UAS Pengelolaan Informasi Hukum_ RANDY ILHAM_20234100

ABSTRAK TAXES
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN

PAJAK DAN RETRIBUSI

DAERAH

Disusun oleh

RANDY ILHAM
NIM :

20234100

UNIVERSITAS NEGERI
PADANG

PETUNJUK PENGGUNAAN ABSTRAK PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

KEKARANTINAAN-KESEHATAN Subjek
2018 Sumber
UNDANG-UNDANG (UU) NO. 6, LN.2018/NO.128, TLN NO.6236, LL SETKAB : Peraturan dan
53 HLM. Judul
UNDANG-UNDANG (UU) TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
Dasar
ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia Pertimbangan
seutuhnya diperlukan adanya perlindungan kesehatan bagi
seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai pulau Dasar Hukum
besar maupun kecil yang terletak pada posisi yang sangat “Mengingat”
strategis dan berada pada jalur perdagangan internasional, yang
berperan penting dalam lalu lintas orang dan barang. Karena Materi
kemajuan teknologi transportasi dan era perdagangan bebas Pokok
dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit
baru atau penyakit lama yang muncul kembali dengan
penyebaran yang lebih cepat dan berpotensi menimbulkan
kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga menuntut adanya
upaya cegah tangkal penyakit dan faktor risiko kesehatan yang
komprehensif dan terkordinasi, Maka Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam
masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-
undang yang baru mengenai kekarantinaan kesehatan.

- Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28
H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

- Dalam UU ini diatur mengenai tanggung jawab Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, kedaruratan
kesehatan masyarakat, penyelenggaraan kekarantinaan
kesehatan di pintu masuk, penyelenggaraan kekarantinaan
kesehatan di wilayah, dokumen karantina kesehatan, sumber
daya kekarantinaan kesehatan, informasi kekarantinaan
kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan
ketentuan pidana.

CATATAN : - Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus Catatan :
- 2018. Tanggal
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut berlaku,
dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina perraturan
- Udara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lanjut,
Peraturan Pelaksanaan yang mengatur karantina udara dan peraturan
karantina laut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dicabut,
danlatau belum diganti dengan peraturan yang baru peraturan
berdasarkan Undang-Undang ini. diubah,

Penjelasan 19 hlm.

1

1. PAJAK DAERAH - RETRIBUSI DAERAH - MENDUKUNG - KEMUDAHAN BERUSAHA - LAYANAN
DAERAH

2021

PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 10, LN.2021/NO.20, TLN NO.6622, JDIH.SETKAB.GO.ID : 20 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH (PP) TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA
MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAH

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114, Pasal 176, dan Pasal 185 huruf b Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan PP tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan
Layanan Daerah.

- Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2020.

- PP ini mengatur mengenai peran pemerintah daerah dalam rangka mendukung
Kebijakan Fiskal Nasional dan mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan
kebijakan kemudahan berusahan dan layanan daerah. Kebijakan Fiskal Nasional adalah
kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan dan/atau pengeluaran yang
mempengaruhi perekonomian dan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Lingkup PP ini
meliputi: 1) penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi; 2) evaluasi rancangan Perda dan
Perda mengenai Pajak dan Retribusi; 3) pengawasan Perda mengenai pajak dan
Retribusi; 4) dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha; dan 5) sanksi
administratif.

CATATAN: - Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
- Penjelasan 5 hlm.

2

2. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

2016

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 5, LD 3/2016

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

ABSTRAK: - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2O14 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang Mlik Daerah diberi
wewenang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
satuan kerja perangkat datrah yang dipimpinnya; bahwa dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya, terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Situbondo yang menyediakan lahan khusus parkir, yang lokasinya
tersebar di Kabupaten Situbondo; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) Undang-Undang Nomor

3

28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah
Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972
Nomor 38); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 140, Tambahan Iembaran Negara
Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tatrun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); Peraturan Pemerintah
Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8o Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten
Situbondo Tahun 2008 Nomor 13); Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 11).
- PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

4

CATATAN: - Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor
11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Nomor 11) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal
1 angka 5, angka 8, angka 9, angka 17 diubah, 2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1)
diubah, 3. Ketentuan Pasal 10 diubah, 4. Ketentuan Pasal 15 diubah, 5.
Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah,

- RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
- 7 halaman dan 1 halaman penjelasan

3. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
2016
PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 6, LD 4/2016
PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
ABSTRAK: - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 undangUndang Nomor 28 Tahun
2oo9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi dapat
ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan perekonomian; bahwa tarif retribusi
perayanan pasar sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Daerah Nomor
24 Tahun 2011 tentang Retribusi pelayanan pasar, tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau ulang; bahwa berdasarkan
5

ketentuan pasal 8 peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Kepala satuan Kerja Perangkat
Daerah selaku pengguna Barang Milik Daerah diberi wewenang untuk
menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kegiatan
perangkat daerah yang dipimpinnya; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24
Tahun 2011tentang Retribusi Pelayanan pasar;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
2OO7 tentang Pengelolaan uang Negara /Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738); Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2o1o Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161); Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan
dan Pembinaan pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/8/2013 tentang
pembinaan pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
56/M-DAG/PER/9 /2O14; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah
(Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Peraturan
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang pokok-pokok
pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Situbondo
Tahun 2008 Nomor 13); Peraturan Daerah (Kabupaten situbondo Nomor 24
Tahun 2011 tentang Retribusi pelayanan pasar (Lembaran Daerah
kabupaten situbondo Tahun 2011 Nomor 24).
- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor
24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Nomor 2a) diubah.
CATATAN: - Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor
24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Nomor 2a) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal

6

1 angka 5, angka 1 1, angk a L2 diubah, diantara angka 11 dan angka 12
disisipkan angka baru yaitu angka 11.a dan angka 1l.b dan diantara angka 12
dan angka 13 disisipkan angka baru yaitu angka L2.a dan angka 12.b,
Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru menjadi ayat (21
dan ayat (3), Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat
baru, Ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah, Ketentuan Pasal 15 diubah,
lampiran disempurnakan sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

- RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
- 9 halaman, 2 halaman penjelasan, 2 halaman lampiran

4. PAJAK DAERAH

2017

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 7, LD.2017/NO.7, TLD. NO.92

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

ABSTRAK: - dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya dengan adanya
7

perkembangan keadaan dan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dari
sektor pajak, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2011 perlu
diubah;

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; Undang-Undang Nomor 89
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1995 tentang Cukai; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi; Peraturan Pemerintah Nomor 135
Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah; Peraturan Pemerintah 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Reribusi Daerah; Peraturan
Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak; Peraturan Presiden
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu
Atap Kendaraan Bermotor; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Peraturan Daerah; Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- Dalam Peraturan Daerah ini menjelaskan tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah
yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2011. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk dapat dijadikan penyempurnaan
dari segi regulasi dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak
untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Perubahan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diantaranya pada ketentuan umum
Pasal 1, kepemilikan kedua dan seterusnya kendaraan bermotor pribadi yang dikenakan
tariff secara progresif. Selanjutnya selain itu penjelasan tentang pemungutan PKB,
pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD) oleh Wajib Pajak.

8

-
CATATAN: - Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2017.

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Provinsi Jawa Tengah

- 20 hlm

5. PENYELENGGARAAN-USAHA-TEMPAT-HIBURAN

2017

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 5, LD.2017/NO.5

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA TEMPAT HIBURAN

ABSTRAK: - bahwa pengembangan penyelenggaraan usaha hiburan merupakan salah satu potensi
yang perkembangannya harus selaras dengan rencana tata ruang Kabupaten dan
sebagai upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian tempat
penyelenggaraan usaha hiburan tersebut, maka dipandang perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan.

- Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 28 Tahun 1959; UU Nomor 10 Tahun 2009; UU
Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010; Perda Nomor 14
9

Tahun 2002; Perda Nomor 4 Tahun 2007; Perda Nomor 13 tahun 2010; Perda Nomor 7
Tahun 2011.
- Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama
dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikrnati oleh setiap orang dengan dipungut
atau tidak dipungut biaya. Dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dapat diadakan
tempat penyelenggaraan usaha hiburan dengan syarat wajib mendapatkan izin dari
Kepala Daerah dan sesuai dengan persyaratan yang telah dicantumkan dalam peraturan
daerah. Izin Usaha Tempat Hiburan berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
-
CATATAN: - Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2017.
- 10 hlm

6. PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2017

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017
NOMOR 1

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

10

ABSTRAK: - a. bahwa kebutuhan masyarakat terhadap jenis pelayanan kesehatan dan pengobatan
merupakan kebutuhan mendasak yang harus segera dipenuhi; b. bahwa ketentuan tarif
retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana ditetapkan dengan Perda No
13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan saat ini sudah tidak sesuai
dengan indeks harga kebutuhan pelayanan kesehatan sehingga perlu ditinjau kembali; c.
bahwa berdasarknan pertimbangan tersebut, maka guna peningkatan pelayanan
kesehatan secara optimal, perlu menetapkan Perda tentang Perubahan atas Perda Kab
Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

- Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 2. UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah UU No 2
Tahun 1965 3. UU No 8 Tahun 1981 4. UU No 29 Tahun 2004 5. UU No 28 Tahun 2009 6.
UU No 36 Tahun 2009 7. UU No 12 Tahun 2011 8. UU No 23 Tahun 2014 9. UU No 38
Tahun 2014 10. PP No 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No 92
Tahun 2015 11. PP No 58 Tahun 2005 12. PP No 69 Tahun 2010 13. PP No 12 Tahun 2017
14. Perpres No 87 Tahun 2014 15. Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah
terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun2011 16. Peraturan Menteri Kesehatan No 71
Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Kaminan Kesehatan Nasional 17.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 18. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomo r75 Tahun 2014 19. Permendagri No 80 Tahun 2015 20. Permenkesehatan No 21
Tahun 2016 21. Keputusan Menteri Kesehatan No 364/Menkes/SK/III/2003 22. Perda No
13 Tahun 2010 23. Perda No 4 Tahun 2013

- Peraturan ini mengatur tentang Perubahan atas Perda Kab Lamongan No 13 Tahun 2010
tentnag Retribusi Pelayanan Kesehatan. Ketentuan yang diubah adalah 1. Ketentuan
Pasal 1 angka 5, angka 14, angka 19 dan angka 23 diubah, serta angka 7, angka 17, angka
21 dan angka 25 dihapus, setelah angka 33 ditambah 2 yakni angka 34 dan 35 2.
Ketentuan Pasal 2 diubah 3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) diubah 4.
Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3 ) diubah, serta ayat (4), ayat (5) dan ayat
(6) dihapus 5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah serta ayat (2)
dihapus 6. Bagian Kesatu Pengelolaan Keuangan RSUD Dr. Soegiri dan Pasal 25 dihapus
7. Ketentuan bagian kedua Pasal 26 diubah 8. Ketentuan Lampiran I dan II diubah,
lampiran III dan IV dihapus

CATATAN: - Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.

- Perda Kab Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
diubah

- 19

11

7. PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2017

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017
NOMOR 6

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

ABSTRAK: - bahwa sesuai ketentuan diktum KESATU huruf d Keputusan Gubernur Jawa Timur No
188/47.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 8 Perda Kab Lamongan , maka Perda Kab
Lamongan No 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan perlu dicabut
dengan menetapkan dalam Perda.

- Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 2. UU nO 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-
daerah kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah terakhir
dengan UU No 2 Tahun 1965 3. UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan 4. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5. PP No
12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah 6. Perpres No 87 Tahun 2014 7. Permendagri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

- Peraturan ini mengatur tentang Pencabutan Perda Kab Lamongan No 6 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.

-

12

CATATAN: - Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
- Perda Kab Lamongan No 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-5

8. RETRIBUSI

2016

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 3,

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

ABSTRAK: - berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi merupakan jenis Retribusi Daerah

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat II di Sulawesi , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Gowa

13

- RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
CATATAN: - Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

- 23 HALAMAN

9. RETRIBUSI

2016

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 4,

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GOWA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

ABSTRAK: - Getah pinus merupakan salah satu produksi usaha Pemerintah Kabupaten Gowa
yang menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
pemanfaatan 1 serta pengenaan biaya/tarifnya perlu ditetapkan;

- Undang¬Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah¬Daerah Tingkat II
di Sulawesi 2. Undang¬Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3.
Undang¬Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 4. Undang¬Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi 5. Undang¬Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 6. Undang¬Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 3 beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang¬Undang Nomor 23 Tahun 2014 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
14

