LAPORAN KINERJA DPRD KAB. WONOGIRI TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja
Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dan Peraturan DPRD Kabupaten
Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Wonogiri
bahwa Pimpinan DPRD mempunyai tugas menyampaikan laporan kinerja
pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban konstitusi
lembaga DPRD serta pertanggungjawaban politik kepada masyarakat atas
pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Wonogiri dalam
rangka menyelenggarakan fungsi-fungsi DPRD sesuai dengan tata tertib DPRD.
Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi DPRD didalam
melaksanakan fungsinya serta bagi bagi Sekretariat DPRD dalam mengevaluasi
pelaksanaan tugas fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
Kabupaten Wonogiri agar kedepan menjadi lebih baik.

Demikian Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri
Tahun 2019, semoga memberikan manfaat.

Wonogiri, Desember 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI
Ketua,

Setyo Sukarno

ii

DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN JUDUL ......................................................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ..................................................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ..................................................................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................................................. 1

A. LATAR BELAKANG ................................................................................................................ 1
B. DASAR HUKUM ...................................................................................................................... 4
C. MAKSUD DAN TUJUAN ....................................................................................................... 5
BAB II PROGRAM KERJA DPRD KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018 ..................... 6
A. PIMPINAN DPRD ................................................................................................................... 6
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PIMPINAN DPRD ....................................................... 8
C. PROGRAM KERJA DPRD KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 ................... 9
BAB III CAPAIAN KINERJA DPRD KABUPATEN WONOGIRI .............................................. 12
A. KINERJA DPRD BERDASARKAN 3 (TIGA) FUNGSI ................................................. 12
B. PELAKSANAAN FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH .................. 13
C. PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN ........................................................................... 39
D. PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN ..................................................................... 45
E. PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPRD KABUPATEN WONOGIRI

MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024............................................................... 48
F. PENGUCAPAN SUMPAH PIMPINAN DPRD KABUPATEN WONOGIRI MASA

JABATAN TAHUN 2019-2024.......................................................................................... 50
G. PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DPRD MASA JABATAN TAHUN

2019-2024 KABUPATEN WONOGIRI .......................................................................... 51
H. FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATENWONOGIRI .................................................... 58
I. PENINGKATAN KAPASITAS DPRD KABUPATEN WONOGIRI ........................... 59
BAB IV PENUTUP ....................................................................................................................................... 61
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1 Rencana Kerja DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 ..............62
Lampiran 2 Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri

iii

Tahun 2020 .......................................................................................................................... 72
Lampiran 3 Daftar Keputusan DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 ........................... 73
Lampiran 4 Daftar Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 ... 79
Lampiran 5 Foto-Foto Kegiatan DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 ........................ 83

iv

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya dijelaskan bahwa DPRD dan Kepala Daerah
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang
diserahkan kepada Kepala Daerah. DPRD dan Kepala Daerah memiliki
kedudukan sejajar dan hubungan kerja yang bersifat kemitraan dengan
fungsi yang berbeda. Kedudukan sejajar artinya keduanya tidak saling
membawahi, namun satu kesatuan unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah. Sedangkan kemitraan artinya keduanya harus bersinergi dalam
membuat kebijakan daerah sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga
keduanya harus saling mendukung. DPRD mempunyai fungsi pembentukan
peraturan daerah, anggaran dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah
melaksanakan atas peraturan daerah dan kebijakan daerah yang telah
disusun bersama. Dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan Kepala
Daerah dibantu oleh perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPRD didukung oleh
Sekretariat DPRD yang menyelenggarakan fungsi : 1) penyelenggaraan
administrasi kesekretariatan DPRD, 2) penyelenggaraan administrasi

1

keuangan DPRD, 3) fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, 4) penyediaan
dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Melihat kedudukannya yang sama yakni sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah, maka DPRD yang dalam hal ini diwakili
oleh Pimpinan DPRD juga memiliki kewajiban, baik secara moral maupun
konstitusional untuk melaporkan kinerjanya sebagaimana Kepala Daerah
melaporkan kinerjanya dalam bentuk Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Kewajiban tersebut disebutkan dalam
Pasal 41 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota, bahwa Pimpinan DPRD mempunyai tugas
menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD
yang khusus diadakan untuk itu.

Sama halnya dengan Bupati yang melaporkan kinerjanya setiap
tahunnya, Pimpinan DPRD juga melaporkan kinerja DPRD setiap tahun.
Laporan kinerja Bupati maupun laporan kinerja pimpinan DPRD pada
prinsipnya mempunyai makna yang sama yang memuat capaian kinerja
masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah. Salah satu bentuk kesejajaran
(kemitraan) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah
menyepakati bersama KUA PPAS antara Bupati dan DPRD yang nantinya
menjadi dasar/pedoman dalam penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang APBD.

Laporan kinerja pimpinan DPRD atas capaian pelaksanaan tugas
tahun 2019 adalah merupakan kinerja pimpinan DPRD dalam memanage
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, dan dalam pelaksanaannya
dibantu oleh alat kelengkapan DPRD. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan RKPD
Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 prioritas pembangunan Kabupaten
Wonogiri diarahkan pada:

2

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat
mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan
kebutuhan anggaran tahun 2019.

2. Belanja daerah dialokasikan untuk memenuhi urusan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan non pelayanan
dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah, untuk mengentaskan kemiskinan dan
mengurangi pengangguran.

3. Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan dengan cara
membangunan satu ruas tuntas.

4. Pemeliharaan jalan dan jembatan secara rutin dan berkala untuk
mempertahankan kondisi jalan yang baik.

5. Pembangunan sarana dan prasarana pasar tradisional sebagai akses dan
interaksi ekonomi masyarakat dalam rangka pemasaran produk lokal
pertanian dan hasil kerajinan rakyat.

6. Dalam rangka menuju program sekolah gratis berkualitas, belanja daerah
dianggarkan untuk pendampingan BOS (Biaya Operasional Sekolah),
peningkatan kualitas Guru Tidak Tetap (GTT) dan pemberian beasiswa
kepada murid berprestasi.

7. Dalam rangka menuju Program Wonogiri Sehat, belanja daerah
dianggarakan untuk peningkatan SDM tenaga kesehatan, peningkatan
pelayanan dan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasaran
kesehatan.

8. Dalam rangka meningkatkan pendapatan petani dan menjaga ketahanan
pangan, program pertanian diprioritaskan untuk penyedian pupuk bagi
petani secara lancar dan tersedia, pengembangan sentra tanaman
pertanian, penyediaan alat mesin pertanian dan pembangunan jaringan
irigasi pertanian.

9. Pengembangan destinasi wisata dengan peningkatan sarana dan
prasarana kepariwisataan.

3

10. Program penataan lingkungan perkotaan, dengan membangun tempat
fasilitas publik baik taman, trotoar dan lampu keindahan kota.

11. Penanganan air bersih khususnya di wilayah wonogiri bagian selatan,
dengan penyediaan sumber air bersih yang permanen bagi masyarakat.

12. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketentraman agar dapat
terkendali dan terkelola dengan baik sehingga aktivitas sosial ekonomi
dapat berjalan dengan kondusif.

Adapun RKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 merupakan dasar
dalam penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran
2019.

Berdasarkan KUA PPAS APBD Kabupaten Wonogiri TA. 2019 yang
merupakan perencanaan awal APBD TA. 2019 mengasumsikan pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Wonogiri tahun 2019 diharapkan pada kisaran 5,22%
sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 5,3% - 5,7%, dan
Nasional 5,3%. Sedangkan inflasi tahun 2018 diharapkan akan berada pada
nilai normal sekitar 2,32 ± 1%, kecuali ada kebijakan strategis dari
pemerintah pusat yang mempengaruhi/memicu kenaikan harga barang dan
jasa sehingga berpengaruh pada tingkat inflasi. Ketiga asumsi tersebut
merupakan indikator makro dalam perencanaan dan anggaran daerah
sebagaimana telah ditetapkan dalam perencanaan daerah jangka panjang,
menengah, maupun tahunan.

