Kisi Soal Kepemiluan Ubay

1. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, berikut ini a. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam
merupakan tugas pengawas Pemilu dalam pengawasan rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan
tahapan persiapan kecuali … Panwas kecamatan dan menyerahkan hasil rekapitulasi
a. Perencanaan program dan anggaran suara kepada seluruh peserta Pemilihan
b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan
c. Perencanaan penyusunan perjalanan dinas b. membuat berita acara penghitungan suara serta
d. Penetapan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib
menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan,
2. Di bawah ini tahapan pemilihan Gubernur, Bupati dan Panwas Kecamatan, dan KPU Provinsi dan KPU
Walikota meliputi, kecuali Kabupaten/Kota
a. Pendaftaran Pasangan calon
b. Kampanye c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang
c. Politik uang disampaikan oleh Panwas Kecamatan
d. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan
suara d. Melaksanakan putusan DKPP
10. Berikut ini yang tidak termasuk jenis perlengkapan dalam
3. Petugas yang melakukan pencocokan dan penelitian
(pencoklitan) data pemilih dalam pemilihan, dilakukan oleh pemungutan suara adalah;
….. a. Kotak suara
a. KPU Kabupaten/Kota b. Surat suara dan Tinta
b. PPK c. Bilik pemungutan suara
c. PPDP d. Rompi petugas KPPS
d. Panwaslu 11. Dalam menjalankan tugas pengawasan, Panwaslu kab/kota
wajib memberikan laporan hasil pengawasan kepada:
4. Pengawas TPS dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan a. KPU Kabupaten/Kota
Walikota berjumlah …… orang setiap TPS. b. Kepala Kesbangpol
a. 1 c. Bawaslu Provinsi
b. 2 d. KPU Provinsi
c. 3 12. Dalam menjalankan tugas pengawasan, pengawas pemilu
d. 4 menggunakan fungsi pengawasan yang disebut dengan:
a. Pencegahan dan penindakan
5. Pengawasan pendaftaran bakal calon dilakukan untuk b. Pelaporan dan temuan
memastikan, kecuali c. Pemantauan dan pengawasan
a. KPU Provinsi mengumumkan masa pendaftaran bakal d. Sidak dan Supervisi
Calon Gubernur bagi warga negara Indonesia yang 13. Berikut ini yang tidak termasuk dalam tugas dan wewenang
berminat menjadi bakal Calon Gubernur yang diusulkan pengawas TPS adalah:
Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau a. Mengawasi persiapan pemungutan dan perhitungan suara
perseorangan b. Menerima Salinan berita acara dan sertifikat pemungutan
b. Pendaftaran bakal Calon Gubernur, bakal Calon Bupati,
dan bakal Calon Walikota dilaksanakan 6 (enam) bulan dan penghitungan suara
sebelum pembukaan pendaftaran Calon Gubernur, c. Menyampaikan keberatan dalam hal menemukan dugaan
Calon Bupati, dan Calon Walikota.
c. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pelanggaran
bakal Calon Gubernur, bakal Calon Bupati, dan bakal d. Bersifat diskriminatif dan berpihak kepada salah satu
Calon Walikota kepada masyarakat untuk memperoleh
masukan dan tanggapan. paslon
d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bisa 14. Penduduk yang mempunyai hak pilih dan belum terdaftar di
memperpanjang pembukaan pendaftaran calon
Daftar Pemilih Tetap dalam pemilihan, dapat mendaftarkan
6. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dafta Pemilih diri sebagai Pemilih kepada PPS untuk dicatat dalam
hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS paling lama ….. hari a. Daftar pemilih tambahan
sejak menerima rekapitulasi daftar Pemilih Pemilih dari PPK b. DPS
a. 4 Hari c. DPK
b. 6 Hari d. DPKtb
c. 2 Hari 15. Kampanye dapat dilakukan melalui metode, kecuali
d. 3 Hari a. Pertemuan terbatas
b. Pengumuman di Masjid-Masjid
7. Berikut adalah ketentuan mengenai pihak –pihak yang c. Pertemuan tatap muka dan dialog
dilarang terlibat dalam kampanye adalah: d. Debat publik/debat terbuka antarcalon dan Penyebaran
a. Aparatur Sipil Negara dan Anak-anak
b. Simpatisan dan Kader partai bahan Kampanye kepada umum
c. Tim Kampanye dan Pasangan Calon 16. Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan dalam waktu:
d. Anggota Partai dan Masyarakat
a. Paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara
8. Berikut adalah tempat yang tidak diperbolehkan untuk b. Paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara
digunakan dalam kegiatan kampanye kecuali; c. Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan
a. Tempat Ibadah
b. Kantor Lurah suara
c. Sekolah d. Paling lambat 4 (empat) hari sebelum hari pemungutan
d. Pasar Tradisional
suara
9. Pernyatan dibawah ini yang tidak termasuk dalam tugas dan 17. Masa tenang berlangsung dalam waktu
wewenang PPK sebagai berikut:
a. Selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
b. Selama 4 (empat) hari sebelum hari pemungutan suara.
c. Selama 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan suara.
d. Selama 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara.

