LAPORAN KINERJA DPRD KAB. WONOGIRI TAHUN 2020

LAPORAN KINERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan
Kinerja Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 dapat
diselesaikan.

Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dan Peraturan DPRD
Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata tertib DPRD
Kabupaten Wonogiri, dimana Pimpinan DPRD mempunyai tugas
menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna
DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban konstitusi
lembaga DPRD serta pertanggungjawaban politik kepada masyarakat atas
pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Wonogiri dalam
rangka menyelenggarakan fungsi-fungsi DPRD sesuai dengan tata tertib
DPRD. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi DPRD
dalam melaksanakan fungsinya, serta bagi Sekretariat DPRD dalam
mengevaluasi pelaksanaan tugas fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas
dan fungsi DPRD Kabupaten Wonogiri agar kedepan menjadi lebih baik.

Demikian Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri
Tahun 2020, semoga memberikan manfaat.

Wonogiri, Januari 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
Ketua,

SRIYONO, S.Pd.

ii

DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN JUDUL …………………………………………………………………… i
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………….. ii
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………. iii
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………. 1

A. LATAR BELAKANG …………………………………………………. 1
B. DASAR HUKUM ……………………………………………………... 6
C. MAKSUD DAN TUJUAN …………………………………………… 7
BAB II PROGRAM KERJA DPRD KABUPATEN WONOGIRI TAHUN
2020 …………………………………………………………………………. 8
A. PIMPINAN DPRD …………...………………………………………… 8
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PIMPINAN DPRD ……………....10
C. PROGRAM KERJA DPRD KABUPATEN WONOGIRI TAHUN

2020 ………………………………..…………………………………… 11
BAB III CAPAIAN KINERJA DPRD KABUPATEN WONOGIRI ………….. 15

A. KINERJA DPRD BERDASARKAN 3 (TIGA) FUNGSI ….……. 15
B. PELAKSANAAN FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN

DAERAH ……………………………………….……………………… 16
C. PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN …………………………. 22
D. PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN …………………… 29
E. PENGUCAPAN SUMPAH KETUA DPRD KABUPATEN

WONOGIRI MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 ……………. 34
F. ALAT KELENGKAPAN DPRD MASA JABATAN TAHUN

2019-2024 KABUPATEN WONOGIRI ………………………... 34
G. FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN WONOGIRI ….……….. 42
H. PENINGKATAN KAPASITAS DPRD KABUPATEN WONOGIRI 44
BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………….. 46
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1 Rencana Kerja DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran

2020………...…………………………………………………………… 47

iii

Lampiran 2 Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2020………………………………………………. 59

Lampiran 3 Daftar Keputusan DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2020.. 60
Lampiran 4 Daftar Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri

Tahun 2020……………………………………………………………. 65
Lampiran 5 Foto-Foto Kegiatan DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2020.. 70

iv

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya dijelaskan bahwa DPRD dan Kepala Daerah
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan
pemerintahan yang diserahkan kepada Kepala Daerah. DPRD dan
Kepala Daerah memiliki kedudukan sejajar dan hubungan kerja
yang bersifat kemitraan dengan fungsi yang berbeda. Kedudukan
sejajar artinya keduanya tidak saling membawahi, namun satu
kesatuan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sedangkan
kemitraan artinya keduanya harus bersinergi dalam membuat
kebijakan daerah sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga
keduanya harus saling mendukung. DPRD mempunyai fungsi
pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan,
sedangkan Kepala Daerah melaksanakan atas peraturan daerah
dan kebijakan daerah yang telah disusun bersama. Dalam
mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan Kepala Daerah
dibantu oleh perangkat daerah.

1

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPRD
didukung oleh Sekretariat DPRD yang menyelenggarakan fungsi :
1) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

2) penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

3) fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;

4) penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan
oleh DPRD.

Melihat kedudukannya yang sama yakni sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah, maka DPRD yang dalam hal
ini diwakili oleh Pimpinan DPRD juga memiliki kewajiban, baik
secara moral maupun konstitusional untuk melaporkan
kinerjanya sebagaimana Kepala Daerah melaporkan kinerjanya
dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah. Kewajiban tersebut disebutkan dalam Pasal 33 huruf i
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota, bahwa Pimpinan DPRD
mempunyai tugas menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD
dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

Sama halnya dengan Bupati yang melaporkan kinerja
setiap tahunnya, Pimpinan DPRD juga melaporkan kinerja DPRD
setiap tahun. Laporan kinerja Bupati maupun laporan kinerja
pimpinan DPRD pada prinsipnya mempunyai makna yang sama
yang memuat capaian kinerja masing-masing sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah. Salah satu bentuk kesejajaran (kemitraan) dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah menyepakati
bersama KUA PPAS antara Bupati dan DPRD yang nantinya
menjadi dasar/pedoman dalam penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang APBD.

2

Laporan Kinerja Pimpinan DPRD atas capaian pelaksanaan
tugas Tahun 2020 merupakan kinerja Pimpinan DPRD dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, dan dalam
pelaksanaannya dibantu oleh alat kelengkapan DPRD. Dalam
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah berdasarkan RKPD Kabupaten Wonogiri
Tahun 2020. Tema pembangunan daerah tahun 2020 adalah
“Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan,
ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur
daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua
masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Wonogiri yang
sejahtera”.

Sedangkan sub tema pembangunan Tahun 2020 adalah :
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan

serta memantapkan kualitas pelayanan dasar bidang perumahan
dan sosial dalam rangka mengentaskan kemiskinan.
2. Memantapkan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan.
3. Memantapkan pelayanan dasar bidang infrastruktur dalam
rangka menghubungkan wilayah perdesaan, mengatasi
kekeringan dan pemenuhan kebutuhan air bersih.
4. Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis kerakyatan untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Adapun Prioritas Pembangunan Tahun 2020 adalah:
1. Tema pembangunan : Kesejahteraan masyarakat bidang

pendidikan
Program Prioritas :
1. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar gratis.
2. Peningkatan kualitas Guru Tidak Tetap (GTT) dan PTT.
3. Pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa berprestasi.
4. Peningkatan kesejahteraan GTT dan PTT
5. Pemberian bantuan seragam kepada siswa baru

3

2. Tema pembangunan : Kesehatan
Program Prioritas :
1. Memantapkan Program Berobat Gratis melalui peningkatan
SDM tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan kepada
masyarakat dan pembangunan/rehabilitasi sarana dan
prasarana kesehatan.
2. Peningkatan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi
masyarakat miskin.
3. Penyediaan biaya berobat di kelas III bagi masyarakat miskin
yang belum tercover JKN.

3. Tema pembangunan : Ekonomi berbasis kerakyatan
Program Prioritas :
1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pasar
tradisional sebagai akses dan interaksi ekonomi masyarakat
dalam rangka pemasaran produk lokal pertanian dan hasil
UMKM masyarakat serta pemenuhan kebutuhan pokok
masyarakat.
2. Promosi investasi
3. Pengembangan kemitraan antar pelaku usaha

4. Tema pembangunan : Sarana prasarana infrastruktur daerah
Program Prioritas :
1. Menyelesaikan pembangunan sarana prasarana infrastruktur
jalan satu ruas tuntas dan jembatan serta sarana dan
prasarana pendukungnya
2. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintah terpadu
3. Meningkatkan program penyediaan air bersih khususnya di
wilayah Wonogiri bagian Selatan dengan menyediakan sumber
air bersih yang permanen bagi masyarakat

4

4. Menjaga ketersediaan dan kecukupan pupuk bagi petani
secara lancar dan tersedia, pengembangan sentra tanaman
pertanian, modernisasi pembangunan pertanian, penyediaan
alat mesin pertanian dan pembangunan jaringan irigasi
pertanian

5. Meningkatkan program penataan lingkungan perkotaan
dengan membangun tempat fasilitas publik taman kota trotoar
ruang terbuka hijau dan lampu keindahan kota

6. Mengembangkan destinasi wisata dan budaya dengan
meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan melalui
pemberdayaan bumdes.

