Pedoman Tekis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana

5.5. Gangguan Cemas

Gangguan cemas yang muncul, antara lain:
 Ansietas biasanya tampak dengan gejala somatik,

kognitif dan emosional
 Gangguan ansietas termasuk Gangguan Cemas

Menyeluruh Gangguan Panik, Fobia sosial dan spesifik,
Gangguan stres pasca trauma (post traumatic stress
disorder (PTSD)
 Gejala dapat terjadi secara episodik atau berlanjut,
mereka dapat muncul secara tiba-tiba tanpa sebab atau
sebagai respon atas situasi tertentu.

Terapi farmakologi untuk gangguan cemas, antara lain:
 Gangguan ansietas menyeluruh:

a. Diazepam 5 mg dua kali sehari pada kasus ringan
dan 3 kali 10 mg sehari pada kasus berat atau

b. Alprazolam 0,75 – 1,5 mg/hari atau
c. Buspirone 30 – 60 mg/hari
d. Propranolol 40 – 80 mg/hari dibagi dua dosis
 Gangguan Panik:
a. Fluoxetine 20 – 40 mg/hari atau
b. Alprazolam 1,5 – 6 mg/hari dalam dua atau tiga

dosis atau
c. Imipramine 50 mg/hari dalam dua dosis sampai

maksimum 150 – 250 mg/hari

137

5.6. Gangguan Stres Pascatrauma

Untuk gejala gangguan stres pascatrauma yang sering
dialami korban bencana, antara lain:
 Pengalaman berulang terhadap peristiwa (misal dalam

bentuk mimpi yang menakutkan)
 Menghindar dari hal yang dapat mengingatkan peristiwa
 Secara umum kurang responsif
 Berkurangnya minat
 Meningkatnya gangguan tidur dan buruknya konsentrasi

Diagnosis hanya ditegakkan bila gejala di atas terdapat
lebih dari satu bulan.

5.7. Gangguan Campuran Ansietas dan Depresi

Gangguan campuran ansietas dan depresi yang dialami
masyarakat yang tertimpa bencana, antara lain:
 Kadangkala gangguan ansietas dan depresi dapat terjadi

pada waktu yang sama memberikan tanda dan gejala
dari kedua gangguan tersebut
 Pengobatan dapat dilakukan untuk kedua kondisi diatas

5.8. Gangguan Penyesuaian

Gangguan penyesuaian adalah:
 Perasaan nyeri atau reaksi maladaptif untuk suatu stres

yang spesifik dan terjadi dalam waktu 3 bulan dari
waktu kejadian stres
 Suatu kejadian stres berakhir, gejala biasanya hilang
dalam waktu 6 bulan.

138

Tanda dan gejala gangguan penyesuaian, antara lain:

 Depresi
 Menangis
 Putus asa
 Kecemasan yang bermanifestasi dengan palpitasi dan

hiperventilasi
 Gangguan menantang seperti: merusak, mengendari

ugal-ugalan, berkelahi (hak orang dilanggar atau acuh
tak acuh)
 Gangguan pada pekerjaan (gangguan pada bidang
akademik yang dimanifestasikan pada kesulitan dalam
fungsi pekerjaan atau sekolah)
 Menarik diri, manifestasi dengan perilaku menarik diri
dari lingkungan sosial , ini tidak khusus pada semua
orang

Terapi farmakologi untuk gangguan penyesuaian, antara lain:

 Bila gejala ansietas berat, gunakan obat ansiolitik untuk
beberapa hari pertama

 Alprazolam 0,5 – 1 mg dapat diberika tiga kali sehari

5.9. Gangguan Somatoform

Gangguan sotamoform yang tampak pada masyarakat yang
tertimpa bencana, antara lain:

 Pasien mempunyai berbagai keluhan fisik tapi tidak
ditemukan adanya etiologi yang spesifik

 Gejala biasanya membantu individu untuk melarikan diri
dari situasi yang menekan atau untuk mencari perhatian

 Gangguan Somatoform termasuk:
a. Gangguan konversi: paralisis dan kejang yang tidak
dapat dijelaskan
b. Hypokondriasis
c. Gangguan Somatisasi ditandai dengan berbagai
keluhan somatik

139

Prinsip umum penatalaksanaan gangguan somatoform,
antara lain:

 Jangan masukkan penyakit tetapi hindari peme-riksaan
yang tidak perlu

 Dengar pasien, pasien mencari pertolongan
 Jangan label mereka dengan sebagai hysterical atau

gangguan buatan (malingering)
 Fokus untuk meringankan gejala secara simptomatik

dan tidak pada mencari penyebab
 Berikan “reassurance” pada pasien
 Fokuskan pada fungsi dari pada gejala atau penyakit
 Antipsikotik dapat digunakan secara bijaksana

5.10. Psikotik Akut

Gejala yang tampak pada psikotik akut, antara lain:
 Hallusinasi (sensasi atau bayangan yang salah, misalnya

mendengar suara-suara bila tidak ada satupun orang
disekelilingnya)
 Waham (ide atau keyakinan salah yang benar-benar
dipertahankan pasien)
 Gangguan proses pikir: pembicaraan aneh dan assosiasi
 Perilaku abnormal seperti menarik diri dari lingkung-an
sosial, kecurigaan, mengancam.

Terapi farmakologi untuk psikotik akut: Berikan injeksi
Haloperidol (5-10 mg) intramuskular

140

6. PELAYANAN LOGISTIK DAN PERBEKALAN
KESEHATAN

Pelayanan logistik dan perbekalan kesehatan ditujukan
untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan dalam situasi
darurat, pengelolaan logistik dan perbekalan kesehatan
agar dapat dilakukan dengan baik, sehingga pelayanan
kesehatan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan sesuai
dengan kebutuhan.

Upaya tersebut juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan persyaratan
yang berlaku untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar
maupun pelayanan rujukan dan untuk memenuhi
kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan dalam situasi
darurat sesuai dengan kebutuhan.

Tujuan akhir dari pelayanan obat adalah agar terpenuhinya
kebutuhan obat dan perbekkes serta terciptanya pelayanan
penyediaan obat dan perbekkes yg cepat, tepat dan sesuai
kebutuhan. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan
untuk situasi darurat merupakan salah satu unsur
penunjang yang sangat vital, oleh karena itu diperlukan
pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan dengan baik,
dalam situasi normal maupun darurat.

Pengelolaan logistik dan perbekalan kesehatan merupakan
rangkaian kegiatan secara terpadu yang meliputi:
 perencanaan kebutuhan
 pengadaan
 penyimpanan
 pendistribusian
 penggunaan
 pencatatan dan pelaporan
 penghapusan.

141

Sebelum dilakukan perencanaan kebutuhan obat pada saat
bencana, maka biasanya dilakukan terlebih dahulu RHA
terhadap sumber daya yang tersedia. Survei cepat
dilakukan dalam penilaian terhadap:
 Sumber daya manusia
 Ketersediaan dan mutu obat
 Kondisi gudang tempat penyimpanan
 Sarana dan prasarana
 Pendanaan

Berikut penjelasan mengenai rangkaian kegiatan dalam
pengelolaan logistik dan perbekalan kesehatan.

1. Perencanaan Kebutuhan
Bahan pertimbangan dalam perencanaan kebutuhan
adalah:

 Jenis bencana
Berdasarkan prakiraan kejadian bencana yang sudah
terjadi, diharapkan Kabupaten/Kota sudah
memperkirakan jumlah dan jenis obat yang harus
direncanakan. Untuk memudahkan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dalam merenca-nakan kebutuhan
obat dan perbekalan kesehatan, telah dibuatkan
paket-paket sesuai kebutuhan berdasarkan bencana
yang ada. Rincian dapat dilihat dalam standar
pengelolaan obat pada saat bencana (Dit. OPPK).

 Luas bencana dan jumlah korban
Berdasarkan tingkat keparahan bencana, dilakukan
rapid assessment kebutuhan dan tidak dilakukan
terlalu cepat untuk memutuskan meminta bantuan
jika tidak perlu.

 Stok obat yang dimiliki
Usahakan menggunakan persediaan obat dan
perbekalan kesehatan dari stok Unit Pelayanan
Kesehatan atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
yang ada, dan jika kurang dapat menggunakan stok
dari Kabupaten/ Provinsi terdekat.

142

2. Pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan ke
daerah bencana

 Persyaratan pendistribusian obat dan perbekalan
kesehatan adalah adanya permintaan dari daerah
bencana.

 Apabila obat dan perbekalan kesehatan tidak ter-
sedia di provinsi yang mengalami bencana maka
diusahakan dari Depkes atau provinsi terdekat.

