PPT PBAK Kel 5-converted

CONTOH KORUPSI
SESUAI DENGAN
JENIS KORUPSI

SUSANTI BIOTO
IB KEBIDANAN

Jenis korupsi kerugian negara

Proyek Hambalang
Kasus proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sar

ana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang juga tercatat menjadi sala
h satu kasus korupsi besar yang pernah ada. Nilai kerugiannya mencapai
Rp 706 miliar.

Pembangunan proyek Hambalang ini direncanakan dibangun seja
k masa Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng dengan mengha
biskan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun. Proyek yang ditargetkan rampung
dalam waktu 3 tahun ini mangkrak hingga akhirnya aliran dana korupsi ter
endus KPK.

Aliran dana proyek ini masuk ke kantong beberapa pejabat. Di an
taranya Mantan Menpora Andi Malarangeng, Sekretaris Kemenpora Wafi
d Muharram, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Direktur
Utama PT Dutasari Citra Laras Mahfud Suroso, Anggota DPR Angelina S
ondakh.

Jenis korupsi suap menyuap

KPK tetapkan 3 tersangka dalam kasus suap seleksi jabatan di lingkungan kementerian agama

Jakarta, 16 Maret 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap Seleksi Jabatan di Ling
kungan Kementerian Agama Tahun 2018/2019.Penetapan tersangka ini adalah hasil dari peristiwa tangkap tangan yang dilakukan KPK pada
Jumat, 15 Maret 2019.KPK merasa sangat miris dan menyesalkan terjadinya jual beli jabatan di kementerian yang seharusnya memberikan c
ontoh baik untuk instansi lain. Apalagi seleksi jabatan secara terbuka diharapkan menutup ruang korupsi dan menjadi ajang penjaringan ASN
dengan kompetensi terbaik untuk jabatan yang tepat.Setelah melakukan pemeriksaan selama 1x24 jam, KPK menemukan bukti permulaan ya
ng cukup untuk menetapkan tiga tersangka dalam dugaan suap ini. Tiga tersangka tersebut adalah RMY (Anggota DPR Periode 2014-2019),
HRS (Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur), dan MFQ (Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik).
RMY bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama diduga menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi, ya
itu: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.Dua tersan
gka lain yakni HRS dan MFQ diduga memberi suap untuk melancarkan proses mereka menduduki jabatan yang diinginkan.Seleksi jabatan di
duga diatur sedemikian rupa supaya HRS terpilih sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan MFQ terpili
h sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.Sebagai pihak yang diduga penerima, RMY dkk disangkakan melanggar Pas
al 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
0 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.MFQ yang diduga sebagai pemberi disangk
akan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Untuk HRS yang diduga sebagai pemberi, disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.Sel
anjutnya, untuk kepentingan pemeriksaan, KPK menahan tiga tersangka tersebut selama 20 hari ke depan. RMY ditahan di Rumah Tahanan
Cabang KPK Gedung Merah Putih. MFQ ditahan di Rumah Tahanan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. HRS ditahan di Rumah Tahanan K

PK Gedung C1.

Jenis korupsi penggelapan jabatan

Kasus Penggelapan Dalam Jabatan, Staf Marketing PT. Nhalini Dituntut 1,6 Tahun Penjara
SURABAYA, Sidang lanjutan perkara penggelapan dalam jabatan dengan mendudukkan Agustina sebagai terdakwa. Persidangan
yang digelar diruang sidang Candra Pengadilan Negeri Surabaya dengan agenda tuntutan, sementara terdakwa dalam menghadapi
sidang ini tanpa di dampingi pengacara. Seperti yang tertuang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dzulkifly Nento, bahw
a terdakwa Agustina Utami Putri dijerat Undang Undang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dan atau
kedua pasal 378 KUHP.
Dengan demikian JPU menjatuhkan tuntutan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan (1,5) tahun, set
elah dibacakan surat tuntutan tersebut, kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa atas tuntutan tersebut. Untuk diketa
hui, bahwa perkara ini terjadi pada saat terdakwa mendapat kepercayaan dari PT.Nhalini Tour And Travel untuk menjabat sebagai
Staf Marketing di PT.Nhalini Tour And Travel, kemudian pada 07 Desenber 2017 saksi RR Diah Kumalasari selaku Direktur PT.N
halini Tour And Travel memberi tugas pada terdakwa untuk menerima order dari RSUD Dr Soetomo untuk perjalanan wisata ke Pa
ttaya Bangkok pada 20 Desenber 2017 Selanjutnya terdakwa menerima pembayaran DP (Uang muka) dari Pemprov Jatim Biro Ke
rjasama Bagian Humas Protokol sebesar Rp10 juta, dari harga yang di tentukan oleh PT.Nhalini Tour And Travel sebesar Rp 15 jut
a, namun sisa pembayaran yang berjumlah 15 juta tersebut belum di serahkan oleh terdakwa Agustina Utami Putri kepada pihak P
T.Nhalini Tour And Travel.
Terkuaknya perbuatan terdakwa ini atas informasi dari pihak RSUD Dr Soetomo dan Pemprov Jatim Biro Kerjasama Bagian Hum
as Protokol, kemudian pihak PT.Nhalini Tour And Travel melakukan klarifikasi terhadap terdakwa dan semuanya itu di akui oleh t
erdakwa sehingga pihak PT.Nhalini Tour And Travel mengalami kerugian sebesar Rp 298,900,000,-. (Ml).

