BULETIN INSPIRATIF DPRD EDISI 1 2020

buletin

DPRD KABUPATEN WONOGIRI

Media Informasi Seputar Legislatif

EDISI 01

DESEMBER 2020

Sriyono, S.Pd Resmi Jadi Ketua DPRD

3Hal.

6Hal. 19Hal.

SEPAKAT, PANSUS LKPJ
DPRD DAN PEMKAB BERIKAN 17 REKOMENDASI
SETUJUI RAPERDA APBD
KE PEMERINTAH
TA 2021 KABUPATEN WONOGIRI

www.dprd.wonogirikab.go.id @dprdwonogiri DPRD Wonogiri @dprd_wonogiri

Tim Redaksi

PENASEHAT
Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri

PEMBINA
Sekretaris DPRD Kabupaten Wonogiri

Ir. Gatot Siswoyo, M.M.

PENANGGUNGJAWAB
Kepala Bagian Persidangan

Sunardi, S.Sos, M.Si.

PEMIMPIN REDAKSI
Kasubbag. Humas & Protokol

Amin Nugroho, S.H.

BENDAHARA
Erna Kusumawati, S.E.

PENYUNTING
Kabag. Produk Hukum dan Dokumentasi

Sutopo, S.H., M.M.
Kasubbag. Risalah
Takari Tri Widati, S.H., M.H.
Kasubbag. Produk Hukum
Dhiah Suci Pawestri, S.IP.
Kasubbag. Dokumentasi Hukum

Suyatno, S.IP.

REPORTER
Maria Sri Yuliani, S.E.

FOTOGRAFER
Edi Tri Widayat, S.Sos., M.H.

STAF ADMINISTRASI TU
Sugimin, Sartono,
Sujarwadi, Sutarno

SIRKULASI
Nunik Roshikawati, S.E., Noviika Puspitasari, SKM., Sunardi

Alamat Redaksi :
Jl. Pemuda II Nomor 4 Telp.(0273) 321066 Fax. (0273) 325765 WONOGIRI 57612

Website : www.dprd.wonogirikab.go.id

Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020

PENGANTAR REDAKSI

Pandemi covid-19 pada awalnya melanda kinerja dalam melaksanakan Fungsi DPRD
kota Wuhan China pada akhir tahun 2019 sebagai bagian dari lembaga penyelenggara
dan menjalar secara global ke belahan dunia pemerintahan Kabupaten Wonogiri.
yang lain, dan Indonesia turut merasakan
dampaknya sejak diumumkan oleh presiden Suatu kenyataan yang tidak bisa kita
Jokowi pada bulan Maret 2020 setelah pungkiri adalah adanya perubahan tata
ditemukan penderita positip di Depok Jawa kehidupan yang baru dengan adanya covid -
barat, terhitung sejak itu hingga saat ini 19 baik dalam penyelenggaraan tata kelola
kurang lebih 8 bulan Indonesia mengalami pemerintahan, pola komunikasi antar
masa pandemi covid -19. individu dalam masyarakat, keluarga dan
berorganisasi, serta yang tak kalah
Untuk mengatasi dampak covid-19 pentingnya terjadi perubahan besar dalam
pemerintah telah menetapkan berbagai sektor ekonomi sebagai dampak covid-19,
peraturan mulai dari Undang - undang, sehingga pemerintah mulai dari pusat sampai
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dengan daerah mengerahkan segala sumber
Peraturan Menteri lintas Kementerian dan daya untuk bagaimana masyarakat dapat
lembaga serta peraturan turunannya dalam tetap survive di segala lini tanpa
rangka mencegah pandemi tersebut sehingga meninggalkan sektor kesehatan demi
dapat mengeliminir dampak yang paling keselamatan jiwa.
buruk bagi masyarakat khususnya kesehatan
yang dapat mengakibatkan kematian, satu hal Kita mengajak semuanya untuk mengambil
yang sangat kita rasakan adalah kebijakan hikmah adanya pandemi ini untuk lebih
PSBB yang merupakan langkah pemutus bergandengan tangan sesuai peran masing
menjalarnya covid-19, serta kedisiplinan masing melebur sebagai insan makhluk
penerapan 3M yaitu mencuci tangan, ciptaan Tuhan dalam berkontribusi
menjaga jarak dan memakai masker . pencegahan covid-19. Jadikanlah New
Normal sebagai hal yang menjadikan kita
Buletin DPRD Kabupaten Wonogiri edisi untuk lebih baik dalam segala tata kehidupan.
kali ini merupakan edisi pertama tahun 2020,
jika kita perhatikan berisi laporan Mari semai dan pupuk harapan.
parlementaria DPRD hampir selama Adaptasikan diri kita. Bantu mereka yang
pandemi merupakan gambaran kinerja rentan untuk kembali menggeliat dan
DPRD dengan tatanan yang berbeda dan bangkit. Tak lupa, doa terbaik kepada Sang
tetap tidak berpengaruh terhadap target Pencipta terus terpanjatkan semoga pandemi
ini segera berlalu. Aamiin

Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020 1

Daftar isi

Tim Redaksi
Pengantar Redaksi .............................................................................................................. 1
- Sriyono, S.Pd Resmi Jadi Ketua DPRD ............................................................................ 3
- Sepakat, DPRD dan Pemkab Setujui Raperda APBD TA. 2021 ......................................... 6
- Enam Raperda Dibahas Pansus DPRD Kabupaten Wonogiri ............................................ 8

Di Penghujung Tahun 2020
- Persetujuan Raperda Perubahan APBD TA. 2020 Menjadi Perda ...................................... 10
- DPRD Paripurnakan Laporan Hasil Reses III Tahun 2020 ............................................... 11
- Penetapan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 ................................. 15
- Raperda RTRW Disetujui, Bupati Berharap Dapat Tingkatkan ........................................ 16

Kesejahteraan Masyarakat
- Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonogiri ......................... 17

Sah Ditetapkan Jadi Perda
- Rancangan KUA PPAS TA. 2021 dan Rancangan Perubahan .......................................... 18

KUA PPAS TA 2020 Kabupaten Wonogiri Disetujui Dalam Rapat Paripurna
- Pansus LKPJ Berikan 17 Rekomendasi ke Pemerintah Kabupaten Wonogiri ..................... 19
- Raperda Inisiatif Bapemperda tentang Pengarusutamaan Gender .................................... 23

ditetapkan Menjadi Raperda Inisiatif DPRD
- Kurangi Tingkat Kekerasan Pada Anak, Komisi IV Inisiasi Raperda ................................. 25

tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
- Ingin Ciptakan Produk Hukum Daerah Yang Lebih Komprehensif, .................................. 28

Bapemperda Rubah Propemperda Tahun 2021
- Laporan Kinerja DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Disetujui Paripurna ................ 29
- Evaluasi SOTK Sekretariat DPRD Kab. Wonogiri .......................................................... 30

Merujuk Permendagri No 104 Tahun 2016
- Sepanjang Tahun 2020 Pimpinan DPRD Gelar 3x Press Release Bersama ........................ 32

Kalangan Media
- Rakor dengan KPU dan Dinas PMD, Komisi I ................................................................ 34

Bahas Penyelenggaran Pilkada dan Pemerintahan Desa
Foto – Foto Kegiatan ......................................................................................................... 35

2 Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020

SRIYONO, S.Pd RESMI JADI KETUA DPRD KABUPATEN WONOGIRI

Sriyono, S.Pd resmi menjabat sebagai Ketua berita acara sumpah/janji Ketua DPRD
DPRD Kabupaten Wonogiri pada Selasa Kabupaten Wonogiri. Palu sidang pun diserahkan
(10/11) usai mengucapkan sumpah / dari Wakil Ketua DPRD Wonogiri Sugeng
janjinya sebagai Ketua DPRD. Ahmady kepada Sriyono.

Rapat Paripurna DPRD Wonogiri dalam acara Sugeng Ahmady sebelumnya ditunjuk yang
Pengucapan Sumpah/Janji Ketua DPRD melaksanakan tugas sebagai Ketua DPRD setelah
Kabupaten Wonogiri Masa Jabatan Tahun 2019- Ketua DPRD sebelumnya Setyo Sukarno
2024 dimulai pada pukul 10.00 WIB. Keputusan mengundurkan diri karena mengikuti Pilkada
Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/73 Tahun Kabupaten Wonogiri Tahun 2020.
2020 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dalam sambutannya Ketua DPRD Wonogiri
Wonogiri Masa Jabatan 2019-2024 yang Sriyono mengatakan untuk menuju Wonogiri
ditetapkan pada 5 November lalu. Disebutkan, yang maju, mandiri dan sejahtera bukanlah hal
Sriyono diresmikan pengangkatannya sebagai yang mudah. Namun, hal itu bukanlah suatu
Ketua DPRD Wonogiri masa jabatan 2019-2024 ketidakmungkinan.
terhitung tanggal pengucapan sumpah/janji.
"Dengan menjalankan peran masing-masing
Pengucapan sumpah/janji dipandu langsung kita bisa membuka kembali kitabnya sebuah
oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Sugeng negara yang menganut sistem demokrasi yang
Sudrajat. Sriyono pun mengucapkan dengan sudah digagas para pemikir pendahulu kita. Kita
lantang sumpah/janjinya sebagai Ketua DPRD tidak asing dengan John Lock dan Montesque
Wonogiri. yang pada 1632 sudah memikirkan bagaimana
pemerintahan didesain dengan baik. Kita
Yang kemudian dilanjutkan penandatanganan mengenalnya dengan teori trias politika," urai dia.

Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020 3

Dia DPRD.
melanjutkan
, ada "Kapasitas dan kapabilitas beliau sebagai ketua
legislatif DPRD Wonogiri saat ini tak perlu diragukan lagi.
yang Saya yakin dibawah kepemimpinan beliau DPRD
tugasnya akan berjalan dengan baik," kata politisi PDIP ini.
membuat
undang- Selain itu, Setyo mempunyai keyakinan bahwa
undang, DPRD Wonogiri bakal menjadi lebih baik di
eksekutif bawah kepemimpinan Sriyono.
yang
betugas Dia memiliki pesan khusus kepada Sriyono
menjalanka yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD. Setyo
n undang- menjelaskan, DPRD adalah lembaga politik yang
undang dan di dalamnya terdapat unsur partai politik yang
ada yudikatif yang bertugas mengawasi berbeda-beda. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu
pelaksanaan undang-undang itu. Sesedarhana kearifan, kedewasaan dan juga kemampuan me-
itu. manage perbedaan yang ada di setiap partai
sehingga DPRD bisa menjadi lembaga yang kuat
"Ketika legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam menjalankan fungsinya.
menjalankan tugasnya masing-masing. Membuat
Wonogiri yang maju, mandiri dan sejahtera "Saya yakin, Pak Sriyono punya kapasitas dan
adalah sangat mungkin," kata Sriyono. kapabilitas itu dan membuat DPRD Wonogiri
menjadi lebih baik lagi," kata Setyo.
Plt. Bupati Wonogiri Edy Santosa mengatakan
atas nama Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Sementara itu, Dewan Penasehat DPD LDII
masyarakat Wonogiri dan atas nama pribadi dia Wonogiri Joko Santoso H.P. menilai Sriyono
mengucapkan selamat atas resminya Sriyono sebagai tokoh yang arif dan juga bijaksana. Selain
menjabat menjadi Ketua DPRD. itu, Sriyono juga dianggap selalu tampil ceria dan
bersahaja.
"Kita semua yakin dan percaya, amanat yang
diberikan kepada beliau akan dilaksanakan "Pak Sriyono ini juga memiliki jiwa sosial yang
sebaik-baiknya. Rekam jejak beliau selama ini tinggi," kata dia.
sangat baik," kata dia.
Joko berharap, dibawah kepemimpinan Sriyono
Tanggapan Tokoh Terhadap Sriyono DPRD bisa menyerap seluruh aspirasi rakyat.
Selain itu, juga diharapkan DPRD menjadi
Ketua DPC PDIP Wonogiri Joko Sutopo semakin lebih baik.
mengatakan pihaknya sebelumnya mengusulkan
dua nama pengganti Ketua DPRD. Ketua DPRD "Di bawah kepemimpinan Pak Setyo Sukarno
sendiri berasal dari partai pemenang Pemilu 2019 sebenarnya sudah sangat baik. Tentunya kita
lalu. harapkan saat Pak Sriyono menjabat sebagai
Ketua DPRD ini bisa semakin baik lagi,"
"Yang kita usulkan ada dua. Pak Gimanto dan pungkasnya.
Pak Sriyono. Ada proses fit and proper di internal
partai yang itu merupakan otoritas DPD dan Sriyono, Sarjana Pendidikan yang Jadi Ketua
DPP. Saat DPP mengeluarkan rekomendasi Pak Dewan, Dilantik Di Hari Pahlawan dan Ulang
Sriyonosebagai Ketua DPRD kami tindak Tahunnya.
lanjuti," kata dia.
Tak hanya ucapan selamat yang diberikan
Sementara itu, Ketua DPRD sebelumnya Setyo kepada Sriyono. Usai resmi dilantik, lagu Selamat
Sukarno menilai Sriyono adalah wakil rakyat Ulang Tahun dari band Jamrud menggema di
yang memiliki kemampuan yang mumpuni. Hal ruang sidang paripurna DPRD Wonogiri.
itu terbukti karena Sriyono bisa memimpin
Komisi DPRD Wonogiri selama dua periode. Semua tamu undangan pun bertepuk tangan
dan ikut melantunkan lagu itu. Wajah Sriyono
Selain itu, kata Setyo, Sriyono adalah tokoh tampak bungah mendapatkan kejutan itu.
senior di DPRD Wonogiri. Sebab, sudah empat Beberapa tamu undangan pun berfoto bersama
periode telah dilalui Sriyono menjadi anggota Sriyono sembari mengucapkan dua selamat
sekaligus.
4 Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020
Ya, Sriyono resmi dilantik menjadi Ketua
DPRD Wonogiri pada hari ulang tahunnya ke 51

yang juga bertepatan pada Hari Pahlawan, 10 "Kita diskusi saat itu. Saya masih ingat betul
November. Pak Begug bilang "sudah kamu ngewangi saya
saja".
Kejutan lain sudah menanti. Sugiarti, istri
Sriyono sudah masuk ke ruang kerjanya terlebih Saya kan belum berpartai saat itu. Lalu
dahulu bersama beberapa rekan Sriyono. Kue penerjemahannya ya akhirnya bergabung ke
ulang tahun sudah disiapkan untuknya. PDIP dan 2004 masuk menjadi anggota
DPRD," kata Sriyono.
Saat masuk ke ruang kerja Ketua DPRD
Wonogiri, Sriyono disambut sang istri yang Saat pertama kali menjadi anggota DPRD,
sudah membawa kue dengan lilin yang
berbentuk angka 51, tanda usia Sriyono saat dia masuk di Komisi II yang membidangi
ini. Sriyono diminta meniup nyala lilin itu
diiringi lagu "Tiup Lilinnya". Usai itu, pertanian dan peternakan. Di periode
barulah Sriyono memberikan keterangan
pers, di ruang kerjanya. keduanya menjabat anggota DPRD, dia

Sriyono mengatakan sangat bersyukur menjabat menjadi Ketua Fraksi PDIP.
sekali dilantik di Hari Pahlawan yang sama Setelah itu baru dia menjadi ketua Komisi
dengan hari ulang tahunnya. Momentum
istimewa dimana kepercayaan rakyat sebagai IV DPRD Wonogiri. Selama dua periode dia
Ketua DPRD Wonogiri kini diembannya.
menjalani jabatan itu hingga kini menjadi
"Kalau untuk hari pelantikan saya ngikut
saja sama Pak Setwan. Ternyata dilakukan di Ketua DPRD Wonogiri. Total, sudah 16
10 November," kata dia.
tahun dia menjadi wakil rakyat.
Usai resmi menjadi Ketua DPRD, Sriyono Sriyono memiliki gelar Sarjana Pendidikan,
berkomitmen untuk bisa terus menyerap
aspirasi masyarakat. Komunikasi dengan dia pun dulu sempat berkeinginan untuk
rakyat bakal terus dilakukan.
mengajar. Tetapi, dia tidak mengambil profesi
"Pada prinsipnya, DPRD itu kan rumahnya
rakyat. Ketika bicara soal rumah rakyat, guru sebagai jalannya sebab dengan
jangan sampai ada saluran aspirasi yang
tersumbat," tegasnya. pertimbangan faktor ekonomi. Akhirnya dia

Selama aspirasi masyarakat bisa diserap, bekerja di bidang advertising, biro iklan yang
menurut dia permasalahan di Kota Sukses
bisa diurai. diurusnya bersama dengan temannya. Mulai

Untuk diketahui, Sriyono sudah empat 2004 hingga saat ini dia pun konsisten
periode terpilih menjadi wakil rakyat.
Awalnya, dia adalah Ketua Kelompok Tani menjadi wakil rakyat. (radar solo)
Jerami Puhpelem di tahun 2000 setelah itu,
dia menjadi Ketua Badan Permusyawaratan Plt. BupatiWonogiri Edy Santosa
Desa (BPD) Desa Nguneng Kecamatan mengatakan atas nama
Puhpelem. Pemerintah Kabupaten
Wonogiri, masyarakat Wonogiri
"Saya belum berpartai saat itu. Baru jadi dan atas nama pribadi dia
anggota DPRD di tahun 2004," kata dia. mengucapkan selamat atas
resminya Sriyono menjabat
Dia ditawari masuk ke PDIP oleh Begug menjadi Ketua DPRD.
Poernomosidi, Bupati Wonogiri saat itu.
Sriyono menceritakan, saat itu Begug "Kita semua yakin dan
mengunjungi kelompok tani dan ternak yang percaya, amanat yang diberikan
dipimpinnya. kepada beliau akan
dilaksanakan sebaik-baiknya.
Rekam jejak beliau selama ini
sangat baik," kata dia.

Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020 5

Sepakat, DPRD Dan PEMKAB

Setujui Raperda APBD

Ta 2021

DPRD Kabupaten Wonogiri dan salah satu usul, saran dan rekomendasi dari
Pemerintah Kabupaten Wonogiri hasil pembahasan Badan Anggaran yang
menyetujui Raperda tentang dilaporkan Sekretaris DPRD, Ir. Gatot
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Siswoyo, MM dalam Rapat Paripurna.
Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021
Untuk dievaluasi Gubernur Jawa Tengah Plt. Bupati Wonogiri Edy Santosa, SH
dalam Rapat Paripurna DPRD di Ruang dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris
Graha Paripurna, Selasa (24/11). Daerah, Drs. Haryono, MM mengucapkan
Persetujuan tersebut dituangkan dalam berita terima kasih dan penghargaan yang setinggi-
acara persetujuan bersama yang tingginya kepada DPRD dan Tim Anggaran
ditandatangani Plt. Bupati Wonogiri dan Pemerintah Daerah yang telah bekerja keras
Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri. dalam menyiapkan materi Raperda tentang
APBD Kabupaten Wonogiri TA. 2021.
Pengelolaan keuangan Kabupaten
Wonogiri Tahun Anggaran 2021 diharapkan Setelah melalui pembahasan di Badan
dapat dilaksanakan sesuai dengan program Anggaran Tahap I, kemudian dilanjutkan di
kegiatan dan rencana kinerja yang telah Komisi-Komisi dan Badan Anggaran Tahap
ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip II, sebagaimana yang dilaporkan Ir. Gatot
penatausahaan keuangan. Ini merupakan

6 Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020

Siswoyo, MM dalam Rapat Paripurna 24 bersama TAPD Kabupaten Wonogiri guna
November 2020 secara ringkas Struktur melakukan penyempurnaan dan penyesuaian
Anggaran ABPD Kabupaten Wonogiri terhadap Raperda APBD Kabupaten
Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut : Wonogiri TA. 2021. Adapun struktur
Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli anggaran APBD Kabupaten Wonogiri TA.
Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain 2021 hasil penyempurnaan setelah evaluasi
Pendapatan Daerah yang sah sebesar Gubernur Jawa Tengah adalah sebagai
Rp2.292.204.462.286,00 Untuk Belanja berikut
sebesar Rp2.401.791.773.832,00 serta - Pendapatan sebesar
pembiayaan sebesar Rp109.587.311.546,00.
Rp.2.303.664.858.286,00
Selanjutnya setelah hasil evaluasi Raperda - Belanja sebesar
APBD Kabupaten Wonogiri TA. 2021 oleh
Gubernur Jawa Tengah turun, kemudian Rp.2.402.581.253.034,00
ditindaklanjuti dengan rapat kerja Badan - Pembiayaan sebesar
Anggaran DPRD Kabupaten Wonogiri
Rp.98.916.394.748,00

Adapun struktur anggaran APBD Kabupaten Wonogiri

TA. 2021 hasil penyempurnaan setelah evaluasi

Gubernur Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- Pendapatan sebesar Rp.2.303.664.858.286,00

- Belanja sebesar Rp.2.402.581.253.034,00

- Pembiayaan sebesar Rp.98.916.394.748,00

Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020 7

ENAM RAPERDA DIBAHAS PANSUS DPRD kasus baru
berdasarkan data
KABUPATEN WONOGIRI DI PENGHUJUNG yang ada menjadi
perhatian serius
TAHUN 2020 Bupati.
"Penambahan angka
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang cukup besar ini
(DPRD) Kabupaten Wonogiri menandakan laju
menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penularan covid-19
penyampaian penjelasan Bupati atas Raperda masih terus terjadi.
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Melawan Covid-19
Penyampaian Penjelasan Ketua DPRD atas tidak hanya menjadi
Raperda tentang Penyelenggaraan tugas Pemerintah
Kabupaten Layak Anak dan Raperda tentang tetapi juga
Pengarusutamaan Gender dilanjutkan merupakan
dengan Pembentukan Panitia Khusus kewajiban seluruh
(Pansus). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua stakeholder dan
DPRD, Sriyono, S.Pd didampingi Para Wakil masyarakat."
Ketua DPRD. imbuhnya.
Sementara itu dalam penjelasannya terkait
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo memimpin Raperda tentang Pengelolaan Keuangan
Jajaran Eksekutif Pemerintah Kabupaten Daerah, Bupati berharap Raperda ini
Wonogiri terlihat hadir setelah selesai
menjalani cuti kampanye pelaksanaan nantinya dapat menciptakan sistem
Pilkada Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai
dari tanggal 26 September - 5 Desember 2020. dengan keadaan dan kebutuhan daerah
dengan tetap menaati Peraturan Perundang-
Ucapan terima kasih disampaikan Bupati undangan yang lebih tinggi yakni terbitnya
kepada semua pihak yang telah berperan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun
demi suksesnya tahapan demi tahapan dalam 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten sebagai pengganti PP No 58 Tahun 2005
Wonogiri Tahun 2020 mengawali tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang
sambutannya. Pandemi covid-19 yang belum menjadi landasan Perda Kab. Wonogiri No
berakhir, bahkan menunjukkan peningkatan 22 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah berikut
8 Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020 perubahannya.

