PPT Raker Kemen PPPA 3 Juni 2021

• PENDAHULUAN RAPBN TA. 2022, RKP TAHUN
2022 (RKA-KL DAN RKP K-L TAHUN 2022);

• EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2020;
• EVALUASI KINERJA DAN PELAKSANAAN

ANGGARAN TA 2021

I Gusti Ayu Bintang Darmawati

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia

Rapat Kerja Menteri PPPA Dengan Komisi VIII DPR RI
Kamis, 3 Juni 2021

SISTEMATIKA 01 02

PENDAHULUAN RAPBN EVALUASI
TA 2022, RKP TAHUN PELAKSANAAN
2022 (RKA-KL DAN RKP ANGGARAN TA 2020;
K-L TAHUN 2022);

03

EVALUASI KINERJA DAN
PELAKSANAAN
ANGGARAN TAHUN 2021

2

01 PEMBAHAHASAN
PENDAHULUAN RAPBN TA.
2022, RKP TAHUN 2022 (RKA-
KL DAN RKP K-L TAHUN 2022);

■ RKP Tahun 2022
■ Rancangan APBN 2022
■ Pagu Indikatif Belanja K/L dan Kemen PPPA Tahun 2022
■ Isu Strategis Pembangunan PPPA Tahun 2022
■ Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Kegiatan Prioritas Kemen

PPPA 2022
■ Usulan Perubahan Pagu Indikatif Per Satker dan Per Program TA 2022
■ Usulan penambahan Anggaran
■ DAK 2022

3

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022

TEMA PRIORITAS NASIONAL (PN)

“Mempercepat Pemulihan Ekonomi PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
dan Reformasi Struktural” PN 2 Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
PN 3
FOKUS PEMBANGUNAN PN 4 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
Meningkatkan nilai tambah sektor industri
Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas
Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan Berdaya Saing
Meningkatkan peran UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional
Meningkatkan pemerataan infrastruktur Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital
Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Mempercepat reformasi perlindungan sosial Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi
Penanganan Covid-19 dan Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan
Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik

PN yang memperoleh penekanan di tahun 4
2022

Isu PPPA pada RKP Tahun 2022

PP 7: PP 1: PP 2: INDIKATOR DAN TARGET PN 3
Peningkatan Perlindungan Penguatan
Produktivitas dan Pelaksanaan 1 Indeks Pembangunan Gender
Daya Saing Sosial dan Perlindungan
Penguatan Tata 2 Indeks Perlindungan Anak
Sosial
Kelola INDIKATOR PP 5
Kependudukan PP 3:
Peningkatan PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
PN 3 Akses dan Mutu 1. Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah

PP 6: MENINGKATKA Pelayanan sebelum 18 tahun (%)
Pengentasan N SDM YANG Kesehatan 2. Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami
Kemiskinan BERKUALITAS
DAN BERDAYA kekerasan sepanjang hidupnya (%)
SAING 3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
4. TPAK Perempuan (%)
PP 5: PP 4: 5. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64
Peningkatan Peningkatan
Kualitas Anak, Pemerataan tahun di 12 bulan terakhir (%)
Perempuan dan
Layanan 5
Pemuda Pendidikan
Berkualitas

Arah Kebijakan

Perkawinan Bentuk Meningkatkan
anak pekerjaan kualitas anak dan
terburuk bagi
anak perempuan

Mempercepat Memperkuat 6
peningkatan sistem layanan
kesetaraan terpadu
gender dan perlindungan
pemberdayaa perempuan dan
n perempuan anak dari
(Ekonomi, kekerasan dan
Politik, TPPO
Ketenagakerja
Pewujudan an)
lingkungan
ramah anak

STRATEGI KEMEN PPPA TAHUN 2022

Strategi Peningkatan Perlindungan Anak Startegi Peningkatan kesetaraan gender,
pemberdayaan, dan perlindungan hak
1 Penguatan Layanan Penanganan Kekerasan bagi anak secara
terpadu, termasuk di ranah daring perempuan

2 Optimalisasi upaya pencegahan perkawinan anak dan penarikan penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan
anak dari pekerjaan terburuk bagi anak dengan melibatkan
berbagai pihak 1 pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif

