LAPORAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS GELOMBANG II GOLONGAN III PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 OPTIMALISASI SANGGAR SENI BUDAYA MELALUI LEGALISASI, STANDARISASI DAN SERTIFIKASI DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PULANG PISAU DISUSUN OLEH : NAMA : BAYU PRAYOGA, S.Sn. NIP : 19931024 202203 1 006 ANGKATAN : XXVII KELOMPOK : 1 SETUJU UNTUK DISEMINARKAN, TANGGAL 19 JUNI 2023 LEMBAR PERSETUJUAN MENTOR, COACH, GOTAT, S.IP Dr. STEPANUS, S.Hut., MP NIP. 19760925 200903 1 002 NIP. 19720226 199803 1 011 i
LAPORAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS GELOMBANG II GOLONGAN III PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 OPTIMALISASI SANGGAR SENI BUDAYA MELALUI LEGALISASI, STANDARISASI DAN SERTIFIKASI DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PULANG PISAU DISUSUN OLEH : NAMA : BAYU PRAYOGA, S.Sn. NIP : 19931024 202203 1 006 ANGKATAN : XXVII KELOMPOK : 1 TELAH DISAHKAN, TANGGAL JUNI 2023 LEMBAR PENGESAHAN MENTOR, PENGUJI, COACH, GOTAT, S.IP M. DAMPAM, S.IP Dr. STEPANUS, S.Hut., MP. NIP. 19760925 200903 1 002 NIP. 19910824 201206 1 002 NIP. 19720226 199803 1 011 ii
KATA PENGANTAR Teruntuk mereka yang selalu berperan dalam setiap proses penyusunan Laporan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara. Judul Laporan Aktualisasi : “OPTIMALISASI SANGGAR SENI BUDAYA MELALUI LEGALISASI, STANDARISASI, DAN SERTIFIKASI DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PULANG PISAU”. Tidak luput rasa terima kasih bagi mereka yang sangat berjasa dalam terciptanya karya ini. Kepada mereka yang kiranya penulis akan kenang pada setiap lembar : 1) Bakhzar Efendi, S.E,. M.Si. 2) Sri Wadanarni, S.IP., M.Si. 3) Gotat, S.IP. 4) Dr. Stepanus, S.Hut., MP. 5) M. Dampam, S.IP. 6) Rekan-rekan Latsar Gelombang II Golongan III Angkatan XXVII Kelompok 1 7) Bapak/Ibu Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau 8) Keluarga terkasih ☺ Pulang Pisau, 9 Juni 2023 Penulis, BAYU PRAYOGA, S.Sn. iii
iv BABI I. PENDAHULUAN LATAR BELAKANG IDENTIFIKASI ISU MAKSUD & TUJUAN MANFAAT BAB II. GAMBARAN UMUM ORGANISASI IDENTITAS/PROFIL STRUKTUR ORGANISASI VISI & MISI NILAI ORGANISASI ROLE MODEL BAB III. RANCANGAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR ASN KEDUDUKAN & PERAN ASN DALAM NKRI RANCANGAN AKTUALISASI JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI DAFTAR ISI
v BAB IV. REALISASI KEGIATAN AKTUALISASI MELAPOR, BERKONSULTASI, MEMINTA DUKUNGAN MEMBUAT BASIS DATA STANDAR USAHA SANGGAR SENI MENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEMBUAT BORANG BERBASIS ONLINE MEMBUAT INFOGRAFIS DALAM PUBLIKASI DIGITAL PENYUSUNAN LAPORAN AKTUALISASI BAB V. PENUTUP KESIMPULAN SARAN DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN PROFIL PENULIS DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Identifikasi Isu 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Manfaat 1.5 Ruang Lingkup
LATAR BELAKANG Bab I Hal 01 ❑ Mengatasi keberagaman atau pluralisme di Indonesia untuk menekan disintregrasi bangsa; ❑ Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih melalui ASN sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 17 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN; ❑ Sebagai implementasi UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan PerPres No. 114 Tahun 2022 tentang Strategi kebudayaan; ❑ Wujud pelaksanaan PermenPanRB No. 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana (Analis Apresiasi Karya Seni).
