E-Modul_Sejarah Indonesia_Demokrasi Terpipin

E-MODUL SEJARAH INDONESIA:

Kehidupan Politik dan Ekonomi
Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin

E-MODUL SEJARAH SMA/MA

KELAS
XII

Semester
Ganjil

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.4

Profil

Nabila Elyno Putri
NIM : 190210302016

Lahir di Banyuwangi, 12 Juni
2001. Saat ini sedang menempuh
kuliah S1 Program Studi
Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan
di Universitas Jember.

E-mail : [email protected]
Instagram : nabilaeptr_

ii

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.4

Identitas Modul

Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia
Kelas/Semester : XII/ Ganjil
Judul Modul : Kehidupan Politik Dan Ekonomi
Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin

KOMPETENSI INTI

3.Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa
ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan kejadian, serta
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah.

KOMPETENSI DASAR

3.4 Menganalisis perkembangan kehidupan politik
dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa
Demokrasi Terpimpin

iii

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.4

Daftar Isi

Profil................................................................................................ ii
Identitas Modul.............................................................................iii
Daftar Isi......................................................................................... iv
Peta Konsep.................................................................................. 1
Analisis Demokrasi
Terpimpin...................................................................... 2

A. Latar belakang demokrasi terpimpin.......................... 2
B. Dekrit presiden 5 Juli 1959............................................ 2
C. Karakteristik demokrasi terpimpin.............................. 3
Kehidupan politik demokrasi
terpimpin...................................................................... 4
A. Dinamika politik demokrasi terpimpin........................ 4
B. Peta politik demokrasi terpimpin................................. 4
C. Peristiwa penting demokrasi terpimpin..................... 6
Kehidupan ekonomi demokrasi
terpimpin....................................................................... 11
A. Buruknya perekonomian demokrasi terpimpin....... 11
B. Kebijakan mengatasi demokrasi terpimpin............... 12
Rangkuman.................................................................................... 14
Latihan Uji Kompetensi.............................................................. 15
Daftar Pustaka.............................................................................. 16

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.4

Peta Konsep

DEMOKRASI TERPIMPIN

Analisis demokrasi Politik demokrasi Ekonomi
terpimpin terpimpin demokrasi
terpimpin
Latar Belakang Dinamika Politik
Demokrasi demokrasi Buruknya
terpimpin terpimpin perekonomian

Dekrit Presiden 5 Peta politik Kebijakan
Juli 1959 demokrasi terpimpin mengatasi
perekonomian
Karakteristik Peristiwa penting
Demokrasi masa demokrasi
Terpimpin
terpimpin

1

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.4

Analisis Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin adalah sistem
demokrasi di Indonesia yang terjadi pada
tahun 1959 hingga 1965. Di mana seluruh
keputusan berpusat pada pemimpin negara
yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno.

Sumber: Olympycs30.com

A. Latar belakang demokrasi terpimpin di Indonesia
Secara garis besar, latar belakang demokrasi terpimpin adalah sebagai
berikut:

Ketidakstabilan politik Demokrasi Liberal
Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959)
belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti
membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Mereka lebih
mengutamakan kepentingan partai masing-masing.
Segi Keamanan: Banyak gerakan sparatis yang mengancam keamanan
negara
Ekonomi: Pembangunan ekonomi tersendat akibat program yang dirancang
tidak berjalan karena sering gonta-ganti kabinet
Politik: Kegagalan dewan Konstituante dalam menyusun UUD baru untuk
menggantikan UUD 1945.

B. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Gagalnya konstituante melaksanakan

tugasnya dan rentetan peristiwa politik dan

keamanan yang mengguncangkan

persatuan dan kesatuan bangsa mencapai

klimaksnya pada bulan Juni 1959. Akhirnya

demi keselamatan negara berdasarkan

staatsnoodrecht (hukum keadaan bahaya

bagi negara) pada hari Minggu tanggal 5 Juli

1959 pukul 17.00, Presiden Soekarno

mengeluarkan dekret yang diumumkan

dalam upacara resmi di Istana Merdeka.

