutuhkan oleh fungsi operasional, pembinaan, dan non ini belum terwujud secara nyata. Bila dilihat dari variabel
operasional (staf). kualitas cenderung kualitasnya tidak sama dan tidak
seragam warnanya padahal nomor warna paten pakaian
Penerapan manajemen sistem pengasawan pengadaan seragam warna Polri, meskipun sudah ada warna paten
dan distribusi dibidang Kapor pakaian dinas seragam Polri yakni coklat.
harian (PDH) secara umum sudah dilaksanakan melalui
pelaksanaan, pengadaan pembelian, dalam bentuk Dari kesemua gambaran fenomena tersebut di atas,
belanja modal. Dimana belanja modal ini menggunakan sangat mungkin terjadi disebabkan proses pengadaan
alokasi indeks anggaran pemerintah dalam DIPA tahunan Kapor pakaian dinas seragam tersebut masih parsial
Polri. Baik itu melalui APBN maupun APBN-P per tahun tersebar di masing-masing satker Logistik Polri, pembina
sesuai dengan pagu alokasi indeks anggaran Polri fungsi dan satwil Polda. Artinya belum terintegrasi
yang di usulkan oleh Srena Polri secara umum kepada secara terpusat di tingkat Mabes sehingga berdampak
pemerintah. pada ketidakseragaman pada jenis warna dan kualitas
bahan baku pakaian. Akibat semua itu terdapat
Namun dalam tataran empiris aspek pemenuhan perbedaan warna pakaian walaupun sesama jenis

Volume 1/ T a h u n 1 2 0 2 0 61

Dinamika Riset

warna coklat yang mungkin bahan bakunya sama, yang pada indeks harga pasar di lapangan. Sementara dari
membedakan adalah sistem proses pewarnaan pada aspek perencanaan kebutuhan anggaran pembelian
pabrik tekstil. dan pengadaan barang bekal umum khususnya Kapor
untuk pakaian seragam dinas harian (PDH) bagi anggota
Demikian pula dengan kondisi standar warna paten Polri dalam proses pengadaanya tentu saja tidak boleh
celana dinas seragam polisi. Ada yang coklat tua, coklat melebihi norma indeks yang sudah out of date.
agak hitam dan lain-lain. Kondisi ini cenderung berbeda
apabila membandingkan antara Kepolisian dengan Di sisi lain, dampak dari indeks harga yang relatif
Tentara Nasional Indonesia baik TNI AU, AL, maupun TNI rendah sudah pasti akan bermuara pada aspek
AD. Dimana sejatinya telah memiliki standar baku warna rendahnya kualitas mutu produk barang. Sehingga
paten dan sistem pengadaanya tidak didesentralisasi hal ini menjadikan dilema bagi Polri untuk bagaimana
penuh seperti di yang ada di institusi kepolisian. memprioritaskan solusi pemecahannya secara sinergis,
terintegrasi, komprehensif, holistik dan konsisten. Dalam
Aspek dampak positif dari sistem pengadaan Kapor konteks revisi sistem kebijakan dan politik anggaran
pakaian dinas seragam harian Polisi (PDH) yang Polri guna mewujudkan paradigma yang sama antara
didesentralisasikan di tingkat satwil/polda. Pada fungsi perencanaan Srena Polri dan pengadaan oleh
awalnya bertujuan untuk mempercepat pelayanan fungsi Logistik Polri. Kesemua hal ini dilakukan pada
dan distribusi barang Kapor kepada anggota Polisi.
Sedangkan dampak negatif sistem desentralisasi
pengadaan Kapor pakaian seragam dinas PDH tersebut,
yakni kurang memperhatikan aspek kualitas baik dari
segi warna, komposisi bahan baku, rajutan, ukuran
benang dan varibel biaya jahit. Adapun dampak positif
sistem pengadaan sentralisasi yaitu jaminan kualitas
(quality) keseragaman bahan baku, baik dari segi
warna, komposisi bahan, rajutan, dan ukuran benang.
Sedangkan dampak negatifnya sistem setralisasi itu
menjadikan Birokrasi lebih panjang dan distribusi barang
kurang cepat.

