E BOOK KEWARGANEGARAAN

96

A. Konsep dan Urgensi Wawasan Nusantara

Secara etimologis, Wawasan Nusantara berasal dari kata Wawasan Dan Nusantara. Wawasan
berasal dari kata Wawas (bahasa jawa) yang berarti pandangan, tinjauan dan penglihatan indrawi.
Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara
pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau
kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara adalah
kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua
samudra, yaitu samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata “Nusantara”
digunakan sebagai pengganti nama Indonesia.Sedangkan terminologis, Wawasan menurut beberapa
pendapat sebagai berikut:

Menurut prof. Wan Usman, “Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia
mengenai diri dan tanah airnya sebagai Negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang
beragam.”

Menurut GBHN 1998, Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia
mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

Menurut kelompok kerja Wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi tap. MPR, yang
dibuat Lemhannas tahun 1999, yaitu “cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan
lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis denganmengutamakan persatuan dan
kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehipan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. ”Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, secara
sederhana wawasan nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan
lingkungannya”.

1. Hakikat Wawasan Nusantara
Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat

Wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat
Wawasan Nusantara adalah “persatuan bangsa dan kesatuan wilayah” . Dalam GBHN disebutkan
bahwa hakikat Wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan nusantara sebagai
satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya,dan pertahanan keamanan.

97

2. Kedudukan Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi

bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep
Wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satudengan wilayah yang satu dan utuh pula.
Kedudukan Wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia.

3. Pengertian Geopolitik
Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasaldari bahasa

Yunani politeia. Poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan Teia artinya urusan. Ilmu
Geopolitik adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajaritentang potensi-potensi yang dimiliki
oleh suatu bangsa atas dasar jati dirinya. Geopolitik adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan filosofi
dasar hubungan antara manusia dan geografi. Ilmu Geografi Politik adalah studi kebedaan dan
kesamaan areal watak politik sebagai bagian yang paling berhubungan dari kompleks total
perbedaan dan kesamaan areal. Geopolitik mencakup praktik analisis, prasyarat, perkiraan, dan
pemakaian kekuatan politik terhadap suatu wilayah. Secara spesifik, geopolitik merupakan metode
analisis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami menjelaskan, dan memperkirakan perilaku
politik internasional dalam variabel geografi.Variabel geografi tersebut umumnya mengarah pada:
lokasi geografis negara atau negarayang dipertanyakan, ukuran negara yang terlibat, iklim wilayah
tempat negara tersebut berada, topografi wilayah, demografi, sumber daya alam, dan perkembangan
teknologi.

Secara umum fungsi dari wawasan nusantara adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan
serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, tindakan, keputusan, dan perbuatan
bagi penyelenggaraan Negara di pusat dan daerah ataupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi wawasan nusantara dikelompokkan dalam beberapa
pandangan, yaitu:

a. Fungsi wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional adalah sebagai konsep dalam
pembangunan, pertahanan keamanan dan kewilayahan.

b. Fungsi wawasan nusantara sebagai pembangunan nasional adalah mencakup kesatuan politik,
sosial dan ekonomi, sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.

98

c. Fungsi wawasan nusantara sebagai pertahanan dan keamanan adalah pandangan geopolitik
Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara

d. Fungsi wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan adalah pembatasan negara untuk
menghindari adanya sengketa antarnegara tetangga.
Tujuan dari wawasan nusantara sama dengan tujuan nasional yang dapat dilihat dalam

Pembukaan UUD 1945, bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah “untuk melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan
segenap aspek kehidupan sosial, dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah
menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan
membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.

B. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Wawasan Nusantara.
1. Sumber Historis Wawasan Nusantara

Konsep wawasan nusantara pertama kali dikemukakan oleh Perdana Menteri Ir. H. Djuanda
Kartawidjaja, yang membuat pernyataan pada 13 Desember 1957, selanjutnya disebut Deklarasi
Djuanda. Masukkan pernyataan tersebut adalah "Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang
menghubungkan pulau- pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau
lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan
demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan
mutlak Negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing
dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan
Negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis
yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulaupulau Negara Indonesia. Ketentuan-
Ketentuan tersebut di atas akan diatur selekaslekasnya dengan Undang-Undang".

Isi utama dari pernyataan ini adalah bahwa garis lintang laut pantai Indonesia dihitung 12 mil
dari garis yang menghubungkan pulau-pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial baru ini,
wilayah Indonesia menjadi wilayah kesatuan. Pendidikan Kewarganegaraan Laut di antara pulau-

99

pulau itu bukan lagi dinding pemisah karena bukan lagi lautan terbuka, melainkan sebuah pulau
penghubung.

Sebelum Deklarasi Djuanda dikeluarkan, wilayah Indonesia didasarkan pada Territoriale Zee
en Maritieme Kringen Ordonantie tahun 1939 (TZMKO tahun 1939) atau Ordonantie tahun1939,
suatu persetujuan pemerintah Hindia Belanda. Isi peraturan ini pada dasarnya menentukan luasnya
lebar laut 3 mil laut dengan menggambar garis dasar berdasarkan garis pasang surut atau pulau /
darat. Menurut aturan era Hindia Belanda, pulau-pulau di kepulauan dipisahkan oleh laut di
sekitarnya dan setiap pulau hanya memiliki satu laut pada jarak 3 mil dari pantai. Laut setelah garis 3
mil adalah laut yang jernih, yang berarti bahwa kapal-kapal asing dapat berlayar bebas di laut yang
memisahkan pulau-pulau. Karena itu laut memisahkan pulau-pulau di Indonesia.

Konvensi Hukum Laut PBB ke-III (UNCLOS) 1982 akhirnya mengakui deklarasi Indonesia
sebagai negara kepulauan. Kemudian UU No 17 tahun 1985 diadopsi untuk meratifikasi UNCLOS
tahun 1982 dan untuk memperkuat aturan-aturan PBB. Pada tanggal 13 Desember dicanangkan
sebagai Hari Nusantara selama masa jabatan Presiden Abdurahman Wahid. Keputusan Presiden No
RI diadopsi pada masa pemerintahan Ibu Megawati Keppres RI No.

126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara. Deklarasi Djuanda adalah Pendidikan
Kewarganegaraan terobosan penting untuk memperjelas batas-batas wilayah perairan Indonesia dan
untuk menjamin keselamatan negara.

1. Sumber Sosiologis Wawasan Nusantara
Lahirnya konsep wawasan ke nusantara juga terinspirasi oleh keadaan sosiologis masyarakat
Indonesia. Seperti kita ketahui, bangsa Indonesia sangat beragam dan terfragmentasi sebelum
kemerdekaan. Bahkan di antara orang Indonesia, mudah untuk melawan Belanda melalui kebijakan
Devide-et-Impera. Dalam perang melawan Belanda, ada orang yang menjadi pengkhianat bagi
bangsa.

Berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, pemahaman nusantara, yang
semula berisi visi "integritas atau integritas teritorial", semakin diperluas sebagai visi "persatuan
nasional". Rakyat Indonesia tidak mau lagi dibagi ke banyak negara. Untuk mencapai persatuan
bangsa, semangat nasionalisme harus terus diperkuat.

100

Semangat kebangsaan Indonesia sebenarnya diprakarsai oleh acara Kebangkitan Nasional 20
Mei 1908, yang dikonfirmasi di Majelis Pemuda pada 28 Oktober 1928 dan berhasil dicapai dengan
deklarasi kemerdekaan nasional pada 17 Agustus 1945. Maka jauh sebelum tahun 1957, Deklarasi
Djuanda, konsep semangat dan persatuan nasional, telah berkembang di negara ini. Padahal,
semangat kebangsaan ini telah berhasil membentuk bangsa yang mandiri.

Di atas, situasi sosiologis masyarakat Indonesia, dan juga kelanjutan kolonialisme yang
memisahkan bangsa, telah meningkatkan antusiasme dan tekad orang-orang di kepulauan ini untuk
bersatu menjadi satu kebangsaan, satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Semangat persatuan pertama
kali bersatu dalam perjuangan untuk pembebasan dari penjajahan dan kemudian bersatu dalam
wadah kebangsaan Indonesia.

2. Sumber Politik Wawasan Nusantara
Secara politis, ada juga kepentingan nasional tentang bagaimana seluruh kawasan dan PBB
dapat terus dikembangkan, dilestarikan dan dipertahankan. Kepentingan nasional adalah turunan
lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional dan visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia,
sebagaimana diatur dalam alinea II pada pembukaan UUD 1945, adalah untuk mewujudkan Negara
Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sedangkan tujuan nasional Indonesia
sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV salah satunya adalah melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi nasional Indonesia menurut
ketetapan MPR No VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan adalah terwujudnya
masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri,
serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.

Pengetahuan wawasan nusantara yang diperoleh sejak Deklarasi Djuanda 1957 kemudian
menjadi citra politik negara. Kata-kata wawasan nusantara dimasukkan dalam rancangan Garis Besar
Haluan Negara (GBHN) berdasarkan Keputusan MPR tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993 dan
1998. Menurut GBHN, konsep wawasan nusantara dimasukkan dalam Pasal 25A UUD NRI 1945,
yang dihasilkan dari perubahan keempat pada tahun 2002.

Wawasan Nusantara sebenarnya adalah pandangan geopolitik rakyat Indonesia. Geopolitik
diartikan sebagai ilmu administrasi negara, yang dalam setiap kebijakan dikaitkan dengan masalah
geografis di wilayah atau tempat tinggal suatu negara. Geopolitik adalah studi tentang hubungan

101

antara faktor-faktor geografis, strategis dan politis suatu negara. Implementasi membutuhkan strategi
nasional (Ermaya Suradinata, 2001). Pandangannya tentang wilayah, lokasi, dan geografi suatu
negara akan mempengaruhi politik negara tersebut. Banyak ahli memberikan pendapat atau teori
tentang geopolitik. Ini termasuk teori geopolitik Frederich Ratzel, teori geopolitik Rudolf Kjellen,
teori geopolitik Karl Haushofer, teori geopolitik Halford Mackinder, teori geopolitik Alfred Thayer
Mahan dan teori geopolitik Nicholas J. Spijkman.

Nama Tokoh :

a. Frederich Ratzel
b. Rudolf Kjellen
c. Karl Haushofer
d. Halford Mackinder
e. Alfred Thayer Mahan
f. Nicholas Spijman

C. Dinamika dan Tantangan Wawasan Nusantara

Dengan konsepsi Wawasan Nusantara, wilayah Indonesia telah berkembang pesat dengan
sejumlah besar flora, fauna dan penduduk di wilayah tersebut. Gagasan wawasan nusantara juga
mengajak semua warga untuk mempertimbangkan luasnya wilayah dan keanekaragamannya secara
keseluruhan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan dalam
kehidupan negara adalah satu. Wilayah Indonesia yang luas tentu saja merupakan tantangan bagi
rakyat Indonesia.

Ini karena area tersebut merupakan ancaman potensial dan, sebaliknya, memiliki potensi
untuk kinerja yang sangat baik dan kemudahan penggunaan. Ada tiga macam tantangan dalam
wawasan nusantara, antara lain:

1. Pemberdayaan Masyarakat
John Naisbit menyatakan dalam bukunya "Global Paradox" bahwa negara harus dapat
memberikan warganya peran yang paling besar. Pemberdayaan masyarakat dalam arti peran dalam
bentuk kegiatan masyarakat dan partisipasi dalam mencapai tujuan nasional hanya dapat dilakukan
oleh negaranegara industri dengan perencanaan yang luas, sedangkan negara-negara berkembang

102

dengan perencanaan yang luas karena terbatasnya kualitas staf, sehingga menjadi landasan
diperlukan secara operasional oleh GBHN. Kondisi nasional (pembangunan) yang tidak merata
menyebabkan keterbelakangan, yang membahayakan integritas. Penguatan masyarakat sangat
dibutuhkan di daerah tertinggal. Keadaan ini menyebabkan kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial di
masyarakat. Jika situasi ini mempengaruhi orang-orang di daerah yang kurang beruntung, pola pikir,
sikap, dan pola tindakan akan berubah karena masyarakat tidak berdaya di habitat mereka. Ini adalah
ancaman untuk tetap tegak dan utuh NKRI. Untuk memperkuat masyarakat, perlu memberikan
prioritas pada pengembangan daerah tertinggal agar masyarakat dapat berperan dan berpartisipasi
aktif dalam pembangunan di semua aspek kehidupan, seperti yang diterapkan oleh UU RI No. 22
Pemerintah Daerah diatur pada tahun 1999.

2. Perkembangan IPTEK
Perkembangan global saat ini sangat maju dan cepat, didukung oleh pengembangan IPTEK,
terutama di bidang teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, seolaholah dunia telah
bergabung menjadi desa global. Dunia menjadi transparan tanpa mengetahui perbatasan nasional,
sehingga dunia menjadi tidak terbatas. Keadaan seperti itu memengaruhi kehidupan semua aspek
kehidupan sosial, nasional, dan negara, yang dapat memengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku
semua orang Indonesia dalam aspek kehidupan mereka. Terbatasnya kualitas SDM Indonesia di
bidang IPTEK merupakan tantangan serius bagi serangan global karena kontrol IPTEK merupakan
nilai tambah untuk bertahan dalam persaingan global.

Dalam bukunya “Borderless Word” dan “The End of Nation State” berpendapat bahwa
dalam perkembangan masyarakat global, geografi nasional dan batas-batas politik masih relatif
konstan, tetapi tinggal di satu negara tidak dapat membatasi kekuatan global dalam bentuk
informasi, investasi, industri, dan konsumen menjadi semakin individual. Untuk mengatasi kekuatan
global suatu negara, peran pemerintah pusat harus dikurangi dan peran pemerintah daerah dan
masyarakat diperkuat. Perkembangan IPTEK dan perkembangan masyarakat global yang terhubung
dengan dunia tanpa batas dapat menjadi tantangan bagi wawasan nusantara, karena perkembangan
ini mempengaruhi penduduk Indonesia dalam pemikiran, sikap dan pola perilaku mereka. bisa di
masyarakat, bangsa dan negara.

