MODUL Lembaga Keuangan Syariah

dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan
umatnya.
Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.
25/DSNMUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa, pinjaman dengan
menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan.
Jumhur ulama berpendapat bahwa rahn disyariatkan pada waktu tidak bepergian
maupun pada waktu bepergian.

B. Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah
1. Tujuan Pegadaian Syariah :
a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program
pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya
melalui penyaluran uang pembiayaan / pinjaman atas dasar hukum gadai.
b. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
c. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang
mudah.
d. Pemanfaatan gadai bebas bunga, pada gadai syariah memiliki efek jaring
pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi
dijerat pinjaman yang berbasis bunga.

2. Manfaat Pegadaian Syariah :
a. Bagi Nasabah
 Tersedianya dana dengan prosedur yang relative lebih sederhana dan dalam
waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan / kredit
perbankan.
 Penaksiran nilai barang bergerak secara professional.
 Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat
dipercaya.

b. Bagi Perusahaan
 Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh
peminjam dana.

46

 Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah
memperoleh jasa tertentu. Bank syariah yang mengeluarkan produk gadai
syariah bisa mendapat keuntungan dari pembebanan biaya admin dan biaya
sewaan tempat penyimpanan emas.

 Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak dibidang
pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang
memerlukan dana dengan prosedur yang relative sederhana.

C. Akad dan Rukun Pegadaian Syariah
1. Akad Pegadaian Syariah :
Ulama syafi’iyah mengemukakan pendapatnya bahwa penggadaian dapat sah jika
sudah memenuhi 3 syarat, yaitu sebagai berikut:
a. Harus berupa suatu barang, karena utang tidak dapat digadaikan.
b. Penetapan kepemilikan penggadaian atas suatu barang yang digadaikan tidak
terhalang, misalnya seperti mushaf.
c. Barang yang digadaikan dapat dijual jika sudah pada masa pelunasan utang
gadai.
Berdasarkan dari 3 syarat tersebut, maka bisa diambil suatu alternative dalam
mekanisme perjanjian gadai. Yaitu dengan memakai 3 akad perjanjian. Ke-3 akad
perjanjian tersebut adalah sebagai berikut.
a. Akad al-Qardul Hasan
Akad tersebut dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya
untuk kebutuhan konsumtif. Dengan begitu, nasabah akan memberikan
sejumlah biaya kepada pegadaian yang sudah menjaga atau merawat barang
gadaiannya tersebut.
b. Akad al-Mudharabah
Akad tersebut dilakukan untuk para nasabah yang menggadaikan jaminan-nya
untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal usaha).
Dengan begitu, rahin atau nasabah akan bagi hasil (berdasarkan pada
keuntungan yang diperoleh) kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan,
sampai modal yang dipinjam dapat dilunasi.
c. Akad Bai’ al-Muqayadah

47

Untuk sementara akad tersebut bisa dilakukan apabila rahin menginginkan
menggadaikan barangnya untuk memenuhi kebutuhan yang produktif. Artinya
dalam menggadaikan, nasabah tersebut menginginkan modal kerja berupa
pembelian barang. Sedangkan barang jaminan yang bisa digunakan sebagai
jaminan untuk akad ini adalah berbagai barang yang bisa dimanfaatkan atau
tidak bisa dimanfaatkan oleh rahin atau murtahin. Dengan begitu, murtahin
akan membelikan suatu barang yang sesuai dengan apa yang diinginkan rahin.
Atau rahin akan memberikan suatu mark-up kepada murtahin sesuai dengan apa
yang sudah disepakati ketika akad berlangsung hingga batas waktu yang sudah
ditentukan.
2. Rukun Pegadaian Syariah
Dalam menjalankan suatu pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun
gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain sebagai berikut.
a. Yang Menggadaikan (Ar-Rahin)
Adalah orang yang sudah dewasa, berakal, dapat dipercaya, dan mempunyai
barang yang akan digadaikan.
b. Yang Menerima Gadai (Al-Murtahin)
Adalah orang, bank, atau suatu lembaga tertentu yang mendapat kepercayaan
dari Ar-Rahin untuk memperoleh modal dengan menggunakan jaminan suatu
barang (gadai).
c. Barang yang digadaikan (Al-Marhun/rahn)
Adalah barang yang dipakai rahin untuk dipakai sebagai jaminan dalam
memperoleh utang.
d. Utang (Al-Marhun Bih)
Adalah sejumlah dana yang diberikan oleh murtahin kepada rahin atas dasar
besarnya tafsiran marhun.
e. Sighat, ijab, dan qabul
Adalah kesepakatan yang dilakukan antara rahin dan murtahin dalam
melakukan transaksi gadai.

D. Jasa dan Produk Pegadaian Syariah
1. Amanah
Amanah merupakan salah satu produk pegadaian syariah yang berupa pemberian
pinjaman kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan serta professional untuk
48

pembelian kendaraan bermotor. Pegadaian Amanah memberikan pinjaman mulai
dari Rp 5.000.000 hingga 450.000.000 dengan jangka waktu peminjaman 12-60
bulan.
2. Rahn
Produk Rahn dari Pegadaian Syariah merupakan pemberian pinjaman dengan
barang jaminan berupa emas perhiasaan, emas batangan, berlian, smartphone,
laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil atau barang bergerak
lainnya. Pinjaman (Marhun Bih) pada pembiayaan Rahn ini mulai dari 50 ribu
sampai dengan 1 Milyar keatas dengan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan dan
dapat diperpanjang hingga berkali-kali. Pelunasan pembiayaan Rahn dapat
dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan Mu’nah selama masa pinjaman.
3. Arrum BPKB
Arrum BPKB adalah salah satu produk berupa pembiayaan untuk pengembangan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan
Bermotor. Uang pinjaman pada Arrum BPKB mulai dari Rp. 3 juta – 400 juta
dengan pilihan jangka waktu pinjaman mulai dari 12, 18, 24 hingga 36 bulan. Pada
pembiayaan ini, Pegadaian hanya menyimpan BPKB dan kendaraan dapat
digunakan nasabah.
4. Arrum Emas
Arrum Emas merupakan produk Pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai
dengan jaminan perhiasan (emas dan berlian). Melalui pembiayaan ini, pinjaman
dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai syariah. Pinjaman mulai dari
Rp. 1 juta – Rp. 500 juta dengan jangka waktu 12, 18, 24, dan 36 bulan.
5. Arrum Haji
Arrum haji adalah produk berupa pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji
secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman. Nasabah hanya menyerahkan
logam mulia senilai 3.5 gram atau 5 gram logam mulia, langsung mendapat
pinjaman Rp25.000.000,- yang digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji di
kementrian Agama. Adapun Emas dan Dokumen haji aman tersimpan di
Pegadaian.
6. Rahn Hasan
Rahn Hasan merupakan fitur dari produk rahn dengan tarif mu’nah pemeliharaan
sebesar 0%, berjangka waktu (tenor) 60 (enam puluh) hari. Maksimal marhun bih
pada Rahn Hasan sebesar Rp. 500.000 dengan jangka waktu 60 hari.

49

7. Rahn Fleksi
Rahn Fleksi merupakan fitur dari produk rahn berupa pemberian pinjaman dengan
jaminan barang bergerak sesuai syariah, plafon pinjaman tinggi dan menggunakan
biaya titip harian. Rahn Fleksi bisa diperpanjangan, cicil atau tambah pinjaman.
Uang pinjaman pada layanan ini diterima utuh tanpa biaya administrasi dengan
jangka waktu 10 hari, 30 hari, 60 hari dan minimal 5 hari.

8. Rahn Bisnis
Rahn Bisnis adalah produkPegadaian syariah untuk memberikan pinjaman dana
tunai kepada pemilik usaha dengan jaminan emas (batangan atau perhiasan).
Pinjaman mulai dari Rp. 100.000.000 sampai lebih dari Rp. 1 Miliar Jangka waktu
4 bulan.

9. Rahn Tasjily Tanah
Pembiayaan Rahn Tasjily Tanah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada
masyarakat berpenghasilan tetap/rutin, pengusaha mikro/kecil dan petani dengan
jaminan Sertifikat tanah dan HGB dengan Plafon Pembiayaan Rp. 1.000.000 – Rp.
200.000.000.

Selain memberikan layanan pembiayaan, Pegadaian Syariah juga menyediakan wadah
untuk investasi melalui produk Mulia dan Tabungan Emas.
1. Mulia

MULIA adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai
atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. MULIA
dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan
masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan
anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. Tersedia pilihan emas
batangan pada investasi MULIA dengan berat mulai dari 1 gram sampai dengan 1
kilogram.
2. Tabungan Emas
Tabungan Emas Pegadaian adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan
masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk Tabungan Emas Pegadaian
memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan
terpercaya. Biaya administrasi dan pengelolaan pada Tabungan Emas lebih ringan.
Nasabah juga dapat melakukan transfer ke rekening Tabungan Emas mulai dari 0,1

50

gram, melakukan pembelian Tabungan Emas (Top Up) mulai dari 0,01 gram serta
melakukan buyback mulai dari 1 gram.

E. Manajemen Pegadaian Syariah
Pegadaian syariah menggunakan prinsip syariah yang bernama Rahn dan memiliki arti
tetap atau lama. Prinsip Rahn ini menjadikan barang-barang berharga yang kita miliki
menjadi punya nilai yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang-piutang. Secara
keseluruhan, pegadaian konvensional memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan
syariah. Yang membedakan keduanya adalah cara pembayarannya. Pegadaian
konvensional memberikan bunga kepada para nasabah yang ingin membayarkan
angsuran. Sedangkan, pembiayaan Pegadaian Syariah bersifat Ijaroh, di mana ada
perjanjian akad kredit antar bank (mu’ajjir) dengan nasabah (muttajjir) untuk menyewa
barang atau objek sewa di mana bank memperoleh imbalan jasa hingga objek sewa
dibeli kembali oleh nasabah.

