The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

2021-20210630-PERATURAN KOMISI INFORMASI RI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by novi ariyanto, 2023-05-28 05:11:11

2021-20210630-PERATURAN KOMISI INFORMASI RI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2021-20210630-PERATURAN KOMISI INFORMASI RI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TER AN* LAMPIRAN XI PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 ayat (1) UU KIP) Keputusan atasan PPID Hari dan Tanggal Pemberian tanggapan atas Keberatan Nama dan Posisi Atasan PPID Tanggapan Pemohon * b* Informasi c* d* e* f* g* k yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya on Informasi. aksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik. ublik. r permintaan informasi. Dalam hal keberatan karena alasan informasi yang tidak dak perlu diisi. enggunaan informasi. yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana Pasal 35 ayat (1) arkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang


b. Tidak disediakannya informasi berkala c. Tidak ditanggapinya permintaan informa d. Permintaan informasi tidak sitanggapi seb e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi f. Pengenaan biaya yang tidak wajar g. Penyampaian informasi yang melebihi jan Keputusan atasan PPID : diisi dengan keputusan yang diambil oleh Ata Hari dan Tanggal Pemberian tanggapan atas Keberatan : diisi hari dan tanggal pemberian tanggapan ata Nama dan Posisi Atasan PPID : diisi dengan siapa pejabat yang akan memberi yang ditunjuk untuk mewakili atasan PPID Tanggapan Pemohon Informasi : diisi dengan tanggapan Pemohon Informasi Pu


asi bagaimana yang diminta i ngka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan InformasiPublik asan PPID. as keberatan. ikan tanggapan sesuai dengan kewenangan yang ada pada SPO Badan Publik atau Pejabat ublik atas Keputusan Atasan PPID.


Click to View FlipBook Version