Gambar isi dekrit presiden 5 Juli 1959
Sumber: GuruPendidikan.com

2

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.4

Isi dari dekrit presiden 5 Juli
1959 berisi 3 ketentuan pokok,
diantaranya:

Pembubaran Konstituante
Kembalinya UUD 1945 dan
tidak berlakunya UUDS 1950
Pembentukan MPRS dan
DPAS

Gambar Pidato Soekarno dalam rangka pembacaan Dekrit
Presiden pada Minggu, 5 Juli 1959 di Istana Merdeka
Sumber: Kompas.com

C. Karakteristik demokrasi

terpimpin

Setiap sistem pemerintahan

pasti memiliki ciri khasnya

masing-masing dalam

penerapannya, begitupun

demokrasi terpimpin.

Gambar Ir. Soekarno saat berpidato
Sumber: dictio.id

Berikut adalah karakteristik dari demokrasi terpimpin yang membedakan
dengan sistem pemerintah lain di Indonesia, yaitu:

Kekuasaan presiden adalah kekuasaan yang mendominasi.
Partai politik memiliki ruang gerak yang terbatas. Tugas partai politik
saat itu hanyalah mendukung presiden dan kebijakannya.
Pers dikekang dan tidak dapat menyalurkan aspirasi politik rakyat.
Peran militer di masa demokrasi terpimpin diperkuat untuk
melindungi Presiden Soekarno.
Paham komunis menyebar dengan cepat di Indonesia

3

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.4

Kehidupan Politik Demokrasi Terpimpin

A. Dinamika Politik Masa Demokrasi Terpimpin

Pasca keluarnya dekrit presiden 5 Juli 1959 kemudian presiden Soekarno
membentuk kabinet kerja yang akan melaksanakan tiga program yang disebut
Triprogram kabinet kerja, diantaranya yaitu:

1.Melengkapai sandang pangan
2.Menyelenggarakan keamanan
3.Melanjutkan perjuangan melawan imperialisme ekonomi dan politik.

Gambar presiden Soekarno Ir. Soekarno juga membentuk MPRS dan DPAS yang
berpidato tentang Manipol Usdek dipilih langsung olehnya, hal itu menimpulkan
kontroversi karena dianggap menentang isi dari UUD
Sumber: Menaramadinah.com 1945 yang didalamnya menyatakan bahwa anggota MPR
dipilih melalui pemilihan umum. Selain itu Soekarno
juga mengumumkan tentang doktrin demokrasi
terpimpin yang dinamakan Manipol USDEK atau
manifestasi politik USDEK. USDEK sendiri merupakan
singkatan dari:

UUD 1945
Sosialisme Indonesia
Demokrasi Terpimpin
Ekonomi terpimpin
Kepribadian Indonesia

B. Peta Politik Masa Demokrasi Terpimpin
Peta politik masa demokrasi terpimpin di Indonesia antara lain yaitu:

Pembentukan MPRS dan DPAS
Ir. Soekarno juga membentuk MPRS dan DPAS yang dipilih langsung olehnya,
hal itu menimbulkan kontroversi karena dianggap menentang isi dari UUD
1945 yang didalamnya menyatakan bahwa anggota MPR dipilih melalui
pemilihan umum.
Pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR
Alasan pembubaran dari DPR karena beberapa fraksi tidak menyetujui
pembentukan demokrasi terpimpin, hal itu menimbulkan konflik antara DPR
dan Presiden Soekarno. Kemudian konflik mencapai puncak ketika DPR
menyatakan bahwa menolak RAPBN 1960, hal tersebutlah yang membuat
Soekarno membubarkan DPR dan membentuk DPRGR yang anggotanya dipilih
langsung oleh Soekarno.

4

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.4

Hal ini kembali menjadi perbincangan hangat karena dalam susunan lembaga
negara Republik Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 kedudukan DPR dan
Presiden adalah sejajar, untuk itu sebenarnya tidak dapat saling membubarkan
karena dapat menyimpang UUD 1945.

NASAKOM
Soekarno ingin membentuk
masyarakat Indonesia yang
bersatu sehingga ia tercetuslah
poros NASAKOM yang didukung
oleh Golongan Nasionalis,
Agama, dan Komunis, dengan
ditetapkannya poros ini
diharapkan persatuan Indonesia
dapat terwujud.