F. Pegadaian Konvensional VS Pegadaian Syariah
Berikut adalah perbedaan kedua lembaga keuangan tersebut, antara lain:
1. Landasan Hukum
Perbedaan pegadaian syariah dan konvensional yang pertama terletak pada
landasan hukumnya, yang mana landasan hukum pegadaian syariah ini sama
dengan perbankan syariah. Landasan hukum yang ada di pegadaian syariah, yaitu
berdasarkan hukum syariah Al-Quran, hadist, dan fatwa ulama tentang
bermuamalah tidak secara tunai.
Sementara landasan hukum yang ada di pegadaian konvensional, yaitu peraturan
nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku.
2. Akad
Dalam melakukan kegiatannya, pegadaian syariah mengikuti hukum syariah yang
dalam fiqih Islam yang disebut dengan akad al-Rahn atau sesuatu yang tetap.
Mengutip Kompas dari buku Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah, pengertian al-
rahn pada pegadaian syariah adalah perjanjian penyerahan barang sebagai jaminan
utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.
3. Sistem Pembayaran Biaya
Perbedaan pegadaian syariah dan pegadaian konvensional juga dapat dilihat dari
sistem pembayaran biaya dan ongkos penyimpanan barang jaminan. Jika dalam
51

pegadaian syariah ada nasabah yang tidak mampu membayarkan pinjamannya,
maka nasabahnya tidak akan dikenakan bunga atas pinjaman. Melainkan,
nasabahnya akan dikenakan biaya sewa penitipan, pemeliharaan, dan penjagaan
atas barang jaminan yang telah digadaikan. Jika nasabah masih belum bisa
membayar semua utangnya, meski pinjaman sudah ditangguhkan dan tidak
mampu membayar ongkos serta biaya penyimpanan, maka barang jaminan
tersebut akan dilelang atau dijual untuk menutupi biaya-biaya tersebut. Kemudian,
jika nanti ada kelebihan dari sisa uang lelang, maka uang tersebut akan
dikembalikan kepada nasabah. Namun, jika uang kelebihan tersebut tidak diambil
oleh nasabah dalam kurun waktu satu tahun, maka uang tersebut akan diserahkan
kepada lembaga zakat, infaq, dan shadaqah sebagai denda. Begitupun sebaliknya,
jika penjualan dari barang jaminan masih kurang dari jumlah biaya-biaya yang
dikeluarkan, maka nasabah harus menanggung semua kekurangannya. Pegadaian
syariah akan mengambil keuntungan atau margin untuk menjalankan
operasionalnya dari ongkos atau biaya tersebut. Sistem pembayaran ini sangat
berbeda dengan pegadaian konvensional yang akan membebankan bunga kepada
para nasabahnya dan mencari untung dari sistem bunga tersebut. Bunga pinjaman
pegadaian biasanya ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diajukan oleh
nasabah. Jika nilai pinjamannya semakin besar, maka bunga yang akan
dibebankan juga semakin besar. Umumnya, besaran bunga pinjaman di pegadaian
konvensional akan semakin naik. Misalnya, jika perhitungan biaya pinjaman
terjadi setiap 15 hari kemudian, maka pada hari ke-16 dan seterusnya bunga
pinjaman itu akan terus naik.

SOAL

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pegadaian syariah apabila terdapat barang gadai
yang mengalami kerusakan atau kehilangan?
Jawaban:
Dalam perjanjian rahn, barang gadai yang digadaikan itu mengalami kerusakan atau
penurunan harga barang, maka pihak pegadaian akan mengganti sepenuhnya barang
tersebut dengan syarat kerusakan barang tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak
pegadaian. Jaminan gadai dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pegadaian.

52

2. Bagaimana prosedur yang akan di ambil oleh pegadaian syariah apabila nasabah sudah
tidak mampu melunasi hutangnya?
Jawaban:
Barang jaminan tersebut akan dilelang atau dijual untuk menutupi biaya-biaya tersebut.
Kemudian, jika nanti ada kelebihan dari sisa uang lelang, maka uang tersebut akan
dikembalikan kepada nasabah. Namun, jika uang kelebihan tersebut tidak diambil oleh
nasabah dalam kurun waktu satu tahun, maka uang tersebut akan diserahkan kepada
lembaga zakat, infaq, dan shadaqah sebagai denda. Begitupun sebaliknya, jika
penjualan dari barang jaminan masih kurang dari jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan,
maka nasabah harus menanggung semua kekurangannya.

3. Bagaimana cara pegadaian syariah dalam memperoleh keuntungan?
Jawaban:
Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang
digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan
seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yang memberlakukan biaya
pemeliharaan dari barang yang digadaikan.

4. Sebutkan dan Jelaskan Rukun Pegadaian Syariah ?
Jawaban:
Rukun Pegadaian Syariah antara lain :
a. Yang Menggadaikan (Ar-Rahin)
Adalah orang yang sudah dewasa, berakal, dapat dipercaya, dan mempunyai barang
yang akan digadaikan.
b. Yang Menerima Gadai (Al-Murtahin)
Adalah orang, bank, atau suatu lembaga tertentu yang mendapat kepercayaan dari
Ar-Rahin untuk memperoleh modal dengan menggunakan jaminan suatu barang
(gadai).
c. Barang yang digadaikan (Al-Marhun/rahn)
Adalah barang yang dipakai rahin untuk dipakai sebagai jaminan dalam
memperoleh utang.
d. Utang (Al-Marhun Bih)
Adalah sejumlah dana yang diberikan oleh murtahin kepada rahin atas dasar
besarnya tafsiran marhun.
53

e. Sighat, ijab, dan qabul
Adalah kesepakatan yang dilakukan antara rahin dan murtahin dalam melakukan
transaksi gadai.

5. Apakah pegadaian syariah di Indonesia saat ini sudah sesuai dengan syariah Islam?
Jawaban:
Semua produk di Pegadaian Syariah sudah melalui proses persetujuan dari Dewan
Syariah Nasional (DSN). Dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang
bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan
kegiatan bank yang melakukan Kegiatan usaha Berdasarkan prinsip syariah. Dewan
Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah
Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan
lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.
Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri atas para ulama, praktisi dan para pakar dalam
bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Jadi bisa dipastikan Semua produk di
pegadaian syariah aman untuk ditransaksikan.

54

BAB X

DANA PENSIUNAN SYARIAH

A. Asas, tujuan dan fungsi
1. Asas
Asas pokok dana pensiun pada penjelasan atas Undang – Undang No.11/1992 tentang
dana pensiun disebutkana lima asas pokok penyelenggaraan program pensiun :
 Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum
pendirinya.
 Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan
 Asas pembinaan dan pengawasan
 Asas penundaan manfaat
 Asas kebebasan untuk membentuk dan tidak membentuk dana pensiun

2. Tujuan
Dana pensiun syariah bertujuan untuk menjaga kesinambungan penghasilan kelak
Ketika memasuki masa pensiun

3. Fungsi
Fungsi bagi perusahaan
 Memberikan penghargaan kepada setiap karyawan karena telah memberikan
pengabdian terhadap perusahaan
 Meningkatkan citra sebuah perusahaan Ketika menjalankan bisnis
 Meningkatkan motivasi kerja karyawan, sehingga produktivitas juga meningkat
 Menciptakan rasa aman untuk karyawan agar mampu menurunkan tingkat
karyawan yang berhenti bekerja.

Fungsi bagi karyawan
 Penyelanggaraan program memiliki kesempatan untuk mengelola dana agar

menghasilkan keuntungan, sebab iuran ini dapat digolongkan ke dalam investasi
 Sebagai aktivitas bakti sosial kepada peserta iuran dana tersebut
 Mendukung program pemerintah dalam pengadaan dana pensiun.

B. Jenis dana pensiun
Program dana pensiun dapat dibagi menjadi :
1. Dana pensiun manfaat pasti
2. Dana pensiun iuran pasti

Penyelenggara dana pensiun antara lain adalah :
1. Dana pensiun pemberi kerja (DPPK)
2. Dana pensiun Lembaga keuangan (DPLK)

55

C. Sistem pembayaran pensiun
Sistem pembayaran yang digunakan adalah sistem Pay as You Go, yaitu pendanaaan
langsung oleh pemerintah. Dalam sistem ini pemerintah menyediakan dana APBN yang
ditetapkan tiap tahun untuk membayar para pensiunan baik pusat maupun daerah.
Akibatnya beban APBN untuk pembayaran pensiun semakin lama semakin besar
sebagaimana Nampak pada laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP).

D. Manajemen pengelolaan dana pensiun syariah
Dana pensiun menjadi lembaga penyelenggara program pensiun bagi masyarakat juga
sebagai lembaga penghimpunan dana masyarakat.
Sebagai lembaga penyelenggara program pensiun bagi masyarakat, dana pensiun
menjanjikan manfaat pasti berupa penghasilan yang berkesinambungan bagi pesertanya
dihari tua. Sementara sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat, dana pensiun
menghimpun iuran dana dari peserta, iuran pemberi kerja dan pengembang investasi.
Dana pensiun merupakan dana bersifat jangka panjang yang dapat dijadikan asset
investasi jangka panjang.
Dalam Undang-undang No. 11 tahun 1992 pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa : “pengertian
mengenai arahan investasi merupakan pedoman bagi pengurus dana pensiun dalam
mengelola atau menginvestasikan kekayaan dana pensiun”. Selanjutnya dalam pasal 3
ayat (1) dijelaskan bahwa : “pengelolaan dana pensiun harus dilakukan pengurus sesuai
dengan arahan investasi yang digariskan pendiri dan ketentuan investasi yang ditentukan
oleh Menteri”
Oleh karena itu, pengelolaan dana pensiun semata-mata tidak hanya dipungut untuk
mengamankan dana yang dikelolanya, tetapi juga dituntut untuk mengupayakan agar
dana tersebut tidak mengendap begitu saja sehingga perlu ada pengalihan bentuk ke
dalam jenis investasi yang menguntungkan untuk meningkatkan kesejahteraan hari tua.

Dalam pengelolaannya, pihak-pihak yang terkait dalam manajemen investasi dana
pensiun selalu dihadapkan pada masalah klasik yaitu manajemen pengelolaan dana
karena tujuan yang ingin dicapai agar portofolio investasi bisa memberikan nilai
pengembalian yang setinggitingginya dan dengan resiko yang sekecil-kecilnya, maka
dari itu keberadaan manajer dengan kredibilitas yang tinggi sangat dibutuhkan untuk
mengatur dan mengelola dana investasi yang dapat menguntungkan perusahaan.

E. Kendala pengelolaan dana pensiun syariah
Pengelolaan dana pensiun secara syariah sangat bermanfaat dan menguntungkan bagi
para peserta program dana pensiun, akan tetapi bisa juga menjadi sebuah musibah apabila
pengelolaan itu tercatat sebagai riba di hadapan Allah SWT. Pengelolaan secara syariah
akan bernilai positif (keuntungan) atau bernilai negatif (riba) tergantung bagaimanaa dana
tersebut dikelola dan ke mana arah investasinya. Hal ini penting untuk diteliti dengan
maksud mendeskripsikan bagaimana pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank
Syariah Mandiri Muara Teweh serta menganalisis implementasi Fatwa MUI Nomor
88/DSN- MUI/XI/2013 dalam pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah
Mandiri Teweh.

