PP No.53 Tahun 2010 VS PP No.94 Tahun 2021

AKTUALISASI CPNS BPK 2022

PP 53 TAHUN 2010
VS
PP 94 TAHUN 2021

BUKU SAKU
Putri Natasya Fauziah (Habituasi 2022)

Daftar isi

Latar Belakang.................................................. 2
Prinsip dasar PP 94 Tahun 2021....................... 2
PP 53 Tahun 2010 vs PP 94 Tahun 2021.......... 3
Contoh Kasus.................................................... 33

Disiplin PNS 1

Latar Belakang

Ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi
salah satu unsur manajemen kepegawaian yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dituangkan lebih
lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021. Sebelum PP 94/2021 yang merupakan
pelaksanaan ketentuan Pasal 86 ayat (4) UU ASN
diterbitkan, ketentuan disiplin PNS merujuk pada
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dengan
terbitnya PP 94/2021 maka ada sejumlah perubahan
ketentuan disiplin PNS yang sebelumnya diatur dalam
PP 53/2010.

Prinsip dasar PP 94 Tahun 2021

1.Yang bertanggung jawab terhadap disiplin PNS adalah Atasan
Langsung masing-masing

2.Pelanggaran disiplin PNS bukan delik aduan, oleh karena itu
setiap atasan langsung mengetahui/mendapat informasi
tentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan
bawahannya, maka atasan langsung tersebut wajib
menindaklanjuti atau melakukan pemanggilan untuk
diperiksa (pasal 26 ayat 1)

3.Atasan langsung yang telah mengetahui dugaan pelanggaran
disiplin yang dilakukan bawahannya tetapi tidak memanggil,
memeriksa dan atau tidak melaporkan kepada Pejabat yang
Berwenang Menghukum, maka atasan langsung tersebut
dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dengan hukuman
disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang
melakukan pelanggaran oleh Pejabat Yang Berwenang
Memberi Hukuman Disiplin (Pasal 28)

Disiplin PNS 2

Matriks
PP 94 Tahun 2021 vs PP 53 Tahun 2010

PP 94 Tahun 2021 PP 53 Tahun 2010

BAB I (KETENTUAN UMUM)

PASAL 1

AYAT 1

Pengertian PNS lebih mendetail di PP Nomor 94 Tahun 2021

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya

disingkat PNS adalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Daerah.

Aparatur Sipil Negara secara tetap

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

untuk menduduki jabatan

pemerintahan.

AYAT 2

Pada PP 94 defenisi pejabat pembina dijadikan
satu menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian. 

Pejabat Pembina Kepegawaian

adalah pejabat yang mempunyai Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat,
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
kewenangan menetapkan Provinsi, dan Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota
pengangkatan, pemindahan, dan adalah sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan yang
pemberhentian Pegawai Aparatur mengatur wewenang pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS.
Sipil Negara dan pembinaan

Manajemen Aparatur Sipil Negara di

instansi pemerintah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Disiplin PNS 3

PP 94 TAHUN 2021 PP 53 TAHUN 2010

AYAT 3

Penambahan pengertian pejabat yang berwenang menghukum di PP 94
Tahun 2021

Pejabat yang Berwenang

Menghukum adalah pejabat yang Tidak terdapat defenisi Pejabat yang
Berwenang Menghukum
diberi wewenang menjatuhkan

hukuman disiplin kepada PNS yang

melakukan pelanggaran disiplin.

AYAT 5

Penambahan pengertian masuk kerja di PP 94 Tahun 2021

Masuk Kerja adalah keadaan
melaksanakan tugas baik di dalam Tidak terdapat defenisi masuk kerja
maupun di luar kantor.

AYAT 9

Penambahan pengertian unit kerja di PP 94 Tahun 2021

Unit Kerja adalah satuan kerja

atasan langsung sebagai tempat

PNS yang bersangkutan Tidak terdapat defenisi unit kerja

melaksanakan tugas dalam

organisasi.

AYAT 10

Penambahan pengertian dampak negatif di PP 94 Tahun 2021

Disiplin PNS 4

PP 94 TAHUN 2021 PP 53 TAHUN 2010

Dampak Negatif adalah dampak

yang menimbulkan turunnya

harkat, martabat, citra,

kepercayaan, nama baik dan/ atau Tidak terdapat defenisi dampak
negatif
mengganggu kelancaran

pelaksanaan tugas Unit Kerja,

instansi, dan/atau

pemerintah/negara.

AYAT 11

Penambahan pengertian menteri di PP 94 Tahun 2021

Menteri adalah menteri yang

menyelenggarakan urusan Tidak terdapat defenisi menteri

pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara.

BAB II (KEWAJIBAN DAN LARANGAN)

Bagian Kesatu

Umum

PASAL 2

PNS Wajib menaati kewajiban dan Pasal 2 terdapat di Bab I
menghindari larangan.