Gambar Ir. Soekarno bersama Aidit
Sumber: Arsip Nasional

Terdapatnya komunis di dalam poros NASAKOM menjadi peluang PKI dalam
memperkuat pengaruhnya di Indonesia. PKI kemudian menyatakan bahwa
mereka mendukung penuh hal tersebut dan menjadi pembela NASAKOM,
sehingga membuat PKI menjadi partai yang dekat dengan pemerintahan
demokrasi terpimpin. Kedekatan PKI dengan pemerintah menyebabkan
kecemburuan pihak TNI AD. Sehingga TNI AD beberapa kali menghambat
kekuatan PKI di Indonesia.
Munculnya ajaran Resopim
Resopim merupakan singkatan dari Revolusi, Sosialisme Indonesia, Pimpinan
nasional. Tujuan ajaran ini adalah untuk memperkuat kedudukan Ir. Soekarno,
dalam pidatonya berisi sebagai berikut:
“Seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai dengan revolusi,
dijiwai oleh sosialisme dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yaitu
PBR (Panglima Besar Revolusi) yaitu Soekarno.
Penetapan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup
Pada 1 Mei 1963 MPRS menetapkan bahwa Soekarno sebagai presiden
Indonesia seumur hidup berdasarkan ketetapan MPRS No. 3/MPRS/1963.
Padahal hal tersebut jelas menyimpang pada UUD 1945 yang berisi jabatan
presiden adalah 5 tahun.

5

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.4

C. Peristiwa penting masa demokrasi terpimpin
1. Pembebasan Irian Barat

Latar belakang terjadinya peristiwa ini dikarenakan hasil dari KMB yaitu menetapka
masalah Irian Barat akan dilakukan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah
pengakuan kedaulatan RIS, namun hal itu ternyata tidak ditepati oleh Belanda karena
Belanda menunda penyelesaian Irian Barat selama bertahun-tahun.

A. Upaya mengatasi
Untuk mengatasi permasalahan tersebut
kemudian Indonesia menempuh berbagai upaya,
diantaranya:

Gambar peta Irian Barat a. Diplomasi
Sumber: Tribun Jatim Jalan diplomasi ditempuh dengan
mengadakan perundingan antara Indonesia
Gambar seruan Irian Barat dengan Belanda yang diadakan tahun 1952-
Sumber: Koransurindo.com 1954 namun Belanda enggan menyerahkan
Irian Barat.
Kemudian Indonesia mencari dukungan ke
negara Asia-Afrika dengan diadakan
konfrontasi Asia Afrika yang dilaksanakan di
Indonesia tahun 1955 yang hasilnya
mendukung Indonesia merebut kembali Irian
Barat.
Irian Barat melalui forum PBB, pada tahun
1954-1957 perkara ini diajukan kepada forum
PBB namun mengalami kegagalan karena
tidak mendapat dukungan dari 2/3 anggota
sidang majelis umum PBB.

b. Konfrontasi politik
Upaya lain dari pembebasan Irian Barat melalui konfrontasi politik yaitu

Pembatalan hasil KMB
Pembentukan pusat pemerintahan sementara di Irian Barat yang berada di
Soasiu, Tidore, Maluku. Sultan Zaenal Abidin Syah ditunjuk sebagai gubernur
pertamanya.
Pembubaran Uni Indonesia Belanda
Pemutusan hubungan diplomatik
Pembentukan Front Nasaional pembebasan Irian Barat (FNPIB)

6

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.4

c. Konfrontasi ekonomi
Selain diberlakukan konfrontasi politik, dilakukan pula konfrontasi ekonomi
sebagai berikut:

Nasionalisme perusahaan asing
Memindahkan pasar komoditas Indonesia dari Rotterdam ke Bremen
(Jerman)
Pelarangan maskapai Belanda melakukan penerbangan dan pendaratan di
Indonesia
Pemogokan buruh secara total terhadap perusahaan Belanda di Indonesia
Semua perwakilan konsuler Belanda dihentikan sejak 5 Desember 1957.

d.Konfrontasi militer
Pada 19 Desember 1961 Soekarno mengeluarkan perintah
yang disebut Trikora atau tiga komando rakyat yang
isinya:
1. Gagalkan pembentukan negara boneka papua
buatanBelanda
2. Pengibaran bendera merah putih di Irian Barat
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum.

