BAHAN AJAR
HUKUM INVESTASI
Penulis:
Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.
UKI PRESS
Pusat Penerbitan dan Pencetakan
Buku Perguruan Tinggi
Universitas Kristen Indonesia
Jakarta
2022
BAHAN AJAR
HUKUM INVESTASI
Penulis:
Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.
Editor:
Dr. Indri Jatmoko, S.Si., MM
ISBN: 978-623-8012-38-1
Penerbit: UKI Press
Anggota APPTI
Anggota IKAPI
Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630
Telp. (021) 8092425
Cetakan I Jakarta: UKI Press, 2022
Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
karena atas anugerah dan perkenanNya buku bahan
ajar ini dapat diselesaikan untuk membantu mahasiswa
memahami Hukum Investasi yang membahas tentang
Latar Belakang, Sejarah, Pengertian, Ruang Lingkup,
Kebutuhan Investasi di Indonesia, Alih Teknologi dan
Manajemen, Kesiapan SDM dan SDA, Aspek Politik,
Aspek Ekonomi, Aspek Hukum, Minat Negara Maju
Untuk Investasi, dan UU Cipta Kerja terkait Investasi.
Mata Kuliah Hukum Investasi pada Program
Studi Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Kristen
Indonesia merupakan mata kuliah yang sangat perlu
untuk dipahami dengan sungguh-sungguh oleh para
calon Sarjana Hukum sebagai bekal dalam memahami
permasalahan di era perubahan saat ini yang
menginginkan adanya kepastian hukum dan kepastian
berusaha di bidang investasi.
Peningkatan investasi di Indonesia merupakan
suatu keharusan sebagai upaya untuk mendorong
kemajuan di bidang bisnis dan ekonomi khususnya
jelang pasca pandemi Covid-19 yang menghambat laju
investasi di hampir seluruh negara di dunia.
Bahan ajar ini terdiri dari 14 (empat belas) bab
yang membahas berbagai hal terkait dengan berbagai
aspek hukum investasi.
Penulis menyadari bahwa Buku Bahan Ajar
HUKUM INVESTASI ini masih jauh dari sempurna,
sehingga masukan yang konstruktif dari
i
Bapak/Ibu/Saudara sekalian akan diterima dengan
penuh suka cita dan ucapan terima kasih.
Jakarta, 15 Oktober 2022
Salam
Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ........................................................ i
Daftar Isi .................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN...............................................1
A. Latar Belakang ..............................................1
B. Kondisi Investasi di Indonesia Saat Ini ..........9
BAB II SEJARAH HUKUM INVESTASI DI
INDONESIA ................................................13
A. Masa Pra Kemerdekaan ..............................13
B. Masa Penguasaan atau Penjajahan Oleh
Bangsa-Bangsa Eropa (1511-1942) ............15
C. Masa Pendudukan Jepang (1942-1945) ......21
D. Masa Pasca Kemerdekaan .........................23
BAB III RUANG LINGKUP HUKUM INVESTASI .....29
A. Pengertian Hukum Investasi ........................29
B. Asas-Asas Hukum Investasi ........................31
C. Sumber-Sumber Hukum Investasi ...............34
BAB IV TEORI INVESTASI ......................................39
A. Teori Klasik (Classical Theory) ....................39
iii
B. Teori Ketergantungan (Dependency
Theory) ........................................................42
C. Middle Path Theory .....................................45
BAB V PRINSIP-PRINSIP INVESTASI ....................49
A. Prinsip Penanaman Modal Internasional .....49
B. Prinsip Penanaman Modal Dalam UU Nomor
25 Tahun 2007 ............................................53
BAB VI KEBIJAKAN INVESTASI ............................57
A. Kebijakan Investasi Secara Umum ..............57
B. Kebijakan Investasi Di Indonesia .................58
BAB VII KESIAPAN SUMBER DAYA ......................69
A. Sumber Daya Alam Indonesia .....................69
B. Sumber Daya Manusia Indonesia ................74
C. Sumber Daya Kekayaan Intelektual ............75
BAB VIII BENTUK USAHA KERJASAMA DAN
INVESTASI .................................................77
A. Bentuk Usaha ..............................................77
B. Bentuk Kerjasama .......................................79
BAB IX BIDANG USAHA UNTUK KEGIATAN
INVESTASI .................................................83
A. Penetapan Bidang Usaha............................83
B. Daftar Negatif Investasi ...............................84
iv
C. Bidang Usaha Yang Tertutup ......................85
D. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan
Persyaratan .................................................86
E. Bidang Usaha Yang Dicadangkan atau
Kemitraan dengan UMKMK .........................88
BAB X INSENTIF DAN JAMINAN UNTUK
PENANAMAN MODAL ...............................91
A. Prinsip Dalam Pemberian Insentif ...............91
B. Insentif Pajak ...............................................95
C. Pengalihan Aset ..........................................99
D. Kemudahan Pelayanan dan Perizinan....... 101
E. Hak Atas Kompensasi Akibat
Nasionalisasi ............................................. 103
F. Penyelesaian Sengketa Secara Khusus .... 104
G. Kawasan Ekonomi Khusus ........................ 105
BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN INVESTOR ......... 107
A. Hak Investor .............................................. 107
B. Kewajiban Investor .................................... 108
C. Sanksi Kepada Investor ............................ 110
BAB XII PERIZINAN INVESTASI ........................... 113
A. Pelayanan Terpadu Satu Pintu .................. 113
B. Jenis Perizinan .......................................... 115
v
C. Online Single Submission (OSS) ............... 116
BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA
INVESTASI ............................................... 119
A. Penyelesaian Sengketa Investasi
Internasional.............................................. 119
B. Penyelesaian Sengketa Menurut UU
No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal ........................................................ 120
BAB XIV UU PENANAMAN MODAL PASCA UU
CIPTA KERJA .......................................... 123
A. Implementasi UU Penanaman Modal ........ 123
B. Omnibus Law Sebagai Upaya Memajukan
Investasi Nasional ..................................... 126
C. Upaya Peningkatan Investasi di
Indonesia. ................................................. 129
Daftar Pustaka ........................................................ 131
vi
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Cita-cita bangsa Indonesia untuk hidup mandiri
membangun masyarakat adil dan Makmur di atas
tumpah darah Indonesia yang kaya akan berbagai
sumber alam untuk bergerak bebas di dunia, membantu
atas dasar persamaan derajat dan mewujudkan suatu
dunia yang damai, terpatri dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang menyatakan :
“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan
dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya
berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu
Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”
1
Salah satu tujuan negara hukum Indonesia adalah
untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat
Indonesia, baik dari sisi ekonomi maupun spiritual. Hal
ini dapat diartikan bahwa kesejahteraan yang dimaksud
adalah kesejahteraan yang sesuai dengan dasar
Ketuhanan Yang Maha Esa yang akan membawa
1 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Keempat),
Bagian Pembukaan.
1
keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun
diakhirat.
Dari tujuan pembentukan negara Indonesia
tersebut, terkandung cita-cita mulia, menciptakan
masyarakat adil dan Makmur. Menurut Sunario Waluyo,
dikatakan bahwa Idaman masyarakat adil dan Makmur
dalam kehidupan bangsa Indonesia merupakan
masalah pokok sepanjang sejarah. Dalam pada itu, adil
dan Makmur adalah dua pasangan yang tidak
terlepaskan dalam falsafah masyarakat dan merupakan
tujuan hidupnya. Adil merupakan tekanan utama dan
selalu disebutkan di depan kata Makmur, adalah suatu
2
penegasan dan prioritas yang perlu didahulukan.
Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, maka
kemerdekaan bangsa Indonesia tersebut harus diisi
dengan berbagai bidang pembangunan, yaitu
pembangunan secara menyeluruh dalam berbagai
sektor yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat
dalam pembangunan agar tujuan mulia yang dicita-
citakan dapat terwujud. Pembangunan nasional yang
adalah pembangunan menyeluruh tersebut merupakan
suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan
rencana tertentu, baik oleh pemerintah yang menjadi
pelopor pembangunan maupun juga oleh masyarakat.
Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada
tahun 1998 merupakan kejadian yang luar biasa yang
meluluh lantakkan politik dan ekonomi Indonesia yang
mengakibatkan hancurnya nilai mata uang rupiah serta
hancurnya ekonomi kerakyatan. Akibat krisis yang
2 Sunario Waluyo, Prospek Adil Makmur, Sasaran GNP Per Kapita 5.000
Dollar, Pusat Pengembangan Agribisnis 1979, 19.
2
terjadi ini maka bangsa Indonesia telah dipaksa untuk
melakukan perubahan dalam rangka perubahan di
bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum yang
berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat.
Dalam upaya mempercepat pembangunan
ekonomi kearah stabilitas dan pertumbuhan ekonomi,
diperlukan permodalan terutama permodalan yang
berasal proyek-proyek produktif. Karena apabila hanya
mengharapkan permodalan dari bantuan luar negeri,
maka hal tersebut sangatlah terbatas dan sangat
bersifat hati-hati. Hal ini karena politik luar negeri kita
tidaklah sama dengan politik luar negeri negara lainnya,
karena kepentingan suatu negara tentulah berbeda
dengan negara lainnya. Faktor yang membedakan
adalah letak geografis, kekayaan sumber-sumber alam,
jumlah penduduk, sejarah perjuangan
kemerdekaannya, kepentingan nasional untuk suatu
masa tertentu dan situasi politik internasional.
Permodalan yang diperlukan oleh negara kita
untuk pencapaian pembangunan ekonomi adalah dalam
bentuk investasi dengan memanfaatkan pemupukan
dan pemanfaatan modal dalam negeri dan luar negeri
secara maksimal yang terutama diarahkan kepada
usaha-usaha rehabilitasi, pembaharuan, perluasan, dan
pembangunan baru di bidang produksi barang-barang
dan jasa. Oleh karenanya modal dari masyarakat umum
dimobilisasi secara maksimal.
3
3 Dhaniswara K. Harjono, Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap
Perlakuan Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman
Modal, Edisi Revisi, Jakarta : PPHBI, 2012, 9.
3
Tentang hal ketergantungan kepada pihak luar
negeri yang memberikan pinjaman-pinjaman
permodalan tersebut, semaksimal mungkin perlu
dihindari karena suatu bangsa yang berada dalam
ketergantungan adalah setali tiga uang dengan bangsa
yang tidak bebas. Berdasarkan realisme politik adalah
logis kalau negara-negara yang membantu negara kira,
kepentingan dan tujuan nasional Indonesia. Kalau tidak
hati-hati , akibat dari bantuan luar negeri itu dapat
menyebabkan ketidak seimbangan dalam
melaksanakan politik luar negeri negara kita, sehingga
tanpa kehati-hatian maka secara tidak langsung negara
yang membantu tersebut berkecenderungan akan
berusaha mengikat dalam suatu ikatan militer, ekonomi
dan ikatan-ikatan lainnya yang akan merugikan bangsa
Indonesia, padahal maksud dari kebijaksanaan
mengadakan hubungan modal dengan pihak luar negeri
hanyalah untuk kepentingan memperbaiki kehidupan
seluruh rakyat, melindungi dan memperjuangkan
4
kepentingan nasional.
Pada dasarnya terdapat banyak faktor yang
5
mempengaruhi investasi, yaitu :
a. Faktor Politik.
Faktor ini merupakan faktor yang menentukan
manakala investor ingin menanamkan modalnya. Faktor
ini sangat menentukan iklim usaha yang kondusif bagi
4 G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, dan A.
Setiady, Manajemen Penanaman Modal Asing, Cet.Pertama, Cet.
Pertama, Jakarta : Bina Aksara, Mei 1985, 5.
5 Hulman Panjaitan, Hukum Penanaman Modal Asing, Jakarta : Ind-Hill
Co, 2003, 9-10.
4
usaha-usaha Penanaman Modal terutama Penanaman
Modal Asing. Kondisi Politik Indonesia yang belakangan
ini kurang stabil dan tidak menentu telah mengakibatkan
turunnya kegairahan investasi.
b. Faktor Ekonomi.
Faktor ekonomi juga sangat menentukan bagi
keinginan investor untuk berinvestasi. Faktor politik dan
faktor ekonomi akan saling mempengaruhi dan
mempunyai hubungan erat. Suhu politik dalam negeri
yang memanas, sudah barang tentu menyebabkan iklim
usaha akan berkurang dan kinerja perekonomian akan
menurun. Sehingga apabila perekonomian suatu negara
sangat mengkhawatirkan tentunya para investor akan
sangat merasa khawatir menanamkan modalnya.
Sebagian dari ekonomi, aspek Moneter juga sangat
mempengaruhi minat investor menanamkan modalnya.
c. Faktor Hukum.
Faktor hukum atau faktor yuridis juga sangat
penting dan diperhatikan oleh investor. Hal Ini berkaitan
dengan perlindungan yang diberikan Pemerintah bagi
kegiatan investasi. Menurunnya wibawa hukum dalam
negeri akan mempengaruhi minat investor untuk
menanamkan modalnya. Daya Tarik investor untuk
menanamkan modalnya akan mempengaruhi minat
investor untuk menanamkan modalnya. Daya tarik
investor untuk menanamkan modalnya akan sangat
tergantung pada sistem hukum yang diterapkan, dimana
sIstem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian
(predictability), keadilan (fairness) dan efisiensi
(efficiency).
5
Disamping faktor-faktor diatas, investasi juga
dipengaruhi oleh kondisi eksternal, antara lain tanda-
tanda akan terjadi resesi ekonomi di seluruh dunia.
Berdasarkan faktor-faktor di atas secara keseluruhan,
aspek-aspek yang mempengaruhi investasi dapat
6
dikelompokkan menjadi :
1. Faktor Dalam Negeri
a. Stabilitas politik dan perekonomian.
b. Kebijakan dalam bentuk sejumlah deregulasi
dan debirokratisasi yang secara terus menerus
dilakukan Pemerintah dalam rangka
menggairahkan iklim investasi.
c. Diberikannya sejumlah pembebasan dan
kelonggaran di bidang perpajakan, termasuk
sejumlah hak lain bagi investor asing yang
dianggap sebagai perangsang (insentif).
d. Tersedianya sumber daya alam yang
berlimpah seperti minyak bumi, gas, bahan
tambang dan hasil hutan di wilayah Indonesia.
e. Iklim dan letak geografis serta kebudayaan
dan keindahan alam Indonesia yang
merupakan daya Tarik sendiri, khusus bagi
proyek-proyek yang bergerak di bidang
industri kimia, perkayuan, kertas dan
perhotelan (tourisme).
f. Sumber daya manusia dengan upah yang
cukup kompetitif, khususnya proyek-proyek
yang bersifat padat karya, seperti industri
tekstil, sepatu dan mainan anak-anak.
6 Ibid, 10-11.
6
2. Faktor Luar Negeri
a. Apresiasi mata uang dari negara-negara yang
jumlah investasinya di Indonesia cukup tinggi,
seperti Jepang, Korea Selatan, Hongkong dan
Taiwan.
b. Pencabutan GSP (Sistem Preferensi Umum)
terhadap 4 negara industri baru di Asia (Korea
Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura).
c. Meningkatkan biaya produksi di luar negeri.
