PO.01-KEANGGOTAAN. F

POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA

KELOMPOK SADAR KEAMANAN KETERTIBAN MASYARAKAT BHAYANGKARA

PENGURUS NASIONAL

Sekretariat :
Jl. Cireundeu Raya No. 14 Ciputat Timur, Tanggerang Selatan (SPBU 34-15404) - 15419

PERATURAN ORGANISASI

NO. : PO - 01/PENGNAS/VII/2022

TENTANG :
KEANGGOTAAN
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

MENIMBANG :
1. Bahwa sesuai dengan Amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA hasil Musyawarah Nasional I (MUNAS I)
dan menjadi kewajiban Pengurus Nasional POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA
melaksanakan seluruh keputusan.

2. Musyawarah Nasional I POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA pada tanggal 17
November 2021 di Jakarta.

3. Bahwa oleh karena itu Pengurus Nasional POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA
perlu menetapkan Peraturan Organisasi tentang Keanggotaan.

MENGINGAT :
1. Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi : SKEP/831/XI/2005 tentang Pedoman
Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Sadar Kamtibmas.

2. Anggaran Dasar BAB VII pasal 16 dan pasal 17.

3. Anggaran Rumah Tangga BAB III pasal 5 dan pasal 6.

4. Anggaran Rumah Tangga BAB IV pasal 9.

MEMPERHATIKAN :
1. Saran saran yang berkembang dalam Rapat Pleno Pengurus Nasional
POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA pada tanggal 7 Januari 2022.

2. Saran-saran yang berkembang dalam Rapat Harian Pengurus Nasional
POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA pada tanggal 14 Januari 2022.

MENETAPKAN : MEMUTUSKAN
PERATURAN ORGANISASI tentang KEANGGOTAAN

Hal 1 dari 14

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
1) Keanggotaan POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA merupakan suatu ikatan antara

perorangan dengan Organisasi POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA yang memenuhi
persyaratan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA.
2) Syarat keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas merupakan kewajiban yang harus
dipenuhi oleh seseorang apabila ingin menjadi anggota POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA
sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga POKDARKAMTIBMAS
BHAYANGKARA Bab III pasal (5) dan pasal (6).
3) Keanggotaan POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA Bab VII pasal
16 yaitu :
a. Anggota Biasa;
b. Anggota Kehormatan;
4) Setiap Anggota POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA mempunyai Hak dan Kewajiban sesuai
dengan kategori keanggotaannya.
5) Setiap Anggota POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA berhak mendapatkan kartu anggota
sebagai jati diri keabsahannya menjadi Anggota POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA sesuai
dengan kategori keanggotaannya.

Pasal 2
Yang dimaksud dengan Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Peraturan
Organisasi ini adalah individu yang secara hukum sah diakui dan secara formal harus didukung
oleh surat keterangan resmi yang dapat diyakini kebenarannya yaitu berupa Identitas diri atau
Surat Keterangan lain yang sah dan benar.

BAB II
SYARAT KEANGGOTAAN POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA

Pasal 3
1) Anggota biasa POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA sebagaimana yang dimaksud pada Bab I

pasal 1 ayat (3)a. Peraturan Organisasi ini adalah perorangan warga negara Indonesia yang
dengan sukarela mengajukan permohonan untuk menjadi Pokdarkamtibmas Bhayangkara
yang mana telah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Bab III pasal 5 dan pasal 6 ayat (1).
2) Bukti keabsahan calon anggota Pokdarkamtibmas Bhayangkara adalah Kartu Tanda Penduduk
dan atau Surat Keterangan resmi lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan
setempat.
3) Setiap calon anggota wajib mendapatkan persetujuan dari Ketua atau Pengurus, dan
Bhabinkamtibmas setempat dan wajib mengisi formulir pendaftaran yang dikeluarkan oleh
Pengurus Pokdarkamtibmas Bhayangkara setempat.

Pasal 4
1) Anggota Kehormatan POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA sebagaimana yang dimaksud Bab I

pasal 1 ayat 3b. Peraturan Organisasi ini adalah seorang warga negara Indonesia yang telah
berjasa besar terhadap POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA.

Hal 2 dari 14

2) Yang dimaksud dengan berjasa besar terhadap POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA adalah
perorangan yang berjasa ditingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, dimana telah
menunjukkan perhatian, bantuan dan pengabdian untuk kemajuan organisasi
POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA.