Gambar infografik mengenai Trikora Langkah untuk realisasi trikora yaitu pembentukan
Sumber: Tirto.id komando operasi militer yang disebut komando Mandala
Pembebasan Irian Barat yang diketuai Mayjen Soeharto.
Kemudian dilakukan berbagai operasi militer yang
dinamakan operasi Srigala, operasi Naga, operasi Banteng
Ketaton, dan operasi Jaya Wijaya. Pada 15 Januari 1962
terjadi pertempuran laut Aru.

Pihak Belanda datang dengan membawa pesawat jenis Neptune dan Frely serta dua
kapal jenis Destroyer, sementara Indonesia yang berjaga hanya kapal RI Matjan Tutul,
RI Matjan kumbang, dan RI Harimau sehingga tidak seimbang. Rio Soedarso langsung
mengambil alih KRI Matjan Tutul dan memerintahkan KRI Kumbang dan Harimau
untuk jundur. Dalam insiden ini, KRI Matjan Tutul tenggelam beserta awak kapalnya.

B. Persetujuan New York
Sekretaris Jenderal
PBB, U Thant meminta kesediaan diplomat dari AS, Ellsworth Bunker menjadi
penengah perundingan antara Indonesia-Belanda. Ellsworth Bunker mengusulkan

❖agar:
Belanda menyerahkan Irian barat kepada Indonesia dengan perantara PBB yaitu
United Nations Temporary Executive Authortity (UNTEA) dalam jangka waktu dua

❖tahun.
Rakyat Irian barat diberikan kesempatan menentukan pendapatnya supaya tetap
berada dalam wilayah RI atau memisahkan diri.

7

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.4

Pada 14 Agustus 1962 Indonesia mengadakan perundingan di Virgnia, Amerika
Serikat dengan delegasi Indonesia dipimpin oleh Adam Malik sedangkan delegasi
Belanda dipimpin oleh Dr.Van Royen. Adapun Ellsworth Bunker, menjadi penengah
perundingan. Perundingan menghasilan kesepakatan yang disebut persetujuan
New York. Salah satu isi persetujuan yaitu Belanda menyerahkan Irian Barat kepada
United nation Temporary Executive Authority (UNTEA) selambatnya pada 1 Oktober
1962. Pemerintah sementara PBB menggunakan tenaga Indonesia baik sipil
maupun alat-alat keamanan bersama dengan putra putri Irian Barat. Pada 31
Desember 1962 bendera Indonesia mulai dikibarkan disamping bendera PBB.
Selambat-lambatnya 1 Mei 1963 UNTEA atas nama PBB menyerahkan Irian Barat
kepada Indonesia. Setelah penyerahan Irian Barat pemerintah Indonesia
diwajibkan melaksanakaN Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

C. Pelaksanaan Penentuan Pendapat

Rakyat

Pepera dilaksanakan pada tanggal 14 Juli

1969 – 4 Agustus 1969 yang diawasi

langsung oleh PBB. Pepera dilaksanakan

disetiap kabupaten yang semula

menghendaki Pepera dilakukan semua

Gambar pelaksanaan Pepera di Irian Barat orang dewasa baik pria maupun wanita.
Sumber: Tambangilmu.com

Dengan sistem one men one vote sesuai praktek internasional. Namun Indonesia

menginginkan Pepera dilaksanakan dengan metode many men one vote. Metode

ini lebih sesuai dengan sistem yang dianut Indonesia yaitu musyawarah mufakat

atas dasar pancasila. Perwakilan PBB yang mengawasi jalannya Pepera selanjutnya

membawa hasil Pepera dalam sidang umum ke 24 PBB pada November 1969.

Dengan suara bulat Dewan Musyawarah Pepera memutuskan bahwa Irian Barat

tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia. Sidang Umum PBB tanggal 19

November 1969 sekaligus menyetujui hasil Pepera tersebut.