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa 10.
Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah
- PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
CATATAN: - Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
- PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
- 8 halaman

10. PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH-PERIJINAN

2017

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 6, LD KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NO 6, TLD NO 6

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG IZIN GANGGUAN, PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR
8 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG

15

ABSTRAK: - a. bahwa dalam rangka mengendalikan usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan
bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan telah
ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan
dan pemungutan retribusinya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; b. bahwa guna mendukung upaya peningkatan
kemudahan dalam berusaha di Kota Surabaya dan sehubungan dengan ditetapkannya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di
Daerah, maka diperlukan suatu upaya perbaikan pelayanan perizinan agar menjadi lebih
mudah, lebih jelas dan terintegrasi tanpa meniadakan fungsi perlindungan kepada
masyarakat dan lingkungan serta pengawasan atas suatu usaha dan/atau kegiatan; c.
bahwa sebagai salah satu upaya nyata dalam melakukan perbaikan pelayanan perizinan
di Kota Surabaya serta sehubungan dengan telah diberlakukannya Izin lingkungan
dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pemberlakukan Izin Gangguan di
Kota Surabaya perlu ditinjau kembali;

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 3.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679); 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199); 6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036); 7. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara
Tahun 2017 Nomor 481); 8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016

16

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).
- Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan, Perda Kota Surabaya
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Perda Nomor 4 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin
Gangguan.
CATATAN: - Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2017.
- Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan, Perda Kota Surabaya Nomor 8 Tahun
2010 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan
-5

11. RETRIBUSI-IZIN-KETENAGAKERJAAN

2016

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 5, LD.2016/NO.5, TLD NO.65

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA
KERJA ASING

17

ABSTRAK: - Bahwa sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) UU No.28 Tahun 2009 Retribusi Daerah
ditetapkan dengan peraturan daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf
b PP No.97 Tahun 2012 Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
ditetapkan sebagai Retribusi Daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.8 Tahun 1981, UU No.28
Tahun 1999, UU No.13 Tahun 2003, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU
No.15 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014,
PP No.27 Tahun 1983, PP No.31 Tahun 1994, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun
2005, PP No.41 Tahun 2007, PP No.69 Tahun 2010, PP No.65 Tahun 2012, PP No.97
Tahun 2012, PP No.87 Tahun 2014, Perda Kab. Daerah Tingkat II Temanggung No.7
Tahun 1989, Perda Kab. Temanggung No.6 Tahun 2008, Perda Kab. Temanggung No.15
Tahun 2008, dan Perda Kab. Temanggung No.27 Tahun 2012.

- Dalam Perda ini diatur tentang Jenis Retribusi Daerah dapat ditambah sepanjang
memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta Retribusi Perpanjangan
Izin IMTA ditetapkan sebagai jenis Retribusi Daerah yang baru.

-

CATATAN: - Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2016.

- 15 hlm.

12. RETRIBUSI-PARKIR
2016
PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 8, LD.2016/NO.8, TLD/NO.66

18

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

ABSTRAK: - Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No.5 tahun 2012
tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum perlu dirubah dalam rangka penataan dan
optimalisasi.

- Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 17
Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU
No.38 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2009, UU No.25 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun
2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 1983, PP No. 44
Tahun 1993, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP
No.50 Tahun 2007, PP No. 32 Tahun 2011, PP No. 74 Tahun 2014,PerPres No.87 Tahun
2014, Perda Kabupaten Temanggung No.07 Tahun 1989, Perda Kabupaten Temanggung
No. 06 Tahun 2008, Perda Kabupaten Temanggung No. 15 Tahun 2008, Perda Kabupaten
Temanggung No. 31 Tahun 2011, Perda Kabupaten Temanggung No. 05 Tahun 2012,
Perda Kabupaten Temanggung No. 26 Tahun 2012

- Dalam Perda ini diatur tentang Perubahan Ketentuan Pasal 3tentang pengerian objek
restribusi, Pasal 6 tentang tingkat penggunaan jasa restribusi parkir dan pengaturan
zona parkir. Ketentuan Pasal 8 tentang tarif restribusi parkir,besarnya tarif parkir Zona A
dan Zona B.