5. Tema pembangunan : Sosial budaya sosial budaya
1. Menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat
2. Memberikan bantuan stimulan rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni dan jambanisasi sebagai langkah nyata
mengentaskan kemiskinan
3. Pemberdayaan kelompok difabel melalui pemberian bantuan
alat dan pemberdayaan ekonomi serta sosial
4. Menurunkan angka kemiskinan menjadi 10,20 persen dari
angka kemiskinan Tahun 2018 sebesar 10,75 persen.

6. Tema pembangunan : Pemerintahan
1. Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dalam
bentuk hibah kepada KPU dan Bawaslu
2. Pengamanan terbuka pelaksanaan Pilkada
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dalam bidang
perencanaan, keuangan, dan pengawasan

Tahun 2020 merupakan tahun kelima pelaksanaan visi dan
misi Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri periode 2016-2021 dengan
secara konsisten melaksanakan prioritas panca program yang
meliputi, “Alus Dalane, Rame Pasare, Pinter Rakyate, Sehat
Wargane, dan Sukses Petanine”. KUA PPAS Tahun 2020 setelah
perubahan, pendapatan sebesar 2.247.381.907.422,00 Belanja

5

sebesar 2.472.178.533.561,00. Adapun APBD Tahun 2020 setelah
perubahan, pendapatan sebesar 2.251.792.807.422,00 Belanja
sebesar 2.476.260.933.561,00 dan pembiayaan sebesar
224.468.126.139,00

B. DASAR HUKUM
Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Kabupaten

Wonogiri Tahun 2020 didasarkan pada beberapa ketentuan
sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Wonogiri;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 170/32/2019 tentang Penetapan Program
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun
2020;

6

7. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor 170/29/2019 tentang Rencana
Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2020.

C. MAKSUD DAN TUJUAN
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan

Kinerja Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 adalah
sebagai berikut :
1. Maksud

a. Merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi DPRD;

b. Merupakan evaluasi bagi DPRD di dalam melaksanakan
fungsinya sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kabupaten
Wonogiri;

c. Merupakan bahan bagi Sekretariat DPRD dalam
mengevaluasi pelaksanaan tugas fasilitasi administrasi
kesekretariatan, keuangan, rapat-rapat dan koordinasi
tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
Kabupaten Wonogiri.

2. Tujuan
a. Menyediakan bahan evaluasi bagi DPRD dalam
melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara
terarah, efisien dan efektif;
b. Sebagai landasan bagi perencanaan kinerja DPRD
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021.
c. Sebagai laporan pertanggungjawaban politik kepada
masyarakat, khususnya konstituen di daerah pemilihan
masing-masing.

7

BAB II
PROGRAM KERJA DPRD KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020

A. PIMPINAN DPRD
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, DPRD

Kabupaten Wonogiri Masa Jabatan 2019-2024 membentuk alat-alat
kelengkapan sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
yang terdiri atas :
1. Pimpinan DPRD;
2. Komisi;
3. Badan Anggaran;
4. Badan Musyawarah;
5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
6. Badan Kehormatan; dan
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan

rapat paripurna.
Keanggotaan alat-alat kelengkapan DPRD tersebut ada yang

bersifat tetap dan ada yang bersifat sementara, alat kelengkapan
yang bersifat tetap yakni yang dibentuk selama masa jabatan
anggota DPRD berlangsung, keanggotaannya dapat diganti apabila
terjadi pemberhentian atau Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh
partai politik yang diwakilinya, juga pada saat ada rotasi
keanggotaan alat kelengkapan. Sedangkan alat-alat kelengkapan
DPRD yang bersifat sementara dibentuk sesuai kebutuhan dan
tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu, demikian juga dengan
keanggotaannya berganti-ganti untuk masa waktu tertentu.

8

Sedangkan untuk Pimpinan DPRD merupakan alat
kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Pimpinan DPRD Kabupaten
Wonogiri terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) Wakil Ketua,
dikarenakan jumlah anggota DPRD Kabupaten Wonogiri sejumlah 50
(lima puluh) orang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih
1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh)
kursi.

Pada awal masa jabatannya, DPRD dipimpin oleh Pimpinan
Sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD,
memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan
peraturan DPRD tentang tata tertib, dan memproses penetapan
pimpinan DPRD definitif. Pimpinan sementara DPRD terdiri atas 1
(satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2
(dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan
kedua di DPRD. Pimpinan Sementara DPRD kemudian
melaksanakan pembentukan Pimpinan DPRD definitif sesuai
ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang
menjelaskan bahwa Pimpinan DPRD berasal dari partai politik
berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Ketua
DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang
memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD, sedangkan Wakil
Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik
yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.

Berpedoman pada peraturan dimaksud, maka Pimpinan
DPRD berasal dari :

1. Ketua DPRD berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
yang memperoleh 28 kursi; dan

9

2. Wakil Ketua DPRD berasal dari :

a. Partai Golkar yang memperoleh 8 kursi;

b. Partai Keadilan Sejahtera yang memperoleh 4 kursi; dan

c. Partai Gerindra yang memperoleh 4 Kursi

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor

170/76 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri dan diambil

sumpah/janji pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2019 dalam Rapat

Paripurna DPRD, Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri Masa

Jabatan Tahun 2019-2024, dan sesuai dengan Keputusan Gubernur

Jawa Tengah Nomor 170/73 Tahun 2020 tentang Peresmian

Pengangkatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Wonogiri Masa Jabatan Tahun 2019-2024, telah dilakukan

Pengucapan Sumpah/Janji Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri Masa

Jabatan Tahun 2019- 2024 pada hari Rabu 10 November 2020,

Susunan Pimpinan DPRD adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Sriyono, S.Pd.

(Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

2. Wakil Ketua:

a. Sugeng Ahmady (Partai Golkar)

b. Krisyanto (Partai Keadilan Sejahtera)

c. Siti Hardiyani, S.E., M.M. (Partai Gerindra)

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PIMPINAN DPRD

Sesuai ketentuan Pasal 41 Peraturan DPRD Kabupaten
Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri, Pimpinan DPRD mempunyai
tugas sebagai berikut :
a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk

diambil keputusan;
b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;

10

d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan
agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;

e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi
lain;

f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan
lembaga/instansi vertikal lainnya;

g. mewakili DPRD di Pengadilan;
h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau

rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan;
i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat
paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Selain tugas tersebut, Pimpinan DPRD juga mempunyai
kewenangan melaksanakan rapat-rapat Pimpinan DPRD, baik
berupa rapat internal maupun rapat gabungan bersama alat
kelengkapan DPRD yang lain yakni komisi dan/atau fraksi dalam
rangka membahas dan mengambil kesepakatan terhadap berbagai
permasalahan yang ada sesuai dengan tugas Pimpinan DPRD.

C. RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020

Sebelum membahas tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten
Wonogiri Tahun 2020, perlu kami sampaikan bahwa DPRD sebagai
lembaga perwakilan rakyat daerah sekaligus mitra Pemerintah
Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan lembaga
yang bersama-sama membahas setiap kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang perlu untuk disetujui bersama, salah
satunya berupa produk hukum daerah (perda) yang disusun dalam
bentuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)
meliputi Raperda dan Raperda Kumulatif Terbuka, yang selanjutnya
menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan rencana kerja
DPRD.

11

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pimpinan DPRD di atas,
maka Pimpinan DPRD menetapkan Rencana Kerja DPRD Kabupaten
Wonogiri Tahun 2020 kedalam Keputusan DPRD Kabupaten
Wonogiri Nomor 170/29/2019 yang dibagi menjadi 3 (tiga) masa
persidangan, sebagai berikut :
1. Masa Persidangan I (Bulan Januari s.d April), dengan kegiatan

sebagai berikut :
a. Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Laporan

Kinerja Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran
2019
b. Rapat Alat Kelengkapan DPRD
c. Rapat Badan Musyawarah DPRD
d. Penyusunan Raperda Inisiatif Komisi IV DPRD tentang
Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
e. Studi Banding
f. Konsultasi
g. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
h. Pendalaman Tugas Ke-1 Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri
i. Penyusunan Kajian Perundang-undangan
j. Penyusunan Program Kerja DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun
2021
k. Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019
l. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
m. Pers Tour Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri
n. Pendalaman Tugas Ke-2 Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri
o. Penyusunan Kajian Perundang-undangan
p. Pelaksanaan Kegiatan Masa Reses Tahap I Anggota DPRD
Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020
q. Press Release

12

2. Masa Persidangan II (Bulan Mei s.d Agustus), dengan kegiatan
sebagai berikut :
a. Rapat Alat Kelengkapan DPRD
b. Rapat Badan Musyawarah DPRD
c. Penyusunan Kajian Perundang-undangan
d. Pembahasan Raperda Inisiatif Pengusul untuk Disetujui
Menjadi Raperda Inisiatif DPRD
e. Forum Silaturahmi dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-279
Kabupaten Wonogiri
f. Pembahasan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
g. Studi Banding
h. Konsultasi
i. Pendalaman Tugas Ke-3 Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri
j. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
k. Penyusunan Kajian Perundang-undangan
l. Pendalaman Tugas Ke-4 Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri
m. Penyusunan Kajian Perundang-undangan
n. Pembahasan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 dan
KUA PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
o. Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019
p. Pendalaman Tugas Ke-4 Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri
q. Pembahasan Raperda
r. Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan
Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-75
s. Pelaksanaan Kegiatan Masa Reses Tahap II Anggota DPRD
Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020
t. Pendalaman Tugas Ke-5 Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri

13

3. Masa Persidangan III (September s.d Desember), dengan kegiatan
sebagai berikut :
a. Rapat Alat Kelengkapan DPRD
b. Rapat Badan Musyawarah DPRD
c. Pelayanan Medical Check Up
d. Pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri
Tahun Anggaran 2020
e. Pembahasan Propemperda Kabupaten Wonogiri Tahun 2021
f. Studi Banding
g. Konsultasi
h. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
i. Pendalaman Tugas Ke-6 Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri
j. Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Wonogiri
Tahun Anggaran 2021
k. Pelaksanaan Kegiatan Masa Reses Tahap III Anggota DPRD
Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020
l. Pembahasan Raperda APBD Kabupaten Wonogiri Tahun
Anggaran 2021 Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah
m. Press Release

14

BAB III
CAPAIAN KINERJA DPRD KABUPATEN WONOGIRI

A. KINERJA DPRD BERDASARKAN 3 (TIGA) FUNGSI DEWAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, DPRD
mendasarkan pada 3 (tiga) fungsinya yaitu fungsi pembentukan
peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. Fungsi pembentukan Peraturan Daerah, dilaksanakan dengan

cara :
a. Menyusun program pembentukan Peraturan Daerah

bersama bupati;
b. mengajukan usul rancangan Peraturan Daerah; dan
c. membahas bersama bupati dan menyetujui atau tidak

menyetujui rancangan Peraturan Daerah.
2. Fungsi Anggaran, diwujudkan dalam bentuk pembahasan

untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan
Daerah (raperda) tentang APBD yang diajukan oleh Bupati,
dilaksanakan dengan cara:
a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati

berdasarkan RKPD.
b. membahas rancangan Perda tentang APBD.
c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD.
d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.
3. Fungsi Pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan

terhadap :
a. pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah; dan

15

c. pelaksanaan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan
Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

B. PELAKSANAAN FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH

1. Kinerja Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah
Kekuasaan membentuk peraturan daerah memang

berada di DPRD, namun dalam pelaksanaan pembahasan
rancangan peraturan daerah (Raperda) harus dilakukan
bersama dengan Kepala Daerah dan harus mendapatkan
persetujuan bersama, sehingga kinerja pembentukan
peraturan daerah memerlukan sinergitas antara DPRD dan
Kepala Daerah. Pada pelaksanaan fungsi pembentukan
peraturan daerah, sesuai dengan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor
170/32/2019 tentang Penetapan Program Pembentukan
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020. Adapun
Propemperda Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 sebanyak
5 (lima) Raperda dan 6 (enam) Raperda Kumulatif Terbuka,
sebagai berikut :

Daftar Raperda Tahun 2020 :
1. Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender;
3. Raperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah;
4. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Wonogiri;

16

Daftar Raperda Kumulatif Terbuka :
1. Raperda kumulatif terbuka akibat Putusan Mahkamah

Agung;
2. Raperda kumulatif terbuka tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah;
3. Raperda kumulatif terbuka akibat pembatalan atau

klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur;
4. Raperda kumulatif terbuka Akibat Perintah dari Peraturan

Perundang-Undangan yang lebih tinggi setelah Program
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2020;
5. Raperda Kumulatif terbuka tentang Pembentukan,
Pemekaran, dan Penggabungan Kecamatan;
6. Raperda Kumulatif terbuka tentang Pembentukan,
Pemekaran, dan Penggabungan Desa.

Dari 11 (sebelas) rencana raperda tersebut di atas pada
Tahun 2020, DPRD Kabupaten Wonogiri telah menyelesaikan
pembahasan sejumlah 6 (enam) raperda dan 3 (tiga) raperda
masih masuk Propemperda Tahun 2021.

Adapun proses penyusunan dan latar belakang
pembentukan perda dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan
Kabupaten Layak Anak dilaksanakan berdasarkan Nota
Dinas Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Wonogiri
tertanggal 13 Maret 2020, nomor 11/III-Kom IV/2020,
perihal Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda
Inisiatif Komisi IV DPRD tentang Penyelenggaraan
Kabupaten Layak Anak. Nota dinas tersebut kemudian
ditindaklanjuti dengan Rapat Badan Musyawarah DPRD

17

Kabupaten Wonogiri guna menyusun jadwal
pembahasannya.

Tahapan pembahasan Raperda tentang
Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dimulai dengan
pembahasan tingkat I pada hari Kamis tanggal 10
Desember 2020 yakni Rapat Paripurna Penyampaian
Penjelasan Ketua DPRD Atas Pengajuan Raperda tentang
Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Pendapat Bupati Terhadap Raperda tentang
Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak disampaikan
dalam Rapat Paripurna pada hari Jum’at 11, tanggal
Desember 2020.