Atas fenomena permasalahan tersebut, akhirnya
melatar belakangi pentingnya penelitian dan evaluasi
terkait dengan standardisasi kualitas Perbekalan
umum Polri, khususnya Kapor pakaian dinas harian
Polisi (PDH). Fenomena ini menjadi masalah utama di
bidang perbekalan umum Polri, karena masih belum
berkualitasnya mutu produk Kapor pakaian seragam
dinas harian (PDH) bagi anggota Polri yang setiap tahun
diterima anggota Polri. Namun selalu menjadi sumber
keluhan para anggota polisi, sebab kualitas produk Kapor
pakaian seragam dinas harian (PDH) untuk anggota
Polri dinilai belum mencerminkan standar kualitas mutu
sebagaimana yang diharapkan.

Oleh karena itu, perlu penelitian evaluasi terhadap
efektivitas sistem perencanaan, kebutuhan, pengadaan
dan pembelian serta distribusi tentang standar
kualitas mutu barang bekal umum Polri. Khususnya
Kapor pakaian dinas seragam harian dinas (PDH) bagi
anggota Polri yang harus selalu disesuaikan dengan
kondisi indeks harga bahan baku baju seragam Polri dan
ongkos jahit di pasaran yang selalu berubah dan ikut
mempengaruhi standar kualitas mutu.

Disatu sisi, norma indeks selalu berkolerasi signifikan
terhadap kualitas barang terkait kebutuhan standar
kualitas bahan baku perbekalan umum dibidang Kapor
pakaian seragam dinas harian Polri sangat berpengaruh

62 M a j a l a h T e k n o l o g i P o l r i

hakekatnya dalam rangka terwujudnya mekanisme Di lain sisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
sinergitas terhadap sistem pengelolaan sumber daya Negara Republik Indonesia, mengamanatkan agar
Polri (resources) yang lebih optimal, efektif dan efisien pelaksanaan tugas pokok, tugas-tugas dan kewenangan
sebagaimana yang diharapkan. yang diberikan kepada Polri agar dilakukan dengan
professional. Selain itu haus modern dan akuntabel
Berlandaskan pada hal tersebut diatas, semakin selaras dengan reformasi birokrasi Polri di bidang
menunjukan dan menggambarkan secara tegas tata kelola kelembagaan dan anggaran. Hal ini harus
bahwa sesungguhnya masih ada aspek kebijakan yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi
implementasinya masih keliru dan atau kurang tepat. Kepolisian.
Terutama dalam konteks Up to date database harga
bahan baku dan ongkos jahit. Sebagai sumber rujukan Visi-misi Polri, serta pencapaiannya diwujudkan melalui
bersama di bidang perumusan dan implementasi sistem tahapan Renstra Polri selama 5 (lima) tahun. Restra
perencanaan kebutuhan dan anggaran Polri dibidang ini diarahkan pada terwujudnya postur Polri yang
pembelian dan pengadaan. Khususnya perbekalan berwibawa, bermartabat, berperadaban, berintegritas,
umum dari aspek kebutuhan real standardisasi dan bermoral, patuh hukum, profesional dan modern.
kualitas produk Kapor pakaian seragam dinas harian Sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat
(PDH) bagi anggota Polri. yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas serta
menegakkan hukum.

Hal ini sangat sejalan dengan paradigma pembangunan
NKRI dari yang berbasis sumber daya masyarakat
berpengetahuan (Knowledge Based Study). Implikasi
dalam pelaksanaan tugas Polri adalah adanya
keharusan dan/atau kewajiban pentingnya pemanfaatan
perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi

