Buku Saku Gratifikasi

BUKU SAKU

PENGENDALIAN
GRATIFIKASI BAGI

PEMERIKSA

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI
SULAWESI UTARA
2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang
Maha Esa. Limpahan rahmat dan hidayah-Nya
selalu menaungi langkah kita setiap hari sehingga
Buku Saku Pengendalian Gratifikasi Bagi Pemeriksa
ini dapat diselesaikan.

Buku Saku dengan judul "Pengendalian Gratifikasi
Bagi Pemeriksa" ini menyajikan informasi terkait
klasifikasi gratifikasi sesuai dengan "Keputusan
Sekretaris Jenderal No. 305a/K/X-XIII.2/7/2014".
Sehingga diharapkan Calon Pemeriksa dapat lebih
memahami tentang keputusan sekjen yang ada
terkait pengendalian gratifikasi.

DAFTAR ISI

Pengertian KKN dan Gratifikasi 3
4 Klasifikasi Gratifikasi

Penerimaan Gratifikasi 5

6 Contoh Penerimaan Gratifikasi

Pemberian Gratifikasi 10

11 Permintaan Gratifikasi

Penolakan Gratifikasi 12

13 Pelaporan Pengendalian Gratifikasi

Penetapan Status Gratifikasi 14
15 Sanksi Gratifikasi Tidak Melaporkan

PENGERTIAN
KKN & GRATIFIKASI




KORUPSI

Tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai
negeri, yang menyalahgunakan kepercayaan publik yang

dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan
keuntungan sepihak

KOLUSI

Persekongkolan antara dua pihak atau lebih untuk
melakukan suatu tindakan yang seolah-olah wajar, tetapi

bertujuan memperoleh keuntungan dengan cara
merugikan pihak lain

NEPOTISME

Perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan GRATIFIKASI
hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya

dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat,
bangsa, dan negara.



Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan

wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 3

KLASIFIKASI
GRATIFIKASI




PENERIMAAN PEMBERIAN
GRATIFIKASI GRATIFIKASI

Keputusan Sekretaris Jendral
Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia
Nomor 305a/K/X-XIII.2/7/2014

PERMINTAAN PENOLAKAN
GRATIFIKASI GRATIFIKASI

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 4

PENERIMAAN GRATIFIKASI

Wajib Dilaporkan Tidak Wajib
Dilaporkan

Terkait
Kedinasan

Dianggap Suap

Penerimaan tidak resmi yang diterima
pelaksana BPK yang merupakan

pemeriksa dan pelaksana BPK lainnya,
Penanggungjawab Pengelola
Keuangan, Pejabat/Panitia
Pengadaan Barang/Jasa/Unit

Layanan Pengadaan, Pejabat/Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan secara

langsung maupun tidak langsung dari
Rekanan, Pihak Ketiga, Pihak lain
atau sesama Pelaksana BPK

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 5

CONTOH PENERIMAAN
GRATIFIKASI

Dianggap Suap



Uang Surat dapat berupa uang, surat
Emas Berharga berharga, logam mulia,

fasilitas, Jamuan Makanan,
Jamuan Olahraga atau

barang dan jasa lain yang
dapat dinilai dalam
ekuivalensi rupiah

Jamuan Makanan

Terkait Kedinasan


Cinderamata dan Kompensasi

yang diterima dari Entitas,

Rekanan, Pihak Ketiga, Pihak

lain atau sesama pelaksana

Kompensasi BPK dalam kegiatan resmi

pelaksana BPK yang

berhubungan dengan

Cenderamata penugasan

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 6

CONTOH PENERIMAAN
GRATIFIKASI

Tidak Wajib Dilaporkan



Pemberian karena hubungan
keluarga

Pemberian karena musibah/
bencana paling banyak 1 juta rupiah

Hadiah dalam rangka pesta
pernikahan, kelahiran, ulang tahun,
aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi
atau upacara adat/keagaman lainnya

paling banyak 1 juta rupiah

hadiah langsung tanpa diundi, hadiah hasil 7
undian, voucher, discount, loyalty rewards
atau istilah lain yang memiliki makna yang
sama/ hadiah lainnya yang berlaku umum

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

CONTOH PENERIMAAN
GRATIFIKASI

Tidak Wajib Dilaporkan



Pemberian oleh sesama Pelaksana BPK
pisah sambut/ulang tahun yang tidak dalam
bentuk uang (paling banyak 300 ribu rupiah

per orang dan Total 1Jt rupiah per tahun
per orang yang sama)

Prestasi akademis/non akademis biaya
sendiri seperti perlombaan,
kejuaran/kompetisi

Hidangan atau jamuan yang berlaku
umum yaitu hidangan makan yang
disajikan saat pesta pernikahan dan

pesta ulang tahun

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 8

CONTOH PENERIMAAN
GRATIFIKASI

Tidak Wajib Dilaporkan



keuntungan/bunga dari
penempatan dana,

investasi/kepemilikan
saham yang berlaku umum

Sertifikat yang diperoleh
dalam pelatihan, seminar dan
lokakarya baik yang dilakukan

di dalam maupun di luar
rangkaian dinas

penerimaan parsel pada hari
raya berasal dari Anggota

Keluarga Inti dan Anggota di
luar Keluarga Inti

manfaat yang berlaku 9
umum bagi seluruh

peserta koperasi pegawai
berdasarkan

keanggotaannya dalam
koperasi pegawai

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

PEMBERIAN GRATIFIKASI

Pemberian Suap atau Gratifikasi yang
dianggap suap, meliputi:



