e-Book Panduan Aplikasi e-Pandu

Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tenggara

PANDUAN
E-PANDU

Aplikasi Pelayanan Terpadu
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Link Domain Aplikasi:
http://epandu.pt-sultra.go.id/

Link E-Book: e-Pandu
https://bit.ly/ebook-epandu-ptsultra

SCAN FOR e-PANDU SCAN FOR E-BOOK

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

Link E-Book: Link Domain Aplikasi:
https://bit.ly/ebook-epandu-ptsultra http://epandu.pt-sultra.go.id/

DAFTAR BAGIAN

01 VISI MISI
02 8MANHILKAAIMUATAHMAAGUNG
03 KATA PENGANTAR
04 SSEUKLAILWASESPIETNEGNAGDGIALARNA TINGGI

SK STEKRTKIMAITPOEK-PJAANDU

05 SJSUKKKJPNUEIMKSNBEIE-SPRALANKDUUAN

06 MODUL E-PANDU
P(PEENNGGGAUDNIALATNERNDEAGFETRAI)R

07 (PMKEOENDJGAUGKLUSENA-APAANTNE) DRUDAFTAR
08 P(MKEOENDPGUOGLLUIESN-IAPAANTNE)DRUDAFTAR
09 (PMBEONNDNGU)GLUEN-APATNEDRUDAFTAR
10 MP(REOUNDTGUAGLNU)EN-APATNEDRUDAFTAR
11 (PIEZNINGGBUESNUAKA)N E-PANDU











KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Shalom
Om Swasti Astu
Namo Budaya
Salam Kebajikan

Syukur alhamdulillah atas segala limpahan rahmat Allah SWT, atas izin-Nya dapat diselesaikan
Aplikasi Pelayanan Terpadu (e-Pandu) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berikut
panduannya tepat waktu.

Sesuai dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung R.I., untuk
membangun peradilan yang modern berbasis Teknologi Informasi (TI), kami Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tenggara dan Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tenggara selalu berinovasi untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan biaya
murah ke masyarakat maupun stakeholder (pemangku kepentingan).

Dalam membangun sinergitas para Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Provinsi Sulawesi
Tenggara. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membuat Aplikasi Pelayanan Terpadu (e-
Pandu) sebagai bentuk nyata dalam meningkatkan pelayanan berbasis Teknologi Informasi (TI)
yang dapat dinikmatimoleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan masyarakat pada umumnya.

Kehadiran PANDUAN E-PANDU in sebagai sarana pelengkap agar para pengguna Aplikasi
Pelayanan Terpadu (e-Pandu) dapat dengan mudah memahami dan menggunakannya.

Sebagai ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara,
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara,
Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dan Kepala Badan Narkotika
Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah mengapresiasi kehadiran Aplikasi Pelayanan
Terpadu (e-Pandu).

Sekian, terima kasih
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Shalom
Om Shanti Shanti Shanti Om
Namo Budaya
Salam Kebijakan

Kendari, 28 Oktober 2021
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara



T.T.D



Dr. H. A. S. PUDJOHARSOYO, S.H., M.Hum.

SEKILAS
PENGADILAN TINGGI
SULAWESI TENGGARA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1982 dan
diresmikan pada tanggal 21 Desember
1982 oleh Bapak Ali Said, S.H., beralamat
di Jalan Mayjend. D.I Panjaitan No. 165
Kendari, Ibukota Daerah Provinsi I
Sulawesi Tenggara, Bangunan berdiri
diatas Tanah seluas 1.440 M2. Status
tanah Hak Pakai dengan pemegang Hak
atas nama Pemerintah Republik
Indonesia Cq. Mahkamah Agung R.I.
yang di atasnya dibangun Gedung
Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tenggara terdiri dari 1 (satu) unit
bangunan dengan 2 (dua) lantai, luas
bangunan seluas 1.701 M2.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada Peradilan Umum dengan Tugas dan
Kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang
telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2004, dan yang kedua dengan Undang-undang RI Nomor 49
Tahun 2009, di mana dalam pasal 51 dinyatakan bahwa :
1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili Perkara Pidana dan Perkara Perdata di Tingkat Banding.
2. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan
mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Disamping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara juga dapat
memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum kepada Instansi Pemerintah di daerahnya apabila
diminta (pasal 52 ayat 1 UU RI No. 2 Tahun 1986), dikecualikan dalam hal yang tidak berhubungan dengan perkara yang
sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

