POKOK PIKIRAN DPRD TAHUN 2020

POKOK – POKOK PIKIRAN
DPRD KABUPATEN WONOGIRI

Disampaikan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Dalam Rangka Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

OLEH
SETYO SUKARNO
KETUA DPRD KABUPATEN WONOGIRI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2020

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020 DALAM RANGKA

PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2021

 Yang Terhormat Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri;
 Yang Kami Hormati Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
 Yang Kami Hormati Jajaran Forkopimda Kabupaten Wonogiri;
 Yang Kami Hormati Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri;
 Yang Kami Hormati Para Kepala Bappeda Se-Subosukawonosraten;
 Yang Kami Hormati Para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala

OPD dan Camat Se-Kabupaten Wonogiri, serta seluruh hadirin tamu
undangan yang berbahagia.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji Syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena pada hari
ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama pada
Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Wonogiri
Tahun 2020 dalam rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Wonogiri
Tahun 2021, dalam keadaaan sehat wal afiat dan tidak kurang suatu
apapun.
Hadirin yang kami hormati,
Pada kesempatan ini ijinkan kami atas nama lembaga DPRD
Kabupaten Wonogiri menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya
kepada Saudara Bupati Wonogiri, Jajaran Forkopimda, Perangkat
Daerah, serta seluruh komponen masyarakat yang bersatu padu dalam
penanganan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Wonogiri. Tidak
lupa kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para
tenaga medis yang telah bekerja keras sebagai garda terdepan dalam
menghadapi Covid-19 ini. Kita tahu bahwa merekalah yang paling
beresiko terpapar Covid-19 tersebut, dan kami turut berduka cita yang
sedalam-dalamnya atas meninggalnya para tenaga medis yang telah
berjuang memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Hadirin Yang Kami Hormati,
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sangat
penting dalam proses perencanaan pembangunan dalam rangka
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dalam
prosesnya dengan pendekatan yang saling melengkapi meliputi : (1)
Politik, (2) Teknokratik, (3) partisipatif, (4) atas bawah (top down), (5)
bawah atas (botton up) dll. DPRD dalam proses terbentuknya
merupakan representasi rakyat / perwakilan rakyat, maka konsekuensi
adanya Pokir merupakan Pokok-Pokok Pikiran yang disampaikan oleh
DPRD Wonogiri, sebagai tindak lanjut dari perwakilan masyarakat.
Sumber dari Pokir adalah hasil reses para anggota DPRD ke masing-
masing Daerah Pemilihan, selanjutnya untuk ditindaklanjuti oleh
Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Program/Kegiatan di APBD.
Regulasi yang menjadi dasar penyusunan Pokir DPRD :
1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :
1.1 Pasal (149) ayat (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:

a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota; b. anggaran; dan c.
pengawasan. ayat (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di
Daerah kabupaten/kota. Ayat (3) Dalam rangka melaksanakan
fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD
kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat.
1.2 Pasal (157) salah satu sumpah/Janji Anggota DPRD adalah
“bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang
saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi
kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia”.
1.3 Pasal (161) tentang Kewajiban Anggota DPRD, yaitu: butir (i)
menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui
kunjungan kerja secara berkala; butir (j) menampung dan
menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan butir

(k) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis
kepada konstituen di daerah pemilihannya.
2. Hal ini dipertegas dengan Regulasi lain yang mengatur Pokir
termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, pasal (54) yang
menyebutkan Badan Anggaran DPRD mempunyai tugas dan
wewenang memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran
DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan
APBD sebelum Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan.
3. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah,
a) Pasal 78 Ayat (2) dinyatakan bahwa dalam penyusunan
Rancangan Awal RKPD, DPRD memberikan saran dan
pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil
reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan
perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran
yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang
telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
b) Selanjutnya pada pasal (178) disebutkan Pokir yang
disampaikan setelah melewati batas waktu, akan dijadikan
bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD tahun
berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.
Jelas disini dinyatakan Pokir disampaikan sebelum penetapan
Perkada RKPD, dan lazimnya disampaikan pada saat Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang kita laksanakan

pada saat ini, agar dapat diimplementasikan dalam APBD, maka Pokir
harus dikaji sehingga mampu menyelesaikan permasalahan
pembangunan daerah yang diperoleh dari dengar pendapat dan/atau
hasil penyerapan aspirasi melalui reses, serta berkoordinasi dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota. Pokir juga harus diselaraskan dengan
prioritas dan sasaran pembangunan, sebagaimana tercantum dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal
terpenting lain yang harus diperhatikan adalah Pokir harus disampaikan
ke Pemerintah Daerah, jauh sebelum penetapan Peraturan Kepala
Daerah tentang Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah (RKPD).