Tahun 2018 merupakan tahun ke tiga pelaksanaan visi dan misi
Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri periode 2019 – 2024 dengan secara
konsisten melaksanakan prioritas panca program yang meliputi, Alus Dalane,
Rame Pasare, Pinter Rakyate, Sehat Wargane, dan Sukses Petanine. KUA PPAS
2019 setelah perubahan, Pendapatan sebesar 2.426.937.925.123,00, Belanja
sebesar 2.665.609.878.016,72 Adapun APBD 2018 setelah perubahan,
Pendapatan sebesar 2.453.322.075.264 Belanja sebesar 2.691.994.028.149.
Pembiayaan sebesar 238.671.952.885.

4

B. DASAR HUKUM
Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri

Tahun Keempat Masa Jabatan 2019-2024 didasarkan pada beberapa
ketentuan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Wonogiri;
7. Keputusan DPRD Kabupaten Wonogiri Nomor 170/34/2018 tentang
Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Keputusan DPRD Kabupaten Wonogiri Nomor

5

170/31/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD
Kabupaten Wonogiri Nomor 170/34/2017 tentang Persetujuan
Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2019;
8. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 170/1/2019 tentang Jadwal Kegiatan/Persidangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri dalam Rangka
Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturtan Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 dan Pembahasan 4 (empat) Raperda
(Raperda tentang Perubahan Atyas Peraturan Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 21 tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan
Daerah, Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan
dan Toko Swalayan, Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame, dan
Raperda tentang Tanda daftar Usaha Pariwisata) dan 2 (dua) Raperda
Inisiatif DPRD (Raperda Inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Raperda Inisiatif DPRD
tentang Penyelenggaraan Bantuan hukum Bagi Warga Miskin) serta
pelaksanaan Kegiatan masa reses Tahap I Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019

C. MAKSUD DAN TUJUAN
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja

Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun Kedua Masa Jabatan 2019-2024
adalah sebagai berikut :
1. Maksud

a. Merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD;

b. Merupakan evaluasi bagi DPRD didalam melaksanakan fungsinya
sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonogiri;

c. Merupakan bahan bagi Sekretariat DPRD dalam mengevaluasi
pelaksanaan tugas fasilitasi administrasi kesekretariatan, keuangan,

6

rapat-rapat dan koordinasi tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD Kabupaten Wonogiri.
2. Tujuan
a. Menyediakan bahan evaluasi bagi DPRD didalam melaksanakan
fungsi, tugas dan wewenangnya secara terarah, efisien dan efektif;
b. Sebagai landasan bagi perencanaan kinerja DPRD Kabupaten
Wonogiri Tahun 2020.
c. Sebagai laporan pertanggungjawaban politik kepada masyarakat,
khususnya konstituen di daerah pemilihan masing-masing.

7

BAB II
PROGRAM KERJA DPRD KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019

A. PIMPINAN DPRD

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, DPRD Kabupaten
Wonogiri Masa Jabatan 2019-2020 membentuk alat-alat kelengkapan sesuai
dengan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota , yang terdiri atas :
1. Pimpinan DPRD;
2. Badan Musyawarah;
3. Komisi;
4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
5. Badan Anggaran;
6. Badan Kehormatan; dan
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat

paripurna.

Alat-alat kelengkapan DPRD tersebut ada yang bersifat tetap dan ada
yang bersifat sementara. Bersifat tetap apabila unit kerja yang dibentuk terus
menerus ada selama masa kerja DPRD berlangsung, kecuali terjadi
pemberhentian atau Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh partai politik yang
diwakilinya. Sedangkan alat-alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara
dibentuk sesuai kebutuhan dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu,
demikian juga dengan keanggotaannya berganti-ganti untuk masa waktu
sementara.

Sedangkan untuk Pimpinan DPRD merupakan alat kelengkapan
DPRD yang bersifat tetap. Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri terdiri atas 1
(satu) orang Ketua dan 3 (tiga) Wakil Ketua, dikarenakan jumlah anggota
DPRD Kabupaten Wonogiri sejumlah 50 (lima puluh) orang ditentukan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

8

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk
lebih 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi.

Pada awal masa jabatannya, DPRD dipimpin oleh Pimpinan
Sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi
pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata
tertib, dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif. Pimpinan
sementara DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil
ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi
terbanyak pertama dan kedua di DPRD. Pimpinan Sementara DPRD
kemudian melaksanakan pembentukan Pimpinan DPRD definitif sesuai
ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang
menjelaskan bahwa Pimpinan DPRD berasal dari partai politik berdasarkan
urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Ketua DPRD ialah anggota DPRD
yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di
DPRD. Sedangkan Wakil Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari
partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau
keempat.

Berpedoman pada peraturan dimaksud, maka Pimpinan DPRD
berasal dari Fraksi :

1. Ketua DPRD berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang
memperoleh 28 kursi; dan

2. Wakil Ketua DPRD berasal dari :
a. Partai Golkar yang memperoleh 8 kursi;
b. Partai Keadilan Sejahtera yang memperoleh 4 kursi; dan
c. Partai AKB yang memperoleh 6 kursi.

d. Partai Gerindra yang memperoleh 4 Kursi

Dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 15 Aguastus 2019, ditetapkan

Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri Masa Jabatan Tahun 2019-2024, yakni :

1. Ketua : Setyo Sukarno (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

9

2. Wakil Ketua :
a. Sugeng Ahmady (Partai Golkar)
b. Krisyanto (Partai Keadilan Sejahtera)
c. Siti Hardiyani, S.E., M.M. (Partai Gerindra)

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PIMPINAN DPRD
Sesuai ketentuan Pasal 41 Peraturan DPRD Kabupaten Wonogiri

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Wonogiri, Pimpinan DPRD mempunyai tugas sebagai berikut :
a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil

keputusan;
b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda

dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;
f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/

instansi vertikal lainnya;
g. mewakili DPRD di Pengadilan;
h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi

Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan;
i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna
yang khusus diadakan untuk itu.

Selain tugas tersebut, Pimpinan DPRD juga mempunyai kewenangan
melaksanakan rapat-rapat Pimpinan DPRD, baik berupa rapat internal
maupun rapat gabungan bersama alat kelengkapan DPRD yang lain yakni
komisi dan/atau fraksi dalam rangka membahas dan mengambil kesepakatan
terhadap berbagai permasalahan yang ada sesuai dengan tugas Pimpinan
DPRD.

10

C. RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019

Sebelum berbicara tentang rencana kerja DPRD Kabupaten Wonogiri
Tahun 2019, perlu kami sampaikan bahwa DPRD sebagai lembaga
perwakilan rakyat daerah sekaligus mitra Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan, merupakan lembaga yang bersama-sama
membahas setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
perlu untuk disetujui bersama, salah satunya berupa produk hukum daerah
(perda) yang disusun dalam bentuk Program Pembentukan Peraturan
Daerah (Propemperda) meliputi Raperda dan Raperda Kumulatif Terbuka,
yang selanjutnya menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan rencana
kerja DPRD.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pimpinan DPRD diatas, maka
Pimpinan DPRD menetapkan rencana kerja DPRD Kabupaten Wonogiri
Tahun 2019 kedalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri
Nomor 170/26/2019 yang dibagi menjadi 3 (tiga) masa persidangan, sebagai
berikut :
1. Masa Persidangan I

a. Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja
Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018.

b. Pembahasan Raperda.
c. Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif DPRD.
d. Studi Banding.
e. Konsultasi.
f. Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif DPRD.
g. Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Wonogiri.
h. Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018.
i. Pendalaman Tugas Ke-2 Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri.
j. Penyusunan Kajian Isu Strategis Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten

Wonogiri.
k. Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif DPRD.