Dampak positif dan negatif dari investasi atau
penanaman modal menurut William A. Fannel dan
7
Josepht W. Tyler adalah :
a. Dampak Positif
1. memberi modal kerja;
2. mendatangkan keahlian, manajerial, ilmu
pengetahuan, modal dan koneksi pasar;
3. meningkatkan pendapatan uang asing melalui
aktivitas ekspor oleh perusahaan
multinasional;
4. penanaman modal asing tidak melahirkan
utang baru;
5. negara penerima tidak merisaukan atau
menghadapi risiko Ketika suatu investasi yang
masuk ternyata tidak mendatangkan untung
dari modal yang diterimanya;
7 Rahayu Hartini, Analisis Yuridis UU NO.25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, Jurnal Humanity, Volume IV Nomor 1, September
2009, 53-54.
7
6. membantu upaya-upaya pembangunan
kepada perekonomian negara-negara
penerima.
b. Dampak Negatif
1. Perusahaan Multinasional berdampak negatif
bagi perekonomian negara penerima;
2. Perusahaan Multinasional melahirkan
sengketa dengan negara penerima atau
dengan penduduk asli miskin setempat;
3. Perusahaan Multinasional dapat mengontrol
maupun mendominasi perusahaan-
perusahaan lokal, akibatnya mereka dapat
mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi
atau bahkan kebijakan politis dari negara
penerima;
4. Perusahaan Multinasional banyak dikecam
telah mengembalikan keuntungan-keuntungan
dari kegiatan bisnisnya ke negara tempat
industri berada. Praktik seperti ini setidaknya
telah mengurangi cadangan persediaan mata
uang asing dari negara penerima.
5. Ada tuduhan Perusahaan Multinasional yang
kegiatan usahanya ternyata telah merusak
lingkungan disekitar lokasi usahanya,
terutama negara-negara yang sedang
berkembang. Pasalnya Perusahaan
Multinasional telah menggunakan zat-zat yang
membahayakan lingkungan-lingkungan atau
atau menerapkan teknologi yang tidak atau
kurang memperhatikan kelestarian
lingkungan;
8
6. Perusahaan multinasional dikritik telah
merusak aspek-aspek positif dari penanaman
modal di negara-negara berkembang.
B. Kondisi Investasi di Indonesia Saat Ini
Sejak diterbitkannya Undang-Undang No.1 Tahun
1967 tentang penanaman Modal Asing, serta Undang-
Undang No.6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal
Dalam Negeri, maka iklim investasi di Indonesia relatif
maju pesat dan terus tumbuh. Hal ini antara lain
disebabkan oleh berbagai insentif yang terkandung di
dalam Undang-Undang tersebut, yaitu meliputi
perlindungan dan jaminan investasi, terbukanya
lapangan kerja bagi tenaga kerja asing, dan insentif di
bidang perpajakan, serta situasi politik dan keamanan
yang relatif stabil yang mendorong investasi semakin
bergairah dan menunjukkan peningkatan yang
signifikan.
Pertumbuhan investasi tersebut mengalami
kemerosotan yang berujung dengan terjadinya krisis
ekonomi pada tahun 1997/1998 yang menjadi awal
krisis multidimensi yang berpengaruh kepada stabilitas
politik. Kemerosotan tersebut terjadi sangat tajam,
bahkan sempat terjadi arus Penanaman Modal yang
negatif selama beberapa tahun.
8
Selanjutnya, pada bulan Maret 2020, hampir
seluruh negara di berbagai belahan dunia dinyatakan
dalam keadaan bencana nasional non alam di
negaranya masing-masing akibat mewabahnya
pandemi COVID-19 yang mengharuskan semua negara
8 Kartasapoetra, et.al., Op.Cit, 11-12.
9
mengambil kebijakan untuk melindungi warga nya, yang
pada akhirnya mengakibatkan untuk memprioritaskan
urusan kesehatan menjadi hal yang prioritas yang harus
dijalankan. Wabah COVID-19 telah memberikan
dampak serius pada hampir seluruh negara di dunia,
termasuk Indonesia. Salah satu aspek yang menjadi
perhatian di tengah merebaknya virus Corona adalah
investasi, antara lain dengan adanya pembatasan di
suatu negara untuk beraktifitas pasti mengakibatkan
menurunnya kegiatan ekonomi.
Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM
sendiri telah mengakui, virus Corona atau COVID-19
adalah ancaman serius yang cepat atau lambat akan
mempengaruhi stabilitas suatu negara, termasuk
Indonesia, menurut Rizal Calvary Marimbo, anggota
Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi
BKPM, penurunan nilai investasi akan sangat kentara
jika dilihat dari hubungan perdagangan yang melibatkan
negara-negara episentrum COVID-19, salah satunya
adalah RRT. Adanya pembatasan atau lockdown
membuat aktivitas perdagangan terdampak dengan nilai
kerugian yang tidak sedikit. Kegiatan ini mencakup
semua aktivitas bisnis yang berkaitan dengan pasokan
bahan material yang berhubungan langsung dengan
9
RRT, baik ekspor maupun impor.
Saat ini seluruh negara di dunia, termasuk
Indonesia sedang dihadapkan pada kondisi pandemic
covid-19 yang berlum diketahui sampai kapan
9 https://dpmpt.kulonprogokab.go.id, May 22,2020, Pengaruh Covid-19
terhadap Investasi di Indonesia, dikutip pada tanggal 15 Oktober 2022,
pk.18.30 WIB.
10
berakhirnya. Kondisi ini tentunya berdampak sistemik,
terukur, dan masif pada perekonomian global. Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil
Lahadalia pada tiap kesempatan selalu menyampaikan
bahwa pertumbuhan ekonomi global mengalami
penurunan akibat adanya COVID-19, tidak terkecuali
Indonesia. Meskipun menghadapi banyak tantangan,
BKPM terus berkomitmen melakukan pengalaman
investasi. BKPM Bersama dengan pemerintah pusat
dan daerah bekerja sama memfasilitasi permasalahan
yang dihadapi oleh investor. Sesuai dengan arahan
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, BKPM
ditugaskan agar dapat mengeksekusi adanya investasi
mangkrak yang mencapai total investasi sebesar
Rp.708 triliun. Kepala BKPM mengungkapkan 3 (tiga)
hal yang menjadi penyebab permasalahan investasi
mangkrak, yaitu perizinan di kementerian/Lembaga
pusat, perizinan di pemerintah daerah, dan
permasalahan lapangan terkait dengan lahan. Untuk
menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut,
perlu adanya kerja sama dan kolaborasi yang baik
antara pemerintah pusat dan daerah untuk
10
mempermudah investor merealisasikan investasinya.
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data
capaian realisasi investasi pada Triwulan I (periode
Januari – Maret 2022) untuk tahun 2022 yakni sebesar
Rp.282,4 Triliun, lebih tinggi 28,5 % dibandingkan
10 bkpm.go.id, 1 Juli 2020, BKPM Eksekusi Investasi Mangkrak di tengah
Pandemi COVID-19, dikutip pada tanggal 18 Oktober 2022, pk.16.00
WIB.
11
periode yang sama tahun 2021. Capaian Triwulan I
tahun 2022 berkontribusi sebesar 23,5 % dari target
realisasi yang dicanangkan sebesar Rp.1.200 Triliun.
Sebagai refleksi pemerataan ekonomi di Indonesia,
pertumbuhan investasi di luar Jawa saat ini cukup stabil
dan terus mengalami peningkatan secara signifikan.
