Peran Diplomasi Indonesia dalam Konflik Palestina-Israel

Peran Diplomasi
Indonesia dalam Konflik

Palestina-Israel

Hanifah
(K4421033/Kelas A)

Latar Belakang

Indonesia dalam melakukan politik luar negeri dan diplomasi ditujukan untuk
memastikan terjaminnya kepentingan nasional Indonesia, tujuan pembangunan
nasional, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, konsolidasi demokrasi dan
pencapaian keadilan sosial. Politik bebas dan aktif yaitu politik luar negeri yang
dianut Indonesia dengan tidak bergabung atau terpengaruh dengan alasan politik
dan mengecam, akan tetapi aktif mewujudkan perdamaian dunia, sesuai dengan
Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial. Dalam prakteknya, Indonesia melaksanakan hubungan kerjasama
bilateral, kerja sama kawasan, dan kerja sama multilateral. Hal tersebut adalah
upaya diplomasi Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya
berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Seperti penjelasan di atas selain untuk
mewujudkan kepentingan nasionalnya Indonesia juga berusaha mewujudkan
terciptanya perdamaian dunia, salah satunya adalah perjuangan diplomasi politik
Indonesia untuk Palestina.

Hubungan antar negara yang baik antara Indonesia dan Palestina mendorong
Pemerintah Indonesia melakukan berbagai langkah inisiatif untuk berperan serta dalam
membantu penanganan korban agresi Israel dan perjuangan kemerdekaan negara
Palestina. Menurut sejarah, hubungan bilateral yang terjalin antar Indonesia dan
Palestina sudah sangat lama, sejak masa peralihan menuju kemerdekaan hingga
pengakuan kemerdekaan Negara Indonesia. Konflik antara Palestina dan Israel yang
terbaru adalah ketika Amerika sebagai pendukung utama Israel secara kontroversial
mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel yang dimana sejatinya Yerusalem adalah
bagian dari Palestina. Pengumuman yang disampaikan Donald Trump pada 6 Desember
2017 tersebut memicu kemarahan dan demonstrasi besar-besaran umat Muslim di
seluruh dunia. Landasan hukum yang dipakai oleh Indonesia demi membantu
perjuangan kemerdekaan Palestina adalah Resolusi DK 242 (1967) dan 338 (1973) berisi
agar seluruh wilayah Palestina harus dikembalikan tidak bersyarat yang dijajah oleh
Israel serta seluruh hak sah bangsa Palestina untuk dapat menentukan
kemerdekaannya, menegakkan bangsa di tanah.

Dinamika Perjuangan Palestina

Perjuangan Palestina untuk meraih kemerekaan telah dimulai pada tahun
48, sesaat sesudah pihak Israel dengan sendiri mendeklarasikan negara
Israel di tanah Palestina. Bersama dukungan dari seluruh negara Timur
Tengah, Upaya pengusiran di lakukan oleh Palestina tapi kegagalan
diperoleh yang berakhir kekuasaan Israel ditanah Palestina semakin
bertambah. Ditahun 64 didirikanlah Palestine Liberation Organization
(PLO). PLO sendiri adalah inti dari setiap organisasi resmi untuk
membebaskan Palestina pada masa itu serta menolak dengan lugas
pengakuan atas negara Yahudi di muka bumi ini. Hanya PLO satu-satunya
yang diakui sebagai organisasi yang mewakili Palestina di dunia
Internasional. Di tahun 1969, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) memberi
Pengakuan resmi terhadapa PLO sebagai perwakilan resmi bangsa
Palestina di kancah internasional. Yang akhirnya saat 22-11- 74 The
United Nation General Assembly akhirnya mengakui keberadaan PLO
sebagai organisasi resmi bangsa Palestina.

Upaya diplomasi untuk mencapai kedamaian antara Palestina dan
Israel terus dilakukan dengan bantuan dari pihak lain diantaranya
Amerika (US). Dari usaha ini dihasilkan beragam kesepakatan, yaitu:
1. Kesepakatan di Oslo II tahun 95.
2. Way River tahun 98 dan Camp David II tahun 2000,
3. Arab Initiative Peace and Road Map.
Telah banyak perundingan dan kesepakatan yang telah dilakukan
namun tidak ada kesepakatan yang benar-benar berujung kedaulatan
penuh untuk Palestina. Bahkan fakta yang terdapat Israel masih tetap
punya kuasa untuk mengontrol di wilayah Palestina, seperti
terbangunnya pemukiman Yahudi yang tidak resmi di wilayah
Palestina dan penyerangan militer di tanah Palestina yang beralasan
membasmi terorisme tapi faktanya yang menjadi korban adalah
warga sipil.