Bab I Hal 2 IDENTIFIKASI ISU 1. Belum adanya pembaharuan data 3. Minimnya ruang atau wadah berkesenian 4. Minimnya pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi 5. Kurang maksimalnya sinergitas antar SKPD dan stakeholder 2. Belum adanya optimalisasi terkait legalitas atau perizinan usaha, standarisasi, dan sertifikasi 5 Isu Kontemporer pada Unit Kerja
Bab I Hal 3 Analisis Isu ISU PERTAMA : Belum adanya pembaharuan data yang ada pada sanggar seni budaya yang ada di Kabupaten Pulang Pisau dengan database yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau. PENYEBAB : 1) Kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan pemutakhiran atau update data sanggar seni budaya yang ada, sehingga dalam pembuatan database tidak sinkron. 2) Belum adanya pengarsipan digital yang mana dapat mempermudah dalam penginputan dan pengaksesan secara berkala. IDENTIFIKASI ISU
Bab I Hal 4 ISU KEDUA : Belum adanya optimalisasi terkait legalitas atau perizinan usaha, standarisasi, dan sertifikasi pada sanggar seni budaya atau paguyuban di Kabupaten Pulang Pisau. PENYEBAB : 1) Kurangnya literasi sumber daya manusia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait standarisasi dan sertifikasi terhadap sanggar seni budaya yang ada. 2) Belum optimalnya sosialisasi terhadap sanggar seni, penggiat budaya, paguyuban seni budaya, dan pelaku seni lainnya dalam kontek pembinaan dan pelatihan SDM. 3) Belum adanya dashboard analytics atau media monitoring instansi dalam melakukan unsur pengawasan dan evaluasi terkait kinerja yang sudah dilakukan, dalam hal ini berkaitan dengan dashboard kesenian dan kebudayaan daerah. 4) (( NEXT SLIDE )) IDENTIFIKASI ISU
PENYEBAB : 4). Minimnya kemampuan masyarakat sadar hukum. pemahaman akan pentingnya legalitas hukum (perizinan usaha) terhadap pendirian suatu sanggar seni budaya agar mendapat hak dan jaminan hukum di pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sehingga pada database sanggar kesenian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan ketika dilakukan pengecekan melalui aplikasi OSS milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau belum ada satupun sanggar seni yang memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha). Bab I Hal 5 Lanjutan Isu Kedua : IDENTIFIKASI ISU
Bab I Hal 6 ISU KETIGA : Minimnya ruang atau wadah berkesenian bagi Sanggar dalam mengekspresikan kesenian dan mendorong interaksi budaya di luar event yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten. PENYEBAB : 1) Minimnya literasi dan kesadaran sumber daya manusia (sanggar seni, penggiat budaya, paguyuban seni budaya, dan pelaku seni lainnya) untuk melakukan suatu kegiatan secara mandiri tanpa harus bergantung pada Pemerintah Kabupaten. 2) Minimnya program kerja dan kegiatan SKPD dalam pemanfaatan dan penganggaran pada kegiatan Pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata tradisonal. IDENTIFIKASI ISU
Bab I Hal 7 ISU KEEMPAT : Minimnya pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, seperti promosi dan publikasi online secara masif terkait informasi Sanggar Seni Budaya di Kabupaten Pulang Pisau. PENYEBAB : 1) Minimnya unggahan infografis yang ada di official akun sosial media maupun website resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau terkait sanggar seni budaya yang ada. 2) Mayoritas masih menerapkan sistem maual dalam hampir segala aspek pekerjaan. 3) Tidak aktifnya website resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau. IDENTIFIKASI ISU
Bab I Hal 8 ISU KELIMA : Kurang maksimalnya sinergitas antar SKPD dan stakeholder terkait dalam melakukan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Pemajuan Kebudayaan. PENYEBAB : 1) Kurangnya komunikasi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau dengan SKPD dan stakeholder lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang saling terkait, karena begitu pentinya peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan. 2) Belum adanya kebijakan berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Usaha Sanggar Seni di Kabupaten Pulang Pisau. IDENTIFIKASI ISU
No. Permasalahan Kriteria Keterangan A P K L 1. Belum adanya pembaharuan data yang ada pada sanggar seni budaya yang ada di Kabupaten Pulang Pisau dengan database yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau. √ √ √ √ Memenuhi 2. Belum adanya optimalisasi terkait legalitas atau perizinan usaha, standarisasi, dan sertifikasi pada sanggar seni budaya di Kabupaten Pulang Pisau. √ √ √ √ Memenuhi 3. Minimnya ruang atau wadah berkesenian bagi Sanggar dalam mengekspresikan kesenian dan mendorong interaksi budaya di luar event yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten. √ X √ √ Tidak Memenuhi 4. Minimnya pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, seperti promosi dan publikasi online secara masif terkait informasi Sanggar Seni Budaya di Kabupaten Pulang Pisau. √ X √ √ Tidak Memenuhi 5. Kurang maksimalnya sinergitas antar SKPD dan stakeholder terkait dalam melakukan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Pemajuan Kebudayaan. √ √ √ √ Memenuhi Bab I Hal 9 Tapisan Isu Menggunakan Metode APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, Layak)
Bab I Hal 10 Tapisan Isu Menggunakan Metode APKL Dari hasil tabel di atas, terdapat 3 (tiga) dari 5 (lima) isu yang memenuhi kriteria, yaitu isu nomor 1, 2, dan 5. Untuk dua isu lainnya dianggap kurang memenuhi karena untuk isu nomor 3 dan 4 tidak memenuhi kriteria problematik karena isu ini dapat terealisasi jika data terkait sanggar seni budaya sudah disiapkan lengkap dan bisa dipublikasi atas dasar hukum atau legalitas hukum yang berlaku. TAPISAN ISU
Bab I Hal 11 Tapisan Isu Menggunakan Metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) No. Permasalahan Kriteria* Skor Prioritas U S G 1. Belum adanya pembaharuan data yang ada pada sanggar seni budaya yang ada di Kabupaten Pulang Pisau dengan database yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau. 5 4 4 13 III 2. Belum adanya optimalisasi terkait legalitas atau perizinan usaha, standarisasi, dan sertifikasi pada sanggar seni budaya di Kabupaten Pulang Pisau. 5 5 5 15 I 3. Kurang maksimalnya sinergitas antar SKPD dan stakeholder terkait dalam melakukan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Pemajuan Kebudayaan 5 4 5 14 II Dari hasil identifikasi di atas dapat disimpulkan bahwa isu “Belum adanya optimalisasi terkait legalitas atau perizinan usaha, standarisasi, dan sertifikasi pada sanggar seni budaya di Kabupaten Pulang Pisau” mendapatkan skor tertinggi dengan nilai 15 poin, sehingga diprioritaskan untuk segera dicarikan solusi agar segera terselesaikan permasalahan isu tersebut.