Pada periode Triwulan I Tahun 2022 realisasi investasi
di luar Jawa sebesar Rp.148,7 triliun meningkat 16,6 %
dari periode Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp.127,5
triliun. Pertumbuhan investasi di luar Jawa terlihat
dengan masuknya Provinsi Riau dan Sulawesi Tengah
ke dalam 5 besar lokasi investasi PMA dan PMDN pada
Triwulan I tahun 2022 ini. Tiga provinsi di luar Jawa
dengan realisasi investasi PMA terbesar yaitu Provinsi
Sulawesi Tengah yang menempati peringkat pertama
dengan persentase sebesar 12,9 % diikuti dengan
Provinsi Riau 9,9 %, dan Provinsi Maluku Utara sebesar
7,3 %. Lima besar negara asal PMA adalah Singapura
(US$ 3,6 miliar, 34,8 %), Hongkong, RRT (US$ 1,5
miliar, 15 %), R.R.Tiongkok (US$ 1,4 miliar, 13,2 %),
Jepang (US$ 0,8 miliar, 8,0 %), dan Amerika Serikat
11
(US$ 0,6 miliar, 6,1 %).
11 Bkpm.go.id, 27 April 2022, Investasi Indonesia Bergerak Bangkit Pasca
Pandemi, Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2022 Mencapai 282,4
Triliun, dikutip pada tanggal 18 Oktober 2022, pk.20.00 WIB.
12
BAB II
SEJARAH HUKUM INVESTASI DI INDONESIA
A. Masa Pra Kemerdekaan
Perkembangan investasi pada masa jajahan
Eropa maupun Jepang terjadi seiring dengan adanya
revolusi industri di Eropa, dimana dalam masa tersebut
berdatangan investor Eropa di Indonesia meskipun
sifatnya mendekati cara “penjajahan” daripada investasi
yang sebenarnya, karena mereka memerlukan koloni-
koloni untuk memperoleh bahan mentah bagi
industrinya yang sekaligus untuk memasarkan hasil
produksinya, dimana sektor yang dimasuki modal asing
(khususnya Belanda) ialah perkebunan kelapa sawit,
the, karet dan seterusnya juga mulai digarap sektor
pertambangan. Menyusul kemudian adanya hak atas
tanah yang “diberikan” oleh Belanda kepada Negara
Eropa lain. Investasi oleh bangsa Eropa yang lebih
kepada penguasaan sektor-sektor ekonomi untuk
memperoleh bahan mentah daripada memberikan
investasi untuk kemajuan Indonesia, ternyata telah
membawa kondisi yang tidak baik bagi Indonesia,
dimana pada masa pendudukan Jepang tahun 1942,
investasi terhenti sama sekali dan telah terjadi
kemerosotan aset maupun kemampuan modal investor
12
menurun secara drastis.
12 Sejarah Penanaman Modal dan Penyusunan UU Investasi di Indonesia,
http://budhivaja.dosen.narotama.ac.id/files/2012/02/HKINVEST-2012-
Capter-IV.pdf.
13
Perkembangan kapitalisme, teknologi pelayaran
dan revolusi industri, selama beberapa abad yang lalu,
mendorong bangsa-bangsa Eropa menjelajah ke
seluruh penjuru dunia untuk mendapatkan daerah-
daerah baru, baik untuk keperluan penanaman modal
maupun untuk keperluan pemasaran hasil-hasil
produksi mereka. Sejak saat itu bangsa-bangsa
Belanda, Inggris, Perancis, Portugis, dan Spanyol
memperoleh kekuasaan yang besar di benua-benua
Afrika, Asia, dan Amerika. Dalam hal ini Indonesia
termasuk yang dituju untuk dijadikan sebagai daerah
koloni guna memperoleh bahan mentah khususnya
rempah-rempah, dimana Indonesia adalah negara yang
memiliki letak geografis yang sangat strategis, karena
berada di antara dua benua (Asia dan Eropa) serta dua
Samudra (Pasifik dan Hindia), sebuah posisi yang
strategis dalam jalur pelayaran perdagangan antar
benua. Perdagangan saat itu mengenal sebutan jalur
sutra laut, yaitu jalur dari Tiongkok dan Indonesia yang
melalui Selat Malaka menuju ke India. Perdagangan laut
13
tersebut mempunyai sifat kapitalisme politik.
13 Sejarah Perekonomian Indonesia,
http://restyresty.wordpress.com/2012/06/06/sejaran -perekonomian-
indonesia/.
14
B. Masa Penguasaan atau Penjajahan Oleh
Bangsa-Bangsa Eropa (1511-1942)
14
1. Masa Penguasaan Portugis (1511-1596)
Bangsa Eropa yang pertama kali datang sebagai
pedagang (investor) adalah bangsa Portugis. Namun
Portugis tidak lama menjajah Indonesia. Portugis
pertama kali menguasai Malaka pada tahun 1511,
dimana pada saat itu Malaka merupakan pusat
perdagangan produk-produk dari wilayah China, India
dan Indonesia (Majapahit). Portugis datang ke Malaka
untuk mencari sumber rempah-rempah. Pada tahun
1521, Portugis membuat banteng, dimana saat itu
kegiatan perdagangan bebas sudah berlangsung pada
para Hindu, China, dan Arab yang kegiatannya murni
berdagang. Hal ini berbeda dengan Portugis yang
mengandalkan kekuatan militer dan memperoleh
dukungan dari rajanya, dimana dengan dukungan raja
Portugis ingin memastikan keuntungan besar dari usaha
dagangnya mengingat besarnya investasi yang telah
ditanamkan, baik dalam bentuk uang tunai, kapal-kapal,
canon, amunisi, spikes, footlances, serta tenaga
manusia. Untuk itu Portugis memaksa Sultan Ternate
15
untuk menjamin kepentingan Portugis .
Dengan kekuatan militer yang sangat kuat, pada
tahun 1564, Portugis mampu menguasai seluruh
kepulauan Maluku melalui penandatanganan perjanjian
dengan Sultan Ternate. Namun ternyata Portugis
14 Ida Bagus Rahmadi Supancana, Kerangka Hukum & Kebijakan
Investasi Langsung di Indonesia, Cet.Pertama , Bogor : Penerbit Ghalia
Indonesia, September 2006, 26.
15 Ibid, 26.
15
melanggar perjanjian tersebut dengan membunuh
Sultan Ternate dan memaksa monopoli perdagangan.
Tindakan Portugis tersebut mendapat perlawanan dari
Baabullah, Putra Sultan ternate yang berupaya
mengusir Portugis dan berhasil dituntaskan pada tahun
16
1574 .
2. Masa Penguasaan Belanda yang Pertama
(1596-1795)
17
Investasi pada masa penguasaan Belanda dimulai
dengan Misi perdagangan Belanda yang mendarat di
Jakarta pada tanggal 23 Juni 1596 yang dipimpin oleh
Cornelis de Houtman dan dibiayai oleh pemilik modal
dari Belanda dengan biaya 290.000 Gulden yang
bergabung dalam sebuah perusahaan yang Bernama
18
Compagnie van Verre .
Sebagai investor swasta asing pertama yang
melakukan penggabungan dan mengorganisir modal
nya maka para pedagang Belanda tersebut tidak
bermaksud menemukan modalnya di Indonesia, akan
tetapi sejak awal bermaksud untuk mengeruk
keuntungan di Indonesia yang memiliki wilayah luas dan
kaya akan rempah-rempah yang saat itu merupakan
jenis komoditi dagang yang mahal.
Tiga buah perjanjian berhasil ditandatangani oleh
Cornelis De Houtman dengan Sultan Banten, yang
intinya kesediaan untuk melakukan perdagangan
dengan pihak Belanda atas dasar prinsip perdagangan
16 Ibid, 18-19.
17 Ibid, 26-33.
18 Ibid, 26.
16
bebas dan tanpa permintaan maupun konsesi untuk
melakukan monopoli lima tahun sejak kedatangan
pertamanya , pada tahun 1599 berhasil ditandatangani
perjanjian dengan penguasa Banda menyangkut ruba-
ruba (bea pelabuhan), anchorage, dan pungutan
lainnya. Perjanjian dibuat atas dasar prinsip
19
kesederajatan .
Untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di
Indonesia, maka didirikan perusahaan dengan nama
Vereenigde OostIndische Compagnie (VOC) pada
20
tanggal 20 Maret 1602. VOC didirikan oleh 6
Chambers, yaitu Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam,
Hoorn, Enkhuizen ditambah Pemerintah (States
General). VOC dapat dikatakan semacam Dutch
Incorporated pada saat itu.
Jan Pieterszoon Coen tiba di Indonesia pada tahun
1612 dan ditugaskan sebagai kepala tata buku
sekaligus Direktur Komersial VOC di Banten. Pejabat
Gubernur pada saat itu Pieter Booth. Jan Pieterszoon
Coen pada tahun 2018 ditunjuk sebagai Gubernur
Jenderal dan sejak itu ia memutuskan memindahkan
markas besar perdagangan dari Banten ke Jakarta
dengan cara memutuskan hubungan dagang dengan
Banten. Raja Banten berkeberatan dengan kebijakan
tersebut dan meminta bantuan Inggris untuk memerangi
21
Pangeran Jayakarta dan sekaligus mengusir Belanda.
Pada awal abad ke-18 Belanda mulai berpaling
kepada tanaman lain, yaitu kopi yang mulai ditanam
19 Ibid, 27.
20 Ibid.
21 Ario Prio Agus Santoso, Indra Hastuti, Erna Chotidjah, Pengantar
Hukum Investasi di Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 6.
17
pada tahun 1707 dan mulai menghasilkan pada tahun
1711. Diversifikasi tanaman serta kegiatan menanam
sendiri merupakan kebijakan investasi baru yang
dilakukan oleh Belanda. Pada tahun 1704-1709, pada
masa Gubernur Jenderal Van Hoorn, Belanda mulai
memberlakukan tidak hanya hukum Belanda tetapi juga
ketentuan-ketentuan Hukum Adat. Dengan kebijakan
monopoli dan pengaturan produksi, bangsa Indonesia
memperoleh kesan, monopoli diasosiasikan dengan
hukum, monopoli diasosiasikan dengan kemiskinan
22
struktural bagi penduduk lokal.
Dari perkembangan kegiatan VOC, tampaknya
VOC telah jauh meninggalkan prinsip-prinsip usaha dan
sebaliknya lebih menggunakan pendekatan kekuasaan
militer dalam menegakkan aturan yang menjamin
keuntungan sebesar-besarnya. Namun pada akhirnya
pada tahun 1799, VOC mulai mengalami kemunduran
dan kerugian besar dan pada akhirnya VOC resmi.
23
Dibubarkan.
3. Masa Penguasaan Perancis (1795 – 1811)
Tahun 1795, tentara Napoleon berhasil
mengalahkan Belanda sehingga Belanda menjadi
jajahan Perancis. Napoleon kemudian menunjuk
saudaranya Louis untuk membawahi wilayah Indonesia
dan kemudian Louis menunjuk salah satu jendral dari
Napoleon yang Bernama Daendels untuk menjadi
Gubernur di wilayah Indonesia (Hindia Belanda). Selain
sebagai seorang Jenderal, Daendels juga seorang ahli
22 Ibid, 8.
23 Ibid, 9.
18
hukum (lawyer) yang cakap. Selama masa
penugasannya (1808-1811), tugas pokok Daendels
adalah :
1) Membagun sistem pertahanan di Indonesia
terhadap kemungkinan penyusupan oleh pasukan
Inggris;
2) Untuk melakukan reorganisasi dalam pengelolaan
kekayaan Indonesia yang amburadul karena salah
urus VOC.
Dalam menjalankan Pemerintahan, Daendels
membedakan antara kekuasaan administratif dengan
kekuasaan kehakiman. Ia memperkenalkan segregated
judiciary sistem dan mendirikan jenis-jenis peradilan
seperti Landgericht, Vredegerecht, dan Raad van
Justitie. Landgericht menerapkan hukum adat
sementara Raad van Justitie menerapkan The Dutch
Indonesian Statutes. Daendels menerapkan sistem
diktatorial yang sering kali tidak mengindahkan
kekuasaan kehakiman. Daendels juga melakukan
24
markup dalam proyek-proyek pemerintah.
4. Masa Penguasaan Inggris (1811-1816)
Inggris menguasai Indonesia (Jakarta) pada tahun
1811, dimana Gubernur Jenderal Inggris untuk India
menunjuk Sir Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan
Gubernur Jawa. Raffles memperkenalkan kebijakan
investasi yang sama sekali berbeda dibandingkan
dengan Portugis, Perancis, dan Belanda. Jika ketiga
bangsa tadi melakukan investasi untuk mengamankan
pasaran rempah-rempah ke eropa serta produk
24 Ibid, 12, 13.
19
pertanian di Indonesia, maka Inggris memiliki tujuan
tambahan yaitu mencari pasaran bagi produk tekstil
Inggris. Raffles juga memperkenalkan suatu jenis pajak
baru, yaitu The Land Tax Law yang konsepnya
dianggap sebagai Land Rent karena ia menganggap
semua tanah milik raja. Dalam menerapkan konsepnya,
Raffles menggunakan perangkat desa yaitu Kepala
desa. Dalam pemerintahan Raffles, para Bupati lebih
berperan sebagai district officers atas dasar penggajian.
Raffles memperkenalkan cara pembayaran dengan
uang dan bukan dalam bentuk produk. Raffles secara
umum dianggap gagal dalam mengintrodusir
kapitalisme di Indonesia, walaupun sistem ini sudah
berhasil di India, dan Thomas Stamford Raffles mengira
25
sistem ini akan berhasil juga di Hindia Belanda.
5. Masa kembalinya Penguasaan Belanda (1816 –
1942)
Pada tahun 1799 terdapat pengambilalihan hak
kewajiban badan usaha VOC oleh pemerintah Belanda,
sehingga memungkinkan pemerintah Belanda mulai ikut
serta dan terjun secara langsung dalam picarian dan
perdagangan bahan rempah seperti kopi, pala,
cengkeh, lada maupun tebu serta meungkinkan pula
dilakukannya penanaman modal dalam bidang
perkebunan di dalam daerah jajahan seperti Hindia
Belanda.
26
Dengan pengambilalihan tersebut, maka pada
tahun 1814, ditandatangani penyerahan Kembali
25 Ibid, 13.
26 Ibid, 14.
20
wilayah Indonesia dari Inggris kepada Belanda dan
Belanda mulai aktif Kembali memerintah Indonesia pada
tahun 1816. Dalam pengelolaan Indonesia sebagai
negara jajahan, terdapat 2 (dua) pemikiran yang
mewarnai perumusan kebijakan Pemerintah, yaitu
konservatisme versus liberalism dan akhirnya dicapai
27
kompromi sebagai berikut :
1) Pemerintah Belanda akan meningkatkan
kesejahteraan umum dan memajukan industri di
Indonesia secara tidak langsung melalui
penerapan legislasi
2) Akan meningkatkan sarana Perhubungan.
3) Akan menyediakan semua dukungan yang
mungkin dapat diberikan untuk mendukung bisnis
oleh individu perorangan;
4) Hanya akan ikut campur dalam urusan orang
perorangan secara tidak langsung dan hanya jika
diperlukan.
C. Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)
Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia
dan mengusir Belanda. Hal ini karena Jepang merasa
dirugikan atas kebijakan ekonomi Belanda yang bersifat
diskriminatif terhadap produk-produk Jepang. Langkah
yang dilakukan Jepang pada waktu pendudukannya di
Indonesia adalah melakukan penyitaan terhadap semua
harta Pemerintah Hindia Belanda serta para investor
asing. Cara Jepang tersebut tadinya dianggap sebagai
cara untuk melepaskan diri dari belenggu kolonialisme
dan kapitalisme barat ternyata tidak sesuai dengan
27 Ibid.
21
harapan karena Jepang justru membawa kesengsaraan
28
dan penderitaan bagi bangsa Indonesia.
Pada masa pendudukan Jepang ini, investasi
ternyata terhenti sama sekali dan telah terjadi
kemerosotan aset maupun kemampuan modal investor
secara drastis dan mulai menghancurkan struktur
perekonomian yang sempat dibangun oleh pemerintah
Hindia Belanda terutama terutama di sektor industri sub
sektor Manufaktur. Jepang bahkan melarang impor
bahan mentah dalam skala besar, termasuk peralatan
yang dikirim di luar negeri, maupun pasokan tenaga
kerja selama dasawarsa tersebut. Dalam keadaan
demikian, tidak ada penanaman modal yang masuk.
Bahkan seluruh aktiva asing/harta pemerintahan
29
Belanda diambil alih.
Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu
kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi
mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang
Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-
besaran dalam struktur ekonomi masyarakat.
Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi
bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan
makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi
minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati
prioritas utama. Impor dan ekspor macet, sehingga
terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat
dengan jalan impor. Segala hal diatur oleh pusat guna
28 Ibid, 25
29 Ibid.
22
mencapai kesejahteraan Bersama yang diharapkan
30
akan tercapai seusai memenangkan perang Pasifik.
D. Masa Pasca Kemerdekaan
1. Masa Revolusi Mempertahankan Kemerdekaan
(1945-1949)
Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17
Agustus 1945, secara yuridis Indonesia telah memulai
babak baru dalam mengelola secara mandiri
perekonomian negara guna melaksanakan
pembangunan. Saat itu bangsa Indonesia telah mulai
mampu mengkonsolidasikan semua unsur-unsur
kekuatannya termasuk Pemerintahan dan militer,
sehingga Ketika pasukan Belanda masuk kembali
dengan membonceng pasukan sekutu, bangsa
Indonesia telah siap. Akan tetapi investasi tetap
mengalami kemandekan dan hanya sebagai negara
pengimpor barang modal dan teknologi, dimana tetap
tidak satupun dalam bentuk penanaman modal secara
langsung. Walaupun terhadap investasi asing,
pemerintah tidak bersifat antipasti. Hal ini karena dalam
rangka membangun bangsa tetap diperlukan adanya
investasi asing di samping bantuan intelektual serta
keahlian Teknik. Akan tetapi kemandekan investasi
tetap terjadi yang disebabkan masih menonjolnya
masalah politik dalam menegakkan Negara yang baru
merdeka, dimana keamanan dalam negeri belum
kondusif akibat adanya Gerakan atau aksi tentara
30 Ibid, 25-26.
23
Belanda yang masih mencoba untuk melakukan
31
penjajahan di Indonesia.
2. Masa Orde Lama (1949-1967)
Sampai dengan tahun 1949 setelah Indonesia
mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda,
keadaan penanaman modal, khususnya modal asing yang
masuk ke Indonesia masih tetap mengalami kemandegan
dan hanya penanaman modal asing warisan pemerintah
32
kolonial Belanda yang sudah mulai beroperasi.
Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno
mengumumkan Dekrit 5 Juli 1959 untuk Kembali ke
Undang-Undang Dasar 1945 yang semakin mengukuhkan
berlakunya Demokrasi Terpimpin. Dan pada tahun 1961,
Presiden Soekarno memberlakukan Undang-Undang
Pembangunan Ekonomi Semesta yang dipersiapkan oleh
dewan Perencanaan Nasional pimpinan Mr. Moh. Yamin,
yang isinya membedakan antara proyek-proyek yang dapat
dilakukan oleh investor asing dan proyek-proyek yang dapat
dilakukan oleh Warga Negara Indonesia. Kebijakan ini
tergantung pada modal asing marena substansinya
menetapkan bahwa modal proyek yang dilakukan oleh
Warga Negara Indonesia diperoleh dari penyisihan
keuntungan proyek yang didanai oleh investor asing.
Kebijakan ini berakibat terjadinya penyitaan dan
pengambilalihan asset-aset asing di Indonesia yang terus
berlangsung sampai tahun 1965 yang merugikan investor
asing. Akibatnya perekonomian nasional menjadi merosot
dan kemiskinan merajalela sehingga menciptakan situasi
31 Ibid, 26.
32 Ibid, 27
24
kondusif bagi kaum komunis yang mengambil alih
Pemerintah dengan G30S PKI yang akhirnya ditumpas dan
33
melahirkan Era Orde baru.
3. Masa Orde Baru (1967-1998)
Keadaan di akhir masa orde lama yang merubah
struktur dan wajah perekonomian Indonesia yang
selanjutnya di bawah kendali Pemerintah Orde Baru telah
berubah dengan cepat dibawah pimpinan Soeharto , yang
pada 11 Maret 1967 Suharto diangkat menjadi Presiden
menggantikan Soekarno, dimana sebelumnya pada tanggal
1 Januari 1967 telah diundangkan, UU No.1 tahun 1967
34
tentang Penanaman Modal Asing.
Sejak saat itu angka Penanaman Modal Asing di
Indonesia secara konstan menunjukkan kenaikan. Hal ini
juga didukung oleh pendekatan ekonomi yang digunakan
oleh pemerintah orde baru berhasil melakukan perbaikan
sarana dan prasarana ekonomi, penurunan inflasi,
perbaikan infrastruktur, serta memicu pertumbuhan
ekonomi, yang oleh Muhammad Sadli disebut sebagai
pendekatan yang sepenuhnya non politik atau sebagai
suatu versi teknokratis. Model pertumbuhan ekonomi
Indonesia Indonesia yang dianut oleh Orde Baru dengan
dukungan elite angkatan Darat menekankan pada
pembentukan modal yang harus melebihi pertambahan
penduduk dengan jalan mengadakan pinjaman luar negeri
35
ataupun mendorong penanaman modal asing.
33 Edit, 32-33.
34 Edit, 33.
35 Edit, 33-34.
25
Selanjutnya dalam rangka mendorong investasi dan
mengendalikan kegiatan Penanaman Modal dan untuk
melindungi kepentingan nasional serta meningkatkan
kesejahteraan rakyat, ditempuh kebijakan untuk membatasi
36
kegiatan penanaman modal asing, yaitu :
a. Membatasi jumlah penggunaan tenaga ahli asing,
kecuali untuk bidang dan keahlian yang tidak dimiliki
oleh tenaga kerja Indonesia;
b. Keharusan untuk melakukan alih teknologi dan keahlian
kepada pihak Indonesia baik melalui Pendidikan dan
pelatihan;
c. Adanya kewajiban untuk melakukan divestasi kepada
pihak partner lokal atau pemegang saham Indonesia
lainnya;
d. Adanya keharusan bekerja sama dengan partner lokal;
e. Pembatasan karena adanya bidang-bidang yang
tertutup bagi kegiatan penanaman modal asing;
f. Pembatasan lain sebagai tercermin dalam prosedur
atau tata cara aplikasi Penanaman Modal. Investor
melihat pembatasan tersebut sebagai dis-insentif
terhadap Penanaman Modal Asing, yaitu :
1) Adanya diskriminasi terhadap PMA dibandingkan
dengan PMDN, yaitu keharusan Kerjasama
patungan dengan perusahaan lokal, keharusan
divestasi yang terlalu singkat, masalah
ketidakmampuan kontrol pemasaran dan purna
jual;
2) Kurangnya penyederhanaan birokrasi;
3) Adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah yang
bersifat birokratis;
36 Edit, 38-39.
26
4) Persetujuan atas proyek-proyek penanaman
modal kurang mencerminkan pragmatism;
5) Telah dihapuskan insentif dalam bentuk tax
holiday;
6) Kurang kooperatif BKPMD; dan
7) Terlalu banyaknya jenis persetujuan yang harus
37
diperoleh.