PASAL 3

Bagian Kedua

Kewajiban

Disiplin PNS 5

PP 94 TAHUN 2021 PP 53 TAHUN 2010

b

terdapat penambahan klausul

menjaga persatuan dan kesatuan
bangsa

c

terdapat penambahan klausul

melaksanakan kebijakan yang

ditetapkan oleh pejabat

pemerintah yang berwenang;

f

terdapat penambahan klausul

menunjukkan integritas dan
keteladanan dalam sikap, perilaku,
ucapan, dan tindakan kepada
setiap orang, baik di dalam maupun
di luar kedinasan

h

terdapat penambahan klausul

bersedia ditempatkan di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

PASAL 4

e

terdapat penambahan klausul

Disiplin PNS 61

PP 94 TAHUN 2021 PP 53 TAHUN 2010

melaporkan harta kekayaan
kepada pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

h

terdapat perubahan klausul

memberikan kesempatan kepada memberikan kesempatan kepada

bawahan untuk mengembangkan bawahan untuk mengembangkan

kompetensi karier (pasal 3 ayat 17)

i

terdapat penambahan klausul

menolak segala bentuk pemberian
yang berkaitan dengan tugas dan
fungsi kecuali penghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan yang dihapus dalam PP 53 Tahun 2010

menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;

bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bdersemangat untuk kepentingan negara;

mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
memberikan pelayanantseebrdaiakp-baatikpneynaakmepbadaahmanaskyalarauksaut;l

membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
menaati peraturan kedinasan yang ditetapmkaenlaopleohrpkeajnabdateynagnagnbesrewgeenraankg.epada
melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal

atasannya apabila mengetahui ada yang dapat membahayakan atau

hal yang dapat membahayakan merugikan negara atau Pemerintah

keamanan negara atau merugikan terutama di bidang keamanan,

keuangan "nSeagtauradisiplin selalu mengakraehuaknegyaann, gdalaninm."a-teJirmiil;R(oPhasnal 3 ayat

10)

Disiplin PNS 71

PP 94 TAHUN 2021 PP 53 TAHUN 2010

Bagian Ketiga

Larangan
c

terdapat perubahan klausul

menjadi pegawai atau bekerja tanpa izin Pemerintah menjadi
untuk negara lain; pegawai atau bekerja untuk negara
lain dan/atau lembaga atau organisasi
internasional (Pasal 4 ayat 3)

d,e

terdapat perubahan klausul ((PP 53 dipecah menjadi 2 point di PP 94))

bekerja pada lembaga atau bekerja pada perusahaan asing,
organisasi internasional tanpa izin konsultan asing, atau lembaga
atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat swadaya masyarakat asing (Pasal 4
Pembina Kepegawaian; ayat 4)

bekerja pada perusahaan asing,
konsultan asing, atau lembaga
swadaya masyarakat asing kecuali
ditugaskan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian;

g

terdapat penambahan klausul

melakukan pungutan di luar
ketentuan;

j

terdapat penambahan klausul

menghalangi berjalannya tugas Disiplin PNS 1816
kedinasan;

PP 94 TAHUN 2021 PP 53 TAHUN 2010

l

terdapat penambahan klausul

meminta sesuatu yang

berhubungan dengan jabatan;

PASAL 6

terdapat penambahan klausul

Ketentuan lebih lanjut mengenai
kewajiban PNS Masuk Kerja dan
menaati ketentuan jam kerja
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf f diatur dalam
Peraturan Menteri

Ketentuan yang dihapus dalam PP 53 Tahun 2010

DIHAPUS DARI PP 53:
memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik
secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk
diangkat dalam jabatan;

"Disiplin diri dimulai dengan penguasaan pikiran Anda. Jika
Anda tidak mengendalikan apa yang Anda pikirkan, Anda

tidak bisa mengendalikan apa yang Anda lakukan.
Sederhananya, disiplin diri memungkinkan Anda untuk
berpikir dulu dan bertindak sesudahnya." - Napoleon Hill

Disiplin PNS 9

PP 94 TAHUN 2021 PP 53 TAHUN 2010

BAB III (HUKUMAN DISIPLIN)

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

AYAT 3

terdapat perubahan jenis sanksi sedang 

Jenis Hukuman Disiplin sedang Jenis Hukuman Disiplin sedang
sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri atas: pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. pemotongan tunjangan kinerja a. penundaan kenaikan gaji berkala
sebesar 25% (dua puluh lima selama 1 (satu) tahun;
persen} selama 6 (enam) bulan;

b. pemotongan tunjangan kinerja b. penundaan kenaikan pangkat
sebesar 25% (dua puluh lima selama 1 (satu) tahun; dan
persen} selama 9 (sembilan) bulan;

c. pemotongan tunjangan kinerja c. penurunan pangkat setingkat lebih
sebesar 25% (dua puluh lima rendah selama 1 (satu) tahun.
persen} selama 12 (dua belas)
bulan;

AYAT 4

terdapat perubahan jenis sanksi berat

Jenis Hukuman Disiplin berat Jenis hukuman disiplin berat
sebagaimana dimaksud pada ayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(1) huruf c terdiri atas: huruf c terdiri dari:

Disiplin PNS 110

PP 94 TAHUN 2021 PP 53 TAHUN 2010

a. penurunan jabatan setingkat a. penurunan pangkat setingkat lebih
lebih rendah selama 12 (dua belas) rendah selama 3 (tiga) tahun;
bulan;

b. pembebasan dari jabatannya b. pemindahan dalam rangka
menjadi jabatan pelaksana selama penurunan jabatan setingkat lebih
12 (dua belas) bulan; dan rendah;

c. pemberhentian dengan hormat c. pembebasan dari jabatan;
tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS

d. pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri sebagai
PNS; dan

e. pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai PNS.