Bab I Hal 12 Diagram Fishbone Kategori 5S Pada Isu Prioritas (Surrounding, Safety, System, Suppliers, Skills) PENYEBAB CORE ISU Regulasi / Kebijakan daerah Surroundings Imbas adanya covid-19 Perkembangan IPTEK Kurangnya Inovasi Data PPKD Minimnya Pemahaman tentang legalisasi, standarisasi, dan sertifikasi Tidak semua masyarakat terbiasa dengan alur kerja berbasis teknologi Tidak semua pegawai ASN terbiasa dengan alur kerja berbasis teknologi Kurangnya SDM di bidang Kesenian Budaya Minimnya masyarakat sadar hukum Safety Skills Suppliers System Belum adanya optimalisasi terkait legalisasi, standarisasi, dan sertifikasi pada sanggarseni budaya di Kab. Pulang Pisau
Bab I Hal 13 GAGASAN KREATIF 1. Mengumpulkan bahan dasar dalam melaksanakan optimalisasi tentang legalisasi, standarisasi, dan sertifikasi sanggar seni budaya. 2. Membuat borang pencatatan dan pendataan sanggar seni di Kabupaten Pulang Pisau. 3. Membuat basis data pencatatan dan pendataan sanggar seni di Kabupaten Pulang Pisau. 4. Menyusun standar pelayanan tentang legalisasi, standarisasi, dan sertifikasi sanggar seni budaya. 5. Membuat dashboard atau media monitoring secara berkesinambungan. 6. Melakukan validasi standar pelayanan tentang legalisasi, standarisasi, dan sertifikasi sanggar seni budaya. 7. Mengembangkan sistem legalisasi, standarisasi, dan sertifikasi sanggar seni budaya secara online. 8. Pembuatan QR Code dalam upaya publikasi standar pelayanan dalam legalisasi, standarisasi, dan sertifikasi sanggar seni budaya. Gambaran akar permasalahan di atas dapat menjadi dasar untuk dalam merumuskan gagasan atau ide-ide kreatif dalam upaya untuk menemukan formula yang pas dalam menyelesaikan permasalahan isu prioritas. Berikut beberapa gagasan atau ide kreatif terkait kegiatan yang akan dilaksanakan, antara lain :
Bab I Hal 14 1. Pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik terakomodir dengan melaksanakan kegiatan optimalisasi melalui legalisasi, standarisasi, dan sertifikasi sanggar seni budaya. Sesuai dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Strategi Kebudayaan dan pengimplementasian dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 2. Kedua, ASN sebagai pelayan publik terakomodir dalam pembuatan standar pelayanan tentang legalisasi, standarisasi, dan sertifikasi sanggar seni budaya dengan harapan kelengkapan data disertai dengan legalitas hukum dan kepemilikan sertifikasi sanggar dapat menjadi bahan dasar dalam peningkatan Pemajuan Kebudayaan di Indonesia. 3. Ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa terakomodir dalam kegiatan publikasi standar pelayanan tentang legalisasi, standarisasi, dan sertifikasi sanggar seni budaya sehingga hasil kegiatan ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat umum dan pelaku seni pada khususnya yang ingin melestarikan kesenian budaya dan mengedukasi masyarakat sehingga memiliki misi yang sama untuk mewariskan dalam pengaderan budaya kepada generasi yang akan datang. Aktualisasi kegiatan di atas tentunya berkesinambungan dengan Fungsi ASN yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sebagai berikut : GAGASAN KREATIF
TUJUAN UMUM 1. Sebagai media pembelajaran bagi peserta CPNS untuk dapat mengidentifikasi isu yang berkembang di lingkungan kerja dan membuat gagasan kreatif dalam upaya pemecahan isu; 2. Sebagai bentuk aktualisasi bagi peserta CPNS dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK di lingkungan kerja; 3. Sebagai salah satu syarat dilantiknya CPNS menjadi PNS. TUJUAN TUJUAN KHUSUS Bab I Hal 15 1. Untuk memaksimalkan kelengkapan informasi berbasis digital terkait sanggar seni budaya yang akurat, mutakhir, terpadu, kredibel dan akuntabel; 2. Untuk mengoptimalkan keberadaan sanggar seni budaya yang berpayung hukum guna mencapai stadarisasi dan sertifikasi; 3. Untuk meningkatkan antusiasme masyarakat dalam upaya pemajuan kebudayan secara masif melalui sanggar seni budaya di Kabupaten Pulang Pisau.