BAB III
TATA CARA MENJADI ANGGOTA POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA

Pasal 5
1) Untuk menjadi Anggota Biasa POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA harus dengan sukarela

dengan membuat Surat Permohonan menjadi Anggota yang dapat diperoleh dari Pengurus
POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA setempat sesuai dengan domisili calon anggota yang
bersangkutan.
2) Mengisi Form Data menjadi anggota POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA, dengan rangkap
3 (tiga) dan diserahkan ke Pengurus Resor. Pengurus Resor menyimpan 1 (satu) berkas dan
sisanya dikirimkan ke Pengurus Daerah dan Pengurus Nasional POKDARKAMTIBMAS
BHAYANGKARA masing masing satu berkas.
3) Pengisian Form Data Anggota tersebut harus dilengkapi dengan fotocopy bukti yang sah dari
yang bersangkutan seperti yang termuat pada Bab II pasal 3 ayat (2) Peraturan Organisasi ini.
4) Form Data anggota dan bukti sah seperti yang tercantum dalam ayat (3) diatas harus disimpan
dan diarsipkan (masuk dalam data base keanggotaan) oleh Pengurus POKDARKAMTIBMAS
BHAYANGKARA setelah diyakini yang bersangkutan dapat menjadi anggota
POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA dan ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya
Pengurus POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA tempat dimana yang bersangkutan mendaftar.
5) Bentuk formulir permohonan menjadi anggota POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA, seperti
terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.

Pasal 6
1) Anggota Kehormatan sebagaimana yang tercantum dalam Bab II pasal (4) Peraturan Organisasi

ini, keanggotaannya diusulkan oleh Pengurus Daerah atau Pengurus Nasional dan ditetapkan
oleh Pengurus Nasional dengan persetujuan Dewan Penasehat tingkat Pusat dan
sepengetahuan Dewan Pembina tingkat Pusat.
2) Pengambilan keputusan tentang pengusulan anggota Kehormatan diambil dalam suatu Rapat
Pengurus Nasional POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA yang khusus diadakan untuk itu.
3) Berdasarkan persetujuan Dewan Penasehat tingkat Pusat dan sepengetahuan Dewan Pembina
di tingkat Pusat, maka Pengurus Nasional POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA membuat
Surat Keputusan tentang pengangkatan Anggota Kehormatan.
4) Pengangkatan Anggota Kehormatan diselenggarakan dalam suatu upacara yang khusus
diadakan untuk itu.

BAB IV
KEHILANGAN KEANGGOTAAN

Pasal 7
Yang dimaksud dengan kehilangan keanggotaan adalah lepasnya ikatan antara anggota dengan
organisasi POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA.

Hal 3 dari 14

Pasal 8
Sebab sebab kehilangan keanggotaan yang dimaksud pada pasal 7 diatas telah diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA Bab III pasal 6 ayat (2).

Pasal 9
Kehilangan keanggotaan atas permintaan sendiri diajukan tertulis kepada organisasi
POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA.

Pasal 10
Setiap anggota POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA yang akan diberhentikan, berhak membela
diri dalam rapat khusus yang di adakan di tingkatannya.

BAB V
JENIS PELANGGARAN
TERHADAP ORGANISASI POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA
DAN MEKANISME PENILAIANNYA

Pasal 11
Yang dimaksud dengan pelanggaran terhadap organisasi POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA
dalam Peraturan Organisasi ini adalah :
a. Mengganti Kewarganegaraan RI dengan Warga Negara lain
b. Dengan sengaja telah merusak / mencemarkan / merendahkan nama baik dan kewibawaan

organisasi POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA;
c. Dengan sengaja telah melanggar ketentuan yang telah diatur seperti yang termuat dalam

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA, dan
Keputusan-keputusan yang telah diambil oleh Organisasi POKDARKAMTIBMAS
BHAYANGKARA;
d. Pengguna atau pemakai narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba);
e. Dengan sengaja menjadi pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba);
f. Bagi Pengurus POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA di semua tingkatan yang tidak memenuhi
panggilan/undangan rapat-rapat yang wajib untuk dihadirinya sebanyak 3(tiga) kali berturut-
turut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dengan alasan yang dapat dipertanggung
jawabkan;
g. Bagi Pengurus POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA di semua tingkatan yang melanggar
kewenangan yang diberikan kepadanya pada saat mendapat mandat untuk menjalankan tugas
Organisasi.
h. Tersangkut tindak pidana dengan keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 12
1) Pelanggaran yang dilakukan Anggota/Pengurus POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA akan