3 Optimalisasi pengasuhan berbasis hak anak pada lembaga Gender (PPRG) di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
pengasuhan alternatif
peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya
4 Peningkatan Koordinasi dalam upaya pemenuhan hak anak yang
berada pada kondisi khusus 2 perempuan miskin, korban kekerasan dan bencana, serta
perempuan kepala keluarga, melalui kewirausahaan dan
5 Penciptaan lingkungan ramah anak
penguatan kapasitas pendamping program pemberdayaan

ekonomi

3 peningkatan literasi politik perempuan

penguatan regulasi, kelembagaan, sinergi data, dan mekanisme

4 koordinasi pencegahan, penanganan korban, serta pencatatan

dan pelaporan kasus kekerasan dan TPPO

7

RANCANGAN APBN TAHUN 2022

1 2 3

Tetap diarahkan pada Penekanan pembangunan Belanja K/L sebesar Rp. 955
pencapaian prioritas RPJMN RKP 2022 terkait pemulihan triliun atau lebih rendah
2020-2024 melalui rencana Rp. 17,9 triliun di banding
kondisi pasca Pandemi Belanja K/L tahun 2021
prioritas khususnya Major Covid-19 dan Reformasi setelah refocusing .
Project dengan
Struktural
mempertimbangkan dampak
Covid-19

4 5

Belanja pada hampir Penguatan efisiensi dan
seluruh K/L pada tahun efektifitas APBN tahun
2022, dilakukan melalui
2022 lebih rendah restrukturisas program baru
dibandingkan tahun 2021 dengan jumlah yang lebih

sedikit

88

Tabel 1
Pagu Indikatif Menurut Program Tahun 2022

Kode Program Bel. Operasional Bel. Non (dalam ribuan)
Operasional Jumlah

047.01 Program Dukungan Manajemen 118.873.245 34.386.090 153.259.335
99.434.621 99.434.621
047.02 Program Kesetaraan Gender, Perlindungan
Perempuan dan Anak

Jumlah 118.873.245 133.820.711 252.693.956

1. Belanja Operasional Pegawai (001) : 62.045.431
2. Belanja Operasional Barang (002) : 56.827.814
: 118.873.245
Jumlah

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan RI Nomor S-361 /MK.02/2021 - B.

238 /M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021 tentang Pagu Indikatif Belanja K/L tahun 2022

9

Perkembangan
Indeks Pembangunan Manusia Indonesia

2010-2020

80

78 70,94 71,45 71,98 72,69 73,36 73,58 74,26 74,85 75,43 75,96 75,98 Rendahnya IPM
76 Perempuan
74 66,53 67,09 67,7 68,31 68,9 69,55 70,18 70,81 71,39 71,92 71,94 berkontribusi
72 63,43 63,96 64,83 65,56 66,27 66,98 67,44 68,08 68,63 69,18 69,19
70 terhadap rendahnya
68 IPM nasional
66
64 IPM mengukur
kualitas hidup
62 manusia dalam
aspek kesehatan,
60 pendidikan, dan
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ekonomi
IPM Perempuan IPM Laki-Laki IPM
1
Sumber: BPS, 2021

Perkembangan Kesenjangan Gender masih
Indeks Pembangunan Gender Indonesia terlihat nyata

2010-2020 :

100 menurunnya pengeluaran
98 per kapita penduduk dengan
96
94 penurunan terbesar terjadi
92 89,42 89,52 90,07 90,19 90,34 91,03 90,82 90,96 90,99 91,07 91,06 pada perempuan
90
88 Implementasi PUG/PPRG di
86 K/L dan daerah masih kurang
84
82 efektif dan belum optimal
80
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 11

IPG

Sumber: BPS, 2021

Perkembangan Kesenjangan Gender
Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia masih terlihat nyata

2010-2020 :

77 75,24 75,57 IDG menilai sejauh
75 mana pemberdayaan
gender dalam peran
73 69,14 70,07 70,46 70,68 70,83 71,39 71,74 72,1
71 aktif di dunia politik,
pengambilan keputusan
69 68,15
dan ekonomi.
67
12
65
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

IDG

Sumber: BPS, 2021

KONDISI TPAK DAN KEKERASAN PEREMPUAN

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO

Selama 20 tahun TPAK cenderung stagnan.
Rata-rata TPAK laki-laki 83%, perempuan 52%.