56

SOAL

1. Asas pokok dana pensiun di jelaskan UU apa?
Jawaban:
Undang – Undang No.11/1992 tentang dana pensiun

2. Sebutkan 5 asas pokok penyelenggara program pensiun?
Jawaban:
 Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya.
 Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan
 Asas pembinaan dan pengawasan
 Asas penundaan manfaat
 Asas kebebasan untuk membentuk dan tidak membentuk dana pensiun

3. Apa tujuan dana pensiun syariah ?
Jawaban:
Dana pensiun syariah bertujuan untuk menjaga kesinambungan penghasilan kelak Ketika
memasuki masa pensiun

4. Bagaimana sistem pembayaran pensiun ?
Jawaban:
Sistem pembayaran yang digunakan adalah sistem Pay as You Go, yaitu pendanaaan
langsung oleh pemerintah. Dalam sistem ini pemerintah menyediakan dana APBN yang
ditetapkan tiap tahun untuk membayar para pensiunan baik pusat maupun daerah.
Akibatnya beban APBN untuk pembayaran pensiun semakin lama semakin besar
sebagaimana Nampak pada laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP).

5. Apa kendala pengelolaan dana pensiun syariah ?
Jawaban:
Pengelolaan dana pensiun secara syariah sangat bermanfaat dan menguntungkan bagi
para peserta program dana pensiun, akan tetapi bisa juga menjadi sebuah musibah
apabila pengelolaan itu tercatat sebagai riba di hadapan Allah SWT. Pengelolaan secara
syariah akan bernilai positif (keuntungan) atau bernilai negatif (riba) tergantung
bagaimanaa dana tersebut dikelola dan ke mana arah investasinya. Hal ini penting
untuk diteliti dengan maksud mendeskripsikan bagaimana pengelolaan dana pensiun
syariah pada Bank Syariah Mandiri Muara Teweh serta menganalisis implementasi
Fatwa MUI Nomor 88/DSN- MUI/XI/2013 dalam pengelolaan dana pensiun syariah
pada Bank Syariah Mandiri Teweh.

57

BAB XI

PASAR MODAL SYARIAH

A. Karakteristik pasar modal syariah
1. Investasi Halal
Salah satu tujuan utama dari hadirnya pasar modal syariah ialah menyediakan
instrument atau produk investasi yang halal, terutama bagi umat muslim. Melalui
investasi halal, masyarakat dapat menghilangkan kekhawatirannya atas investasi
yang mengandung riba, ketidakjelasan, dan hal – hal haram lain bisa teratasi.
2. Uang sebagai media pertukaran nilai
Secara garis besar, peran uang dalam pasar modal syariah adalah sebagai medium
tukar nilai (medium of exchange). Selama investor menekuni kegiatan investasi,
investor bakal memperoleh return dengan proporsi tertentu sesuai kebijakan
perusahaan dan kondisi pasar saat itu. Namun perlu dicatat, proses investasi wajib
menggunakan mata uang yang sama dengan pembukuan.
3. Transaksi melalui kontrak
Kegiatan transaksi kerjasama atau akad wajib sesuai dengan prinsip- prinsip syariah.
Sederhananya, jika harus disesuaikan dengan prinsip syariah, maka transaksinya pun
wajib sesuai dengan akad yang disepakati. Dengan begitu, transaksi bisa dijalankan
secara transparan antara dua belah pihak. Sehingga tidak ada pihak yang merasa
dirugikan dan tidak ada yang bersembunyi.
4. Risiko terkendali
Emiten dan investor berkesempatan melakukan kerjasama tanpa mengkhawatirkan
risiko yang relatif tinggi. Hal ini dilakukan supaya tidak ada pihak yang merasa
dirugikan atas kegiatan investasi terkait. Dengan istilah lain, risiko investasi di pasar
modal syariah bisa dikendalikan.
5. Mekanisme yang jelas dan wajar
Mekanisme investasi yang jelas, wajar, dan masuk akal perlu ditekankan pada
kegiatan di pasar modal syariah. Tujuannya, investor bisa terlindungi sekaligus
terhindar dari prasangka buruk dalam melakukan transaksi. Melalui mekanisme yang
jelas dan wajar, juga penerapan prinsip kehati-hatian, diharapkan akan ada
transparansi dalam bertransaksi investasi.

B. Perkembangan Pasar Modal Syariah Indonesia
Pasar Modal Syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah
oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya,

Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) berkerjasama dengan PT. Danareksa
Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000
yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara
syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-
saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.
Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar
modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanan
Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar

58

modal terus bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada awal
September 2002. Instrumen ini merupakan Obligasi Syariah pertama dan akad yang
digunakan adalah akad mudharabah.
Perkembangan Pasar Modal Syariah ditandai dengan pembentukan Tim Pengembangan
Pasar Modal Syariah pada tahun 2003. Selanjutnya, pada tahun 2004 pengembangan
Pasar Modal Syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK, dan
dilaksanakan oleh unit setingkat eselon IV yang secara khusus mempunyai tugas dan
fungsi mengembangkan pasar modal syariah.
Sejalan dengan perkembangan industri yang ada, pada tahun 2006 unit eselon IV yang
ada sebelumnya ditingkatkan menjadi unit setingkat eselon III.
Pada tanggal 23 Nopember 2006, Bapepam-LK menerbitkan paket Peraturan Bapepam
dan LK terkait Pasar Modal Syariah. Paket peraturan tersebut yaitu Peraturan Bapepam
dan LK Nomor IX.A13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Nomor IX.A.14 tentang
Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Selanjutnya,
pada tanggal 31 Agustus 2007 Bapepam-LK menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK
Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan diikuti dengan
peluncuran Daftar Efek Syariah pertama kali oleh Bapepam dan LK pada tanggal 12
September 2007.

C. Instrumen pasar modal syariah Indonesia
1. Saham syariah
Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan, menjadi instrumen yang paling
dikenal dari berbagai instrumen yang ada. Efek berbentuk saham ini tidak
bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal. Semua saham syariah yang
terdapat di pasar modal syariah Indonesia, dimasukan ke dalam Daftar Efek Syariah
(DES) yang diterbitkan oleh OJK secara berkala, dua periode dalam 1 tahun.
2. Sukuk
Menurut DSN-MUI, Sukuk atau Surat Berharga Syariah (Efek Syariah) adalah
sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian
kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas- batasnya (musya’) atas aset yang
mendasarinya (Aset Sukuk/Ushul al-Shukuk) setelah diterimanya dana sukuk*,
ditutupnya pemesanan dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya.
Berdasarkan penerbitnya, sukuk terdiri atas dua jenis yaitu sukuk negara dan
korporasi.
3. Reksa dana syariah
Reksa dana Syariah adalah produk investasi keuangan yang menghimpun dana
masyarakat pemodal yang dikelola oleh Manajer Investasi ke berbagai portofolio
Efek sesuai prinsip syariah.
4. EFT syariah
Exchange Traded Fund (ETF) adalah produk reksa dana syariah berbentuk kontrak
investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di IDX, seperti
perdagangan saham. Seperti halnya reksa dana syariah, ETF Syariah merupakan
sekumpulan aset yang dipilih oleh Manajer Investasi dengan maksud dan tujuan
tertentu. Investor lalu memperjual belikan unit penyertaan ETF di IDX layaknya
perdagangan saham, sehingga harga ETF dapat berubah selama jam perdagangan.
5. Aset syariah lainnya
EBA syariah ( efek beragun syariah )

59

Berdasarkan peraturan OJK No. 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan
Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah, EBA Syariah merupakan suatu surat
berharga (efek) yang diterbitkan oleh penerbit yang terdiri dari sekumpulan aset
syariah dan mekanismenya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. EBA syariah
yang diterbitkan di pasar modal Indonesia terdiri dari dua jenis yaitu EBA syariah
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian
(KIK-EBAS) dan Eba Syariah berbentuk surat partisipasi (EBAS-SP) DIRE syariah
(dana investasi real estate syariah) Berdasarkan peraturan OJK No. 30/POJK.04/2016
tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk KIK (Kontrak Investasi
Kolektif), Dana Investasi Real Estat Syariah atau DIRE Syariah adalah wadah yang
digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya
diinvestasikan pada aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat, dan/atau kas
dan setara kas yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

D. Perbedaan pasar modal syariah dan konvensional
1. Instrumen yang dijual
Sementara pasar modal konvensional menjual instrumen berupa saham, obligasi,
reksa dana, opsi, right, dan warrant, terdapat sedikit perbedaan dengan pasar modal
syariah.
Sedangkan Pasar modal syariah menawarkan instrumen berupa saham, obligasi, dan
reksa dana yang telah sesuai dengan hukum Islam.
2. Emiten penjual saham
Emiten penjual saham antara keduanya ternyata juga berbeda, sebab dalam pasar
modal konvensional, emiten dapat melakukan penjualan tanpa memperhatikan unsur
halal atau haram. Lebih dari itu, transaksi di pasar modal konvensional juga memiliki
bunga dan ada kemungkinan terjadinya transaksi yang spekulatif serta manipulative.
Sementara itu, dalam pasar modal syariah, emiten yang menjual saham sangat
memperhatikan dan wajib memenuhi syarat syariah.
3. Indeks saham
Seluruh saham yang telah tercantum pada bursa pasar modal syariah sudah terjamin
kehalalannya, sedangkan pada pasar modal konvensional, tidak dipisahkan kehalalan
saham secara khusus.
4. Mekanisme transaksi
konsep bunga pada pasar modal konvensional merupakan hal yang biasa dan pasti
ada. Transaksi apapun juga diizinkan dalam pasar modal konvensional, selama
transaksi tersebut dapat memberikan keuntungan bagi investor.
Sebaliknya, di pasar modal syariah hal-hal semacam itu diatur dengan ketat, artinya
dana yang ditanam oleh investor tidak boleh dipakai di bidang yang tidak sesuai
prinsip syariah.
5. Obligasi
Obligasi konvensional menerapkan prinsip bunga, di mana pemegang obligasi
merupakan kreditur atau orang yang berpiutang, dengan perhitungan nisbah
berdasarkan perkembangan suku bunga.
Sedangkan pada obligasi syariah, pihak pemegang obligasi merupakan pemodal,
sehingga emiten disebut sebagai pengelola.