Jenis korupsi pemerasan

Kejagung Tahan 3 Jaksa Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan 63 Ke
psek di Riau
AKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tin
dak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menahan tiga pejabat K
ejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hulu (Inhu). Penahanan dilakukan setel
ah ketiganya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasaan yang
mengakibatkan 63 kepala sekolah menengah pertama se-Kabupaten Inhu,
Riau, mengundurkan diri. “Setelah ditetapkan menjadi tersangka terhadap
3 orang tersebut, maka langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke d
epan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono di
Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2020).

Jenis korupsi bentuk kepentingan

KPK Periksa Ratu Atut Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Alkes di Banten
Jakarta - Penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan mantan Gubernur Banten
Ratu Atut Chosiyah. Ratu Atut akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus kor
upsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Provinsi Banten. Kasus korupsi pengad
aan alkes ini terjadi di Banten pada tahun anggaran 2011-2013. Diketahui, Atut b
ersama adik kandungnya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, sudah ditetapk
an sebagai tersangka sejak 2014. Keduanya disangka telah memperkaya diri, ora
ng lain, atau korporasi. Dalam kasus ini, Wawan telah divonis bersalah di Penga
dilan Tipikor Serang. Atut juga merupakan terpidana korupsi dan kini mendekam
di Lapas Wanita Tangerang. Ia menghuni bui untuk waktu 7 tahun penjara karen
a menyuap Ketua MK Akil Mochtar.Sebelumnya diberitakan, LSM Masyarakat
Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan kepada KPK.
MAKI meminta KPK meneruskan kasus ini. Kuasa hukum MAKI, Boyamin Sai
man, mengatakan, berdasarkan audit BPK, negara mengalami kerugian sekitar R
p 30,2 miliar dalam kasus ini.

Jenis korupsi gratifikasi

Kasus Gratifikasi, KPK Tahan Orang Kepercayaan Eks Bupati Malang
Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Eryck Armando Talla, o
rang kepercayaan mantan Bupati Malang Rendra Kresna. Eryck merupakan tersangka kasus dugaa
n penerimaan gratifikasi bersama Rendra yang menjabat sebagai Bupati Malang periode 2010-201
5 dan 2016-2021.Diketahui, Rendra dan Eryck ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan gr
atifikasi pada Oktober 2018 silam. Keduanya diduga menerima gratifikasi sehubungan dengan jaba
tan Rendra dengan nilai sekitar Rp 7,1 miliar."Bahwa RK dari tahun 2010 sampai dengan 2018 ber
sama-sama dengan tersangka EAT tidak melaporkan dugaan gratifikasi yang ia terima kepada Kom
isi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhitung 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi ters
ebut," tutur Alex. Atas perbuatannya Eryck disangkakan melanggar Pasal 12 B UU 31/1999 tentan
g Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pe
rubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korup
si juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain gratifikasi, KPK juga menjerat Rendra atas kasus sua
p terkait proyek di Dinas Pendidikan Pemkab Malang. Rendra telah divonis bersalah dan dihukum
6 tahun pidana penjara oleh majelis hakim dalam perkara suap terkait penyediaan sarana penunjan
g peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang tahun angg
aran 2011. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan Rendra sedang menjalani hukuman
di Lapas Porong.

Thanks !