Mengoptimalkan keberadaan sanggar seni budaya melalui legalisasi, stadarisasi, dan sertifikasi di Dinas Kebudayaan Kabupaten Pulang Pisau dengan berbasis digital. Mendukung arahan Presiden Republik Indonesia tentang Pemajuan Kebudayaan dan Percepatan Tranformasi Digital, khususnya pada sektor pemerintah digital dan masyarakat digital. Bab I Hal 16 MANFAAT
Batasan ruang dalam aktualisasi ini disesuaikan dengan jabatan dari penulis, yaitu sebagai Analis Apresiasi Karya Seni pada unit kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau. Rencana kegiatan yang dilakukan dalam pembuatan rancangan aktualisasi ini beorientasi pada permasalahan terkait : 1. Legalisasi untuk Rencana Jangka Pendek; 2. Standarisasi untuk Rencana Jangka Menengah; 3. Sertifikasi untuk Rencana Jangka Panjang. Pembuatan laporan aktualisasi ini berlandaskan nilai-nilai dasar ASN yaitu ASN BerAKHLAK dan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 94/K.1/PDP.07/2021 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS. Bab I Hal 17 RUANG LINGKUP
BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI 2.1 IDENTITAS/PROFIL 2.2 STRUKTUR ORGANISASI 2.3 VISI & MISI 2.4 NILAI ORGANISASI 2.5 ROLE MODEL
PROFIL INSTANSI Identitas Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau merupakan unit kerja yang berada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau : dikategorikan dalam tipe B serta mempunyai tugas merumuskan kebijakan Pelayanan Dinas, melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata bersamasama dengan instansi terkait dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, dan keamanana sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab II Hal 18
a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwsata; b. Perumusan dan penyiapan kebijakan di bidang administrasi dan kesekretariatan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta penyusunan program dan pelaporan; c. Perumusan kebijakan di bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Pemasaran, Promosi dan Kemitraan; d. Perumusan kebijakan di bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Pemasaran, Promosi dan Kemitraan; e. Perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Pemasaran, Promosi dan Kemitraan; f. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Pemasaran, Promosi dan Kemitraan; g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Kebudayaan, Pariwisata dan Pemasaran, Promosi dan Kemitraan; h. Pelaksanaan penjabaran program kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; i. Pelaksanaan koordinasi Pelayanan dan tugas-tugas lain yang diserahkan atau dilimpahkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/satuan kerja terkait lainnya; k. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Pemasaran, Promosi dan Kemitraan; dan l. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bab II Hal 19 Tugas dan Fungsi Organisasi Sesuai Pasal 5 Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
Bab II Hal 20 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau KEPALA DINAS KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN KEPALA BIDANG PARIWISATA KEPALA BIDANG PEMASARAN, PROMOSI, & KEMITRAAN JABATAN FUNGSIONAL SEKLRETARIS KASUBAG. KEUANGAN & ASET KASUBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN
Visi dan Misi Kepala Daerah Bab II Hal 21 a. Percepatan peningkatan sarana dan prasarana wilayah, tata ruang dan permukiman; b. Peningkatan produktivitas hasil sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan; c. Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan; d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan; f. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional (good and clean governance); g. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda dan perempuan dalam pembangunan; Mewujudkan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang inovatif, maju, berkeadilan dan sejahtera. Visi Misi Tujuan Organisasi Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwiata Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023, mempunyai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan.
Bab II Hal 22
Peserta Latsar yaitu CPNS dengan jabatan Analis Apresiasi Karya Seni di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah mengklasifikasikan Jabatan Analis Apresiasi Karya Seni termasuk di dalam Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan. Tugas Jabatannya adalah melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang apresiasi karya seni. TUGAS DAN FUNGSI JABATAN PESERTA Bab II Hal 23
BAB III RANCANGAN AKTUALISASI 3.1 NILAI-NILAI DASAR ASN 3.2 KEDUDUKAN & PERAN ASN DALAM NKRI 3.3 RANCANGAN AKTUALISASI 3.4 JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI
Bab III Hal 24 NILAI-NILAI DASAR ASN Sesuai dengan SE PerMenPANRB No. 21 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values “BerAKHLAK” dan Employer Branding ASN “Bangga Melayani Bangsa”.
Bab III Hal 25 KEDUDUKAN & PERAN ASN DALAM NKRI Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (pasal 7 ayat 1) : PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki NIP secara Nasional. Fungsi & Tugas ASN : Kedudukan & Peran ASN dalam terwujudnya Smart Governance : Pentingnya Literasi Digital dalam penerapan kerja ASN, untuk mempercepat Transformasi Digital sesuai arahan Presiden RI. Kompetensi Literasi Digital :