BAGIAN KETIGA

JENIS PELANGGARAN DAN HUKUMAN

PARAGRAF I (PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN)
PARAGRAF II (PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN)

Disiplin PNS 11

MATRIKS KEWAJIBA

PP NOMOR 94

Pasal Kewajiban/Larangan

Ringan

Pasal 3 setia dan taat sepenuhnya
Kewajiban a. kepada Pancasila, UUD 1945,

NKRI dan Pemerintah;

b. menjaga persatuan dan kesatuan
bangsa;

melaksanakan kebijakan yang Pelanggaran berdampa
c. ditetapkan oleh pejabat unit kerja (Pasal 9 aya
huruf a)
pemerintah yang berwenang;

d. menaati ketentuan peraturan Pelanggaran berdampa
perundang-undangan; unit kerja (Pasal 9 aya
huruf b)

melaksanakan tugas kedinasan 'pelanggaran berdamp

e. dengan penuh pengabdian, negatif unit kerja (Pas
kejujuran, kesadaran, dan (1) huruf c)

tanggungjawab;

AN DAN LARANGAN

4 TAHUN 2021


Tingkat Hukuman Disiplin

Sedang Berat

Pelanggaran berdampak negatif
pada unit kerja, instansi, dan/
atau negara. (Pasal 11 ayat (1)
huruf a)

Pelanggaran berdampak negatif Pelanggaran berdampak negatif
unit kerja dan/atau instansi pada negara (Pasal 11 ayat (1)
yang bersangkutan (Pasal 10 huruf b)
ayat (1) huruf a)

ak negatif Pelanggaran berdampak negatif Pelanggaran berdampak negatif
at (1) pada instansi yang pada negara (Pasal 11 ayat (1)
bersangkutan (Pasal 10 ayat (1) huruf c)
huruf b)

ak negatif Pelanggaran berdampak negatif Pelanggaran berdampak negatif
at (1) pada instansi yang pada negara (Pasal 11 ayat (1)
bersangkutan (Pasal 10 ayat (1) huruf d)
huruf c)

pak pelanggaran berdampak negatif pelanggaran berdampak negatif
sal 9 ayat pada instansi yang pada negara (Pasal 11 ayat (1)
bersangkutan (Pasal 10 ayat (1) huruf e)
huruf d)

12

MATRIKS KEWAJIBA

PP NOMOR 94

Pasal Kewajiban/Larangan Ringan

Pasal 3 menunjukkan integritas dan Pelanggaran berdampa
Kewajiban keteladanan dalam sikap, unit kerja (Pasal 9 ayat
f. perilaku, ucapan, dan tindakan huruf d)
kepada setiap orang, baik di

dalam maupun di luar kedinasan;

menyimpan rahasia jabatan dan Pelanggaran berdampa
hanya dapat mengemukakan unit kerja (Pasal 9 ayat
g. rahasia jabatan sesuai dengan huruf e)
ketentuan peraturan perundang-

undangan;

h. bersedia ditempatkan di seluruh Pelanggaran berdampa
wilayah NKRI unit kerja (Pasal 9 ayat
huruf f)

Pasal 4 a. menghadiri dan mengucapkan
Kewajiban sumpah/ janji PNS;

b. menghadiri dan mengucapkan
sumpah/janji jabatan;

AN DAN LARANGAN Berat

4 TAHUN 2021


Tingkat Hukuman Disiplin

Sedang

ak negatif Pelanggaran berdampak negatif Pelanggaran berdampak negatif
t (1) pada instansi yang pada negara (Pasal 11 ayat (1)
bersangkutan (Pasal 10 ayat (1) huruf f)
huruf e)

ak negatif Pelanggaran berdampak negatif Pelanggaran berdampak negatif
t (1) pada instansi yang pada negara (Pasal 11 ayat (1)
bersangkutan (Pasal 10 ayat (1) huruf g)
huruf f)

ak negatif Pelanggaran berdampak negatif Pelanggaran berdampak negatif
t (1) pada instansi yang pada negara (Pasal 11 ayat (1)
bersangkutan (Pasal 10 ayat (1) huruf h)
huruf g)

Pelanggaran dilakukan tanpa 13
alasan yang sah. (Pasal 10 ayat
(2) huruf a)

pelanggaran dilakukan tanpa
alasan yang sah. (Pasal 10 ayat
(2) huruf b)

Matriks PP 53 Tahun 2010 vs PP 94 Tahun 2021

MATRIKS KEWAJIBA

PP NOMOR 94

Pasal Kewajiban/Larangan Ringan

mengutamakan kepentingan 'pelanggaran berdampak
unit kerja (Pasal 9 ayat
Pasal 4 c. negara daripada kepentingan huruf a)
Kewajiban pribadi, seseorang, dan/atau

golongan;

melaporkan dengan segera

kepada atasannya apabila

d. mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan keamanan

negara atau merugikan

keuangan negara;

melaporkan harta kekayaan

e. kepada pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

AN DAN LARANGAN

4 TAHUN 2021



Tingkat Hukuman Disiplin

Sedang Berat

k negatif pelanggaran berdampak negatif pelanggaran berdampak negatif
(2) pada instansi yang pada negara dan/atau
bersangkutan (Pasal 10 ayat (2) pemerintah (Pasal 11 ayat (2)
huruf a)
huruf c)