Lebih lanjut Bupati juga menyampaikan

bahwa ada 3 (tiga) buah Raperda yang komposisi keanggotaan dalam 3 (tiga) Pansus
merupakan hasil evaluasi Gubernur Jawa sebagaimana yang direkomendasikan dalam
Tengah yang wajib disempurnakan dan Rapat Badan Musyawarah tanggal 7
disesuaikan oleh Bupati dan DPRD Kab. Desember 2020 dengan masing-masing
Wonogiri antara lain Raperda tentang Pansus berjumlah 15 orang yang
Perubahan Atas Perda Kab. Wonogiri No 6 direncanakan akan mulai bekerja melakukan
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Raperda pembahasan secara rinci sesuai Raperda yang
tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab. No menjadi tugasnya mulai tanggal 14 - 19
1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Desember 2020.
di Kab. Wonogiri dan Raperda tentang

Perubahan atas Perda Kab. Wonogiri No 2 Apresiasi yang tinggi diberikan Bupati
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Wonogiri terhadap usulan 2 (dua) buah
Kab. Wonogiri. Raperda yang disampaikan lembaga legislatif
DPRD Kab. Wonogiri yaitu Raperda tentang
Wakil Ketua DPRD, Siti Hardiyani, SE, Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
MM membacakan penjelasan Ketua DPRD dan Raperda tentang Pengarusutamaan
terkait 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD Gender. Bupati juga mengingatkan ada
tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak tanggungjawab besar yang menanti selepas
Anak dan Pengarusutamaan Gender dalam Raperda ini ditetapkan menjadi Peraturan
agenda kedua Rapat Paripurna. "DPRD Daerah. "Dibutuhkan suatu fungsi
sepakat untuk mengusulkan pembahasan koordinasi, fungsi evaluasi dan proses
Raperda Inisiatif DPRD ini bersama pengawasan yang didalamnya ada suatu
Pemerintah Daerah, karena kedua Raperda dinamika yang luar biasa dalam
telah melalui proses penyusunan dan mengimplementasi, mengimprovisasi dan
pembahasan oleh masing-masing pengusul menegakkan usulan-usulan Raperda yang
sampai diterima menjadi Inisiatif DPRD telah ditetapkan. Banyak indikator yang
dalam Rapat Paripurna" tegas beliau. nantinya harus disiapkan, banyak ruang
publik dan instrumen yang harus dibenahi."
Dari 6 (enam) buah Raperda tersebut, kata Bupati.
masing-masing Fraksi kemudian membentuk
Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020 9

"Di sisa waktu Tahun Anggaran 2020 ini kita

PERSETUJUAN RAPERDA PERUBAHAN ABPD harus memanfaatkan seoptimal mungkin, karena
masih banyak agenda-agenda yang harus kita

TA. 2020 MENJADI PERDA selesaikan bersama antara eksekutif dan
legislative." ujar Plt. Bupati dalam sambutannya.

Badan Anggaran DPRD Beliau juga meminta kepada seluruh kepala OPD
Kabupaten Wonogiri memberikan selaku pengguna anggaran untuk mempersiapkan
saran, usul dan rekomendasi yang diri dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-
tertuang dalam Laporan Badan baiknya dalam situasi pandemi covid-19 dan tetap
Anggaran yang dibacakan mematuhi protokol kesehatan, serta
Sekretaris DPRD, Ir. Gatot berkonsentrasi untuk seluruh program dan
Siswoyo, MM dalam Rapat melaksanakan setiap tugas dengan
Paripurna Persetujuan Raperda mengedepankan aspek efektifitas dan efisiensi.
tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 menjadi
Peraturan Daerah yang digelar di
Graha Paripurna DPRD Kab.
Wonogiri, selasa (6/10).

Rapat dipimpin langsung Wakil
Ketua DPRD Sugeng Ahmady
didampingi Wakil Ketua DPRD
Krisyanto dan Siti Hardiyani, SE,
MM yang dihadiri pula oleh Plt.
Bupati, Edy Santosa, SH beserta
jajaran Eksekutif Pemerintah
Kabupaten Wonogiri.

Saran, Usul dan Rekomendasi
yang disampaikan diantaranya
yaitu Kebijakan Umum Anggaran
yang meliputi pendapatan, belanja
tidak langsung dan belanja
langsung untuk diupayakan
konsisten pada setiap tahapan
perencanaan anggaran daerah
agar dapat menjaga
kesinambungan pembangunan
daerah. Selain itu, perubahan
APBD pada belanja perubahan
benar-benar harus segera
dilaksanakan, dan meminta
kepada seluruh OPD untuk
meningkatkan kualitas pelayananan umum
kepada masyarakat.

Sementara itu secara ringkas struktur
Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri TA. 2020
meliputi pendapatan yang semula pada
rancangan sebesar Rp. 2.251.792.807.422
berkurang menjadi Rp. 2.251.226.055.422 dan
Belanja yang semula Rp.2.476.260.933.561
berkurang menjadi Rp.2.475.694.181.561, serta
Pembiayaan sebesar Rp.224.468.126.139.

10 Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020

DPRD PARIPURNAKAN LAPORAN HASIL RESES III TAHUN 2020

Kegiatan Reses Tahap III yang diikuti menjawab berbagai kebutuhan ataupun
seluruh Anggota DPRD Kabupaten permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Wonogiri pada tanggal 25 s.d 28 November Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun
2020 yang tersebar di 5 (lima) Daerah 2017, hasil penyerapan aspirasi melalui reses
Pemilihan pada hari ini, senin (30/11) ini merupakan salah satu penelaahan pokok-
dilaporkan melalui juru bicara fraksi masing- pokok pikiran DPRD yang merupakan kajian
masing dalam Rapat Paripurna DPRD yang permasalahan pembangunan daerah.
digelar di Ruang Graha Paripurna DPRD
Kabupaten Wonogiri. Tiga variabel yaitu pertumbuhan ekonomi,
inflasi yang tetap terjaga dan mengurangi
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh pengangguran dimasa pandemi covid-19
Ketua DPRD Sriyono, S.Pd, didampingi menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten
Wakil Ketua Sugeng Ahmady, Krisyanto dan Wonogiri untuk mengoptimalkan
Siti Hardiyani, SE, MM. Plt. Bupati Wonogiri perekonomian dengan tetap fokus terhadap
Edy Santosa, SH berhalangan hadir dan isu strategis daerah. Hal inilah yang harus
mewakilkan kepada Sekda Drs. Haryono, disinergikan bersama antara Pemerintah,
MM memimpin jajaran eksekutif Pemerintah Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
Kabupaten Wonogiri. untuk menjawab tantangan pembangunan
ekonomi kedepan. "Untuk itu kegiatan reses
Penyampaian laporan hasil kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD, dimohon
merupakan kewajiban setiap anggota DPRD disinergikan dengan permasalah-
setelah melaksanakan kegiatan reses untuk permasalahan tersebut," ungkap Sekda dalam
menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini sambutannya.
sebagai bentuk tanggung jawab bersama
DPRD dan pemerintah daerah, dalam

Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020 11

Berikut Laporan Hasil kegiatan Reses dari 5 alam sangat tinggi di Kabupaten
Fraksi DPRD Kabupaten Wonogiri yang Wonogiri. Untuk itu F-PG DPRD
dibacakan Juru Bicara masing-masing fraksi : Kabupaten Wonogiri berharap agar
1. Fraksi Partai Golkar (Widiyatno, SH) Pemkab selalu siap siaga dalam
melakukan mitigasi bencana, dan
semoga Kabupaten Wonogiri pada
musim penghujan kali ini terbebas dari
segala bencana alam seperti tahun-
tahun sebelumnya. Aamiin YRA.

2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
(Sriyanto, S.Pd)

a. Mulai Tahun 2021 pembelajaran tatap a. Bulan Nopember ini terjadi musim
muka akan dilaksanakan di semua penghujan dengan intensitas yang
sekolah sesuai kebijakan tinggi yang kadang disertai dengan
Kemendikbud. Untuk itu agar Pemkab, angin kencang perlu adanya
Sekolah dan Komite Sekolah untuk kewaspadaan seluruh warga
merumuskan mekanisme pembelajaran masyarakat dengan dampak yang
tatap muka yang tepat. Hal ini terkait timbul dari musim ini. Yang artinya
dengan prosedur operasional standar segera diantisipasi dampak negatifnya
maupun sarana pendukung penerapan siklus penyakit tahunan yang sering
protokol kesehatan. Sehingga muncul disaat musim penghujan,
pembelajaran tatap muka yang akan diantaranya penyakit chikungunya,
dilaksanakan dapat berjalan dengan demam berdarah, diare dll. Dan juga
baik. Dengan demikian Guru dan diantisipasi potensi bencana alam apa
Murid aman dari paparan virus covid- dan dimana karena secara geografis
19. dapat diketahui daerah mana saja yang
terpetakan daerah rawan bencana oleh
b. Upah minimum Kabupaten Wonogiri Badan Penanggulangan Bencana
setiap tahun selalu berada di posisi Daerah.
terendah ke 2 di Jawa Tengah, termasuk
tahun depan. Kondisi tersebut bukan b. Kelangkaan pupuk subsidi di musim
merupakan satu kelemahan tetapi tanam ini sangat dirasakan oleh para
merupakan sesuatu kekuatan dalam petani, dinas terkait untuk membantu
menarik investor. Untuk itu agar mencarikan solusi dengan penambahan
Pemkab melakukan langkah strategis kuota pupuk di Kabupaten Wonogiri.
dalam menarik investor ke Kabupaten
Wonogiri. Dengan harapan akan c. Penguatan ekonomi petani dengan
banyak tenaga kerja yang terserap dan
pertumbuhan ekonomi di Wonogiri
juga akan tumbuh positif.

c. Bulan November sudah memasuki
musim penghujan, tentu saja hal ini
menjadi berkah bagi kita semua.
Namun demikian di masa musim
penghujan, potensi ancaman bencana

12 Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020

pengaturan harga komoditas produk bawah, masyarakat berharap warga
pertanian sangat diperlukan, sehingga yang terdampak covid-19 mendapatkan
harga tidak sepenuhnya tergantung bantuan dari Pemerintah sehingga
harga pasar. Dengan harapan saat membantu menopang untuk memenuhi
panen harga-harga produk pertanian kebutuhan pokok juga berharap
tidak mengalami penurunan secara pembagian yang merata dan tepat
drastis. sasaran.
d. Makin banyaknya penularan Covid-19
di daerah Wonogiri seyogyanya 4. Fraksi Amanat Kebangkitan Bangsa
menjadi perhatian serius, Pemerintah (Sunarno)
Kabupaten Wonogiri diharapkan
melakukan pengendalian yang lebih
baik agar gelombang penularan tidak
membesar.