103

3. Era baru kapitalisme
Sloan and Zureker dalam bukunya "dictionary of economics" sebuah sistem ekonomi yang
didasarkan pada hak kepemilikan pribadi atas berbagai barang dan kebebasan individu untuk
membuat perjanjian dengan pihak lain dan untuk melakukan kegiatan ekonomi sendiri kepentingan
dan kepentingan mendapatkan keuntungan Anda sendiri. Di era baru kapitalisme, sistem ekonomi
harus menghasilkan keuntungan dengan melakukan kegiatan yang luas yang mencakup semua aspek
kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan strategi baru dalam sistem ekonomi, yaitu
keseimbangan.

Lester Thurow Dalam bukunya "The Future of Capitalism" menekankan, antara lain, bahwa
bertahan hidup di era baru kapitalisme membutuhkan strategi baru yang mencari keseimbangan
antara pemahaman individu dan pemahaman sosialis. Bersamaan dengan era baru kapitalisme, yang
tidak dapat dilihat secara terpisah dari globalisasi, negara-negara kapitalis, yaitu negara-negara
industri, untuk mempertahankan mata pencaharian mereka secara ekonomi, menekankan negara-
negara berkembang dengan masalah global seperti demokratisasi, HAM dan lingkungan hidup.
Strategi baru yang dikonfirmasi oleh Thurow pada dasarnya berakar pada filosofi Pancasila bangsa
Indonesia, yang membutuhkan keharmonisan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang antara
individu, masyarakat, bangsa, manusia dan dalam semesta serta penciptanya.

e. Kesadaran Warga Negara
Tentang hak dan kewajiban Bangsa Indonesia melihat bahwa hak terkait erat dengan

kewajiban, itulah sebabnya orang Indonesia memiliki posisi, hak, dan kewajiban yang sama baik
sebagai warga negara maupun sebagai warga negara. Hak dan kewajiban dapat dibedakan tetapi
tidak dapat dipisahkan, karena merupakan satu kesatuan dari semua hak yang mengandung
kewajiban dan sebaliknya, keduanya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Kepulauan
Indonesia didasarkan pada konsep negara kesatuan dan berjanji sebelumnya bahwa kepentingan
publik atau masyarakat, bangsa dan negara memiliki prioritas di atas kepentingan pribadi atau
kelompok.

f. Kesadaran bela negara
Pada saat penaklukan dan pertahanan kemerdekaan Indonesia ada kesadaran optimal tentang

pertahanan negara, di mana semua orang telah berjuang bersama tanpa mengetahui perbedaan, tanpa
terikat oleh kondisi dan tidak mengetahui dalam semangat Dedikasi kepahlawanan dan patriotisme

104

ditunjukkan. Nasib yang sama dan teman setia yang sama melalui perjuangan fisik untuk mengusir
penjajah kemerdekaan. Menyelesaikan perjuangan kemerdekaan adalah perjuangan non-fisik yang
mencakup semua aspek kehidupan, khususnya perjuangan melawan keterbelakangan, kemiskinan,
ketimpangan sosial, penghapusan korupsi, kolusi dan nepotisme, penguasaan IPTEK dan
peningkatan potensi SDM yang berkualitas untuk menjadi kompetitif, transparan dan menjaga serta
memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam perjuangan non-fisik, pertahanan
negara yang sesungguhnya telah menurun secara signifikan dibandingkan dengan perjuangan fisik.
Ini dibuktikan dengan kurangnya rasa persatuan dan kesatuan nasional dan bahwa ada beberapa
daerah yang ingin memisahkan dari NKRI, yang mengarah ke integrasi nasional.

D. Esensi dan Urgensi Wawasan Nusantara

Seperti disebutkan sebelumnya, esensi atau hakikat dari wawasan nusantara adalah "kesatuan
wilayah dan persatuan bangsa" Indonesia. Mengapa kesatuan wilayah diperlukan? Mengapa
persatuan bangsa dibutuhkan? Anda telah menyebutkan bahwa sejarah wawasan nusantara adalah
persyaratan persatuan atau keutuhan wilayah Indonesia, yang membentang dari Sabang ke Merauke.
Wilayah itu harus menjadi unit yang tidak lagi dipisahkan oleh keberadaan laut bebas. Sejauh ini kita
tahu bahwa wilayah Indonesia terfragmentasi sebagai akibat dari hukum kolonial Belanda, Ordonasi
1939. Hanya setelah Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 adalah wilayah Indonesia satu
kesatuan, di mana laut tidak lagi mewakili dinding pemisah tetapi sebagai penghubung. Keunikan
yang dimiliki wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan, antara lain:

Bercirikan negara kepulauan (Archipelago State) dengan jumlah 17.508 pulau.

Luas wilayah 5.192 juta km2 dengan perincian daratan seluas 2.027 juta km2 dan laut seluas
3.166 juta km2. Negara kita terdiri 2/3 lautan / perairan.

Jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 k Terletak diantara dua benua dan
dua samudra (posisi silang) Terletak pada garis katulistiwa Berada pada iklim tropis dengan dua
musim

105

Menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkum Pasifik Berada pada
60 LU- 110 LS dan 950 BT – 1410 BT Wilayah yang subur dan habittable (dapat dihuni) Kaya akan
flora, fauna, dan sumberdaya alam

Wawasan, yang awalnya dikembangkan sebagai konsep regional menjadi konsep nasional.
Ini berarti bahwa wawasan kepulauan tidak hanya mencakup integritas teritorial tetapi juga kesatuan
bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai
oleh keragaman etnis, agama, ras dan budaya. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus
bisa bersatu. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan memiliki keunikan, yaitu:

a. Memiliki keragaman suku, yakni sekitar 1.128 suku bangsa (Data BPS, 2010) 2)
Memiliki jumlah penduduk besar, sekitar 242 juta (Bank Dunia, 2011)

b. Memiliki keragaman ras
c. Memiliki keragaman agama
d. Memiliki keragaman kebudayaan, sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa

Konsep wawasan nusantara menciptakan kesan bahwa Indonesia sebagai unit
regional adalah unit kebijakan politik, sosialbudaya, ekonomi dan pertahanan dan
keamanan. Atau, dengan kata lain, perwujudan wawasan nusantara sebagai unit
politik. sosial budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Perspektif seperti itu
penting sebagai dasar visual bagi masyarakat Indonesia, terutama ketika
melaksanakan proyek pembangunan.

Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik Memiliki makna:

a. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan
satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta
menjadi modal dan milik bersama bangsa.

b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam
berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa
yang bulat dalam arti yang seluasluasnya.

c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib
sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai
106

cita-cita bangsa.
d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang

melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
e. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan

politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
f. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam

arti bahwa hanya ada satu. hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan
nasional.
g. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut
menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada
kepentingan nasional.
Implementasi wawasan kepulauan Indonesia dalam kehidupan politik akan menciptakan
iklim untuk mengelola negara yang sehat dan dinamis. Ini dapat dilihat dalam bentuk pemerintahan
yang kuat, aspirasional dan tepercaya yang dibangun sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.

Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi Memiliki makna:

a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan
milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata
di seluruh wilayah tanah air.

b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa
meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan
ekonominya.

c. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan
ekonomi yang diselenggarakan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat
dinikmati oleh bangsa.

d. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial-budaya akan menciptakan
sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui semua bentuk perbedaan sebagai fakta
kehidupan maupun anugerah Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan
kehidupan masyarakat dan bangsa yang harmonis dan bersatu terlepas dari etnis, asal
daerah, agama, atau kepercayaan, dan kelompok berdasarkan status sosial mereka.

107

Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan
dengan nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati.

Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan keamanan
Memiliki makna:

a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan
ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam
rangka pembelaan negara dan bangsa.

c. Implementasi wawasan nusantara ke dalam kehidupan pertahanan dan keamanan
akan meningkatkan kesadaran akan cinta tanah air dan bangsa, yang selanjutnya
membentuk sikap membela negara terhadap setiap warga negara Indonesia.
Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa, serta pembelaan negara ini, akan
menjadi modal utama yang akan memobilisasi partisipasi setiap warga negara
Indonesia untuk menghadapi ancaman apa pun.

108

BAB 9
ANTI KORUPSI

A. Mengetahui apa itu korupsi
1. Pengertian Korupsi
Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu “corruption” (inggris) dan “corruptive”
(belanda). arti harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang berkaitan
dengan keuangan. Sedangkan dalam Black’s Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang
dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak
dari pihak lain secara salah menggunakan jabatanya atau karakternya untuk mendapatkan suatu
keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibanya dan hak-hak dari
pihak-pihak lain.

109

Menurut Robert Klitgaard, “Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas- tugas
resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi
(perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan- aturan pelaksanaan beberapa
tingkah laku pribadi.

menurut Huntington adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma
yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi
kepentingan pribadi.

menurut Mohtar Mas OED, Korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari kewajiban
formal suatu jabatan publik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau status
bagi diri sendiri atau keluarga dekat.

Jadi, secara harfiah korupsi adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau
lebih dengan adanya maksud atau tujuan tertentu untuk keperluan pribadi atau lainnya, dengan
melanggar aturan yang ada. Tindakan korupsi ini dilakukan karena adanya peluang atau tawaran dari
pihak lain, Serta menyalahgunakaan kekuasaan, kepercayaan yang diberikan oleh public untuk
keuntungan dari satu pihak saja.

Pendidikan anti korupsi adalah tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi
berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap
menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Perilaku anti korupsi ini harus ditetapkan atau
diajarkan sejak dini. Karena pentingnya dari sikap anti korupsi ini adalah salah satu upaya untuk
menjaga anak bangsa untuk terus menjujung sikap jujur, bertanggung jawab, serta berlaku adil. Juga
Pendidikan antikorupsi dinilai menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena dapat
menciptakan ekosistem budaya antikorupsi dalam membangun karakter generasi muda. Pendidikan
antikorupsi ini juga sangat penting bagi perkembangan psikologis siswa.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana
Korupsi. Dengan demikian pada prinsipnya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah menjadi
komitmen bangsa Indonesia. Komitmen ini ditunjukkan dengan penyelenggaraan pemberantasan

110

tindak pidana korupsi secara represif dengan menegakkan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi
serta dengan membentuk suatu lembaga yang secara khusus diadakan untuk mencegah dan
memberantas korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Upaya pemberantasan
korupsi pun sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara. Sanksi terhadap pelaku
korupsi sudah diperberat, namun kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai
korupsi.

Sudah banyak upaya yang dilakukan untuk mengurangi tindakan korupsi. Banyak kampanye-
kampanye yang dilakukan untuk menegakkan tindakan anti korupsi ini, tetapi masih banyak yang
melakukan praktik korupsi ini. Baik orang biasa sampai para petinggi Negara. Berbicara hal
demikian, ada beberapa contoh kampanye yang dilakukan contohnya dulu pernah dikembangkannya
sikap anti korupsi di sekolah mulai dari SD,SMP,SMA, hingga Perguran tinggi dikantin. Hal ini
diharapkan agar generasi muda bisa lebih bertanggung jawab, jujur, bijaksana, san adil. Tetapi
sampai detik ini belum ada keterangan yang valid atas upaya tersebut. Hal ini bisa juga mendakan
bahwa, belum suksesnya salah satu upaya yang dilakukan untuk menanmkan sikap anti korupsi
tersebut. Korupsi sendiri adalah salah satu kasus atau permasalahan yang sangat krusial di Indonesia.
Akibat dai adanya korupsi sangat berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia.
Karena hali ini, banyak menimbulkan banyak kerugian yang terjadi akibat factor kultural ekonomi
dan juga politik.

B. Menanamkan sikap anti korupsi
1. Pendidikan Karakter Untuk Membangun Keberadaban Bangsa
Sejarah memberikan pelajaran yang amat berharga, betapa perbedaan, pertentangan, dan
pertukaran pikiran itulah sesungguhnya yang mengantarkan kita ke gerbang kemerdekaan. Melalui
perdebatan tersebut kita banyak belajar, bagaimana toleransi dan keterbukaan para Pendiri Republik
ini dalam menerima pendapat, dan berbagai kritik saat itu. Melalui pertukaran pikiran itu kita juga
bisa mencermati, betapa kuat keinginan para Pemimpin Bangsa itu untuk bersatu di dalam satu
identitas kebangsaan, sehingga perbedaan-perbedaan tidak menjadi persoalan bagi mereka.

111

Karena itu pendidikan karakter harus digali dari landasan idiil Pancasila, dan landasan
konstitusional UUD 1945. Sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa pada tahun 1928, ikrar
“Sumpah Pemuda” menegaskan tekad untuk membangun nasional Indonesia. Mereka bersumpah
untuk berbangsa, bertanah air, dan berbahasa satu yaitu Indonesia.

Ketika merdeka dipilihnya bentuk negara kesatuan. Kedua peristiwa sejarah ini menunjukan
suatu kebutuhan yang secara sosio-politis merefleksi keberadaan watak pluralisme tersebut.
Kenyataan sejarah dan sosial budaya tersebut lebih diperkuat lagi melalui arti simbol “Bhineka
Tunggal Ika” pada lambang negara Indonesia.