'pelanggaran berdampak pelanggaran berdampak negatif
negatif pada instansi yang pada negara dan/atau
bersangkutan (Pasal 10 ayat (2) pemerintah (Pasal 11 ayat (2)
huruf d) huruf b)

'dilakukan oleh pejabat dilakukan oleh pejabat
administrator dan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat
fungsional (Pasal 10 ayat (2) lainnya (Pasal 11 ayat (2) huruf
huruf e) c)

Matriks PP 53 Tahun 2010 vs PP 94 Tahun 2021 14

MATRIKS KEWAJIBA

PP NOMOR 94

Pasal Kewajiban/Larangan Ringan

Pasal 4 f. masuk kerja dan menaati - Teguran lisan
Kewajiban ketentuan jam kerja; kumulatif selama 3 har
dalam 1 tahun. (Pasal 9
huruf b angka 1)

- Teguran tertulis -
kumulatif selama 4 s.d.
kerja dalam 1 tahun. (P
ayat (2) huruf b angka

- Pernyataan tidak pua
tertulis
kumulatif selama 7 s.d.
kerja dalam 1 tahun. (P
ayat (2) huruf b angka

AN DAN LARANGAN

4 TAHUN 2021




Tingkat Hukuman Disiplin

Sedang Berat

ri kerja -Pemotongan tunjangan kinerja Penurunan jabatan setingkat
9 ayat (2) sebesar 25% selama 6 bulan lebih rendah selama 12 bulan
kumulatif selama 11 s.d. 13 hari kumulatif selama 21 s.d. 24 hari
. 6 hari kerja dalam 1 tahun. (Pasal 10 kerja dalam 1 tahun. (Pasal 12
Pasal 9 ayat (2) huruf f angka 1) ayat (2) huruf d angka 1)

2) -Pemotongan tunjangan kinerja Pembebasan dari jabatannya
sebesar 25% selama 9 bulan menjadi jabatan pelaksana
as secara kumulatif selama 14 s.d. 16 hari selama 12 bulan
kerja dalam 1 tahun (Pasal 10 kumulatif selama 25 s.d. 27
. 10 hari ayat (2) huruf f angka (2) hari kerja dalam 1 tahun. (Pasal
Pasal 9 12 ayat (2) huruf d angka 2)
3) -Pemotongan tunjangan kinerja
sebesar 25% selama 12 bulan Pemberhentian dengan hormat
kumulatif selama 17 s.d. 20 tidak atas permintaan sendiri
hari kerja dalam 1 tahun. (Pasal sebagai PNS
10 ayat (2) huruf f angka (3) kumulatif selama 28 hari kerja
atau lebih dalam 1 tahun. (Pasal
12 ayat (2) huruf d angka 3)

Matriks PP 53 Tahun 2010 vs PP 94 Tahun 2021 15

MATRIKS KEWAJIBA

PP NOMOR 94

Pasal Kewajiban/Larangan Ringan

Pasal 4 f.
Kewajiban

menggunakan dan memelihara pelanggaran berdampa
g. barang milik negara dengan unit kerja (Pasal 9 aya
huruf c)
sebaik-baiknya;

h. memberikan kesempatan kepada 'pelanggaran berdamp
bawahan untuk mengembangkan unit kerja (Pasal 9 aya
kompetensi; huruf d)

menolak segala bentuk

pemberian yang berkaitan

i. dengan tugas dan fungsi kecuali
penghasilan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan,

AN DAN LARANGAN

4 TAHUN 2021



Tingkat Hukuman Disiplin

Sedang Berat

Pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS bagi jika tidak
masuk kerja sah secara terus
menerus selama 10 hari kerja.
(Pasal 12 ayat (2) huruf d
angka 4)

ak negatif pelanggaran berdampak negatif
at (2) pada instansi yang
bersangkutan (Pasal 10 ayat (2)
huruf 9)

pak negatif pelanggaran berdampak negatif

at (2) pada instansi yang

bersangkutan (Pasal 10 ayat (2)

huruf h)

'hukuman disiplin berat (Pasal
11 ayat (2) huruf e.
tanpa batasan minimal dan
tanpa alasan apapun

Matriks PP 53 Tahun 2010 vs PP 94 Tahun 2021 16

MATRIKS KEWAJIBA

PP NOMOR 94

Pasal Kewajiban/Larangan Ringan

Pasal 5 a. menyalahgunakan wewenang;
Larangan

menjadi perantara untuk

mendapatkan keuntungan pribadi

b. dan/ atau orang lain dengan
menggunakan kewenangan orang

lain yang diduga terjadi konflik

kepentingan dengan jabatan;

c, menjadi pegawai atau bekerja
untuk negara lain;

bekerja pada lembaga atau

d. organisasi internasional tanpa
izin atau tanpa ditugaskan oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian;

AN DAN LARANGAN Berat

4 TAHUN 2021



Tingkat Hukuman Disiplin

Sedang

Hukuman disiplin berat
(Pasal 14 huruf a)

Hukuman disiplin berat
(Pasal 14 huruf b)

Hukuman disiplin berat
(Pasal 14 huruf c)

Hukuman disiplin berat
(Pasal 14 huruf c)