PETA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

SEKILAS
PENGADILAN TINGGI
SULAWESI TENGGARA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu Lembaga Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI sekaligus juga
sebagai kawal depan Mahkamah Agung, di wilayah hukumnya membawahi 9 (sembilan) Pengadilan Negeri, yaitu

PENGADILAN NEGERI KENDARI PENGADILAN NEGERI ANDOOLO
Kelas : I A Kelas : II
Alamat : Jln. Mayjen Soetoyo No. 37, Alamat : Jl. Komplek Perkantoran, Kab.

Kota Kendari Konawe Selatan
Website : http://pn-kendari.go.id Website : http://pn-andoolo.go.id
Daerah Hukum / Wilayah Hukum : Daerah Hukum / Wilayah Hukum :

Kota Kendari Kabupaten Konawe Selatan

PENGADILAN NEGERI BAUBAU PENGADILAN NEGERI PASARWAJO
Kelas : I B Kelas : II
Alamat : Jl. Betoambari No. 57, Alamat : Jl. Balaikota, Kel. Kombeli, Kec.

Bau Bau Pasarwajo, Kab. Buton
Website : http://pn-bau-bau.go.id Website : http://pn-pasarwajo.go.id
Daerah Hukum / Wilayah Hukum : Daerah Hukum / Wilayah Hukum :

Kota Baubau Kabupaten Buton
Kabupaten Buton Selatan
PENGADILAN NEGERI KOLAKA Kabupaten Buton Tengah
Kelas : I B Kabupaten Bombana
Alamat : Jl. Pemuda No. 175 Kolaka,
PENGADILAN NEGERI LASUSUA
Kabupaten Kolaka Kelas : II
Website : http://pn-kolaka.go.id Alamat : Jl. Trans Sulawesi No.215,
Daerah Hukum / Wilayah Hukum :
Watuliu, Kab. Kolaka Utara
Kabupaten Kolaka Website : http://pn-lasusua.go.id
Kabupaten Kolaka Timur Daerah Hukum / Wilayah Hukum :

PENGADILAN NEGERI RAHA Kabupaten Kolaka Utara
Kelas : II
Alamat : Jl. M.H. Thamrin No.33, PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI
Website : http://pn-raha.go.id Kelas : II
Daerah Hukum / Wilayah Hukum : Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara, Mandati

Kabupaten Muna II, Kabupaten Wakatobi
Kabupaten Muna Barat Website : http://pn-wangiwangi.go.id
Kabupaten Buton Utara Daerah Hukum / Wilayah Hukum :

PENGADILAN NEGERI UNAAHA Kabupaten Wakatobi
Kelas : II
Alamat : Jl. Inolobunggadue II no. 821

Unaaha - Kabupaten Konawe
Website : http://pn-unaaha.go.id
Daerah Hukum / Wilayah Hukum :

Kabupaten Konawe
Kabupaten Konawe Utara
Kabupaten Konawe Kepulauan

e-Pandu

SK TIM POKJA E-PANDU
SK PEMBERLAKUAN E-PANDU
SK JUKNIS E-PANDU

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
Nomor : W23-U/^^ IZ| /HK.01/9/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM POKJA E-PANDU
PADA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

Menimbang : a. Bahwa salah satu proses pelayanan hukum yaitu penahanan Pengadilan
Mengingat Tinggi Sulawesi Tenggara yang dianggap belum beijalan secara efektif dan
efisien;

b. Bahwa untuk itu perlu diatur secara lebih rinci mengenai proses
penahanan untuk memberikan kepastian kepada semua pihak yang
terlibat dalam proses penahanan;

c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini
dipandang mampu dan kompeten untuk mewujudkan proses penahanan
yang efektif dan efisien.