2. Konfrontasi dengan Malaysia

Pada masa demokrasi Terpimpin, kondisi pencaturan politik dunia didominasi oleh
pertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua Negara tersebut
memiliki sistem politik dan pemerintahan yang berbeda. Kedua Negara tersebut
membangun sekutu mereka sendiri yang kemudian dikenal dengan nama blok
Barat dan blok Timur. Pemerintah Indonesia menolak mengikatkan diri kepada
salah satu blok karena Indonesia memiliki konsep politik sendiri yang disebut politik
luar negeri bebas aktif. Meskipun demikian, arah politik luar negeri Indonesia pada
masa Demokrasi Terpimpin ditentukan oleh Presiden Soekarno.

8

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.4

Soekarno dengan semboyan Ganyang Malaysia saat terjadi Penyebab permasalahan
konfrontasi Indonesia dengan Malaysia Salah satu kebijakan luar negeri Indonesia
Sumber: Kumparan.com
yaitu konfronastai terhadap Malaysia
Konfrontasi berawal pada 27 Mei 1961 dari
munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman
dari persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan
Yu dari Republik Singapura untuk menyatukan
kedua Negara tersebut menjadi Federasi
Malaysia. Gagasan tersebut mendapat
tentangan dari Filipina dan Indonesia.

Filipina menentang karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara
karena menganggap secara historis Sabah merupakan milik Sultan Sulu. Pemerintah
Indonesia menentang karena menurut Presiden Soekarno pembentukan Federasi
Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaanya di
Asia Tenggara.

Penyebab permasalahan
Salah satu kebijakan luar negeri Indonesia yaitu konfronastai terhadap Malaysia

Konfrontasi berawal pada 27 Mei 1961 dari munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman
dari persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yu dari Republik Singapura untuk
menyatukan kedua Negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Gagasan tersebut
mendapat tentangan dari Filipina dan Indonesia. Filipina menentang karena memiliki
keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara karena menganggap secara historis
Sabah merupakan milik Sultan Sulu. Pemerintah Indonesia menentang karena menurut
Presiden Soekarno pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana
Inggris untuk mengamankan kekuasaanya di Asia Tenggara.
Upaya mengatasi permasalahan

Pembentukan Federasi dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang
membahayakan revolusi Indonesia. Konferensi Maphilindo (Mamaysia, Philipina dan
Malaysia) di Filipina pada tanggal 31 Juli-5 Agustus 1963 merupakan upaya untuk
meredakan ketenggangan diantara tiga Negara tersebut secara damai. Konferensi
menghasilkan tiga dokumen penting yaitu Deklarasi Manila, persekutuan Manila dan
Komunike Bersama.

Inti pokok dari ketiga dokumen tersebut adalah Indonesia dan Filipina menyambut
baik pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara setuju. Pembentukan
Konferensi Malaysia disetujui oleh ketiga Negara untuk meminta sekjen PBB melakukan
pendekatan terhadap persoalan sehingga diketahui keinginan rakyat didaerah-daerah
yang akan dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia.

Kemudian ketiga kepala pemerintahan tersebut meminta Sekjen PBB membentuk
tim penyelidik. Menindaklanjuti permohonan ketiga pimpinan pemerintahan tersebut,
Sekretaris Jenderal PBB membentuk tim penyelidik yang dipimpin oleh Lawrence
Michelmore.

9

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.4

Tim ini memulai tugasnya di Malysia pada tanggal 14 September 1963. Namun
sebelum misi PBB menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya, Fedrasi
Malaysia diproklamirkan pada tanggal 16 September 1963. Indonesia menganggap
proklamasi tersebut sebagai bentuk pelecehan atas martabat PBB dan pelanggaran
Komunike Bersama Manila, yang secara jelas menyatakan bahwa penyelidikan
kehendak Rakyat Sabah dan Sarawak harus terlebih dahulu dilaksanakan.

Aksi-aksi demokrasi menentang pembentukan Federasi Malaysia di Jakarta di
balaspula dengan aksi-aksi demokrasi besar terhadap kedutaan RI di Kuala Lumpur,
sehingga pada tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatic Indonesia
Malaysia diputuskan. Pemerintah RI pada tanggal 21 September memutuskan pula
hubungan ekonomi dengan Malaya, Singapura, Serwak dan Sabah.