diselesaikan oleh Pengurus POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA dimana pelanggaran itu
terjadi.
2) Penilaian Pelanggaran yang dilakukan Anggota/Pengurus POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA
dibahas dalam Rapat Pleno dan atau Rapat Pengurus Harian POKDARKAMTIBMAS
BHAYANGKARA, serta Keputusan bersalah atau tidak akan diambil dalam Rapat Pleno
Pengurus POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA sesuai tingkatan dimana terjadi pelanggaran.
3) Kepada yang melakukan Pelanggaran diberi hak jawabnya secara lisan dan tertulis di dalam
Rapat Pleno Pengurus POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA yang diadakan khusus untuk itu.

Hal 4 dari 14

4) Bagi Anggota/Pengurus POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA yang melakukan pelanggaran
dan dinyatakan bersalah, akan dikenakan sangsi sesuai dengan derajat kesalahannya, adapun
bentuk sanksinya adalah sebagai berikut :
a. Surat Peringatan
b. Pencabutan sementara keanggotaan/kepengurusan POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA.
c. Diberhentikan sebagai anggota/Pengurus POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA.

5) Surat Keputusan hasil Rapat Pleno tentang pelanggaran tersebut dilaporkan ke Pengurus satu
tingkat diatasnya dan ditembuskan ke Dewan Pembina dan Dewan Penasehat sesuai dengan
tingkatannya.

6) Berita Acara tentang keputusan-keputusan sangsi tersebut harus disampaikan dalam laporan
pertanggung jawaban Musyawarah sesuai dengan tingkatannya.

BAB VI
KARTU ANGGOTA DAN KARTU PENGURUS (ID)

Pasal 13
Kartu Tanda Anggota dan Kartu Pengurus POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA adalah bukti
keanggotaan /Pengurus yang dikeluarkan oleh Organisasi POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA.

Pasal 14
Untuk keseragaman Kartu Tanda Anggota dan Kartu Pengurus POKDARKAMTIBMAS
BHAYANGKARA, sebagai berikut :
a. Kartu Anggota POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA diterbitkan oleh Pengurus Resor

POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA.
b. Kartu Pengurus (ID) POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA diterbitkan oleh Pengurus

POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA ditingkatnya.

Pasal 15
1) Design, bentuk dan format Kartu Tanda Anggota ditentukan oleh Pengurus Nasional

POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA (Terlampir).
2) Ditribusi dan Pengawasan Kartu Tanda Anggota kepada Resor di Wilayahnya, di lakukan oleh

Pengurus Daerah.
3) Kartu Tanda Anggota ditandatangani dan dibubuhi Cap oleh pihak Pembina (Kapolres/Kasat

Binmas), dan Ketua Resor POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA.

Pasal 16
1) Kartu Pengurus (ID) Nasional, Dewan Penasehat/Kehormatan Nasional diterbitkan oleh

Pengurus Nasional dan dibubuhi Cap Kepolisian Republik Indonesia serta ditandatangani oleh
Kakoorbinmas Baharkam Polri selaku Pembina Nasional POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA.
2) Kartu Pengurus (ID) Daerah dan Dewan Penasehat/Kehormatan Daerah diterbitkan oleh
Pengurus Daerah dan dibubuhi Cap Kepolisian Daerah serta ditandatangani oleh
Kapolda/Dirbinmas Polda selaku Pembina Daerah POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA.
3) Kartu Pengurus (ID) tingkat Resor, Sektor diterbitkan oleh Pengurus Resor, Sektor dan
dibubuhi Cap serta ditandatangani oleh Kapolres/Kasat Binmas selaku Pembina
POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA.
4) Kartu Pengurus (ID) Card dapat diterbitkan jika anggota memiliki Kartu Tanda Anggota
POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA.

Hal 5 dari 14

Pasal 17
Masa berlaku Kartu Pengurus POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA adalah satu periode
Kepengurusan, sedangkan masa berlaku Kartu Anggota selama 2 (dua) tahun dan wajib
didaftarkan kembali agar yang bersangkutan tidak kehilangan keanggotaannya.