2015 48,87 82,71 1 dari 3 25 – 60%
2016 perempuan
2017 50,77 81,97 laki-laki melakukan
2018 Usia 15–64 tahun mengalami kekerasan fisik atau seksual
2019 51,33 82,33 kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap pasangannya
2020 oleh pasangan dan selain pasangan
[VALUE]* [VALUE]* selama hidupnya. Sumber: SPHPN, 2016

[VALUE]* [VALUE]*

[VALUE]* Januari-April 2021 tercatat
[VALUE]* ada 2.758 kasus KtP dengan
kasus terbanyak kekerasan
Laki-laki *) Menggunakan Basis
Data SUPAS 2015 fisik 1.484

Penggerak utama TPAK Perempuan Sumber: SIMFONI-PPA 2021

Status Jumlah anak Tingkat
Pernikahan usia 0-2 Pendidikan
tahun

Sumber: Cameron (2018), Schaner & Das (2016), Taniguchi & 13
Tuwo (2014), Comola & de Mello (2013)
13

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK DI INDONESIA TAHUN 2019

Perbandingan IPA Indonesia Tahun 2018-2019

IPA IPA 11,77% anak hidup di angka stunting
Indonesia Indonesia bawah garis sebesar 27,67%
kemiskinan
2018 2019

62,72 66,26

14% anak belum 4,82% anak tidak
memiliki akta tinggal dengan
kelahiran, orang tuanya

Capaian IPA Indonesia masih jauh rata-rata lama angka partisipasi
dari target (100 poin). Upaya sekolah (RLS) anak kasar (APK) PAUD
laki-laki 8,81 tahun
perlindungan anak di Indonesia 41,81%.
masih membutuhkan perhatian dan anak
serius dan kerja keras dari seluruh perempuan 7,89
pihak, baik pemerintah maupun
masyarakat guna mencapai hasil tahun,

yang optimal Sumber: Profil Anak Indonesia, 2020

14

Kekerasan Terhadap Anak

Prevalensi kekerasan 6,35% anak usia 10-17
terhadap anak laki-laki tahun yang bekerja
sebesar 61,7% dan 62%
pada anak perempuan (Sakernas, 2019)

(SNPHAR, 2018)”

perempuan yang 4.086 kasus kekerasan pada
menikah sebelum usia anak dengan korban
18 tahun masih sekitar
terbanyak adalah kasus
10,8% kekerasan seksual sebanyak

(Susenas, 2019) 2.498.

(SIMFONI PPA, Januari-April
2021 ).

15 15

Kekerasan berbasis gender secara Meningkatnya anak kelompok rentan
online dan perdagangan orang
secara online meningkatnya meningkatnya
persentase anak yang persentase anak yang
kenaikan pengaduan atas kekerasan online secara berada di bawah garis
signifikan dari 241 kasus tahun 2019 menjadi 940 kasus bekerja
kemiskinan
tahun 2020
Sumber : Komnas Perempuan.

Pengaduan melalui Lembaga Layanan masyarakat pada meningkatnya meningkatnya
tahun 2019 sebanyak 126 kasus telah meningkat di tahun perkawinan anak persentase anak
dengan konsumsi kalori
2020 menjadi 510 kasus kurang dari 1400 kkal
Sumber : Catahu, 2021

menurunnya rasio anak
disabilitas terhadap
anak non disabilitas
yang bersekolah.

16

Layanan Perempuan dan Anak Peran Ibu/ Keluarga dalam Pengasuhan
Anak
Belum menjadi hal prioritas Pemda
banyaknya anak yang 4,71% anak usia 5-17
UPTD PPA : 29 provinsi dan 124 berhadapan dengan tahun merokok (Integrasi
Kabupaten/kota hukum, sekitar 14,0% anak Susenas - Riskesdas, 2018)
belum memiliki akta
Terbatasnya SDM Profesional, serta kelahiran (Susenas, 2019) 23% pelajar pernah
Sarana dan Prasarana terlibat dalam
4,84% anak tidak tinggal
bersama orangtua (Susenas, perkelahian (GSHS, 2015).