Pada akhir tahun 1963 pemerintah RI menyatakan dukungannya terhadap
perjuangan rakyat Kalimantan Utara dalam melawan Neokolonialisme Inggris.
Konflik di Asia Tenggara menarik perhatian beberpa Negara seperti AS, Jepang dan
Thailand dan menghendaki penyelesaian pertikaian secara damai. Namun masalah
pokok sengketa tidak terpecahkan karena PM Federasi Laysia, Tengku Abdul
Rahman tidak menghadiri forum pertemuan tiga Negara. Upaya lainnya, Indonesia,
Malaysia dan Filipina melakukan pertemuan antara menteri-menteri luar negeri di
Bangkok.

Namun sampai dua kali pertemuan, tidak menghasilkan satu keputusan positif
sehingga diplomasi mengalami kemacatan. Ditengah kemacetan diplomasi, pada
tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat
(Dwikora) di hadapan apel besar sukarelawan yang isinya:
1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia
2. Bantuan perjuangan revolusioner rakyat- rakyat Manila, Singapura, Sarawak,
Sabah dan Brunai untuk membubarkan Negara boneka Malaysia.

Untuk menjalankan konfrontasi Dwikora, presiden

Soekarno membentuk Komando Siaga dengan marsekal

Madya Oemar Dani sebagai Panglimanya. Walaupun
pemerintah Indonesia telah memutuskan melakukan

konfrontasi secara total, namunupaya penyelesaian

diplomasi terus dilakukan. Presiden RI menghadiri

Gambar ilustrasi Soekarno "Ganyang pertemuan puncak di Tokyo pada tanggal 20 Juni 1964.
Malaysia"
Sumber: Grid.id

Ditengah berlangsungnya Konfrontasi, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak

tetap Dewan Keamanan PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Kondisi ini mendorong

pemerintah Indonesia mengambil sikap menolak pencalonan Malaysia tersebut.

Sikap Indonesia ini langsung disampaikan Presiden Soekarno pada pidatonya tanggal

31 Desember 1964 yang dengan tegas dan sepontan menyatakan Indonesia keluar

dari PBB. Keluarnya Indonesia dari PBB menyebabkan Indonesia kehilangan satu

forum yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian persengketaan dengan

Malaysia secara damai.

10

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.4

Kehidupan Ekonomi Demokrasi
Terpimpin

A. Buruknya perekonomian masa demokrasi terpimpin

Sistem perekonomian masa demokrasi terpimpin yaitu Indonesia baru 15 tahun
merdeka. Perekonomian masih sangat lemah. Kondisi politik saat itu masih
bergejolak. Berbagai pemberontakan terjadi di daerah-daerah di Indonesia.
Pemberontakan dan gejolak ini membuat aktivitas perekonomian terganggu.
Pemerintah pusat memegang kekuasaan yang besar. Kewenangan Soekarno saat
itu sangat besar. Kebijakannya untuk berkonfrontasi dengan Malaysia sejak 1961
berdampak pada perekonomian.

Sikap keras itu diperparah dengan keputusan Indonesia keluar dari Perserikatan
Bangsa-bangsa (PBB) pada 1965. Kegiatan ekspor pun terhenti. Akibatnya, sejak
tahun 1961, negara harus terus membiayai kekurangan neraca pembayaran dari
cadangan emas dan devisa. Pada 1965 cadangan emas dan devisa telah habis
bahkan menunjukkan saldo negatif sebesar 3 juta dollar AS sebagai dampak politik
konfrontasi Malaysia dan negara-negara barat. Panglaykim dan HW Arnt dalam The
Indonesian Economy: Facing a New Era? (1966) mencatat krisis ekonomi ini
berlangsung sejak 1960.

Lebih dari itu, Soekarno justru makin gencar menghamburkan uang negara
untuk menunjukkan kehebatan Indonesia. Biaya pemerintah untuk proyek politik
mercusuar seperti Games of the New Emerging Forces (Ganefo) pada 1963 dan
Conference of the Emerging Forces (Conefo) pada 1965 membengkak.

Gambar presiden Soekarno sedang berada di Besarnya defisit anggaran belanja pemerintah
pasar untuk memantau perekonomian pada 1961-1965 meningkat. Dari 29,7 persen
Sumber: Kompas.com pada 1961 menjadi 63,4 persen pada 1965.
Sejak 1961, situasi moneter yang makin parah
ditandai dengan laju inflasi yang tinggi
(hiperinflasi). Pendapatan per kapita Indonesia
turun secara signifikan antara 1962-1963.
Situasi semakin parah ketika Indonesia keluar
dari PBB. Pada 1965, tingkat peredaran uang
naik hingga 161 persen.