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik
Indonesia;
—S. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas
dan fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Keija Lembaga
Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015.

Menetapkan MEMUTUSKAN:
Kesatu
Kedua : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TENTANG
PENUNJUKAN TIM POKJA E-PANDU PADA PENGADILAN TINGGI SULAWESI
TENGGARA

: Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
untuk menjadi anggota Tim Pokja E-Pandu pada Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tenggara.

; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K e n d a r i

LAMPIRAN SALINAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
Nomor : W23-U/ 32^/HK.01/9/2021
Tanggal : 22 September 2021

TIM POKJA E-PANDU
PADA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

NO. NAMA / NIP JABATAN JABATAN DALAM
TIM

1. Dr. H. A. S. PU D JO H A R S O Y O , S.H ., M .H u m . / K etu a Pem bin a /Pen aseh at
W akil K etua Penanggung Jawab
19600822 198512 1 001 H akim Tin ggi
K etu a
2. D r. P O N T A S E F E N D I, S.H ., M .H . / P a n ite ra S ekretaris
19600310 198512 1 001 Pan itera M u da Pidana
Pan itera M u da Perdata A n g go ta
3. AC H . FAU ZI, S.H ., M .H . / A n g g o ta
19601029 198803 1 001 Panitera Pengganti A n g g o ta
Pan itera Pen gganti A n g g o ta
4. A. H A IR , S.H . / Pan itera Pengganti A n g g o ta
19611110 199003 1 002 Plh. Pan m u d T ip ik or A n g g o ta
A n g go ta
5. I M A D E A R D A N A , S .H . / A n alis Perk ara Peradilan A n g g o ta
19661231 198603 1 022 A nalis K epegaw aian A n g g o ta
A h li Pertam a
6. A H M A D R IF A I S ALLA , S.H. / Pranata Kom puter
19700705 199303 1 006 A h li Pertam a

7. A B D U L K A D IR , S.H . /
19620101 198903 1 006

8. M U H A M M A D IQ B A L, S.H. /
19730507 199303 1 002

9. G ARIT1NG H E N D R A W IN A T A , S.H . /
19701215 200212 1 001

10. IS M A IL , S.H. /
19721231199303 1 010

11. A K B A R , S.H . /
19870613 201212 1 002

12. M O H . S U L A IM A N R IS K IR U L L A H , S .A .P. /
19920618 201903 1 006

13. R IN D H IT Y A A R F IA N A N D A , S.K om . /
19980526 202012 2 008

§

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : W23-U/5314 /HM.02.3/10/2021

TENTANG

PEMBERLAKUKAN APLIKASI PELAYANAN TERPADU (e-PANDU)
PADA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA DAN

PENGADILAN NEGERI SE-WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur,
dan terjangkau kepada masyarakat pencari keadilan dan s t a k e h o ld e r dalam hal
ini mitra keija peradilan, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara serta Pengadilan
Negeri yang berada di bawahnya telah melakukan penyeragaman layanan
elektronik;

b. bahwa untuk mengefektifkan pelayanan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan
Pengadilan Negeri se_wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
bekeijasana dengan Aparat Penegak Hukum lainnya telah dibuat suatu aplikasi
terpadu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalama huruf a dan b,
perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tentang
Pemberlakukan Aplikasi Pelayanan Terpadu (E-Pandu) Pada Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tenggara Dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
8. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang
Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan;
11. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang
Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara
Elektronik;
12. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang
Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat
Banding;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang
Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;
14. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor
01/WKMA-NY/1/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah
Agung RI;

15. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi
Informasi di Lingkungan Peradilan Umum;

16. Nota Kesepahaman (MoU) Nomor W23-U/2899/HM.01.1 /9/2021, 180/3978,
B.2021/P.3/GS/09/2021, MoU/03/ 2021, W25.18 HH.02.04 Tahun 2021,
MK/26/IX/KA/ HM.04.00/2021/BNNP tentang Sinergisme Antar Aparatur
Penegak Hukum dan Lembaga Terkait Dalam Pelayanan Hukum Berbasis
Teknologi Informasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERLAKUKAN APLIKASI PELAYANAN TERPADU (e-PANDU) PADA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA DAN PENGADILAN NEGERI
SE WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