BAB VII
BENTUK DAN PENOMORAN
KARTU ANGGOTA DAN KARTU PENGURUS (ID)

Pasal 18
Bentuk dan warna Kartu Anggota dan Kartu Pengurus POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA diatur
sebagai berikut :
a. Bentuk Kartu Anggota dan Kartu Pengurus Organisasi sebagaimana yang terlampir dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.
b. Kartu Anggota berwarna dasar kuning kunyit (lihat lampiran)
c. Kartu Pengurus POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA bewarna dasar merah (lihat lampiran)

Pasal 19
1) Ukuran Kartu Anggota dan Kartu Pengurus POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA adalah

panjang 8,56 cm dan lebar 5,39 cm, contoh seperti terlampir pada Peraturan Organisasi ini
dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.
2) Warna dasar kartu anggota, kartu Pengurus POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA sesuai
dengan yang diatur pada pasal 18 Peraturan Organisasi ini.
3) Tulisan serta tanda tangan pada kartu berwarna hitam dan stempel pada kartu berwarna biru.
4) Pasfoto pemegang ukuran 2 x 3 cm

Pasal 20
1) Sistem penomoran Kartu Anggota terdiri dari 10 (sepuluh) digit yaitu :

a. 2 (dua) digit merupakan menandakan kode Daerah (lihat lampiran);
b. 2 (dua) digit merupakan kode Resor (lihat lampiran);
c. 2 (dua) digit merupakan kode Sektor (lihat lampiran);
d. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor anggota (lihat lampiran).
2) Khusus untuk Anggota Kehormatan, penomorannya diatur oleh Pengurus
POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA satu tingkat di atasnya.
3) Pemberian Kode Daerah dilakukan oleh Pengurus Nasional POKDARKAMTIBMAS
BHAYANGKARA dituangkan dalam Peraturan Organisasi ini tentang Penomoran Kartu Anggota
dan Kartu Pengurus POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA.
4) Pemberian Nomor Kode Resor, serta Nomor Kode Sektor sepenuhnya diserahkan kepada
Pengurus Daerah/Resor/Sektor dan berkoordinasi dengan Pembina di wilayah masing-masing
dan dilaporkan ke Pengurus Nasional POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA.
5) Tata cara penomoran Kartu Anggota diatur dalam Peraturan Organisasi ini tentang Penomoran
Kartu Anggota dan Kartu Pengurus POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA (terlampir).

Pasal 21
1) Satu orang anggota hanya berhak mempunyai satu nomor anggota dan berlaku selama yang

bersangkutan tidak kehilangan keanggotaannya.
2) Nomor Anggota POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA tidak dapat berubah dan dipertukarkan.

Hal 6 dari 14

BAB VIII
DATA KEANGGOTAAN

Pasal 22
Pengurus Sektor, Pengurus Resor, Pengurus Daerah dan Pengurus Nasional POKDARKAMTIBMAS
BHAYANGKARA berkewajiban menghimpun dan memelihara data anggota pada masing-masing
tingkatan.

Pasal 23
1) Setiap 3 (tiga) bulan sekali (Triwulan) Pengurus Resor berkewajiban melaporkan Rekapitulasi

jumlah anggota, kepada Pengurus Daerah POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA yang
membawahinya.
2) Setiap 3 (tiga) bulan sekali (Triwulan) Pengurus Daerah berkewajiban melaporkan Rekapitulasi
jumlah anggota kepada Pengurus Nasional POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
1) Jika terdapat kekeliruan dalam Peraturan Organisasi ini, maka akan dilakukan perbaikan

seperlunya.
2) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan, di Jakarta
Tanggal, 1 Juli 2022

Pengurus Nasional

POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA
KETUA UMUM SEKRETARIS JENDERAL