Volume 1/ T a h u n 1 2 0 2 0 63

Dinamika Riset

khususnya kemajuan pesat dibidang komunikasi,
informasi dan transportasi serta ilmu kepolisian.
Dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
mengamanatkan dilakukannya pengkajian, penelitian
dan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.
Gunanya untuk menunjang pembinaan profesi
Kepolisian, salah satunya terwujud dalam pengelolaan
sumber daya (resources) Polri dibidang material
perbekalan umum Polri. Khususnya Kapor pakaian
seragam dinas harian Polri yang harus berstandar
kualitas mutu guna menunjang tugas pokok Polri
ditengah masyarakat secara berhasil dan berdaya guna.
Demikian halnya dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002. UU ini berisi tentang Polri, bahwa
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian
nasional yang merupakan satu kesatuan dalam
melaksanakan tugas pokok, fungsi, peran, visi-misi dan
tujuan Polri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Artinya menegaskan bahwa unsur kesatuan dan
persatuan personil Polri menjadi faktor penting untuk
mendukung kesatuan dimaksud. Dalam pelaksanaan
tugas yang implementasinya diwujudkan melalui
keseragaman pakaian Polri dan atribut lain yang
menunjukkan identitas Polri sebagai satu unsur yang
solid dan utuh.
Dari hal ini sangatlah penting menjadi fokus perhatian

64 M a j a l a h T e k n o l o g i P o l r i

bersama oleh fungsi perencana anggaran (Srena) disimpulkan bahwa para personil Polri harus selalu
dan fungsi pengadaan (Logistik Polri). Harus serius siap melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari kendati
diwujudkan secara bertahap, terencana dan konsisten faktanya personil Polri tersebut masih saja di hadapkan
terutama dalam rangka merumuskan penyesuaian pada tantangan tugas yang berat. Artinya personel Polri
indeks harga, agar tidak terus menerus tertinggal tersebut masih saja dibebani secara finansial terkait
dari sisi indeks harga bahan karena selama ini sudah dengan belum idealnya distribusi biaya jahit yang cukup
dilaksanakan sesuai ketentuan aturan dan persyaratan mahal setiap satu stel pakaian seragam tersebut. Juga
sistem pengadaan meskipun dirasakan selama ini masih dirasakan kurang dengan kondisi ongkos jahit di
pelaksanaan masih belum optimal, efektif dan efisien pasaran yang sudah mencapai Rp.300-400ribu/stel.
untuk mendukung produktifitas, profesionalisme dan Adapun alokasi indeks yang diterima hanya berkisar
kinerja organisasi. 150ribu/stel untuk seluruh zona wilayah tanah air.

Kesemua hal ini penting diwujudkan terutama dalam Disatu sisi, kualitas bahan baku baju seragam yang
rangka memberikan aspek jaminan perlindungan distribusikan saat ini pada anggota Polri bila dilihat dari
personel Polri dari resiko tugas terkait dengan aspek segi mutu dan kualitasnya masih dibawah standar ideal.
kesehatan, keamanan, kenyamanan dan mobilisasi Bila dibandingan dengan norma indeks harga bahan
operasional kegiatan tugas Polri sehari-hari. Hal ini pakaian yang ada pada satuan TNI. Di sisi lain akibat
kemungkinan terjadi karena masih belum idealnya lemahnya aspek manajemen control mutu melalui uji
penyesuaian perumusan nilai indeks harga bahan kelayakan produk yang dilaksanakan melalui kegiatan
baku baju seragam Polri, berikut ongkos jahit yang PDU. Pada tahap awal pengadaan dan pelakasanaan
direncanakan dengan fakta indeks harga yang ada uji terima pada tahap proses pelaksanaan dan pasca
dilapangan bahwa harga selalu berubah setiap saat. pengadaan secara de facto diakui sering terabaikan. Dan
hal ini berlangsung terus yang salah satu akibat tidak
Implikasi dari sistem perencanaan, pembelian, taat asasnya pelaksanaan ketentuan aturan yang sudah
pengadaan dan distribusi bekal umum khususnya Kapor ada selama ini.
pakaian dinas harian (PDH) bagi anggota Polri. Dapat
Sementara dalam dimensi lain hal ini sangat mungkin
terjadi karena masih lemahnya koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi aspek perencanaan, pengadaan dan
uji kelayakan mutu yang masih belum dilaksanakan
secara optimal oleh satker Puslitbang Polri dan satker
terkait yang terlibat dalam pengadaan sehingga dampak
semakin menjauhkan implementasi kontrol Polri atas
jaminan kualitas mutu produk perbekalan umum
dibidang Kapor pakaian seragam dinas harian Polri
masih menjadi dilematis, apakah benar-benar sudah
sesuai spektek yang dipersyaratkan oleh user sehingga
layak digunakan untuk standar pakaian seragam dinas
harian anggota Polri.