Upaya yang dimaksimalkan Indonesia dalam upaya
mendamaikan konflik Israel-Palestina, yaitu:

a. Commite on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People (CEIRP)

Dengan terpilihnya Indonesia sebagai Wakil Ketua pada CEIRP ini tentu melebarkan peluang
Indonesia untuk leluasa dalam membantu Palestina

b. Gerakan Non-Blok (GNB)

Dukungan Indonesia terhadap Palestina melalui GNB pernah disampaikan pada KTT GNB ke-18 di
Baku Congress Centre, Baku, Azerbaijan (25-26 Oktober 2019). Dukungan tersebut berupa
permintaan Indonesia kepada seluruh anggota GNB untuk memberi dukungan terhadap
kemerdekaan Palestina

c. Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Indonesia, sebagai negara islam juga melakukan diplomasi melalui
Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Indonesia menjadi tuan rumah
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa ke-5 OKI pada 2016.
Pertemuan yang dilaksanakan di Jakarta tersebut membahas tentang
Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.
Ada setidaknya tiga langkah yang bisa dilakukan oleh negara anggota
OKI dalam membantu Palestina, yaitu:
a. Memastikan adanya persatuan negara OKI dan stakeholder di
Palestina.
b. OKI harus mengupayakan terciptanya gencatan sesegera mungkin.
c. OKI harus terus fokus dalam membantu proses kemerdekaan Palestina

d. Dewan Keamanan PBB

Perdamaian dunia merupakan alasan utama lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB). Pengganti gagalnya Liga Bangsa-Bangsa, Dalam tujuannya mencapai dan
memelihara perdamaian dunia, PBB memiliki Dewan Kemanan (DK) yang berperan
penting dalam menyelesaikan konflik internasional. Dewan ini merupakan bidang
yang sangat berpengaruh karena bisa membuat keputusan yang mengikat semua
anggota PBB. Indonesia beberapa kali terpilih menjadi DK PBB, yaitu pada periode
1974-1975, 1995-1996, 2007-2008 dan 2019-2020. Dalam menyelesaikan konflik
antarnegara, DK memiliki dua langkah upaya penyelesaian sengketa dengan damai.
Dua langkah tersebut tercantum dalam Bab VI Piagam PBB dan Bab VII Piagam PBB.
Indonesia berpartisipasi dalam forum multitateral yang dilaksanakan PBB melalui
majelis umum PBB, DK PBB dan Dewan HAM PBB. Indonesia secara konsisten terus
mendukung hak-hak Palestina dalam Kemerdakaan dan Kemanusiaan. Pada tanggal
16 Desember 2008, ketika Indonesia menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB,
DK PBB mengeluarkan resolusi nomor 1850 yang berisi tentang proses perdamaian
konflik di Timur Tengah terutama Israel-Palestina. Sidang Istimewa Majelis Umum
PBB yang diadakan pada 15-16 Januari 2009 merupakan sidang yang digagas oleh
Indonesia. Dari sidang ini lahir resolusi nomor A/RES/ES-10/18 yang berisi dukungan
terhadap resolusi DK PBB no 1860 tentang seruan kepada masyarakat internasional
terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Jalur Gaza.