11

l. Studi Banding.
m. Konsultasi.
2. Masa Persidangan II
a. Pembahasan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2018.
b. Pelaksanaan Kegiatan Masa reses Tahap II anggota DPRD Kabupaten

Wonogiri Tahun Anggaran 2019.
c. Forum Silaturahmi dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-278

Kabupaten Wonogiri.
d. Penyusunan Kajian Isu Strategis Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten

Wonogiri.
e. Studi Banding.
f. Konsultasi.
g. Pembahasan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 dan KUA PPAS

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
h. Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018.
i. Pembahasan Raperda.
j. Penyusunan Kajian Isu Strategis Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten

Wonogiri.
k. Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif DPRD.
l. Rapat Paripurna Istimewa Pengucapan sumpah/Janji Anggota DPRD

Kabupaten Wonogiri Hasil Pemilu 2019.
m. Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka Mendengarkan

Pidato Kenegaraan Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke- 74
n. Studi Banding.
o. Konsultasi
3. Masa Persidangan III
a. Pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun

Anggaran 2019.
b. Penyusunan Program Kerja DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2020.

12

c. Pendalaman Tugas Ke-5 Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri.
d. Penyusunan Kajian Isu Strategis Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten

Wonogiri.
e. Pendalaman Tugas Ke-6 Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri.
f. Pembahasan Raperda APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran

2020.
g. Studi Banding
h. Konsultasi.
i. Pelaksanaan Kegiatan Masa Reses Tahap II Anggota DPRD

Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019.
j. Pembahasan Raperda APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran

2019 Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
k. Konsultasi.
l. Studi Banding.

13

BAB III
CAPAIAN KINERJA DPRD KABUPATEN WONOGIRI

A. KINERJA DPRD BERDASARKAN 3 (TIGA) FUNGSI
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, DPRD mendasarkan

pada 3 (tiga) fungsinya yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi
anggaran, dan fungsi pengawasan, sebagai berikut :
1. Fungsi pembentukan Peraturan Daerah, dilaksanakan dengan cara :

a. Menyusun program pembentukan Peraturan Daerah bersama
bupati;

b. mengajukan usul rancangan Peraturan Daerah; dan
c. membahas bersama bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui

rancangan Peraturan Daerah.
2. Fungsi Anggaran, diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk

persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (raperda)
tentang APBD yang diajukan oleh Bupati ,dilaksanakan dengan cara :
a. membahas KUA dan PPAS yang dususun oleh bupati berdasarkan

RKPD.
b. membahas rancangan Perda tentang APBD.
c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD.
d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.
3. Fungsi Pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

a. pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang

terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
c. pelaksanaan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan.

14

B. PELAKSANAAN FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
1. Kinerja Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah
Kekuasaan membentuk peraturan daerah memang berada di
DPRD, namun dalam pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan
daerah (Raperda) harus dilakukan bersama dengan Kepala Daerah dan
harus mendapatkan persetujuan bersama, sehingga kinerja
pembentukan peraturan daerah memerlukan sinergitas antara DPRD dan
Kepala Daerah. Pada pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah,
sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 170/34/2018 tentang Persetujuan Penetapan Program
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan
DPRD Kabupaten Wonogiri Nomor 170/31/2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 170/34/2018 tentang Persetujuan Penetapan Program
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019, telah
ditetapkan Propemperda Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 adalah
sebagai berikut :
1. Raperda tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan.
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga
Miskin
3. Raperda tentang Pelayanan Jemaah haji di Kabupaten Wonogiri.
4. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di
Kabupaten Wonogiri.
5. Raperda tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
6. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2031.

15

7. Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.
8. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tingkat II

Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri.
9. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah kabupaten Wonogiri.
10. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
11. Raperda tentang Perusahaan perseroaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Giri Sukadana.
12. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.
13. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan
Daerah.
14. Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan
Toko Swalayan.
15. Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame.
16. Raperda tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
17. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Restribusi Perizinan Tertentu
di Kabupaten Wonogiri.
18. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Kelurahan
19. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 24 Tahun 1993 tentang Penanggulangan bahaya Kebakaran
Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri.
20. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Umum.

16

21. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Usaha.

22. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pada tahun 2019, dari 22 (dua puluh duasatu) raperda tersebut
diatas, DPRD Kabupaten Wonogiri telah menyelesaikan pembahasan
terhadap 16 (sepuluh) raperda, namun ada 3 Raperda yang baru proses
pelaksanaan evaluasi Gubernur Jawa Tengah yang antara lain :

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang restribusi Jasa Umum di
Kabupaten Wonogiri.

3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Usaha di
Kabupaten Wonogiri.

4. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Restribusi Perizinan
Tertentu di Kabupaten Wonogiri.

Raperda tersebut di setujui DPRD dan bupati tanggal 14 Desember 2019
yang rencana hasil evaluasi Gubernur akan selesaikan pada pertengahan
bulan januari 2020, sedang untuk progres Raperda Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) yang sudah dibahas oleh DPRD dan Bupati, dan
ditetapkan persetujuan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten
Wonogiri dengan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Wonogiri, tentang Pengajuan Persetujuan substansi Rancanagan
Peraturan Daerah tentamg Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Wonogiri, selanjutya keputusan DPRD tersebut di mintakan persetujuan
ke menteri ART/BPN dan setelah seleasai di kirim ke DPRD untuk di
laksanakan sidang paripurna DPRD Kabupaten wonogiri dalam rangka

17

Evaluasi Gubernur dan di teruskan dengan Evaluasi Kemendagri, setelah
di Kemendagri sudah turun, baru Perda RTRW tersebut dapat ditetapkan
menjadi Perda RTRW Kabupaten Wonogiri.

Dari 16 (enam belas) Raperda tersebut, 12 (dua belas) Raperda
merupakan usulan Bupati dan 4 (empat) Raperda merupakan inisiatif
DPRD, dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan
Pembangunan Daerah.
2. Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan
dan Toko Swalayan.
3. Raperda tentang Peyelenggaraan Reklame.
4. Raperda tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pwembentukan Produk Hukum Daerah pada Pasal 22
menyebutkan bahwa Pemerkasa Penyusunan Raperda memberikan
Penjelasan atau keterangan yang memuat Pokok Pikiran dan materi
muatan yang akan diatur, maka sebagai salah satu persyaratan dalam
penyusunan Produk Hukum Daerah.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berintegrasi secara
elektronik sektor pariwisata yang menindaklanjuti Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Berintegrasi secara elektronik. Maka dengan terbitnya
Peraturan tersebut perlu disusun Perda tentang Tanda Daftar Usaha
Pariwisata.

Pembahasan Raperda tentang Tanda daftar Usaha Pariwisata
Kabupaten Wonogiri dilakukan oleh Pansus dan disetujui bersama
antara DPRD dan Bupati Dalam rapat Paripurna DPRD yang

18

dilaksnakan Pada Hari Sabtu tanggal 4 Februari 2019 dengan disetujui
oleh seluruh Fraksi.
5. Raperda tentang Pengelolaan Tanggungjawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan (Inisiatif DPRD)

Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana yang
dilakukan guna terwujudnya ketentraman dan kemakmuran.
Kebeerhasilan Pembangunan melibatkan unsur Masyarakat, dunia
swasta dan Pemerintah hal itu sebagai peran dan kontribusi dalam
pembangunan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat,
serta kelestarian fungsi lingkunagn hidup wilayah Kabupaten
Wonogiri merupakan bagian integral dari penyelengaraan
Pemerintahan Kabupaten Wonogiri. Hal ini dapat terlaksana dengan
baik bila terjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan
para pelaku dunia usaha dan masyarakat. Para pelaku dunia usaha
memperoleh kemudahan dan perlindiungan dalam berusaha serta
diberikan kesempatan yang lebih luas dalam pemberdayaan sosial
ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkunagn dalam segala
aspeknya. Salah satu instrumennya adalah melalui penerapan konsep
tanggungjawab sosial dan lingkunagan perusahaan.

Untuk memberikan hal-hal tersebut diatas perlu payung hukum
dalam penyelenggaran dalam tanggungjawab sosial perusahaan di
Kabupaten Wonogiri maka untuk itu perlu Perda tentang
Tanggungjawab Sosial dan Lingkunagan Perusahaan.