Sementara dalam dimensi lain hakikat pakaian dinas
seragam PDH Polri sejatinya merupakan wujud dan
simbol ikon identitas jati diri, soliditas kebanggaan
budaya dan profil Polri yang selalu dituntut performance
yang prima peradaban beretika dan modern, lebih rapih
tampil beda necis dan keren dalam rangka memberikan
pelayanan prima Kepolisian kepada masyarakat.

Dalam rangka mengeliminir fenomena keluhan-keluhan
tersebut terkait dengan aspek kebutuhan kualitas mutu
Kapor pakaian dinas seragam harian (PDH) bagi anggota
Polri yang cocok, aman nyaman dan dapat mendukung
mobilisasi operasional anggota dalam melaksanakan
tugas di lapangan, maka sangat dibutuhkan aspek
standardisasi kualitas mutu baik dari segi bahan baku,
model jahitan ukuran dan standar baku warna paten
Polri sehingga dapat memenuhi aspek kelayakan
penggunaanya dilapangan secara berhasil dan berdaya

Volume 1/ T a h u n 1 2 0 2 0 65

Dinamika Riset

guna. khususnya kapor atau pakaian dinas polisi tersebar di
berbagai fungsi satker dan Polda. Kapor adalah pakaian
Kondisi ini tentu saja harus terus dievaluasi, diperbaiki bekal siap pakai polisi, bagian dari perbekalan umum,
dan disempurnakan dari waktu ke waktu. Sehingga dan termasuk kategori Almatsus material kepolisian
mampu mendukung terwujudnya aspek pengelolaan yang memberikan karakteristik khusus bagi tampilan
sumber daya organisasi Polri yang lebih tepat guna, (performance), jati diri, dan icon Polri. Dalam perspektif
tepat sasaran, tepat fungsi. Begitu juga bermanfaat ini pendekatan sistem perencanaan, pengadaan, dan
dibidang perencanaan kebutuhan perbekalan umum distribusi kapor tidak mungkin efisien-efektif dan
khususnya Kapor perorangan pakaian dinas harian (PDH) kualitasnya sama atau seragam, apabila perencanaan
bagi anggota Polri guna mewujudkan postur Polri yang dan pengadaannya terdesentralisasi di fungsi satker dan
Promoter beretika dan berperadaban. tingkat Polda walaupun “spek” ditentukan oleh Aslog
Polri.
Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, satker Puslitbang
khususnya Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan Mutu/ Bidang Perbekalan umum perlengkapan perorangan
Bid Rikwastu Pusitbang Polri melaksanakan penelitian pakaian dinas harian (PDH) polisi adalah bagian
dan evaluasi terhadap aspek standarisasi dan kualitas dari perbekalan umum yang merupakan kategori
terkait perencanaan kebutuhan Polri dibidang pembelian dari almatsus material kepolisian yang memberikan
pengadaan perbekalan umum khususnya Kapor
perorangan pakaian dinas seragam harian (PDH) bagi
anggota Polri. Penelitian ini dalam rangka mewujudkan
fungsi TQM dan produk barang guna meningkatkan daya
guna mobilisasi operasional kemampuan kehandalan
keamanan kenyamanan pakaian seragam dinas harian
(PDH) bagi anggota Polri.

Permasalahan
Personil Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
merupakan aparatur yang berperan terdepan dalam
menjalankan fungsi Kamtibmas dalam negeri di tanah
air. Polri memiliki tugas pokok yaitu memelihara
keamanan dan ketertiban, melindungi, mengayomi, dan
melayani masyarakat serta menegakan hukum.

Ada 2 (dua) wujud tampilan jatidiri Polri di tengah
masyarakat. Polisi berseragam, yaitu Samapta, Brimob,
Polairud, Pam Obvit, Binmas, Satwa dan Lalu Lintas, staf
pembinaan Polri. Sedangkan Polisi tidak berseragam,
yaitu Intelkam dan Reserse. Kedua fungsi polisi tersebut
mempunyai bentuk dan resiko tugas tersendiri sekalipun
hampir sama terkait aspek keamanan dan keselamatan
dari resiko saat bertugas di lapangan, sehingga
diperlukan standar kualitas PDH agar mampu melindungi
kondisi fisik, menjaga penampilan, dan daya tahan tubuh
personil sehari-hari.