 Provinsi terdekat wajib membantu daerah tetangga
yang terkena bencana.

 Adanya estimasi Tingkat keparahan bencana
 Perlu dianggarkan biaya distribusi dari Kabupa-

ten/Kota agar jika terjadi bencana tidak mengalami
kesulitan dalam mendistribusikan obat dan
perbekalan kesehatan.
 Kerjasama lintas sektor dan lintas program mutlak
dilakukan.

3. Penyediaan

 Yang utama adalah menggunakan persediaan obat
dan perbekalan kesehatan yang ada di Dinkes
Provinsi/Kabupaten/Kota.

 Jika tidak cukup dapat meminta kepada institusi
yang lebih tinggi (buffer stock provinsi, nasional)

 Bantuan donasi dari organisasi internasional, LSM,
ormas, dan sebagainya adalah pilihan terakhir.

4. Persyaratan Obat bantuan

 Jenis obat sesuai kebutuhan (sesuai dengan pola
penyakit)

 Dosis sesuai dengan kondisi di Indonesia/biasa
digunakan

 Berasal dari/dibuat oleh sumber yang jelas
 Waktu kadaluarsa sekurang-kurangnya 2 (dua)

tahun pada saat diterima
 Penandaan/label dan kemasan yang lazim dikena-

kan di Indonesia

143

 Mencantumkan nama generik
 Bahasa yang dikenal
 Bila menerima bantuan dari donor, biaya

pengiriman, gudang harus ditanggung oleh pihak
donor

5. Penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan di
daerah bencana
Untuk menjaga mutu obat maka penyimpanan obat dan
perbekalan kesehatan harus dilakukan pada tempat
yang memenuhi persyaratan (suhu 25◦ C, tidak lembab)
dan dilengkapi dengan petugas yang terampil
(kompeten)

6. Pencatatan dan pelaporan

 Pencatatan dilokasi bencana berupa pencatatan
pemasukan dan pencatatan pengeluaran obat

 Pencatatan dilokasi Posko Bencana Kab/Kota/Provinsi
 Menggunakan format laporan penggunaan dan

laporan permintaan obat (LPLPO)
 Waktu pelaporan sesuai dengan kebutuhan harian,

mingguan dan bulanan

7. Pemusnahan obat-obatan

 Mengacu pada Prosedur Tetap pemusnahan obat-
obatan dengan mempertimbangkan dampak
lingkungan

 Proses Pemusnahan obat:

 Memilah, memisahkan dan menyusun daftar obat
yg akan dimusnahkan

 Menentukan cara pemusnahan
 Menyiapkan pelaksanaan pemusnahan
 Menetapkan lokasi pemusnahan
 Membuat berita acara pemusnahan
 Melaporkan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota

144

 Tatacara pemusnahan obat dan perbekalan
kesehatan mengacu kepada standar yang diterbitkan
oleh Dit BOPPK.

Gambar 15. Alur bantuan luar negeri

ALUR BANTUAN LUAR NEGERI

DONOR PENERIMA

PEMERINTAH PEMERINTAH

PBB LSM/
SWASTA
LSM/
SWASTA MASYARAKAT
(BENCANA)

145

BAB IV
IDENTIFIKASI KORBAN MATI PADA BENCANA BAB IV

SAAT KEJADIAN

1. Umum

Pelaksanaan penanggulangan bencana massal dibagi
menjadi 4 tahap, yaitu: komunikasi dan koordinasi; operasi
penyelamatan; penatalaksanaan korban hidup; dan
penatalaksanaan korban mati.

1.1. Komunikasi dan Koordinasi

Sangat penting sedini mungkin mendirikan suatu pusat
komunikasi yang sebaiknya didirikan di Polres/Polsek atau
di tempat lain di dekat tempat terjadinya bencana. Pusat
komunikasi ini merupakan pusat pelayanan yang harus
mampu melayani semua unit terkait, misalnya:
 Mendirikan Poskodal dan stasiun radio komunikasi yang

siaga 24 jam, bekerja sama dengan ORARI/RAPI.
 Menerima dan melakukan instruksi-instruksi kepada

yang berkepentingan di lapangan.
 Melayani pertanyaan-pertanyaan dan informasi timbal

balik dari kaum keluarga korban, pers, media massa,
dan pejabat-pejabat.
 Menggandakan dokumen.
 Melayani penerjemahan atau menghubungi kedokteran
kesehatan kepolisian apabila ada korban asing yang
terlibat dalam musibah tersebut, dapat juga
menghubungi Sekretariat NCB Interpol di Jakarta agar
membantu dalam masalah komunikasi dengan negara
asal korban.

146

 Setiap informasi yang disampaikan kepada mass media
hendaknya menjadi tanggung jawab Pejabat tertinggi di
daerah tersebut atau yang ditunjuk.

1.2. Operasi Penyelamatan

Operasi-operasi penyelamatan harus segera dimulai begitu
berita mengenai terjadinya suatu bencana diterima. Berita
pertama jarang sekali memuat cukup rincian baik mengenai
luasnya daerah bencana ataupun jumlah korban. Bagian
operasi penyelamatan (SAR) harus segara mendapatkan
informasi lebih lanjut dari setiap sumber yang dicapai
dengan kendaraan mobil/kendaraan patroli kepolisian yang
telah dilengkapi dengan radio komunikasi di TKP. Pada
musibah pesawat terbang sebaiknya diusahakan jalur
telepon terbuka dengan pangkalan udara terdekat dan
dengan perusahaan penerbangan yang bersangkutan.

Tugas utama dari bagian SAR adalah menemukan dan
menyelamatkan semua korban yang masih hidup serta
mengusahakan perawatan medik bagi para korban dan
melakukan evakuasi ke tempat yang aman.

1.3. Pengamanan TKP

Di TKP bencana biasanya banyak massa yang terlibat baik
yang mau menolong maupun yang hanya memenuhi rasa
keingintahuan. Penonton yang rasa ingin tahunya lebih
besar dapat mengganggu jalannya operasi penyelamatan.
Tim pengamanan TKP harus segara bergerak dengan
melibatkan unsur-unsur Pemda setempat, TNI-POLRI
dengan peralatan medan yang baik seperti gergaji
pemotong, tambang derek, kapak dan paralatan lain yang
disesuaikan dengan medannya. Kemudian TKP diamankan
dengan membuat batas/pagar dengan pita kuning/police
line sehingga tidak sembarang orang bisa masuk di TKP.

147

1.4. Penataksanaan Korban Hidup

Mengikuti standar penatalaksanaan korban hidup yang
sudah ada.

1.5. Penataksanaan Korban Mati

Dilaksanakan oleh Tim Identifikasi Provinsi – Unit TKP.
Penatalaksanaan korban mati terbagi menjadi beberapa
tahap.

a. Tahap I: Penanganan di TKP

Kegiatan dalam tahap I ini, antara lain:
 Memberi tanda dan label di TKP.

a. Membuat sektor-sektor/zona pada TKP dengan
ukuran 5 x 5 m yang disesuaikan dengan situasi dan
kondisi geografis.

b. Memberikan tanda pada setiap sektor.
c. Memberikan label oranye pada jenazah dan

potongan jenazah, lebel diikatkan pada tubuh/ibu
jari kaki kanan jenazah.
d. Menentukan label putih pada barang-barang pemilik
yang tercecer.
e. Membuat sketsa dan foto setiap sektor.

 Evakuasi dan transportasi jenazah dan barang.
a. Memasukkan jenazah dan potongan jenazah dalam
karung plastik dan diberi label sesuai label jenazah.
b. Memasukkan barang-barang yang terlepas dari
tubuh korban dan diberi label sesuai nama jenazah.
c. Diangkat ke tempat pemeriksaan dan penyimpanan
jenazah dan dibuat berita acara penyerahan kolektif.

148

b. Tahap IIA: Penanganan di Pusat Identifikasi oleh Unit
Data Post Mortem

Kegiatan dalam tahap IIA ini, antara lain:
 Menerima jenazah/potongan jenazah dan barang dari

unit TKP.
 Registrasi ulang dan mengelompokkan kiriman tersebut

berdasarkan jenazah utuh, tidak utuh, potongan
jenazah, dan barang-barang.
 Membuat foto jenazah.
 Mencatat ciri-ciri korban sesuai formulir yang tersedia.
 Mengambil sidik jari korban dan golongan darah.
 Mencatat gigi-geligi korban.
 Membuat rontgen foto jika perlu.
 Melakukan otopsi.
 Mengambil data-data ke unit pembanding data.

c. Tahap IIB: Penanganan Unit Data Ante Mortem (Data
Korban)

Kegiatan dalam tahap IIB ini, antara lain:
 Mengumpulkan data-data korban semasa hidup seperti

foto dan lain-lainnya dari instansi tempat korbanbekerja,
keluarga/kenalan, dokter gigi pribadi, dan polisi (sidik
jari).
 Memasukkan data yang ada/masuk dalam formulir yang
tersedia.
 Mengelompokkan data-data Ante Mortem berdasarkan:
a. Jenis kelamin
b. Usia
 Mengirimkan data yang telah diperoleh ke unit
pembanding data.