2018) potensi radikalisme yang
cenderung lebih tinggi
55% alasan anak dikirim ke
panti adalah karena kondisi pada anak-anak
generasi z yang aktif di
ekonomi keluarga. internet (Litbang BNPT

2020)

1717

Sasaran Strategis 1 Indikator kinerja: Target
91,28
meningkatnya pemberdayaan No. Indikator Kinerja 73,74
perempuan, perlindungan hak 1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 53,76
perempuan, pemenuhan hak 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 69,87
anak, dan perlindungan khusus 3. TPAK Perempuan Menurun
anak untuk mewujudkan 4. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Pr = 85
Indonesia Ramah Perempuan 5. Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Anak = 70
dan Layak Anak. 6. % perempuan dan anak korban kekerasan yang 41,18
mendapat layanan komprehensif
7. % daerah dengan peringkat Ramah Perempuan dan
Layak Anak (RPLA)

Sasaran Strategis 2 Indikator kinerja:

terwujudnya Kemen PPPA yang No. Indikator Kinerja Target
berkinerja tinggi dan akuntabel. 1 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) BB
2. Opini BPK WTP

18

Sasaran a. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan;
Program b. Meningkatnya pemenuhan hak anak;
c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan peran keluarga dalam PPPA;
d. Meningkatnya perlindungan hak perempuan dari berbagai tindak kekerasan

dan TPPO;
e. Meningkatnya perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan

khusus.

Indikator kinerja:

No. Indikator Kinerja Target
1 % perempuan usia 15 tahun ke atas yg berusaha
2. % perempuan di DPR dan DPRD 19,3
DPR = 20,52
3. % perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun DPRD Prov = 17,53
4. % balita yg memperoleh pengasuhan tidak layak DPRD Kab/Kota = 15,27
5. % lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam PPPA
6. % perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif 9.44
7. % anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat 3,55
40
layanan komprehensif 85
8. % anak usia 10-17 tahun yang bekerja 70
9. Indeks (%) kepuasan pelayanan
10. % daerah yg memiliki lembaga layanan terstandarisasi 5,02
80
52

19

Kegiatan Prioritas Kemen PPPA 2022 (1)

Peningkatan Peningkatan Peran Ibu dan
Pemberdayaan Keluarga dalam
Perempuan dalam Pendidikan / Pengasuhan
Kewirausahaan anak

• Koordinasi dan advokasi untuk memastikan isu gender/isu perempuan • Penyusunan kebijakan peningkatan kualitas keluarga yang responsif
terintegrasi ke dalam program/kegiatan prioritas tentang kewirausahaan gender dan ramah anak.
yang diampu oleh beberapa K/L bidang Ekonomi;
• Koordinasi dan advokasi kepada pemerintah daerah
• Bimbingan teknis bagi K/L dan daerah agar memiliki program Prov/kabupaten/kota untuk membangun kelembagaan kualitas keluarga
pemberdayaan ekonomi yang responsif gender dan lembaga layanan melalui penyusunan kebijakan kualitas keluarga, pembentukan lembaga
pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi. /POKJA/Forum kualitas keluarga dan pengembangan database keluarga
sebagai input perencanaan kualitas keluarga di tingkat pedesaan;
• Bimbingan teknis bagi SDM pendamping program pemberdayaan
ekonomi (PLUT, Mekaar, pendamping desa, dll) agar dapat melaksanakan • Bimbingan teknis bagi K/L dan daerah agar melaksanakan kebijakan
kebijakan PPPA. peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender dan ramah anak dan
memiliki lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga
• Pelatihan kewirausahaan bagi perempuan rentan, seperti perempuan terstandarisasi (termasuk lembaga layanan pengasuhan anak).
penyintas kekerasan/TPPO, perempuan kepala keluarga, perempuan pra-
sejahtera, perempuan di daerah kepulauan, dll . • Sosialisasi pengasuhan berbasis hak anak Pemerintah Daerah dan
kampanye Gerak Sinergi Terpadu Pengasuhan Anak (Gesit Asuh).
• Fasilitasi mendapatkan sertifikasi paten bagi usaha perempuan yang
berskala mikro. • Kemitraan dan kolaborasi terkait pengasuhan anak dengan K/L,
Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan.
• Standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan bidang
ekonomi di daerah. 20

Kegiatan Prioritas Kemen PPPA 2022 (2)

Penurunan kekerasan terhadap perempuan Penurunan Pekerja Anak Pencegahan Perkawinan Anak