Selanjutnya Rapat Paripurna Penyampaian
Jawaban Fraksi-Fraksi Atas Pendapat Bupati terhadap
Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
pada Senin 14 Desember 2020.

Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten
Layak Anak dibahas oleh Pansus II yang dibentuk pada
tanggal 10 Desember 2020 sesuai dengan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 172.3/26/2020 tentang Pembentukan Panitia
Khusus Pembahas 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah.
Pansus bekerja melalui serangkaian rapat kerja dan studi
banding.

Pembahasan tingkat I dapat diselesaikan pada
Tahun 2020 namun dikarenakan fasilitasi oleh Biro Hukum
Setda Provinsi Jawa Tengah dijadwalkan pada Tahun 2021
maka persetujuan tidak dapat dilakukan pada Tahun 2020.

18

2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender

Pembahasan Raperda tentang Pengarusutamaan
Gender dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Ketua DPRD
Kabupaten Wonogiri tertanggal 9 November 2020, nomor
012/AK/BPPD/XI/20, perihal Penyampaian Naskah
Akademik dan Draf Raperda Inisiatif Badan Pembentukan
Peraturan Daerah DPRD tentang Pengarusutamaan Gender.
Nota dinas tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Rapat
Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Wonogiri guna
menyusun jadwal pembahasannya.

Tahapan pembahasan Raperda tentang

Pengarusutamaan Gender dimulai dengan pembahasan

tingkat I pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 yakni

Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Ketua DPRD Atas

Pengajuan Raperda tentang Pengarusutamaan Gender.

Pendapat Bupati Terhadap Raperda tentang
Pengarusutamaan Gender disampaikan dalam Rapat
Paripurna pada hari Jum’at 11, tanggal Desember 2020.

Selanjutnya Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban
Fraksi-Fraksi Atas Pendapat Bupati terhadap Raperda
tentang Pengarusutamaan Gender pada Senin 14 Desember
2020.

Raperda tentang Pengarusutamaan Gender dibahas
oleh Pansus II yang dibentuk pada tanggal 10 Desember
2020 sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 172.3/26/2020 tentang
Pembentukan Panitia Khusus Pembahas 6 (Enam)
Rancangan Peraturan Daerah. Pansus bekerja melalui
serangkaian rapat kerja dan studi banding.

19

Pembahasan tingkat I dapat diselesaikan pada
Tahun 2020 namun dikarenakan fasilitasi oleh Biro Hukum
Setda Provinsi Jawa Tengah dijadwalkan pada Tahun 2021
maka persetujuan tidak dapat dilakukan pada Tahun 2020.

3. Raperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pembahasan Raperda tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan berdasarkan
Surat Bupati Wonogiri tertanggal 2 Desember 2020, nomor
188.3/5674, perihal Penyampaian Raperda beserta Naskah
Akademis dan/atau Penjelasan. Surat tersebut kemudian
ditindaklanjuti dengan Rapat Badan Musyawarah DPRD
Kabupaten Wonogiri guna menyusun jadwal
pembahasannya.
Tahapan pembahasan RRaperda tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dimulai dengan
pembahasan tingkat I pada hari Kamis tanggal 10
Desember 2020 yakni Rapat Paripurna Penyampaian
Penjelasan Bupati Atas Pengajuan Raperda tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Raperda
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
disampaikan dalam Rapat Paripurna pada hari Jum’at 11,
tanggal Desember 2020.
Selanjutnya Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban
Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap
Raperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah dilaksanakan pada Senin 14 Desember 2020.
Raperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah dibahas oleh Pansus III yang dibentuk
pada tanggal 10 Desember 2020 sesuai dengan Keputusan

20

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 172.3/26/2020 tentang Pembentukan Panitia
Khusus Pembahas 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah.
Pansus bekerja melalui serangkaian rapat kerja dan studi
banding.

Pembahasan tingkat I dapat diselesaikan pada
Tahun 2020 namun dikarenakan fasilitasi oleh Biro Hukum
Setda Provinsi Jawa Tengah dijadwalkan pada Tahun 2021
maka persetujuan tidak dapat dilakukan pada Tahun 2020.
4. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada tahun
2020 masih dalam proses penyusunan oleh Perangkat
Daerah, sehingga masuk pada Propemperda Tahun 2021.
5. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2020-2040

Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040 pada Tahun 2019
telah melewati pembahasan tingkat I dan tingkat II, serta
proses evaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah.

Selanjutnya pada rapat paripurna tanggal 14 Juli
2020 telah dilakukan Persetujuan Raperda tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040
Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah.

21

C. PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

1. Kinerja Fungsi Anggaran
Kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran

diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan
bersama terhadap Raperda tentang APBD yang diajukan oleh
Bupati. Pada Tahun 2020, seluruh rangkaian pembahasan
APBD dapat diselesaikan DPRD bersama Pemerintah Daerah
diantaranya :
a. Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran
2019;
b. Pembahasan Rancangan KUPA PPAS Perubahan APBD
Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan
KUA PPAS APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran
2021;
c. Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten
Wonogiri Tahun Anggaran 2020;
d. Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Wonogiri
Tahun Anggaran 2021.

Disamping pembahasan, dalam rangka meningkatkan
kinerja fungsi anggaran, DPRD melalui Badan Anggaran juga
melakukan kegiatan kunjungan kerja ke daerah lain.

Pada umumnya, kinerja fungsi anggaran yang
dilakukan oleh DPRD, khususnya melalui alat kelengkapan
yang khusus menangani anggaran sudah berjalan cukup
optimal. Dalam rangkaian pembahasan Raperda tentang APBD
untuk mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan
Pemerintah Daerah tidak ditemukan kendala yang signifikan.
Hal itu terjadi karena kedua belah pihak bersinergi, tidak
menonjolkan kepentingan masing-masing namun lebih fokus

22

pada kepentingan rakyat, sehingga proses perencanaan,
pembahasan, dan penetapan APBD berlangsung lancar.

Berikut ini disampaikan pelaksanaan kegiatan fungsi
anggaran sebagai berikut :

a. Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran
2019
Perlu diketahui bahwa berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 19
ayat (1), bahwa Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna
yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja
pengelolaan keuangan daerah, apakah ada kemajuan atau
sebaliknya mengalami kemajuan. Pembahasan dimulai
pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 dengan agenda
Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Bupati.
Pembahasan dilakukan oleh Badan Anggaran dan Komisi.
Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran
2019 melalui mekanisme pembahasan Rapat Kerja Badan
Anggaran Tahap I, kemudian hasilnya dibahas dalam
Rapat Kerja Komisi. Hasil dari Komisi dibahas dalam Rapat
Kerja Badan Anggaran Tahap II. Pelaksanaan Rapat Kerja
Badan Anggaran DPRD Kabupaten Wonogiri Tahap I
dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada hari Kamis
tanggal 11 Juni 2020. Pelaksanaan Rapat Kerja Badan
Anggaran DPRD Kabupaten Wonogiri Tahap II
dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada hari Rabu

23

tanggal 17 Juni 2020. Selanjutnya Badan Anggaran
melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Wonogiri pada hari Kamis tanggal 18
Juni 2020 dan disetujui untuk dievaluasi Gubernur Jawa
Tengah.

Setelah hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah turun,
kemudian ditindaklanjuti dengan pembahasan oleh Badan
Anggaran yang hasilnya kemudian dilaporkan dalam Rapat
Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri pada hari Selasa
tanggal 7 Juli 2020 dan disetujui untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah.