Kesatu : Memberlakukan aplikasi Pelayanan Terpadu (e-PANDU) sebagai aplikasi
administrasi pengelolaan data dan informasi penahanan, penyitaan, penggeledahan,
izin besuk dan petikan putusan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021;

Kedua : Aplikas e-PANDU dapat diakses secara online melalui link
Ketiga http://epandu.pt-sultra.go.id

: Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang
telah memiliki aplikasi serupa dengan aplikasi Pelayanan Terpadu (e-PANDU) wajib
beralih menggunakan dan menerapakan aplikasi e-PANDU;

Keempat : Petunjuk Teknis penggunaan Aplikasi e-PANDU akan diatur lebih lanjut dalam
keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan maka akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

: Kendari

























e-Pandu

BUKU PANDUAN e-PANDU
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

DAFTAR ISI

01 REGISTRASI AKUN
LOGIN

02 HAEL-APMENANAHPAENNAGNAJPUNAN

07 HALAEM-PAENNPYEITNAGAANJUAN

12 HAEL-PAEMNAGNGPELEENDGAAHJAUNAN

16 HALAEM-IAZINNPBEENSGUAKJUAN

19 HEA-LPAEMTIAKNANPEPTUITKUASNAPNN

20 HAEL-APMEANNAHPAENNAGNAJPUTAN

21 HALAMAN PENGAJUAN

DAFTAR GAMBAR

01 GGAAMMBBAARR 21.. HHAALLAAMMAANN LAOWGAILN
02 GAMBAR 3.PHEANLAAHMAANNANDAFTAR PERMOHONAN PERPANJANGAN

GAMBAR 4. TOMBOL DETIL

03 GAMBAR 5. HALAMAN DATA PENAHANAN
04 GAMBAR 6. TOMBOL NOMOR REGISTER

GGAAMMBBAARR 78.. RTOEGMIBSOTLERCEPTEANKETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN

05 GAMBAR 9. TEMPLATE PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN
GAMBAR 10. PHEANLAAHMAANNAUNPLOAD PENETAPAN PERPANJANGAN

0 6 GGGAAAMMMBBBAAARRR 111312... UNHPAOLLTOAIFAMIDKAANDSODIKA(UPTEMAMEPBNEERRPIATNAJHAUNAGNA) NMPEELANLAUHIAWNAHNATSAPP
07 GGAAMMBBAARR 1145.. THOAMLABMOALNDEDTAIFLTAR PERMOHONAN PENGAJUAN SITA
08 GAMBAR 16. HALAMAN DATA PERMOHONAN PENYITAAN

GAMBAR 17. TOMBOL NOMOR REGISTER

09 GGAAMMBBAARR 1189.. RTOEGMIBSOTLERCEPTEANKETAPAN PENYITAAN
10 GAMBAR 20. TEMPLATE PENETAPAN PENYITAAN

GAMBAR 21. HALAMAN UPLOAD PENETAPAN PENYITAAN

11 GAMBAR 22. UPLOAD DOKUMEN
GGAAMMBBAARR 2234.. HNAOLTAIFMIKAANSDI A(PTEAMPBEERRMITOAHHOUNAANN) PMEENLYAILTUAIAWN HATSAPP

12 GAMBAR 25. HALAMAN DAFTAR PERMOHONAN PENGAJUAN
GAMBAR 26. PTEONMGBGOELLDEDETAIHLAN

1 3 GGAAMMBBAARR 2287.. THOAMLABMOALNNODMATOARPREERGMISOTHEORNAN PENGGELEDAHAN
14 GGAAMMBBAARR 3290.. TROEGMIBSOTLERCEPTEANKETAPAN PENGGELEDAHAN