Pembahasan Raperda tentang Tanggungjawab Sosial dan
Perusahaan Kabupaten Wonogiri dilakukan oleh Pansus dan disetujui
bersama antara DPRD dan Bupati Dalam rapat Paripurna DPRD yang
dilaksnakan Pada Hari Sabtu tanggal 4 Februari 2019 dengan disetujui
oleh seluruh Fraksi.

19

6. Raperda tentang penyelenggaraan Bantuan warga Miskin
(Inisiatif DPRD)
Dalam rangka menindaklanjuti Undang-undang Nomor 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum yang pada Pasal 19 yang mana
menjelaskan peran serta Pemerintah daerah dalam pendanaan
penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat Miskin di Daerah
Kabupaten Wonogiri. Maka guna memberikan keadilan hukum bagi
masyarakat miskin atau tidak mampu dalam memperjuangkamn hak-
haknya di alur hukum bisa diatasi dan emberikan keadilan sosial
secara nyata bagi masyarakat miskin yang tersandung masalah hukum
dan dapat mendapatkan keadilan maka untuk itu perlu penyusunan
Perda tentang Penyelenggaraan bantuan Hukum Bagi Masyarakat
Miskin.
Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaran Bantuan Hukum
Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Wonogiri dilakukan oleh Pansus
dan disetujui bersama antara DPRD dan Bupati Dalam rapat Paripurna
DPRD yang dilaksnakan Pada Hari Sabtu tanggal 4 Februari 2019
dengan disetujui oleh seluruh Fraksi.

7. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Tirta
Sari Kabupaten Wonogiri.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
115/KPTS/CK/VIII/1982, kebutuhan air bersih bagi masyarakat
Wonogiri awalnya dikelola oleh Badan pengelolaan air Minum
(BPAM). Cikal bakal dari BPAM inilah, Kabupaten Wonogri memiliki
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dibentuk dalam rangka
melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1975
yang mewajibkan perubahan BPAM menjadi PDAM. Pendirian PDAM
Kabupaten Wonogiri telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Tingkat II Wonogiri Nomor 16 Tahun 1989 yang di Undangkan dalam

20

Lembaran Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1990 ,tanggal
25 januari 1990 seri B Nomor 3. Dengan berdirinya PDAM Kabupaten
Wonogiri Peraturan tersebut diubah menjadi Peraturan Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2017,
tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, PDAM Giri Tirta
Sari diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan bentuk
Perusahaannya menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan
Persero Daerah. Untuk itu akhirnya PDAM Giri Tirta Sari memilih
menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan
Daerah Yang harus mendasarkan pada peraturan Pemerintah Nomor
54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah , maka dengan hal
tersebut diatas perlu Perda Perubahan Bentuk Badan Hukum
Perusahaan Daearh Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogri
Menjadi Perusahaan Umum Dearah Air Minum Giri Tirta Sari
Kabupaten Wonogiri.

Pembahasan Raperda tentang Perubahan Bentuk badan Hukum
Perussahaan Daerah Air Minum Giri Trta sari Kabupaten Wonogiri
dilakukan oleh Pansus dan disetujui bersama antara DPRD dan Bupati
Dalam rapat Paripurna DPRD yang dilaksnakan Pada Hari Sabtu
tanggal 14 Desember 2019 dengan disetujui oleh seluruh Fraksi.
8. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha
Kabupaten Wonogiri.

Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk
mencari sumber penghasilan bagi peningkatan pendapatan asli
Daerah sebagai salah satu modal pembangunan Daerah. Dengan
demikian Daerah dipacu untuk melakukan pemanfaatan sumber daya
yang dimiliki secara maksimal.

21

Berdasarkan uraian diatas maka Perusahaan Daerah di
Kabupaten Wonogiri sekarang ini kurang memberikan kontribusi
terhadap pendapatan asli Daerah anatara lain PD Percetakan Giri
Tunggal, PD Jasa Medika Giri Husada, dan PD Bengkel Surya sehinggga
perlu adanya peleburan dalam Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka
Usaha. Diharapkan dengan dikeluarkannya Perda tentang perusahaan
Umum Daerah Giri Aneka usaha Kabupaten Wonogiri sebagai payung
Hukum dalam peleburan 3 (tiga) Perusahaan dan Pengelolaan
Perusahaan Umum Daerah Giri aneka Usaha sehingga diharapkan
Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha dapat Tumbuh
berkembang dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, maka
Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri bersepakat untuk menyusun
Perda Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha Kabupaten
Wonogiri.

Pembahasan Raperda tentang Perubahan Bentuk badan Hukum
Perusahaan Umum Daerah Giri aneka Usaha Kabupaten Wonogiri
dilakukan oleh Pansus dan disetujui bersama antara DPRD dan Bupati
Dalam rapat Paripurna DPRD yang dilaksnakan Pada Hari Sabtu
tanggal 14 Desember 2019 dengan disetujui oleh seluruh Fraksi.
9. Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten
Wonogiri Menjadi Perserioan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat
Bank Sukadana Kabupaten Wonogiri (PERSEROAN DAERAH)
10. Raperda tentang Pencabuatan Peratuaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 24 Tahun Tahun 1993 Penanggulangan Bahaya
Kebakaran dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II
Wonogiri dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7
Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Kelurahan.

22

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 pada Pasal 22
menyebutkan bahwa pemrakarsa penyusunan raperda memberikan
penjelasan atau keterangan yang paling sedikit dimuat pokok pikiran
dan materi muatan yang akan diatur, maka sebagai salah satu
persyaratan dalam penyusunan produk hukum daerah yang
berbentuk pengaturan berikut disampaiakn penjelasan atau
keterangan sebagaiman dimaksud.

Bahwa dengan diundangkannya Perautran Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 4 tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Sebagai Tindak lanjut
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa maka
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 24
Tahun 1993 Tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri dan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan perlu dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan hal tersebut perlu menetapkan
Peraturan daearh tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 24 Tahun 1993 Tentang
Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Wonogiri dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan
Kelurahan.

Pembahasan Raperda tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
Dan Kelurahan Kabupaten Wonogiri dilakukan oleh Pansus dan
disetujui bersama antara DPRD dan Bupati Dalam rapat Paripurna

23

DPRD yang dilaksnakan Pada Hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019
dengan disetujui oleh seluruh Fraksi.

11. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Nomor 14 tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten
Wonogiri. ( Inisiatif DPRD)

12. Raperda tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
(Inisiatif DPRD)

Perkoperasian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 UUD
1945 ayat (1), merupakan Soko Guru Perekonomian Indonesia. Dalam
perjalanannya, koperasi memiliki fungsi sebagai gerakan ekonomi
rakyat seperti yang ditegakkan dalam UU Nomor 25 Tahun 1992.
Tentang perkoperasian yang menempatkan koperasi sebagai badan
usaha dan dalam prakteknya koperasi sangat identik dengan
kehidupan perekonomian masyarakat kelas menengah kebawah, yang
kehadirannya membantu banyak masyarakat terutama anggotannya
dalam mengembangkan usaha perekonomian yang mereka jalankan.

Masyarakat yang teraviliasi ke koperasi umumnya merupakan
pelaku usaha kecil dan mikro. Sektor usaha kelompok ini mempunyai
peran yang strategis dalam pembangunan ekonomni nasional, oleh
karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan
tenaga kerja juga berperan dalam mendistribusikan hasil
pembangunan.

Maka dengan hal-hal tersebut diatas Pemerintah Daerah
Kabupaten Wonogiri perlu untuk menyusun Peraturan Daerah
tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Pembahasan Raperda tentang Perubahan Bentuk badan Hukum
Pemberdayaan Koperasi dan Uasaha Mikro Kabupaten Wonogiri
dilakukan oleh Pansus dan disetujui bersama antara DPRD dan Bupati
Dalam rapat Paripurna DPRD yang dilaksnakan Pada Hari Sabtu
tanggal 14 Desember 2019 dengan disetujui oleh seluruh Fraksi.