Matriks PP 53 Tahun 2010 vs PP 94 Tahun 2021 17

MATRIKS KEWAJIBA

PP NOMOR 94

Pasal Kewajiban/Larangan Ringan

Pasal 5 e. bekerja pada perusahaan asing, Pelanggaran berdampak neg
Larangan konsultan asing, atau lembaga pada unit kerja. (Pasal 12 hu
swadaya masyarakat asing a)
kecuali ditugaskan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian;

memiliki, menjual, membeli,

menggadaikan, menyewakan,

f. atau meminjamkan barang baik
bergerak atau tidak bergerak,

dokumen, atau surat berharga

milik negara secara tidak sah;

g. melakukan pungutan di luar
ketentuan;

h. melakukan kegiatan yang Pelanggaran berdampak neg
merugikan negara; pada unit kerja. (Pasal 12 hu
b)

AN DAN LARANGAN Berat

4 TAHUN 2021



Tingkat Hukuman Disiplin

Sedang

Hukuman disiplin berat
(Pasal 14 huruf d)

gatif Pelanggaran berdampak negatif

uruf pada instansi yang Hukuman disiplin berat

bersangkutan. (Pasal 13 huruf a) (Pasal 14 huruf e)

Pelanggaran berdampak negatif Pelanggaran berdampak negatif pada
pada Unit Kerja dan/atau negara dan/ atau pemerintah (Pasal
instansi yang bersangkutan. 14 huruf f)
(Pasal 13 huruf b)

gatif Pelanggaran berdampak negatif
uruf pada instansi yang
bersangkutan. (Pasal 13 huruf c)

Matriks PP 53 Tahun 2010 vs PP 94 Tahun 2021 18

MATRIKS KEWAJIBA

PP NOMOR 94

Pasal Kewajiban/Larangan Ringan

Pasal 5 i. bertindak sewenang-wenang Pelanggaran berdampak n
Larangan terhadap bawahan; pada unit kerja. (Pasal 12 h

j. menghalangi berjalannya tugas Pelanggaran berdampak n
kedinasan; pada unit kerja. (Pasal 12 h
d)

menerima hadiah yang
k. berhubungan dengan jabatan dan/

atau pekerjaan;

l. meminta sesuatu yang
berhubungan dengan jabatan;

melakukan tindakan atau tidak

m melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan kerugian bagi

yang dilayani; dan

AN DAN LARANGAN Berat

4 TAHUN 2021



Tingkat Hukuman Disiplin

Sedang

negatif pelanggaran berdampak negatif
huruf c) pada instansi yang bersangkutan.

(Pasal 13 huruf d)

negatif pelanggaran berdampak negatif
huruf pada instansi yang bersangkutan.
(Pasal 13 huruf f)

Hukuman disiplin berat
(Pasal 14 huruf g)

Hukuman disiplin berat
(Pasal 14 huruf h)

pelanggaran berdampak negatif
pada instansi yang bersangkutan.
(Pasal 13 huruf e)

Matriks PP 53 Tahun 2010 vs PP 94 Tahun 2021 19

MATRIKS KEWAJIBA

PP NOMOR 94

Pasal Kewajiban/Larangan Ringan

Pasal 5 n. memberikan dukungan kepada Pelanggaran berdampak neg
Larangan calon Presiden/Wakil Presiden, pada unit kerja. (Pasal 12 hu
calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah, calon anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, calon
anggota Dewan Perwakilan
Daerah, atau calon anggota
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dengan cara:

1. ikut kampanye;

menjadi peserta kampanye
2. dengan menggunakan atribut

partai atau atribut PNS;

3. sebagai peserta kampanye
dengan mengerahkan PNS lain;

sebagai peserta kampanye
4. dengan menggunakan fasilitas

negara;

AN DAN LARANGAN Berat

4 TAHUN 2021


Tingkat Hukuman Disiplin

Sedang

gatif Pelanggaran berdampak negatif
uruf c) pada instansi yang bersangkutan.

(Pasal 13 huruf d)

Hukuman disiplin sedang
(Pasal 13 huruf g)

Hukuman disiplin berat
(Pasal 14 huruf i angka 1)

Hukuman disiplin berat
(Pasal 14 huruf i angka 2)

Matriks PP 53 Tahun 2010 vs PP 94 Tahun 2021 20

MATRIKS KEWAJIBA

PP NOMOR 94

Pasal Kewajiban/Larangan Ringan

Pasal 5 5. membuat keputusan dan/atau
Larangan tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu
pasangan calon sebelum, selama,
dan sesudah masa kampanye;

mengadakan kegiatan yang
mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum,
selarna, dan sesudah masa
6. kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau
pemberian barang kepada PNS
dalam lingkungan unit kerjanya,
anggota keluarga, dan
masyarakat; dan/ atau

memberikan surat dukungan

7. disertai fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atau Surat Keterangan

Tanda Penduduk.