149

d. Tahap III: Penanganan Unit Pembanding Data

Kegiatan dalam tahap III ini, antara lain:
 Mengoordinasikan rapat-rapat penentuan identitas

korban antara unit TKP, unit data Post Mortem, dan unit
data Ante Mortem.
 Mengumpulkan data-data korban yang dikenal untuk
dikirim ke Tim identifikasi.
 Mengumpulkan data-data tambahan dari unit TKP Post
Mortem dan Ante Mortem untuk korban yang belum
dikenal.

e. Tahap IV: Penanganan Tim Identifikasi Provinsi

Kegiatan dalam tahap IV ini, antara lain:
 Cek dan cek ulang hasil unit pembanding data.
 Mengumpulkan hasil identifikasi korban.
 Membuat surat keterangan kematian untuk korban yang

dikenal dan surat-surat lain yang diperlukan.
 Menerima keluarga korban.
 Publikasi yang benar dan terarah oleh Tim identifikasi

sangat membantu masyarakat dalam mendapat
informasi yang terbaru dan akurat.

2. Pengumpulan Data Ante Mortem dan Post
Mortem

2.1. Data Ante Mortem

Data Ante Mortem (data korban masih hidup) yang
dikumpulkan mencakup:

1. Data umum:
 Nama
 Berat badan – Tinggi badan (BB – TB)
 Jenis kelamin/usia/alamat
 Pakaian
 Perhiasan

150

 Sepatu
 Kepemilikan lainnya

2. Data medis:

 Warna kulit
 Warna dan jenis rambut
 Mata
 Cacat dan tatto atau tanda-tanda khusus lainnya
 Catatan medis/perawatan patah tulang/ operasi
 Golongan darah.

Data-data ini dapat dikumpulkan dari:

1. Keluarga
2. Dokter yang merawat
3. Kantor Catatan Sipil Kelurahan, dll.

Apabila di antara korban ada warga negara asing, maka
data ante mortem dapat diperoleh melalui perantara NCB
Interpol Polri dan perwakilan negara asing
(kedutaan/konsulat).

Untuk korban WNI pengambilan data ante mortem
mengikuti prosedur yang berlaku pada kepolisian RI.

2.2. Data Ante Mortem Gigi-Geligi

Data Ante Mortem Gigi Geligi adalah keterangan tertulis,
catatan, atau gambaran dalam kartu perawatan gigi atau
keterangan dari keluarga atau orang yang terdekat.

Keterangan data-data biasanya berisi:

 Nama penderita
 Usia
 Jenis kelamin
 Pekerjaan
 Tanggal perawatan, penambalan, pencabutan, dan lain-

lain

151

 Pembuatan gigi tiruan, orthodonti, dan lain-lain
 Foto Rontgen.

Sumber data Ante Mortem tentang kesehatan dan gigi,
diperoleh dari:

 Klinik gigi rumah sakit pemerintah, TNI/Polri, dan
swasta.

 Lembaga-lembaga pendidikan.
 Praktik pribadi dokter gigi.

2.3. Data Post Mortem

Data ini didapat dari tubuh jenazah berdasarkan
pemeriksaan dari berbagai keahlian, antara lain: sokter
forensik, dokter umum, dokter gigi forensik,sidik jari,
fotografi, dan DNA.

Urutan pemeriksaan pada jenazah, antara lain:

 Mayat diletakkan pada meja autopsi atau meja lain.
 Dicatat nomor jenazah.
 Foto awal sesuai apa adanya.
 Ambil sidik jari.
 Pakaian dilepaskan dan dikumpulkan serta diberi nomor

sesuai nomor jenazah.
 Perhiasan difoto, kemudian dikumpulkan dan diberi

nomor sesuai nomor jenazah.
 Periksa secara teliti mulai dari kepala sampai dengan

kaki yang meliputi:

a. Perlukaan
b. Ciri-ciri khusus (BB, TB, dan cacat badan)
c. Tatto, dll.

 Ambil sampel untuk pemeriksaan serologi, DNA, dan
lain-lain.

 Foto akhir sesuai kondisi korban.
 Serahkan bagian pemeriksaan gigi.

152

2.4. Data Post Mortem Gigi-Geligi

Urutan pemeriksaan gigi-geligi, antara lain:
 Pemeriksaan dilaksanakan oleh dokter gigi atau dokter

gigi forensik.
 Jenazah diletakkan pada meja atau brankar.
 Untuk memudahkan pemeriksaan jenazah, jenazah

diberi bantalan kayu pada punggung atassehingga
kepala jenazah menengadah ke atas.
 Pemeriksaan dilakukan mulai dari bibir, pipi, dan bagian-
bagian lain yang dianggap perlu.
 Apabila rahang kaku dapat diatasi secara buka paksa
dan bila dengan tangan tidak bisa maka dapat
diergunakan T chissel yang diisikan pada regio 4765,
atau dilakukan pemotongan muskulus massester dari
dalam sepanjang tepi mandibula sesudah itu condyl
dilepaskan dari sendi.
 Apabila memungkinkan, rahang bawah dapat dilepaskan
dan jaringan kulit/otot pada rahang atas dikupas ke atas
agar gigi tampak jelas, kemudian dibersihkan.
 Catat kelainan-kelainan sesuai formulir yang ada.
 Lakukan rontgen gigi.
 Bila perlu fot rontgen kepala jenazah.
 Juga bula perlu dibuat cetakan gigi jenazah untuk
analisis.

3. METODE DAN PROSES IDENTIFIKASI

Dikenal 2 metode pokok identifikasi, yaitu:

 Metode sederhana
a. Visual
b. Pemilikan (perhiasan dan pakaian)
c. Dokumentasi.

153

 Metode ilmiah
a. Sidik jari
b. Medik: serologi
c. Odontologi
d. Antropologi
e. Biologi.

Pada prinsipnya, pemeriksaan identitas seseorang
memerlukan berbagai metode mulai dari yang sederhana
sampai yang rumit.

3.1. Metode Sederhana

Metode yang digunakan, antara lain:

 Cara visual dapat bermanfaat bila kondisi mayat masih
baik, cara ini mudah karena identitas dikenal melalui
penampakan luar baik berupa profil tubuh/muka.

Cara ini tidak dapat diterapkan terutama bila mayat
telah busuk, terbakar, mutilasi, dan cara pengenalan
oleh keluarga harus memperhatikan faktor psikologi
(keluarga, sedang stres, berduka, sedih, dan lain-lain).
 Melalui kepemilikan identitas cukup dapat dipercaya
terutama bila kepemilikan tersebut (pakaian, perhiasan,
surat jati diri) masih melekat pada tubuh korban.

3.2. Metode Ilmiah

Cara-cara ini sekarang berkembang dengan pesat, berbagai
disiplin ilmu ternyata dapat dimanfaatkan untuk identifikasi
korban tidak dikenal.

Dengan metode ilmiah ini didapat akurasi yang sangat
tinggi juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

154

Metode ilmiah yang paling mutakhir saat ini adalah DNA
Profiling (sidik jari DNA). Cara ini banyak mempunyai
keungulan tetapi memerlukan pengetahuan dan sarana
yang canggih dan mahal. Dalam melakukan identifikasi
selalu diusahakan cara-cara yang mudah dan tidak rumit.
Apabila dengan cara yang mudah tidak bisa, baru
meningkat ke cara yang rumit. Selanjutnya dalam
melakukanidentifikasi tidak hanya menggunakan satu cara
saja, segala cara yang mungkin dilakukan harus diperiksa,
hal ini penting karena semakin banyak kesamaan yang
ditemukan semakin akurat. Identifikasi tersebut minimal
harus menggunakan 2 cara.

Pada prinsipnya, proses identifikasi mudah yaitu hanya
membandingkan data-data tersangka korban dengan data
dari korban tak dikenal, semakin banyak kecocokan
semakin tinggi keakuratannya.