24

13. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

14. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Umum di
Kabupaten Wonogiri.
Berdasarkan perkembangan keadaan perekonomian pada saat ini
beberapa jenis restribusi Daearh yaitu Restribusi Pelayanan
Kesehatan, Restribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan, restribusi
Pengujian Kendaraan bermotor, Restribusi Tera, Tera Ulang alat-alat
ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) kalibrasi alat
ukur sebagaiman diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 1 tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Umum, dan beberapa
tarif restribusinya perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan
perkembangan yang terjadi pada saat ini. Dan menyesuaikan Undang-
Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi
Daerah mengharuskan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
guna meningkatkan penerimaan pendapatan asli Daerah dari sektor
restribusi Daearh dan memberuikan konstribusi yang lebih besar
terhadap pendapatan daearh sehingga dapat mendukung
penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembagunan di daerah dalam
rangka memningkatakan pelayanan kepada masyarakat dan
kemandirian Daerah, serta atas usulan dari kepala dinas Kesehatan,
Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas koperasi Usaha Kecil dan
Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan, maka peraturan
Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Restribusi Jasa umum di
Kabupaten Wonogiri perlu di adakan Perubahan.
Pembahasan Raperda tentang Restribusi Jasa Umum Kabupaten
Wonogiri dilakukan oleh Pansus dan disetujui bersama antara DPRD
dan Bupati Dalam rapat Paripurna DPRD yang dilaksnakan Pada Hari
Sabtu tanggal 14 Desember 2019 dengan disetujui oleh seluruh Fraksi.

25

15. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Usaha di
Kabupaten Wonogiri.
Untuk menyesuaikan perkembangan keadaan perekonomian dan
indeks harga pada saat ini, serta dalam rangka upaya peningkatan
pendapatan asli Daerah, khususnya dari sektor Restribusi Daerah
terdapat beberapa jenis restribusi Daerah yang memerlukan
pengaturan lebih lanjut dalam peraturan Daerah dalam restribusi Jasa
Usaha dan pengaturan dan penetapan terhadap beberapa objek
restribusi yang masuk dalam restribusi terminal, ristribusi tempat
khusus parkir dan restribusi tempat rekreasi dan olah raga.
Dengan adanya perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 2 Tahun 2012 tersebut diharapkan dapat lebih
berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat meningkatakan
penerimaan Pendapataan daerah guna membiayai penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan De=aerah dalam rangka
meningkatkan pelayanan masyarakat dan kemandirian Daerah dan
tasa usulan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten wonogri dan
Kepala Dinas Kepemudaan dan olag raga dan pariwisata Kabupaten
Wonogiri, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
restrubusi jasa Usaha di Kabupaten Wonogiri perlu di adakan
Perubahan.
Pembahasan Raperda tentang Restribusi Jasa Usaha Kabupaten
Wonogiri dilakukan oleh Pansus dan disetujui bersama antara DPRD
dan Bupati Dalam rapat Paripurna DPRD yang dilaksnakan Pada Hari
Sabtu tanggal 14 Desember 2019 dengan disetujui oleh seluruh Fraksi.

16. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Restribusi Perizinan
Tertentu di Kabupaten Wonogiri.

26

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan di Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam negeri
republik indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
perarturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Perizinan Gangguan di Daerah, maka semua
peraturan menteri dalam negeri sebelumnya yang mengatur tentang
pedoaman Penetapan izin gangguan di cabut dan di nayatkan tidak
berlaku adn untuk mewujudkan tertib perizinan di Daerah dan guna
memberikan keringanan dalam proses izin mendirikan bangunan
terutama bagi bagunan yang memiliki fungsi sosial serta hasil dari
harmonisasi peraturan Perundang-Undangan dari bagian hukum
Sekertariat Daerah Kabupaten Wonogiri, maka untuk resribusi Izin
mendirikan Izin bangunan perlu disesuaikan.

Dengan ketentuan tersebut diatas, maka Restribusi Izin Gangguan
dan Restribusi Izin mendirikan Bangunan yang diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 tahun 2012 tentang
Restribusi Izin tertentu untuk disesuaikan. Untuk Resrtibusi Izin
Gangguan Dicabut dari ketentuan Peraturan Daerah dan Restribusi
Izin Mendirikan Bangunan perlu di sesuaiakan dengan tarif
restribusinya serta pengaturan dan penetapan objek restribusi Izin
mendirikan bangunan terutama bagi bangunan yang memiliki fungsi
sosial. Sedangkan untuk pencabutan izin gangguan dimaknai sebagai
langkah pemerintah daearh untuk memberikan kemudahan dalam
berusaha dan diharapkan ada kepastian hukum dapat lebih terjamin
maka dengan hal tersebut Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Restrubusi Perizinan Tertentu perlu
diadakan perubahan.

Pembahasan Raperda tentang Restribusi Perizinan Tertentu
Kabupaten Wonogiri dilakukan oleh Pansus dan disetujui bersama

27

antara DPRD dan Bupati Dalam rapat Paripurna DPRD yang
dilaksnakan Pada Hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 dengan
disetujui oleh seluruh Fraksi.

2. Penetapan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.
Setelah penetapan peraturan DPRD Kabupaten Wonogiri Nomor
1 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Wonogiri, pemerintah telah mengundangkan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang telah diundangkan
pada tanggal 16 April 2018, dalam Pasal 134 disebutkan “Pada saat
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan DPRD tentang Tata
Tertib DPRD yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini
diundangkan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan
DPRD tentang Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
Dan Peraturan DPRD tentang tata Tertib DPRD harus ditetapkan paling
lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini
diundangkan”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, serta untuk
mewujudkan implementasi secara efektif peraturan perundang-
undangan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten
Wonogiri, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan DPRD
Kabupaten Wonogiri tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Wonogiri yang baru sebagai pengganti Peraturan
DPRD Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018.

Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD
Kabupaten Wonogiri telah di setujui dalam Rapat Paripurna DPRD yang

28

dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 untuk
ditetapkan menjadi Peraturan DPRD Kabupaten Wonogiri.

C. PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

1. Kinerja Fungsi Anggaran

Kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran diwujudkan
dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap
Raperda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati. Pada Tahun 2019,
seluruh rangkaian pembahasan APBD dapat diselesaikan DPRD bersama
Pemerintah Daerah diantaranya :
a. Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019;
b. Pembahasan Rancangan KUPA PPAS Perubahan APBD Kabupaten

Wonogiri Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan KUA PPAS APBD
Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020;
c. Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri
Tahun Anggaran 2019;
d. Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Wonogiri Tahun
Anggaran 2020.

Disamping pembahasan, dalam rangka meningkatkan kinerja
fungsi anggaran, DPRD melalui Badan Anggaran juga melakukan kegiatan
kunjungan kerja ke daerah lain.

Pada umumnya, kinerja fungsi anggaran yang dilakukan oleh
DPRD, khususnya melalui alat kelengkapan yang khusus menangani
anggaran sudah berjalan cukup optimal. Dalam rangkaian pembahasan
Raperda tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama antara
DPRD dan Pemerintah Daerah tidak ditemukan kendala yang signifikan.
Hal itu terjadi karena kedua belah pihak bersinergi, tidak menonjolkan
kepentingan masing-masing namun lebih fokus pada kepentingan rakyat,

29

sehingga proses perencanaan, pembahasan, dan penetapan APBD
berlangsung lancar.

a. Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilakukan

untuk mengetahui bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah,

apakah ada kemajuan atau sebaliknya mengalami kemajuan.

Pembahasan dimulai pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 dengan

agenda Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Bupati.

Pembahasan dilakukan oleh Badan Anggaran dan Komisi.

Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018

melalui mekanisme pembahasan Rapat Kerja Badan Anggaran Tahap

I, kemudian hasilnya dibahas dalam Rapat Kerja Komisi. Hasil dari

Komisi dibahas dalam Rapat Kerja Badan Anggaran Tahap II.