⮚ Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir 31
Desember 2019 sebagai berikut:

NO URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)

1 Pendapatan 2.456.434.046.373,00 2.442.677.972.827,15
2 Belanja 2.695.105.999.257,72 2.455.975.319.572,87
(238.671.952.884,72) (13.297.346.745,72)
Surplus/(defisit)

3 Pembiayaan 241.671.952.884,72 243.265.472.884,72
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
-Penerimaan
238.671.952.884,72 240.265.472.884,72
-Pengeluaran

Pembiayaan
Netto

b. Pembahasan Rancangan KUPA PPAS Perubahan APBD
Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 dan KUA
PPAS APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021
Penyampaian Nota Pengantar Bupati Wonogiri
terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan
Perubahan PPAS Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran
2020.

24

Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS)
Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran
2020 dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD
Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 disampaikan
Bupati kepada DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Wonogiri pada hari Senin tanggal 10 Agustus
2020.

Pembahasan KUPA PPAS Perubahan APBD
Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 dan KUA PPAS
APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 dibuka
oleh Banggar. Selanjutnya Banggar merekomendasikan
untuk dibahas oleh Komisi. Oleh karena memerlukan
pencermatan yang lebih mendalam, maka dilaksanakan
kajian akademis bersama tenaga ahli dari UNS Surakarta
yang hasilnya sebagai referensi dalam pembahasan
Rancangan KUPA PPAS Perubahan APBD Kabupaten
Wonogiri Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan KUA PPAS
APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 baik
dasar hukum, kerangka ekonomi makro daerah, asumsi-
asumsi dasar, kebijakan pendapatan, belanja dan
pembiayaan serta dokumen KUPA PPAS dan KUA PPAS
yang antara lain meliputi perencanaan pendapatan dan
penerimaan pembiayaan daerah, rencana prioritas belanja
daerah, prioritas dan plafon anggaran sementara yang
berdasarkan urusan, yang berlandaskan RPJMD Tahun
2016-2021 dan RKPD yang merupakan penjabaran
perencanaan atas Visi dan Misi Bupati Wonogiri periode
2016-2021.

Setelah proses pencermatan oleh Komisi, lantas
dilaporkan kepada Banggar untuk kembali dibahas dan

25

hasilnya dilaporkan dan disetujui dalam Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Wonogiri. Pada hari Kamis tanggal 13
Agustus 2020 dilakukan Persetujuan terhadap Rancangan
KUA dan PPAS APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran
2021 dan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan
Perubahan PPAS Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran
2020 dan sekaligus Penandatanganan Nota Kesepakatan
antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan DPRD
Kabupaten Wonogiri terhadap Rancangan KUA dan PPAS
APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 dan
Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan
PPAS Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020.
⮚ Struktur Pendapatan dan Belanja KUPA PPAS Perubahan

APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020.

- Pendapatan : 2.251.792.807.422,00

- Belanja : 2.476.260.933.561,00

Surplus/(Defisit) : (224.796.626.139,00)

⮚ Struktur Pendapatan dan Belanja KUA PPAS APBD

Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021.

- Pendapatan : 1.828.248.830.774,00

- Belanja : 1.899.777.738.247,00

Surplus/(Defisit) : (71.528.907.473,00)

c. Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD
Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020
Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD
Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 dimulai tanggal
7 September 2020 dengan agenda Rapat Paripurna
Penyampaian Nota Keuangan Bupati terhadap Raperda
tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun
Anggaran 2020.

26

Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD
Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 melalui
mekanisme pembahasan Rapat Kerja Badan Anggaran
Tahap I, kemudian hasilnya dibahas dalam Rapat Kerja
Komisi. Hasil dari Komisi dibahas dalam Rapat Kerja Badan
Anggaran Tahap II. Selanjutnya Badan Anggaran
melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Wonogiri pada hari Senin tanggal 21
September 2020 dan disetujui untuk dievaluasi Gubernur
Jawa Tengah.

Setelah hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah

turun, kemudian ditindaklanjuti dengan pembahasan oleh

Badan Anggaran yang hasilnya kemudian dilaporkan dalam

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri pada hari

Selasa tanggal 6 Oktober 2020 dan disetujui untuk

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Struktur Anggaran Perubahan APBD Kabupaten

Wonogiri Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1) PENDAPATAN

- Pendapatan Asli Daerah 261.603.471.132.00

- Dana Perimbangan 1.636.132.303.132.00

- Lain-lain Pendapatan yang sah 564.862.917.109.00

Jumlah 2.462.598.691.373.00

2) BELANJA

- Belanja tidak langsung
1.562.753.161.430.72

- Belanja Langsung 1.138.517.482.827.00
Jumlah 2.701.270.644.257.72

Surplus (Defisit) (238.671.952.884.72)
3) PEMBIAYAAN

- Penerimaan 241.671.952.884.72
- Pengeluaran 3.000.000.000.00
- Jumlah Pembiayaan Neto
238.671.952.884.72

27

- Sisa lebih/kurang 0,00

d. Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Wonogiri

Tahun Anggaran 2021.

Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten

Wonogiri Tahun Anggaran 2021 dimulai hari Minggu

tanggal 11 Oktober 2020 dengan agenda Rapat Paripurna

Penyampaian Nota Keuangan Bupati Wonogiri Atas

Raperda tentang APBD Kabupaten Wonogiri Tahun

Anggaran 2021. Pembahasan dilakukan oleh Badan

Anggaran dan Komisi.

Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten
Wonogiri Tahun Anggaran 2020 melalui mekanisme
pembahasan Rapat Kerja Badan Anggaran Tahap I,
kemudian hasilnya dibahas dalam Rapat Kerja Komisi.
Hasil dari Komisi dibahas dalam Rapat Kerja Badan
Anggaran Tahap II. Selanjutnya Badan Anggaran
melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Wonogiri pada hari Selasa tanggal 24
November 2020 dan disetujui untuk dievaluasi Gubernur
Jawa Tengah.

Setelah hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah
turun, kemudian ditindaklanjuti dengan pembahasan oleh
Badan Anggaran yang hasilnya kemudian dilaporkan dalam
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri pada hari
Rabu tanggal 23 Desember 2020 dan disetujui untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Struktur Anggaran APBD Kabupaten Wonogiri
Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1) PENDAPATAN 252.340.641.675
- Pendapatan Asli Daerah 1.614.368.450.000
- Dana Perimbangan

28

- Lain-lain Pendapatan yang sah 485.018.745.000

Jumlah 2.351.727.836.675

2) BELANJA

- Belanja Langsung dan tdk langsung 2.474.910.261.874

Jumlah 2.474.910.261.874

Surplus (Defisit) (123.182.425.199)

3) PEMBIAYAAN

- Penerimaan 126.182.425.199

- Pengeluaran 3.000.000.000

Jumlah Pembiayaan 123.182.425.199

2. Tantangan dan Upaya Perbaikan Fungsi Anggaran

Penjabaran visi dan misi kepala daerah yang
merupakan janji politik yang diselaraskan dengan program
nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yang
dituangkan dalam rencana kerja daerah dan anggaran, perlu
ditunjang kemampuan keuangan yang memadai, sementara
APBD Kabupaten Wonogiri setiap tahun jumlahnya sangat
terbatas, maka DPRD melalui fungsi anggaran berupaya agar
anggaran dapat terlaksana dengan efektif dan efisien sesuai
dengan perencanaan daerah yang telah disepakati oleh
pemerintah daerah dan DPRD.

D. PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

1. Kinerja Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk
pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Perbup,
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain
yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
dan pelaksanaan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan
Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Fungsi

29

pengawasan menjadi titik krusial dalam menciptakan suatu
pemerintahan yang baik (good governance), karena dengan
adanya pengawasan akan mempersempit ruang bagi terjadinya
penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian negara dan
masyarakat.

Pada Tahun 2020, DPRD melakukan fungsi
pengawasan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :
a. Pelaksanaan Kegiatan Masa Reses Anggota DPRD

Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020
DPRD Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan

kegiatan masa reses sebanyak 3 (tiga) kali. Masa reses
dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan
atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya
guna menyerap aspirasi masyarakat.

Kegiatan Masa Reses Tahap I dilaksanakan pada
hari Selasa s.d Jumat tanggal 23 s.d. 26 Juni 2020. Rapat
Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Masa
Reses dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020.

Kegiatan Masa Reses Tahap II dilaksanakan pada
hari Senin s.d Kamis tanggal 31 Agustus s.d. 3 September
2020. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil
Kegiatan Masa Reses dilaksanakan pada hari Senin tanggal
7 September 2020.

Kegiatan Masa Reses Tahap II dilaksanakan pada
hari Rabu s.d Sabtu tanggal 25 s.d 28 November 2020.
Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan
Masa Reses dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30
November 2020.

Hasil pelaksanaan reses tersebut dilaporkan kepada
pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan disampaikan
kepada kepala daerah sebagai bagian dari pokok-pokok

30

pikiran DPRD dalam penyusunan RKPD Kabupaten
Wonogiri.

b. Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2019
LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun
2019 pada dasarnya merupakan progress report atas
kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi
kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan
keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan
sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan
pembangunan Kabupaten Wonogiri di tahun mendatang
dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran
pembangunan.

Pembahasan dimulai pada hari hari Selasa tanggal
17 Maret 2020 dengan agenda Rapat Paripurna
Penyampaian Nota Pengantar Bupati dilanjutkan
Pembentukan Pansus. Materi LKPJ Kepala Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 telah dibahas secara
internal oleh Pansus DPRD Kabupaten Wonogiri.
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 oleh
Panitia Khusus dilakukan melalui pencermatan BAB per
BAB, setelah itu Anggota Panitia Khusus memberikan usul,
saran, dan pendapat yang kemudian dituangkan dalam
rekomendasi yang berisikan saran, masukan dan/atau
koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah,
yang terhimpun dalam Laporan Panitia Khusus.

Selanjutnya, Laporan Panitia Khusus yang berupa
rekomendasi atas pencermatan LKPJ disampaikan dalam
Rapat Paripurna Istimewa DPRD pada hari Selasa tanggal 7
April 2020.

31

c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan
keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun
Anggaran 2019 memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP), ini merupakan perolehan opini WTP
yang kelima kalinya berturut-turut mulai dari LHP BPK RI
atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019.
Sebagai fungsi pengawasan maka dokumen LHP tersebut
yang berisi rekomendasi BPK RI tetap untuk ditindaklanjuti
oleh pemerintah daerah sesuai dengan tahapan, batas
waktu dan ketentuan lainnya.

d. Kajian Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Kegiatan Kajian Penataan Peraturan Perundang-

Undangan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan
fungsi pengawasan oleh DPRD. Pada tahun 2020 telah
dilaksanakan 2 (dua) kali kajian yang dilaksanakan oleh
Komisi-Komisi DPRD dengan pendampingan dari
Akademisi, adapun kegiatan kajian dari masing-masing
Komisi adalah sebagai berikut :
1) Komisi I, melaksanakan 1 (satu) kajian yaitu :

a) Kajian Hukum Pernikahan Siri dan Perlindungan
Hukum Atas Hak-hak Bidang Adminduk
Masyarakat di Kabupaten Wonogiri bekerjasama
dengan Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan
Nasional (Pusdemtanas) Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas
Sebelas Maret Surakarta.

2) Komisi II, melaksanakan 1 (satu) kajian yaitu Kajian
Potensi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Wonogiri
bekerjasama dengan Pusat Kajian Hukum, Otonomi

32

Daerah dan Demokrasi LP2M Universitas Negeri
Semarang.
e. Hearing/Rapat Dengar Pendapat/Audiensi

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan 3 (tiga) kali
hearing/rapat dengar pendapat/audiensi dilaksanakan
pada:

a. Hari Senin, 14 Januari 2020 dilaksanakan hearing
dengan KPU dan PMD mengenai tahapan-tahapan
pemilukada dan jalannya dengan PMD masalah jalan
pemerintahan desa dan tata kelola pemerintahan
desa dengan Komisi I;

b. Hari Senin, 27 Januari 2020 dilaksanakan hearing
Komisi I dengan KPU dan PMD;

c. Hari Jumat, 6 Maret 2020 dilaksanakan hearing
Komisi IV dengan Asosiasi Pengawas Kepala Sekolah
Indonesia Kabupaten Wonogiri;

2. Tantangan dan Upaya Perbaikan Fungsi Pengawasan
Pada pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD telah

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan
anggaran secara kritis dan konstruktif. Namun, pengawasan
belum dilakukan secara integratif atau terpadu yang
mencakup semua sektor. Hal tersebut dikarenakan
keterbatasan waktu pembahasan. Kedepan, DPRD akan lebih
cermat dalam mengagendakan pembahasan-pembahasan,
sehingga pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh.

Pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri terhadap
jalannya pemerintahan juga dilaksanakan dengan mengadakan
kegiatan sidak ke daerah-daerah, untuk Tahun 2020 dapat
dilaksanakan sebanyak 34 (tiga puluh empat kali) kali.

33

E. PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI KETUA DPRD KABUPATEN
WONOGIRI MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.

Berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (5) Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
menyebutkan bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten/kota sebelum
memangku jabatanya mengucapkan Sumpah/Janji, Pengucapan
Sumpah Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri dilaksanakan
pada Rapat Paripurna. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 170/73 Tahun 2020 tentang Peresmian
Pengangkatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Wonogiri Masa Jabatan Tahun 2019-2024, telah dilakukan
Pengucapan Sumpah/Janji Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri
Masa Jabatan Tahun 2019-2024 pada hari Rabu 10 November
2020, sehingga susunan Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri
menjadi sebagai berikut :
1. Ketua DPRD Kab. Wonogiri, Bp. Sriyono, S.Pd.
2. Wakil Ketua DPRD Kab. Wonogiri, Bp. Sugeng Ahmady.
3. Wakil Ketua DPRD Kab. Wonogiri, Bp. Krisyanto.
4. Wakil Ketua DPRD Kab. Wonogiri, Ibu. Siti Hardiyani, SE,MM

F. ALAT KELENGKAPAN DPRD MASA JABATAN TAHUN 2019-
2024 KABUPATEN WONOGIRI.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan DPRD
Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib
DPRD Kabupaten Wonogiri yang berbunyi Alat Kelengkapan DPRD
terdiri atas :
a. Pimpinan;
b. Komisi;
c. Badan Anggaran;
d. Badan Musyawarah;
e. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
f. Badan Kehormatan; dan

34

g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh
Rapat Paripurna.
Pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 dilaksanakan

Rapat Paripurna Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD
Kabupaten Wonogiri Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan
hasil sebagai berikut :

a. Pimpinan

Pembentukan Pimpinan DPRD diawali dengan

berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 170/20/2019 tentang

Penetapan Nama Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Wonogiri Masa keanggotaan Tahun 2019-