Dalam melaksanakan identifikasi manusia melalui gigi, kita
dapatkan 2 kemungkinan.

 Memperoleh informasi melalui data gigi dan mulut untuk
membatasi atau menyempitkan identifikasi.

Informasi yang dapat diperoleh, antara lain:

1. Usia
2. Jenis kelamin
3. Ras
4. Golongan darah
5. Bentuk wajah
6. DNA.

Dengan adanya informasi mengenai perkiraan batas-
batas usia korban, misalnya, maka pencarian dapat
dibatasi pada data-data orang hilang yang berada di
sekitar usia korban. Dengan demikian, penyidikan akan
menjadi lebih terarah.

155

 Mencari ciri-ciri yang merupakan tanda khusus pada
korban tersebut.
Di sini dicatat ciri-ciri yang diharapkan dapat
menentukan identifikasi seseorang secara lebih akurat
daripada sekedar mencari informasi tentang usia/jenis
kelamin. Ciri-ciri demikian, antara lain: terdapat gigi
yang dibungkus logam, ada sejumlah gigi yang tanggal
atau patah, atau terdapat lubang pada bagian depan
yang segera dapat dikenali oleh kenalan/teman
dekat/keluarga korban. Di samping ciri-ciri demikian,
juga dapat dilakukan pencocokan antara tengkorak
korban dengan foto korban pada masa hidupnya.
Metode yang digunakan dikenal sebagai metode
Superimposing untuk membanding-kan tengkorak
korban dengan foto semasa hidup.

 Identifikasi dengan teknik superimposisi.
Superimposisi adalah suatu sistem pemeriksaan untuk
menentukan jati diri seseorang dengan mem-
bandingkan korban semasa hidup dengan kerangka
(tengkorak) yang ditemukan.

Kesulitan dalam teknik superimposisi, antara lain:
1. Korban tidak pernah membuat foto semasam hidup.
2. Foto korban harus baik posisi maupun kualitasnya.
3. Tengkorak yang ditemukan sudah hancur dan tidak

berbentuk lagi.
4. Kesulitan proses kamar gelap (studio foto)

membutuhkan banyak biaya.

156

Penatalaksanaan Teknik Superimposisi, antara lain:
1. Foto korban semasa hidup diperbesar sesuai ukuran

sebenarnya (life size).
2. Tengkorak difoto dengan ukuran sebenarnya.
3. Garis luar dan muka foto digaris pada kertas

transparan dengan patokan titik-titik tertentu.
4. Transparan dengan garis dan titik-titik tersebut

dibuat dengan superimposisi (tumpang, tindih-kan)
pada fot tengkorak ukuran sebenarnya. Lebih baik
menggunakan teknik-teknik kaca tembus dan cermin
3 dimensi.

Khusus pada korban bencana massal, metode
identifikasi yang dipakai telah ditentukan, yaitu:
1. Primer/Utama :

 Gigi
 Sidik jari
 DNA

2. Sekunder/Pendukung:
 Visual
 Properti
 Medik.

4. SETELAH KORBAN TERIDENTIFIKASI

Setelah korban teridentifikasi sedapat mungkin dilakukan
perawatan jenazah, antara lain:

 Perbaikan/rekonstruksi tubuh jenazah.
 Pengawetan jenazah (bila memungkinkan).
 Perawatan sesuai agama korban.
 Memasukkan dalam peti jenazah.

157

Jenazah diserahkan kepada keluarga oleh petugas khusus
dari Tim Identifikasi berikut surat-surat yang diperlukan.
Pencatatan yang penting pada proses serah terima jenazah,
antara lain:
 Tanggal/jam.
 Nomor registrasi jenazah.
 Diserahkan kepada siapa, alamat lengkap, hubungan

keluarga dengan korban.
 Dibawa ke mana/akan dimakamkan di mana.
Perawatan jenazah setelah teridentifikasi dilaksanakan oleh
unsur Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinkes terkait
dibantu oleh keluarga korban.

158

BAB V BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan berhubungan
dengan keselamatan korban perorangan, sekelompok
orang, atau masyarakat. Maksud dan tujuan dilakukan
monitoring dan evaluasi (monev) adalah untuk melakukan
pemantauan secara rutin atau berkala upaya-upaya
program yang dilakukan untuk menilai atau mengukur
keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan

A. MONITORING

1. Kebijakan

1.1. Kebijakan Umum

Penanganan bencana dan kedaruratan harus dilakukan
secara menyeluruh dan terpadu dengan lebih menekankan
aspek penangangan bencana ke upaya penanggulangan
kedaruratan yang memerlukan kecepat-an dan ketepatan
bertindak.

1.2. Kebijakan Bidang Kesehatan

Kebijakan di bidang kesehatan, antara lain:

 Penanggung jawab kesehatan dalam penanganan
bencana di tingkat Pusat adalah Menteri Kesehatan.

 Penanggung jawab kesehatan dalam penangangan
bencana di tingkat Provinsi adalah Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi.

159

 Penanggung jawab kesehatan dalam penangangan
bencana di tingkat Kabupaten/ Kota adalah Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.

 Pelayanan kesehatan darurat untuk korban bencana
(Pos Kesehatan 24 jam, mobile clinic, field hospital)

 Pelayanan kesehatan rujukan.
 Setiap korban bencana mendapatkan pelayanan

kesehatan sesegera mungkin secara manusiawi dan
optimal.
 Penanganan korban di sarana pelayanan kesehatan
adalah gratis (dijamin Pemerintah).
 Obat dan logistik kesehatan (buffer stock, persediaan
obat dan logistik kesehatan di daerah tidak boleh
kosong, Pusat dapat memberikan obat dan logistik
kesehatan langsung ke daerah bencana, apabila
persedian obat dan logistik kesehatan di daerah habis).
 Gizi (PMT bubur susu/biskuit) dan tetap memberikan
ASI kepada bayi.
 Kesehatan reproduksi.
 Kesehatan jiwa.
 Mobilisasi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan
pelayanan kesehatan.
 Dalam melaksanakan tugasnya tenaga kesehatan harus
bebas dari ancaman bahaya dan mendapatkan
perlindungan dari organisasi profesi sesuai dengan
keahliannya.
 Pemberian insentif dan pengurangan masa tugas bagi
tenaga kesehatan yang bekerja di daerah bencana.
 Memobilisasi sumber daya, termasuk yang ada di pusat-
pusat regional bila diperlukan.
 Prioritas yang mengarah pada kebutuhan khusus pada
kelompok yang rentan termasuk anak-anak,
perempuan, lansia, penyandang cacat dan pengungsi.
 Koordinasi lintas program dan lintas sektor untuk
menjamin semua prioritas kesehatan masyarakat telah
tercakup.

160

2. Pengorganisasian

2.1. Pengorganisasian Nasional

Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2007
Tingkat Pusat dibentuk Badan Koordinasi Nasional
Penangangan Bencana (BAKORNAS PB) yang diketuai oleh
Wakil Presiden Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan
menjadi anggotanya.
 Tingkat Provinsi dibentuk Satuan Koordinasi Pelak-sana

Penanganan Bencana (SATKORLAK PB) yang diketuai
oleh Gubernur dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
menjadi anggotanya.
 Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Pelaksana
Penanganan Bencana (SATLAK PB) yang diketuai oleh
Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Kesehatan Kabu-
paten/Kota menjadi anggotanya.
 Tingkat kecamatan dibentuk satuan tugas penangan
bencana (SATGAS PB) yang diketuai oleh Camat dan
kepala puskesmas menjadi anggotanya

2.2. Pengorganisasian Bidang Kesehatan

Berikut kegiatan pengorganisasian di bidang kesehatan.

 Pelaksanaan tugas penangangan bencana di lingkungan
Departemen Kesehatan dikoordinasi oleh Sekretaris
Jenderal melalui Pusat Penanggulangan Krisis.

 Pelaksanaan tugas penangangan bencana di lingkungan
Dinas Kesehatan Provinsi dikoordinasi oleh pejabat yang
ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan.

 Pelaksanaan tugas penangangan bencana di lingkungan
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dikoordinasi oleh
pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan.

 Pelayanan kesehatan penangangan bencana dan
pengungsi di lokasi kejadian di bawah tanggung jawab
Kepala Dinas Kesehatan sedangkan Kepala Puskesmas
sebagai pelaksana tugas Dinas Kesehatan.