60

E. Strategi pengembangan pasar modal syariah
Dalam rangka mengembangkan eksistensi pasar modal yang didasari prinsip syariah dan
dilandasi akan keyakinan potensi berkembangnya

pasar modal syariah yang akan menjadi salah satu pilar penunjang industri pasar modal
Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah
menyusun Master Plan Pasar Modal Indonesia. Di dalamnya terdapat dua strategi utama
pengembangan pasar modal berbasis syariah, pertama penyusunan kerangka hukum yang
dapat memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah dan mendorong
pengembangan; kedua mendorong pengembangan serta penciptaan produk-produk pasar
modal berbasis syariah. Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Danareksa Invesment
Management (DIM) pada tahun 2000 telah meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang
terdiri dari 30 saham yang sesuai dengan prinsip syariah.
Strategi utama tersebut dijabarkan Bapepam-LK dalam implementasi strategi yaitu:
1. Mengatur penerapan prinsip syariah.
2. Menyusun standar akuntansi.
3. Melakukan sosialisasi penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam rangka

peningkatan peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar.
4. Mengembangkan produk pasar modal berbasis syariah yang telah ada.
5. Menciptakan produk pasar modal berbasis syariah yang baru. 6. Melakukan kerja

sama pengkajian pengembangan produk pasar modal berbasis syariah antara
regulator, DSN-MUI, dan pelaku pasar.

SOAL

1. Sebutkan karakteristik dalam pasar modal syariah ?
Jawaban:
Investasi halal, uang sebagai media pertukuran nilai, transaksi melalui kontrak, risiko
terkendali, dan mekanisme yang jelas dan wajar

2. Jelaskan salah satu karakteristik pasar modal syariah ?
Jawaban:
Uang sebagai media pertukaran nilai Secara garis besar, peran uang dalam pasar modal
syariah adalah sebagai medium tukar nilai (medium of exchange). Selama investor
menekuni kegiatan investasi, investor bakal memperoleh return dengan proporsi tertentu
sesuai kebijakan perusahaan dan kondisi pasar saat itu. Namun perlu dicatat, proses
investasi wajib menggunakan mata uang yang sama dengan pembukuan.

3. Sebutkan Strategi utama tersebut dijabarkan Bapepam-LK dalam implementasi!
Jawaban:
 Mengatur penerapan prinsip syariah.
 Menyusun standar akuntansi.
 Melakukan sosialisasi penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam rangka
peningkatan peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar.
 Mengembangkan produk pasar modal berbasis syariah yang telah ada.

61

 Menciptakan produk pasar modal berbasis syariah yang baru. 6. Melakukan kerja sama
pengkajian pengembangan produk pasar modal berbasis syariah antara regulator,
DSN-MUI, dan pelaku pasar.

4. Apa saja perbedaan pasar modal syariah dan konvensional ?
Jawaban:
 Instrumen yang dijual
 Emiten penjual saham
 Indeks saham
 Mekanisme transaksi
 Obligasi

5. Sebutkan instrument pasar modal syariah!
Jawaban:
 Saham syariah
 Sukuk
 Reksa dana syariah
 EFT syariah
 Aset syariah lainnya ( EBA syariah, DIRE syariah )

62

BAB XII

LEMBAGA WAKAF

A. Sejarah Perkembangan Wakaf
Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf
disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat
yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha’) tentang siapa yang
pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama
mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW
ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.
Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr
bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata: Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar
bin Sa’ad bin Muad berkata: “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam?
Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor
mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.” (Asy-Syaukani: 129).
Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma
di Madinah; diantaranya ialah kebon A’raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebon lainnya.
Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan
Syariat Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang
diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata:
Dari Ibnu Umar ra, berkata : “Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di
Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk,
Umar berkata : “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya
belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?”
Rasulullah SAW. bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan
engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan.
Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada
orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan
tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara
yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud
menumpuk harta” (HR.Muslim).
Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab dususul oleh Abu
Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya
disusul oleh sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan
sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang
datang ke Mekkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib
mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’ads bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang
populer dengan sebutan “Dar Al-Anshar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh
Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Isri Rasulullah
SAW.
Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayah dan dinasti Abbasiyah,
semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya
untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk
membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para
statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme
masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur

63

pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi
masyarakat.
Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan
kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti.
Namun setelah masyarakatIslam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka
timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk
lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta
wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.
Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-
Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik
dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri
sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah
yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh
negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah.
Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang
dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang
membutuhkan.
Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “shadr al-
Wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf.
Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang
manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang
searah dengan pengaturan administrasinya.
Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan,
dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola
oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal). Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby
memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara
diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang
dilakukan oleh dinasti Fathimiyah sebelumnnya, meskipun secara fiqh Islam hukum
mewakafkan harta baitulmal masih berbeda pendapat di antara para ulama.
Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik nagara (baitul mal) kepada yayasan
dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Skyahid dengan ketegasan fatwa yang
dekeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu “Ishrun dan didukung oleh
pada ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (jawaz),
dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta
yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin Al-
Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti
mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-
Syafi’iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab al-Hanafiyah dengan dana
melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah
mazhab Syafi’iy di samping kuburan Imam Syafi’I dengan cara mewakafkan kebun
pertanian dan pulau al-Fil.
Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni
Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang
Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai.
Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (fuqahaa’) dan
para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk
kepentingan politiknya dan misi alirannya ialah mazhab Sunni dan mempertahankan

64

kekuasaannya. Dimana harta milik negara (baitul mal) menjadi modal untuk
diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusus mazhab Syi’ah yang
dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah.
Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam,
sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling
banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti
gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat
wakaf hamba sahaya yang di wakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah.
Hal ini dilakukan pertama kali oleh pengusa dinasti Ustmani ketika menaklukan Mesir,
Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat mesjid.
Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf,
seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan
sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-
orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar islam adalah wakaf untuk sarana
Harmain, ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain ka’bah (kiswatul ka’bah).
Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membrli desa Bisus
lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka’bah setiap tahunnya dan mengganti kain
kuburan Nabi SAW dan mimbarnya setiap lima tahun sekali.
Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung
dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa
itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf.
Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf
pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277
M/658-676) H) di mana dengan undang-undang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim
dari masing-masing empat mazhab Sunni.
Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga katagori: Pendapat
negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yanbg dianggap
berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan
kepentingan masyarakat umum. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat
memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar
wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara
otomatis mempermudah untuk merapkan Syari’at Islam, diantaranya ialah peraturan
tentang perwakafan.
Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan
tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil
Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan
wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan
melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan
perundang-udangan.
Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang
kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang
berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab
masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang.
Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai
sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim,
termasuk di Indonesia.

65

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini
telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu
suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf
benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara
muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal
sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.
Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang
bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang
relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-
lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius
dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No.
42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

B. Wakaf Tunai
Istilah wakaf uang belum dikenal di zaman Rasulullah. Wakaf uang (cash waqf) baru
dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam az Zuhri (wafat 124 H) salah
seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadits memfatwakan, dianjurkan
wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan
umat Islam.
Di Turki, pada abad ke 15 H praktek wakaf uang telah menjadi istilah yang familiar di
tengah masyarakat. Wakaf uang biasanya merujuk pada cash deposits di lembaga-
lembaga keuangan seperti bank, dimana wakaf uang tersebut biasanya diinvestasikan
pada profitable business activities. Keuntungan dari hasil investasi tersebut digunakan
kepada segala sesuatu yang bermanfaat secara sosial keagamaan.
Pada abad ke 20 mulailah muncul berbagai ide untuk meimplementasikan berbagai ide-
ide besar Islam dalam bidang ekonomi, berbagai lembaga keuangan lahir seperti bank,
asuransi, pasar modal, institusi zakat, institusi wakaf, lembaga tabungan haji dll.
Lembaga-lembaga keuangan Islam sudah menjadi istilah yang familiar baik di dunia
Islam maupun non Islam.
Dalam tahapan inilah lahir ide-ide ulama dan praktisi untuk menjadikan wakaf uang
salah satu basis dalam membangun perkonomian umat. Dari berbagai seminar, yang
dilakukan oleh masyarakat Islam, maka ide-ide wakaf uang ini semakin
menggelinding. Negara- negara Islam di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara
sendiri memulainya dengan berabagai cara.
Di Indonesia, sebelum lahirnya UU No. 41 tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia telah
mengeluarkan fatwa tentang Wakaf Uang, (11/5/2002).
Wakaf Uang (Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang,
kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
Wakafuang hukumnya jawaz (boleh)
Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan
secara syar’i.
Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan,
dan atau diwariskan.
Ihwal diperbolehkannya wakaf jenis ini, ada beberapa pendapat yang memperkuat
fatwa tersebut.

66

Pertama, pendapat Imam al-Zuhri (w. 124H.) bahwa mewakafkan dinas hukumnya
boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian
keuntungannya disalurkan pada mauquf ‘alaih (Abu Su’ud Muhammad. Risalah fi
Jawazi Waqf al-Nuqud, [Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997], h. 20-2 1).
Kedua, mutaqaddimin dari ulaman mazhab Hanafi (lihat Wahbah al-Zuhaili, al Fiqh al-
Islam wa Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 162) membolehkan
wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-‘Urfi,
berdasarkan atsar Abdullah bin Mas’ud r.a: “Apa yang dipandang baik oleh kaum
muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk
oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.
Ketiga, pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi’i: “Abu Tsyar meriwayatkan dari
Imam al-Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)”. (al-Mawardi, al-
Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, [Beirut: Dar al-Fikr,1994[, juz IX,m h.
379).