Secara umum pokok permasalahan yang berkaitan
dengan kualitas pakaian dinas harian (PDH) Polisi
berseragam dan tidak berseragaman pada dasarnya
adalah persoalan standar bahan baku pakaian dinas,
yakni warna, komposisi, rajutan, ukuran benang, dan
biaya jahitan. Sebab dalam tataran empiris kondisi
PDH Polisi masih belum berseragam, baik baju, celana,
ataupun yang lain. Warna standar baju coklat polisi
cenderung berbeda-beda demikian pula warna celana
polisi.

Permasalahan ini muncul karena sistem perencanaan,
pengadaan, dan pendistribusian perbekalan umum

66 M a j a l a h T e k n o l o g i P o l r i

karakterisik khusus bagi tampilan (performance) dan
jati diri anggota kepolisian, dan pakaian seragam
Polri sebagai soft power dalam rangka memberikan
pelayanan prima kepolisian kepada masyarakat.

Oleh karena itu faktor-faktor sebagaimana tersebut
perlu diperhatikan karena merupakan masalah yang
berhubungan dengan performa tampilan personel
dan institusi Polri. Permasalahan itu dapat ditekan
manakala pendekatan yang digunakan direform agar
lebih responsive dengan realitas dan terwujud standar
baku (mutu) kualitas PDH, pendekatan yang lebih
responsive dan efisien-efektif ialah “integreted system”
atau sinergitas dalam bidang perencanaan, pengadaan
dan distribusi perbekalan umum kapor. Artinya, sistem
perencanaan, pengadaan, dan distribusi menjadi tupoksi
utama fungsi satker slog Polri.

Namun, kini masih terdapat perbedaan sudut pandang
dan sumber rujukan data yang berbeda oleh Srena
Polri dan Slog Polri, yang pada akhirnya menimbulkan
masalah yang berulang-ulang dan dilematis karena
kedua fungsi Polri tersebut punya argumentasi masing-
masing yang rasional. Padahal wujud sinergitas sangat
penting untuk dipahami dan diwujudkan bersama
secara benar oleh kedua fungsi tersebut pihak karena
kualitas PDH berkorelasi signifikan dengan norma indeks
harga, yang selama belum di Up to date dengan selalu
mempertimbangkan harga pasar.

Sementara dalam fakta empiris fungsi logistic Polri
sudah sering mengusulkan perlunya penyesuaian pada
indeks harga karena sering jadi temuan oleh fungsi
pengawasan Polri akan tetapi tetap saja berlangsung
menjadi temuan yang berulang dimana fungsi
perencanaan menganggarkan peruntukan kebutuhan
pengadaan sudah sesuai dengan kemampuan anggaran
pemerintah sehingga fungsi logistic harus melaksanakan
saja sesuai dengan sistem anggaran yang sudah di
tetapkan.

Permasalahan di atas pada hakekatnya muncul karena
adanya perbedaan paradigma yang belum sama antara
fungsi perencana kebutuhan dengan fungsi pengadaan
(logistik). Berangkat dari berbagai permasalahan diatas
maka persoalan standar kualitas PDH memerlukan
pendekatan ilmiah dengan pendekatan penelitian
standardisasi dan evaluasi kualitas pakaian dinas polisi.

Oleh karena itu permasalahan standar kualitas bahan
baku, warna baju, warna celana dan lain-lain pakaian
siap pakai polisi sudah saatnya distandardisasi dan
dievaluasi. Permasalahan perwujudan standar kualitas
mutu bidang material berupa perbekalan umum/
kapor, alat peralatan kepolisian sebagai sarana utama
pendukung tugas sangat diperlukan keberadaan dan
kegunaannya.

Volume 1/ T a h u n 1 2 0 2 0 67

Dinamika Riset

68 M a j a l a h T e k n o l o g i P o l r i

Tahun 2020,
Polri Yakin
Tingkatkan
Kepercayaan
Masyarakat

K epercayaan masyarakat terhadap kinerjap
Polri menjadi salah satu instrument penting
dalam mengukur kualitas layanan kepolisian.
Personel Polri yang professional dan kepuasan
masyarakat dalam memberikan pelayanan kepolisian
merupakan pondasi kepercayaan masyarakat terhadap
kinerja Polri.