161

3. Pengelolaan Bantuan

3.1. Organisasi pelaksana kegiatan

Berikut organisasi yang melaksanakan kegiatan pengelolaan
bantuan:
 Pos Pengumpul dan Penyalur Bantuan.
 Pos Koordinator Pengumpul dan Penyalur Bantuan pada

Satlak/Satkorlak/Bakornas PB.
 Pos Sub Koordinator Pengumpul dan Penyalur Bantuan

pada Departemen Luar Negeri, yang khusus menangani
bantuan yang berasal dari luar negeri.
 Pos Pengumpul dan Penyalur Bantuan Daerah Bencana
yang berada di lokasi wilayah bencana.

3.2. Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan bantuan,
antara lain:
 Penerimaan bantuan baik dari masyarakat umum,

masyarakat internasional, instansi pemerintah, pe-
merintahan negara sahabat, lembaga swadaya
masyarakat dalam dan luar negeri serta organisasi non
pemerintah (NGO).
 Penyimpanan bantuan sebelum disalurkan, penilaian
bantuan, konversi bantuan dan eliminasi nilai bantuan.
 Penyaluran bantuan dari donor kepada masyarakat
korban bencana harus sesuai dengan sasaran.

3.3. Fungsi

Fungsi yang dijalankan organisasi pelaksana di dalam
pengelolaan bantuan, antara lain:
 Fungsi pencatatan atas setiap penerimaan, penyimpanan dan

penyaluran bantuan.
 Fungsi pelaporan atas pelaksanaan kegiatan penerimaan dan

penyaluran bantuan.

162

 Fungsi pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan
penerimaan dan penyaluran bantuan.

3.4. Formulir

Formulir yang digunakan di dalam pengelolaan bantuan:

 Dirancang dan diberlakukan untuk masing-masing unit
organisasi, fungsi serta setiap kegiatan yang
dilaksanakan.

 Mencakup formulir untuk pencatatan, pelaporan dan
pertanggungjawaban atas kegiatan penerimaan,
penyimpanan serta penyaluran bantuan, baik untuk
organisasi di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun
nasional.

4. Sistem Informasi

Sistem informasi yang ada dalam kegiatan pemantauan dan
evaluasi, antara lain:

 Sistem informasi telah terselenggara.
 Sistem informasi telah mencakup wilayah dan populasi

yang cukup.
 Sistem informasi mampu memproduksi indikator status

kesehatan, ketersediaan sumberdaya dan faktor-faktor
penyebab timbulnya masalah kesehatan.
 Informasi bagi komunitas bantuan kemanusiaan dan
negara tetangga dalam program atau upaya yang
dilakukan di daerah bencana.

163

5. Gizi Darurat

Pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk menilai
perubahan yang terjadi terhadap status gizi pengungsi.
Pemantauan dan evaluasi terdiri dari:
 Pemantauan pertumbuhan balita yang dilakukan setiap

bulan dengan menggunakan KMS.
 Penilaian keadaan gizi seluruh balita setelah periode

tertentu (3 bulan) untuk dibandingkan dengan data
dasar.

6. Surveilans

Untuk mengetahui keberhasilan maupun kendala dalam
manajemen kegiatan surveilans epidemiologi sebaiknya
dilakukan monitoring terutama terhadap proses dan
keluaran kegiatan surveilans epidemiologi bencana secara
keseluruhan. Dengan monitoring kelemahan akan segera
diketahui dan segera dilakukan perbaikan, sedangkan
melalui evaluasi dapat ditentukan perbaikan strategi
penyusunan perencanaan.

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam melakukan monitoring
dan evaluasi antara lain:

1. Pertemuan/review, seminar
2. Kunjungan, kunjungan lebih ditujukan:

 Memastikan bahwa sistem yang ada di implementasikan
sesuai dengan prosedur standar,

 Mengidentifikasikan permasalahan, baik teknis maupun
non-teknis di lapangan,

 Membantu memecahkan masalah yang ditemukan di
lapangan.  Penerapan kendali mutu (quality
assurance)

164

3. Petugas penanggung jawab
 Tingkat provinsi: Koordinator Tim Surveilans Epidemilogi
Provinsi
 Tingkat Kabupaten:Koordinator Tim Surveilens
Epidemiologi Kabupaten/Kota
 Tingkat Puskesmas: Koordinator Tim Surveilens
Epidemiologi Puskesmas
 Tingkat Poskes: Koordinator di masing-masing poskes
 Indikator

7. Pertemuan Koordinasi

Dalam monitoring perkembangan penanggulangan krisis
kesehatan akibat bencana pada saat tanggap darurat,
dilakukan pertemuan koordinasi internal kelompok
kesehatan (cluster meeting) maupun pertemuan eksternal
yang melibatkan lintas sektor yang terkait dengan bencana.

Pertemuan kelompok kesehatan (cluster meeting) dilakukan
setiap hari di Dinas Kesehatan setempat membahas
masalah kesehatan yang timbul pada saat bencana.
Koordinasi sektor kesehatan antara lain:

1. Tim Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
2. Tim Pengendalian Penyakit
3. Tim Imunisasi
4. Tim Kesehatan Reproduksi
5. Tim Kesehatan Jiwa
6. Tim Pelayanan Kesehatan Keliling (mobile clinic)
7. Tim Sistem Informasi dan
8. Tim Logistik

Untuk mengevaluasi penanganan bencana secara
keseluruhan, dilakukan pertemuan gabungan yang
dikoordinasi oleh Bakornas yang dihadiri oleh seluruh
anggota Bakornas.

165

Tabel 5. Daftar indikator

INDIKATOR Pencapaian
(Nilai minimal)

MASUKAN

Dokumen perencanaan Ada

Tim epidemiologi Puskesmas Ada

Tim epidemiologi Kabupaten/Kota Ada

Tim epidemiologi Provinsi Ada
Dukungan dana untuk operasional Ada
PROSES

Persentase pos kesehatan mengirimkan laporan tepat 100 %
waktu

Persentase Puskesmas mengirimkan laporan tepat 100 %
waktu

Persentase Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 100 %
mengirimkan laporan tepat waktu

Hasil analisis data yang dilakukan oleh tim epide- Ada
miologi Puskesmas

Hasil analisis data yang dilakukan oleh tim epide- Ada
miologi Kabupaten/Kota

Hasil analisis data yang dilakukan oleh tim epide- Ada
miologi Provinsi

KELUARAN

Jumlah kegiatan yang tertulis dalam dokumen 1 kegiatan
perencanaan tahunan yang didasarkan atas
rekomendasi tim epidemiologi

166

8 Pelayanan Mobil Klinik

Dalam situasi bencana, banyak sarana pelayanan kesehatan
yang rusak dan tidak berfungsi akan mengakibatkan
semakin sulitnya akses pelayanan kesehatan. Untuk
memonitor penderita yang telah berobat di RS, Puskesmas,
Pos Kesehatan serta memantau kondisi para korban
bencana di daerah pengungsian dan yang masih bertahan di
rumah yang tidak layak huni, perlu dilakukan pelayanan
mobil klinik.

Kegiatan mobil klinik adalah: penderita pasca
 Pemantuan dan perawatan
operasi/perawatan
 Pemantuan status immunisasi
 Deteksi dini KLB
 Rujukan

B. EVALUASI

Maksud dilakukan evaluasi adalah adanya penilaian
terhadap penanganan krisis kesehatan yang telah dilakukan
oleh masing-masing penanggungjawab program sesuai
dengan tingkatan administratif sehingga hasil akhirnya
meningkatnya efisiensi dan efektifitas keberhasilan
program. Penilaian ini dilakukan dengan standar yang sudah
baku oleh pihak ketiga.

167

BAB VI BAB VI
PENUTUP

Dengan adanya buku ini diharapkan pelaksanaan
penanganan bencana bidang kesehatan secara baik dan
dapat dipertanggungjawabkan serta dimanfaatkan oleh
seluruh petugas yang terlibat dalam penanganan bencana
bidang kesehatan baik dalam dan luar negeri.

Demikianlah buku pedoman teknis penanggulangan krisis
kesehatan akibat bencana (Technical Guideline For Health
Crisis Responses On Disaster) disusun dengan segala
kekurangannya. Masukan dan kritikan untuk perbaikan dan
penyempurnaan sangat diharapkan. Semoga bermanfaat.

168

DAFTAR ISTILAH

Alat kesehatan: Bahan, instrumen, aparatus, mesin,
implan yang tidak mengandung obat digunakan
untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan
dan meringankan penyakit, merawat orang sakit
serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau
untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi
tubuh.

Apotek: Tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan
kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi,
perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.

Apoteker: Sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan
profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan
peraturan perundangan yang berlaku dan berhak
melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia
sebagai Apoteker.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB):
Lembaga pemerintah nondepartemen setingkat
Menteri yang memiliki fungsi perumusan dan
penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan
tepat serta efeketif dan efisien; dan pengoordinasian
pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD):
Perangkat daerah yang dibentuk untuk
melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan
penanggulangan bencana di daerah.