Sementara inflasi mencapai 592 persen. Bantuan asing terhenti karena
Soekarno menolak bantuan dana sebesar 400 juta dollar AS dari International
Monetary Fund (IMF). Investasi juga merosot tajam.

11

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.4

B. Kebijakan pemerintah mengatasi perekonomian
Buruknya perekonomian pada masa Demokrasi Terpimpin membuat pemerintah
mengeluarkan sejumlah kebijakan yang signifikan. Beberapa kebijakan yang cukup
dikenal yakni:

Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas)
Penurunan nilai uang (devaluasi)
Deklarasi Ekonomi ( Dekon)
Meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri
Peleburan bank
Kebijakan-kebijakan tersebut lebih jelasnya adalah sebagai berikut dilansir dari
Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966) (2018):.
Pembentukan Bappenas
Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, pada 15 Agustus 1959
pemerintanh membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas). Bappenas
diketuai oleh Moh Yamin dengan anggota sebanyak 50 orang. Pada tahun 1963,
Presiden Soekarno mengganti namanya menjadi Bappenas.
Tugas Bappenas yakni:

Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan bagi
pembangunan di tingkat nasional dan daerah
Mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan
Menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS
Pemotongan nilai uang (devaluasi)
Pada 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan keputusan mengenai
devaluasi dengan nilai:
Uang kertas Rp 500 menjadi Rp 50
Uang kertas Rp 1.000 menjadi Rp 100
Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp 25.000

Kebijakan ini diambil untuk membendung tingginya inflasi. Dengan
devaluasi, diharapkanuang yang beredar di masyarakat berkurang. Selain itu,
nilai rupiah meningkat. Namun usaha tersebut tidak dapat mengatasi
kemerosotan ekonomi. Para pengusaha di daerah tidak sepenuhnya mematuhi
ketentuan tersebut. Pemotongan nilai uang memang berdampak harga barang
menjadi murah. Namun tetap saja rakyat kesusahan karena tidak memiliki
uang. Kas negara sendiri defisit akibat proyek politik yang menghabiskan
anggaran. Untuk menyetop defisit, pemerintah justru mencetak uang baru
tanpa perhitungan matang. Devaluasi kembali dilakukan pada 1965 dengan
menjadikan uang Rp 1.000 menjadi Rp 1. Akibatnya, bukannya berkurang,
inflasi malah makin parah. Indonesia mengalami hiperinflasi pada 1963-1965.
Inflasi mencapai 600 persen pada 1965.

12

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.4

Deklarasi Ekonomi (Dekon)
Untuk memperbaiki ekonomi secara menyeluruh, pada 28 Maret 1963,
pemerintah mengeluarkan Deklarasi Ekonomi (Dekon) yang berisi 14
peraturan pokok. Dekon dikeluarkan sebagai strategi untuk menyukseskan
pembangunan yang dirancang Bappenas. Pemerintab menyatakan bahwa
sistem ekonomi Indonesia adalah Berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri.
Tujuan Dekon yakni untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional,
demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme.
Dekon tak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. Dekon
malah mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Kegagalan
Dekon disebabkan:

Tidak terwujudnya pinjaman dari IMF sebesar 400 juta dollar ASA
Perekonomian terganggu karena pemutusan hubungan diplomatik
dengan Malaysia
Konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat memperparah
kemerosotan ekonomi.

Gambar uang senialai Rp. 1., masa Meningkatkan perdagangan dan perkreditan
demokrasi terpimpin luar negeri
Sumber: Tirto.id Sebagai langkah dari ekonomi berdikari,
pemerintah berusaha membangkitkan sektor
agraris yang menjadi ciri khas perekonomian
Indonesia. Harapannya, hasil pertanian mampu
diekspor untuk memperoleh devisa dan
menyeimbangkan neraca perdagangan. Untuk
mendukung rencana ini, pemerintah juga
membentuk Komando Tertinggi Operasi Ekonomi
(KOTOE) dan Kesatuan Operasi (KESOP).