AN DAN LARANGAN Berat

4 TAHUN 2021



Tingkat Hukuman Disiplin

Sedang

Hukuman disiplin berat
(Pasal 14 huruf i angka 3)

Hukuman disiplin berat
(Pasal 14 huruf i angka 4)

Hukuman disiplin berat
(Pasal 14 huruf i angka 5)

Matriks PP 53 Tahun 2010 vs PP 94 Tahun 2021 21

MATRIKS PEJABAT YANG BE

PP NOMOR 94

Hukuman Disiplin Ringan

Pejabat yang dijatuhi Teguran Lisan Teguran Pernyatan pemotong
hukuman disiplin Tertulis tidak puas tunjanga
secara tertulis kinerja

sebesar 25
selama 6
bulan

a. JPT Utama Presiden Presiden Presiden Presiden
b. PPK Presiden Presiden Presiden Presiden
c. PPT Madya PPK PPK PPK PPK
PPK PPK PPK
d. JF Ahli Utama PPK

e. PPT Pratama PPT Madya PPT Madya PPT Madya PPK

f. Pejabat PPT Pratama PPT Pratama PPT Pratama PPT Madya
Administrator

g. JF Ahli Madya PPT Pratama PPT Pratama PPT Pratama PPT Pratam

h. Pejabat Administrator Administrator Administrator PPT Pratam
Pengawas

i. JF Ahli Muda Administrator Administrator Administrator Administra

j. Pelaksana Pengawas Pengawas Pengawas Administra

k. JF Ahli Pertama Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas

ERWENANG MENGHUKUM

4 TAHUN 2021 Hukuman Disiplin Berat


Hukuman Disiplin Sedang

pembebasa

gan pemotongan pemotongan penurunan n pemberhentian
an tunjangan tunjangan jabatan dari dengan
jabatannya
5% kinerja sebesar kinerja sebesar setingkat menjadi hormat tidak
6 25% selama 9 25% selama 12 lebih rendah jabatan atas
pelaksana
bulan bulan selama 12 selama 12 permintaan
bulan; sendiri sebagai

PNS.

bulan;

Presiden Presiden Presiden Presiden Presiden

Presiden Presiden Presiden Presiden Presiden

PPK PPK PPK PPK Presiden

PPK PPK PPK PPK Presiden

PPK PPK PPK PPK PPK

a PPT Madya PPT Madya PPK PPK PPK

ma PPT Pratama PPT Pratama PPK PPK PPK

ma PPT Pratama PPT Pratama PPK PPK PPK

ator Administrator Administrator PPK PPK PPK

ator Administrator Administrator PPK PPK PPK

Pengawas Pengawas PPK PPK PPK

22

AYAT 3

Perubahan klausul (PP 94 Lebih berat, PP 53 sama)

Dalam hal Pejabat yang Berwenang Hukuman disiplin sebagaimana
Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan
dimaksud pada ayat (1) tidak jenis hukuman disiplin yang
menjatuhkan Hukuman Disiplin seharusnya dijatuhkan kepada PNS
yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang melakukan pelanggaran disiplin
yang dilakukan oleh PNS, maka
Pejabat yang Berwenang
Menghukum dijatuhi Hukuman
Disiplin yang lebih berat.

Bagian Kelima

Tata cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman
Disiplin

Passal 26

AYAT 3

perubahan klausul

Apabila pada tanggal yang Apabila pada tanggal yang seharusnya
ditentukan pada surat panggilan yang bersangkutan diperiksa tidak
pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan
hadir, maka dilakukan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari
pemanggilan kedua paling lambat 7 kerja sejak tanggal seharusnya yang
(tujuh) hari kerja setelah tanggal bersangkutan diperiksa pada
seharusnya yang bersangkutan pemanggilan pertama.
diperiksa pada pemanggilan
pertama

Pasal 27 23317
AYAT 2
perubahan klausul

Disiplin PNS

PP 94 TAHUN 2021 PP 53 TAHUN 2010

Pemeriksaan sebagaimana P
emeriksaan sebagaimana dimaksud
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada ayat (1) dilakukan secara
secara tertutup melalui tatap muka t
ertutup dan hasilnya dituangkan
langsung maupun secara virtual dalam bentuk berita acara
dan hasilnya dituangkan dalam p
emeriksaan.
bentuk berita acara pemeriksaan

Pasa
l 29

AYAT 1

Pada PP 94 Penjelasan Pasal 25 ayat 2 PP 53 dibagi menjadi dua ayat

Pelanggaran terhadap kewajiban Khusus untuk pelanggaran disiplin
dan/atau larangan dengan yang ancaman hukumannya
Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk
Pasal 10 dan Pasal 13 dapat Tim Pemeriksa. (Pasal 25 Ayat 1)
dilakukan Pemeriksaan oleh tim
pemeriksa.

AYAT 2

Pelanggaran terhadap kewajiban
dan/atau larangan dengan
Hukuman Disiplin berat
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 dan Pasal 14 dilakukan
pemeriksaan oleh tim pemeriksa.

AYAT 6

Penambahan Klausul

Dalam hal atasan langsung PNS Disiplin PNS 2348
yang diduga melakukan
Pelanggaran Disiplin terlibat dalam
pelanggaran tersebut, maka yang
menjadi anggota tim pemeriksa
adalah atasan yang lebih tinggi
secara berjenjang.

PP 94 TAHUN 2021 PP 53 TAHUN 2010

PASAL 31
AYAT 3

Penambahan Klausul

Selama PNS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibebaskan
sementara dari tugas jabatannya,
diangkat pejabat pelaksana harian

PASAL 32

AYAT 1

Perubahan Klausul

Berita acara pemeriksaan Berita acara pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
Pasal 27 ayat (2) harus ayat (2) harus ditandatangani oleh
ditandatangani oleh pejabat yang pejabat yang memeriksa dan PNS yang
memeriksa dan PNS yang diperiksa diperiksa.
secara langsung maupun secara
virtual.