Pemberian tidak resmi kepada PNS atau
penyelenggara negara yang karena
jabatannya,

untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam rangka kepentingan BPK
atau tidak melakukan sesuatu dalam
rangka kepentingan BPK atau
kepentingan pribadi Pelaksana BPK
untuk memengaruhi Pihak lain untuk
melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam rangka kepentingan BPK
atau kepentingan BPK atau kepentingan
pribadi Pelaksana BPK
sebagai pengendali atau pengelola
rekening instansi pemerintah

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 10

PERMINTAAN GRATIFIKASI

Setiap pelaksana BPK dilarang
meminta sesama Pelaksana BPK,
Entitas Rekanan, Pihak Ketiga, atau

Pihak Lain untuk memberikan
Gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan

Pemberian Gratifikasi

Setiap pelaksana BPK dilarang
memenuhi permintaan Gratifikasi
sesama Pelaksana BPK atau Pihak Lain

untuk memberikan Gratifikasi yang
tidak sesuai ketentuan Pemberian

Gratifikasi

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 11

PENOLAKAN GRATIFIKASI

Setiap Pelaksana BPK wajib menolak
Gratifikasi yang Dianggap Suap, kecuali
Gratifikasi tidak diketahui pemberiannya,
dalam hal pelaksana BPK atau anggota Inti
atau Anggota Keluarga di Luar Keluarga Inti

tidak mengetahui waktu dan lokasi
Penerimaan Gratifikasi serta identitas dan

alamat pemberi

Setiap Pelaksana BPK wajib menolak
Gratifikasi yang terkait Kedinasan yang
nilainya melebihi Standar Nilai dengan kondis
nilai Gratifikasi telah diketahui sebelum
Penerimaan Gratifikasi terjadi & terdapat

pembiayaan ganda, kecuali Penolakan
Gratifikasi tersebut dapat menimbulkan
hambatan dalam pelaksanaan tugas &

wewenang BPK

Penolakan Gratifikasi dilakukan 12
secara sopan dengan memberikan

penjelasan terkait kebijakan &
ketentuan mengenai Gratifikasi yang

berlaku di BPK

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

Pelaporan Pengendalian
Gratifikasi (PPG)

Setiap Pelaksana BPK Setiap Pelaksana BPK wajib

wajib melaporkan melaporkan Penerimaan

Penerimaan Gratifikasi Gratifikasi yang Dianggap

yang Dianggap Suap Suap secara langsung

secara langsung kepada Inspektorat PI paling

KPK paling lambat 30 hari lambat 14 hari kerja sejak

kerja sejak Penerimaan Penerimaan Gratifikasi atau

Gratifikasi atau kepada kepada Inspektorat PI

KPK melalui Inspektorat melalui Subbag Hukum

PI paling lambat 14 hari BPK paling lambat 7 hari

kerja sejak Penerimaan kerja sejak Penerimaan

Gratifikasi Gratifikasi

Setiap Pelaksana BPK wajib melaporkan Pemberian
Gratifikasi kepada Inspektorat PI paling lambat 14

hari kerja sejak Penerimaan Gratifikasi

Setiap Pelaksana BPK wajib melaporkan Permintaan
Gratifikasi dari sesama pelaksana BPK atau penyelenggara
negara lainnya yang menjurus kepada pemerasan dan/atau

pemaksaan yang terkait dengan kelancaran proses kerja
BPK kepada Inspektorat PI paling lambat 14 hari kerja

sejak Permintaan Gratfikasi

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 13

Penetapan Status Gratifikasi

Inpektorat PI menetapkan status
pemanfaatan atas Penerimaan Gratifikasi

yang Terkait Kedinasan:

a. Dikembalikan kepada pemberi Gratifikasi

b. Disumbangkan kepada yayasan atau lembaga
sosial

c. Dimanfaatkan oleh BPK sebagai barang peraga
(display) hasil pelaporan Gratifikasi untuk

Pelaksana BPK pada gedung-gedung milik BPK

d. Dimanfaatkan oleh penerima Gratifikasi sejauh
nilai Gratifikasi tidak melebihi Standar Nilai

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 14

Sanksi Gratifikasi
Tidak Melaporkan

UU Nomor 20 Tahun 2001

Dianggap suap

pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4

tahun dan paling lama 20 tahun, dan
pidana denda paling sedikit Rp 200
juta dan paling banyak Rp 1 Miliar.

Terkait Kedinasan Peraturan BPK Nomor 4 Tahu

Pelaksana BPK yang merupakan 2018

Pemeriksa dan Pelaksana BPK lainnya.

Larangan melakukan Pemeriksaan

selama 1 tahun dengan masa percobaan

selama 6 bulan, diberhentikan sebagai

Pemeriksa paling sedikit 1 tahun atau

paling lama 2 tahun

PP Nomor 94 Tahun 2021

Terkait Kedinasan

Pelaksana BPK yang merupakan PNS dan
CPNS. hukuman disiplin Ringan, Hukuman

Disiplin Sedang dan Hukuman Disiplin
Berat

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 15