2024 diusulkan ke Gubernur Jawa Tengah. Berdasarkan

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/76 Tahun 2019

tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Masa Jabatan 2019 –

2024 dan dilantik pada hari Rabu tanggal 18 September 2019.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah

Nomor 170/73 Tahun 2020 tentang Peresmian Pengangkatan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri

Masa Jabatan Tahun 2019-2024, telah dilakukan Pengucapan

Sumpah/Janji Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri Masa Jabatan

Tahun 2019- 2024 pada hari Rabu 10 November 2020,

pimpinan DPRD Wonogiri dengan susunan sebagai berikut :

1. SRIYONO, S.Pd. Ketua

2. SUGENG AHMADY Wakil Ketua

3. KRISYANTO Wakil Ketua

4. SITI HARDIYANI, S.E., M.M. Wakil Ketua

35

b. Komisi

Berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 170/19/2020

tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Masa Jabatan Tahun

2019-2024, dengan susunan sebagai berikut:

KOMISI I

1. BAMBANG SADRIYANTO Ketua merangkap
2. H. TARSO, S.IP Anggota
3. RUSDIANA
4. YUKANAN SUPRIYANTO Wakil Ketua
merangkap Anggota

Sekretaris
merangkap Anggota

Anggota

5. SUYOTO Anggota

6. SARWO Anggota

7. WIDIYATNO, SH Anggota

8. HAMID KURNIAWAN, SE Anggota

9. JATI WALUYO Anggota

10 SUNARNO Anggota
.
11 SARDI, SE Anggota
.
KOMISI II Ketua merangkap
Anggota
1. TITIK SUGIYARTI, S.Sos.
Wakil Ketua
2. MARGONO merangkap Anggota

3. ARUM SUBEKTI Sekretaris
merangkap Anggota
4. SOETARNO SR, S.Sos
Anggota

5. ARI SANTOSO Anggota

6. KISYANTI Anggota

7. WAWAN KRISTANTO, SE Anggota

8. DANI MURSITO, SH Anggota

9. HERU SUKOCO, S.Psi Anggota

36

10. JARMONO, SE Anggota
11. ISKANDAR, A.Md
KOMISI III Anggota

1. AS. JOKO PRAYITNO Ketua merangkap
Anggota
2. ARI SUMANTRI
Wakil Ketua
3. SUPARMO merangkap Anggota
4. GIMANTO, SH
5. MULYADI, SE, MM Sekretaris
6. URIN TRI HARTONO, SE merangkap Anggota
7. IRWAN HARI PURNOMO
8. KRISTIAN TEGUH SURYONO, ST Anggota
9. GUNARIYANTO
10. SRIYANTO, S.Pd Anggota
11. IMRON RIZKYARNO, SH
KOMISI IV Anggota

1. CATUR WINARKO Anggota

2. SUPRIYANTO Anggota

3. Hj. PARYANTI Anggota
4. INDAH RETNOWATI
5. Drs. TARMANTO, MM Anggota
6. NOVRI ROESMONO
7. SUPRAPTO Anggota
8. SUTOYO
9. RENI TORILIANA, A.Md Ketua merangkap
10. SRI HARIYANTO Anggota
11. H. ABDULLAH, S.Ag
12. YEKTI DEWI RETNO B, S.I.Kom Wakil Ketua
merangkap Anggota

Sekretaris
merangkap Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

37

c. Badan Anggaran

Berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 170/20/2020

tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Masa Jabatan Tahun

2019-2024, dengan Susunan :

1. SRIYONO, S.Pd. Ketua merangkap
2. SUGENG AHMADY Anggota
3. KRISYANTO
4. SITI HARDIYANI, S.E., M.M. Wakil Ketua
merangkap Anggota

Wakil Ketua
merangkap Anggota

Wakil Ketua
merangkap Anggota

5. BAMBANG SADRIYANTO Anggota

6. AS. JOKO PRAYITNO Anggota

7. TITIK SUGIYARTI, S.Sos Anggota

8. GIMANTO, SH Anggota

9. CATUR WINARKO Anggota

10. SUPRIYANTO Anggota

11. WAWAN KRISTANTO, SE Anggota

12. ARI SUMANTRI Anggota

13. IRWAN HARI PURNOMO Anggota

14. MARGONO Anggota

15. URIN TRI HARTONO, SE Anggota

16. DANI MURSITO, SH Anggota

17. RUSDIANA Anggota

18. WIDIYATNO, SH Anggota

19. HERU SUKOCO, S.Psi Anggota

20. Hj. PARYANTI Anggota

21. SRI HARIYANTO Anggota

38

22. IMRON RIZKYARNO, SH Anggota
23. H. ABDULLAH, S.Ag
24. SARDI, SE Anggota
25. SUNARNO
26. Ir. GATOT SISWOYO, M.M Anggota

Anggota
Sekretaris bukan

Anggota

d. Badan Musyawarah

Berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 170/21/2020

tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Masa Jabatan Tahun

2019-2024, dengan susunan :

1. SRIYONO, S.Pd. Ketua merangkap
2. SUGENG AHMADY Anggota
3. KRISYANTO
4. SITI HARDIYANI, S.E., M.M. Wakil Ketua
merangkap Anggota

Wakil Ketua
merangkap Anggota

Wakil Ketua
merangkap Anggota

5. MULYADI, S.E., M.M. Anggota

6. NOVRI ROESMONO Anggota

7. YUKANAN SUPRIYANTO Anggota
8. H. TARSO, S.IP Anggota
9. SUTOYO Anggota

10. ARI SANTOSO Anggota
11. SOETARNO SR, S.Sos Anggota
12. SUYOTO Anggota

13. KISYANTI Anggota
14. INDAH RETNOWATI Anggota
15. SARWO Anggota

16. Drs. TARMANTO, MM Anggota

39

17. SUPRAPTO Anggota
Anggota
18. HAMID KURNIAWAN, SE Anggota
Anggota
19. RENI TORILIANA, A.Md Anggota
Anggota
20. GUNARIYANTO Anggota
Anggota
21. JARMONO, SE Anggota
Sekretaris bukan
22. ARUM SUBEKTI Anggota

23. YEKTI DEWI RETNO BASUKI,
S.I.Kom

24. ISKANDAR, A.Md

25. SUPARMO

26. Ir. GATOT SISWOYO, M.M

e. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 170/24/2019

tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Masa

jabatan Tahun 2019-2024, dengan susunan :

1. GIMANTO, SH Ketua merangkap
2. IMRON RIZKYARNO, SH Anggota
3. H. TARSO, S.IP
Wakil Ketua
merangkap Anggota

Anggota

4. MULYADI, SE, MM Anggota

5. NOVRI ROESMONO Anggota

6. SUPRIYANTO Anggota

7. RUSDIANA Anggota

8. SOETARNO SR, S.Sos Anggota

9. Hj. PARYANTI Anggota
10. KRISTIAN TEGUH SURYONO, ST Anggota

40

11. SRIYANTO, S.Pd Anggota
12. ISKANDAR, A.Md
13. Ir. GATOT SISWOYO, M.M Anggota
Sekretaris bukan

Anggota

f. Badan Kehormatan
Berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 170/25/2019

tentang Pembentukan Badan Kehormatan dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Masa Jabatan Tahun
2019-2024, dengan susunan :

1. SARDI, SE Ketua merangkap Anggota
2. JARMONO, SE
3. CATUR WINARKO Wakil Ketua merangkap
Anggota
Anggota

4. HERU SUKOCO, S.Psi Anggota

5. JATI WALUYO Anggota

g. Panitia Khusus
Panitia Khusus dibentuk di rapat Paripurna pada saat

dibutuhkan dalam pembahasan Raperda, keanggotaannya atas
usulan Fraksi-Fraksi atas dengan dasar pertimbangan badan
musyawarah serta hasil Keputusan Rapat Konsultasi dan
dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Wonogiri.