Dari mana memulai dibelajarkannya nilai-nilai karakter bangsa, dari pendidikan informal,
dan secara pararel berlanjut pada pendidikan formal dan nonformal. Tantangan saat ini dan ke depan
bagaimana kita mampu menempatkan pendidikan karakter sebagai sesuatu kekuatan bangsa. Oleh
karena itu kebijakan dan implementasi pendidikan yang berbasis karakter menjadi sangat penting
dan strategis dalam rangka membangun bangsa ini. Hal ini tentunya juga menuntut adanya dukungan
yang kondusif dari pranata politik, sosial, dan budaya bangsa.

”Pendidikan Karakter Untuk Membangun Keberadaban Bangsa” adalah kearifan dari
keanekaragaman nilai dan budaya kehidupan bermasyarakat. Kearifan itu segera muncul, jika
seseorang membuka diri untuk menjalani kehidupan bersama dengan melihat realitas plural yang
terjadi. Oleh karena itu pendidikan harus diletakan pada posisi yang tepat, apalagi ketika
menghadapi konflik yang berbasis pada ras, suku dan keagamaan. Pendidikan karakter bukanlah
sekedar wacana tetapi realitas implementasinya, bukan hanya sekedar kata-kata tetapi tindakan dan
bukan simbol atau slogan, tetapi keberpihak yang cerdas untuk membangun keberadaban bangsa
Indonesia. Pembiasaan berperilaku santun dan damai adalah refreksi dari tekad kita sekali merdeka,
tetap merdeka (Muktiono Waspodo)

2. Proses pendidikan karakter demi terwujudnya jiwa anti korupsi pada anak
bangsa

Demi terwujudnya jiwa anak bangsa yang anti terhadap korupsi maka dapat direalisasikan
melalui beberapa cara, yaitu;

112

a. Melalui keteladanan
Ini yang berat bagi seorang guru memberi contoh. Sifat anak adalah suka meniru, oleh karena
itu sebagai guru hendaknya harus selalu memberi contoh yang baik sesuai dengan norma dan aturan
yang ada. Maksud memberi contoh disini bukan sekedar menjelaskan contoh perilaku anti korupsi,
tetapi ia sendiri mengamalkan perilaku yang ia ajarkan,sehingga dapat dicontoh para siswa. Seperti
halnya sikap jujur, tidak berbohong dan tidak memakan apa yang bukan haknya.

Merujuk pada nasihat Bapak Pendidikan Indonesia KH Dewantara, sekolah dan guru yang
tidak bisa memberikan contoh keteladanan (ing ngarso sung tulodho) maka akan menyebabkan siswa
mendapatkan bahaya dan kecelakaan (nyaru beboyo lan ciloko) di kemudian harinya.

b. Melalui pembiasaan
Pembiasaan adalah merupakan salah satu cara yang dapat dipergunakan untuk mendidik
siswa. Dengan cara ini diharapkan siswa akan terbiasa melalukan hal yang baik-baik.

Contoh untuk menanamkan jiwa anti korupsi ialah dengan jujur, seperti diadakannya kantin
kejujuran dalam sekolah, disitulah siswa dilatih untuk bersikap jujur, karena ia yang mengambil
jajan, ia yang membayar, ia yang menghitung dan ia juga yang memberikan kembalian uang sisa
jajan. Dan bagi siswa yang ketahuan tidak jujur, maka diberikan hukuman yang sesuai agar dapat
menimbulkan efek jera terhadap siswa sehingga siswa tidak mengulangi kesalahannya.

c. Melalui Kurikulum.
Cara ini dapat ditempuh dengan memasukkan konsep karakter bangsa anti korupsi pada para
siswa melalui kurikulum/program sekolah. Disini peran guru sangat penting dan diharapkan melalui
kurikulum/program sekolah dengan kelengkapan silabus dan RPP nya guru dapat menanamkan jiwa
dan karakter anti korupsi agar para siswa menjadi bangsa Indonesia yang tertanam dalam dirinya
sifat- sifat anti korupsi.1

Dalam artikelnya, Prof . Suyanto Ph.D menyatakan bahwa terdapat sembilan pilar karakter
yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu: pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap
ciptaan-Nya; kedua, kemandirian dan tanggungjawab; ketiga, kejujuran/amanah, diplomatis;
keempat, hormat dan santun; kelima, dermawan, suka tolong-menolong dan gotong

113

royong/kerjasama; keenam, percaya diri dan pekerja keras; ketujuh, kepemimpinan dan keadilan;
kedelapan, baik dan rendah hati, dan; kesembilan, karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan.

Kesembilan pilar karakter itu, diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan holistik
menggunakan metode knowing the good, feeling the good, dan acting the good. Knowing the good
bisa mudah diajarkan sebab pengetahuan bersifat kognitif saja. Setelah knowing the good harus
ditumbuhkan feeling loving the good, yakni bagaimana merasakan dan mencintai kebajikan menjadi
keinginan yang bisa membuat orang senantiasa mau berbuat sesuatu kebaikan. Sehingga tumbuh
kesadaran bahwa, orang mau melakukan perilaku kebajikan karena dia cinta dengan perilaku
kebajikan itu. Setelah terbiasa melakukan kebajikan, maka acting the good itu berubah menjadi
kebiasaan.

Dasar pendidikan karakter ini, sebaiknya diterapkan sejak usia kanak-kanak atau yang biasa
disebut para ahli psikologi sebagai usia emas (golden age), karena usia ini terbukti sangat
menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4
tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia 8 tahun, dan 20% sisanya pada pertengahan
atau akhir dasawarsa kedua. Dari sini, sudah sepatutnya pendidikan karakter dimulai dari dalam
keluarga, yang merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter anak.

Dengan pendidikan karakter, penerapan, penanaman dan pembentukan jiwa anti korupsi yang
diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya.
Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan,
karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan,
termasuk tantangan untuk melawan korupsi.

3. Penyebab Terjadinya Korupsi di Indonesia
a. Faktor internal

1) Sifat Serakah Manusia
Faktor internal penyebab terjadinya korupsi yang pertama, yaitu karena adanya sifat serakah
manusia. Setiap manusia memiliki sikap serakah, selalu merasa tidak berkecukupan, dan memiliki
hasrat besar untuk memiliki segalanya. Jika tidak dapat mengendalikan diri, maka korupsi akan
terjadi dari diri sendiri.

114

2). Gaya Hidup yang Konsumtif
Demi diterima dalam lingkungan sosial, banyak orang memilih untuk melakukan gaya hidup
yang konsumtif. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya korupsi secara disadari. Perilaku konsumtif
adalah perilaku yang suka membeli barang-barang tidak penting, dengan harga yang mahal maupun
ekonomis. Perilaku ini dilakukan untuk memenuhi semua keinginan yang sementara.