4. Masa Setelah Krisis Ekonomi (1998-sekarang)
Keadaan perekonomian Indonesia menjadi sangat
terpuruk pada saat Indonesia dilanda krisis pada tahun 1997
yang berakibat sangat luas. Penyebab dari krisis tersebut
adalah karena perilaku bisnis yang kurang bertanggung
jawab, yaitu berperilaku buruk dalam menjaga kekuatan
perekonomian Indonesia. Krisis tersebut telah merubah
keadaan dari krisis ekonomi menjadi krisis kepercayaan.
Kurangnya kepercayaan masyarakat dan dunia luar
terhadap elit politik dan elit ekonomi Orde Baru disebabkan
oleh perilaku yang kurang bertanggung jawab tadi, telah
mengakibatkan kerugian amat besar pada masyarakat dan
dunia luar yang pada akhirnya menggerogoti dunia dan
administrasi bisnis. Dalam kondisi demikian investor banyak
yang lari dari Indonesia ke negara-negara lain. Krisis
tersebut telah memberikan pelajaran berharga bagi bangsa
Indonesia dan memaksa Indonesia untuk melakukan
perubahan, dimana ekonomi, politik, sosial dan hukum
mengalami transformasi dan reformasi menuju kepada
suatu sistem baru yang diharapkan akan lebih berkeadilan,
andal dan berkelanjutan.
38
37 Ibid, 38-39.
38 Ibid, 40.
27
Dalam rangka pemenuhan program pembangunan di
bidang investasi tersebut, maka pada tahun 2007,
Pemerintah telah mengesahkan dan mengundangkan
undang-undang di bidang Penanaman Modal, yaitu Undang-
Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, L.N.
No.67 Tahun 2007, T.L.N. No.4724 yang di dalamnya
sedapat mungkin mengakomodir kebijakan investasi
tersebut di atas. Sehingga mampu menjadi payung hukum
39
bagi peningkatan investasi di Indonesia.
39 Ibid, 44.
28
BAB III
RUANG LINGKUP HUKUM INVESTASI
A. Pengertian Hukum Investasi
Hukum investasi merupakan terjemahan bahasa
Inggris yaitu Investment of Law. Secara umum, hukum
investasi adalah hukum yang mengatur tentang
prosedur dan syarat-syarat investor dalam upaya
melakukan investasi. Ada pendapat beberapa ahli
tentang pengertian Hukum Investasi, antara lain
sebagaimana dikemukakan oleh Ida Bagus Wyasa
40
Putra dkk, bahwa Hukum Investasi adalah :
“norma-norma hukum mengenai kemungkinan-
kemungkinan dapat dilakukannya investasi,
syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang
terpenting mengarahkan agar investasi dapat
mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat”.
Dalam definisi ini, hukum investasi dikonstruksikan
sebagai norma hukum. Norma hukum ini mengkaji
tentang kemungkinan dilakukannya :
1. Penanaman Investasi;
2. Syarat-syarat Investasi;
3. Perlindungan; dan
4. Kesejahteraan bagi masyarakat.
Setiap usaha penanaman investasi harus
diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat. Artinya
dengan adanya investasi yang ditanamkan para investor
40 Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Bisnis Pariwisata, Bandung : Refika
Aditama, 2003, 54.
29
dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia.
Kelemahan definisi ini adalah tidak dikonstruksikannya
hubungan antara pemilik modal dengan penerima modal
dan menggunakan kata-kata kemungkinan dalam
melakukan investasi. Kata-kata kemungkinan
mengandung arti bahwa penanaman investasi dapat
atau tidak dapat dilakukan oleh penanam modal.
Padahal dengan adanya investor, diharapkan investasi
41
dapat dilakukan secara pasti di Indonesia.
Menurut pendapat Salim HS dan Budi Sutrisno
42
bahwa yang diartikan dengan hukum investasi adalah
“keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan
antara investor dengan penerima modal, bidang-bidang
usaha yang terbuka untuk investasi, serta mengatur
tentang prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan
investasi dalam suatu negara.”
Kaidah hukum investasi digolongkan menjadi dua
macam, yaitu kaidah hukum investasi tertulis dan tidak
tertulis. Kaidah hukum investasi tertulis merupakan
kaidah hukum yang mengatur tentang investasi, di mana
kaidah hukum itu terdapat di dalam undang-undang,
traktat, yurisprudensi, dan doktrin. Sementara itu hukum
investasi tidak tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum
yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
Pada umumnya, masyarakat yang melakukan
investasi didasarkan pada kaidah-kaidah yang tidak
tertulis.
43
41 Salim HS, Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Ed.1-1, Jakarta :
RajaGrafindo, 2008, 10.
42 Ibid, 10.
43 Ibid.
30
Hal yang diatur dalam hukum investasi adalah
hubungan antara investor dengan penerima modal.
Status investor dapat digolongkan menjadi dua macam,
yaitu investor asing dan investor domestik. Investor
asing merupakan penanam modal yang berasal dari luar
negeri, sedangkan investor domestik merupakan
penanam modal yang berasal dari dalam negeri. Bidang
usaha merupakan bidang kegiatan yang diperkenankan
atau dibolehkan untuk berinvestasi. Prosedur dan
syarat-syarat merupakan tata cara yang harus dipenuhi
oleh investor dalam menanamkan investasinya. Negara
merupakan negara yang menjadi tempat investasi itu
ditanamkan. Biasanya negara yang menerima investasi
44
merupakan negara-negara yang sedang berkembang.
B. Asas-Asas Hukum Investasi
Didalam UU No.25 tahun 2007 tentang
45
Penanaman Modal menentukan adanya 10 asas
dalam penanaman modal atau investasi, yaitu :
1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara
hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagai dasar
dalam setiap kebijakan dan Tindakan dalam
bidang penanaman modal.
2. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka
terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif
tentang kegiatan penanaman modal.
44 Ibid.
45 Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal.
31
3. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan
bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
penyelenggaraan penanaman modal
dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau
rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
4. Asas perlakuan yang sama dan tidak
membedakan asal negara adalah asas perlakuan
pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, baik antara
penanam modal dalam negeri dan penanam modal
dari satu negara asing dan penanam modal dari
negara asing lainnya.
5. Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong
peran seluruh penanam modal secara Bersama-
sama dalam kegiatan usahanya untuk
mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang
mendasari pelaksanaan penanaman modal
dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan
dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil,
kondusif dan berdaya saing.
7. Asas berkelanjutan adalah asas yang secara
terencana mengupayakan berjalannya proses
pembangunan melalui penanaman modal untuk
menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam
segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini
maupun yang akan datang.
8. Asas berwawasan lingkungan adalah asas
penanaman modal yang dilakukan dengan tetap
32
memperhatikan dan mengutamakan perlindungan
dan pemeliharaan lingkungan hidup.
9. Asas kemandirian adalah asas penanaman
modal yang dilakukan dengan tetap
mengedepankan potensi bangsa dan negara
dengan tidak menutup diri pada masuknya modal
asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional adalah asas yang berupaya
menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi
wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
Dalam Agreement on Trade Related Investment
Measures (TRIMs) telah ditentukan sebuah asas, yaitu
asas non diskriminasi. Asas non diskriminasi, yaitu asas
di dalam penanaman investasi tidak membedakan
antara investasi asing maupun lokal mengingat investasi
itu sendiri bersifat state borderless (tidak mengenal
batas negara). Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa investasi yang ditanamkan oleh investor tidak
dibedakan antara investasi asing dengan investasi lokal.