Selanjutnya Badan Anggaran melaporkan hasil pembahasannya

dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri pada tanggal 1

Agustus 2019 dan disetujui untuk dievaluasi Gubernur Jawa Tengah.

Setelah hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah turun, kemudian

ditindak lanjuti dengan pembahasan oleh Badan Anggaran yang

hasilnya kemudian dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD

Kabupaten Wonogiri pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 dan

disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

 Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir 31 Desember

2018 sebagai berikut:

NO URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)

1 Pendapatan 2.257.591.472.082,00 2.298.176.600.990.00

2 Belanja 2.445.631.472.821,00 2.246.861.248.844.28

Surplus/(defisit) (188.040.000.739,00) 51.315.352.145,72

30

3 Pembiayaan 196.815.000.739,00 197.663.100.739,00

-Penerimaan 8.775.000.000,00 7.635.000.000,00

-Pengeluaran 188.040.000.739,00 190.028.100.739,00

Pembiayaan
Netto

b. Pembahasan Rancangan KUPA PPAS Perubahan APBD
Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 dan KUA PPAS
APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020

Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD
Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran
2020 disampaikan Bupati kepada DPRD dalam Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Wonogiri pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019.

Pembahasan KUPA PPAS Perubahan APBD Kabupaten
Wonogiri Tahun Anggaran 2019 dan KUA PPAS APBD Kabupaten
Wonogiri Tahun Anggaran 2020 dibuka oleh Banggar. Selanjutnya
Banggar merekomendasikan untuk dibahas oleh Komisi. Oleh karena
memerlukan pencermatan yang lebih mendalam, maka dilaksanakan
kajian akademis bersama tenaga ahli dari UNS Surakarta yang
hasilnya sebagai referensi dalam pembahasan Rancangan KUPA
PPAS Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019
dan Rancangan KUA PPAS APBD Kabupaten Wonogiri Tahun
Anggaran 2019 baik dasar hukum, kerangka ekonomi makro daerah,
asumsi-asumsi dasar, kebijakan pendapatan, belanja dan
pembiayaan serta dokumen KUPA PPAS dan KUA PPAS yang antara
lain meliputi perencanaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan
daerah, rencana prioritas belanja daerah, prioritas dan plafon

31

anggaran sementara yang berdasarkan urusan, yang berlandaskan

RPJMD Tahun 2016-2021 dan RKPD yang merupakan penjabaran

perencanaan atas Visi dan Misi Bupati Wonogiri periode 2016-2021.

Setelah proses pencermatan oleh Komisi, lantas dilaporkan kepada

Banggar untuk kembali dibahas dan hasilnya dilaporkan dan

disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri pada

hari Kamis tanggal 25 Juli 2019.

 Struktur Pendapatan dan Belanja KUPA PPAS Perubahan APBD

Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019.

- Pendapatan : 2.426.937.925.132.00

- Belanja : 2.665.609.878.016.72

Surplus/(Defisit) : (238.671.952.884.72)

 Struktur Pendapatan dan Belanja KUA PPAS APBD Kabupaten

Wonogiri Tahun Anggaran 2020.

- Pendapatan : 2.140.668.810.675

- Belanja : 2.237.997.310.675

Surplus/(Defisit) : (97.328.500.000)

c. Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten
Wonogiri Tahun Anggaran 2019
Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten
Wonogiri Tahun Anggaran 2019 dimulai tanggal 20 September 2019
dengan agenda Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Bupati
terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri
Tahun Anggaran 2019. Pembahasan dilakukan oleh Badan Anggaran
dan Komisi.

Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten
Wonogiri Tahun Anggaran 2019 melalui mekanisme pembahasan
Rapat Kerja Badan Anggaran Tahap I, kemudian hasilnya dibahas
dalam Rapat Kerja Komisi. Hasil dari Komisi dibahas dalam Rapat
Kerja Badan Anggaran Tahap II. Selanjutnya Badan Anggaran

32

melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Wonogiri pada hari Jum’at tanggal 27 September 2019
dan disetujui untuk dievaluasi Gubernur Jawa Tengah.

Setelah hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah turun,
kemudian ditindak lanjuti dengan pembahasan oleh Badan Anggaran
yang hasilnya kemudian dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Wonogiri pada hari Jum’at tanggal 18 Oktober 2019 dan
disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Struktur Anggaran Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri
Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1) PENDAPATAN

- Pendapatan Asli Daerah 246.603.471.132,00

- Dana Perimbangan 1.630.191.508.000,00

- Lain-lain Pendapatan yang sah 550.142.946.000,00

Jumlah 2.257.591.472.082,00

2) BELANJA

- Belanja Langsung dan Tidak Langsung 2.665.609.878.016,72

Jumlah 2.665.609.878.016,72

Surplus (Defisit) (238.671.952.884,72)

3) PEMBIAYAAN

- Penerimaan 241.671.952.884,72

- Pengeluaran 3.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan 238.671.952.884,72

d. Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Wonogiri
Tahun Anggaran 2020.
Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Wonogiri
Tahun Anggaran 2020 dimulai hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019
dengan agenda Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Bupati
Wonogiri Atas Raperda tentang APBD Kabupaten Wonogiri Tahun

33

Anggaran 2020. Pembahasan dilakukan oleh Badan Anggaran dan
Komisi.

Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Wonogiri
Tahun Anggaran 2020 melalui mekanisme pembahasan Rapat Kerja
Badan Anggaran Tahap I, kemudian hasilnya dibahas dalam Rapat
Kerja Komisi. Hasil dari Komisi dibahas dalam Rapat Kerja Badan
Anggaran Tahap II. Selanjutnya Badan Anggaran melaporkan hasil
pembahasannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri
pada hari Jum’at tanggal 1 November 2019 dan disetujui untuk
dievaluasi Gubernur Jawa Tengah.

Setelah hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah turun,
kemudian ditindak lanjuti dengan pembahasan oleh Badan Anggaran
yang hasilnya kemudian dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Wonogiri pada hari Senin tanggal 11 November 2019 dan
disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Struktur Anggaran APBD Kabupaten Wonogiri Tahun
Anggaran 2020 sebagai berikut :

1)PENDAPATAN 247.340.641.675
- Pendapatan Asli Daerah 1.450.697.406.000
- Dana Perimbangan
- Lain-lain Pendapatan yang sah 442.630.763.000
Jumlah 2.140.668.810.675

2) BELANJA 1.593.958.990.225
- Belanja Tidak Langsung 644.038.320.450
- Belanja Langsung
Jumlah 2.237.997.310.675
Surplus (Defisit) (97.328.500.000)

3) PEMBIAYAAN 100.328.500.000
- Penerimaan 3.000.000.000
- Pengeluaran

34

Jumlah Pembiayaan 97.328.500.000
2. Tantangan dan Upaya Perbaikan Fungsi Anggaran

Penjabaran visi dan misi kepala daerah yang merupakan janji
politik yang diselaraskan dengan program nasional dalam rangka
mewujudkan tujuan nasional yang dituangkan dalam rencana kerja
daerah dan anggaran, memerlukan kemampuan keuangan yang
memadai, sementara APBD Kabupaten Wonogiri setiap tahun sangat
terbatas maka DPRD melalui fungsi anggaran berupaya agar anggaran
dapat terlaksana dengan efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan
daerah yang telah disepakati oleh pemerintah daerah dan DPRD.

D. PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

1. Kinerja Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk
pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Perbup, pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Fungsi pengawasan menjadi titik krusial dalam menciptakan suatu
pemerintahan yang baik (good governance), karena dengan adanya
pengawasan akan mempersempit ruang bagi terjadinya penyalahgunaan
yang mengakibatkan kerugian negara dan masyarakat.

Pada Tahun 2019, DPRD melakukan fungsi pengawasannya
melalui beberapa kegiatan diantaranya kegiatan masa reses, sidak-sidak,
hearing, dan lain-lain, sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Kegiatan Masa Reses Anggota DPRD Kabupaten
Wonogiri Tahun Anggaran 2019

DPRD Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan kegiatan
masa reses sebanyak 2 (dua) kali. Masa reses dipergunakan oleh
anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk

35

mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi
masyarakat.