3. Fraksi Partai Gerindra (Jati Waluyo)

a. perlunya perhatian untuk para petani, a. Masih banyak ditemukan dilapangan,
karena sedang terjadi kelangkaan masyarakat yang tidak patuh dengan
pupuk yang dibutuhkan oleh para Protokol kesehatan di era covid-19 ini,
petani saat ini. agar dilakukan antara lain tidak memakai masker
peningkatan pembangunan pada ketika keluar rumah, masih banyak nya
system drainase dan talud jalan sampai kerumunan masa yang tidak
tingkat desa. memperhatikan jarak aman serta
kurangnya disiplin untuk selalu
b. agar dilakukan pembangunan serta mencuci tangan dengan sabun setiap
revitalisasi pasar dan halaman mau melakukan aktifitas maupun
pasar/area di beberapa titik pasar di sesudah melakukan aktifitas.
Kabupaten Wonogiri.
b. Masih banyak dikeluhkan oleh para
c. P e r l u n y a b a n t u a n p e r a l a t a n petani tentang kesulitan memperoleh
pengolahan makanan ringan dari bahan pupuk bersubsidi di awal masa tanam
guna pemberdayaan dan peningkatan sekarang ini,mohon dicarikan solusi
UMKM. yang terbaik agar kelangkaan pupuk
bersubsidi ini segera diatasi.
d. Perlu perbaikan dan pemeliharaan
lampu penerangan jalan umum tenaga c. Kaitannya dengan pembagian JPS,
surya (solar cell) di kabupaten wonogiri masih banyak penerima bantuan yang
di beberapa titik ada yang mati. tidak tepat sasaran, untuk itu OPD
terkait harus selalu mengupdate data
e. Pandemi covid-19 memiliki dampak penerima bantuan JPS.
besar untuk masyarakat menengah ke
d. mohon adanya untuk pemberdayaan di
bidang pertanian seiring dengan
kemajuan tehnologi dibidang pertanian
yang terus berkembang.

e. dilapangan masih banyak masyarakat

Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020 13

yang mengeluhkan tentang persyaratan b. Terkait pembangunan infrastruktur,
untuk memperoleh Kartu Indonesia diharapkan kepada pihak eksekutif
Pintar (KIP) untuk itu perlunya untuk meningkatkan fungsi
penyederhanaan persyaratan dalam pengawasan terhadap pekerjaan
memperolehnya. proyek-proyek tersebut supaya hasil
f. tinggal beberapa hari lagi kita akan pekerjaannya maksimal sesuai dengan
melaksanakan pemilihan kepala standar yang telah ditetapkan. Sebab
daerah, pilkada tahun ini sangat dengan infrastruktur yang baik akan
berbeda jauh situasinya dengan pilkada menjadi pemicu perkembangan bidang-
sebelumnya, dimana kita berada dalam bidang investasi lain.
situasi covid-19 yang masih merebak,
tentunya ini menjadi perhatian yang c. Terakhir kami Fraksi PDI Perjuangan
sangat serius dari pihak-pihak terkait DPRD Kabupaten Wonogiri
agar segala tahapan pelaksanaan mengingatkan kepada seluruh warga
pilkada tahun ini benar benar masyarakat Wonogiri bahwa sebentar
menerapkan protokol kesehatan lagi kita semua akan nduwe gawe, yaitu
dengan ketat dan penuh kehati hatian, pelaksanaan event politik lima tahunan
sehingga tidak akan terjadi timbulnya pemilihan bupati dan wakil bupati
klaster baru dari adanya perhelatan wonogiri. Kami mengajak kepada
pilkada tahun ini. seluruh lapisan masyarakat untuk turut
mensukseskan pesta demokrasi di
5. Fraksi PDI Perjuangan (Irwan Hari Kabupaten Wonogiri ini, dengan
Purnomo) datang ke TPS pada 9 Desember nanti,
dengan tetap mematuhi protokol
kesehatan. Memilih calon pemimpin
yang dapat membawa Wonogiri maju
mandiri dan sejahtera, menuju
Wonogiri sukses tetap dengan sesanti
"Go Nyawiji Sesarengan Mbangun
Wonogiri"

a. Sehubungan dengan peralihan dari
musim kemarau ke musim penghujan.
Kami menghimbau kepada instansi
terkait khususnya BPBD Kabupaten
Wonogiri untuk lebih waspada dan
lebih aktif melakukan pemantauan ke
beberapa wilayah kecamatan di
Kabupaten Wonogiri. Karena seperti
yang kita ketahui, bahwa beberapa
wilayah kecamatan di Kabupaten
Wonogiri rawan terjadinya bencana
alam. Hal ini dimaksudkan untuk
mengantisipasi terjadinya bencana
alam seperti banjir dan tanah longsor.

14 Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020

PENETAPAN RENCANA KERJA linier sebagaimana tertuang dalam Dokumen
DPRD KABUPATEN WONOGIRI RKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021.
TAHUN 2021
Dalam penyampaiannya di Forum Rapat
Paripurna, Wakil Ketua DPRD, Siti
Hardiyani, SE, MM menyatakan bahwa
penyusunan Rencana Kerja DPRD

Selasa, 30 Juni 2020, DPRD Kabupaten Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 ini juga
Wonogiri menyetujui Rencana Kerja didasarkan pada Permendagri Nomor 90
DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
yang disusun sebagai Pedoman Kegiatan dan Nomenklatur Perencanaan
DPRD Kabupaten Wonogiri pada Tahun Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
2021 untuk ditetapkan dalam Keputusan
DPRD. Dimana terdapat perubahan kode dan
nomenklatur Program Kegiatan yang
Rencana Kerja ini terangkum dalam 2 (dua) mengacu pada Undang-Undang Nomor 23
program dan 7 (tujuh) kegiatan serta tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
terjabarkan kedalam 32 (tiga puluh dua) sub
kegiatan, dimana perumusan kegiatan dan Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020 15
anggarannya dalam bentuk program,
kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah

RAPERDA RT RW DISETUJUI JADI PERDA, Pada
kesempatan
BUPATI BERHARAP DAPAT MENINGKATKAN sebelumnya Wakil
Ketua Pansus,
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Widiyatno, SH
membacakan Laporan
Proses panjang dan dinamika yang harus hasil kerja Panitia
dilalui Raperda tentang Rencana Tata Khusus I, dimana ada
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beberapa point
Wonogiri mulai dari proses penyusunan, rekomendasi yang
konsultasi, kesepakatan dengan Pemerintah disampaikan
Daerah yang berbatasan, kajian lingkungan diantaranya yaitu
hidup strategis, pembahasan Pansus DPRD pertama, harapan
Kabupaten Wonogiri, pembahasan lintas untuk segera
sektor di Kementerian ATR/BPN, Evaluasi dilaksanakan
Gubernur, Penyempurnaan Raperda sosialisasi kepada
berdasarkan hasil evaluasi Gubernur, hingga semua stakeholder dan
akhirnya pada hari ini selasa (14/7) di masyarakat setelah
Gedung Graha Paripurna, DPRD Kabupaten Perda RTRW
Wonogiri menggelar Rapat Paripurna
Persetujuan Raperda tentang RTRW diundangkan; yang kedua, Pemerintah Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040 Hasil segera menyusun Perbup sebagai tindaklanjut
Evaluasi Gubernur Jawa Tengah untuk atas Perda RTRW; yang ketiga, untuk segera
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. mempersiapkan penyusunan Raperda RDTR
Wilayah (Kecamatan) berdasarkan Perda
Semua Anggota Dewan yang hadir secara RTRW; dan yang terakhir mengharapkan
bulat menyetujui Raperda tersebut untuk Pemerintah Daerah melaksanakan Perda
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam RTRW tersebut dalam memanfaatkan potensi
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Setyo sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat.
Sukarno. Bupati Wonogiri, Joko Sutopo
tampak hadir bersama jajaran eksekutif "Harapan kedepannya dengan di
Pemerintah Kabupaten Wonogiri. undangkannya Raperda ini menjadi Perda,
semoga Perda RT/RW ini benar - benar
menjadi acuan dan pedoman untuk
mengarahkan pembangunan di Kabupaten
Wonogiri secara berdaya guna, serasi, selaras,
seimbang dan berkelanjutan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat."
Harap Bupati.

16 Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020

RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KAB. WONOGIRI TA 2019 SAH DITETAPKAN MENJADI PERDA

Setelah melalui pembahasan di Badan yang hadir apakah menyetujui Raperda
Anggaran DPRD Kabupaten Wonogiri atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Kabupaten Wonogiri TA. 2019 untuk di tetapkan
Rancangan Peraturan Daerah tentang menjadi Perda. "Dengan demikian Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019
Wonogiri Tahun Anggaran 2019, DPRD Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah dapat kita
Kabupaten Wonogiri selasa (7/7) menggelar tetapkan menjadi Peraturan Daerah," ucap Setyo
Rapat Paripurna Persetujuan Raperda tersebut Sukarno sambil mengetok palu 3x setelah seluruh
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Anggota DPRD memberikan persetujuannya?
(Perda) bertempat di Ruang Graha Paripurna
DPRD Kabupaten Wonogiri. Bupati Wonogiri, Joko Sutopo dalam
sambutannya menyampaikan ucapan terima
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo dan Wabup Edy kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya
Santosa bersama Jajaran Eksekutif Pemerintah atas persetujuan Perda yang telah dilaksanakan.
Kabupaten Wonogiri hadir dalam Rapat "Selanjutnya, terhadap beberapa hal yang
Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Setyo menjadi saran dan masukan dari Dewan yang
Sukarno didampingi 3 Wakil Ketua DPRD. terhormat pada proses persidangan akan segera
Sekretaris DPRD sekaligus Sekretaris Badan saya tindak lanjuti bersama jajaran eksekutif serta
Anggaran, Ir. Gatot Siswoyo, MM mengawali dengan dukungan segenap pimpinan dan
acara dengan menyampaikan Laporan Hasil Anggota DPRD maupun stakeholder lainnya
Pembahasan Badan Anggaran yang telah sebagai upaya perbaikan dan pembenahan
tertuang dalam Keputusan Badan Anggaran pengelolaan keuangan daerah pada khususnya
DPRD Kabupaten Wonogiri. dan pelaksanaan Pemerintahan dan
Pembangunan di Kabupaten Wonogiri pada
Setelah penyampaian Laporan Banggar, Ketua umumnya." Ungkap beliau
DPRD Setyo Sukarno kemudian menanyakan ke
seluruh Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri

Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020 17

RANCANGAN KUA PPAS TA. 2021 DAN DPRD, Setyo Sukarno dengan didampingi 3
Wakil Ketua DPRD dan dihadiri jajaran
RANCANGAN PERUBAHAN KUA PPAS TA. 2020 eksekutif Pemerintah Kabupaten Wonogiri
pada hari ini merupakan tahapan terakhir
KABUPATEN WONOGIRI DISETUJUI dalam pembahasan rancangan KUA dan
PPAS TA. 2021 serta rancangan perubahan
DPRD DALAM RAPAT PARIPURNA KUA dan perubahan PPAS TA. 2020 setelah
sebelumnya melalui tahapan dari mulai nota
Melalui mendahului perubahan pertama pengantar, pembahasan di badan anggaran
sampai dengan mendahului maupun komisi-komisi di DPRD Kabupaten
perubahan kelima serta optimalisasi Wonogiri yang hasilnya semua terangkum
penggunaan SILPA Tahun Anggaran 2019 dalam laporan badan anggaran yang
dan belanja tidak terduga tahun 2020, dibacakan Sekretaris DPRD, Ir. Gatot
Pemerintah Kabupaten Wonogiri Siswoyo, MM.
mengoptimalkan hasil refocusing anggaran
dalam rangka pemulihan (recovery) ekonomi
sebagai dampak covid-19.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Edy
Santosa, SH dalam sambutannya di Ruang
Graha Paripurna DPRD Kabupaten
Wonogiri dalam acara Rapat Paripurna
Persetujuan DPRD terhadap Rancangan
KUA dan PPAS Kabupaten Wonogiri Tahun
Anggaran 2021 dan Persetujuan DPRD
terhadap Rancangan Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS Kabupaten Wonogiri
Tahun Anggaran 2020, Kamis (13/8).