Peran Diplomasi Indonesia dalam Konflik Palestina-
Israel

Kemerdekaan Palestina bukanlah pilihan politik luar negeri Indonesia. Namun hal ini sudah merupakan keharusan
karena adanya amanah konstitusi. Ada sisi lain, di mana konflik Israel-Palestina juga tidak begitu kunjung selesai,
tercatat pada kurun 2007-2008 dan pada tahun bulan juni 2018 lalu Indonesia terpilih lagi untuk keempat kalinya
sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Hal ini memberikan keuntungan Indonesia dalam konteks
sebagai wadah untuk mengekspresikan politik luar negeri dan diplomasinya terutama untuk Palestina. Keanggotaan
Indonesia di DK PBB diwarnai dengan aktifnya diplomasi Indonesia dalam usaha-usaha penyelesaian masalah konflik
Palestina-Israel. Pada 29 November 2012, Negara Palestina secara sah diperhitungkan sebagai non-member observer
state PBB melalui co-sponsor dari Indonesia. Ketika Konferensi Asia-Afrika diselenggarakan di Indonesia, KAA ini
menghasilkan sebuah deklarasi dukungan untuk Palestina. Deklarasi tersebut disebut dengan Declaration on Palestine.
Selanjutnya, Indonesia menjadi Negara co-sponsor juga dalam sebuah moment penting bagi Negara Palestina, yaitu
dalam upacara histori penaikan bendera Palestina di Markas Besar PBB di New York tepatnya pada tanggal 30
September 2015. Konsistensi dukungan Indonesia terhadap Palestina juga terlihat dari respon Indonesia terhadap
kebijakan Presiden Amerika Serikat yaitu Trump yang memberikan pengakuan terhadap Yerusalem sebagai ibu kota
Israel. Pada saat itu, Indonesia langsung mengutuk pernyataan sepihak Donald Trump yang menghambat sebuah cita-
cita perdamaian dua Negara. Tidak hanya menteri luar negeri, Presiden Joko Widodo juga ikut serta dalam sebuah
konferensi luar biasa OKI di Istanbul, Turki.
.

Selain itu, Indonesia melalui presiden Joko widodo mengeluarkan 6 usulan
tegas dalam merespon hal tersebut, ke-enam usulan tersebut antara lain :
a) OKI harus secara tegas menolak pengakuan bilateral dari Amerika Serikat
terkait Yerusalem tersebut.
b) Semua negara yang memiliki keduataan di Tel Aviv tidak mengikuti
keputusan AS.
c) Negara anggota OKI diminta untuk menjadi motor penggerak dukungan
negara-negara lain yang belum mengakui untuk dapat mengakui Palestina.
d) Negara anggota OKI yang memiliki hubungan diplomatik dengan
Israel sebaiknya segera mengambil langkah diplomatik sesuai dengan
resolusi OKI.
e) Negara-negara OKI diminta untuk mengambil langkah bersama
meningkatkan bantuan kemanusiaan, peningkatan kapasitas dan
kerjasama ekonomi dengan Palestina.
f) OKI harus mampu menjadi motor pergerakan di berbagai forum
internasional atau multilateral untuk membantu Palestina.

Beberapa bentuk dukungan konkret Indonesia untuk Palestina adalah
penguatan dukungan negara-negara Asia-Afrika untuk kapasitas
Palestina melalui peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA).
Indonesia juga menjadi tuan rumah International Conference on the
Question of Jerusalem sebagai kerja sama anatara OKI dan United
Nations Committee on Inalienable Rights of the Palestinian People.
Pada 6-7 Maret 2016, Indonesia menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa OKI
yang ke-5 yang membahas tentang isu Palestina dan Al-Quds Ash-
Sharif, pertemuan ini adalah bentuk pengembangan penyelesaian
konflik Israel-Palestina yang tak kian selesai. Bantuan lain yang
diberikan oleh Pemerintah Indonesia adalah pelatihan dan
pengembangan kapasitas bagi 1.257 warga Palestina, pemberian
pelatihan dibidang infrastruktur, teknologi, informasi, pariwisata, light
manufacturing dan pertanian senilai USD 1,5 juta, bantuan untuk
pembangunan Indonesian Cardiac Center di rumah sakit As-Shifa di
Gaza.

Sumber Referensi

Prasetya, M. N., & Srifauzi, A. (2018). Diplomasi Politik
Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina. Jurnal PIR: Power
in International Relations, 2(2), 179-193.

Mudore, S. B. (2019). Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik
Israel-Palestina. Center of Middle Eastern Studies (CMES):
Jurnal Studi Timur Tengah, 12(2), 170-181.

Setiaji, M. Z. PERAN DILPOMATIK INDONESIA DALAM KONFLIK
ISRAEL-PALESTINA.