169

Bahaya: Faktor-faktor yang dapat mengganggu dan
mengancam kehidupan manusia.

Buffer stock: Persediaan obat-obatan dan perbekal-an
kesehatan di setiap gudang farmasi provinsi dan
kabupaten/kota yang ditujukan untuk menunjang
pelayanan kesehatan selama bencana.

Bencana: Suatu kejadian atau peristiwa pada suatu
daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi,
kerugian kehidupan manusia, serta memburuknya
kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna
sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak
luar (WHO).

Brigade siaga bencana (BSB): Suatu satuan tugas
kesehatan yang terdiri dari petugas medis (dokter
dan perawat), paramedis, dan awam khusus yang
memberikan pelayanan kesehatan berupa
pencegahan, penyiagaan, maupun pertolongan bagi
korban bencana.

Campak (measles): Ruam kulit (skin rash) yang

sifatnya maculo-papular dengan demam, disertai

conjungtivitis dan/atau batuk-pilek.

Daerah rawan bencana: Suatu daerah yang memiliki
risiko tinggi terhadap suatu bencana akibat kondisi
geografis, geologis, dan demografis serta akibat ulah
manusia.

Diare: Buang air lembek atau encer bahkan berupa air saja
lebih sering dari biasanya dan merupakan penyakit
yang sangat berbahaya terutama bagi balita.

Diare disertai darah (bloody diarrhea): Buang air besar lebih
dari tiga kali selama 24 jam dengan konsistensi tinja
lembek atau cair, disertai lendir dan/atau darah yang
terlihat pada tinja.

170

Evakuasi: Upaya untuk memindahkan korban dari lokasi
yang tertimpa bencana ke wilayah yang lebih aman
untuk mendapatkan pertolongan.

Faktor pemburuk (aggravating factors): Adanya satu
atau lebih tanda-tanda seperti rata-rata asupan
makanan pengungsi kurang dari 2100 Kkal/hari;
angka kematian kasar lebih dari 1 per 10.000 per
hari; angka kematian balita lebih dari 2 per 10.000
per hari; terdapat KLB campak atau pertusis; atau
peningkatan kasus ISPA dan diare.

Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA): Penyakit
infeksi akut yang menyerang salah satu bagian atau
lebih dari saluran napas mulai dari hidung (saluran
atas) sampai alveoli (saluran bawah) termasuk
jaringan adneksanya, seperti sinus, rongga telinga
bawah, dan pleura.

ISPA non-pneumonia: Batuk atau pilek disertai demam
<2 minggu.

Gizi buruk: Pengukuran status gizi buruk menggunakan
antropometri dengan indeks BB/TB atau BB/PB.
Disebut gizi buruk apabila hasil perhitungan BB/TB
atau BB/PB < -3SD.

Keadaan gawat gizi (serious situation): Keadaan yang
ditandai dengan prevalensi gizi kurang balita
pengungsi lebih besar atau sama dengan 15%, atau
10-14,9% dan disertai faktor pemburuk.

Keadaan kritis gizi (risky situation): Keadaan yang
ditandai dengan prevalensi gizi kurang balita
pengungsi lebih besar atau sama dengan 10-14,9%,
atau 5-9,9% dan disertai faktor pemburuk.

171

Kedaruratan: Kejadian tiba-tiba yang memerlukan
tindakan segera karena dapat menyebabkan
epidemi, bencana alam, atau teknologi, kerusuhan
atau karena ulah manusia lainnya. (WHO)

Kerawanan: Suatu kondisi dalam masyarakat

tertentu yang menggambarkan tingkat ketidak-

mampuan masyarakat tersebut untuk menang-

gulangi masalah kedaruratan.

Kesiapsiagaan: Program pembangunan kesehatan jangka
panjang yang bertujuan untuk meningkatkan
kapasitas dan kemampuan seluruh potensi sumber
daya di wilayah agar dapat menanggulangi masalah
kesehatan akibat kedaruratan dan bencana secara
efisien dari tahap tanggap darurat sampai
rehabilitasi secara berkesinambungan sebagai bagian
dari pembangunan kesehatan yang menyeluruh.
(WHO, 1999)

Lembag swadaya masyarakat (LSM, nongovern-
mental organization/NGO): Suatu lembaga non-
pemerintah yang dibiayai sendiri oleh masyarakat
dan bergerak yang dalam bidang tertentu.

Leptospirosis: Penderitaan dengan demam mendadak
tinggi disertai sakit kepala, nyeri otot, hiperaestesia
pada kulit, mual, muntah, diare. Bradikardi relatif,
ikterus, infeksi silier mata.

Lumpuh layuh akut (acute flaccid paralysis, AFP):
Kelumpuhan mendadak (progresif) yang sifatnya layuh
(flaccid, floppy) pada satu atau lebih anggota gerak—
termasuk Guillain Barre Syndrome, pada anak usia <15
tahun atau Kelumpuhan mendadak (progresif) yang
sifatnya layuh (flaccid, floppy) pada penduduk usia >15
tahun dan diduga kuat sebagai polio.

172

Manajemen SDM kesehatan: Serangkaian kegiatan
perencanaan dan pendayagunaan tenaga yang bekerja
secara aktif di bidang kesehatan dalam melakukan
upaya kesehatan.

Malaria klinis (clinical malaria): Demam atau ada riwayat
demam disertai gejala menggigil, mual, muntah dan
diare, nyeri kepala, nyeri punggung, dan penyakit
infeksi lainnya dapat dikesampingkan.

Masalah gizi darurat: Keadaan gizi dimana jumlah kurang
gizi pada sekelompok masyarakat pengungsi meningkat
dan mengancam memburuknya kehidupan

Mitigasi: Upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak
yang terjadi akibat bencana dengan menggunakan
teknologi inovatif, misalnya, pembangunan rumah sakit
tahan gempa, penggunaan kelambu anti-nyamuk
malaria.

Mobilisasi: Penggerakan bantuan, tenaga, dan sumber daya
lain ke lokasi bencana.

Obat: Sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap untuk
digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki
sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka
menetapkan diagnosa, pencegahan, penyembuhan,
pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi.

Obat bantuan: Obat-obat yang berasal dari sumber dana
selain dari kabupaten/kota yang bersangkutan, baik
dari pemerintah (pusat dan provinsi) maupun pihak
swasta dan bantuan luar negeri.

Obat esensial: Obat yang diperlukan dan sering digunakan.

Obat rusak: Obat yang tidak memenuhi standar yang
ditetapkan.

173

Penghapusan/pemusnahan obat: Serangkaian kegiatan
dalam rangka pembebasan obat-obatan milik atau
kekayaan Negara dari tanggung jawab berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencegahan: Tindakan-tindakan untuk menghambat
ancaman/bahaya yang menyebabkan terjadinya
bencana.

Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Regional: Unit
fungsional di daerah yang ditunjuk untuk mempercepat
dan mendekatkan fungsi bantuan pelayanan kesehatan
dalam penanggulangan kesehatan pada kejadian
bencana.

Penilaian risiko: Suatu evaluasi terhadap semua unsur
yang berhubungan dengan pengenalan bahaya serta
dampaknya terhadap lingkungan tertentu.

Penanggulangan krisis akibat bencana: Serangkaian
kegiatan bidang kesehatan untuk mencegah,
menjinakkan (mitigasi) ancaman/bahaya yang
berdampak pada aspek kesehatan masyarakat,
mensiapsiagakan sumber daya kesehatan, menanggapi
kedaruratan kesehatan, dan memulihkan (rehabilitasi),
serta membangun kembali (rekonstruksi) infrastruktur
kesehatan yang rusak akibat bencana secara lintas-
program dan lintas-sektor.

Pengungsi: Orang atau sekelompok orang yang
meninggalkan tempat tinggalnya akibat tekanan berupa
kekerasan fisik dan/atau mental akibat bencana guna
mencari perlindungan maupun kehidupan yang lebih
baik.

Peringatan dini: Fenomena keberadaan bahaya yang
mengganggu dan/atau mengancam kehidupan.

174

Perbekalan kesehatan: Semua bahan selain obat dan
peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan
upaya kesehatan.

PMT darurat (blanket supplementary feeding

programme): Pemberian makanan tambahan

kepada seluruh kelompok rentan: anak balita, wanita

hamil, dan ibu meneteki (khususnya sampai 6 bulan

setelah melahirkan) yang bertujuan mencegah

memburuknya keadaan gizi pengungsi.