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua

18 Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020

PANSUS LKPJ BERIKAN 17 REKOMENDASI KE PEMERINTAH
KABUPATEN WONOGIRI

Sebanyak 17 Rekomendasi DPRD Ketua DPRD, Setyo
terhadap Laporan Keterangan Sukar no kepada Wakil
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Bupati, Edy Santosa, SH.
Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 hasil
pembahasan Panitia Khusus (Pansus) yang Berikut 17
diketuai Titik Sugiyarti, S.Sos dibacakan oleh Rekomendasi yang
Sekretaris Pansus, Sriyanto, S.Pd dalam disampaikan DPRD atas
Rapat Paripurna DPRD Kab. Wonogiri, LKPJ Pemerintah Daerah
selasa (7/4) bertempat di Ruang Graha Tahun 2019 antara lain :
Paripurna DPRD Kab.Wonogiri.
1. P e n y u s u n a n
Rapat Paripurna digelar dengan dokumen Laporan
berpedoman pada standar acara resmi Keterangan
penanganan covid-19 yang disusun oleh Pertanggungjawaban
kemendagri, dimana sebelum acara dimulai (LKPJ) Pemerintah
dilakukan penyemprotan desinfektan ke Daerah Kabupaten
seluruh ruangan. Pimpinan dan anggota Wonogiri Tahun 2019
DPRD serta tamu undangan diwajibkan memasuki paradigma
menggunakan handsanitizer yang sudah baru dengan terbitnya
disiapkan di depan pintu masuk, selain itu Peraturan Pemerintah
juga dilakukan cek suhu tubuh. Jarak tempat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
duduk peserta rapat paripurna di dalam ruang dan Evaluasi Penyelenggaraan
tetap mengedepankan physical distancing Pemerintahan Daerah sebagai
yaitu 1-2 meter. "Ini dalam rangka mencegah pengganti Peraturan Pemerintah
dan mengantisipasi penyebaran Covid-19," Nomor 3 Tahun 2007 yang sudah
tegas Sekwan, Ir. Gatot Siswoyo, MM. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
lagi. Dengan demikian penyusunan
Hasil dari Rekomendasi DPRD tersebut dokumen Laporan Keterangan
kemudian diserahkan secara simbolis oleh Pertanggungjawaban (LKPJ)
Pemerintah Daerah Kabupaten
Wonogiri selanjutnya agar senantiasa
konsisten mempedomani Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dan Surat Edaran Manteri
Dalam Negeri Nomor 700/479/OTDA
tertanggal 22 Januari 2020 perihal
Format Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) untuk
sementara sambil menunggu terbitnya
Peraturan Menteri Dalam Negeri yang
mengatur secara rinci tentang LKPJ
tersebut.
2. Dasar hukum penyusunan dokumen
LKPJ Pemerintah Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun Anggaran 2019 sudah

Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020 19

tersaji secara komprehensif sesuai dalam arti luas. Untuk itu pemerintah
hierarkhi peraturan perundang- daerah terus menerus didorong untuk
undangan yang berlaku. Untuk itu meningkatkan dan mengembangkan
penyusunan dasar dalam dokumen realisasi program prioritas
LKPJ Pemerintah Daerah Kabupaten pembangunan bidang pertanian dalam
Wonogiri itu perlu dipertahankan dan rangka mewujudkan "Sukses Petanine"
dari waktu ke waktu senantiasa terus dengan peningkatan penyediaan sarana
menerus disempurnakan dengan dan prasarana serta fasilitas produksi
penyesuaian atau penambahan seiring pertanian baik secara kuantitas maupun
dengan terbitnya peraturan perundang- kualitas dalam rangka mendorong
undangan baru yang terkait. produktivitas pertanian, peternakan,
3. Gambaran umum daerah Kabupaten serta perikanan dan kelautan dalam
Wonogiri sudah disajikan sesuai fakta rangka sepenuhnya untuk
dan data serta informasi sesungguhnya meningkatkan kesejahteraan petani
berdasarkan kondisi dan secara menyeluruh.
perkembangan potensi wilayah 5. S t r a t e g i d a n A r a h Ke b i j a k a n
Kabupaten Wonogiri terkini yang Pembangunan tahun 2019 yang
meliputi aspek geografis, demografis diuraikan dalam dokumen LKPJ
dan ekonomi. Terkait penyajian data Pemerintah Daerah Kabupaten
gambaran umum daerah ini, supaya Wonogiri Tahun 2019 sudah sesuai
terus menerus dilengkapi dan dokumen-dokumen perencanaan
ditingkatkan terkait validitas serta pembangunan yaitu RKPD Kabupaten
komprehensifitas data dan informasi Wonogiri Tahun 2019, RPJMD
terutama data penting yang belum Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 -
tersaji misalnya penyebaran 2021 serta RPJPD Kabupaten
penyerapan tenaga kerja berdasarkan Wonogiri Tahun 2005 - 2025. Hal itu
sektor/lapangan kerja atau mata perlu diberikan apresiasi setinggi-
pencaharian penduduk. tingginya kepada Pemerintah
Penyempurnaan data dan informasi itu Kabupaten Wonogiri karena sejak awal
dimaksudkan agar dapat mulai sampai saat ini senantiasa
menggambarkan secara menyeluruh konsisten menyelenggarakan
kondisi dan potensi sumber daya serta pembangunan daerah yang bertumpu
core competence (unggulan) daerah pada prioritas Panca Program
yang perlu dikembangkan melalui Unggulan Pembangunan.
program-program pembangunan. 6. Kebijakan prioritas pembangunan dan
4. Analisis core competence (unggulan) penganggaran Pemerintah Kabupaten
daerah Kabupaten Wonogiri yang Wonogiri sebagaimana tersaji dalam
didasarkan pada simulasi atas dominasi dokumen LKPJ Pemerintah Daerah
tata guna lahan (aspek geografis), Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 telah
dominasi mata pencaharian penduduk dijalankan dengan baik sesuai potensi
(aspek demografis), dan dominasi sumber daya yang dimiliki Daerah.
sektoral Produk Domestik Regional Dukungan penting yang perlu
Bruto (aspek ekonomi) dengan data dilakukan bagi Pemerintah Kabupaten
yang disajikan dalam dokumen LKPJ Wonogiri adalah upaya untuk
Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan percepatan pencapaian
Wonogiri Tahun 2019 menghasilkan tujuan dan sasaran terhadap prioritas
kesimpulan bahwa core competance Panca Program Unggulan
(unggulan) daerah Kabupaten Pembangunan, sehingga benar-benar
Wonogiri adalah bidang pertanian segera terwujud "alus dalane", "pinter

20 Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020

rakyate", "sehat wargane", "rame langsung. Perkembangan yang
pasare", dan "sukses petanine". menggembirakan ini perlu
7. Ke b i j a k a n U mu m Pe n ge l o l a a n mendapatkan apresiasi dan terus
Keuangan Daerah dalam dokumen didorong menuju struktur belanja
LKPJ Pemerintah Daerah Kabupaten daerah yang ideal dimana proporsi
Wonogiri Tahun 2019 menggambarkan Belanja Langsung terus menerus
bahwa meskipun secara umum maupun meningkat atau bahkan dapat lebih
beberapa sumber pendapatan daerah besar dibandingkan dengan Belanja
masih belum 100 persen tercapai, Tidak Langsung.
namun pengelolaan pendapatan daerah 10. Efektivitas tingkat pencapaian Belanja
sudah efektif, bahkan sumber yang Modal tahun anggaran 2019
berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dilaporkan dalam
(PAD) merupakan satu-satunya sumber dokumen LKPJ Pemerintah Daerah
pendapatan daerah yang target- Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
targetnya sudah dapat direalisasikan cenderung lebih tinggi dibandingkan
dengan baik dengan pengelolaan yang Belanja Pegawai, demikian pula tingkat
sangat efektif. Perkembangan pertumbuhan Belanja Modal pada
kemajuan pengelolaan Pendapatan tahun yang sama juga cenderung lebih
Daerah ini perlu terus dipertahankan tinggi dari pada Belanja Pegawai,
bahkan ditingkatkan dengan dimana hal itu berdampak pada
mengembangkan potensi sumber- proporsi Belanja Modal yang
sumber pendapatan daerah yang meningkat dan proporsi Belanja
memungkinkan. Pegawai yang menurun. Kinerja
8. Komponen PAD pada tahun 2019 Belanja Modal dan Belanja Pegawai
sebagaimana dilaporkan dalam yang sudah "on the track" ini
dokumen LKPJ Pemerintah Daerah seyogyanya diiringi dengan kebijakan
Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 anggaran untuk senantiasa
menunjukkan peningkatan kontribusi meningkatkan besaran anggaran
yang cukup signifikan terutama pada belanja langsung terutama untuk
sektor Pajak Daerah dan Hasil belanja modal.
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 11. Realisasi Belanja Tidak Terduga pada
Dipisahkan, walaupun pada sektor tahun 2019 berdasarkan dokumen
Retribusi Daerah masih cenderung LKPJ Pemerintah Daerah Kabupaten
mengalami penurunan. Untuk itu Wonogiri Tahun 2019 mengalami
realisasi kontribusi komponen- penurunan yang sangat tajam, dan
komponen PAD seperti Pajak Daerah diiringi dengan tingkat pencapaian
dan Hasil Pengelolaan Kekayaan realisasi yang sangat rendah. Untuk itu,
Daerah itu perlu terus dipertahankan perencanaan anggaran belanja tidak
bahkan ditingkatkan, terutama juga terduga ke depan perlu mendapat
untuk komponen Retribusi Daerah. perhatian dan agar disesuaikan dengan
9. Trend perkembangan realisasi belanja kondisi bencana di Daerah serta
langsung pada tahun 2019 berdasarkan pengalaman kinerja tahun-tahun
dokumen LKPJ Pemerintah Daerah sebelumnya.
Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 12. Besarnya nilai SiLPA dalam realisasi
cenderung lebih tinggi dari pada belanja APBD Kabupaten Wonogiri Tahun
tidak langsung, bahkan tingkat Anggaran 2019 sebagaimana disajikan
pencapaian belanja langsung pada dalam dokumen LKPJ Pemerintah
tahun yang sama jauh lebih tinggi Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun
dibandingkan dengan belanja tidak 2019 dapat ditekan sehingga

Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020 21

mengalami penurunan sebesar 31,46 Pemerintahan sebagaimana dilaporkan
persen dibandingkan SiLPA tahun dalam dokumen LKPJ Pemerintah
anggaran 2018. Kemajuan itu perlu Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun
mendapatkan apresiasi karena terbukti 2019 sudah banyak yang mencapai
bahwa program optiamlisasi tingkat penyerapan anggaran yang
pemanfaatan SiLPA secara berangsur- efektif bahkan sangat efektif. Untuk itu
angsur sudah dijalankan Pemerintah diberikan penghargaan yang setinggi-
Kabupaten Wonogiri yang mana tingginya kepada Perangkat Daerah
optimalisasi SiLPA tersebut digunakan yang sudah dapat mencapai hal itu,
untuk membiayai program-program dengan tetap mendorong kepada
pembangunan dalam belanja langsung seluruh Perangkat Daerah untuk
maupun pengeluaran pembiayaan mempertahankan dan terus menerus
daerah lainnya yang bermanfaat bagi meningkatkan tingkat efektivitas
masyarakat dan perekonomian daerah. pencapaian program dan kegiatan
13. Nilai SiLPA yang masih relatif besar sehingga mampu mendorong efisiensi
merupakan potensi sumber penerimaan dan efektivitas pengelolaan keuangan
pembiayaan daerah, untuk itu dalam daerah.
rangka lebih mengoptimalkan SiLPA 16. Dalam hal pelaksanaan program dan
tersebut, direkomendasikan agar kegiatan dalam rangka Tugas
Pemerintah Kabupaten Wonogiri Pembantuan dan Tugas Umum
melakukan reorientasi budget policy Pemerintahan, pemerintah daerah
dengan lebih mengarahkan diharapkan mendorong setiap
pemanfaatan SiLPA itu pada organisasi perangkat daerah untuk
Pengeluaran Pembiayaan Daerah senantiasa meningkatkan kinerjanya,
dengan menyalurkannya untuk antara lain dengan melakukan
Penyertaan Modal Daerah dan/ atau pengendalian terhadap pelaksanaan
Pemberian Pinjaman Daerah misalnya program dan kegiatan dengan
untuk Pembentukan Dana Bergulir bagi berdasarkan target kinerja yang telah
Usaha Mikro dan Koperasi. ditetapkan.
14. Struktur SiLPA Kabupaten Wonogiri 17. Seiring dengan semakin meningkatnya
Tahun Anggaran 2019 sebagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah
disajikan dalam dokumen LKPJ dan penyelenggaraan pemerintahan
Pemerintah Daerah Kabupaten daerah sebagaimana tercermin dalam
Wonogiri Tahun 2019 lebih didominasi dokumen LKPJ Pemerintah Daerah
dari sumber "efisiensi belanja daerah" Kabupaten Wonogiri Tahun 2019,
karena pada tahun anggaran 2019 ini diharapkan pencapaian tersebut dapat
tidak ada sumber SiLPA dari kelebihan diikuti dengan upaya-upaya pemerintah
pendapatan daerah. Agar kedepan daerah dalam rangka mempertahankan
str uktur SiLPA lebih baik lagi pencapaian prestasi opini WTP atas
direkomendasikan supaya Pemerintah laporan keuangan pemerintah daerah.
Kabupaten Wonogiri secara terus Untuk itu pemerintah daerah didorong
menerus meningkatkan efektivitas agar senantiasa melakukan berbagai
pengelolaan sumber-sumber kegiatan dalam rangka
Pendapatan Daerah di satu sisi dan di menindaklanjuti rekomendasi dan
sisi yang lain meningkatkan tingkat catatan-catatan Laporan Hasil
pencapaian atau tingkat penyerapan Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas
anggaran Belanja Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
15. Pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Wonogiri.
dalam rangka Penyelenggaraan Urusan

22 Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020

RAPERDA INISIATIF BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN WONOGIRI

TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

DITETAPKAN MENJADI RAPERDA INISIATIF DPRD

DP R D Wonogiri, dan Forum Anak Kabupaten
Kabupate Wonogiri.
n Wonogiri
secara bulat "Pimpinan DPRD memberikan dukungan
menyetujui dan apresiasi setinggi-tingginya kepada
Raperda Badan Pembentukan Peraturan Daerah
Inisiatif Badan DPRD Kab. Wonogiri atas aktifnya dalam
Pembentukan menginisiasi Raperda tentang
Peraturan Pengarusutamaan Gender ini." ujar Wakil
Daerah Ketua DPRD Kab. Wonogiri, Siti Hardiyani,
(Bapemperda) SE, MM saat membuka acara tersebut.
DPRD Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa
Kabupaten Bapemperda DPRD Kabupaten Wonogiri
Wo n o g i r i yang diketuai Gimanto, SH berinisiasi
tentang menyusun Raperda ini karena memandang
Pengarusutama perlunya payung hukum sebagai dasar
an Gender perangkat daerah dalam menyelenggarakan
menjadi kesetaraan gender di Kab. Wonogiri.
Raperda "Diperlukan payung hukum yang diterbitkan
Inisiatif DPRD oleh kementerian/lembaga dan daerah untuk
dalam Sidang dapat menyelenggarakan sistem data gender
Paripurna Jum dan anak secara konsisten dan
'at (13/11). berkelanjutan." tegasnya.

Sebagai amanat Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan yang dalam salah satu
pasalnya (pasal 96) mengatur partisipasi
masyarakat dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan, penyusunan Raperda
ini sebelumnya telah melalui proses FGD,
Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jaring
Asmara) hingga Publik Hearing dengan
melibatkan narasumber dari PUSKHOD
LPPM UNNES.

Keterlibatan masyarakat ini bertujuan
untuk menghimpun pemikiran masyarakat
dalam bentuk masukan baik lisan maupun
tertulis guna kesempurnaan Raperda yang
sedang disusun. Saat pelaksanaan Publik
Hearing yang digelar di Ruang Graha
Paripurna, senin (12/10) terlihat hadir Plt.
Ketua TP PKK Wonogiri Ny. Denny
Risnindyantira, A.Md, Jajaran OPD terkait,
beberapa Organisasi Wanita Kabupaten

Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020 23

Plt. Ketua TP PKK Wonogiri, Ny. Denny pengarusutamaan gender, Pemerintah
Risnindyantira, A.Md turut memberikan Daerah pun memiliki andil didalamnya. Hal
beberapa usulan diantaranya perihal ini tertuang dalam amanat Undang-Undang
kesetaraan gaji antara laki-laki dan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
perempuan, pemberian pendidikan Daerah bahwa Pemerintah Daerah memiliki
kesehatan reproduksi kepada laki-laki kewenangan urusan wajib non pelayanan
maupun perempuan serta memfasilitasi dan dasar. maka pelaksanaan otonomi daerah
memberi dispensasi kepada perempuan berdasarkan prinsip-prinsip demokratis,
menyusui. keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan
Sementara itu Wakil Ketua Bapemperda, keadilan serta dengan mempertimbangkan
Imron Rizkyarno, SH dalam Rapat potensi dan keanekaragaman daerah perlu
Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan direspon secara arif dan bijaksana oleh
Bapemperda atas Raperda Inisiatif tentang Pemerintah Daerah, khususnya terhadap
Pengarusutamaan Gender kembali pelaksanaan pemberdayaan perempuan di
menegaskan bahwa dalam menunjang Kabupaten Wonogiri.
"Bapemperda mengambil langkah strategis
melalui fungsi pembentukan Perda dengan
menyusun Raperda tentang
Pengar usutamaan Gender. Lahir nya
Raperda ini adalah cita-cita besar
Bapemperda, dan kami yakin juga menjadi
cita-cita masyarakat Wonogiri agar terwujud
pembangunan secara merata, seimbang,
selaras dan serasi. sehingga konstruksi
kesenjangan gender dapat dieliminir, dan
kegiatan responsif gender yang sudah
dilakukan dapat ditingkatkan serta mendapat
payung hukum yang jelas," imbuh Imron.

Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa
Bapemperda DPRD Kabupaten Wonogiri yang

diketuai Gimanto, SH berinisiasi menyusun
Raperda ini karena memandang perlunya payung

hukum sebagai dasar perangkat daerah dalam
menyelenggarakan kesetaraan gender di Kab.

Wonogiri. "Diperlukan payung hukum yang
diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan daerah

untuk dapat menyelenggarakan sistem data
gender dan anak secara konsisten dan
berkelanjutan." tegasnya.

24 Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020

KURANGI TINGKAT KEKERASAN PADA ANAK, KOMISI IV INISIASI RAPERDA TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Raperda Inisiatif Komisi IV DPRD dan berkompetisi di era mendatang dengan
Kabupaten Wonogiri tentang rasa aman. Kita penuhi hak-haknya, dan kita
Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak wajib menyediakan kondisi yang kondusif
disetujui dan ditetapkan menjadi Raperda dikarenakan saat ini masih banyak anak yang
Inisiatif DPRD Kabupaten Wonogiri dalam menjadi korban kekerasan yang luar biasa."
Rapat Paripurna tanggal 7 April 2020. ujar Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten
Wonogiri, Sriyono, S.Pd. kala itu.
Alasan prinsip Komisi IV DPRD
Kabupaten Wonogiri mengusung Raperda ini Penyusunan Raperda inisiatif ini diawali
dikarenakan tugas dan fungsi DPRD yang dengan proses Focus Group Discussion

salah satunya yaitu

membentuk Peraturan

Daerah memandang

perlu untuk memberikan

perlindungan hukum

dan rasa aman bagi anak

yang dituangkan dalam

suatu kebijakan ditingkat

daerah.