Personel Polri yang professional diindikasikan dengan
kompetensi dan perilaku etik yang diharapkan,
diinginkan dan dibutuhkan masyarakat. Hal ini sejalan
dengan program prioritas Kapolri yang pertama yaitu
mewujudkan SDM yang unggul dalam hal ini adalah
sosok Polri yang professional, berwibawa dan dicintai
masyarakat.
Karena itu diharapkan Polri memiliki perilaku persuasif,
partisipasif, inklusif, proaktif dan memiliki kompetensi.
Dalam rilis akhir tahun yang digelar pada 28 Desember
2019, Polri memaparkan sejumlah hasil survei.
Berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI)
Denny JA, tingkat kepercayaan masyarakat pada Polri
tahun 2019 berada di angka 72,1 persen.
Angka ini tidak berbeda jauh dengan hasil survey
dari Litbang Kompas yang menyebutkan, 67,3 persen
responden menyimpulkan Polri sudah bekerja
profesional. Polri mendapat angka 58,7 di bidang
penilaian kinerja. Adapun tingkat kepuasan Polri
berdasarkan Survei Litbang Kompas tahun 2019
sebanyak 70,8 persen.
Penelitian serupa juga dilakukan oleh Alvara Research
bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Polri berada di
peringkat 3 teratas dengan nilai 78,1% setelah TNI (91%)
dan KPK (80%).
Terkait hasil survey tentang tingkat kepuasan dan citra

Volume 1/ T a h u n 1 2 0 2 0 69

Dinamika Riset

positif dari tahun sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham masih pada lima fungsi yakni, Intel, Lalu Lintas, Reskrim,
Azis tak banyak berujar. Ia menyatakan dirinya akan Sabhara dan Binmas.
mencoba memperbaiki kinerja institusinya. Kelima fungsi ini diiringi dengan lima indikator yakni,
“Saya atas nama pimpinan Polri mengapresiasi apapun Bukti Langsung (tangibles), keandalan (reliability), daya
hasilnya, mudah-mudahan, justru sampaikan yang gak tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan
bagus supaya kita berusaha untuk lebih bagus terus,” kesesuaian (conformance).
ujar Idham. Selain itu, tahun ini juga Polri akan meranking 34
Penelitian tentang tingkat kepercayaan masyarakat Polda dan 170 Polres sampel. Masing-masing Polda
terhadap kinerja Polri secara berkesinambungan juga menentukan lima Polres sampel yang akan dijadikan
dilaporkan oleh Puslitbang Polri, dalam kurun waktu sasaran penelitian.
lima tahun yakni, sejak 2015 sampai dengan tahun 2019 Dengan catatan bahwa Polres yang telah mendapat
menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat predikat WBK akan mendapat tambahan poin sebesar
terhadap kinerja Polri. 20%. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
Berdasarkan laporan hasil penelitian, tingkat melakukan penyebaran kuesioner dengan menggunakan
kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri pada Tablet dan wawancara/focus group discussion dengan
tahun 2015 s.d. tahun 2019 sebesar: 65,92%; 68,99%; para pejabat Polres atau Polresta.
80,31%, 82,32%; dan menurun di tahun 2019 sebesar Menyikapi hal tersebut di atas, pada tahun 2020
77,40%. Puslitbang Polri sebagai pengemban fungsi Litbang dan
garda utama di bidang riset dan kajian perlu melakukan
Lima Fungsi penelitian secara multiyears terkait dengan ”Tingkat
Pada tahun 2020 kembali Puslitbang Polri akan Kepercayaan Masyarakat terhadap Kinerja Polri”, dengan
melaksanakan penelitian tentang Tingkat Kepercayaan harapan akan dapat dijadikan dasar bagi Pimpinan Polri
Masyarakat terhadap Kinerja Polri, dengan sasaran dalam mengambil kebijakan.