PMT darurat terbatas (targeted supplementary feeding

programme): Pemberian makanan tambahan

kepada kelompok rentan yang menderita gizi kurang.

PMT terapi (therapeutic feeding programme): Pemberian
makanan tambahan dengan terapi diet dan medis pada
anak yang menderita gizi buruk (sangat kurus) yang
bertujuan menurunkan angka kematian.

Pneumonia: Proses infeksi akut yang mengenai

jaringan paru-paru (alveoli).

Public Safety Center (PSC): Pusat pelayanan yang
menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang
berhubungan dengan kegawat-daruratan, termasuk
pelayanan medis yang dapat dihubungi dalam waktu
singkat di manapun berada, dan merupakan ujung
tombak pelayanan yang bertujuan untuk mendapatkan
respons cepat (quick response) terutama pelayanan
pra-rumah sakit.

Penilaian cepat masalah kesehatan (Rapid Health

Assessment, RHA): Serangkaian kegiatan yang

meliputi pengumpulan informasi subjektif dan objektif

guna mengukur kerusakan dan meng-identifikasi

kebutuhan dasar penduduk yang menjadi korban dan

memerlukan ketanggapdarurat-an segera. Kegiatan ini

dilakukan secara cepat karena harus dilaksanakan

175

dalam waktu yang terbatas selama atau segera setelah
suatu kedaruratan.

Rehabilitasi: Kegiatan untuk memulihkan dan

memfungsikan kembali sumber daya kesehatan guna

mengurangi penderitaan korban.

Rekonstruksi: Kegiatan untuk membangun kembali

berbagai sarana yang rusak akibat bencana secara

lebih baik dari kondisi sebelumnya dengan

mengantisipasi terjadinya bencana di masa yang akan

datang.

Rencana kontinjensi: Suatu perencanaan ke depan pada
keadaan yang tidak menentu dengan skenario dan
tujuan yang telah disepakati, teknik, manajemen, dan
pelaksanaan yang ditetapkan bersama serta sistem
penanggulangan yang telah ditentukan untuk
mencegah dan meningkatkan cara penanggulangan
keadaan darurat. (UNHCR, 2000)

Resusitasi: Upaya pertolongan pada korban dengan
memberikan bantuan hidup dasar untuk
menyelamatkan jiwa korban.

Risiko: Besarnya kemungkinan bahwa suatu bencana akan
terjadi.

Sediaan farmasi: Obat, bahan obat, obat tradisional dan
kosmetika

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
(SPGDT): Suatu sistem penanggulangan pasien
gawat darurat yang terdiri dari unsur pelayanan pra-
rumah sakit, pelayanan di rumah sakit, dan pelayanan
antar-rumah sakit. Pelayanan berpedo-man pada
respons cepat yang menekankan pada “Time Saving is
Life and Limb Saving”, yang melibatkan masyarakat
awam umum, awam khusus, petugas medis, ambulans
gawat darurat, dan sistem komunikasi.

176

Sistem Peringatan Dini: Sistem (rangkaian proses)
pengumpulan dan analisis data serta diseminasi
informasi tentang keadaan darurat atau kedaruratan.

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan: Seseorang
yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan baik
yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun
tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.

Surveilans Gizi Pengungsi: Proses pengamatan keadaan gizi
pengungsi secara terus menerus untuk pengambilan
keputusan dalam menentukan tindakan intervensi.

Suspek demam berdarah dengue/DBD (dengue
hemorrhagic fever): Demam tinggi mendadak,
berlangsung terus menerus selama >2 hari, disertai
salah satu atau lebih gejala antara lain, uji torniquet
positif; petekia, ekimosis purpura; perdarahan mukosa,
epitaksis, perdarahan gusi; hematemesis; dan melena.

Tanggap darurat: Kegiatan-kegiatan yang diambil segera
sesudah terjadi suatu bencana.

Tersangka hepatitis (suspected hepatitis): Penderita
dengan warna kuning pada sklera matanya.

Tim Reaksi Cepat (TRC): Tim yang sesegera mungkin
bergerak ke lokasi bencana setelah ada informasi
bencana untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi
korban.

Tim Penilaian Cepat Kesehatan (Rapid Health
assessment/RHA team): Tim yang dapat
diberangkatkan bersamaan dengan Tim Reaksi Cepat
atau menyusul untuk menilai kondisi dan kebutuhan
pelayanan kesehatan.

177

Tim Bantuan Kesehatan: Tim yang diberangkatkan
untuk menangani masalah kesehatan berdasarkan
laporan Tim RHA.

Tim rescue: Tim yang dibentuk khusus untuk
menyelamatkan korban di lokasi bencana yang terdiri
dari tenaga medis, petugas pemadam kebakaran, dan
SAR.

Tenaga Disaster Victim Identification (DVI): Tenaga
yang bertugas melakukan pengenalan kembali jati diri
korban yang ada akibat bencana.

Triase: Pengelompokan korban yang didasarkan atas berat-
ringan trauma/penyakit serta kecepatan
penanganan/pemindahannya.

178

DAFTAR PUSTAKA

WHO-WPR (2003) Emergency Response Manual: Guidelines
for WHO Representatives and Country Offices in the
Western Pacific Region. Provisional Version. World
Health Organization.

Dirjen Bina Pelayanan Medik (2005) Sistem
Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).
Seri PPGD: Penanggulangan Penderita Gawat
Darurat/General Emergency Life Support (GELS).
Cetakan ke-2. Jakarta, Depkes RI.

Dirjen Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan (2003)
Pedoman Pengelolaan Obat Bantuan Pasca Bencana.
Jakarta. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan
Farmasi, Depkes RI.

Dirjen Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan (2003)
Pedoman Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
di Saat Bencana. Jakarta, Direktorat Bina Obat Publik
dan Perbekalan Farmasi, Depkes RI.

Idrus AP, Aryono DP, dan Guntur BH, ed. (2002)
Penatalaksanaan Korban Bencana Massal. Jakarta,
Depkes RI.

Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat (2003) Buku Pedoman
Kesehatan Jiwa: Pegangan bagi kader kesehatan.
Jakarta, Direktorat Kesehatan Jiwa Masyarakat,
Depkes RI.

Depkes RI dan Kepolisian Negara RI (2006) Pedoman
Penatalaksanaan Identifikasi Korban Mati pada
Bencana Massal. Cetakan ke-2. Jakarta, Depkes 2006.

179

Pusat Penanggulangan Krisis (2006) Draft Reference
Material for Participants PHEMAP 6 for the
International Training of Health Emergency
Management for Disaster. Jakarta, Depkes RI.

Team of Field Hospital (2006) Final Report MOH-PMI Field
Hospital May 28th – July 04th 2006, Bantul Jogjakarta.
Bogor, RS PMI Bogor.

UNHCR (2001) Buku Pegangan Kedaruratan. Edisi ke-2,
Jakarta.

Dirjen Bina Pelayanan Medik (2005) Materi Teknis Medis
Khusus. Seri PPGD: Penanggulangan Penderita Gawat
Darurat/General Emergency Life Support (GELS).
Cetakan ke-2. Jakarta, Depkes RI.

UNHCR and Its NGO Partners (1999) Protecting Refugees: A
Field Guide for NGOs. Geneva, UNHCR.

The Sphere Project (2004) Humanitarian Charter and
Minimum Standards in Disaster Response. Geneva,
The Sphere Project.

Keputusan Menkes RI No. 783/Menkes/SK/X/ 2006.
Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis
Kesehatan akibat Bencana. Jakarta, Depkes RI.

Keputusan Menkes RI No. 064/Menkes/SK/II/ 2006.
Pedoman Sistem Informasi Penanggulangan Krisis
akibat Bencana. Jakarta, Depkes RI.

Keputusan Menkes RI No. 876/Menkes/SK/XI/ 2006.
Kebijakan dan Strategi Nasional Penanganan Krisis dan
Masalah Kesehatan Lain. Jakarta, Depkes RI.

180

Keputusan Menkes RI No. 066/Menkes/SK/II/ 2006.
Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana. Jakarta,
Depkes RI.

Keputusan Menkes RI No. 1653/Menkes/SK/XII/ 2006.
Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan.
Jakarta, Depkes RI.

Carter, W.N. (1991) Disaster Management: A disaster
manager’s handbook. Manila, Asian Development
Bank.