Perlu juga kami sampaikan dalam kesempatan ini, bahwa setelah
diambil sumpah sebagai anggota DPRD periode 2019 - 2024, dan pada
musrenbang hari ini merupakan penyampaian pokok-pokok pikiran
DPRD yang pertama sebagaimana amanah dari Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 pasal 157, dalam ucapan pengambilan
sumpah/janji antara lain mengucapkan “bahwa saya akan
memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk
mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia”.

Oleh karena itu, pokok-pokok pikiran DPRD yang kami
sampaikan merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang telah
disarnpaikan kepada kelembagaan DPRD.

Hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas sebagai pokok-pokok pikiran
dalam pembangunan tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

1. Bidang pendidikan; pendidikan merupakan investasi masa depan.
Karena anak didik inilah yang nantinya sebagai pelaku
pembangunan di masa mendatang. Pola pengembangan kreatifitas
anak didik dalam mensikapi dan mengembangkan potensi lokal
perlu ditingkatkan, juga tidak kalah pentingnya adalah adanya
peningkatan kualitas unsur pengawas di lembaga pendidikan
sebagai penggerak dalam memotivasi anak didik dan tenaga
pendidik.

2. Bidang ekonomi kerakyatan; perekonomian masyarakat sektor
usaha ekonomi mikro, kecil menengah merupakan mayoritas
masyarakat di wonogiri, sektor ini untuk ditumbuhkan dengan
berbagai cara antara lain : penciptaan kreatifitas pengolahan dalam
sumber perekonomiannya, meningkatkan produk-produknya,
peningkatan sarana prasarana pendukung serta diimbangi dengan
analisis pemasaran yang memadai dengan peningkatan pelatihan-
pelatihan teknisnya.

3. Bidang pertanian; sektor pertanian merupakan sektor yang
terbesar di Kabupaten Wonogiri, dimana mayoritas penduduk
wonogiri adalah petani. Pemerintah Daerah harus terus berupaya
untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana pertanian.
Ketersediaan pupuk harus tetap terjaga dan berusaha untuk
meningkatkan hasil pertanian dengan cara ekstensifikasi maupun
intensifikasi pertanian.

4. Pembangunan infrastruktur; peningkatan pembangunan
infrastruktur jalan diharapkan terus ditingkatkan sehingga mampu
membuka sumber-sumber dan simpul-simpul pusat ekonomi
masyarakat sehingga mampu meningkatkan produktivitas
masyarakat.

5. Pembangunan sarana kesehatan; Iuran BPJS sudah dinyatakan
tidak bertambah, sehingga peningkatan kemampuan teknis dan
sarana prasarana kesehatan seyogyanya juga tidak mengalami
penurunan, hal ini disebabkan bahwa kualitas penyakit ternyata
mengalami peningkatan, sebagaimana pandemik covid-19 pada
saat ini. Upaya antisipasi dengan penyediaan sarana prasarana
kesehatan sangat dibutuhkan.

Kami memohon 4 aspek dimaksud segera mendapat perhatian dan
segera ditindaklanjuti, sebagai skala prioritas dalam Musrenbang agar
tidak semakin menjadi beban permasalahan pada proses pembangunan
selanjutnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

Perusahaan telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan Perda TJSLP
tersebut perlu mendapatkan perhatian. TJSLP merupakan sumber
pendanaan alternatif dari swasta, dalam pelaksanaannya harus
dilakukan dengan tata kelola yang baik antara lain seperti transparansi,
akuntabel dan perlu disinergikan dengan program pengentasan
kemiskinan di daerah.

Sedangkan di bidang pendapatan Pajak dan Retribusi daerah
dalam aspek implementasinya perlu mendapat porsi kaji ulang dan
sungguh-surgguh dalarn menggali potensi pajak daerah secara
Terstruktur, Sistematis dan Masif. Kita juga mengharap OPD yang bisa
menghasilkan pungutan "Pajak dan Retribusi" perlu benar-benar
dilakukan tinjauan terkait kinerja yang Terstruktur, Sistematis dan Masif
dan agar struktur organisasinya bisa menjalankan tupoksinya dengan
baik, benar, transparan dan akuntabel. Perbaikan manajemen pada
perusahaan daerah untuk mencapai kinerja bisnis yang
menguntungkan, revitalisasi Perusda dan peningkatan pengelolaan
objek wisata sebagai bagian untuk meningkatan potensi pendapatan
pajak dan retribusi pembangunan daerah perlu segera dilakukan, begitu
pula di sektor pembangunan daerah yang berbasis kerakyatan dan
pelestarian sumber daya alam benar-benar menjadi prioritas
pembangunan.

Demikian pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Wonogiri yang
kami sampaikan dalam forum MUSRENBANG tahun 2020 dalam rangka
Penyusunan RKPD Tahun 2021 dan selanjutnya menjadi acuan dalam
penyusunan KUA PPAS dan RKA APBD tahun anggaran 2021 yang
lebih aspiratif dan partisipatif dengan semangat “SESARENGAN
mBANGUN WONOGIRI”. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Wonogiri, April 2020
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI
KETUA,

SETYO SUKARNO