3). Dorongan Keluarga
Karena memiliki jabatan yang tinggi, ada beberapa orang yang menyelewengkan jabatannya
untuk korupsi. Bahkan pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan dorongan dari keluarganya untuk
melakukan perbuatan tersebut. Hal ini tentu saja didasari dengan alasan memenuhi kebutuhan
keluarga.

b. Faktor Eksternal
1). Aspek Pemahaman Terhadap Korupsi
Adanya aspek pemahaman masyarakat yang kurang terhadap korupsi, bisa menjadi penyebab
terjadinya korupsi. Hal ini dasari karena masyarakat tidak sadar kalau terlibat dalam korupsi atau
menjadi korban utama dalam tindak pidana korupsi. Masyarakat juga kurang paham, jika korupsi
dapat dicegah dan diberantas.

2). Aspek Ekonomi
Penyebab terjadinya korupsi paling sering karena adanya aspek ekonomi. Karena banyaknya
kebutuhan untuk hidup dan merasa memiliki pendapatan yang kurang, sehingga ada sebagian orang
yang nekat melakukan korupsi. Aspek ekonomi bisa menjadi dasar manusia merasa terdesak untuk
mengambil jalan pintas, demi mencukupi kebutuhan dan keinginannya.

115

3). Aspek Politis

Aspek politis dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Tindakan ini dilakukan karena
memiliki jabatan atau kekuasaan yang tinggi di pemerintahan. Demi mempertahankan jabatan dan
memenangkan urusan politik, maka banyak orang melakukan tindakan korupsi.

4). Aspek organisasi

Penyebab terjadinya korupsi yang terakhir, yaitu karena adanya aspek organisasi. Biasanya
hal ini akan didukung karena organisasi tersebut tidak memiliki aturan yang kuat. Organisasi juga
tidak memiliki pemimpin yang dapat diteladani. Parahnya, organisasi tidak memiliki lembaga
pengawasan dan sistem pengendalian manajemen yang lemah.

C. Teori Penyebab Korupsi
1). Teori Korupsi RobertKlit Gaard CDMA Theory

Korupsi terjafi karena adanya factor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan
akuntabilitas.

2). Teori Korupsi Menurut Jack Blogne (GONE)

Menurut Jack Bologne, korupsi disebabkan karena adanya keserakahan (Greed), kesempatan
(Opportunity), kebutuhan (Needs), dan pengungkapan (Expose). Teori penyebab korupsi ini dikenal
dengan istilah GONE. Dengan adanya sikap serakah, seeorang atau suatu organisasi memiliki
kesempatan untuk melakukan tindakan curang, untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan orang
lain. Hal ini didasari karena tiap individu memiliki kebutuhan. Sehingga adanya pengungkapan yang
berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

3). Teori Korupsi Menurut Cost-Benefit Model

Penyebab korupsi bisa didasari dengan adanya teori Cost-Benefit Model. Teori ini
menjelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana korupsi, lebih memikirkan tentang manfaat
yang didapatkan saat melakukan korupsi daripada risikonya. Sehingga pelaku tindak pidana korupsi
sering mengabaikan konsekuensi atau risikonya.

116

4). Teori Willingness and Opportunity to Corrupt

Penyebab korupsi yang terakhi adalah adanya pandangan tentang teori Willingness and
Opportunity to Corrupt. Teori ini menjelaskan bahwa penyebab korupsi adalah adanya kesempatan
atau peluang, yang didorong dengan niat atau keinginan untuk kebutuhan atau kepentingan pribadi.

5).Teori Penyebab Korupsi Menurut Donald R. Cressey Fraud

Donald R. Cressey Fraud berpendapat bahwa penyebab korupsi karena adanya teori triangle,
yaitu kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Dengan adanya ketiga faktor ini, seseorang atau
organisasi dapat melakukan korupsi secara besar-besar, tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain.

D. ciri-ciri korupsi
1. Berikut ini beberapa ciri korupsi, terdiri atas:

a. Melibatkan lebih dari satu orang
b. Serba kerahasiaan
c. Melibatkan elemen perizinan dan keuntungan timbal balik
d. Selalu berusaha menyembunyikan perbuatan/maksud tertentu dibalik kebenaran
e. Koruptor menginginkan keputusan-keputusan tegas dan memiliki pengaruh
f. Tindakan korupsi mengandung penipuan yang dilakukan oleh badan hukum publik dan

masyarakat umum

E. Setiap tindak korupsi adalah tindak pengkhianatan kepercayaan Jenis-Jenis
korupsi

tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan, dan
gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak laam dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai
pegawai yang paling rendah.

Korupsi pada hakekatnya berawal dari satu kebiasaan yang tidak disadari oleh setiap aparat,
mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasililitas tertentu ataupun yang lai

117

dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat
merugikan keuangan negara. Beberapa bentuk korupsi diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Penyuapan
Penyuapan adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau
diambil dalam hubungan korupsi. degan demikian, dalam konteks penyuapan, korupsi adalah tindak
mebayar atau menerima suap.Penyuapan biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memuluskan atau
memperlancar urusan terutama ketika harus melewati proses birokrasi formal.

b. Penggelapan/pencurian
Penggelapan atau pencurian merupakan tindak kejahatan menggelapkan atau mencuri uang
rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, atau aparat birokrasi.

c. Penipuan
Penipuan atau fraud dapat didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi berwujud kebohongan,
penipuan, dan perilaku tidak jujur. Jenis orupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yng teroeganisir
dan biasanya melibatkan pejabat Dengan begitu, kegiatan penipuan relatif lebih berbahaya dan
berskala lebih luas dibandingkan penyuapan dan penggelapan

d. Pemerasan
Korupsi dalam bentuk pemerasan merupakan jenis korupsi yang melibatkan aparat dengan
melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan.
Pada umumnya, pemerasan dilakukan from above, yaitu dilakukan oleh aparat pemberi layanan
terhadap warga.

e. Favoritisme
Favoritisme dikenal juga dengan pilih kasih merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan
yang melibatkan tindak privatisasi sumber daya.

Diantara model-model korupsi yang sering terjadi secara praktis adalah pungutan liar,
penyaupan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, pemberian (hadiah atau hibah) yang berkaitan
dengan jabatan atau profesi seseorang. Jenis korupsi yang lebih operasional juga siklasifikasikan
oleh tokoh reformasi, M.Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi, yaitu:
korupsi eksortif, korpsi manipulatif, korupsi nepotistik, dan korupsi subversif.

118

F. Undang –Undang yang mengatur tentang tindak korupsi

Diatur dalam UU No.31 tahun 1999 UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi (UU tipikor). Tindak pidana korupsi terbagi dalam 7 kelompok yaitu :

a. Tindak pidana korusi yang keuangan negara (pasal 2 dan pasal 3 )
b. Tindak pidana korupsi berupa praktek suap menyuap (pasal 5 ayat 1 huruf a dan huruf

b, pasal 13, pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a dan b, pasal 11, pasal 6 ayat 1 huruf a dan
huruf b, pasal 6 ayat 2 pasal 12 huruf c dan d)
c. Tindak pidana korupsi berupa penggelapan dalam jabatan (pasal 8, pasal 9,pasal 10
huruf a, huruf b, dan huruf c)
d. Tindak pidana korupsi berupa pemerasan (pasal 12 huruf e, huruf f dan huruf g)
e. Tindak pidana korupsi berupa perbuatan curang (pasal 7 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf
c, huruf d, pasal 7 ayat 2 pasal 12 huruf h)
f. Tindak pidana korupsi berupa benturan kepentingan dalam pengadaan (pasal 12 huruf
i)
g. Tindak pidana korupsi berupa gratifikasi

G. Upaya Pencegahan Tindak Korupsi
Perilaku korupsi di Indonesia terkait erat dengan dimensi penyuapan, pengadaan barang dan
jasa, serta penyalahgunaan pelanggaran yang umumnya dilakukan oleh pihak swasta dan pegawai
pemerintahan.