181

Lampiran 1
Kebutuhan Tenaga Kesehatan sesuai Jenis Bencana

No Jenis Jenis Tenaga Kompetensi Tenaga Jumlah
Bencana Dokter Sesuai kebutuhan/
Spesialis Bedah Umum & Orthopedi rekomendasi tim RHA
1 Gempa Bumi
D3 Perawat Bedah Plastik Sesuai kebutuhan/
Mahir rekomendasi tim RHA
Radiografer Obgyn Sesuai kebutuhan/
rekomendasi tim RHA
Anestesi Sesuai kebutuhan/
rekomendasi tim RHA
Anak
Sesuai kebutuhan/
Penyakit Dalam rekomendasi tim RHA
Sesuai kebutuhan/
Jiwa rekomendasi tim RHA
Sesuai kebutuhan/
DVI rekomendasi tim RHA

Forensik

Dental Forensik

Anaestesi dan perawat mahir
gawat darurat (emergency
nursing) dasar dan lanjutan serta
perawat mahir jiwa, OK/ICU
Rontgen

2 Banjir Dokter Bedah Umum & Orthopedi
Bandang/ Spesialis
Tanah Bedah Plastik
Longsor D3 Perawat
Mahir Obsgyn
3 Gunung Radiografer
Meletus Anaestesi

Anak

Penyakit Dalam

Pulmonologi

Kesehatan Jiwa

DVI

Forensik

Dental Forensik

Anaestesi dan perawat mahir
gawat darurat (emergency
nursing) dasar dan lanjutan serta
perawat mahir jiwa, OK/ICU
Rontgent

Dokter Bedah Umum
Spesialis Bedah Plastik
Anaestesi dan ahli intensive care

182

No Jenis Jenis Tenaga Kompetensi Tenaga Jumlah
Bencana
D3 Perawat Anak Sesuai kebutuhan/
Mahir rekomendasi tim RHA
Radiografer Penyakit Dalam Sesuai kebutuhan/
rekomendasi tim RHA
Mata Sesuai kebutuhan/
rekomendasi tim RHA
Kesehatan Jiwa
Sesuai kebutuhan/
Forensik rekomendasi tim RHA
Sesuai kebutuhan/
Dental Forensik rekomendasi tim RHA
Sesuai kebutuhan/
Anaestesi dan perawat mahir rekomendasi tim RHA
gawat darurat (emergency
nursing) dasar dan lanjutan serta Sesuai kebutuhan/
perawat mahir jiwa, OK/ICU rekomendasi tim RHA
Rontgent

4 Tsunami Dokter Bedah Umum & Orthopedi
Spesialis
Bedah Plastik
D3 Perawat
Mahir Anaestesi
Radiografer
Anak

Penyakit Dalam

Pulmonologi

Kesehatan Jiwa

DVI

Forensik

Dental Forensik

Anaestesi dan perawat mahir
gawat darurat (emergency
nursing) dasar dan lanjutan serta
perawat mahir jiwa, OK/ICU
Rontgent

5 Ledakan Dokter Bedah Umum & Orthopedi
Bom/ Spesialis
Kecelakaan Bedah Plastik
Industri D3 Perawat
Mahir Anaestesi

Penyakit Dalam

Kesehatan Jiwa

DVI

Forensik

Dental Forensik

Anaestesi dan perawat mahir
gawat darurat (emergency
nursing) dasar dan lanjutan serta
perawat mahir jiwa, OK/ICU

183

No Jenis Jenis Tenaga Kompetensi Tenaga Jumlah
Bencana Radiografer Rontgent Sesuai kebutuhan/
rekomendasi tim RHA
6 Kerusuhan Sarjana Ahli Kimia/ Toksikologi Sesuai kebutuhan/
Massal Kimia/ Teknik rekomendasi tim RHA
Lingkungan Bedah Umum & Orthopedi Sesuai kebutuhan/
Dokter Anaestesi rekomendasi tim RHA
Spesialis Penyakit Dalam
Psikiater/Psikologi Sesuai kebutuhan/
D3 Perawat DVI rekomendasi tim RHA
Mahir Forensik
Dll tenaga Sesuai kebutuhan/
Radiografer Anaestesi dan perawat mahir rekomendasi tim RHA
gawat darurat (emergency Sesuai kebutuhan/
nursing) dasar dan lanjutan serta rekomendasi tim RHA
perawat mahir jiwa, OK/ICU
Rontgent Sesuai kebutuhan/
rekomendasi tim RHA
7 Kecelakaan Dokter Bedah Umum & Orthopedi
Transportasi Spesialis Sesuai kebutuhan/
Bedah Plastik rekomendasi tim RHA
D3 Perawat Sesuai kebutuhan/
Mahir Anaestesi rekomendasi tim RHA
Radiografer Sesuai kebutuhan/
Penyakit Dalam rekomendasi tim RHA

DVI

Forensik

Dental Forensik

Anaestesi dan perawat mahir
gawat darurat (emergency
nursing) dasar dan lanjutan serta
perawat mahir jiwa, OK/ICU
Rontgent

8 Kebakaran Dokter Pulmonologi
Hutan Spesialis Penyakit Dalam
Rontgen
Radiografer

184

Lampiran 2
Pengorganisasian Sistem Informasi Bencana

Pengorganisasian

No Tingkat Organisasi Sarana dan Pembiayaan Koordinasi
1. Pusat Prasarana
 Penanggung jawab : Penyelenggar
2. Provinsi Kepala Pusat Memanfaatkan Menggunakan aan sistem
Penanggulangan informasi
3. Kabupaten/ Krisis Departemen sarana anggaran bencana
Kota Kesehatan Pelaksana bekerjasama
teknis : Unit Kerja informasi dan operasional dengan lintas
yang ditunjuk oleh program dan
Sekretaris Jenderal komunikasi Pusat lintas sektor
Departemen termasuk
Kesehatan secara yang dimiliki Penanggulangan LSM dan
tertulis melalui sektor swasta
Keputusan Sekretaris Pusat Krisis potensial
Jenderal Departemen
Kesehatan Penanggulang Departemen

 Tenaga pelakasa an Krisis Kesehatan yang
teknis: minimal
setingkat S-I yang Departemen ada dan atau
memiliki
kemampuan dalam Kesehatan menggunakan
pengelolaan data
dan informasi dan unit kerja sumber dana

terkait lain

 Penanggung jawab : Memanfaatkan Menggunakan Penyelenggara
Kepala Dinas sarana anggaran an sistem
Kesehatan Provinsi informasi dan operasional informasi
komunikasi Dinas Kesehatan bencana
 Pelaksana teknis : yang dimiliki Provinsi yang bekerjasama
Unit Kerja yang oleh Dinas ada dan atau dengan lintas
ditunjuk secara Kesehatan menggunakan sektor
tertulis. Provinsi atau anggaran termasuk LSM
institusi lain penanggulangan dan sektor
 Tenaga pelakasa terkait bencana yang swasta
teknis : minimal ada di potensial
setingkat S-I Pemerintah
kemampuan dalam Provinsi
pengelolaan data
dan informasi

 Penanggung jawab : Memanfaatkan Menggunakan Penyelenggara
Kepala Dinas sarana anggaran an sistem
Kesehatan informasi dan operasional informasi
Kabupaten/Kota komunikasi Dinas Kesehatan bencana
yang dimiliki Kabupaten/Kota bekerjasama
 Pelaksana teknis : oleh Dinas yang ada dan dengan lintas
Unit Kerja yang Kesehatan atau sektor
ditunjuk secara Kabupaten/Ko menggunakan termasuk LSM
tertulis ta atau anggaran dan sektor
institusi lain penanggulangan swasta
 Tenaga pelakasa terkait bencana yang potensial
teknis : minimal ada di
setingkat D-III yang
memiliki

185

Pengorganisasian

No Tingkat Organisasi Sarana dan Pembiayaan Koordinasi
4. Puskesmas Prasarana
kemampuan dalam Penyelenggara
pengelolaan data Pemerintah an sistem
dan informasi informasi
 Penanggung jawab : Kabupaten/Kota bencana
Kepala Puskesmas bekerjasama
 Pelaksana teknis : Memanfaatkan Menggunakan dengan lintas
Staf Puskesmas yang sarana anggaran sektor
ditunjuk oleh Kepala informasi dan operasional termasuk LSM
Puskesmas secara komunikasi Puskesmas yang dan sektor
tertulis yang dimiliki ada dan atau swasta
 Tenaga pelakasa oleh menggunakan potensial
teknis : minimal Puskesmas anggaran
setingkat SMU yang atau institusi penanggulangan
memiliki lain di tingkat bencana yang
kemampuan dalam kecamatan ada di
pengelolaan data Pemerintah
dan informasi Kabupaten/Kota
setempat

186