dan anak • Melaksanakan sosialisasi dan KIE melalui • Penyusunan Rancangan Peraturan
berbagai media untuk mencegah pekerja Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16
• Penyusunan kebijakan dan NSPK tentang perlindungan anak. Tahun 2019 tentang Perubahan atas
hak perempuan dan anak dari kekerasan dan TPPO. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
• Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang Perkawinan.
• Penyediaan data kekerasan terhadap perempuan dan penurunan pekerja anak lintas K/L
anak serta manajemen penanganan kasus melalui • Advokasi Pemerintah Daerah untuk
SIMFONI PPA. • Bimbingan teknis bagi daerah dalam menandatangai komitmen pencegahan
pelaksanaan kebijakan penurunan pekerja perkawinan anak.
• Pelaksanaan sosialisasi dan KIE pencegahan KtP/A dan anak.
TPPO melalui berbagai media. • Sosialisasi dan KIE melalui berbagai media
untuk mencegah perkawinan anak (Geber
• Bimbingan teknis bagi K/L dan daerah agar melaksanakan PPA)
kebijakan perlindungan hak perempuan dan anak dari
kekerasan dan TPPO, memiliki lembaga layanan korban • Koordinasi pelaksanaan kebijakan
yang terstandarisasi dan SDM layanan yang tersertifikasi. penurunan perkawinan anak lintas K/L

• Pemberian layanan rujukan akhir bagi perempuan dan • Bimbingan teknis bagi daerah dalam
anak korban kekerasan, yang memerlukan koordinasi pelaksanaan kebijakan penurunan
lintas provinsi, lintas negara, dan menjadi perhatian perkawinan anak.
nasional.
21
• Koordinasi lintas K/L untuk penyediaan layanan rujukan
akhir komprehensif bagi perempuan dan anak korban
kekerasan dan TPPO.

• Pencegahan kekerasan dan eksploitasi terhadap
perempuan dan anak di daerah pariwisata prioritas.

Kegiatan Prioritas Kemen PPPA 2022 (3)

Pelembagaan Pengarutamaan Gender di K/L dan daerah

Penguatan kelembagaan Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak dan Desa Ramah Perempuan dan
Peduli Anak

Pelaksanaan KIE dan bimtek untuk mendukung penurunan stunting dan penurunan Angka Kematian Ibu

Pelibatan partisipasi masyarakat, organisasi keagamaan, lembaga profesi, dunia usaha, perguruan tinggi
dan media dalam PPPA

Pemberdayaan perempuan di bidang politik dan sosial budaya

Pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi,
politik, hukum, sosial dan budaya
Menginisiasi pembentukan pusat pemberdayaan perempuan (PUSPA PUAN) melalui konsep SIAP (Suara
dan Aksi Perempuan Pelopor)

Perencanaan dan pemantauan DAK non Fisik PPA

Dukungan terkait pencegahan dan penanganan Covid-19

22

Tabel 2
Rincian Pagu Indikatif Menurut Satuan Kerja Tahun
2022
(dalam ribuan)

Pagu Anggaran Tahun 2022

No Satuan Kerja Operasional Non Jumlah
Operasional

1 Sekretariat Kementerian PPPA 97.463.435 26.238.772 123.702.207

2 Deputi Bidang Kesetaraan Gender 2.760.382 18.289.618 21.050.000

3 Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak 2.427.686 18.122.314 20.550.000

4 Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 2.167.046 12.312.071 14.479.117
4.301.462 26.901.038 31.202.500
5 Deputi Bidang Perlindungan Hak 4.168.546 23.631.454 27.800.000
Perempuan

6 Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak

7 Komisi Perlindungan Anak Indonesia 8.457.123 5.453.009 13.910.132
Jumlah 121.745.680 130.948.276 252.693.956

23

Tabel 3
Usulan Perubahan Rincian Pagu Indikatif Menurut Program

Tahun 2022

(dalam ribuan)

Semula Menjadi

No Program Operasional Non Jumlah Operasional Non Jumlah
Operasional Operasional 156.502.091
1 Program Dukungan
Manajemen 118.873.245 34.386.090 153.259.335 121.745.680 34.756.411 96.191.865

2 Program Kesetaraan 99.434.621 99.434.621 96.191.865
Gender, Perlindungan
Perempuan dan Anak

Jumlah 118.873.245 133.820.711 252.693.956 121.745.680 130.948.276 252.693.956

Usulan Perubahan Pagu indikatif tahun 2022 sudah termasuk :