C. Wakaf Uang Dan Pemberdayaan Masyarakat
Wakaf merupakan ibadah yang berdimensi ganda, selain untuk menggapai keridhaan
serta pahala dari Allah, wakaf merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Dalam
sejarah Islam, wakaf banyak digunakan untuk kepentingan sosial. Wujud kepentingan
sosial tersebut dapat berupa pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, pendidikan,
kesehatan, dan lainlain. Dalam manajemen modern saat ini, wakaf diintegrasikan
dengan berbagai sistem modern yang telah ada, terutama terkait dengan wakaf uang
saat ini tengah digencarkan di Indonesia. berdasarkan UU No. 41 tahun 2004,
penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan lembaga
keuangan syariah. Dalam wakaf uang, wakif tidak boleh langsung menyerahkan
mauquf yang berupa uang kepada nazhir, tapi harus melalui LKS, yang disebut sebagai
LKS Penerima Wakaf Uang (PWU). Nasution et al. (2018), menyatakan bahwa wakaf,
zakat, infaq adalah sumber-sumber dana merupakan pranata agama yang memiliki
kaitan secara fungsional dengan upaya pemcahan masalah kemiskinan dan
kepincangan sosial. Dalam sistem pengelolaan wakaf uang tidak banyak berbeda
dengan wakaf tanah atau bangunan, nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai
syariah dengan satu syarat: nilai nominal uang yang diinvestasikan tidak boleh
berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah nazhir (maksimal Saat
ini yang tengah berjalan adalah kerjasama nazhir dengan perbankan syariah. Ini
tercermin dari Keputusan Menteri Agama RI No. 92-96 tahun 2008 yang menunjuk 5
bank syariah untuk bermitra dengan nazhir dalam soal wakaf uang. Kelima bank
tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, DKI
Syariah dan Bank Syariah Mega Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan, ke
depan pengembangan wakaf uang juga bias dipadukan dengan instrument lembaga
keuangan syariah non bank. Dalam pasal 34 amandemen UUD 1945 dikatakan,
“Bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesai dengan martabat
kemanusiaan”. Berdasarkan amandemen UUD 1945 tersebut secara eksplisit bahwa
Negara harus mampu memberdayakan masyarakat. Terminologi pemberdayaan adalah
membantu masyarakat agar mereka mampu menjadi mandiri dalam mensejahterakan
dirinya sendiri. Wakaf uang sebagai suatu gerakan baru dalam dunia perwakafan
terutama di Indonesia mampu mengambil peranan yang signifikan dalam merancang

67

program- program pemberdayaan masyarakat. Sebab tugas memberdayakan
masyarakat bukanlah tugas pemerintah semata, namun setiap elemen masyarakat harus
turut serta dalam memberdayakan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat
dapat dilakukan dengan sistem perwakafan, hal ini sesuai dengan UU No. 41 tahun
2004 tentang wakaf yang telah mengamanatkan Badan Wakaf Indonesia agar
mengelola harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Sifat utama
perwakafan mengharuskan kekal dan abadi pokok hartanya, lalu dikelola dan hasilnya
disalurkan sesuai dengan peruntukannya sangat sesuai dan selaras dengan program
sistem jaminan sosial atau asuransi. Dalam perwakafan, pihak wakif dapat menentukan
peruntukan hasil pengelolaan harta wakaf (mauquf ‘alaih). Dalam ketentuan undang-
undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu
dan wakaf uang untuk selamanya. Wakaf uang jangka waktu tertentu haruslah
diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakaf
dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf uang untuk
selamanya, pihak nazhir memiliki otoritas penuh untuk mengelola dan
mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan wakafnya. Bila kegiatan investasi
menggunakan dana penghimpunan wakaf, maka atas keuntungan bersih usaha hasil
investasi ini (yaitu pendapatan kotor dikurangi dengan biaya operasional), akan
dibagikan sesuai dengan ketentuan undang- undang wakaf yaitu 90% keuntungan akan
diperuntukkan untuk tujuan wakaf (mauquf ‘alaih) dan 10% untuk penerimaan
pengelola atau nazhir. Seorang wakif dapat menetapkan jenis peruntukkan harta wakaf,
misalnya untuk pemberdayaan komunitas secara integral. Seperti pemberdayaan
pendidikan, pemberdayaan, pemberdayaan kesehatan, pemberdayaan sosial dan
pemberdayaan ekonomi suatu komunitas. Bentuk pemberdayaan pendidikan misalnya
dapat berupa pendirian sekolah gratis dengan kualitas mutu terjamin atau bantuan uang
sekolah dan peralatan sekolah dengan tetap memperhatikan kesejahteraan guru.
Sementara pemberdayaan kesehatan dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan
pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Atau bantuan biaya kesehatan ibu
hamil dan bantuan melahirkan bagi ibu tidak mampu, serta bantuan gizi bagi balita
Kemudian pemberdayaan sosial dapat berupa pelatihan kerja dan kewirausahaan bagi
para pengangguran atau anak jalanan. Selain itu pemberdayaan sosial dapat pula
program penanganan dan rehabilitasi remaja bermasalah (narkoba, premanisme, PSK,
dsb). Aktifitas pemberdayaan ekonomi dapat berupa bantuan dana bergulir dengan
skema qardhl hasan bagi pengusaha kecil dengan diikuti pembinaan terhadapnya
berupa program pelatihan dan pembinaan usaha, bantuan pemasaran serta peningkatan
mutu produk.

D. Badan Wakaf Indonesia
Badan Wakaf Indonesia atau disingkat BWI adalah lembaga independen untuk
mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.[1] Berkedudukan di ibu kota Indonesia, Jakarta
dan mempunyai cabang di provinsi dan kabupaten/ kota. Dengan jumlah pengurus
paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang dan di pusat diangkat oleh presiden,
sedangkan keanggotaan BWI di daerah diangkat oleh BWI.
Tugas Dan Wewenang dari BWI
Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang :

68

. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta
benda wakaf;
. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan
internasional;
. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta
benda wakaf;
. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan
di bidang perwakafan.
Struktur dari BWI
Struktur dalam Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Dewan Pertimbangan (sebagai
pengawas) dan Badan Pelaksana. Selain itu, terdapat juga Pusat Kajian dan
Transformasi Digital di dalam Badan Pelaksana. Divisi-divisi yang terdapat pada BWI,
yaitu: (1) Divisi Kerja Sama, Kelembagaan, dan Advokasi; (2) Divisi Humas,
Sosialisasi, dan Literasi; (3) Divisi Pendataan, Legislasi, dan Ruilslag Aset; (4) Divisi
Pengawasan Tata Kelola; serta (5) Divisi Pemberdayaan Nadzir dan Pengelolaan Aset.

SOAL

1. Bagaimana peran BWi dalam pengembangan wakaf di Indonesia?
Jawaban: Sebagai regulator, BWI berperan melakukan pembuatan regulasi pendukung,
pembinaan serta pengawasan terhadap Nazhir. Sementara sebagai operator, BWI
memiliki peran sebagai pengelola wakaf atau yang biasa disebut Nazhir

2. Apa saja lembaga wakaf di Indonesia?
Jawaban:
5 lembaga wakaf di Indonesia:
 Tabung Wakaf Dompet Dhuafa.
 Badan Wakaf Indonesia.
 Badan Wakaf Al-Qur'an.
 Lembaga Wakaf Ma'had Ibnussabil Indonesia.
 Lembaga Wakaf dan Pertahanan NU.

3. Apa saja tugas dan wewenang dari BWI?
Jawaban:
Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan lembaga terkait
dalam pelaksanaan tugas. Membina nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta
benda wakaf. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI
Provinsi, baik ke dalam maupun ke luar.

4. Apa perbedaan antara Wakaf dangan Zakat?
Jawaban:
Memang keduanya sama-sama merupakan amalan jariyah dalam bentuk sedekah untuk
yang tidak mampu. Namun, zakat termasuk dalam rukun Islam sehingga hukumnya
wajib, sementara wakaf hukumnya sunnah. Perhitungan zakat juga ada aturan khusus
sesuai dengan jumlah harta kita.

69

5. Apa dasar hokum wakaf di Indonesia?
Jawaban:
Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat
Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu pihak pemerintah telah
menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia,
yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

70

XIII
LEMBAGA AMIL ZAKAT

A. Sejarah Zakat
Setiap umat muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan
Allah. Kewajiban ini tertulis di dalam Alquran. Pada awalnya, Alquran hanya
memerintahkan untuk memberikan sedekah (pemberian yang sifatnya bebas, tidak
wajib). Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat.
Zakat menurut sebuah hadits ilmu dari percakapan Anas bin Malik dengan Dhamman
bin Tsa'labah ditetapkan sebelum tahun ke-9 Hijriah/631 Masehi. Dikatakan ia wajib
setelah hijrah Rasulullah ke Madinah. Dalil yang menjelaskan ini ialah hadits tentang
zakat fitrah, riqayat Imam Ahmad dan Hakim, yang menyebut adanya zakat fitrah
sebelum zakat mal, yang konsekuensinya ia ditetapkan setelah adanya perintah
puasa.[13] Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan
zakat bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka
yang miskin.[14] Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini
menunjukan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya
mengenai jumlah zakat tersebut.[15] Pada zaman khilafah, zakat dikumpulkan oleh
pegawai negara dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat.
Kelompok itu adalah orang miskin, budak yang ingin membeli kebebasan mereka,
orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar.[16] Syari'ah mengatur dengan
lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan.

B. Lembaga Pengelolaan Zakat
1. Dompet Dhuafa Republika
Dompet Dhuafa adalah salah satu lembaga nirlaba milik masyarakat indonesia yang
berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana
ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) yang telah terdaftar pada daftar amil
zakat Indonesia.
Berawal dari media Republika yang mendapatkan sambutan yang luar biasa dengan
rubrik “Dompet Dhuafa”. Kini, Dompet Dhuafa menjadi salah satu lembaga amil
zakat terbesar dan terpercaya dalam mengelola dana ZISWAF. Beberapa program
yang terbarunya yaitu meliputi bidang pendidikan, kesehatan, social, sampai
ekonomi yang telah tersebar ke seluruh Indonesia.
2. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)
BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional merupakan satu-satunya badan amil
zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk menyalurkan zakat,
infaq, dan sedekat pada tingkat nasional. Selain penyaluran dana, BAZNAS juga
dapat memberikan rekomandasi dalam pembentukan BAZNAS provinsi,
kabupaten/kota serta lembaga amil zakat.
3. Inisiatif Zakat Indonesia
Walaupun baru diresmikan pada tahun 2015, Inisiatif Zakat Indonesia menjadi
salah satu lembaga amil zakat yang telah terdaftar resmi dalam daftar LAZ dari
Kemenag. Dengan temanya “memudahkan, dimudahkan”, IZI bertekad kuat untuk

71

membangun lembaga zakat yang otentik yang sesuai sasaran ashnaf dan maqashid
(tujuan) syariah.
4. Yatim Mandiri Surabaya
Telah berdiri selama 17 tahun, Yatim Mandiri menjadi sebuah lembaga nonprofit
yang bergerak dalam memberdayakan segala potensi anak yatim melalui
pengelolaan dana sosial masyarakat ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf)
yang halal, baik perseorangan, lembaga, institusi, maupun coorporate.
5. NU CARE LAZIS NU (Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdatul Ulama)
Sebagai salah satu lembaga terbesar di Indonesia, para pendiri NU juga ikut
berinisiatif dalam penyaluran zakat dengan NU CARE LAZIS NU. Kini lembaga
amil zakat ini telah mempunyai izin operasional dari Kakanwil Kemenag Provinsi
Jawa Tengah. Membuat mereka semakin terpercaya dan bersaing dengan lembaga-
lembaga lainnya.
6. LAZIS MU (Lembaga Amil Zakat Muhamadiyah)
LAZIS MU adalah sebuah institusi pengelola zakat tingkat nasional yang bergerak
dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana
zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya.