Bab III Hal 26 RANCANGAN AKTUALISASI
Bab III Hal 27 Coach Dr. Stepanus, S.Hut., MP. Nama Peserta Latsar Bayu Prayoga, S.Sn. NIP 19931024 202203 1 006 Jabatan Analis Apresiasi Karya Seni Unit Organisasi Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau Identifikasi Isu 1. Belum adanya pembaharuan dan sinkronisasi data Sanggar Seni Budaya dan Paguyuban di Kabupaten Pulang Pisau. 2. Belum optimalnya legalitas/perizinan usaha, standarisasi, dan sertifikasi pada Sanggar Seni Budaya dan Paguyuban di Kabupaten Pulang Pisau. 3. Minimnya ruang/wadah berkesenian bagi Sanggar dalam mengekspresikan kesenian dan mendorong interaksi budaya di luar event yang diselenggrakan Pemerintah Kabupaten. 4. Minimnya pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, seperti promosi dan publikasi online secara masif terkait Sanggar Seni Budaya dan Paguyuban di Kabupaten Pulang Pisau. 5. Kurang maksimalnya sinergitas antar SKPD dan Stakeholder terkait dalam melakukan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Pemajuan Kebudayaan. Isu Yang Diangkat Belum optimalnya legalitas/perizinan usaha, standarisasi, dan sertifikasi pada Sanggar Seni Budaya dan Paguyuban di Kabupaten Pulang Pisau. Gagasan Pemecahan Isu Optimalisasi Sanggar Seni Budaya melaui legalisasi, standarisasi, dan sertifikasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau. MATRIK RANCANGAN AKTUALISASI MATRIK KEGIATAN
Bab III Hal 28 No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi Penguatan Nilai Organisasi 1 2 3 4 5 6 7 1 Melapor dan berkonsultasi terkait isu yang diangkat dan gagasan pemecahan isu kepada Mentor dan Atasan, sekaligus meminta dukungan kepada Kepala Daerah, SKPD dan Stakeholder terkait serta membuat alur jadwal/agenda kegiatan. 1. Melapor kegiatan terkait isu yang diangkat dan gagasan pemecahan masalah pada RA kepada Mentor/Kabid dan Kepala Dinas. 1. Foto Kegiatan 1. Wawasan kebangsaan : menggunakan Bahasa Indonesia dan prinsip gotong royong Visi Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau : " Mewujudkan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang inovatif, maju, berkeadilan dan sejahtera" Adapun 7 Tata Nilai Budaya Kerja Kementeria n Pendidikan dan Kebudayaan , pada kegiatan melapor, berkoordina si, meminta dukungan, dan membuat alur kerja merupakan penguatan nilai pada : 2. Wujud cinta tanah air : ikut serta dalam pemajuan kebudayaan 2. Lembar Persetujuan 3. Akuntabel : melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan 4. Kompeten : Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, terus meningkatkan kompetensi diri dengan berkonsultasi dengan atasan Adapun 7 Misi Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau, maka kegiatan 1 mendukung misi nomor : 1. Memiliki Integritas 2. Melakukan konsultasi terkait kelayakan isu yang diangkat dan mengkoordinasikan perihal problem solving yang tepat. 3. Lembar Konsultasi 5. Harmonis : mengharomonisasikan keinginan pimpinan dengan keinginan kita melalui ide-ide kreatif 3. Inisiatif 4. Pembelajar 6. Loyal : berdedikasi dan mengutamakan kepentingan umum dalam pengambilan keputusan 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; 6. Terlibat aktif 6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional (good and clean governance); 7. Tanpa pamrih 3. Meminta dukungan kepada Kepala Daerah (Bupati dan atau Sekda), DPRD Komisi II, DPMPTSP, Disdik, Disperindagkop, dan Notaris. 4. Surat Dukungan 7. Adaptif : mengembangkan inovasi dalam menghadapi dinamika pekerjaan, dan bertindak proaktif tidak apatis dan tidak pasif 8. Kolaboratif : membangun sinergitas dengan atasan dan SKPD serta stakeholder terkait demi tujuan bersama. 7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda dan perempuan dalam 9. Manajemen ASN : pembangunan; melaksanakan kebijakan publik dengan alur koordinasi yang tepat dan mempererat persatuan kesatuan antar kepala daerah, SKPD, stakeholder, dan masyarakat seni 4. Membuat alur kerja / rundown agenda kegiatan yang disetujui oleh Mentor dan Kepala Dinas. 5. Alur kerja / rundown kegiatan 10. Smart ASN : digital skills atau pemanfaatan teknologi dalam berkomunikasi dan pemanfaatan literasi digital Kegiatan 1 : Melapor, Berkonsultasi, Meminta Dukungan
Bab III Hal 29 2 Membuat basis data terkait persyaratan minimal dalam penyelenggaraan usaha sanggarseni (yang meliputi aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan) sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 8 Permen Par No. 21 Tahun 2015. 1. Menghimpun bahan pembuatan basis data 1. Dokumen bahan 1. Wawasan kebangsaan : mentaati peraturan perundangundangan yang berlaku Visi Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau : " Mewujudkan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang inovatif, maju, berkeadilan dan sejahtera" Adapun 7 Tata Nilai Budaya Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada kegiatan membuat basis data merupakan penguatan nilai pada : 2. Bela negara : mewujudkan masyarakat yg sadar hukum dan aturan 2. Membuat konsep basis data 2. Laporan pelaksanaan 3. Wujud cinta tanah air : ikut serta dalam pemajuan kebudayaan 4. Berorientasi pelayanan : komitemen memberikan pelayanan dan melakukan perbaikan kontinu 3. Menyajikan basis data berupa tabel yang berisi aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan 3. Dokumen basis data tabel 5. Akuntabel : cernat, bertanggung jawab dan jujur dalam pembuatan basis data Adapun 7 Misi Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau, maka kegiatan 2 mendukung misi nomor : 1. Memiliki Integritas 6. Kompeten : membuatan basis data selalu dengan kualitas terbaik. 