18. Panitai pengawas lapangan (PPL) diangkat dan dipilih oleh: 27. Sebelum penghitungan suara dimulai, PPL dan pengawas TPS
a. Panwas Kecamatan harus memastikan KPPS melakukan hal-hal sebagai berikut,
b. Panwas Kab/Kota kecuali
c. Bawaslu Provinsi a. Menghitung jumlah Pemilih yang memberikan suara
d. Camat dan Lurah berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dan
Menghitung jumlah Pemilih dari TPS lain
19. Syarat usia panitia pengawas lapangan (PPL) adalah: b. Menghitung jumlah Pemilih yang menggunakan dasar
a. 30 Tahun Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat
b. 28 Tahun keterangan penduduk
c. 25 Tahun c. Menghitung jumlah saksi
d. 20 Tahun d. Menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai dan
menghitung jumlah surat suara yang dikembalikan oleh
20. Syarat minimal pendidikan seseorang menjadi PPL adalah: Pemilih karena rusak atau keliru ditandai.
a. SD
b. Paket C 28. Pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan setara dengan ?
c. S1 a. PPK
d. SMA b. Bawaslu
c. Panwas Kab/Kota
21. PPL dan Pengawas TPS harus memastikan KPPS memberikan d. PPS
undangan (C6) kepada Pemilih untuk menggunakan hak
pilihnya dalam waktu 29. Dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon
a. Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan yang dilakukan PPS, PPL dan Pengawas TPS harus memastikan
suara rapat dihadiri oleh pihak-pihak berikut ini, kecuali...
b. Paling lambat 4 (empat) hari sebelum tanggal pemungutan a. Saksi calon
suara b. PPL
c. Paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pemungutan c. Pemantau
suara d. Wartawan
d. Paling lambat 6 (enam) hari sebelum tanggal pemungutan
suara 30. Berikut ini antara lain adalah ketentuan mengenai PPK,
yaitu:
22. Syarat umur seseorang mnjadi Pengawas Tempat a. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan
Pemungutan Suara (TPS) adalah perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
a. 18 Tahun b. Anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat
b. 20Tahun berdasarkan Undang-Undang.
c. 25 Tahun c. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 4 (empat)
d. 30 Tahun nama calon sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk
selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai
23. PPL dan Pengawas TPS harus memastikan jumlah pemilih Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota.
untuk setiap TPS sebanyak: d. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Provinsi
a. Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 2 (dua)
orang. nama calon sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk
b. Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai
orang. Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota
c. Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 700 (tujuh ratus)
orang. 31. Yang tidak termasuk asas penyelenggara pemilu adalah:
d. Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan a. Mandiri
ratus) orang. b. Professionalitas
c. Keterbukaan
24. Pengawasan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh d. Percaya
a. PPL dan Pengawas TPS
b. Panwascam 32. Berikut ini adalah tugas dan wewenang Panitia Pemungutan
c. Panwas Kabupaten/Kota Suara (PPS), kecuali :
d. KPPS a. Menindak dan mencegah pelanggaran yang terjadi di
tingkat desa
25. PPL dan Pengawas TPS harus memastikan waktu pemungutan b. Melakukan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan
suara dilakukan dalam waktu: Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS
a. pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu c. Membantu PPK dalam penyelenggaraan pemilihan
setempat d. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK
b. pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 14.00 waktu
setempat 33. Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat PPK harus dihadiri
c. pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 12.00 waktu oleh :
setempat a. Camat dan Lurah
d. pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 11.00 waktu b. Panitia Pengawas Lapangan (Panwascam)
setempat c. KPPS dan PPS
d. Partai politik di tingkat kabupaten
26. PPL dan Pengawas TPS harus memastikan surat suara untuk
Pemilihan dinyatakan sah jika 34. Setelah melakukan perbaikan DPS dari masukan masyarakat,
a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS selanjutnya yang dilakukan PPS adalah
b. surat suara ditandatangani oleh anggota KPPS a. Mengumumkan daftar pemilih tetap
c. surat suara ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS b. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK
d. surat suara ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS c. Menetapkan DPT
dan saksi d. Mengangkat tugas pemutakhiran data pemilih

35. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS, kecuali :

a. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS d. Pawai Akbar
b. Melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS
c. Menindak pelanggaran yang terjadi di TPS 46. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip:
d. Menjaga dan mengamankan kotak suara a. Aksesibilitas dan efektifitas
36. Bentuk kampanye yang dibiayai oleh Negara adalah” b. Professional dan Efektif
a. Debat publik pasangan calon, Iklan media c. Aksesibilitas dan tertib
d. Jujur, terbuka dan dialogis
massa/cetak/elektronik
b. Pertemuan tatap muka 47. Kampanye dapat dilakukan oleh pasangan calon, sejak:
c. Pertemuan terbatas a. Hari penatapan pasangan calon
d. Kampanye terbuka b. 2 (dua) hari setelah penetapan calon
37. Peserta pemilu adalah sebagai berikut: c. 3 (tiga) hari setelah penetapan calon
a. Pasangan calon, partai politik dan calon perseorangan d. Mendapat nomor urut pasangan calon
b. DPR RI dan MPR RI
c. Pemantau 48. Gugus tugas pengawasan kampanye di media dilakukan oleh:
d. Relawan a. KPU, Bawaslu dan DKPP
38. Partai Politik atau gabungan partai politik yang memenuhi b. KPI, KAI dan Bawaslu
syarat, dapat mencalonkan: c. Dewan Pers, KAI dan KPU
a. Dua pasangan calon d. Bawaslu, KPI dan KPU
b. Satu pasangan calon
c. Calon perseorangan 49. Debat terbuka antar calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati
d. Wakil pasangan calon atau Walikota dilakukan oleh KPU paling banyak?
39. Apa yang disebut sebagai bakal pasangan calon:
a. Pasangan calon yang telah di tetapkan oleh KPU a. 2 (satu) kali
b. Pasangan calon yang telah di dukung oleh parpol dan di b. 4 (dua) kali
c. 3 (tiga) kali
tetapkan oleh KPU d. 1 (satu) kali
c. Pasangan calon perseorangan yang telah di tetapkan oleh
50. Dibawah ini mana yang bukan Materi dalam debat visi dan
KPU misi calon gubernur, calon bupati, calon walikota?
d. Pasangan calon yang belum di tetapkan oleh KPU
40. Dalam pengawasan pencalonan, Panwaslu Kabupaten/kota a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Memajukan
daerah
melakukan ….
a. Memverifikasi syarat pencalonan pasangan calon b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
b. Memutakhirkan data pemilih c. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat kepada partai
c. Rekapitulasi data pemilih
d. Mengawasi penyusunan peraturan pencalonan politik
d. Memperkokoh NKRI dan kebangsaan
41. Daftar penduduk potensial pemilih (DP4) diperoleh dari :
a. Dinas Tenaga Kerja 51. Dalam mengelola dan mengatur dana kampanye dalam
b. Badan Pusat Statistik (BPS) bentuk uang harus ditempatkan?
c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
d. Komisi Pemilihan Umum (KPU) a. Rekening Khusus Dana Kampaye
b. Rekening Partai Politik
42. Tata cara pencocokan dan penelitian data pemilih dilakukan c. Rekening Calon
dengan: d. Rekening Ketua Tim sukses

a. Pemutakhiran daftar pemilih sementara 52. Berapa batasan sumbangan kepada calon yang bersumber
b. Mutakhirkan hasil masukan masyarakat dari sumbangan perseorangan?
c. Mendatangi rumah ke rumah
d. Mencocokan dengan data penduduk di tingkat RT/RW a. Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)
b. Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
43. Penduduk yang telah terdaftar dalam DPT, selanjutnya akan c. Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)
menerima : d. Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

a. Surat keputusan dari KPPS 53. Berapa batasan sumbangan kepada calon yang bersumber
b. Surat pemberitahuan /undangan sebagai pemilih (C6) dari sumbangan Badan hukum Swasta?
c. Sertifikat pemilih dari PPS
d. Surat pemberitahuan sebagai pemilih (C7) a. Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
b. Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
44. Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan c. Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
menggunakan: d. Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

a. Kartu Keluarga 54. Laporan awal dana kampanye salah satunya memuat laporan:
b. KTP Elektronik a. Rekening timsukses dan partai politik
c. Surat Keterangan Menikah b. Sumber saldo awal dan rekening pasangan calon
d. Kartu Jaminan Kesehatan c. Penerimaan dana kampanye partai
d. Penerimaan dana kampanye dari masyarakat
45. Berikut adalah model-model pelaksanaan kampanye dalam
Pilkada, kecuali : 55. Laporan Penerimaan sumbangan dana kampanye salah
satunya memuat laporan:
a. Pertemuan tatap muka / dialog
b. Iklan media cetak a. Sumbangan dalam bentuk uang
c. Penyebaran bahan kampanye secara umum

b. Laporan penerimaan sumbangan dari pasangan calon d. PPL
c. Laporan awal dana kampanye
d. Laporan sumbangan akhir dana kampanye 65. Saksi calon dalam pemungutan suara harus menunjukkan :
a. Surat mandat partai politik yang mendukung
56. Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye salah b. Surat mandat dari calon yang bersangkutan
satunya memuat laporan: c. Surat mandat dari gabungan partai politik pendukung
d. Surat pernyataan dari ketua partai politik
a. Penerimaan sumbangan dan pengeluaran pasangan calon
b. Penerimaan sumbangan dan pengeluaran dalam bentuk 66. Berikut ini adalah pelaksanaan yang dilakukan oleh KPPS,
uang kecuali :
c. Hutang kampanye
d. Iklan media massa/cetak dan elektronik a. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak
suara
57. Lembaga yang akan mengaudit laporan dana kampanye calon
Gubernur, Bupati dan Walikota ialah … ? b. Memeriksa seluruh keadaan surat suara
c. Menyegel Kotak Suara pada saat pemungutan suara
a. KPU, Bawaslu dan Kantor Akuntan Publik d. Menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh
b. Kantor Akuntan Publik
c. KPU dan Kantor Akuntan Publik pemilih
d. Bawaslu dan Kantor Akuntan Publik
67. Dalam hal terdapat surat suara yang rusak maka pemilih
58. Calon Gubernur, Bupati dan Walikota dilarang menerima mendapatkan :
sumbangan atau bantuan lainnya untuk kampanye yang
berasal dari, kecuali: a. Surat suara pengganti 1 (satu) kali
b. Tidak dapat pegganti surat suara yang rusak
a. Perusahaan asing c. Surat suara diberikan dengan tanda khusus
b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas d. Tidak dapat menggunakan hak pilihnya