Asas ini telah dimasukkan ke dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal. Dalam ketentuan ini, tidak
dibedakan antara investasi asing dengan investasi
domestik.
46
46 Salim HS dan Budi Sutrisno,Op.Cit, 15-16.
33
C. Sumber-Sumber Hukum Investasi
Yang menjadi payung hukum dari penanaman
investasi di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Sumber hukum atas Hukum Investasi terdiri atas
Sumber hukum materiil dan sumber hukum formal.
Sumber hukum materiil merupakan faktor yang
membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan
sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi
(pandangan keagamaan dan kesusilaan), hasil
penelitian ilmiah, perkembangan internasional dan
keadaan geografis. Sumber hukum formal merupakan
tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan
dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan
hukum formal itu berlaku. Sumber hukum yang diakui
umum sebagai hukum formal adalah undang-undang,
47
perjanjian antar negara, yurisprudensi, dan kebiasaan.
Sumber hukum formal ini dapat digolongkan
menjadi dua macam, yaitu sumber hukum formal tertulis
dan tidak tertulis. Analog dengan hal itu, maka sumber
hukum investasi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu
sumber hukum investasi tertulis dan tidak tertulis.
Sumber hukum investasi tertulis adalah tempat
ditemukannya kaidah-kaidah hukum investasi yang
berasal dari sumber tertulis. Umumnya sumber hukum
investasi tertulis terdapat di dalam peraturan
perundang-undangan, traktat, yurisprudensi, dan
doktrin. Sumber hukum investasi tidak tertulis adalah
tempat ditemukannya kaidah hukum investasi yang
47 Ibid, 16
34
berasal dari sumber tidak tertulis, seperti terdapat dalam
48
hukum kebiasaan.
1. Sumber Hukum Investasi yang Bersifat
Internasional
a. Hukum Investasi Internasional yang Tertulis
Sumber hukum ini meliputi konvensi, persetujuan,
traktat, baik yang bilateral (bilateral investment
treaty/BIT) maupun yang bersifat regional atau
multilateral. Untuk yang berbentuk konvensi, misalnya
Convention on the Settlement of Investment Disputes
Between States and Nationals of Other States, dikenal
juga dengan Washington Convention 1965. Sumber
hukum yang bersifat regional, misalnya the Energy
Charter Treaty (1995); the North American Free Trade
Agreement (NAFTA)-(1993); the Framework Agreement
on the ASEAN Investment Area(1998); dan the ASEAN
Comprehensive Investment Agreement (2009). Adapun
yang bersifat multilateral misalnya WTO Agreement on
Trade Related Investment Measures 1994 (TRIMS), The
General Agreement on trade in services (GATS), dan
49
The Multilateral Investment Guarantee Agency 1988.
b. Hukum Tidak Tertulis atau Hukum Kebiasaan
Internasional
Hukum kebiasaan juga diberlakukan ketika ada
ketidaksamaan persepsi mengenai interpretasi dari
ketentuan traktat internasional yang sifatnya tertulis.
Pengakuan untuk memberlakukan hukum kebiasaan
48 Ibid.
49 Mas Rahmah, Hukum Investasi, Cetakan ke 1, Jakarta : Kencana, 26.
35
internasional juga secara eksplisit diatur di dalam hukum
50
investasi internasional yang tertulis.
c. Putusan Pengadilan
Putusan pengadilan merupakan salah satu sumber
hukum investasi. Putusan pengadilan internasional
memiliki peran penting sebagai yurisprudensi kasus
investasi internasional. Oleh karena itu, banyak putusan
mengenai kasus investasi mengacu pada putusan
sebelumnya yang dikeluarkan oleh Lembaga
peradilan/lembaga yang menyelesaikan kasus
51
investasi.
2. Sumber Hukum Investasi yang Bersifat
Nasional
a. Undang-Undang :
1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal.
2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.
3) Dan lain sebagainya.
b. Peraturan Pemerintah :
1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007
tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk
Penanam Modal di Bidang-Bidang Usaha
Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
50 Ibid, 27.
51 Ibid, 28.
36
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009
tentang Kawasan Industri.
3) Dan lain sebagainya.
c. Peraturan/Keputusan Presiden :
1) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Bidang Penanaman Modal.
2) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010
tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup
dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
3) Dan lain sebagainya.
d. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal:
1) Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan
Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi
dan Kabupaten Kota.
2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013
tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan
dan Non Perizinan Penanaman Modal.
3) Dan lain sebagainya.
37
[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]
38
BAB IV
TEORI INVESTASI
A. Teori Klasik (Classical Theory)
Menurut teori ekonomi klasik, penanaman modal
asing memberikan kontribusi yang positif bagi
perekonomian host state (negara penerima investasi).
Dengan adanya modal asing, modal dalam negeri dapat
digunakan untuk membiayai hal-hal yang terkait dengan
52
kemanfaatan dan kepentingan publik.
Selain itu investor asing umumnya membawa
teknologi baru yang belum ada di host state dan
menyebarkan teknologi di negara yang bersangkutan.
Dengan adanya penanaman modal asing akan ada
penciptaan lapangan kerja. Tenaga kerja lokal akan
memperoleh keterampilan baru terkait dengan teknologi
yang dibawa oleh penanam modal asing, termasuk juga
keterampilan mengenai pengelolaan proyek-proyek
besar. Fasilitas infrastruktur akan dibangun, baik oleh
penanaman modal asing tersebut maupun oleh
pemerintah, yang akan memberi manfaat bagi
perekonomian secara umum. Peningkatan fasilitas yang
ada seperti transportasi, Kesehatan, dan Pendidikan
untuk kepentingan penanam modal asing juga akan
memberikan manfaat kepada masyarakat secara
keseluruhan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam the
World Bank’s Guidelines on the Treatment of Foreign
Direct Investment tahun 1992 disebutkan mengenai
52 M.Sonarajah, The International Law on Foreign Investment, Second
Edition, 2004, Cambridge : Cambridge University Press, 51.
39
filosofi dari teori klasik bahwa besarnya arus investasi
asing memberi manfaat secara substansial bagi
ekonomi dunia dan khususnya ekonomi negara
berkembang, dengan cara meningkatkan efisiensi
jangka Panjang di host state melalui persaingan yang
semakin meningkat, pengalihan modal, teknologi dan
keterampilan manajerial, serta meningkatkan akses
pasar dalam kaitannya dengan ekspansi perdagangan
53
internasional.
World Trade Organization (WTO) melalui Trade
Related Aspect of WTO menunjukkan keterlibatan yang
besar di bidang investasi dengan menyediakan aturan
investasi yang harus ditaati oleh anggota WTO. The
Convention on the Settlement of Investment Disputes
(ICSID Convention) juga menganut teori klasik dengan
menyatakan bahwa aturan mengenai penyelesaian
sengketa investasi asing akan meningkatkan arus
investasi asing dan arus investasi asing ini akan
bermanfaat bagi pembangunan ekonomi negara
54
berkembang. The Multilateral Investment Guarantee
Agreement (MIGA) juga mendukung dihilangkan
hambatan investasi internasional untuk mendukung
55
proses pembangunan.
Dengan melihat manfaat investasi asing bagi
pembangunan ekonomi, teori klasik menghasilkan
economic development agreement theory (teori
perjanjian pembangunan ekonomi). Teori ini
menyatakan bahwa kontrak atau perjanjian yang dibuat
53 Ibid.
54 Ibid, 55.
55 Ibid.
40