2. Kreatif dan inovatif 7. Harmonis : membuat basis data tanpa ada kepentingan pribadi atau SARA 3. Inisiatif 8. Loyal : menjaga kerahasian basis data 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; 4. Pembelajar 9. Adaptif : terus berinovasi dan antusias dalam mengembangkan basis data yg up to date 6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional (good and clean governance); 6. Terlibat aktif 7. Tanpa pamrih 10. Kolaboratif : selalu terbuka dan bekerjasama dengan berbagai pihak dalam pembuatan basis data 7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda dan perempuan dalam pembangunan; 11. Manajemen ASN : menerapkan prinsip profesionalisme sebagi pelaksana kebijakan publik dan pelayanan administratif bagi masyarakat 12. Smart AsN : menerapkan digital skills, digital culture, digital ethics, digital safety dalam pembuatan basis data Kegiatan 2 : Membuat Basis Data
Bab III Hal 30 3 Melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses pelayanan optimalisasi melalui legalisasi Sanggar Seni Budaya. 1. Menghimpun bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses pelayanan optimalisasi melalui legalisasi 1. Dokumen bahan penyusun SOP 1. Wawasan kebangsaan : penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan SOP Visi Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau : " Mewujudkan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang inovatif, maju, berkeadilan dan sejahtera" Adapun 7 Tata Nilai Budaya Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada kegiatan melakukan penyusunan SOP merupakan penguatan nilai pada : 2. Bela negara : mewujudkan masyarakat yg sadar hukum dan aturan 3. Wujud cinta tanah air : ikut serta dalam pemajuan kebudayaan 4. Berorientasi pelayanan : solutif dan melayani dengan budaya pelayanan prima (service excelent) 2. Membuat konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses pelayanan optimalisasi melalui legalisasi 2. Laporan pelaksanaan 5. Akuntabel : cermat dan bertanggung jawab dalam penyusunan SOP Adapun 7 Misi Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau, maka kegiatan 3 mendukung misi nomor : 1. Memiliki Integritas 6. Kompeten : mempelajari dan memperhatikan literatur kaidah yang benar dalam membuat SOP 2. Kreatif dan inovatif 3. Inisiatif 3. Menyajikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses pelayanan optimalisasi melalui legalisasi 3. Naskah penyajian 7. Harmonis : tidak membedakan SARA dan selalu menghargai setiap arahan serta petunjuk / masukan 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; 4. Pembelajar 6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional (good and clean governance); 5. Menjunjung Meritokrasi 8. Adaptif : selalu mengumpulkan data-data terkini, selalu berinovasi, dan mengembangkan kreativitas dalam merancang konsep SOP 6. Terlibat aktif 7. Tanpa pamrih 4. Memvalidasi bahan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses pelayanan optimalisasi melalui legalisasi Sanggar Seni Budaya 4. Dokumen validasi 9. Kolaboratif : karena pembuatan SOP ini selalu terbuka untuk bekerja sama dan melibatkan berbagai pihak 7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda dan perempuan dalam pembangunan; 10. Manajemen ASN : dengan membuat SOP berarti kita telah ikut melaksanakan kebijakan dan melakukan pelayanan publik. 11. Smart ASN : mampu menimplementasikan digital culture dan digital skills dalam pembuatan SOP Kegiatan 3 : Membuat SOP
Bab III Hal 31 4 Membuat borang dan mengembangkan sistem pendaftaran izin usaha / legalisasi Sanggar Seni Budaya berbasis online. 1. Menghimpun bahan dan mengkompilasi data pembuatan borang pendaftaran. 1. Dokumen bahan dan hasil kompilasi data 1. Wawasan kebangsaan : penggunaan bahasa Indonesia pada Borang Visi Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau : " Mewujudkan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang inovatif, maju, berkeadilan dan sejahtera" Adapun 7 Tata Nilai Budaya Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada kegiatan pembuatan borang pendataftaran merupakan penguatan nilai pada : 2. Bela negara : mewujudkan masyarakat yg sadar hukum dan aturan 3. Wujud cinta tanah air : ikut serta dalam pemajuan kebudayaan 4. Berorientasi pelayanan : solutif dan melayani dengan budaya pelayanan prima (service excelent) 2. Membuat konsep desain borang pendaftaran dan menyusun indikator pendaftraan di google form. 2. Desain borang dan indikator capaian. 5. Akuntabel : cermat dan bertanggung jawab dalam pembuatan borang Adapun 7 Misi Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau, maka kegiatan 4 mendukung misi nomor : 1. Memiliki Integritas 6. Kompeten : mempelajari dan memperhatikan literatur kaidah yang benar dalam membuat borang 2. Kreatif dan inovatif 3. Inisiatif 3. Membuat link google form dan menyajikan borang pendaftaran. 3. Link google form untuk pendaftaran. 