indentitisnya 68. DP4 singkatan dari?
c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Badan usaha a. Daftar potensial pemilih pemilihan pemilu
b. Daftar penduduk pemilih pemilihan pemilu
milik negara dan Daerah c. Daftar potensial penduduk pemilih pemilu
d. Partai Politik dan pasangan calon d. Daftar penduduk potensial pemilih pemilihan

59. Apa saja yang termuat dalam surat suara pemilihan Gubernur, 69. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan
Bupati dan Wailkota? kegiatan yang meliputi dibawah ini, kecuali :

a. Nama dan nomor urut a. Rapat pemungutan suara
b. Nomor urut b. Pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara
c. Nama, foto dan nomor urut c. Memantau proses pemungutan suara
d. Foto dan Nama d. Penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan

60. Berapa jumlah surat suara di setiap TPS? suara
a. Sejumlah daftar pemilih tetap 70. Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan
b. Sejumlah daftar pemilih
c. Sejumlah daftar pemilih tetap dan di tambah dengan 2,5% kegiatan yang meliputi :
dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan a. Penyerahan salinan daftar pemilih tetap kepada saksi yang
d. Sejumlah daftar pemilih tetap dan di tambah dengan 10%
dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan hadir
b. Pembukaan TPS
61. LADK singkatan dari? c. Mengeluarkan kotak suara
a. Laporan dana kampanye d. Memeriksa keadaan seluruh surat suara
b. Laporan akuntabilitas dana kampaye
c. Laporan anggaran dana kampanye 71. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, KPPS, melakukan
d. Laporan awal dana kampanye kegiatan :

62. LPSDK singkatan dari….? a. Penyiapan TPS
a. Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye b. Pengumuman dengan menempelkan Daftar pemilih tetap
b. Laporan penerimaan dana kampanye
c. Laporan pengeluaran sumbangan dana kampanye Di TPS
d. Laporan dana kampanye pasangan calon c. Menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh

63. LPPDK singkatan dari? pemilih
a. Laporan pengeluaran pasangan calon dana kampanye d. Rapat pemungutan suara
b. Laporan penerimaan pasangan calon dana kampanye 72. Penyiapan TPS dilakukan, paling lambat?
c. Laporan dana kampanye pasangan calon a. 1 hari sebelum hari pemungutan suara
d. Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye b. Hari pemungutan suara
c. 2 hari sebelum hari pemungutan suara
64. Siapa yang memberikan surat pemberitahuan memilih kepada d. 3 hari sebelum hari pemungutan suara
pemilih untuk menggunakan hak pilihnya?
73. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila, pemilih melakukan :
a. PPK a. Mencoblos gambar pasangan calon dan gambar partai
b. Panwascam b. Membubuhkan tulisan atau catatan lain
c. KPPS c. Mencoblos ditempat yang telah ditentukan
d. Surat suara sudah ditanda tangani oleh ketua KPPS

74. Penghitungan surat suara dapat dilakukan, kecuali :
a. Perhitungan dilakukan oleh KPPS
b. Perhitungan dilakukan pada pukul 13.00
c. Ditempat pemungutan suara

d. Pada saat pengawas TPS dan saksi calon tidak hadir c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih
75. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung hal- dari satu kali atau Petugas KPPS meminta pemilih
memberikan tanda pada kertas suara
hal berikut ini, kecuali:
a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan d. Masyarakat berkehendak diulang dan disetujui oleh
panwas setempat
salinan DPT untuk TPS
b. Jumlah pemilih di TPS lain 84. Berikut adalah kondisi penyebab dilakukannya penghitungan
c. Jumlah pemilih yang menggunakan KTP atau surat ulang surat suara di TPS, kecuali…

keterangan penduduk a. Penghitungan suara dilakukan ditempat terbuka
d. Jumlah suara yang tidak terpakai b. Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang

76. Penggunaan surat suara cadangan wajib dilengkapi: pencahayaan
a. Tandatangan ketua KPPS c. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang
b. Tandatangan ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) anggota
KPPS jelas
c. Tandatangan PPL d. Saksi calon, PPL, masyarakat tidak dapat menyaksikan
d. Tandatangan dari saksi calon
perhitungan suara secara jelas atau Penghitungan suara
77. Pengawas TPS wajib menyampaikan laporan atas dugaan ditempat yang lain yang tidak ditentukan
pelanggaran pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara 85. Lembaga Pemantau wajib menyerahkan laporannya kepada
kepada pihak-pihak berikut ini, kecuali : a. KPU
b. DKPP
a. KPPS c. Bawaslu
b. PPS d. Panwaslu
c. PPK 86. Apakah pemilih disabilitas mental yang sudah 17 tahun atau
d. Panwascam dan PPL sudah menikah mempunyai hak pilih
78. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara harus ditulis a. Ya
b. Tidak, jika disertakan surat dokter
dalam : c. Ya, jika ganguan mentalnya ringan
a. Format tulisan dalam model KPU d. A dan B benar
b. Berita Acara PPK
c. Sertifikat hasil penghitungan PPK 87. SIDALIH singkatan dari …
d. Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi a. Sistem data pemilih
79. Berikut ini adalah dokumen yang harus diserahkan oleh PPS b. Sistem pendataan data pemilih
c. Sistem informasi data pemilih
kepada PPK, kecuali : d. Sistem informasi pendataan pemilih
a. Daftar hadir pemilih dalam laporan pelaksanaan
88. Hasil audit terhadap laporan Dana kampanye wajib
pemungutan suara diumumkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
b. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara paling lambat .... setelah KPU Provinsi dan KPU
c. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Kabupaten/Kota menerima laporan hasil audit dari kantor
d. Dokumen yang dimasukkan dalam kotak suara tersegel akuntan publik.
A. 1 ( satu ) hari
80. Dalam hal proses penghitungan di PPK tidak sesuai dengan B. 2 ( dua ) hari
perundang-undangan, maka : C. 3 ( tiga ) hari
D. 4 ( empat ) hari
a. PPK harus wajib menyerahkan BA dan sertifikat hasil
b. Saksi harus menunjukkan surat mandat 89. Seluruh perlengkapan pemilihan di TPS sudah harus berada di
c. Saksi calon yang hadir dapat mengajukan keberatan lokasi TPS paling lambat ....
d. PPL membantu dalam proses perhitungan PPK A. 1 Hari sebelum pemungutan suara
B. 2 Hari sebelum pemungutas suara
81. Penyerahan Berita acara dan sertifikat beserta C. Pada Hari Pemungutan suara
kelengkapannya pada saat di PPK wajib diawasi oleh : D. 3 Hari sebelum pemungutas suara

a. PPL 90. Berikut adalah hal yang wajib diawasi oleh Pengawas TPS
b. Anggota PPK dalam rangka persiapan pemungutan suara oleh KPPS, kecuali
c. Panwas Kecamatan …
d. Panwas Kabupaten A. KPPS telah mengumumkan dengan menempelkan
82. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan
B. KPPSmengumumkan dengan menempelkan serta
penghitungan di tingkat Kabupaten, maka : nama dan foto Calon di TPS
a. KPU Kabupaten kota langsung melaksanakan pembetulan C. KPPS menyerahkan salinan Daftar Pemilih Tetap dan
Daftar Pemilih Tambahan kepada saksi yang hadir dan
saat itu juga Pengawas TPS.
b. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten D. KPPS menyampaikan undangan kepada calon

utk melakukan pembetulan 91. Berikut ini adalah para pihak yang wajib diberikan 1 (satu)
c. KPU Kabupaten kota membuat BA dan selanjutnya eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil
penghitungan suara oleh KPPS, kecuali ...
dilakukan pembetulan A. Masing-masing saksi calon Gubernur, saksi calon
d. KPU Kabupaten mengabaikan keberatan begitu saja Bupati, saksi calon Walikota

83. Pemungutan suara dapat di ulang apabila dalam kondisi
berikut ini, kecuali….

a. Pembukaan kotak suara dan / atau berkas pemungutan dan
penghitungan suara tidak sesuai dengan tata cara yg
ditetapkan

b. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yg sudah
digunakan pemilih, shingga mengakibatkan tidak sah

B. Panitia Pengawas Lapangan C. Salah satu cara untuk meminimalisir munculnya
C. Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan jumlah calon gubernur bupati walikota

Kecamatan melalui PPS D. wujud nyata adanya transaksi politik uang dalam
D. Pemantau Pemilu pemilihan kepala daerah