GAMBAR 31. TEMPLATE PENETAPAN PENGGELEDAHAN

1 5 GGAAMMBBAARR 3332.. UHPALLOAAMDANDOUKPULMOAEDN PENETAPAN PENGGELEDAHAN
GAMBAR 34. HALAMAN DATA PERMOHONAN PENGGELEDAHAN

1 6 GGAAMMBBAARR 3365.. HNAOLTAIFMIKAANSDI A(PFETMARBEPREIRTMAHOUHAONN)AMNEIZLIANLUBIEWSUHKATSAPP
GAMBAR 37. TTAOHMABNOALNDETIL

17 GAMBAR 38. HALAMAN DATA PERMOHONAN IZIN BESUK
GGAAMMBBAARR 3409.. VTOAMLIBDOALSIVIAZLINIDBAESSI UIZKIN BESUK

1 8 GGAAMMBBAARR 4412.. SHIAMLPAAMNANDADTAATSAUPKESREMSOHONAN IZIN BESUK
GAMBAR 43. NOTIFIKASI (PEMBERITAHUAN) MELALUI WHATSAPP

1 9 GGAAMMBBAARR 4454.. IHNAPLUATMDAANTPAEPTEIKTAIKNAPNUPTUUTSUASNAN
20 GAMBAR 46. NOTIFIKASI (PEMBERITAHUAN) MELALUI WHATSAPP

GGAAMMBBAARR 4478.. HHAALLAAMMAANN IPNEPNUGTADJUAATAN PEE-PREPNAANHJAANNAGNAN PENAHANAN

2 1 GGAAMMBBAARR 4509.. PHEASLAANMANNOTPIRFOIKSAESSI EM-EPLEANLAUHIAWHHAANTSAPP
GAMBAR 51. HALAMAN DETIL PENGAJUAN

2 2 GGAAMMBBAARR 5532.. QHARLCAOMDAENPSAUDRAVDEOYKKUEMPEUNASPAENNELTAAYPAANNAN
GAMBAR 54. HALAMAN INFORMASI DOKUMEN

PENGGUNA TERDAFTAR (PENGADILAN NEGERI)

Buku Panduan e-PANDU Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

1. REGISTRASI AKUN

Pendaftaran Akun untuk Pengadilan Negeri dapat dilakukan dengan menghubungi
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan menginformasikan nomor WhatsApp yang
akan digunakan sebagai sarana mengirim notifikasi (pemberitahuan) terkait dengan
penggunaan layanan pada e-PANDU.
2. LOGIN

Login pada e-PANDU dapat dilakukan dengan menekan pada judul e-PANDU dipojok kiri
atas atau memilih mulai layanan pada menu layanan di halaman awal.

Gambar 1. Halaman Awal

Gambar 2. Halaman Login

1

PENGGUNA TERDAFTAR (PENGADILAN NEGERI)

Buku Panduan e-PANDU Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
2.1. E-PENAHANAN PN

a. HALAMAN PENGAJUAN
Untuk melihat data permohonan perpanjangan penahanan dari Penyidik atau
Penuntut Umum yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri.

Gambar 3. Halaman Daftar Permohonan Perpanjangan Penahanan
Petugas dapat melihat data perpanjangan penahanan, data tersangka, riwayat
penahanan dan dokumen, dengan memilih tombol “Detil” di sebelah kanan pada titik
tiga vertikal.

Gambar 4. Tombol Detil
Setelah memilih tombol “Detil”, akan muncul halaman data perpanjangan
penahanan, data tersangka, riwayat penahanan dan dokumen.

2

PENGGUNA TERDAFTAR (PENGADILAN NEGERI)

Buku Panduan e-PANDU Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Gambar 5. Halaman Data Penahanan
Apabila data dan dokumen yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi
syarat, maka petugas dapat memproses penetapan perpanjangan penahanan dengan
cara memilih tombol “Kembali” dan “Nomor Register”.