AGENANDA DJATMIKA, SE. MBA Ir. A. WIBAWA MUFTI

Hal 7 dari 14

Lampiran 1

SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN
MENJADI ANGGOTA

Hal 8 dari 14

Lampiran 2

FORMULIR DATA UNTUK
MENJADI ANGGOTA

Hal 9 dari 14

Lampiran 3

PENOMORAN
KARTU ANGGOTA

KODE DAERAH KODE RESOR

KODE DAERAH Dalam pemberian Nomor Kode Resor, Pengurus
Daerah POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA
01 ACEH diberikan kewenangan untuk menentukan kode
02 SUMATERA UTARA Pengurus Resor.
03 SUMATERA BARAT
04 RIAU Sebagai contoh,
05 SUMATERA SELATAN Untuk Kode Resor di Daerah Metro Jaya :
06 KALIMANTAN BARAT 01 = Resor Jakarta Pusat
07 METRO JAYA 02 = Resor Jakarta Utara
08 JAWA BARAT 03 = Resor Jakarta Barat
09 JAWA TENGAH 04 = Resor Jakarta Selatan
10 JAWA TIMUR 05 = Resor Jakarta Timur
11 BALI 06 = Resor Bekasi
12 KALIMANTAN TIMUR 07 = Resor KPPT Tanjung Priok
13 KALIMANTAN SELATAN 08 = Resor Bekasi Kota
14 SULAWESI SELATAN 09 = Resor Kepulauan Seribu
15 SULAWESI UTARA 10 = Resor Tangerang
16 MALUKU 11 = Resor Tangerang Selatan
17 PAPUA 12 = Resor Soekarno Hatta
18 KALIMANTAN TENGAH 13 = Resor Depok
19 SULAWESI TENGAH
20 SULAWESI TENGGARA KEWENANGAN
21 NUSA TENGGARA BARAT
22 NUSA TENGGARA TIMUR  Sistem penomoran hanya dapat dikeluarkan oleh
23 BANTEN Pengurus Resort.
24 YOGYAKARTA
25 LAMPUNG  Pengurus Daerah atau Pengurus Nasional yang akan
26 JAMBI mengeluarkan Kartu Anggota, maka penomorannya tetap
27 BENGKULU meminta kepada Pengurus Resort sesuai domisili
28 BANGKA BELITUNG Anggota yang bersangkutan.
29 GORONTALO
30 MALUKU UTARA  Penomoran Kartu Anggota dilakukan sesuai dengan
31 KEPULAUAN RIAU nomor Registrasi pada Formulir Data Anggota, agar
32 PAPUA BARAT terhindar terjadinya duplikasi/ penomoran ganda.
33 SULAWESI BARAT
34 KALIMANTAN UTARA  Pengurus Resor POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA
berkewajiban untuk memastikan tidak adanya
Duplikasi/Nomor Ganda, dengan selalu berkoordinasi
kepada Pengurus Daerah.

 Pengurus Daerah berkewajiban membuat laporan
tentang keanggotaan dari masing-masing Resor yang
dibawahinya, dan selalu berkoordinasi Kepada
PENGURUS NASIONAL .

Hal 10 dari 14

Lampiran 4

SISTIM PENOMORAN
KARTU ANGGOTA

Sistim Penomoran Kartu anggota terdiri dari 10 (sepuluh) digit dengan perincian sebagai berikut :

xx xx xx xxxx

(1) (2) (3) (4)

(1)  2 (dua) digit pertama, Kode Daerah
(2)  2 (dua) digit kedua, Kode Resort
(3)  2 (dua) digit ketiga, Kode Sektor
(4)  4 (empat) digit keempat, Nomor Urut Anggota.

Contoh :

 Anggota yang tinggal di Air Joman – Asahan – Sumatera Utara.

Nomor Reg. Anggota : 0201010012
 Kode Daerah Sumut.
dengan rincian :
02

01  Kode Resort Asahan
01  Kode Sektor Air Joman

0012  Nomor urut anggota yang ke 12.

 Anggota yang tinggal di Soreang – Pare Pare – Sulawesi Selatan.

Nomor Reg. Anggota : 1425010333
dengan rincian :

14  Kode Daerah Sulsel

25  Kode Resor Pare Pare

01  Kode Sektor Soreang
0333  Nomor urut anggota yang ke 333

Hal 11 dari 14

Lampiran 1

KTA
SELURUH ANGGOTA

Catatan :
 Ukuran Kartu : 8.56 x 5.39 cm (sama dg ukuran KTP)
 Warna Dasar Kartu : Kuning Muda

TAMPAK DEPAN

LOGO POLDA, sesuai Nama Daerah & Resor, sesuai
wilayah pemegang kartu dengan wilayah masing-masing.

No.REGISTRASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nama Pemegang
Yg diterbitkan oleh DAERAH METRO JAYA Kartu
Pengurus RESOR
RESOR METRO JAKARTA SELATAN No. KTP
Tgl masa berlaku Pemegang Kartu
KTA, sampai dengan KARTU TANDA ANGGOTA Wilayah SEKTOR,
Pemegang Katu
POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA
Tanda tangan
KUSNANDA MANDIRI KAPOLRES

3276031704580002

SEKTOR CILANDAK

KAPOLRES METRO JAKARTA SELATAN

00 00 00 1234 H. MARDIAZ K. DWIHANANTO, S.IK. M.HUM.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP.71120264
17 Aug 2024

Nama & TTD Ketua TAMPAK BELAKANG 5.39 cm
RESOR, Dan Stempel 8.56 cm

Alamat RESOR POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA

- Undang-undang Republik Indonesia No.2 tahun 2002.
- Surat Keputusan Kapolri, No. Pol : Skep/831/XI/2005.
- AD/ART, POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA.