Kegiatan Masa Reses Tahap I dilaksanakan pada hari Senin
s.d Sabtu tanggal 18 s.d. 23 Februari 2019. Rapat Paripurna
Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Masa Reses dilaksanakan pada
hari Senin tanggal 25 Februari 2019.

Kegiatan Masa Reses Tahap II dilaksanakan pada hari Senin
s.d Sabtu tanggal 16 s.d 21 Desember 2019. Rapat Paripurna
Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Masa Reses dilaksanakan pada
hari Senin tanggal 23 Desember 2019.

Hasil pelaksanaan reses tersebut dilaporkan kepada
pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan disampaikan kepada
kepala daerah sebagai bagian dari pokok-pokok pikiran DPRD dalam
penyusunan RKPD Kabupaten Wonogiri.

b. Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun
2018
LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 pada
dasarnya merupakan progress report atas kinerja pembangunan
selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap
pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan
dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan
pembangunan Kabupaten Wonogiri di tahun mendatang dalam
rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Pembahasan dimulai pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019
dengan agenda Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar
Bupati dilanjutkan Pembentukan Pansus. Materi LKPJ Kepala Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 telah dibahas secara internal oleh
Pansus DPRD Kabupaten Wonogiri. Pansus melakukan pencermatan
terhadap dokumen LKPJ tersebut dan hasilnya berupa catatan-

36

catatan strategis yang selanjutnya dituangkan dalam rekomendasi
yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang terhimpun dalam
Laporan Panitia Khusus.

Selanjutnya, Laporan Panitia Khusus yang berupa
rekomendasi atas pencermatan LKPJ disampaikan dalam Rapat
Paripurna Istimewa DPRD pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2019.

c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018 memperoleh
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ini merupakan perolehan
opini WTP yang ketiga kalinya berturut-turut mulai dari LHP BPK RI
atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun
Anggaran 2015, 2016,2017 dan 2018. Sebagai fungsi pengawasan
maka dokumen LHP tersebut yang berisi rekomendasi BPK RI tetap
untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai dengan
tahapan, batas waktu dan ketentuan lainnya.

d. Kajian Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan Kajian Penataan Peraturan Perundang-Undangan
merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan oleh
DPRD. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan beberapa kajian yang
dilaksanakan oleh Komisi-Komisi DPRD dengan pendampingan dari
Akademisi. Adapun kegiatan kajian dari masing-masing Komisi
adalah sebagai berikut :
1) Komisi I, telah melaksanakan 2 (dua) kajian yaitu :

a) Kajian tentang Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Hak
Atas Tanah di Kabupaten Wonogiri.dengan Tim Tenaga Ahli
Puskhod UNNES.

37

b) Kajian tentang Bumdes Kabupaten Wonogiri. dengan Tim
Pusat Klinik Hukum dan Advokasi HAM, Fakultas Hukum,
Universitas Negeri Semarang (UNNES).

2) Komisi II, telah melaksanakan 1 (satu) kajian yaitu Kajian hukum
tentang Perkembangan ekonomi kreatif dalam upaya
mendorong daya saing di Kabupaten Wonogiri. Fakultas
Ekonomi dan Bisnis UNS.

3) Komisi III, telah melaksanakan 1 (satu) kajian yaitu Kajian
tentang Kebutuhan Perumahan dalam Ketersediaan Lahan di
Kabupaten Wonogiri dengan Pusdintanas UNS.

4) Komisi IV, telah melaksanakan 1 (satu) kajian yaitu Kajian
Hukum tentang Partisipasi Masyarakat Boro terhadap
Pembangunan Daerah. dengan Tim Tenaga Ahli Puskhad LPPM
UNNES.

e. Hearing/Rapat Dengar Pendapat/Audiensi

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan 1 (satu) kali
hearing/rapat dengar pendapat/audiensi. Hearing/rapat dengar
pendapat tersebut yaitu :

 Hearing Dengar pendapat anatara DPRD Kabupaten Wonogiri
dengan Tenaga Honorer Kategori II (K2) Pengadministrasi (eks
Kaling) di Kabupaten Wonogiri dan Permohonan dukungan
tertulis dari DPRD Kabupaten Wonogiri.

2. Tantangan dan Upaya Perbaikan Fungsi Pengawasan

Pada pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD telah melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan anggaran secara kritis
dan konstruktif. Namun, pengawasan belum dilakukan secara integratif
atau terpadu yang mencakup semua sektor. Hal tersebut dikarenakan
keterbatasan waktu pembahasan. Kedepan, DPRD akan lebih cermat
dalam mengagendakan pembahasan-pembahasan, sehingga pengawasan
dapat dilakukan secara menyeluruh.

38

E. PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPRD KABUPATEN WONOGIRI

MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

Pada Tahun 2019, DPRD Kabupaten Wonogiri melaksanakan

pengucapan sumpah/ janji Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri yang

dilaksanakan pada tanggal 15 September 2019 yaitu :

1. Sdr. Sunarno
2. Sdr. Suparmo
3. Sdr. H.Abdullah S.Ag
4. Sdr. Arum Subekti
5. Sdr. Imron Rizkyarno
6. Sdr. Jati Waluyo
7. Sdri. Siti Hardiyani, SE.MM
8. Sdr. Bambang Sadriyanto
9. Sdr. Ari Sumantri
10. Sdr. Mulyadi, SE.MM
11. Sdr. Urin Tri Hartono, SE
12. Sdr. Margono
13. Sdr. Yukanan Supriyanto
14. Sdr. AS.Joko Prayitno
15. Sdr. Sutoyo
16. Sdr. Sarwo
17. Sdr. Kisyanti
18. Sdr. Suprapto
19. Sdr. Wawan Kristanto, SE
20. Sdr. Sriyono S.Pd
21. Sdr. Ari Santoso
22. Sdr. H. Tarso.SIP
23. Sdr. Catur Winarko
24. Sdri. Indah Retnowati
25. Sdr. Suyoto
26. Sdr. Supriyanto.
27. Sdr. Gimanto, SH
28. Sdr. Titik Sugiyarti, S.Sos
29. Sdr. Dani Mursito, SH
30. Sdr. Drs. Tarmanto. MM
31. Sdri. Rusdiana.
32. Sdr. Setyo Sukarno

39

33. Sdr. Novri Roesmono
34. Sdr. Irwan Hari Purnomo
35. Sdr. Soetarno SR, S.Sos
36. Sdri. Reni Toriliana, A.Md.
37. Sdr. Widiyatno, SH
38. Sdr. Sugeng Ahmady
39. Sdri. Hj Paryanti
40. Sdr. Gunariyanto
41. Sdr. Hamid Kurniawan, SE
42. Sdr. Heru Sukoco, S.Psi
43. Sdr. Kristian Teguh suryono, ST
44. Sdr. Sri Hariyanto
45. Sdr. Jarmono, SE
46. Sdr. Krisyanto
47. Sdr. Sriyanto, S.Pd
48. Sdr. Sardi, SE
49. Sdri. Yekti Dewi Retno Basuki, S.I.Kom
50. Sdr. Iskandar, A.Md

F. PENGUCAPAN SUMPAH PIMPINAN DPRD KABUPATEN WONOGIRI MASA
JABATAN TAHUN 2019-2024.
Berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (5) Undang-undang Dasar
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,
menyebutkan bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten/kota sebelum memangku
jabatanya mengucapkan Sumpah/Janji, Pengucapan Sumpah Pimpinan DPRD
Kabupaten Wonogri dilaksanakan pada Rapat Paripurna hari Rabu 18
September 2019 Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri, antara lain :
1. Ketua DPRD Kab. Wonogiri, Bp. Setyo Sukarno.
2. Wakil Ketua DPRD Kab. Wonogiri, Bp. Sugeng Ahmady.
3. Wakil Ketua DPRD Kab. Wonogiri, Bp. Krisyanto.
4. Wakil Ketua DPRD Kab. Wonogiri, Ibu. Siti Hardiyani, SE,MM

G. PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DPRD MASA JABATAN TAHUN
2019-2024 KABUPATEN WONOGIRI.

40

Berdasarkan Ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten
Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten

Wonogiri yang berbunyi Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas :

a. Pimpinan;

b. Badan Musyawarah;

c. Komisi;

d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;

e. Badan Anggaran;

f. Badan Kehormatan; dan

g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat
Paripurna.