CATATAN: - Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2016.
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No.5 tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di
Tepi Jalan Umum
- 6 hlm.

19

13. RETRIBUSI-KEKAYAAN-DAERAH

2016

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 9, LD.2017/NO.9, TLD. NO.67

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

ABSTRAK: - Bahwa dengan bertambahnya Barang Milik Daerah dapat dijadikan objek retribusi
pemakaian kekayaan daerah maka Perda Kabupaten Temanggung No.1 Tahun 2013
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diubah.

- Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No.8 Tahun 1981; UU No.17
Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.
28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.27 Tahun 1982; PP
No.55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.69 Tahun 2010;
PP No.27 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II
Temanggung No.7 Tahun 1989; Perda Kabupaten Temanggung No.6 Tahun 2008; Perda
Kabupaten Temanggung No.15 Tahun 2008; Perda Kabupaten Temanggung No.26 Tahun
2012; Perda Kabupaten Temanggung No.1 Tahun 2013.

- Dalam Perda ini diatur tentang perubahan atas Perda Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2013 berkaitan dengan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang sebelumnya
berkaitan dengan bertambahnya Barang Milik Daerah yang dapat dijadikan objek
retribusi pemakaian kekayaan daerah. Berdasarkan jenis kekayaan daerah yang
termasuk di dalamnya dan besaran tariff pemakaiannya

CATATAN: - Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2016.
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
- 16 hlm.

20

14. RUMAH SUSUN SEWA

2017

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 2, LD.2017/NO.2, TLD.NO.70

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

ABSTRAK: - bahwa tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai
tempat berlindung dan mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga sebagai salah
satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri,mandiri, dan
produktif, dan dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah, maka Rumah Susun Sederhana Sewa yang dibangun oleh
pemerintah perlu pengaturan agar dapat dioperasionalkan secara berdaya guna dan
berhasil guna. Sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Rumah Susun Sederhana Sewa.

- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;
Undang-Undang No.mor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-
U ndang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 87
Tahun 2017.

- Peraturan daerah ini menjelaskan tentang pengaturan pengelolaan Rusunawa agar
dalam pemanfaatan Rusunawa dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, memberikan alternatif bagi
masyarakat berpenghasilan rendah sebelum mampu memenuhi kebutuhan perumahan
secara mandiri dan layak. Penghuni yang telah menempati Sarusunawa sebelum
berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menempati Sarusunawa sesuai dengan
perjanjian penghunian yang telah ditandatangani, dengan ketentuan harus
menyesuaikan Peraturan Daerah ini.

CATATAN: - Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
- 14 hlm

21

15. DESA

2017

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 3, LD NO 1 SERI B

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG BAGI HASIL KEPADA DESA / KELURAHAN DARI PENERIMAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERTENTU

ABSTRAK: - bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Bagi Hasil
kepada Desa/Kelurahan dari Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu
bertentangan dengan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Bagi Hasil kepada
Desa/Kelurahan dari Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2003 Nomor 1/B) beserta peraturan
pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

22

CATATAN: - Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Bagi Hasil kepada
Desa/Kelurahan dari Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2003 Nomor 1/B) beserta peraturan
pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Jumlah 5 Halaman

16. AJAK DAERAH - PERUBAHAN

2016

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 7, LD.2016/NO.7

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2011 TENTANG PAJAK DAERAH

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah. Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan sosial dan
ekonomi masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan.

- Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23
Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun
2015, PP No. 69 Tahun 2010, Perda No. 5 Tahun 2011
23

- Perda ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah

CATATAN: - Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2016.
- Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 5, dan angka 6; Pasal 8; Pasal 17
ayat (2) huruf g; Pasal 20 huruf a dan huruf n; Pasal 33 ayat (1); Pasal 45. Menambahkan
1 (satu) ayat pada Pasal 17, yakni ayat (3); 1 (satu) huruf pada Pasal 36 ayat (1), yakni
huruf h; 1 (satu) Bab di antara Bab XXIV dan Bab XXV, yakni Bab XXIVA (Pasal 96A).
Menghapus ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf d.
- 9 hlm.