PENGURUS RESOR METRO JAKARTA SELATAN
KETUA RESOR

AGENANDA DJATMIKA, SE. MBA

Barang siapa menemukan kartu ini harap dikembalikan ke :
SEKRETARIAT PENGURUS RESOR METRO JAKARTA SELATAN
Jl. Wijaya II No. 42 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - Jakarta

Hal 12 dari 14

KARTU PENGURUS (ID) Lampiran 2

Catatan : TAMPAK BELAKANG
 Ukuran Kartu : 8.56 x 5.39 cm (sama dg ukuran KTP)
 Warna Dasar Kartu : Merah

Tingkat – SEKTOR Tanda tangan
& Stempel
TAMPAK DEPAN Ketua Resor

DAERAH METRO JAYA POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA
RESOR METRO JAKARTA SELATAN
- Undang-undang Republik Indonesia No.2 tahun 2002.
SEKTOR CILANDAK - Surat Keputusan Kapolri, No. Pol : Skep/831/XI/2005.
- AD/ART, POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA.
POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA
KAPOLSEK CILANDAK
8.56 cm
H.MAKMUR SIREGAR, SH. SIK.
Nomor 00 00 00 1234 KOMISARIS POLISI NRP.80020264
Registrasi KUSNANDA MAYDA
Anggota Barang siapa menemukan kartu ini harap
KETUA SEKTOR dikembalikan ke :
Jabatan
kepengurusan SEKRETARIAT PENGURUS SEKTOR CILANDAK
Jl. Caringn No. 1 Cilandak Barat, Jakarta Selatan
Tingkat - RESOR
Jakarta
TAMPAK DEPAN
5.39 cm

TAMPAK BELAKANG

DAERAH METRO JAYA POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA

RESOR METRO JAKARTA SELATAN - Undang-undang Republik Indonesia No.2 tahun 2002.
- Surat Keputusan Kapolri, No. Pol : Skep/831/XI/2005.
POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA - AD/ART, POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA.

Nama 00 00 00 1234 KAPOLRES METRO JAKARTA SELATAN
Pemegang Kartu DEDEN SUPARMAN
H. MARDIAZ K. DWIHANANTO, S.IK. M.HUM.
KETUA RESOR KOMISARIS BESAR POLISI NRP.71120264

Hal 13 dari 14 Barang siapa menemukan kartu ini harap
dikembalikan ke :

SEKRETARIAT PENGURUS RESOR
JAKARTA SELATAN

Jl. Wijaya No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Tingkat - DAERAH Lampiran 3

TAMPAK DEPAN TAMPAK BELAKANG

DAERAH METRO JAYA POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA
POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA
- Undang-undang Republik Indonesia No.2 tahun 2002.
Nomor 00 00 00 1234 - Surat Keputusan Kapolri, No. Pol : Skep/831/XI/2005.
Registrasi Prof. Dr. DJOKO. W - AD/ART, POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA.
Anggota
KETUA DAERAH DIRBINMAS
Jabatan POLDA METRO JAYA
kepengurusan
H.BADYA WIJAYA, SH. S.I.K.
Tingkat - NASIONAL KOMISARIS BESAR POLISI NRP.71120264

TAMPAK DEPAN Barang siapa menemukan kartu ini harap
dikembalikan ke :
KORBINMAS
BAHARKAM POLRI SEKRETARIAT PENGURUS DAERAH
POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA METRO JAYA

00 00 00 1234 Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta
KUSNANDAR
Alamat
KEPALA Sekretariat
SEKRETARIAT TAMPAK BELAKANG

POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA

- Undang-undang Republik Indonesia No.2 tahun 2002.
- Surat Keputusan Kapolri, No. Pol : Skep/831/XI/2005.
- AD/ART, POKDARKAMTIBMAS BHAYANGKARA.

KAKORBINMAS
BAHARKAM POLRI

SUWONDO NAINGGOLAN, S.I.K MH.
INSPEKTUR JENDERAL

Barang siapa menemukan kartu ini harap
dikembalikan ke :

SEKRETARIAT PENGURUS NASIONAL
Jl. Cireundeu Raya No. 14 Tanggerang Selatan

Hal 14 dari 14