Pada hari kamis 19 September 2019 DPRD Kabupaten Wonogiri

melaksanakan Rapat Paripurna Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD

Kabupaten Wonogiri Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yaitu :

a. Pimpinan

1. SETYO SUKARNO Ketua merangkap Anggota

2. SUGENG AHMADY Wakil Ketua merangkap Anggota

3. KRISYANTO Wakil Ketua merangkap Anggota

4. SITI HARDIYANI, S.E., M.M. Wakil Ketua merangkap Anggota

b. Badan Musyawarah Ketua merangkap Anggota
1. SETYO SUKARNO Wakil Ketua merangkap Anggota
2. SUGENG AHMADY Wakil Ketua merangkap Anggota
3. KRISYANTO Wakil Ketua merangkap Anggota
4. SITI HARDIYANI, S.E., M.M.
5. MULYADI, SE, MM Anggota
6. NOVRI ROESMONO Anggota
7. YUKANAN SUPRIYANTO Anggota
8. H. TARSO, S.IP Anggota

41

9. SUTOYO Anggota
10. ARI SANTOSO Anggota
11. SOETARNO SR, S.Sos Anggota
12. SUYOTO Anggota
13. KISYANTI Anggota
14. INDAH RETNOWATI Anggota
15. SARWO Anggota
16. Drs. TARMANTO, MM Anggota
17. SUPRAPTO Anggota
18. HAMID KURNIAWAN, SE Anggota
19. RENI TORILIANA, A.Md Anggota
20. GUNARIYANTO Anggota
21. JARMONO, SE Anggota
22. ARUM SUBEKTI Anggota
23. YEKTI DEWI RETNO BASUKI, S.I.Kom Anggota
24. ISKANDAR, A.Md Anggota
25. SUPARMO Anggota
26. SEKRETARIS DPRD KAB. WONOGIRI Sekretaris bukan Anggota

c. Komisi Ketua merangkap Anggota
KOMISI I Wakil Ketua merangkap Anggota
1. BAMBANG SADRIYANTO Sekretaris merangkap Anggota
2. H. TARSO, S.IP
3. RUSDIANA Anggota
4. YUKANAN SUPRIYANTO Anggota
5. SUYOTO

42

6. SARWO Anggota
7. WIDIYATNO, SH Anggota
8. HAMID KURNIAWAN, SE Anggota
9. JATI WALUYO Anggota
10. SUNARNO Anggota
11. SARDI, SE Anggota

KOMISI II Ketua merangkap Anggota
Wakil Ketua merangkap Anggota
1. TITIK SUGIYARTI, S.Sos Sekretaris merangkap Anggota
2. MARGONO
3. ARUM SUBEKTI Anggota
4. SOETARNO SR, S.Sos Anggota
5. ARI SANTOSO Anggota
6. KISYANTI Anggota
7. WAWAN KRISTANTO, SE Anggota
8. DANI MURSITO, SH Anggota
9. HERU SUKOCO, S.Psi Anggota
10. JARMONO, SE Anggota
11. ISKANDAR, A.Md
Ketua merangkap Anggota
KOMISI III Wakil Ketua merangkap Anggota
1. AS. JOKO PRAYITNO Sekretaris merangkap Anggota
2. ARI SUMANTRI
3. SUPARMO Anggota
4. GIMANTO, SH Anggota
5. MULYADI, SE, MM Anggota
6. URIN TRI HARTONO, SE

43

7. IRWAN HARI PURNOMO Anggota
8. CATUR WINARKO Anggota
9. KRISTIAN TEGUH SURYONO, ST Anggota
10. GUNARIYANTO Anggota
11. SRIYANTO, S.Pd Anggota
12. IMRON RIZKYARNO, SH Anggota

KOMISI IV Ketua merangkap Anggota
Wakil Ketua merangkap Anggota
1. SRIYONO, S.Pd Sekretaris merangkap Anggota
2. SUPRIYANTO
3. Hj. PARYANTI Anggota
4. INDAH RETNOWATI Anggota
5. Drs. TARMANTO, MM Anggota
6. NOVRI ROESMONO Anggota
7. SUPRAPTO Anggota
8. SUTOYO Anggota
9. RENI TORILIANA, A.Md Anggota
10. SRI HARIYANTO Anggota
11. H. ABDULLAH, S.Ag Anggota
12. YEKTI DEWI RETNO B, S.I.Kom

d. BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

1. GIMANTO, SH Ketua merangkap Anggota

2. IMRON RIZKYARNO, SH Wakil Ketua merangkap Anggota
3. H. TARSO, S.IP Anggota
4. MULYADI, SE, MM Anggota
5. NOVRI ROESMONO Anggota

44

6. SUPRIYANTO Anggota
Anggota
7. RUSDIANA Anggota
Anggota
8. SOETARNO SR, S.Sos Anggota
Anggota
9. Hj. PARYANTI Anggota
Sekretaris bukan Anggota
10. KRISTIAN TEGUH SURYONO, ST

11. SRIYANTO, S.Pd

12. ISKANDAR, A.Md

13. SEKRETARIS DPRD KAB.
WONOGIRI

e. BADAN ANGGARAN Ketua merangkap Anggota
1. SETYO SUKARNO Wakil Ketua merangkap Anggota
2. SUGENG AHMADY Wakil Ketua merangkap Anggota
3. KRISYANTO Wakil Ketua merangkap Anggota
4. SITI HARDIYANI, S.E., M.M.
5. BAMBANG SADRIYANTO Anggota
6. AS. JOKO PRAYITNO Anggota
7. TITIK SUGIYARTI, S.Sos Anggota
8. SRIYONO, S.Pd Anggota
9. GIMANTO, SH Anggota
10. CATUR WINARKO Anggota
11. SUPRIYANTO Anggota
12. WAWAN KRISTANTO, SE Anggota
13. ARI SUMANTRI Anggota
14. IRWAN HARI PURNOMO Anggota
15. MARGONO Anggota
16. URIN TRI HARTONO, SE Anggota

45

17. DANI MURSITO, SH Anggota
Anggota
18. WIDIYATNO, SH Anggota
Anggota
19. HERU SUKOCO, S.Psi Anggota
Anggota
20. Hj. PARYANTI Anggota
Anggota
21. SRI HARIYANTO Anggota
Sekretaris bukan Anggota
22. IMRON RIZKYARNO, SH

23. H. ABDULLAH, S.Ag

24. SARDI, SE

25. SUNARNO

26. SEKRETARIS DPRD KAB.
WONOGIRI

f. BADAN KEHORMATAN Ketua merangkap Anggota
1. SARDI, SE
Wakil Ketua merangkap Anggota
2. JARMONO, SE Anggota
3. CATUR WINARKO Anggota
4. HERU SUKOCO, S.Psi Anggota
5. JATI WALUYO

H. PENINGKATAN KAPASITAS DPRD KABUPATEN WONOGIRI

DPRD merupakan lembaga legislatif yang didalamnya melekat 3
(tiga) fungsi strategis sebagai mitra Pemerintah Daerah. Sebagai representasi
rakyat yang dikenal dengan political society, peran dan fungsinya sangat
dinantikan dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah, serta mendorong dikeluarkannya kebijakan publik yang
partisipatif dan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Peran dan fungsinya yang strategis ini menuntut setiap anggota
DPRD memiliki kompetensi yang kuat dalam menangkap permasalahan yang

46