1. Belanja Operasional Pegawai (001) : 62.045.431
2. Belanja Operasional Barang (002) : 59.700.249
: 121.745.680
Jumlah

24

Usulan Tambahan Anggaran Tahun 2022

Pengajuan usulan Seleksi Komisioner
Anggaran sebesar Komisi Perlindungan

Rp. 24,0 milyar Anak Indonesia

Pengembangan Kegiatan Presidensi
model Desa Ramah G20 Empower dan

Perempuan dan W20
Peduli Anak

Pelatihan Pelatihan
kewirausahaan kepemimpinan
bagi perempuan bagi perempuan

rentan potensial di
pedesaan

25

DAK NON-FISIK PPA 2022

Arah Kebijakan : Dukungan terhadap PN dan RKP Kriteria Teknis dan Lokasi Prioritas :
 Peningkatan cakupan dan DAK NF PPA diprioritaskan untuk 34
2020 : provinsi dan 216 kab/kota untuk
kualitas layanan perlindungan  Langsung : Mendukung PN 3 Pelayanan dan Pencegahan
perempuan dan anak dari Kekerasan terhadap Perempuan dan
kekerasan, termasuk Tindak dan PN 7 Anak (KtPA) termasuk TPPO serta
Pidana Perdagangan Orang  Tidak langsung: Mendukung dukungan manajemen DAK Nonfisik
(TPPO) di daerah; PPA, dengan kriteria teknis :
 Penguatan upaya promotif dan PN lainnya serta  Jumlah kasus atau korban
preventif pencegahan kekerasan
termasuk TPPO pada perempuan pencapaian Mayor Project kekerasan data Simfoni PPA (tahun
dan anak di daerah; dan 2020);
 Peningkatan cakupan dan  Capaian PPPA daerah, berdasarkan
kualitas pencatatan dan evaluasi Anugerah Parahita
pelaporan kasus kekerasan Ekapraya (APE) dan Kabupaten/
termasuk TPPO di daerah. Kota Layak Anak (KLA);
 Kelembagaan UPTD PPA;
 Kapasitas Fiskal Daerah,

Usulan Dana DAK NF PPA : Rp. 128,2 Milyar 26

02 EVALUASI
PELAKSANAAN
ANGGARAN TA.2020

■ Pagu Anggaran dan Realisasi TA
2020

■ Capaian Kemen PPPA TA 2020

27

Pagu dan Realisasi Anggaran TA 2020

Pagu Anggaran Tahun 2020 1,97 %
sebesar Rp. 273,6 milyar

Penghematan sebesar Rp. 72,86 98,03 %
milyar. Sehingga pagu anggaran
Realisasi :
tahun 2020 Kemen PPPA Rp. 199,48 milyar
berkurang menjadi Rp. 200,77
milyar. Mendapatkan hibah

sebesar Rp. 2,7 milyar. Total
anggaran Rp. 203,487 milyar

Refocusing kegiatan dan realokasi Realisasi Anggaran berdasarkan sumber dana :
anggaran sebesar Rp. 3,6 milyar • bersumber dari rupiah murni sebesar Rp. 196,8
dalam rangka pencegahan dan
penanganan Covid-19 di internal milyar (98,04 %)
Kemen PPPA • bersumber dari hibah sebesar Rp. 2,6 milyar

(97,28 %)

28

Capaian Kemen PPPA 2020

Capaian Kemen PPPA Penghargaan dari
2020 Kemenkeu atas
Kinerja Anggaran
Target kinerja dalam
masa pandemi Covid dengan nilai 93,52
(predikat Sangat
19 tetap terjaga
Baik)

29

Tabel 5

Penyerapan Anggaran Menurut Satuan Kerja

(dalam ribuan)

Satuan Kerja Pagu Anggaran Realisasi Anggaran % Penyerapan
Anggaran

1 Sekretariat Kementerian 98.868.901 97.145.091 (98,26%)

2 Deputi Bidang Kesetaraan Gender 15.947.508 15.827.426 (99,25%)

3 Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak 12.449.509 12.418.438 (99,75%)

4 Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 8.892.500 8.844.019 (99,45%)
16.717.906 16.310.359 (97,56%)
5 Deputi Bidang Perlindungan Hak 19.207.848 19.029.789 (99,07%)
Perempuan

6 Deputi Bidang Perlindungan Khusus
Anak

7 Komisi Perlindungan Anak Indonesia 11.403.767 11.333.334 (99,38%)

8 Dekon 20.000.000 18.572.498 (92,86%)
203.487.939 199.480.957 (98,03%)
Jumlah

30

03 EVALUASI KINERJA DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN 2021

■ Pagu Anggaran dan Refocusing Anggaran TA 2021
■ Realisasi Anggaran Januari s/d Mei 2021
■ Capaian Kinerja s/d Bulan Mei 2021 per Satker

31

Pagu Anggaran Kemen PPPA TA 2021

SB Menteri PPN dan Menteri Keuangan Pagu Anggaran tahun 2021 Kementerian PP PA
sebesar Rp. 279,56 milyar

Surat Menteri Keuangan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Nomor S-30/MK.02/2021
tanggal 12 Januari 2021 Perihal Refocussing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga
TA 2021, maka anggaran Kemen PPPA mengalami penghematan sebesar Rp. 12,5 milyar
menjadi Rp.267,06 milyar.