3

PENGGUNA TERDAFTAR (PENGADILAN NEGERI)

Buku Panduan e-PANDU Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Gambar 6. Tombol Nomor Register
Setelah memilih tombol “Nomor Register”, akan muncul sebuah popup

Gambar 7. Register Penetapan Perpanjangan Penahanan
Setelah petugas berhasil meregisterasi, selanjutnya mencetak dokumen penetapan
perpanjangan dengan memilih tombol “Cetak”.

Gambar 8. Tombol Cetak

4

PENGGUNA TERDAFTAR (PENGADILAN NEGERI)

Buku Panduan e-PANDU Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Gambar 9. Template Penetapan Perpanjangan Penahanan
Setelah penetapan perpanjangan penahanan dicetak dan ditandatangani, selanjutnya
petugas kembali kehalaman detil untuk meng-upload/mengunggah penetapan
perpanjangan penahanan dengan ekstensi “PDF”.

Gambar 10. Halaman Upload Penetapan Perpanjangan Penahanan
5

PENGGUNA TERDAFTAR (PENGADILAN NEGERI)

Buku Panduan e-PANDU Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Pada saat memilih tombol “Upload” yang berwarna biru, akan muncul popup dan
apabila dokumen berhasil disimpan akan kembali ke halaman data perpanjangan
penahanan dan sistem akan mengirimkan notifikasi (pemberitahuan) kepada
pemohon dan rutan melalui WhatsApp.

Gambar 11. Upload dokumen.

Gambar 12. Halaman Data Perpanjangan Penahanan.

Gambar 13. Notifikasi (Pemberitahuan) melalui WhatsApp.

6

PENGGUNA TERDAFTAR (PENGADILAN NEGERI)

Buku Panduan e-PANDU Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
2.2. E-PENYITAAN

a. HALAMAN PENGAJUAN
Untuk melihat data permohonan pengajuan penyitaan dari Penyidik yang ditujukan
kepada Pengadilan Negeri.

Gambar 14. Halaman Daftar Permohonan Pengajuan Sita
Petugas dapat melihat data penyitaan, data tersangka, dan dokumen penyitaan,
dengan memilih tombol “Detil”.

Gambar 15. Tombol Detil
Setelah memilih tombol “detil”, akan muncul halaman data penyitaan, data
tersangka, dan dokumen penyitaan.

7

PENGGUNA TERDAFTAR (PENGADILAN NEGERI)

Buku Panduan e-PANDU Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Gambar 16. Halaman Data Permohonan Penyitaan

Apabila data dan dokumen yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi
syarat, maka petugas dapat memproses penetapan penyitaan dengan cara memilih
tombol “Kembali” dan “Nomor Register”.

Gambar 17. Tombol Nomor Register

8

PENGGUNA TERDAFTAR (PENGADILAN NEGERI)

Buku Panduan e-PANDU Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Setelah memilih tombol “Nomor Register”, akan muncul sebuah popup

Gambar 18. Register Penetapan Penyitaan
Setelah petugas berhasil meregisterasi, selanjutnya mencetak dokumen penetapan
penyitaan dengan memilih tombol “Cetak”.

Gambar 19. Tombol Cetak

9

PENGGUNA TERDAFTAR (PENGADILAN NEGERI)

Buku Panduan e-PANDU Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Gambar 20. Template Penetapan Penyitaan

Setelah penetapan penyitaan dicetak dan ditandatangan, selanjutnya petugas kembali
ke halaman detil untuk meng-upload/mengunggah penetapan penyitaan dengan
ekstensi “PDF”.

Gambar 21. Halaman Upload Penetapan Penyitaan

10

PENGGUNA TERDAFTAR (PENGADILAN NEGERI)

Buku Panduan e-PANDU Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Pada saat memilih tombol “Upload” yang berwarna biru, akan muncul popup dan
apabila dokumen berhasil disimpan akan kembali ke halaman data permohonan
penyitaan dan sistem akan mengirimkan notifikasi (pemberitahuan) kepada pemohon
melalui WhatsApp.

Gambar 22. Upload dokumen.

Gambar 23. Halaman Data Permohonan Penyitaan.

Gambar 24. Notifikasi (Pemberitahuan) melalui WhatsApp.