Oleh karena itu, upaya penanganan korupsi dangat diperlukan untuk meminimalisasi tindak
korupsi. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif, detektif, dan represif.

1. Strategi preventif
Adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasikan penyebab dan
peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Upaya preventif dapat dilakukan demgan :

a. Memperkuat Dewan Pewakilan Rakyat

119

b. Meemperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan dibawahnya.

c. Membangun kode etik di sektor publik, politik, profesi, dan asosiasi bisnis

d. Meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan

e. Menyempurnakan manajemen suber daya manusia (SDM) dana

peningkatan kesejahteraan pegawai negeri

f. Mewajibkan pembuatan perencanaan strategis dan laporan pembuatan perencanaan

strategis dan laporan akuntabilitas kerja bagi instansi pemerintahan

g. Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen

h. Penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara(BKMN)

i. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

j. Kampanye untuk menciptakan nilai atau value secara nasional

2. Strategi detektif

Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus

korupsi dengan cepat, tepat,dan biaya murah. Sehingga dapat ditindaklanjuti.

Berikut upaya detektif pencegahan korupsi:

a. Perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat
b. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu
c. Pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik
d. Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah

internasional
e. Peningkatan kemampuan apaarat penagwasan pencucian uang di kancah internasional
f. Peningkatan aparat pengawasan fungsional pemerintah atau APFP dalam mendeteksi

tindak pidana korupsi

3. Strategi represif
Upaya represif adalah usaha yang dilakukan dengan cara KPK menyeret koruptor ke
pengadilan, membacakan tuntutan, serta mengahdirkan para saksi beserta alat bukti yang
menguatkan. Sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai perundangan yang
berlaku Upaya represif dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah

120

a. Penguatan kaapsitas badan atau komisi anti korupsi
b. Penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek

jera
c. Penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas
d. Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik
e. Meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem

peradilan pidana secara terus-menerus
f. Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak korupsi secara terpadu
g. Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya
h. Pengaturan kembali hubungan standar kerja antar tugas penyidik tindak pidana

korupsi dengan penyidik umum, penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS dan
penuntut umum

121

RANGKUMAN

1. Rangkuman Hakikat dan Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan
a. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata “pendidikan” dan kata

“kewarganegaraan”. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan
dengan warga negara.
b. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik
menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
c. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang
berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya:
pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya
itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak
demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
d. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah
orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap/nilai dan keterampilan agar mampu
mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas
(smart and good citizen) untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional.
e. Secara historis, PKn di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang
bertujuan untuk membangun rasa kebangsaaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara
sosiologis, PKnIndonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di
masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis,
PKn Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan
Pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya.
f. Pendidikan Kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem
ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
g. PKn Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia,
eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa

2. Identitas Nasional
a. Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah “identitas” dan “nasional”. identitas

berasal dari bahasa Inggris identity yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri, atau tanda-
tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan
yang lain. Istilah “nasional” menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia
yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, bahasa, dan
sebagainya.

122

b. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati
diri yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang
membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

c. Identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor
yang meliputi: primordial, sakral, tokoh, bhinneka tunggal ika, sejarah, perkembangan
ekonomi dan kelembagaan.

d. Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional,
bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati dan sekunder karena sebelumnya sudah
terdapat identitas kesukubangsaan dalam diri bangsa Indonesia.

e. Bendera Negara Indonesia, Bahasa Negara, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
merupakan identitas nasional bagi negarabangsa Indonesia yang telah diatur lebih lanjut
dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa,
dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Secara historis, identitas nasional Indonesia
ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah
oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa Kebangkitan Nasional
(Bangsa).

f. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah
dilakukan jauh sebelum kemerdekaan, yakni melalui kongres kebudayaan 1918 dan Kongres
bahasa Indonesia I tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan
dan kebahasaan melalui kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan
jati diri dan atau identitas nasional.

g. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan
persinggungan budaya secara alamiah baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia
merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan.

h. Secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri
bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai
bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan
Indonesia Raya.

i. Warisan jenius yang tidak ternilai harganya dari para the founding fathers adalah Pancasila.
Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang
tetapi merupakan cerminan identitas bangsa dalam wujud psikis (nonfisik), yakni yang
mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan
bangsa lain.

j. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena (1) bangsa Indonesia dapat
dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain; (2) identitas nasional bagi sebuah negara-
bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara-bangsa tersebut karena dapat
mempersatukan negara-bangsa; dan (3) identitas nasional penting bagi kewibawaan negara
dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa

3. Integrasi Nasional Indonesia

123

a. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat
dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran
hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation (Inggris)
yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia.

b. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang
terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi satu nation
(bangsa).

c. Jenis jenis integrasi mencakup 1) integrasi bangsa, 2) integrasi wilayah, 3) integrasi nilai, 4)
integrasi elit-massa, dan 5) integrasi tingkah laku (perilaku integratif).

d. Dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal, sedang aspek integrasi
meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya.

e. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan,
kesatuan dan kesepakatan atau konsensus, disintegrasi menyiratkan adanya keterpecahan,
pertentangan, dan konflik.

f. Model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi imperium Majapahit,
model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia.

g. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui lima strategi atau pendekatan yakni 1)
Adanya ancaman dari luar, 2) Gaya politik kepemimpinan, 3) Kekuatan lembaga–lembaga
politik, 4) Ideologi Nasional, dan 5) Kesempatan pembangunan ekonomi.

h. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama,
menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa

4. negara dan konstitusi
a. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada

prinsipnya setiap warga mayarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada

kekuasaan negara.

b. Konstitusi secara umum adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara atau

kelompok sosial. Di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah dan menjamin hak-

hak tertentu bagi warganya. bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta

praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental.

c. Negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat, dimana konstitusi merupakan

dasar Negara. Dasar Negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan

dalam pasal-pasal yang terdapat pada UUD (Konstitusi) yang merupakan satu kesatuan utuh,

dimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dengan dasar Negara Pancasila.

Melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar Negara.

5. Hak dan kewajiban warga negara

124

a. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau
dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang
pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk
memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu
tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh
yang berkepentingan.

b. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan
negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan
kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap
warga negara.

c. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 mulai
pasal 27 sampai 34, termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar
manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang
penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang.

d. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan
aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945, namun secara
filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak
dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini Indonesia menganut
paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya antara hak dan kewajiban.