PASAL 34

Penambahan Pasal

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan
dan/atau unit yang mempunyai tugas
pengawasan dapat digunakan sebagai
bahan untuk melakukan pemeriksaan
dan/atau melengkapi pertimbangan
untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin
terhadap PNS yang diduga melakukan
Pelanggaran Disiplin.

Disiplin PNS 23159

PASAL 36

AYAT 1

Penambahan klausul

Dalam hal berdasarkan hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (3) terdapat
indikasi penyalahgunaan wewenang
yang menimbulkan kerugian
keuangan negara, maka atasan
langsung atau
tim pemeriksa wajib berkoordinasi
dengan aparat pengawas intern
pemerintah.

AYAT 2

Penambahan klausul

Dalam hal indikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terbukti,
aparat pengawas intern pemerintah
merekomendasikan Pejabat Pembina
Kepegawaian untuk melaporkan
kepada aparat penegak hukum.

PASYAALT 327

AYAT 2

Perubahan Klausul

Keputusan sebagaimana dimaksud Keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada pada ayat (1) disampaikan secara
PNS yang dijatuhi Hukuman tertutup oleh pejabat yang
Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang berwenang menghukum atau pejabat
Menghukum atau pejabat lain yang lain yang ditunjuk kepada PNS yang
ditunjuk. bersangkutan serta tembusannya
disampaikan kepada pejabat instansi
terkait.

Disiplin PNS 24165

PP 94 TAHUN 2021 PP 53 TAHUN 2010

BAB IV (BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN)

Bagian Kesatu

Berlakunya Hukuman Disiplin

PASAL 38

AYAT 1

perubahan klausul --> semua hukdis berlaku pada hari ke-15 sejak diterima

Keputusan Hukuman Disiplin
berlaku pada hari ke-15 (lima belas)
sejak diterima

AYAT 2

perubahan klausul --> terkait hukdis yang diajukan upaya administratif

Keputusan Hukuman Disiplin yang
diajukan Upaya Administratif
berlaku sesuai dengan keputusan
upaya administratifnya.

AYAT 3

perubahan klausul --> upaya administratif akan diatur dalam PP tersendiri

Ketentuan lebih lanjut mengenai
Upaya Administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Pemerintah
tersendiri.

Disiplin PNS 217

PP 94 TAHUN 2021 PP 53 TAHUN 2010

Bagian Kedua

Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

PASAL 41

Penambahan ayat

PNS yang melanggar ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1983 tentang Izin

Perkawinan dan Perceraian bagi

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun

1983 Nomor 13, Tambahan

Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3250)

sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 1990 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor

10 Tahun 1983 tentang Izin

Perkawinan dan Perceraian bagi

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun

1990 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3424), dijatuhi

salah satu jenis Hukuman Disiplin

berat berdasarkan Peraturan

Pemerin tah ini.

Jika Anda menyukai pekerjaan Anda, Anda akan 218
berada di luar sana setiap hari mencoba

melakukannya sebaik mungkin, dan segera semua
orang di sekitar akan menangkap gairah dari Anda
– seperti demam. ~ Sam Walton, pendiri Walmart

Disiplin PNS

Ketentuan yang dihapus dalam PP 53 Tahun 2010

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh (Pasal 43)
a. Presiden;
b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c;
c. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dala Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c;
d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan
e. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), mulai berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43, apabila tidak diajukan keberatan maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah
keputusan hukuman disiplin diterima. (Pasal 44)

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43, apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan
atas keberatan. (Pasal 44)

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku
wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
huruf d dan huruf e, apabila tidak diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada
hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima. (Pasal 45 ayat 1)

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku
wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
huruf d dan huruf e, apabila diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada tanggal
ditetapkannya keputusan banding administratif. (Pasal 45 ayat 2)

Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan
hukuman disiplin akan hukuman disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal
yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin. (pasal 46)

Disiplin PNS 219

PP 94 TAHUN 2021 PP 53 TAHUN 2010

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

AYAT 2

Keberatan yang diajukan kepada Keberatan yang diajukan kepada
atasan Pejabat yang Berwenang atasan pejabat yang berwenang
Menghukum atau banding menghukum atau banding
administratif kepada Badan administratif kepada Badan
Pertimbangan Kepegawaian Pertimbangan Kepegawaian sebelum
sebelum berlakunya Peraturan berlakunya Peraturan Pemerintah ini
Pemerintah ini diselesaikan sesuai diselesaikan sesuai dengan Peraturan
dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
Nomor 53 Tahun 2010 tentang tentang Peraturan Disiplin PNS beserta
Disiplin Pegawai Negeri Sipil peraturan pelaksanaannya.
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5135)
beserta peraturan pelaksanaannya.

PASAL 41

Penambahan klausul

PNS yang melanggar ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1983 tentang Izin

Perkawinan dan Perceraian bagi

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun

1983 Nomor 13, Tambahan

Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3250)

sebagaimana telah diubah dengan

Disiplin PNS 310

PP 94 TAHUN 2021 PP 53 TAHUN 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1990 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1983 ten tang Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1990 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3424), dijatuhi
salah satu jenis Hukuman Disiplin
berat berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini

PASAL 42

AYAT 1

Penambahan ayat

Ketentuan tingkat dan jenis

Hukuman Disiplin sedang

sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (3) dalam Peraturan

Pemerintah ini, berlaku setelah

Peraturan Pemerintah mengenai

Gaji dan Tunjangan berlaku.