Pembentukan pansus selama Tahun 2020 sejumlah
4 (empat) pansus, yaitu :
1. Berdasarkan Keputusan DPRD nomor 172.3/2/2020

tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2019, dengan jumlah 1 (satu)
pansus.
2. Berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 172.3/26/2020
tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas 6 (Enam)

41

Rancangan Peraturan Daerah, dengan jumlah 3 (tiga)
pansus.

G. FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN WONOGIRI.

Bahwa Partai Politik yang mempunyai anggota di DPRD
Kabupaten Wonogiri wajib masuk dalam fraksi, partai politik
dengan anggota dengan jumlah sama dengan komisi 4 (empat)
anggota dapat membentuk fraksi.

Mendasarkan pada Pasal 132 dan Pasal 133 Peraturan
DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata tertib DPRD
Kabupaten Wonogiri yang menjelaskan fraksi dan pimpinan
fraksi untuk dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah
Pelantikan Anggota DPRD dan dilaporkan kepada Pimpinan
DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna.
Adapun susunan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Wonogiri dan
keanggotaannya sebagai berikut :

a. Fraksi Partai PDI Perjuangan Ketua Fraksi
1. Sdr. Gimanto, SH Wakil Katua Fraksi
2. Sdr. Catur Winarko Sekretaris Fraksi
3. Sdr. Supriyanto Anggota
4. Sdr. Bambang Sadriyanto Anggota
5. Sdr. Urin Tri Hartono, SE Anggota
6. Sdr. Margono Anggota
7. Sdr. Yukanan Supriyanto Anggota
8. Sdr. AS. Joko Prayitno Anggota
9. Sdr. Sutoyo Anggota
10. Sdr. Sarwo Anggota
11. Sdr. Kisyanti Anggota
12. Sdr. Suprapto Anggota
13. Sdr. Wawan Kristanto, SE Anggota
14. Sdr. Sriyono S.Pd Anggota
15. Sdr. Ari Santoso

42

16. Sdr. H. Tarso.SIP Anggota

17. Sdr. Ari Sumantri Anggota

18. Sdri. Indah Retnowati Anggota

19. Sdr. Suyoto Anggota

20. Sdr. Mulyadi, SE., MM Anggota

21. Sdr. Titik Sugiyarti, S.Sos Anggota

22. Sdr. Dani Mursito, SH Anggota

23. Sdr. Drs. Tarmanto. MM Anggota

24. Sdr. Rusdiana Anggota

25. Sdr. Novri Roesmono Anggota

26. Sdr. Irwan Hari Purnomo Anggota

27. Sdr. Soetarno SR, S.Sos Anggota

b. Fraksi Partai Golongan Karya

1. Sdri. Hj Paryanti Ketua Fraksi

2. Sdri. Reni Toriliana, A.Md. Wakil Ketua Fraksi

3. Sdr. Hamid Kurniawan, SE Sekretaris Fraksi

4. Sdr. Sugeng Ahmady Anggota

5. Sdr. Gunariyanto Anggota

6. Sdr. Widiyatno, SH Anggota

7. Sdr. Heru Sukoco, S.Psi Anggota

8. Sdr. Kristian Teguh Suryono, ST Anggota

c. Fraksi Gerindra

1. Sdr. Imron Rizkyarno, SH Ketua Fraksi

2. Sdri. Siti Hardiyani, SE.MM Wakil Ketua Fraksi

3. Sdri. Arum Subekti Sekretaris Fraksi

4. Sdr. Jati Waluyo Anggota

d. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

1. Sdr. Jarmono, SE Ketua Fraksi

2. Sdr. Sri Hariyanto Wakil Ketua Fraksi

3. Sdr. Sriyanto, S.Pd Sekretaris Fraksi

4. Sdr. Krisyanto Anggota

e. Fraksi Amanat Kebangkitan Bangsa

43

1. Sdr. Sunarno Ketua Fraksi

2. Sdr. Suparmo Wakil Ketua Fraksi

3. Sdr. Iskandar, A.Md Sekretaris Fraksi

4. Sdr. H. Abdullah S. Ag Anggota

5. Sdr. Sardi, SE Anggota

6. Sdri. Yekti Dewi Retno Basuki, S.Ikom Anggota

H. PENINGKATAN KAPASITAS DPRD KABUPATEN WONOGIRI

DPRD merupakan lembaga legislatif yang di dalamnya
melekat tiga fungsi strategis sebagai mitra Pemerintah Daerah.
Sebagai representasi rakyat yang dikenal dengan political
society, peran dan fungsinya sangat dinantikan dalam
mengawal penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah, serta mendorong dikeluarkannya kebijakan publik
yang partisipatif dan berdampak terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Peran dan fungsinya yang strategis
ini menuntut setiap anggota DPRD memiliki kompetensi yang
kuat dalam menangkap permasalahan yang berkembang di
masyarakat, memahami hakikat otonomi daerah serta memiliki
kemampuan teknik sebagai legislatif. Kapasitas anggota DPRD
dilatarbelakangi oleh lingkungan sosial dan pendidikan yang
heterogen dan berpengaruh terhadap kepekaan dalam
memahami tugas dan fungsi yang harus diemban.

Dalam rangka menyamakan pemahaman tersebut,
maka dilaksanakan kegiatan peningkatan kapabilitas
pimpinan dan anggota DPRD yang terprogram dalam berbagai
bentuk antara lain orientasi dan pendalaman tugas, dan
bimbingan teknis. Sepanjang tahun 2020, dilaksanakan
bimbingan teknis sebanyak 5 (lima) kali. Dasar pelaksanaan
kegiatan peningkatan kapabilitas tersebut adalah Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dan Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman

44

Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan
Permendagri Nomor 14 Tahun 2018.

Dalam rangka menjalankan program kerja Pimpinan
DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD selama
tahun 2020 sudah dihasilkan dan dituangkan dalam produk
hukum DPRD yang berupa 31 (tiga puluh satu) Keputusan
DPRD dan 23 (dua puluh tiga) Keputusan Pimpinan DPRD
daftar lengkap (terlampir).

45

BAB IV
PENUTUP

Demikian laporan kinerja Pimpinan DPRD Kabupaten
Wonogiri mengenai pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD
Kabupaten Wonogiri selama Tahun 2020. Laporan Kinerja ini
menggambarkan pencapaian Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri
sebagai koordinator yang terjabarkan kedalam kegiatan Alat
Kelengkapan DPRD Kabupaten Wonogiri .

Laporan kinerja Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun
2020 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD Kabupaten
Wonogiri. Saran, kritik dan masukan sangat diharapkan dalam
rangka perbaikan pelaksanaan kinerja Pimpinan DPRD Kabupaten
Wonogiri kedepan.

Wonogiri, Januari 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
Ketua,

Wakil Ketua, Sriyono, S.Pd. Wakil Ketua,
Wakil Ketua,

Sugeng Ahmady Krisyanto Siti Hardiyani, S.E., M.M.

46