125

e. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti

dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal UUD NRI 1945

melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang

menyertainya.

f. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala

dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang

harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara.

6. Demokrasi yang bersumber dari pancasila
a. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti

rakyat dan cratos atau cratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demos-
cratein atau demos-cratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat
b. Secara terminologi, banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada pandangan
tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu
bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara
dengan prinsip-prinsip yang menyertainya
c. Berdasar ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar
Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan
tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai
Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang
dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
d. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional, selain karena dirumuskan nilai
dan normanya dalam UUD 1945, konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi
kekuasaan pemerintahan dan menjamin hakhak dasar warga negara
e. Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan
kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal
telah terrumuskan, sedang dalam tataran empirik mengalami pasang surut.
f. Sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting
dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara yakni
kesejahteraaan dan keadilan.

7. Penegakan Hukum yang Berkeadilan

a. Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai
wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat bahkan memaksa secara
sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun

126

dipandang sebagai subyek hukum yang mempunyai kedaulatan (sovereignity) yang
tidak dapat dilampaui oleh negara mana pun.
b. Ada empat fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia ialah:
melaksanakan penertiban dan keamanan; mengusahakan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyatnya; pertahanan; dan menegakkan keadilan.Untuk menyelesaikan
perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur hukum
harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum bertujuan untuk
meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga
masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hakhaknya terlindungi. Dalam
menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu:
kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
c. Dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan
UUD NRI 1945, pembangunan bidang hukum mencakup sektor materi hukum, sektor
sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparatur penegak hukum. Aparatur hukum
yang mempunyai tugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum antara lain
lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Fungsi utama Lembaga kepolisian
adalah sebagai lembaga penyidik; sedangkan kejaksaan berfungsi utama sebagai
lembaga penuntut; serta lembaga kehakiman sebagai lembaga pengadilan/pemutus
perkara.
d. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang telah diperbaharui menjadi
UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa
“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kekuasaan
kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam empat lingkungan yaitu: 1)
Peradilan Umum, 2) peradilan Agama, 3) peradilan Militer; dan 4) peradilan Tata
Usaha Negara.
e. Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya; sedangkan
peradilan militer, peradilan Agama, dan peradilan Tata Usaha Negara merupakan
peradilan khusus karena mengadili perkaraperkara tertentu dan mengadili golongan
rakyat tertentu. Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai
lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu serta meliputi badan peradilan
secara bertingkat, yaitu pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat
kasasi.
f. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk
memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan
secara terus menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam
masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan
kewajibannya.

8. Rangkuman tentang Wawasan Nusantara

a. Wawasan nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya
Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957. Inti dari deklarasi itu adalah segala
perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk

127

Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian
yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia. Dengan demikian, bagian dari
perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak milik
Negara Indonesia.
b. Keluarnya Deklarasi Djuanda 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai satu
kesatuan wilayah. Laut bukan lagi pemisah pulau, tetapi laut sebagai penghubung
pulau-pulau Indonesia. Melalui perjuangan di forum internasional, Indonesia akhirnya
diterima sebagai negara kepulauan (Archipelago state) berdasarkan hasil keputusan
KonvensiPerserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982.
c. Pertambahan luas wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memberikan potensi
keunggulan (positif) yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Namun demikian juga mengundang potensi negatif yang bisa mengancam keutuhan
bangsa dan wilayah.
d. Wawasan nusantara sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya dikembangkan
sebagai konsepsi politik kenegaraan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap
diri dan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan
bangsa.
e. Esensi dari wawasan nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan
bangsa, mencakup di dalamnya pandanganakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial
budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan nusantara merupakan perwujudan dari
sila III Pancasila yakni Persatuan Indonesia
f. Rumusan wawasan nusantara termuat pada naskah GBHN 1973 sampai 1998 dan
dalam Pasal 25 A UUD NRI 1945. Menurut pasal 25 A UUD NRI 1945, Indonesia
dijelaskan dari apek kewilayahannya, merupakan sebuah negara kepulauan
(Archipelago State) yang berciri nusantara.

g. Berdasar Pasal 25 A UUD NRI 1945 ini pula, bangsa Indonesia
menunjukkan komitmennya untuk mengakui pentingnya wilayah sebagai salah satu
unsur negara sekaligus ruang hidup (lebensraum) bagi bangsa Indonesia yang telah
menegara. Ketentuan ini juga mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI di tengah
potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa
perbatasan antar negara, dan pendudukan oleh negara asing

128

DAFTAR PUSTAKA

Arfani, RN. 2001.“Integrasi Nasional dan Hak Azasi Manusia” dalam Jurnal Sosial
Politik. UGM ISSN 1410-4946. Volume 5, Nomor 2, Maret 2022
(253-269).

Armawi, A. 2012.Karakter Sebagai Unsur Kekuatan Bangsa. Makalah disajikan
dalam “Workshop Pendidikan Karakter bagi Dosen Pendidikan
Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi”, tanggal 25 Maret-1 April
2022.

Agus, M.Santoso. 2013. Perkembangan Konstitusi di Indonesia. Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Yustisia Edisi 87.
Samarinda, Indonesia

BUKU AJAR MATA KULIAH WAJIB PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN – UntukPerguruan
Tinggi

Dr.Drs.Ismail,M.Si , Dra.Sri Hartati,M.Si 2020. Pendidikan Kewarganegaraan. Pasuruan
Jawa Timur:Qiara Media

https://katadata.co.id/amp/safrezi/berita/61c43317ab856/pengertian-identitas-nasional-
contoh- dan-faktor-pembentuknya

https://m.kumparan.com/amp/berita-hari-ini/identitas-nasional-pengertian-fungsi-
faktor- pembentuk-dan-contohnya-1v5kTvUJ2rL

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QL3vaHeU5icJ:https://osf.io/8g9s
f/download+&cd=20&hl=id&ct=clnk&gl=id
https://www.rebbosetau.com/2022/04/tindak-pidana-korupsi-pengertian-ciri.html

Nurwardani, P. dkk. 2016Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum
PendidikanKewarganegaraan, Buku I, Jakarta.

Modul pendidikan kewarganegaraan ristekdikti.Pendidikaan Kewarganegaraan Untuk
PerguruanTinggi

Winarno, dkk. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Direktorat Jenderal
Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenrisetdikti Republik Indonesia.

129

BIOGRAFI PENULIS

Shalsabila Hanifah Anwar Patihsan Nasution
Penulis lahir di Jakarta pada tanggal 14 juni 2003 dan
merupakan anak ke 2 dari 5 bersaudara
Mengawali pendidikan di SD 255 Batang Natal dan
melanjutkan pendidikan ke SMP 1 Batang Natal kemudian
meneruskan pendidikan ke MAN 5 MADINA saat ini penulis
melanjutkan pendidikan di universitas Indraprasta PGRI

130