"Merupakan tugas

Pemerintah Daerah

menyiapkan anak agar

bisa tumbuh,

berkembang dengan baik

Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020 25

(FGD), Jaring Asmara ke Kecamatan terhadap anak diawal tahun 2020 membuat
Girimarto dan Kecamatan Manyaran serta Komisi IV dan OPD terkait berkomitmen
pelaksanaan Publik Hearing yang melibatkan kuat mengawal penyusunan Raperda inisiatif
instrumen - instrumen pendukung dan ini demi menciptakan kondisi yang kondusif
stakeholder terkait diantaranya TP PKK, bagi pemenuhan hak anak di Kabupaten
Ikatan Dokter Anak, Ikatan Guru TK, Ikatan Wonogiri.
Bidan, Kelompok Posyandu, dll.
Predator paling besar bagi anak saat ini
Dalam salah satu pelaksanaan FGD Jum'at adalah kemajuan teknologi informasi, yang
(6/3) di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Kab. masuk tidak lagi hanya di kota, di kampung,
Wonogiri, Ketua TP PKK
Kab. Wonogiri, drh. di desa bahkan masuk ke ruang-ruang kamar
Verawati Joko Sutopo, M.Sc dan jika dibiarkan terus menerus akan
mengapresiasi langkah mempengaruhi pola pikir anak. Hal inilah
Komisi IV DPRD Kab. yang bisa menimbulkan generasi anak yang
Wonogiri sebagai antisosial. "Ini baru bagian terkecil dari
penginisiasi pembentukan masalah yang akan timbul. Selain kekerasan
Raperda Penyelenggaraan seperti tindak pidana kriminal, kenakalan,
Kabupaten Layak Anak bullying hingga kekerasan seksual. Ini yang
(KLA) dan ikut dilibatkan harus disadari semua stake holder,
dalam Focus Group dikarenakan pada saat ini pembangunan yang
Discussion (FGD) yang ada sebagian besar masih berorientasi pada
dihadiri Komisi IV DPRD pembangunan ekonomi dan orang-orang
Wonogiri, tenaga ahli dari dewasa saja." jelas Saru Arifin, tenaga ahli
UNNES, maupun dari LPPM Unnes. "Pembangunan berbasis anak
perwakilan OPD yang terkait, beliau harus segera diimplementasikan di
mendorong sekaligus mensupport semoga Kabupaten Wonogiri. Pembangunan yang
raperda ini dapat segera tersusun dan
ditetapkan menjadi perda, yang nantinya
diharapkan dapat tersosialisasikan sampai
pada tingkat desa-desa, dimana TP PKK siap
untuk membantu sesuai dengan tugasnya dan
di harapkan masing masing OPD dapat
bersinergi dalam pelaksanaan Perda KLA
nantinya.

Ketua Komisi IV, Sriyono dalam
pelaksanaan Publik Hearing kembali
menegaskan bahwa perlunya payung hukum
untuk mengurangi tingkat kekerasan yang
terjadi pada anak. Adanya kasus kekerasan

26 Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020

mengintegrasikan komitmen semua tambahnya.
stakeholder, Pemerintah pusat dan daerah, Pihak akademisi dari LPPM UNNES, Ibu
masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha
dan keluarga. Hitam putih generasi anak kita Ristina yang turut hadir sebagai narasumber
adalah tanggung jawab kita semua." menyampaikan bahwa ada 5 kluster terhadap
imbuhnya pemenuhan hak-hak anak diantaranya Hak
Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga
Lebih lanjut Sriyono juga menyampaikan dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar
bahwa Komisi IV concern mengawal raperda dan Kesejahteraan, Pendidikan,
ini. "Kami kemarin juga sudah mengawali Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan
proses penyusunan raperda inisiatif dengan Seni Budaya dan yang terakhir yaitu
melaksanakan beberapa kali Focus Group Perlindungan Khusus.
Discussion (FGD) dengan OPD terkait."

"Pembangunan berbasis anak
harus segera di implementasikan
di Kabupaten Wonogiri. Pembangunan
yang mengintegrasikan komitmen semua
stakeholder, Pemerintah pusat dan
daerah, masyarakat, dunia pendidikan,
dunia usaha dan keluarga. Hitam putih

generasi anak kita adalah tanggung
jawab kita semua."

Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Tahun 2020 27

INGIN CIPTAKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG LEBIH
KOMPREHENSIF, BAPEMPERDA RUBAH PROPEMPERDA TAHUN 2021

Melalui Rapat Paripurna yang digelar pada Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten
Selasa (24/11/2020), Dewan Perwakilan Wonogiri yang urung dibahas.
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonogiri
melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah Sedangkan 3 Raperda yang berasal dari
(Bapemperda) melakukan perubahan Penetapan Pemerintah Daerah (Pemda) yaitu Raperda
Propemperda Kab. Wonogiri Tahun 2021. tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016
Rapat Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Kab. Wonogiri Sriyono, S.Pd dan dihadiri oleh Daerah Kabupaten Wonogiri, Raperda tentang
Plt. Bupati Wonogiri Edy Santosa, SH dan para Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri tahun
Wonogiri. 2021 - 2026 dan Raperda tentang Pencabutan
Empat Peraturan Daerah (Perda tentang
Pembacaan Perubahan Usulan Program Pengelolaan Aset Desa, Perda tentang Keuangan
Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Desa, Perda tentang Urusan Pemerintahan Yang
Kab. Wonogiri tahun 2021 disampaikan langsung Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
oleh Wakil Ketua Bapemperda, Imron Rizkyarno, Kabupaten Wonogiri dan Perda tentang Bantuan
S.H. Keuangan Kepada Partai Politik) tetap
dimasukkan dalam Propemperda 2021.
Dari total 6 Raperda yang semula diusulkan
pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Perubahan Propemperda ini merupakan hasil
(Propemperda) tahun 2021 yang ditetapkan pada rapat koordinasi Badan Pembentukan Peraturan
Bulan September kemarin, ada 3 Raperda berasal Daerah Kabupaten Wonogiri dalam rangka
dari Inisiatif DPRD yaitu Raperda tentang menciptakan produk hukum daerah di
Penyelenggaraan Inovasi Daerah, Raperda Kabupaten Wonogiri yang lebih komprehensif.
tentang Penyelenggaraan Perternakan dan
Kesehatan Hewan, serta Raperda tentang

28 Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020

LAPORAN KINERJA DPRD KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 DISETUJUI PARIPURNA

DPRD Kabupaten Wonogiri menggelar kewenangan membentuk peraturan daerah
Rapat Paripurna dengan agenda yaitu memang berada di DPRD, dalam pelaksanaan

Penyampaian Laporan Kinerja Pimpinan DPRD pembahasan raperda harus dilakukan bersama

Kabupaten Wonogiri Tahun 2019, selasa (17/3). dengan kepala daerah dan harus mendapatkan

Paripurna hari ini dipimpin Ketua DPRD, Setyo persetujuan bersama, sehingga kinerja

Sukarno yang dihadiri Jajaran Forkopimda dan pembentukan peraturan daerah memerlukan

Eksekutif Pemerintah Kabupaten Wonogiri. sinergitas antara DPRD dan kepala daerah.

Dalam hal ini, legislatif dan eksekutif harus

Rapat Paripurna diawali dengan Penyampaian mempunyai spirit yang sama. Semoga kedepan

Laporan Kinerja Pimpinan DPRD oleh Wakil sinergitas ini tetap terjaga, demi kepentingan

Ketua DPRD, Sugeng Ahmady. Penyampaian masyarakat wonogiri." Ujar Sugeng Ahmady.

Laporan Kinerja Pimpinan DPRD ini

dilaksanakan berdasarkan Peraturan DPRD Sementara itu dalam pelaksanaan fungsi

Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD anggaran selama tahun 2019, DPRD senantiasa

Kabupaten Wonogiri Pasal 41 huruf i, dimana menjaga dan berupaya agar pembahasan

"Pimpinan DPRD mempunyai tugas anggaran dilakukan tepat waktu. Hal ini

menyampaikan Laporan Kinerja Pimpinan bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan

DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang kegiatan yang telah direncanakan, utamanya

khusus diadakan untuk itu". Selain sebagai wujud kegiatan yang berhubungan langsung dengan

konsistensi terhadap aturan, penyampaian masyarakat yaitu sesarengan mbangun wonogiri.

Laporan Kinerja ini juga sebagai acara simbolis Dalam waktu sesempit apapun, DPRD berusaha

untuk menutup masa persidangan di Tahun 2019, keras untuk bisa menyelesaikan sesuai dengan

sekaligus membuka masa persidangan di Tahun ketentuan.

2020.

Pada tahun 2019, DPRD melakukan fungsi

Beberapa hal yang disampaikan di Laporan pengawasannya melalui beberapa kegiatan

Kinerja ini tentunya berkaitan dengan diantaranya kegiatan masa reses, sidak-sidak, dan

pelaksanaan fungsi - fungsi DPRD sebagai hearing. Kegiatan tersebut terlaksana berdasarkan

Lembaga Perwakilan Rakyat yakni fungsi dinamika serta isu yang berkembang, dan secara

pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik.

dan fungsi pengawasan. Pada Tahun 2019

kemarin, DPRD telah menyelesaikan Sebagai bentuk konkrit dari laporan kinerja ini,

pembahasan sebanyak 17 Raperda. Dari 17 Dokumen Laporan Kinerja Pimpinan DPRD

Raperda, 13 Raperda merupakan usulan Bupati Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 secara simbolis

melalui OPD dan 4 Raperda merupakan Inisiatif disampaikan dalam forum ini melalui Bupati

DPRD. "Kita tetap terus berupaya bekerja keras Wonogiri dan Perwakilan Fraksi - Fraksi di

agar target propemperda bisa tercapai. Meskipun DPRD Kabupaten Wonogiri.

Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020 29

EVALUASI SOTK SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN WONOGIRI
MERUJUK PERMENDAGRI NO 104 TAHUN 2016

Oleh :
Ir. Gatot Siswoyo, MM
(Sekretaris DPRD Kabupaten Wonogiri)

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Wonogiri, bahwa Sekretariat DPRD
(SOTK) Sekretariat DPRD Kabupaten Kabupaten Wonogiri merupakan perangkat
Wonogiri dipandang perlu untuk dievaluasi daerah dengan Tipe A yang kemudian diatur
mengingat perubahan Perundang-undangan lebih lanjut dalam Pasal 6 Peraturan Bupati
yang terjadi, terlebih dengan ditetapkannya Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Permendagri 104 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja
Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Provinsi Kabupaten/Kota dan Permendagri Wonogiri, bahwa Sekretariat DPRD
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kabupaten Wonogiri terdiri dari 4 (empat)
Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan bagian yakni : Bagian Umum, Bagian
Pembangunan Dan Keuangan Daerah lebih Perencanaan Dan Keuangan, Bagian
mendorong untuk segera di lakukan Persidangan dan Bagian Produk Hukum Dan
perubahan SOTK Setwan tersebut. Dokumentasi.
Berkaitan dengan kelembagaan Sekretariat
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) DPRD Kabupaten Wonogiri sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 dan
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan 2016 tersebut, kami memandang perlu
adanya perubahan SOTK Sekretariat DPRD
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Wonogiri, karena terdapat
ketidaksesuaian antara tupoksi Sekretariat
DPRD dengan fungsi DPRD yang
kegiatannya tersebar kedalam 4 (empat)
bagian. Ketidaksesuaian tupoksi tersebut
terdapat pada Bagian Persidangan serta
Bagian Produk Hukum Dan Dokumentasi,
dimana ada 2 (dua) bagian namun hanya
melaksanakan 1 (satu) fungsi DPRD yakni
fungsi Pembentukan Peraturan Daerah.
Selanjutnya dengan adanya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019, maka kedepan Sekretariat DPRD