Surat Menteri Keuangan nomor S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal
Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, maka anggaran Kemen PPPA
mengalami penghematan sebesar Rp. 2,15 milyar menjadi Rp. 264,91 milyar.

Kemen PPPA diminta untuk melakukan penghematan belanja dengan besaran sebagai
berikut:

Kementerian/Lembaga Semula APBN 2021 (dalam ribuan
279.568.938 Menjadi rupiah)
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Selisih

264.909.120 14.659.818

32

Realisasi Anggaran Kemen PPPA

21,05% realisasi anggaran belum
78,95 % maksimal karena melakukan

Realisasi Anggaran Sisa Anggaran revisi Renja dan RKAKL
sebagai konsekwensi revisi
Sumber: OMSPAN, 2 Juni 2021
Renstra 2020-2024
disesuaikan dengan

kebijakan RSPP.

33

Tabel 6

Penyerapan Anggaran Menurut Satuan Kerja Tahun 2021

(dalam ribuan)

Pagu Anggaran Tahun 2021

No Satuan Kerja Pagu Setelah Realisasi Anggaran % Penye-
Refocusing rapan
1 Sekretariat Kementerian PPPA
2 Deputi Bidang Kesetaraan Gender 109.756.306 38.928.691 Anggaran
107.596.488* 35,47
36,18*

20.650.000 2.740.233 13,27

3 Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak 20.250.000 2.248.409 11,10

4 Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 14.100.000 1.952.232 13,85

5 Deputi Bidang Perlindungan Hak 44.702.500 3.169.600 7,09
Perempuan 43.700.000 3.145.423 7,20

6 Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak

7 Komisi Perlindungan Anak Indonesia 13.910.132 4.023.283 28,92

Jumlah 267.068.938 56.207.703 21,05
264.909.120* 21,21*

* Data Refocusing ke dua belum terupdate pada data Omspan ( data berdasarkan perhitungan Kemen PPPA) Sumber: OMSPAN, 2 Juni 2021

34

Capaian 5 Arahan Presiden 2021 (1)

Peningkatan Peningkatan Peran Ibu dan
Pemberdayaan Keluarga dalam
Perempuan dalam Pendidikan / Pengasuhan
Kewirausahaan anak

1) Terlaksananya koordinasi rencana pelaksanaan 1) Tersusunnya renja pelaksanaan Model Sekolah
pelatihan kewirausahaan bagi perempuan rentan Perempuan Kerja Sama Korea – Indonesia tahun 2021
dengan LM Perempuan (PEKKA, ASPPUK, Kapal
Perempuan, PPSW) 2) Tersusunnya Indeks Kualitas Keluarga yang Responsif
Gender dan Pemenuhan Hak anak (on progress)
2) Terlaksananya koordinasi dengan PNM Mekaar untuk
membahas rencana pelaksanaan Training of Trainer 3) Tersusunnya Revisi Permen No. 6 Tahun 2013 Tentang
bagi 800 manajer PNM Mekaar untuk diteruskan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga ( on progress)
kepada 36.000 AO.
35
3) Tersusunnya Rancangan Aksi Pengembangan
Kewirausahaan Nasional bersama Kemenkop UKM
untuk mensinergikan pelatihan kewirausahaan yang
menyasar perempuan

4) Tersusunnya Kurikulum Kewirausahaan Digital untuk
perempuan rentan dengan Kominfo dan IEEE

Capaian 5 Arahan Presiden 2021 (2)