11

PENGGUNA TERDAFTAR (PENGADILAN NEGERI)

Buku Panduan e-PANDU Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
2.3. E-PENGGELEDAHAN

a. HALAMAN PENGAJUAN
Untuk melihat data permohonan pengajuan penggeledahan dari Penyidik yang
ditujukan kepada Pengadilan Negeri.

Gambar 25. Halaman Daftar Permohonan Pengajuan Penggeledahan
Petugas dapat melihat data penggeledahan, data tersangka, dan dokumen
penggeledahan, dengan memilih tombol “Detil”.

Gambar 26. Tombol Detil
Setelah memilih tombol “Detil”, akan muncul halaman data penggeledahan, data
tersangka, dan dokumen penggeledahan.

12

PENGGUNA TERDAFTAR (PENGADILAN NEGERI)

Buku Panduan e-PANDU Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Gambar 27. Halaman Data Permohonan Penggeledahan

Apabila data dan dokumen yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi
syarat, maka petugas dapat memproses penetapan penggeledahan dengan cara
memilih tombol “Kembali” dan “Nomor Register”.

Gambar 28. Tombol Nomor Register

13

PENGGUNA TERDAFTAR (PENGADILAN NEGERI)

Buku Panduan e-PANDU Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Setelah memilih tombol “Nomor Register”, akan muncul sebuah popup

Gambar 29. Register Penetapan Penggeledahan
Setelah petugas berhasil meregistrasi, selanjutnya mencetak dokumen penetapan
penggeledahan dengan memilih tombol “Cetak”.

Gambar 30. Tombol Cetak

Gambar 31. Template Penetapan Penggeledahan

14

PENGGUNA TERDAFTAR (PENGADILAN NEGERI)

Buku Panduan e-PANDU Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Setelah penetapan penggeledahan dicetak dan ditandatangani, selanjutnya petugas
kembali ke halaman detil Data Permohonan Penggeledahan untuk meng-
upload/mengunggah penetapan penggeledahan dengan ekstensi “PDF”.

Gambar 32. Halaman Upload Penetapan Penggeledahan
Pada saat memilih tombol “Upload” yang berwarna biru, akan muncul popup dan
apabila dokumen berhasil disimpan akan kembali ke halaman data permohonan
penggeledahan dan sistem akan mengirimkan notifikasi (pemberitahuan) kepada
pemohon melalui WhatsApp.

Gambar 33. Upload dokumen.

Gambar 34. Halaman Data Permohonan Penggeledahan

15

PENGGUNA TERDAFTAR (PENGADILAN NEGERI)

Buku Panduan e-PANDU Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Gambar 35. Notifikasi (Pemberitahuan) melalui WhatsApp.
2.4. E-IZIN BESUK

a. HALAMAN PENGAJUAN
Untuk melihat data permohonan izin besuk dari pengguna layanan yang ditujukan
kepada Pengadilan Negeri.

Gambar 36. Halaman Daftar Permohonan Izin Besuk Tahanan.
Petugas dapat melihat data permohonan izin besuk tahanan, dengan memilih tombol
“Detil”.

Gambar 37. Tombol Detil

16

PENGGUNA TERDAFTAR (PENGADILAN NEGERI)

Buku Panduan e-PANDU Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Setelah memilih tombol “Detil”, akan muncul halaman data permohonan izin besuk.

Gambar 38. Halaman Data Permohonan Izin Besuk
Untuk mencetak permohonan izin besuk silahkan memilih tombol “Cetak
Permohonan Izin Besuk” dan apabila data dan dokumen yang diajukan oleh
pemohon telah sesuai, maka petugas dapat melakukan validasi izin besuk dengan
cara memilih tombol “Validasi Izin Besuk”.

Gambar 39. Tombol Validasi Izin Besuk
Setelah memilih tombol “Validasi Izin Besuk”, akan muncul sebuah popup
selanjutnya petugas meng-upload/mengunggah izin besuk dengan ekstensi “PDF”.

Gambar 40. Validasi Izin Besuk

17