C. Kendala Manajemen Yang Sering Di Hadapi
Berikut ini adalah beberapa jenis kesalahan dalam sistem manajemen yang sering
terjadi. Dengan mengenali kesalahan-kesalahan yang umum terjadi, diharapkan para
manajer atau para pemegang kebijakan bisa mengantisipasinya sejak dini.
 Tidak bisa mendefinisikan tujuan yang ingin dicapai dengan jelas. Dalam sebuah
perusahaan, tujuan yang jelas akan menjadi tali penuntun bagi setiap orang
sehingga bisa melakukan pekerjaan atau tanggung jawab mereka dengan sebaik-
baiknya.Namun, sering ditemukan bahwa para pimpinan tidak bisa memberikan
informasi yang jelas mengenai tujuan yang ingin dicapai. Hal ini membuat para
bawahan tidak bisa menentukan prioritas yang jelas dan akhirnya mereka tidak bisa
bekerja dengan maksimal.
 Melakukan rekruitmen yang tidak efektif. Wajah baru dalam setiap perusahaan
tentunya diharapkan bisa membawa tenaga, ide dan kemampuan baru ke dalam
perusahaan tersebut terutama saat beban kerja sedang banyak-banyaknya.Namun,
hal ini tidak akan tercapai bila proses rekruitmen dilakukan dengan tidak efektif
atau terburu-buru. Hal seperti ini justru akan menambah beban kerja karena
semakin banyak orang yang perlu mendapat perhatian lebih. Rekruitmen yang
efektif adalah kuncinya sehingga hasil yang diharapkan bisa tercapai.
 Penggunaan feedback yang kurang maksimal. Untuk meningkatkan efisiensi dan
performa kerja dari sebuah tim atau dari setiap karyawan, pemberian feedback
sangatlah diperlukan. Feedback yang dimaksudkan di sini bisa bersifat positif dan
juga negatif. Pemberian feedback ini harus dilakukan sesegera mungkin untuk
menghindari masalah yang lebih besar untuk kesalahan yang terjadi atau bisa juga
untuk meningkatkan moral dari seluruh anggota tim untuk keberhasilan yang
berhasil dicapai.
 Tidak mempercayai anggota tim yang lain. Dalam sistem manajemen sebuah
perusahaan, kepercayaan adalah salah satu hal krusial. Banyak pemimpin atau
manajer yang tidak mempercayai anggota tim atau bawahan mereka untuk
melakukan sebuah pekerjaan tertentu.Mereka berpikir bahwa tidak ada orang lain

72

yang bisa mengerjakan pekerjaan itu sebaik mereka dan pada akhirnya menolak
untuk mendelegasikan orang lain untuk pekerjaan tersebut. Hal ini akan berujung
pada bertumpuknya masalah yang ada dan tidak bisa diselesaikan sendirian. Bisa
dibayangkan apa yang akan terjadi bila hal ini terjadi. Mendelegasikan orang lain
untuk melakukan sebuah pekerjaan merupakan salah satu bentuk kepercayaan dan
juga salah satu teknik untuk menghindari bertumpuknya masalah.
 Tidak mendengarkan. Hal ini adalah sebuah kesalahan yang umum dilakukan
bukan hanya dalam sistem manajemen sebuah perusahaan namun pada hampir
semua aspek pekerjaan. Seorang manajer hendaknya mau meluangkan waktu untuk
mendengarkan nasihat, saran, kritik ataupun pujian dari pihak yang lain termasuk
dari bawahan mereka.Kemampuan untuk mendengarkan dengan sungguh bisa
menjadi suatu hal yang membedakan antara kerjasama tim yang sukses dan tidak.
Gagal untuk mendengarkan bisa menjadi sebuah tanda bahwa seorang pimpinan
tidak bisa menunjukkan penghargaan mereka terhadap orang lain. Selain itu, para
pemimpin melewatkan peluang besar yang mungkin berasal dari ide-ide sederhana
bawahan mereka.
 Tidak memahami motivasi atau hal yang mendorong setiap orang untuk
memberikan performa mereka yang terbaik. Tidak semua orang bekerja untuk
mendapatkan penghasilan yang layak. Beberapa dari mereka memiliki hal lain yang
memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik dan hal inilah yang perlu dikenali dan
dipahami. Menyediakan sebuah lingkungan kerja yang mendukung akan membuat
perbedaan dalam lingkungan kerja itu sendiri.Gagal untuk mengenali motivasi apa
yang mendorong para pekerja bisa berakibat buruk dan bisa membuat karyawan
yang potensial untuk mundur atau keluar dari perusahaan itu.

D. Strategi Pengembangan Zakat
Dalam hal ini lembaga amil zakat Nasional (BAZNAS) tingkat Kabupaten harus bisa
menciptakan suatu strategi sebagai dasar referensi dalam sebuah organisasi yang
professional. Professional dalam mengatur segala bidang mulai dari anggaran, sistem,
pengukuran, kinerja, penerapan sasaran, pemilihan jenis usaha, program kerja para amil
zakat dan lainnya. Dengan fokus pada strategi maka BAZNAS Kabupaten Bungo
diharapkan mampu menyelamatkan dirinya agar eksis dalam mendayagunakan dana
masyarakat di masa depan. Kabupaten Bungo yang terletak di provinsi Jambi dalam
pengelolaan zakat mempunyai Strategi yang diharapkan akan mampu memberikan
kontribusi dalam pemberdayaan ekonomi ummat khususnya pada masyarakat
kabupaten Bungo dan sekitarnyaAda beberapa strategi dalam pengelolaan zakat yang
dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bungo sehingga diharapkan mampu
meningkatkan kepercayaan para muzaki, yaitu sebagai berikut :
1. Pengenalan Masalah
Dalam menanggulangi permasalahan sosial disuatu tempat, yang harus dilakukan
terlebih dahulu adalah mengenali suatu persoalan. Solusi tidak akan berguna jika
persoalan tidak dikenali terlebih dahulu. Persoalan akan muncul karena adanya
penyebab dan penyebab akan mengakibatkan dampak. Permasalahan sosial yang
umumnya sangat mencolok di daerah khususnya di Kabupaten Bungo adalah dalam
hal kesenjangan sosial. Dimana antara masyarakat miskin dengan kaya terdapat
perbedaan golongan, seperti golongan kelas bawah dan golongan menengah keatas.
Sebagai lembaga amil zakat BAZNAS Kabupaten Bungo dalam mencari

73

permasalahan yang timbul dalam pengelolaan zakat dan pendistribusiannya maka
bisa dengan melakukan evaluasi terhadap kasus-kasus yang telah terjadi pada
tahun-tahun sebelumnya. Setelah melakukan evaluasi maka diharapkan kasus-
kasus permasalahan zakat tidak akan terulang kembali. Dengan kata lain BAZNAS
Kabupaten Bungo harus pandai belajar dari pengalamanpengalaman yang telah
lalu.

2. Penciptaan Peluang Usaha Bagi Para Mustahik
Menciptakan peluang usaha bagi para mustahik membutuhkan analisis keputusan
yang tepat. Dengan analisis ini, maka di harapkan BAZNAS Kabupaten Bungo
dapat menentukan skala prioritas mana yang memiliki tingkat kemaslahatan yang
penting. Cara yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bungo dalam menciptakan
peluang usaha yaitu pihak BAZNAS Kabupaten Bungo memberikan bantuan
berupa modal usaha kepada para mustahik zakat. Dengan adanya peluang usaha
bagi para mustahik maka diharapkan mampu mengembangkan usaha kecil
menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Contoh
usaha kecil menengah yaitu seperti usaha idustri rumahan yang ada di Kabupaten
Bungo di Dusun Purwabakti berupa pengolahan pisang menjadi pisang sale, kripik
pisang, kripik tempe, kripik ubi, dan lain-lain. Jenis usaha yang lain yang diberikan
bantuan modal usaha oleh pihak BAZNAS Kabupaten Bungo dalam bentuk
bantuan Gerobak kaki tiga untuk usaha seperti berjualan sarapan pagi seperti
Lontong, Nasi gemuk, jual manisan, jual pulsa dan lain-lain. Kegiatan BAZNAS
Kabupaten Bungo ini patut dicontoh dan diikuti karena juga dapat mengurangi
pengangguran khsususnya di Kabupaten Bungo berkat bantuan dari pihak
BAZNAS Kabupaten Bungo.

3. Mengembangkan Usaha Produktif
Dengan adanya BAZNAS Kabupaten Bungo maka diharapkan mampu
menyediakan atau membantu usaha produktif bagi masyarakat sehingga mereka
dapat mengembangkan ekonomi keluarga mereka sendiri. Kegiatan industri kecil
di Kabupaten Bungo dapat berpotensi menyerap banyak tenaga kerja yang meliputi
pengelolaan barang produksi, pengelolaan limbah, pemanfaatan sumber daya alam,
dan pendistribusiannya. Hal ini oleh pihak BAZNAS Kabupaten Bungo dapat
dijadikan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai sasaran pembangunan, yakni
meningkatkan produktivitas masyarakat kecil meningkatnya lapangan kerja, dan
terciptanya semangat pembentukan iklim sumber daya manusia yang kreatif. Dan
secara tidak langsung juga dapat membantu kinerja pemerintahan daerah kabupaten
Bungo.