30 Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020

Kabupaten Wonogiri akan semakin Dan Keuangan, Bagian Persidangan Dan
mengalami kesulitan dalam melaksanakan Perundang-undangan dan Bagian Fasilitasi
program dan kegiatan dikarenakan Penganggaran Dan Pengawasan.
ketidaksinkronan antara tupoksi Perubahan SOTK yang sesuai dengan
kelembagaan dengan aturan ketentuan ketentuan perundangan yang berlaku melalui
perencanaan dan pelaporan dalam pemetaan dan penyesuaian program,
mendukung fungsi DPRD. Salah satu contoh kegiatan, dan organisasi menurut klasifikasi,
adalah kegiatan dan sub kegiatan dalam kodefikasi serta nomenklatur secara detail
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 sebagaimana diatur pada Permendagri
Tahun 2019 telah dengan jelas dan spesifik Nomor 90 Tahun 2019, hal ini akan
dikelompokkan sesuai fungsi DPRD dan bermanfaat bagi Sekretariat DPRD
tentunya SOTK Sekretariat DPRD-pun harus Kabupaten Wonogiri sebagai bagian dari
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang
Negeri Nomor 104 Tahun 2016. memegang tanggungjawab besar untuk
Sehubungan dengan hal tersebut, agar menjawab perkembangan global kedepan
kedepannya terdapat kesesuaian antara yang penuh tantangan dan daya saing yang
SOTK Sekretariat DPRD dengan program semakin nyata sehingga diperlukan
dan kegiatan Sekretariat DPRD yang optimalisasi, efektivitas, efisiensi di segala
berimplikasi pada kesesuaian indikator bidang yang ditunjang oleh fleksibilitas
kinerja, maka Peraturan Bupati Wonogiri birokrasi yang ramping struktur tetapi kaya
Nomor 58 Tahun 2016 perlu disesuaikan fungsi di jajaran sekretariat DPRD
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Kabupaten Wonogiri dalam mendukung
Nomor 104 Tahun 2016 dimana SOTK kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan
Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri fungsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
terdiri dari Bagian Umum, Bagian Program Daerah Kabupaten Wonogiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar kedepannya terdapat kesesuaian antara SOTK
Sekretariat DPRD dengan program dan kegiatan Sekretariat DPRD yang berimplikasi pada
kesesuaian indikator kinerja, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 perlu
disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 dimana SOTK

Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri terdiri dari Bagian Umum, Bagian Program Dan
Keuangan, Bagian Persidangan Dan Perundang-undangan dan Bagian Fasilitasi
Penganggaran Dan Pengawasan.

Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020 31

SEPANJANG TAHUN 2020, PIMPINAN DPRD GELAR 3X PRESS
RELEASE BERSAMA KALANGAN MEDIA

Agenda Press Release Laporan Kinerja para awak media cetak dan elektronik di
Pimpinan DPRD Kabupaten Wonogiri Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten
Masa Persidangan III (bulan Oktober - Wonogiri, jum 'at (17/4).
Desember) tahun 2020 bersama Wartawan
Media Massa dan Elektronik Kabupaten Kelima point tersebut diantaranya
Wonogiri direncanakan digelar pada tanggal Penyampaian Laporan Kinerja Pimpinan
23 Desember 2020. DPRD Tahun 2019, Pembahasan LKPJ
Pemerintah Daerah Kab. Wonogiri Tahun
Press Release hari itu sekaligus sebagai 2019, Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD
ajang perkenalan Sriyono, S.Pd kepada rekan yang masuk dalam Propemperda Tahun
media cetak maupun elektronik setelah 2020, Penyampaian Pokir DPRD dalam
dilantik sebagai Ketua DPRD yang baru. Musrenbang Tahun 2020 dan Kebijakan
DPRD dalam menghadapi ancaman
Adapun materi yang akan disampaikan pandemi covid-19.
dalam agenda press release adalah terkait
kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Sementara itu menanggapi beberapa
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten pertanyaan dari rekan media yang sebagian
Wonogiri di periode Bulan Oktober s.d besar menyoroti peran DPRD dalam
Desember 2020 diantaranya adalah menghadapi Pandemi Covid-19, Setyo
Perubahan APBD TA. 2020, Persetujuan Sukarno menegaskan kembali bagaimana
APBD TA. 2021, Reses Tahap III dan DPRD Kabupaten Wonogiri telah berperan
Pembahasan Pansus Raperda. sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
khususnya dalam hal ini fungsi anggaran.
"Bagaimana kami memberikan kesempatan
seluas-luasnya kepada eksekutif untuk
melaksanakan refocusing kegiatan maupun
realokasi anggaran tahun 2020 ini, prinsip
dasarnya adalah bagaimana pencegahan dan
penanganan covid-19 di Kabupaten Wonogiri
ini bisa berjalan dengan maksimal." Ujar
beliau.

Untuk diketahui Press Release Laporan Untuk mengantisipasi lebih awal, Ketua
Kinerja Pimpinan DPRD Kabupaten DPRD telah mengundang semua Pimpinan
Wonogiri pada Masa Persidangan I dan II DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan maupun
dipimpin oleh Ketua DPRD yang terdahulu, Fraksi-fraksi untuk menyikapi kebutuhan
Setyo Sukarno. anggaran yang sangat besar untuk Jaring
Pengaman Sosial (JPS) bagi warga terdampak
Masa Persidangan I wabah Covid-19 yang tentu saja akan
Sebanyak 5 point disampaikan Ketua merubah dan menggeser anggaran di
Kabupaten Wonogiri pada tahun 2020 ini.
DPRD, Setyo Sukarno yang didampingi para
Wakil Ketua DPRD dalam acara Press Berkaitan dengan itu, DPRD Kabupaten
Release Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Wonogiri sendiri saat ini telah melakukan
Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 dihadapan efisiensi anggaran kegiatan DPRD sebesar

32 Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020

3,7 M untuk digunakan dalam kegiatan Wonogiri diantaranya Laporan Hasil
pencegahan dan penanganan covid-19 di Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan
Kabupaten Wonogiri. Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Tahun Anggaran 2019, Pembahasan Raperda
DPRD Kabupaten Wonogiri juga telah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
mengambil kebijakan terhadap kegiatan- APBD Kabupaten Wonogiri Tahun
kegiatan yang sebenarnya sudah Anggaran 2019, Pelaksanaan Kegiatan Reses
direncanakan dilaksanakan di bulan April ini Tahap I Anggota DPRD Kabupaten
untuk dilakukan penundaan seperti kegiatan Wonogiri Tahun Anggaran 2020,
penjaringan aspirasi masyarakat dalam Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS
rangka penyusunan Raperda Inisiatif APBD Kabupaten Wonogiri Tahun
Bapemperda tentang Pengarusutamaan Anggaran 2021 dan Rancangan KUPA dan
Gender dan juga kegiatan Reses. Kedua PPAS Per ubahan APBD Kabupaten
kegiatan tersebut tentunya menghadirkan Wonogiri Tahun Anggaran 2020,
masyarakat dalam jumlah yang tidak sedikit, Pelaksanaan Kegiatan Reses Tahap II
sehingga tidak mungkin dilaksanakan pada Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun
situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Anggaran 2020, Pembahasan Raperda
tentang Perubahan APBD Kabupaten
"Sekali lagi DPRD Kabupaten Wonogiri Wonogiri TA. 2020 dan Penetapan Program
berkomitmen dalam pencegahan dan Pembentukan Peraturan Daerah
penanganan Covid-19 dengan terus menerus (Propemperda) Kabupaten Wonogiri Tahun
melakukan edukasi kepada masyarakat untuk 2021.
tetap waspada dan bersama-sama bergotong
royong dan meningkatkan kepedulian sosial Press Release ini juga merupakan yang
dalam menghadapi dan melawan wabah terakhir diikuti beliau dalam kapasitasnya
Covid-19 di Kabupaten Wonogiri." sebagai Pimpinan dan juga Anggota DPRD
tambahnya. Kabupaten Wonogiri. Dikarenakan akan
mengundurkan diri terkait pencalonannya
Masa Persidangan II sebagai calon Wakil Bupati Wonogiri
Ada 7 (tujuh) point yang menjadi Laporan mendampingi Bupati Joko Sutopo dalam
perhelatan Pilkada 9 Desember 2020.
Kinerja Pimpinan DPRD Kabupaten

Sementara itu menanggapi beberapa pertanyaan dari
rekan media yang sebagian besar menyoroti peran
DPRD dalam menghadapi Pandemi Covid-19, Setyo
Sukarno menegaskan kembali bagaimana DPRD
Kabupaten Wonogiri telah berperan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam hal ini
fungsi anggaran. "Bagaimana kami memberikan
kesempatan seluas-luasnya kepada eksekutif untuk
melaksanakan refocusing kegiatan maupun realokasi
anggaran tahun 2020 ini, prinsip dasarnya adalah
bagaimana pencegahan dan penanganan covid-19 di

Kabupaten Wonogiri ini bisa berjalan dengan
maksimal."

Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020 33

RAKOR DENGAN KPU DAN DINAS PMD, KOMISI I
BAHAS PENYELENGGARAAN PILKADA DAN PEMERINTAHAN DESA

Komisi I berharap penyelenggaraan dan Peraturan KPU lainnya yang mengatur
Pilkada tahun 2020 di Kabupaten penyelenggaraan pemilihan Bupati dan
Wonogiri dapat berjalan dengan sukses dan Wakil Bupati.
menjadi terbaik di tingkat nasional, yang
dibuktikan dengan tidak adanya "Kemudian untuk tahapan dan kegiatan
permasalahan dalam penyelenggaraan yang telah berjalan yaitu penyusunan
pilkada dan tingkat partisipasi masyarakat pedoman teknis seluruh tahapan, sosialisasi
dalam memilih lebih besar dari pemilu- tahapan melalui peluncuran tahapan pilbup
pemilu sebelumnya. Hal itu terungkap dalam tahun 2020, peluncuran maskot, jingle, serta
tagline pilbup, koordinasi dengan

stakeholder,
pembukaan
helpdesk
pencalonan
perseorangan,
dan
pendaftaran
Panitia
Pemilihan
Kecamatan,
"imbuhnya.

Rapat Koordinasi Komisi I DPRD Sementa
Kabupaten Wonogiri dengan KPU dan Dinas ra itu,
PMD di ruang kerja Komisi I, Senin (27/1). Sekretaris
Dinas PMD,
Ketua KPU, Toto Sihsetyo Adi menjelaskan Sunarso saat
bahwa dasar hukum penyelenggaraan diminta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu Komisi I
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menjelaskan
tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil tentang
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, mekanisme penyusunan dan pelaksanaan
Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan APBDes menyampaikan bahwa
KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa sudah
Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan
Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pelaksanaan dibawahnya.

Sedangkan terkait pengelolaan keuangan
desa diatur dalam Permendagri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa, dimana pengelolaan keuangan desa
meliputi tahap Perencanaan, Pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban.

34 Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020

FOTO - FOTO KEGIATAN DPRD

Pelantikan Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri Masa Jabatan 2014 - 2019 (Sriyono, S.Pd)
dalam Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 10 November 2020

Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020 35

FOTO - FOTO KEGIATAN DPRD

Monitoring Komisi I Acara Musrenbang Kecamatan

36 Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020

FOTO - FOTO KEGIATAN DPRD

Monitoring Komisi II ke Desa Tengger, Kecamatan Puh Pelem
dan Goa Resi Kecamatan Bulukerto

Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020 37

FOTO - FOTO KEGIATAN DPRD

Monitoring Komisi III terkait Infrastrukur Jalan dan Jembatan

38 Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020

FOTO - FOTO KEGIATAN DPRD

Pelaksanaan Jaring Asmara dan Publik Hearing Penyusunan Raperda Inisiatif Komisi IV
tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Buletin INSPIRATIF | Edisi 1 | Desember 2020