70 M a j a l a h T e k n o l o g i P o l r i

Volume 1/ T a h u n 1 2 0 2 0 71

72 M a j a l a h T e k n o l o g i P o l r i

Volume 1/ T a h u n 1 2 0 2 0 73

74 M a j a l a h T e k n o l o g i P o l r i

Volume 1/ T a h u n 1 2 0 2 0 75

Inovasi B MKG tengah menyiapkan lompatan inovasi yang
Teknologi sejalan dengan tahapan Revolusi Industri 5.0
Pelayanan (Inovasi 5.0). Inovasi tersebut akan diperkuat
BMKG dengan mengintegrasikan “human sensor”
berbasis “crowd technology” ke technical sensors yang
76 M a j a l a h T e k n o l o g i P o l r i telah terbangun dalam Inovasi 4.0.

BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
terus melakukan terobosan dan inovasi teknologi serta
layanan untuk mendukung berbagai sektor. Terutama
dalam rangka menjaga keselamatan masyarakat dan
keberhasilan  pembangunan nasional.

Letak geografis Indonesia berada di zona pertemuan 

sabuk gunung api mediterania dan cincin api Pasifik serta realitas kekinian planet bumi memacu BMKG
dipicu oleh pergerakan lempeng-lempeng tektonik yang menyajikan berbagai informasi di bidang meteorologi,
saat ini makin meningkat aktivitasnya. Mitigasi  risiko klimatologi, dan geofisika yang cepat, tepat, akurat, dan
terhadap keselamatan manusia di wilayah ini sangat berkelanjutan dengan format digital yang  didukung “big
perlu ditingkatkan. Penting pula disadari, sebagai negara data analytic” dan “artificial intelligent system”.
kepulauan, Indonesia juga tidak luput dari dampak 
perubahan iklim global, yang berisiko mengacam  Sedikitnya ada 12 sektor yang membutuhkan data dan
ketahanan pangan, air, energi dan  kesehatan. informasi tersebut, yakni transportasi, pembangunan
infrastruktur, pertanian dan kehutanan, kelautan
Lompatan Inovasi Teknologi dan Lompatan  Kapasitas dan perikanan, tata ruang,  kesehatan, pariwisata,
Sumber Daya Manusia di BMKG, mutlak dan mendesak pertahanan keamanan, sumber daya air, sumber daya
dilakukan  agar mampu nenjawab, mengantisipasi dan energi dan pertambangan, industri, dan penanggulangan
mengatasi berbagai tantangan tersebut. bencana.

Dwikorita Karnawati Kepala BMKG mengatakan, Big Data Analytic
Keberadaan Undang-Undang nomor 31 tahun 2009
tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kata dia,
menguatkan posisi dan peran BMKG sebagai lembagan
Non-Kementerian, dengan otoritas dan wewenang
untuk memberikan pelayanan informasi Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika yang dibutuhkan di berbagai
sektor di atas.

“Jika kita menengok 72 tahun yang lalu, lanjut Dewikorita,
tepat pada 21 Juli Jawatan Meteorologi dan Geofisika
diambil alih oleh Pemerintah Belanda dan namanya
diganti menjadi Meteorologisch en Geofisiche Dienst.
Sementara itu, ujarnya, tetap ada juga Jawatan
Meteorologi dan Geofisika yang dipertahankan oleh
Pemerintah Republik Indonesia. Bertahannya Jawatan
Meteorologi dan Geofisika di Pemerintahan RI inilah
yang dijadikan tonggak sejarah hari kelahiran BMKG,”
paparnya.

Dwikorita menjelaskan “Big Data Analytic” diperlukan
untuk memproses secara “real time”, super cepat dan