7. Harmonis : tidak membedakan SARA dan selalu menghargai setiap arahan serta petunjuk / masukan 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; 4. Pembelajar 6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional (good and clean governance); 5. Menjunjung Meritokrasi 8. Loyal : menjaga nama baik instansi dalam pembuatan borang dan link google form 6. Terlibat aktif 9. Adaptif : selalu mengumpulkan datadata terkini, selalu berinovasi, dan mengembangkan kreativitas dalam merancang konsep borang 7. Tanpa pamrih 7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda dan perempuan dalam pembangunan; 10. Kolaboratif : karena pembuatan borang ini selalu terbuka untuk bekerja sama dan melibatkan berbagai pihak 11. Manajemen ASN : dengan membuat Borang online berarti kita telah ikut melaksanakan kebijakan dan melakukan pelayan publik. 12. Smart ASN : mampu menimplementasikan digital culture, digital safety, digital ethics dan digital skills dalam pembuatan Borang Kegiatan 4 : Membuat Borang Pendaftaran
Bab III Hal 32 5 Melakukan pembuatan infografis dalam upaya publikasi digital terkait pelayanan pendaftaran izin usaha / legalisasi Sanggar Seni Budaya 1. Menghimpun bahan penyusunan infografis. 1. Dokumen bahan 1. Wawasan kebangsaan : penggunaan bahasa Indonesia pada infografis Visi Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau : " Mewujudkan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang inovatif, maju, berkeadilan dan sejahtera" Adapun 7 Tata Nilai Budaya Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada kegiatan pembuatan infografis dalam publikasi online merupakan penguatan nilai pada : 2. Bela negara : mewujudkan masyarakat yg sadar hukum dan melek teknologi 2. Membuat konsep desain infografis. 2. Laporan pelaksanaan 3. Wujud cinta tanah air : ikut serta dalam pemajuan kebudayaan dengan membuat infografis bertemakan budaya lokal 4. Berorientasi pelayanan : solutif dan selalu melakukan evaluasi demi hasil pelayanan yang maksimal 3. Menyajikan infografis tentang pelayanan pendaftaran izin usaha / legalisasi Sanggar. 3. Dokumen penyajian Adapun 7 Misi Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau, maka kegiatan 5 mendukung misi nomor : 1. Memiliki Integritas 5. Akuntabel : cermat dan bertanggung jawab dalam pembuatan infografis 2. Kreatif dan inovatif 6. Kompeten : mempelajari dan memperhatikan literatur kaidah yang benar dalam pembuatan infografis 3. Inisiatif 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; 4. Pembelajar 4. Mempublikasikan infografis ke jejaring media sosial. 4. Laporan pelaksanaan 7. Harmonis : tidak membedakan SARA dan selalu menghargai setiap arahan serta petunjuk / masukan dalam publikasi online 6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional (good and clean governance); 5. Menjunjung Meritokrasi 6. Terlibat aktif 8. Loyal : menjaga nama baik instansi dalam pembuatan infografis 7. Tanpa pamrih 9. Adaptif : selalu berinovasi, dan mengembangkan kreativitas dalam merancang konsep desain infografis 7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda dan perempuan dalam 10. Kolaboratif : melibatkan pembangunan; berbagai pihak dengan pemanfaatan potensi sumber daya media sosial yang maksimal 11. Manajemen ASN : dengan membuat infografis berarti kita telah ikut melaksanakan kebijakan dan melakukan pelayan publik 12. Smart ASN : mampu menimplementasikan digital culture, digital safety, digital ethics dan digital skills dalam pembuatan Borang Kegiatan 5 : Membuat Infografis
Bab III Hal 33 6 Melakukan pembuatan atau penyusunan Laporan Kegiatan Aktualisasi 1. Menghimpun bahan pembuatan laporan. 1. Dokumen bahan 1. Wawasan kebangsaan : penggunaan bahasa Indonesia pada dokumen laporan dan presentasi Visi Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau : " Mewujudkan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang inovatif, maju, berkeadilan dan sejahtera" Adapun 7 Tata Nilai Budaya Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada kegiatan penyusunan Laporan Aktualisasi merupakan penguatan nilai pada : 2. Wujud cinta tanah air : ikut serta dalam pemajuan kebudayaan 2. Membuat atau menyusun laporan kegiatan aktualisasi. 2. Laporan pelaksanaan 3. Akuntabel : melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan 4. Kompeten : mempelajari dan memperhatikan literatur kaidah yang benar dalam pembuatan laporan, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, dan terus meningkatkan kompetensi diri 3. Menyajikan laporan aktualisasi. 3. Dokumen penyajian dan file presentasi Adapun 7 Misi Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau, maka kegiatan 5 mendukung misi nomor : 1. Memiliki Integritas 5. Harmonis : mengharomonisasikan keinginan pimpinan dengan keinginan kita melalui ide-ide kreatif dalam penyusunan laporan 3. Inisiatif 4. Pembelajar 6. Adaptif : selalu berinovasi, dan mengembangkan kreativitas dalam merancang konsep laporan yang informatif 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; 5. Menjunjung Meritokrasi 4. Menyunting atau revisi untuk penyempurnaan laporan aktualisasi. 4. Dokumen hasil revisi 6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional (good and clean governance); 6. Terlibat aktif 7. Kolaboratif : melibatkan berbagai pihak dengan pemanfaatan potensi sumber daya secara maksimal 7. Tanpa pamrih 8. Manajemen ASN : dengan membuat dan menyajikannya laporan berarti kita telah ikut melaksanakan kebijakan dan melakukan pelayan publik 7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda dan perempuan dalam pembangunan; 9. Smart ASN : digital skills atau pemanfaatan teknologi dalam berkomunikasi dan pemanfaatan literasi digital Kegiatan 6 : Penyusunan Laporan
JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI No. Kegiatan April 2023 Mei 2023 Juni 2023 Minggu keIV V I II III IV V I II 1. Melapor dan berkonsultasi terkait isu yang diangkat dan gagasan pemecahan isu kepada Mentor dan Atasan, sekaligus meminta dukungan kepada Kepala Daerah, SKPD dan Stakeholder terkait serta membuat alur jadwal/agenda kegiatan. 18 26-28 2. Membuat basis data terkait persyaratan minimal dalam penyelenggaraan usaha sanggar seni (yang meliputi aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan). 2-5 8-9 3. Melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses pelayanan optimalisasi melalui legalisasi Sanggar Seni Budaya. 10-12 15-17 4. Membuat borang dan mengembangkan sistem pendaftaran izin usaha / legalisasi Sanggar Seni Budaya berbasis online. 19 22-26 5. Melakukan pembuatan infografis dalam upaya publikasi digital terkait pelayanan pendaftaran izin usaha / legalisasi Sanggar Seni Budaya. 29-31 2 6. Melakukan pembuatan atau penyusunan Laporan Kegiatan Aktualisasi. 5-20 Bab III Hal 34
BAB IV REALISASI KEGIATAN AKTUALISASI 4.1 MELAPOR, BERKONSULTASI, MEMINTA DUKUNGAN 4.2 BASIS DATA STANDAR USAHA SANGGAR SENI 4.3 MENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 4.4 MEMBUAT BORANG BERBASIS ONLINE 4.5 MEMBUAT INFOGRAFIS DALAM PUBLIKASI DIGITAL 4.6 PENYUSUNAN LAPORAN AKTUALISASI
Bab IV Hal 35 KEGIATAN 1 MELAPOR, BERKONSULTASI, MEMINTA DUKUNGAN Deskripsi Kegiatan : Melapor kegiatan terkait isu yang diangkat dan gagasan pemecahan masalah kepada Mentor/Kabid dan Kepala Dinas. Lalu melakukan konsultasi terkait kelayakan isu yang diangkat dan mengkoordinasikan perihal problem solving yang tepat. Setelah itu meminta dukungan kepada Kepala Daerah, SOPD, dan Stakeholder terkait. Dan terakhir membuat alur kerja / flowchart agenda kegiatan yang disetujui oleh Mentor dan Kepala Dinas. Waktu Kegiatan : 18 April 2023 s/d 03 Mei 2023 Output : 1. Foto Kegiatan dan Lembar Persetujuan 2. Surat Dukungan dari Bupati, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Notaris, Komite Seni Budaya Nusantara, Sanggar Seni Budaya Dewan Adat Dayak, dan Komunitas Seni Mantaren Project. 3. Flowchart Kegiatan Pelatihan Dasar Kendala : tidak ada
Bab IV Hal 36 KEGIATAN 1 MELAPOR, BERKONSULTASI, MEMINTA DUKUNGAN Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS : 1. Wawasan Kebangsaan : Menggunakan Bahasa Indonesia dan prinsip gotong royong; 2. Wujud cinta tanah air : Ikut serta dalam program Pemajuan Kebudayaan; 3. Akuntabel : Melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan Analis Apresiasi Karya Seni; 4. Kompeten : Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, terus meningkatkan kompetensi diri dengan berkonsultasi dengan atasan; 5. Harmonis : Mengharomonisasikan keinginan Pimpinan dengan keinginan kita melalui ide-ide kreatif; 6. Loyal : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan umum dalam pengambilan keputusan; 7. Adaptif : Mengembangkan inovasi dalam menghadapi dinamika pekerjaan, dan bertindak proaktif tidak apatis dan tidak pasif; 8. Kolaboratif : Membangun sinergitas dengan atasan dan SKPD serta stakeholder terkait demi tujuan bersama. Aktualisasi Substansi Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI : 1. Manajemen ASN : Melaksanakan kebijakan publik dengan alur koordinasi yang tepat dan mempererat persatuan kesatuan antar kepala daerah, SKPD, stakeholder, dan masyarakat seni; 2. Smart ASN : Digital skills atau pemanfaatan teknologi dalam berkomunikasi dan pemanfaatan literasi digital
Bab IV Hal 37 MELAPOR, BERKONSULTASI, MEMINTA DUKUNGAN Gb 1.1. Dukungan Bupati Gb 1.2. Dukungan Kepala Disbudpar Gb 1.3. Dukungan Kepala Badan Kesbangpol Gb 1.4. Dukungan Ketua Komite Seni Budaya Nusantara Gb 1.5. Dukungan Notaris Gb 1.6. Dukungan Kepala DPMPTSP
Bab IV Hal 38 MELAPOR, BERKONSULTASI, MEMINTA DUKUNGAN GB 1.7. SD BUPATI GB. 1.8. SD DISBUDPAR GB 1.9. SD DPMPTSP GB. 1.10. SD KESBANGPOL GB. 1.11. SD NOTARIS GB. 1.12. SD DAD
Bab IV Hal 39 MELAPOR, BERKONSULTASI, MEMINTA DUKUNGAN GB 1.13. SD KSBN GB. 1.14. SD SANGGAR SENI GB 1.15. SI DISBUDPAR GB. 1.16. SI KABID/MENTOR GB. 1.17. FLOW CHART LAPORAN AKTUALISASI
Bab IV Hal 40 KEGIATAN 2 MEMBUAT BASIS DATA STANDAR USAHA SANGGAR SENI Deskripsi Kegiatan : Membuat basis data terkait persyaratan minimal dalam penyelenggaraan usaha sanggar seni (yang meliputi aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan) sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 8 Permen Par No. 21 Tahun 2015. Kegiatan yang dilakukan antara lain : Menghimpun bahan pembuatan basis data, Membuat konsep basis data, dan Menyajikan basis data berupa tabel yang berisi aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Waktu Kegiatan : 04 Mei 2023 s/d 09 Mei 2023 Output : 1. Dokumen bahan Pembuatan Basis Data; 2. Laporan pelaksanaan; 3. Menyajikan basis data berupa tabel yang berisi aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Kendala : tidak ada