AYAT 2

Penambahan ayat

Disiplin PNS 311

PP 94 TAHUN 2021 PP 53 TAHUN 2010

Sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah mengenai Gaji dan
Tunjangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), penjatuhan Hukuman
Disiplin sedang berlaku ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil. Ketentuan Peraturan
Pemerintah mi mutatis mutandis
berlaku untuk calon PNS.

PASAL 43

Pada PP 53 terdapat di pasal 2

Ketentuan Peraturan Pemerintah mi Ketentuan PP ini berlaku juga bagi
mutatis mutandis berlaku untuk calon Calon PNS (Pasal 2)
PNS.

"Semua kesuksesan dimulai dengan disiplin diri.
Itu dimulai dengan Anda." - Dwayne Johnson

Disiplin PNS 312

Contoh Kasus

Gladys PNS BPK sedang galau dan tidak Terdapat pegawai yang tidak hadir
semangat pergi ke kantor hingga pada tanggal 19 Januari 2022, 11
Februari 2022, 4 Maret 2022, 13
memutuskan untuk tidak masuk kantor April, 15 April, 11 May, 13 Juni,
selama 10 hari berturut turut. Apakah apakah pegawai tersebut terkena
Gladys akan terkena hukuman disiplin? hukuman disiplin?

Aros salah stau pemeriksa di BPK

yang tidak hadir secara berturut

turut 5 hari di bulan januari, 4 hari

di bulan februari dan 3 hari di

bulan juni, apakah Aris akan

terkena hukuman disiplin? Jawaban

Tabel Hukuman Disiplin Jam Masuk Kerja Setelah dilakukan pemeriksaan dan terbukti
Gladys tidak masuk kerja selama 10 hari,

Hukuman Disiplin Ringan Maka Glayds akan dijatuhkan hukuman
disiplin berat yaitu yaitu "pemberhentian
3 hari teguran lisan dengan hormat tidak atas permintaan
kerja

4 s.d. 6 teguran tertulis

7 s.d. 10 pernyataan tidak puas secara tertulis

Hukuman Disiplin Sedang sendiri sebagai PNS. (mengacu PP 94 Tahun
11 s.d. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% 2021)

13 hari (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) etelah dilakukan pemeriksaan dan terbukti
kerja bulan; Maka pegawai akan dijatuhkan hukuman
disiplin ringan yaitu teguran tertulis
14 s.d. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (mengacu PP 94 Tahun 2021) pada nulan
16 (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan)
bulan; atau

17 s.d. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% maret karena sudah 3 hari tidak masuk
20 (dua puluh lima persen) selama 12 (dua kerja, dan karena masih tidak hadir selama
belas) bulan. 4 hari, maka jumlahnya harus dikumulatif,

Hukuman Disiplin Berat jafi masuk ke Hukuman disiplin ringan

21 s.d. penurunan jabatan setingkat lebih rendah beruoa pernyataan tidak puas secara
24 hari selama 12 (dua belas) bulan; tertulis
kerja

28 hari pembebasan dari jabatannya menjadi Setelah dilakukan pemeriksaan dan
kerja jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) terbukti Maka pegawai akan dijatuhkan
atau bulan; dan
lebih hukuman disiplin sedang berupa
pemotongan tukin sebesar 25% selama 6
10 hari bulan karena tidak masuk selama 12 hari
kerja "pemberhentian dengan hormat tidak atas
terus permintaan sendiri sebagai PNS."
menerus

Disiplin PNS 313

Contoh Kasus

Terdapat pegawai yang ikut Terdapat pegawai yang Seorang pemeriksa
serta dalam kampanye berupa bekerja di perusahaan menerima hadiah tiket
mengecat mobil dinas menjadi perjalanan dari salah satu
asing auditeenya, apakah itu
gambar salah satu calon termasuk gratifikasi? dan
pemimpin daerah apakah itu melanggar

PP 94 TAHUN 2021 kewajiban PNS?

Pasal 14 huruf I Setelah dilakukan pemeriksaan maka atasan
Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam langsung memberikan hukuman berupa
Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang pelanggaran berat
melanggar ketentuan larangan:
Setelah dilakukan pemeriksaan harus ditentukan
memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil dahulu apakah terdapat izin atau tidak setelah itu
Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon jika tidak mendapatkan izin dari atasan maka
anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon atasan langsung memberikan hukuman berupa
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Angka 2
sebagai peserta kampanye dengan menggunakan pelanggaran berat
fasilitas negara)
Setelah dilakukan pemeriksaan dan terbukti
menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain seorang pemeriksa tersebut merima hadiah tiket
dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa
izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina perjalanan dari auditeenya dan merupakan
Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hadiah yang diberikan berhubungan dengan
huruf c dan huruf d jabatan.pekerjaan maka akan dikenai hukuman

menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan disiplin berat sesuai pasal 8 ayat 1 huruf c
dan/atau pekerjaarr sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf k

Disiplin PNS 314