Volume 1/ T a h u n 1 2 0 2 0 77

otomatis seluruh data observasi dari 179 stasiun BMKG tsunami, BMKG mampu menganalisa dan memverifikasi
dan 42 radar cuaca di seluruh wilayah Indonesia. data gempa bumi dan potensi tsunami dalam waktu
kurang dari 5 menit. Seluruh informasi tersebut
Data tersebut kemudian dipadukan dengan data satelit didiseminasikan dan diamplifikasi melalui kanal-kanal
ataupun data global, untuk menghasilkan prakiraan komunikasi yang tersedia dalam hitungan detik.
cuaca dengan akurasi mencapai 85 % hingga 100%.
Dari 179 stasiun tersebut, 123 diantaranya adalah Saat ini, BMKG sendiri dipercaya sebagai Tsunami Service
stasiun meteorologi, terdiri dari stasiun Meteorologi Provider untuk memberikan informasi peringatan dini
Penerbangan di 100 bandara, 9 stasiun Meteorologi tsunami untuk 28 negara di Kawasan Samudera Hindia.
Sipnotik, dan 14 stasiun Meteorologi Maritim, serta 27 Tidak berhenti disitu, saat ini BMKG tengah menyiapkan
Stasiun Klimatologi, dan 31 Stasiun Geofisika. lompatan inovasi berikutnya yang sejalan dengan
tahapan Revolusi Industri 5.0 (Inovasi 5.0). Inovasi
Layanan BMKG tersebut akan diperkuat dengan mengintegrasikan
Dwikorita memaparkan berbagai layanan yang telah “human sensor” berbasis “crowd technology” ke technical
dihasilkan BMKG, diantaranya untuk program nasional sensors yang telah terbangun dalam Inovasi 4.0.
konektivitas melalui moda transportasi udara, laut, dan
darat. Pada tahun 2018 lalu, telah dihasilkan layanan Kearifan dan budaya lokal yang masih relevan dengan
informasi meteorologi untuk penerbangan sebanyak perkembangan saat ini, tetap perlu diintegrasikan dalam
1.822.080 produk,  berupa informasi cuaca penerbangan, setiap langkah inovasi. Inovasi 5.0 yg disiapkan saat
dan 1.460 diantaranya merupakan informasi cuaca ini juga akan dilengkapi dengan hasil kajian beberapa
signifikan bagi penerbangan di 298 bandara. anomali kegempaan seperti yang terjadi di Lombok, Palu
dan Selat Sunda. Untuk mengakselerasi proses inovasi
Layanan informasi meteorologi maritim untuk menjamin dan lompatan teknoligi paling tidak untuk 20 tahun
keselamatan pelayaran sebanyak 15.080 produk. lebih maju, serta lompatan kapasitas SDM, kerja sama
Layanan tersebut meliputi, layanan untuk 111 pelabuhan dengan beberapa lembaga dan pakar unggulan dunia
komersial, 1.129 pelabuhan non-komersial, 914 sedang  digalakkan pula. Dengan layanan Inovasi 5.0
pelabuhan terminal khusus, dan 250 pelabuhan industri ini,  diharapkan keselamatan jiwa dan lingkungan dapat
galangan kapal. lebih terjamin, dan kesejahteraan masyarakat seluruh
Indonesia dapat lebih terbangun secara merata.
“Informasi cuaca yang dihasilkan tidak hanya bersifat
umum untuk kota-kota di Indonesia, namun juga lebih
detail hingga skala kabupaten dan kecamatan dengan
resolusi 3 km2. Bahkan, untuk event khusus seperti saat
Asian Games 2018 dan Mudik Lebaran dapat dihasilkan
prakiraan dengan resolusi tingkat “venue”. Tahun 2018
lalu, informasi yang dihasilkan ada sebanyak 1.453
produk layanan,” tuturnya. 

Dalam bidang iklim, informasi cuaca yang berisi analisa
dan prediksi curah hujan digunakan oleh Kementerian
Pertanian untuk menyusun Kalender Tanam yang
memberikan informasi kapan mulai tanam tanaman
pangan, varietas (jenis) apa yang sesuai dengan kondisi
iklim. Informasi detil tersebut merupakan upaya BMKG
dalam memperkuat kapasitas sektor pertanian demi
mewujudkan ketahanan pangan nasional.

“Informasi iklim dasarian, bulanan, tahunan, dan
musiman yang dikeluarkan BMKG telah menjangkau
3500 kecamatan di 34 provinsi. Sementara untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
petani dalam memanfaatkan informasi iklim guna
mengantisipasi dampak fenomena iklim ekstrem, BMKG
bekerjasama dengan Dinas Pertanian menggelar Sekolah
Lapang Iklim (SLI),” tambahnya.

Tsunami Service Provider
Sementara itu, terkait layanan informasi gempabumi dan

78 M a j a l a h T e k n o l o g i P o l r i

Volume 1/ T a h u n 1 2 0 2 0 79

80 M a j a l a h T e k n o l o g i P o l r i