17. PAJAK - HIBURAN - ATAS - PERATURAN DAERAH - KABUPATEN - BUTON - NOMOR 5 - TAHUN
2010

2017

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 2,

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BUTON NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN

ABSTRAK: - Pengaturan struktur dan besarnya tarif pajak hiburan sebagaimana dimuat dalam Perda
Kab. Buton No. 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, sudah tidak sesuai lagi dengan
indeks harga dan perkembangan perekonomian sehingga perlu diubah.
24

- Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003;
UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun
2005; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun
2015; Perda Kab. Buton No. 5 Tahun 2010

- Ketentuan Pasal 5 Perda Kab. Buton No. 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan diubah,
dan ketentuan Pasal 38 dihapus

CATATAN: - Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2017.
- 5 Halaman

18. RESTRIBUSI-PELAYANAN TERA/TERA ULANG

2016

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 9, LD.2016/NO.119

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

ABSTRAK: - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 (1) huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Restribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
merupakan jenis retribusi Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan Pasal 156
ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah da Restribusi
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
25

- Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 8
Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU
No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 1983 sebagiamana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1983; PP No. 2 Tahun 1985; PP No.
69 Tahun 2010; Permendagri No. 50/M-DAG/PER/10/2009; Permendagri No. 31/M-
DAG/PER/10/2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015

- Dalam Peraturan ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dengan
menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang nama,
objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa,
prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya
tarif retribusi, wilayah pemungutan retribusi, masa retribusi dan saat retribusi
terhutang, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, sanksi administrasi, tata cara
penagihan, tata cara keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi, kadaluarsa
penagihan, tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa, pemeriksaan,
pemanfaatan, insentif pemungutan, keberatan, pengembalian, kelebihan pembayaran,
pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan mengatur tentang ketentuan pidana.

CATATAN: - Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2016.
- 32

19. PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH-PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

2017

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI E
NOMOR 16 4

26

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENCABUTAN ATAS 15 PERDA KAB. TUBAN YANG
BERKAITAN DENGAN RETRIBUSI, PERIZINAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN

ABSTRAK: - bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/67.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 18 Perda Kab Tuban, perlu dilakukan
pencabutan beberapa Perda dengan menetapkan Perda tentang Pencabutan atas 15
Perda Kabu Tuban yang berkaitan dengan retribusi, perizinan dan urusan pemerintahan

- Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 2. UU Nomor 12 Tahun 1950 3. UU Nomor 28 Tahun 2009 4.
UU Nomor 12 Tahun 20111 5. UU Nomr 23 Tahuan 2014 sebagaiamana diubah dengan
UU Nomor 9 Tahun 2015 6. Perpres Nomor 87 Tahun 2014 7. Permendagri Nomor 80
Tahun 2015

- Pencabutan atas 15 Perda Kabu Tuban yang berkaitan dengan retribusi, perizinan dan
urusan pemerintahan

CATATAN: - Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
- Perda yang dicabut 1. Perda Nomor 8 Tahun 2002 2. Perda Nomor 15 Tahun 2002 3.
Perda Nomor 19 Tahun 2002 4. Perda Nomor 6 Tahun 2003 5. Perda Nomor 9 Tahun
2005 6. Perda Nomor 15 Tahun 2003 7. Perda Nmor 24 Tahun 2003 8. Perda Nomor 25
Tahun 2003 9. Perda Nomor 4 Tahun 2004 10. Perda Nomor 2 Tahun 2005 11. Perda
Nomor 3 Tahun 2005 12. Perda Nomor 4 Tahun 2005 13. Perda Nomor 9 Tahun 2005 14.
Perda Nomor 1 Tahuan 2008 15. Perda Nomor 19 Tahun 2011
- 15

27

20. RETRIBUSI

2016

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 16, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI C
NOMOR 3

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2011 TENTANG RETRIUBSI IZIN USAHA PERIKANAN

ABSTRAK: - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak
Garam, khususnya terhadap penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, maka dilakukan
pembebasan terhadap biaya penerbitan perizinan dan pembebasan punggutan usaha
perikanan; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Retribusi Izin Usaha Perikanan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan
Petambak Garam; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang
Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (TRAWLS) dan Pukat Tarik
(SEINE NETS) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; Peraturan
Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tuban Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D
Nomor 2); Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 12);

- Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha
Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2006 Seri C Nomor 05), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN: - Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2016.
- 7 Halaman

28

29