4. Membuat Jaringan Pengusaha Kecil
Pembuatan jaringan pengusaha kecil sangat baik bagi terciptanya kestabilan dalam
usaha. Dalam hal ini industri kecil berbasis syariah harus bisa solid bila tidak ingin
tergilas oleh zaman. Yang perlu dihadirkan adalah asosiasi ekonomi industri kecil
yang berbasis syariah. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Bungo baru merintis
membuat jaringan pengusaha kecil dengan cara mendata dan mengumpulkan para
pengusaha kecil sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Secara khusus
memang belum terkoordinir dengan baik akan tetapi ada juga berupa Koperasi

74

syariah, namun di Kabupaten Bungo belum maksimal dalam pengelolaannya.
Sebenarnya dengan adanya jaringan pengusaha kecil tersebut diharapakan akan
mampu berperan dalam mengokohkan ikatan para pengusaha kecil, baik dalam
bentuk jaringan bisnis advokasi, maupun pertukaran informasi antar lembaga
terkait.

5. Memanfaatkan Peran Bappeda Daerah
Selaras dengan semangat otonomi daerah, maka desentralisasi untuk
mengembangkan industri kecil akan berhasil bila dibarengi dengan penguatan
peran serta masyarakat. Badan Perencana Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bungo
harus menciptakan perencanaan strategis bagi berkembangnya bisnis sektor ini.
Apalagi Kabupaten Bungo adalah kota Lintas yang selalu ramai dilalui oleh
kabupaten lainnya dan merupakan kota yang baru berkembang. Dalam hal ini
BAZNAS Kabupaten Bungo harus bisa merangkul dan bekerjasama dengan
BAPPEDA daerah untuk membicarakan soal terkait kontribusi zakat, sedekah, dan
dana²dana sosial lainnya yang dapat dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi
ummat, khususnya masyarakat Kabupaten Bungo sendiri.

SOAL

1. Bagaimana strategi dalam pengumpulan zakat pada saat kita sedang pandemic ini?
Jawaban:
Strategi pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi
Covid-19 yaitu menentukan segmen dan target muzaki, penyiapan sumber daya,
membangun sistem komunikasi, menyusun dan melakukan pelayanan, menyediakan
dana operasional untuk amil, dan menyediakan APD terhadap amil.

2. Bagaimana potensi pengelolaan zakat di Indonesia?
Jawaban:
Berdasarkan outlook data zakat 2021 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), total
potensi zakat di Indonesia, sebesar Rp327,6 triliun. Karena itu, zakat sangat berpotensi
untuk membantu pemulihan ekonomi nasional dan membantu mereka yang tergolong
miskin.

3. Bagaimana pengaruh zakat dengan pereonomian masyarakat?
Jawaban:
Potensi zakat yang begitu besar di Indonesia yang mayoritas umat muslim. Maka semakin
besar zakat yang kita keluarkan semakin besar pendapatan nasional suatu Negara.
semakin besar pendapatan nasional suatu Negara berarti terjadi peningkatan pertumbuhan
ekonominya (economic growth).

4. Mengapa samapi saat ini pengelolaan zakat masih belum optimal?
Jawaban:
Salah satu faktor kurangnya maksimalisasi zakat ini menurutnya adalah rendahnya
literasi zakat dan wakaf baik di lingkungan Perguruan Tinggi, lembaga pendidikan,
maupun di area publik yang strategis dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat
terkait zakat dan wakaf.

5. Mengapa zakat menjadi salah satu instrument meningkatkan kesejahteraan dalam
perekonomian islam?
Jawaban:

75

Zakat merupakan salah satu alat dan sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia,
karena dengan berzakat seseorang telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit
kikir, serta membersihkan hartanya dari hak orang lain.

76

BAB XIV
FINTECH SYARIAH

A. Fintech
Di indonesia saat ini, tengah berkembang sebuah usaha dari teknologi keuangan yaitu
fintech (financial technology). Fintechmerupakan salah satu mode inovasi
perkembangan teknologi dalam dunia keuangan atau finacial. Sehingga National
Digital Research Centre (NDRC) mendefinisikan konsep fintech tersebut dengan
harapan kemudahan, keamanan dan modern dalam transaksi keuangan bagi
masyarakat.

Cakupan bisnis fintech meliputi pembayaran (payment), peminjaman (lending),
perencanaan keuangan (personal finance), Investasi ritel, pembayaran (crowfunding),
situs pembanding produk keuangan (comparison site atau financial aggregator), riset
keuangan dan lainnya.

Bahkan pada penghujung desember 2016, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK
(POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi (Peer-to-Peer Lending/ P2P Lending) sebagai payung hukum
perkembangan fintech.

B. Perkembangan Fintech
Perkembangan teknologi yang masif mengakibatkan berbagai layanan keuangan turut
berkembang pesat. Karena inilah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank
Indonesia ikut memperhatikan perkembangan yang ada. Pengawasan terhadap fasilitas
transaksi keuangan secara online, atau yang kemudian kita sebut dengan Fintech
(Financial Technology) ketat dilakukan. OVO, Gopay, Shopeepay, Kredivo merupakan
beberapa contoh Fintech yang umum digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Sayangnya ASEAN pertumbuhan jumlah Fintech melambat pada tahun 2021.
Mengutip Laporan Fintech in ASEAN 2021 melalui Katadata, pada 2018 jumlah
perusahaan Fintech bertambah 586 perusahaan, namun sayangnya berkurang menjadi
411 perusahaan pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021 hanya bertambah 107
perusahaan.

Pada kuartal kedua 2020, Asosiasi Fintech Indonesia menyebutkan jumlah penyedia
layanan pembayaran dompet digital mengalami kenaikan seperti pada bagan di bawah
ini.

Penggunaan Fintech sudah tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari terutama
oleh generasi muda. Menurut laporan Asosiasi Fintech Indonesia melalui Katadata,
mayoritas pengguna Fintech jika ditilik dari rentang usia, berada pada rentang 25-35
tahun.

Sebelum menilik lebih jauh, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fintech
merupakan sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan

77

penggunaan teknologi. Sedangkan Fintech syariah merupakan layanan atau produk
keuangan yang menggunakan teknologi dengan basis skema syariah (Rusydiana,
2018). Kemunculan Fintech syariah di Indonesia merupakan respon terhadap
perkembangan perusahaan Fintech konvensional yang menggunakan instrumen bunga
dalam operasionalnya (Muhammad & Lanaula, 2019). Layanan Fintech syariah di
Indonesia diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI) nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis
Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.

Fintech syariah mempromosikan keuangan yang bertanggungjawab secara etis dan
menghadirkan peluang untuk memimpin dan mempengaruhi semua bentuk keuangan
secara global (Rusydiana, 2018). Pertumbuhannya pun menunjukkan angka yang
positif dari waktu ke waktu. Dilansir dari Katadata, merujuk pada Global Fintech
Islamic Report 2021, layanan Fintech syariah di Indonesia berada pada urutan kelima.
Dalam laporan tersebut, pasar Fintech syariah di Indonesia mencapai Rp 41,7 triliun
atau US$ 2,9 miliar. Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) mencatat saat ini
jumlah Fintech syariah terdapat 17 Fintech yang sudah berizin operasional, terdiri dari
peer-to-peer lending, inovasi keuangan digital, dan securities crowdfunding. Jumlah
tersebut masih cukup sedikit mengingat Fintech syariah masih termasuk baru di
Indonesia.

Pertumbuhan Fintech syariah di Indonesia memiliki potensi dan peluang yang sangat
besar, mengingat negara ini mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia.
Banyaknya kaum muda yang mulai aware terhadap transaksi syariah juga menjadi
kesempatan yang menjanjikan bagi pasar Fintech di Indonesia. Perusahaan fintech
syariah yang telah berkembang di Indonesia adalah PT Ammana Fintek Syariah,
PayTren, Indves,Alami sharia, PT Investree Radhika Jaya (Investree.com/ syariah) dan
mariusaha.co.id

C. Manfaat Fintech Syariah
1. Sesuai Syariah
Sesuai namanya, semua kegiatan fintek syariah harus sesuai dengan prinsip syariah.
Semua transaksi harus bersih dari Maysir (spekulasi berlebih, judi) Gharar
(ketidakjelasan) dan Riba (bunga).
Konsep dasar dalam keuangan syariah juga harus direalisasikan sebaik-baiknya;
berbagi keuntungan dan kerugian. Dengan begitu, fintek syariah tidak akan
mendzolimi beberapa pihak tertentu.
Adanya fintek syariah secara tidak langsung juga akan mendorong umat islam
untuk lebih perhatian pada produk-produk halal. Mari jadikan Indonesia sebagai
pusat produsen halal di Indonesia!

2. Memudahkan kegiatan investasi
Fintek adalah salah satu sistem keuangan yang lahir dari kemajuan teknologi. Dan
pada dasarnya, teknologi diciptakan untuk memudahkan hidup manusia dalam
banyak aspek.
Bisa dikatakan, fintek adalah sebuah sistem keuangan yang hadir menggunakan
teknologi masa kini untuk mempermudah banyak pihak. Pendaftaran, transaksi, dan

78

sebagainya dibuat sesederhana mungkin melalui website atau aplikasi, sehingga
bisa menjangkau banyak orang secara meluas.
Semua informasi bisa diakses secara online, bahkan transaksi investasi juga bisa
dilakukan melalui genggaman tangan di manapun dan kapanpun, selama kamu
memiliki gadget dan sinyal internet.

3. Instrumen investasi yang aman
Fintek syariah seperti P2P Lending menjadi salah satu instrumen investasi yang
aman. Selain karena sesuai dengan prinsip syariah dengan mengikuti fatwa DSN-
MUI, semua kegiatan fintek syariah di bawah pengawasan banyak pihak demi
keamanan, salah satunya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Hanya saja, masyarakat harus pandai-pandai mencari fintek syariah yang sudah
terdaftar dan diawasi OJK, sehingga kamu bisa merasa lebih aman dan tidak takut
uangmu dibawa kabur begitu saja.

4. Memajukan UMKM
Salah satu masalah terbesar UMKM adalah kurangnya modal untuk
mengembangkan usaha mereka. Dengan adanya fintek syariah, diharapkan bisa
membantu mendanai mereka sehingga UMKM di negara kita bisa berkembang
dengan cepat.
Karena Fintek syariah tidak menggunakan konsep riba, para pelaku usaha tidak
akan merasa diberatkan dengan besarnya bunga yang harus mereka bayar.

5. Meningkatkan literasi masyarakat mengenai investasi
Kehadiran fintek syariah saat ini juga berpotensi meningkatkan literasi keuangan
syariah masyarakat kita yang masih rendah. Berbagai perusahaan fintek sering
mengadakan webinar, acara-acara, dan menyebarkan tulisan-tulisan demi
meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

6. Kemajuan infrastruktur digital
Kemajuan fintek tentunya membutuhkan dukungan dari banyak pihak, termasuk
pemerintah. Supaya ekosistem digital untuk fintek ini bisa segera terbentuk, tentu
membutuhkan infrastruktur digital seperti fiber optik, satelit, dan pusat data.
Hal ini juga sudah didukung Presiden RI, Joko Widodo yang menghimbau agar
infrastruktur digital segera direalisasikan, mengingat fintek yang sudah
berkembang sangat pesat.