Peleburan Bank
Presiden berusaha menyatukan semua bank negara dalam bank sentral. Lewat
Perpres No 7/1965, didirikan Bank Tunggal Milik Negara. Bank Tunggal Milik
Negara berfungsi sebagai bank sirkulasi, bank sentral, sekaligus bank umum.
Bank Indonesia, adalah hasil peleburan dari bank-bank negara seperti Bank
Koperasi dan Nelayan, Bank Umum Negara, dan Bank Tabungan Negara. Tapi
langkah ini memicu spekulasi dan penyelewengan dalam penggunaan uang
negara. Sebab saat itu belum ada lembaga pengawas.

13

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.4

Rangkuman

ZONA ALFA INDUSTRI

Demokrasi terpimpin merupakan jawaban dari
ketidakstabilan politik Indonesia pada demokrasi
liberal. Demokrasi terpimpin lahir dengan ditandai
keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Ir.
Soekarno. Dinamika politik yang terjadi pada masa
Demokrasi terpimpin antara lain diwarnai dengan
tampilnya dua kekuatan Politik di Indonesia yang
saling bersaing, yaitu PKI dan Angkatan Darat. Pada
Masa Demokrasi Terpimpin pula, Indonesia
melakukan operasi militer untuk membebaskan
Papua dari penjajahan Belanda (Trikora). Selain itu
konfrontasi dengan Malaysia juga terjadi (Dwikora).
Perekonomian masa demokrasi terpimpin adalah
perekonomian yang sangat buruk. Kebijakan
ekonomi yang dilakukan pada masa Demokrasi
terpimpin antara lain berupa pembentukan Dewan
Perancang Nasional dan Deklarasi Ekonomi, serta
dilakukan Devaluasi Mata Uang, dan kebijakan
lainnya.

14

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.4

Latihan Uji Kompetensi

1.Pada masa demokrasi terpimpin terjadi peristiwa yang diamakan
Pembebasan IrianBarat, dalam upaya perwujudannya, dilakukan
konfrontasi militer. Jabarkan konfrontasi militer yang kamu ketahui!

2.setelah membaca e-modul, Jelaskan yang kamu ketahui mengenai poros
nasakom

3.Menurut anda, apa yang melatarbelakangi diberlakukannya demokrasi
terpimpin di Indonesia?

4. Apa yang kamu pahami tentang dekrit presiden 5 Juli 1959 sehingga
menjadi penanda diberlakunya demokrasi terpimpin Indonesia

5.Pada masa demokrasi terpimpin terdapat peristiwa tentang Konfrontasi
dengan Malaysia, lantas apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa
tersebut?

6. Saat Demokrasi terpimpin, Indonesia tercatat dalam sejarah karena
keluar dari keanggotaan PBB, apa yang mendasari keputusan tersebut?

7. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi diIndonesia yang terjadi
pada tahun 1959 hingga1965 di mana seluruh keputusan berpusat
padapemimpin negara yang saat itu dijabat olehPresiden Soekarno.
Berdasar pengertiandemokrasi terpimpin tersebut, lantas apakah
yangmembedakan demokrasi terpimpin dengandemokrasi lain?

8. Terdapat beberapa kebijakan Soekarno yang kurang sesuai dengan
UUD 1945 pada masa demokrasi terpimpin, apa saja?

9.Demokrasi terpimpin membuat partai komunis yaitu PKI berkembang
dengan pesat di Indonesia, apa yang menyebabkan hal tersebut?

10. Setelah membaca e-modul ini, apa pendapat anda tentang sistem
demokrasi terpimpin? apakah kebijakan-kebijakan yang diterpkan
sudah baik diberlakukan?

15

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.4

Daftar Pustaka

Soejono, R.P & Leirissa, R.Z. 2010. Sejarah
Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan
Zaman Republik. Edisi Pemutakhiran. Jakarta:
Balai Pustaka.

Abdurakhman, dkk. 2015. Sejarah Indonesia.
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia.

E-Modul Sejarah Indonesia Kelas XII semester ganjil
KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI BANGSA
INDONESIA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
Oleh Nabila Elyno Putri

Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Jember