Penurunan Kekerasan Penurunan Pekerja Anak Pencegahan
terhadap Perempuan Perkawinan Anak
dan Anak 1) Terlaksananya Pengembangkan model
desa wisata ramah anak dan bebas 1) Terlaksananya MoU serta Deklarasi
1) Terlaksananya penguatan Gugus Tugas Nasional dan eksploitasi anak; Bersama dengan MUI tentang
Daerah tentang Pencegaan dan Penanganan Tindak Pedewasaan Perkawinan Usia Anak;
Pidana Perdagangan Orang. Saat ini, GT PPTPPO telah 2) Tersusunnya Panduan Sistem Monitoring
terbentuk di 32 Provinsi dan 245 Kabupaten/Kota. dan Remediasi Pekerja Anak di Perkebunan 2) Terlaksananya E-Learning Pengasuhan
Kakao dengan pendekatan PATBM untuk Berbasis Hak Anak yang akan
2) Terlaksananya Pendampingan kasus-kasus perempuan memperkuat kapasitas desa mencegah dimanfaatkan untuk mendukung
korban kekerasan eksploitasi ekonomi anak, termasuk pelaksanaan standarisasi PUSPAGA.
berbagai pekerjaan terburuk anak (on-
3) Terlaksananya Pelatihan/Orientasi bagi PATBM untuk pregress)
mencegah dan deteksi dini kekerasan terhadap anak,
diskriminasi dan permasalahan lainnya, termasuk
pencegahan perkawinan anak dan perlindungan anak di
masa adaptasi kebiasaan baru

4) Terlaksananya Mengembangkan model-model desa
sesuai prioritas daerah dengan pendekatan PATBM (on-
progress)

5) Tersedianya layanan call center SAPA 129
6) Terlaksananya layanan pendampingan kasus-kasus

kekerasan dan layanan pendampingan hukum terhadap
anak

36

Capaian Kinerja s/d Mei Tahun 2021 (1)

Peraturan Per UU an dan Kebijakan
a. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan

presiden No. 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas PP TPPO;
b. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota

Layak Anak. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan kab/kota di seluruh
Indonesia menjadi KLA dalam rangka pemenuhan hal anak dan perlindungan
khusus anak.
c. Peraturan Menteri PPPA No. 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus NonFisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan
Anak Tahun 2021;
d. Peraturan Menteri PPPA No. 2 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Kemen PPPA Tahun 2020-2024;
e. Peraturan Menteri PPPA No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum
Penyaluran Bantuan Pemerintah oleh Kemen PPPA:

Kelembagaan
a. Penambahan UPTD sebanyak 18 UPTD Kab/Kota sehingga menjadi 29 Provinsi

dan 124 Kab/Kota sebagai dampak dari advokasi dan pendampingan yang dilakukan
oleh Kemen PPPA

37

Capaian Kinerja s/d Mei Tahun 2021 (2)

Kerjasama dengan K/L dan Stakeholders lain :

Tersusunnya Nota Kesepahaman antara Kementerian PPPA dengan:
• Kementerian Kelautan dan Perikanan Tentang Penguatan Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Dan
Perlindungan Anak Di Bidang Kelautan Dan Perikanan (ditandatangani
Januari 2021)
• Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) tentang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Berbasis Masjid (ditandatangani Februari 2021
• Majelis Ulama Indonesia tentang Sinergitas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (ditandatangani Maret 2021)
• Yayasan Sayangi Tunas Cilik tentang Peran Serta dalam Penyelenggaraan
Perlindungan Anak (ditandatangani Mei 2021)
• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Penguatan Upaya
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (ditandatangani April 2021)

38

Capaian Kinerja s/d Mei Tahun 2021 (3)

Tersusunnya PKS antara Kemen PPPA dengan:
• PT. XL Axiata tentang Peran Serta dalam Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (ditandatangani Januari 2021)
• PT. Tokopedia tentang Peran Serta dalam Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (ditandatangani Maret 2021)
• SAFEnet Indonesia tentang Penyelenggaraan Perlindungan

Perempuan dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)
(ditandatangani April 2021)
• PT. Bilna tentang Sinergitas Pengasuhan Berbasis Hak Anak dalam
Upaya Meningkatan Kualitas Keluarga (ditandatangani April 2021)
• Wahana Visi Indonesia Penguatan Kapasitas Fasilitator
Kabupaten/Kota Layak Anak (ditandatangani Mei 2021)

Hasil Capaian Terkait Penanganan Covid-19 Tahun 2021
• Terlaksananya Pemberian Vaksin Covid-19 Bagi 1000 Pendamping

Perempuan Dan Anak Korban kekerasan
• Terlaksananya Pemberian Vaksin Covid-19 (Tahap I dan II) bagi

seluruh Pegawai termasuk Building Manajemen

39

Perempuan Berdaya,
Anak Terlindungi,
Indonesia Maju

TERIMA KASIH