7. Mempercepat regulasi keuangan digital
Keuangan digital yang berkembang juga harus didukung dengan regulasi- regulasi
yang baru juga, supaya ekosistem keuangan digital bisa tumbuh dengan baik dan
teratur, tanpa banyak terganggu oleh oknum-oknum tertentu.
Harapannya, dengan lahirnya regulasi-regulasi baru yang bisa memudahkan fintek
agar berkembang lebih cepat, dan bisa melebarkan sayapnya sehingga ada semakin
banyak pihak yang terbantu.

79

D. Perbedaan Fintech Syariah dan Konvensional
Secara umum dari segi fungsi, fintech syariah dengan fintech konvensional tidak ada
bedanya. Sebab, kedua jenis tersebut sama-sama ingin memberikan layanan dalam
bidang keuangan. Perbedaan dari keduanya hanyalah akad pembiayaan saja dimana
pada fintech syariah mengikuti aturan-aturan dari syariat islam.

Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara fintech syariah dan konvensional:
1. Suku Bunga

Dalam pembiayaan konvensional, kredit yang diberikan kepada konsumen dibuat
sebagai akad pinjaman sehingga nasabah nantinya memiliki kewajiban untuk
mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang ditentukan oleh peminjam
(fintech konvensional), tergantung pada besarnya pinjaman yang diambil.
Sedangkan pada pembiayaan keuangan syariah, dimana bunga merupakan hal yang
tidak diperbolehkan karena dalam bunga terdapat unsur riba. Dalam pembiayaan
syariah, tidak akan menjumpai kredit yang diberikan akad sebagai pinjaman
melainkan dengan akad murabahah, ijarah wa iqtina, serta musyarakah
mutanaqishah.

2. Resiko dan Cicilan
Ketika nasabah mengajukan pinjaman secara konvensional, nasabah akan
menanggung sepenuhnya resiko ketika nasabah tidak memiliki kemampuan untuk
membayar cicilannya. Hal ini berbeda dengan sistem pembiayaan dengan akad
syariah kedua belah pihak baik Fintech ataupun nasabah akan menanggung resiko
tersebut.

3. Ketersediaan Pinjaman
Pada pembiayaan syariah menggunakan penawaran produk untuk keperluan
tertentu. Dalam hal ini tidak ada dalam pembiayaan keuangan konvensional seperti
untuk pendidikan, haji dan umroh, ataupun lainnya.

SOAL

1. Apa saja perbedaan fintech syariah dengan fintech pada umumnya?
Jawaban:
Secara umum dari segi fungsi, fintech syariah dengan fintech konvensional tidak ada
bedanya. Sebab, kedua jenis tersebut sama-sama ingin memberikan layanan dalam
bidang keuangan. Perbedaan dari keduanya hanyalah akad pembiayaan saja dimana pada
fintech syariah mengikuti aturan-aturan dari syariat islam. Secara umum dari segi fungsi,
fintech syariah dengan fintech konvensional tidak ada bedanya. Sebab, kedua jenis
tersebut sama-sama ingin memberikan layanan dalam bidang keuangan. Perbedaan dari
keduanya hanyalah akad pembiayaan saja dimana pada fintech syariah mengikuti aturan-
aturan dari syariat islam.
Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara fintech syariah dan konvensional:
a. Suku Bunga
Dalam pembiayaan konvensional, kredit yang diberikan kepada konsumen dibuat
sebagai akad pinjaman sehingga nasabah nantinya memiliki kewajiban untuk

80

mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang ditentukan oleh peminjam
(fintech konvensional), tergantung pada besarnya pinjaman yang diambil.
Sedangkan pada pembiayaan keuangan syariah, dimana bunga merupakan hal yang
tidak diperbolehkan karena dalam bunga terdapat unsur riba. Dalam pembiayaan
syariah, tidak akan menjumpai kredit yang diberikan akad sebagai pinjaman
melainkan dengan akad murabahah, ijarah wa iqtina, serta musyarakah mutanaqishah.

b. Resiko dan Cicilan
Ketika nasabah mengajukan pinjaman secara konvensional, nasabah akan
menanggung sepenuhnya resiko ketika nasabah tidak memiliki kemampuan untuk
membayar cicilannya. Hal ini berbeda dengan sistem pembiayaan dengan akad
syariah kedua belah pihak baik Fintech ataupun nasabah akan menanggung resiko
tersebut.

c. Ketersediaan Pinjaman
Pada pembiayaan syariah menggunakan penawaran produk untuk keperluan tertentu.
Dalam hal ini tidak ada dalam pembiayaan keuangan konvensional seperti untuk
pendidikan, haji dan umroh, ataupun lainnya.

2. Apakah fintech termasuk dalam pinjol?
Jawaban:
Melansir dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fintech adalah sebuah inovasi di industri
jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Semua proses dalam fintech
dilakukan secara online. Sementara itu, pinjaman online alias pinjol adalah salah satu
jenis usaha di industri fintech.

3. Apa hukum fintech?
Jawaban:
Peraturan mengenai fintech telah diresmikan oleh Peraturan Jasa Keuangan No.
77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa fintech adalah lembaga jasa keuangan
apabila memenuhi syarat berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.

4. Apa hukum fintech dalam islam?
Jawaban:
Kemudian fatwa MUI tersebut menyatakan kegiatan bisnis fintech syariah tidak boleh
bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar
(ketidakjelasan akad), maysir (ketidakjelasan tujuan/spekulasi), tadlis (tidak transparan),
dharar (bahaya), zhulm (kerugian salah satu pihak), dan haram.

5. Jelaskan perbedaan antara Fintech syariah dan konvensional!
Jawaban:
Secara umum dari segi fungsi, fintech syariah dengan fintech konvensional tidak ada
bedanya. Sebab, kedua jenis tersebut sama-sama ingin memberikan layanan dalam
bidang keuangan. Perbedaan dari keduanya hanyalah akad pembiayaan saja dimana pada
fintech syariah mengikuti aturan-aturan dari syariat islam.

81

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
https://money.kompas.com/read/2022/01/19/123200426/ekonomi-syariah--pengertian-
tujuan-dan-karakteristiknya?page=all
https://media.neliti.com/media/publications/59422-ID-metodologi-ekonomi-islam.pdf
https://repository.unimal.ac.id/450/1/Modul%20Ajar%20Hukum%20Ekonomi%20Islam.pdf
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30976/1/Moch.%20Bukhori%20
Muslim.pdf

BAB II
https://media.neliti.com/media/publications/255574-konsep-riba-dalam-al-quran-
3f4bd8f8.pdf
https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/download/1143/723
https://tirto.id/apa-itu-riba-dalam-islam-pengertian-macam-hingga-hikmahnya-gihv

BAB III
https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/02/10/mengenal-konsep-uang-dalam-ekonomi-islam/
http://repository.radenintan.ac.id/156/4/Bab_II.pdf
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220125103038-83-750799/pengertian-sejarah-
fungsi-dan-jenis-uang

BAB IV
https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/article/download/164/123/
https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/151

BAB V
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_sentral
https://www.gramedia.com/literasi/bank-sentral/
https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Bank%20Sentral/menu3.html

BAB VI
https://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx
https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pengertian-tentang-bank-syariah-dan-
istilah-di-dalamnya

BAB VII
https://universalbpr.co.id/blog/bprs-bpr-pengertian-dan-perbedaannya/
http://digilib.uinsby.ac.id/7666/2/bab%202.pdf
http://eprints.stainkudus.ac.id/1171/5/5.%20BAB%20II.pdf

BAB VIII
https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20564

82

http://azureskylover.blogspot.com/2013/06/kendala-pengembangan-asuransi-

syariah.html

https://www.qoala.app/id/blog/asuransi/umum/pertanyaan-tentang-asuransi-syariah/

BAB IX
https://www.academia.edu/36622608/MAKALAH_PEGADAIAN_SYARIAH
https://www.coursehero.com/file/52179512/MAKALAH-PEGADAIAN-SYARIAH-KEL-
7doc/
http://repository.radenintan.ac.id/1183/3/BAB__II.pdf

BAB X
https://www.academia.edu/36135938/DANA_PENSIUN_SYARIAH
http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/13112/1/KI%20%20Linda%20Lores%20-
%20Sistem%20Dana%20Pensiun%20Lembaga%20Keuangan%20Syariah%20Dan%20Siste
m%20Dana%20Pensiun%20Lembaga%20Keuangan%20Konvensional%20Terhadap%20Pe
ndapatan%20Bagi%20Hasil.pdf
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44184/1/MAYA%20AGUSTINA
%20WALUYO-FSH.pdf

BAB XI
https://www.studocu.com/id/document/universitas-jenderal-soedirman/akuntansi-
akreditasi-a/makalah-pasar-modal-syariah/8311994
https://www.papekanbaru.go.id/images/stories2017/berkas2017/Konsep%20Dasar%20Pasa
r%20Modal%20Syariah.pdf
http://repository.uinsu.ac.id/5063/1/Saham%20dan%20Pasar%20Modal%20Syariah%20%
28Konsep%2C%20Sejarah%20dan%20Perkembangannya%29.pdf

BAB XII
https://osf.io/vkwn5/download
https://www.bwi.go.id/category/literatur/makalah/
https://www.academia.edu/19720896/Makalah_Lembaga_Wakaf
http://repository.uinbanten.ac.id/2284/1/Bab%20I.pdf

BAB XIII
https://www.academia.edu/22866459/LEMBAGA_AMIL_ZAKAT
http://digilib.uinsby.ac.id/13016/5/Bab%202.pdf
https://eprints.umm.ac.id/42227/2/BAB%20I.pdf
https://osf.io/h85cm/download/?format=pdf

BAB XIV
https://ps.febi.radenintan.ac.id/karya-mahasiswa/fintech-syariah-jawaban-permodalan-tanpa-
riba-bagaimana/
https://accounting.uii.ac.id/perkembangan-fintech-syariah-di-indonesia/
https://ethis.co.id/en/blog/7-manfaat-fintech-syariah-untuk-kemajuan-ekonomi-syariah-
indonesia/

83