92. Berikut ini merupakan hal-hal yang harus dipastikan oleh 98. Salah satu bentuk kewajiban yang dilakukan oleh Panwaslu
pengawas TPS dan Pengawas pemilu lapangan dalam Kabupaten/Kota dalam tahapan kampanye pada pemilihan
Pelaksanaan pemungutan suara di TPS , kecuali ... Gubernur, Bupati/walikota adalah ...
A. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dipimpin oleh A. Menertibkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai
PPS ketentuan
B. Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih. B. Memberikan sanksi administrasi kepada KPU
C. Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Kabupaten/ Kota yang tidak melakukan pemantauan
calon. yang menyerahkan mandat tertulis dari calon. kampanye
D. Penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan C. Memperlakukan peserta pemilihan secara adil dan
di setiap TPS dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas setara
D. Membubarkan peserta kampanye yang tidak memakai
93. Petugas yang dibentuk oleh Panwascam yang bertugas atribut calon
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama
lain/kelurahan disebut… 99. Salah satu yang menjadi maksud dan tujuan kampanye
A. Panitia Pemilihan Kecamatan dalam pemilihan gubernur , Bupati / Walikota yakni ...
B. Pengawas Pemilu Lapangan A. Sebagai syarat proses pencalonan dalam pemilihan
C. Panitia Pengawas Lapangan kepala daerah
D. Pemantau Pemilihan Lapangan B. Wujud pendidikan politik masyarakat pemilih
C. untuk meyakinkan dan memaksa pemilih yang belum
94. Penyerahan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan menentukan pilihan
suara beserta kelengkapannya oleh PPK kepada KPU D. Sarana kegiatan untuk merealisasikan rencana
Kabupaten, wajib diawasi oleh ... anggaran
A. Saksi Calon dan wajib disampaikan kepada tim
Kampanye Kabupaten 100. Kegiatan kampanye dibawah ini yang termasuk kategori
B. Panwascam dan wajib dilaporkan kepada Panwas pelanggaran administrasi adalah…
Kabupaten/Kota. A. Kampanye di luar jadwal yang ditentukan KPU Provinsi
C. Pemantau pemilihan / Kabupaten Kota
D. KPU Kabupaten B. Pemasangan Alat peraga kampanye yang tidak sesuai
ketentuan
95. Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota dalam C. Penggunaan Fasilitas pemerintah/tempat ibadah dan
sekolah yang dilarang
mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan D. Pelibatan aparatur sipil Negara, TNI POLRI kepala
desa dan perangkat desa
Bupati/Walikota pada proses pencalonan yang berkaitan
101. Yang merupakan salah satu bentuk pengawasan tahapan
dengan persyaratan dan tata cara pencalonan adalah... kampanye adalah ...
A. Melakukan kajian terhadap isi materi visi dan misi
A. Membatalkan kepesertaan calon Bupati/ Walikota pasangan calon
B. Menghentikan kegiatan kampanye yang tidak sesuai
sebagai peserta pemilu yang tidak mengundurkan diri jadwal
C. Membatalkan kepesertaan pemilu calon Gubernur,
bagi yang berasal dari PNS/TNI/POLRI Bupati Walikota yang melibatkan karyawan sebagai
pesrta kampanye tanpa ijin atasan.
B. Memberikan sanksi administrasi calon D. Memberikan sanksi administrasi terhadap penggunaan
fasilitas Negara dalam kampanye
Bupati/Walikota yang berkampanye diluar jadwal.
102. Berikut ini merupakan sumber penerimaan dana kampanye
C. Memberikan sanksi administrasi kepada KPU calon, yang di larang sesuai ketentuan perundang-
undangan, kecuali ...
Kabupaten / Kota yang meloloskan persyaratan calon A. Pemerintah dan Pemerintah Daerah
B. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
Bupati/ Walikota yang tak sesuai ketentuan dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
C. Sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai
perundang undangan Politik yang mengusulkan calon
D. Sumbangan perseorangan yang tidak jelas identitas
D. Menerima laporan dugaan pelanggaran pemalsuan E. Sumbangan lembaga swadaya masyarakat asing dan
atau warga negara asing;
dokumen persyaratan calon
103. LPPDK Pasangan Calon dilaporkan paling lambat … setelah
96. Daftar Pemilih Sementara wajib diumumkan di tempat yang masa Kampanye berakhir.
mudah dijangaku untuk mendapatkan tanggapan dan A. 1 (satu) hari
masukan dari masyarakat selama … B. 2 (dua) hari
A. 7 Hari
B. 8 Hari
C. 9 Hari
D. 10 Hari

97. Larangan dan sanksi bagi partai politik / Gabungan dari
partai politik untuk menerima imbalan dalam bentuk
apapun dalam proses pencalonan Gubernur
Bupati/Walikota adalah merupakan ....
A. Upaya untuk menciptakan pemilihan yang bersih dan
berintegritas
B. Contoh penyelenggaraan demokrasi yang efektif dan
efisien

C. 3 (tiga) hari a. merencanakan program dan melaksanakan anggaran
D. 4 (empat) hari serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota

104. Sanksi bagi calon yang tidak menyerahkan laporan b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di
pengelolaan dana kampanye kepada KPU kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan
Provinsi/Kabupaten kota adalah... perundang-undangan
A. Pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan
B. Peringatan tertulis kepada calon perseorangan dan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam
partai politik pengusung wilayah kerjanya
C. Penangkapan dan pemidanaan terhadap pelaksana
kegiatan kampanye d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
D. Sanksi administrasi berupa denda mulai dari
6.000.000.000 ( enam milyar rupiah) 109. Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi
E. Penyetoran seluruh penerimaan dana kampanye penyelenggaraan Pemilu adalah:
calon ke kas negara a. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan
Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara
105. Salah satu tujuan pelaksanaa audit laporan dana kampanye Pemilihan Umum
oleh Kantor akuntan adalah... b. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan
A. Memastikan bahwa pengelolaan dana kampanye Umum, dan Komisi Penyiaran Indonesia
dapat dipertanggungjawabkan secara transparan c. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan
B. Menjamin keberlangsungan pekerjaan Kantor Kejaksaan
Akuntan publik d. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
C. Mencegah partai politik pengusung melakukan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
pemerasan terhadap calon
D. Memberikan ruang komunikasi bagi pemberi 110. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip pengaturan dana
sumbangan dana kampanye dan pasangan calon kampanye, kecuali :
a. Mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon
106. Berikut adalah hal yang wajib dilakukan KPPS pada saat dan pengaruh kontributor/interest group terhadap
pemungutan suara, kecuali...: calon
A. Memandu pengucapan sumpah janji anggota KPPS b. Mengikutsertakan peserta pemilu dalam pembuatan
petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS regulasi pengaturan dana kampanye
B. Membuka memeriksa dan melaporkan perlengkapan c. Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau
pemilihan di hadapan anggota KPPS, Pengawas TPS partai dari iming-iming dukungan keuangan
dan saksi Calon. d. Mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau
C. Memberikan penjelasan kepada Pemilih tentang tata kejahatan lainnya
cara pemungutan suara
D. Menjemput dan mendatangi masyarakat pemilih 111. Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah
untuk meberikan hak pilih mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta
107. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila Walikota dan Wakil Walikota yang meliputi, kecuali :
berdasarkan dari hasil pemeriksaan Panwas Kecamatan a. Proses dan penetapan calon
terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan
berikut ini kecuali... c. Pelaksanaan kampanye
A. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan d. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata
cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang- 112. Dalam melaksanakan tugas pemberian dukungan
undangan administratif dan teknis operasional terhadap Panwas
B. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda kabupaten/Kota, Sekretariat Panwas kabupaten/Kota
khusus, menandatangani, atau menulis nama atau bertugas :
alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan a. Memberhentikan anggota Panwas kabupaten/Kota
C. Saksi calon tidak hadir di TPS atau telah meninggalkan b. Mengangkat Pengganti Antar Waktu (PAW) Panwas
TPS sebelum proses pemungutan suara selesai Kabupaten/Kota
D. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang c. Menyusun program kerja dan anggaran Panwaslu
sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara Kabupaten/Kota
tersebut menjadi tidak sah; d. lebih dari seorang d. Mengangkat dan memberhentikan tim asistensi
Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali,
pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda atau lebih 113. Salah satu persyaratan Pemantau Pemilihan dalam
dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah :
pada TPS. a. Mendapat akreditasi dari pengawas Pemilihan
b. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
108. Dibawah ini Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota c. Bersifat independen
dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan d. Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, kecuali : 114. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015
sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 8
Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan a. Mengganti surat suara Pemilih yang keliru mencoblos,
Wakil Walikota dilaksanakan secara serentak pada tahun : mengganti surat suara yang rusak, dan untuk Pemilih
a. 2015, 2017, dan 2018 tambahan
b. 2015, 2017, dan 2019
c. 2015, 2020, dan 2025 b. Keperluan pemilihanGubernur, Bupati dan Walikota
d. 2015, 2019, dam 2023 susulan

115. Sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara rakyat c. Cadangan pemilihan ulang Gubernur, Bupati dan
menjadi kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya Walikota
memerlukan beberapa unsur, kecuali :
a. Besaran Dapil (distric magnitude) dan Ambang Batas d. Cadangan untuk kekurangan hitungan jumlah surat
(threshold) suara
b. Model Penyuaraan (balloting)
c. Sistem Kepartaian 121. Dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
d. Formula Pembagian Kursi atau Penentuan Calon dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Terpilih Walikota dan Wakil Walikota menurut UU No.8 Tahun
2015, siapakah yang menjadi pemegang tanggung jawab
116. Dibawah ini merupakan tujuan pemilihan umum secara akhir atas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan :
umum, kecuali : a. Bawaslu Provinsi
a. Pemilu diselenggarakan untuk memungkinkan b. Panwaslu Kabupaten/Kota
terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan c. Bawaslu RI
secara tertib dan damai d. Menteri Dalam Negeri
b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat
yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga 122. Panwaslu Kabupaten/Kota yang tidak dapat menjalankan
perwakilan tugasnya, pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk
c. Sarana dan saluran untuk mengubah sistem sementara dilaksanakan oleh :
pemerintahan dan ketatanegaraan a. Bawaslu
d. Untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara b. Bawaslu Provinsi
c. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
117. Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota d. Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota
berhalangan tetap, berhenti, atau diberhentikan, maka
pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil 123. Tugas Pengawas TPS berakhir ……………. hari setelah hari
Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing- pemungutan suara :
masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota a. 7 (Tujuh) hari
berdasarkan usulan dari : b. 14 (Empat Belas) hari
a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung c. 21 (Dua Puluh Satu) hari
b. Gubernur/Bupati/Walikota d. 23 (Dua Puluh Tiga) hari
c. DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
d. Menteri Dalam Negeri 124. Pernyataan di bawah ini merupakan tujuan dibentuknya
lembaga pengawas pemilu, kecuali :
118. Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit dana a. untuk melakukan pengawasan pemilu secara eksternal
kampanye calon paling lambat : b. untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan intern yang
a. 15 (lima belas) hari terhitung sejak laporan dari KPU dilakukan oleh KPU.
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima c. untuk menjamin terlaksananya pemilu secara
b. 16 (enam belas) hari terhitung sejak laporan dari KPU demokratis sesuai peraturan perundangundangan
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima d. Untuk mengefektifkan pelaksanaan pengawasan
c. 17 (tujuh belas) hari terhitung sejak laporan dari KPU pemilu
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima
d. 18 (delapan belas) hari terhitung sejak laporan dari 125. Berdasarkan Undang-undang, dalam menyampaikan
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima laporan kinerja dan pengawasan penyelenggaraan
pemilihan, Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan
119. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan laporan kegiatan pengawasan secara periodik kepada
laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Bawaslu Provinsi pada setiap :
kepada Kantor Akuntan Publik untuk diaudit paling lambat: a. tahapan pemilihan
a. 1 (satu) hari setelah KPU Provinsi dan KPU b. bulan
Kabupaten/Kota menerima laporan dana Kampanye c. triwulan
b. 2 (dua) hari setelah KPU Provinsi dan KPU d. caturwulan
Kabupaten/Kota menerima laporan dana Kampanye
c. 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi dan KPU 126. Berikut ini adalah implikasi apabila Panwas Kabupaten
Kabupaten/Kota menerima laporan dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak bekerja
d. 4 (empat) hari setelah KPU Provinsi dan KPU dengan baik, kecuali :
Kabupaten/Kota menerima laporan dana Kampanye a. Menghasilkan konflik kekerasan
b. Pengawasan berjalan dengan maksimal
120. Surat suara cadangan sejumlah 2,5% dari DPT dipergunakan c. Hilangnya kepercayaan masyarakat
untuk : d. Banyaknya pelanggaran Pemilihan

127. Masa tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil d. Mengumumkan hasil penetapan calon Gubernur
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan secara terbuka
Wakil Walikota berlangsung selama :
a. 1 hari sebelum hari pemungutan suara 135. Pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat
b. 3 hari sebelum hari pemungutan suara Kabupaten/Kota terdapat keberatan saksi pasangan calon
c. 5 hari sebelum hari pemungutan suara dan apabila keberatan saksi dapat diterima, maka :
d. 3 hari setelah hari pemungutan suara a. KPU Kabupaten mengabaikan keberatan begitu saja
b. KPU Kabupaten kota langsung melaksanakan
128. Pelanggaran yang sering terjadi dalam penetapan Daftar pembetulan saat itu juga
Pemilih Tetap (DPT) adalah sebagai berikut, kecuali : c. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Panwas
a. Warga Negara yang tidak memenuhi syarat dan tidak Kabupaten untuk melakukan pembetulan
terdaftar d. KPU Kabupaten kota membuat BA dan selanjutnya
b. Orang yang belum berusia 17 tahun terdaftar dilakukan pembetulan
c. Pindah domisili tapi masih terdaftar
d. Orang meninggal tapi terdaftar 136. Larangan dan sanksi bagi partai politik/Gabungan dari

129. Penggunaan surat suara cadangan wajib dibuatkan berita partai politik untuk menerima imbalan dalam bentuk
acara yang ditandatangani oleh:
a. Saksi pasangan calon apapun dalam proses pencalonan Gubernur
b. Ketua KPPS
c. Ketua PPK Bupati/Walikota adalah merupakan :
d. PPL
a. Contoh penyelenggaraan demokrasi yang efektif dan
130. Pengawas Pemilu memastikan pengesahan dan
pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota efisien
Wakil walikota terpilih yang didasarkan penetapan calon
terpilih oleh KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh : b. Upaya untuk menciptakan pemilihan yang bersih dan
a. Menteri Dalam Negeri
b. Gubernur berintegritas
c. Ketua DPRD Provinsi
d. Ketua Pengadilan Tinggi c. Bagian dari strategi mempermudah pengawasan

131. Apabila terjadi pelanggaran ketenteraman, ketertiban, dan tahapan pencalonan
keamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS
oleh anggota masyarakat atau pemantau Pemilihan maka d. Salah satu cara untuk meminimalisir munculnya
yang bertugas melakukan penanganan ketenteraman,
ketertiban, dan keamanan sesuai prosedur yang telah jumlah calon gubernur bupati walikota
ditetapkan adalah:
a. KPPS 137. Salah satu bentuk kewajiban yang dilakukan oleh Panwas
b. POLRI Kabupaten/Kota dalam tahapan kampanye pada pemilihan
c. Panwas Lapangan Gubernur, Bupati/walikota adalah :
d. Petugas keamanan TPS a. Memperlakukan peserta pemilihan secara adil dan
setara
132. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan b. Menertibkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai
kegiatan yang meliputi dibawah ini, kecuali : ketentuan
a. Pengucapan sumpah atau janji anggota PPL c. Bersama Polres Kabupaten / Kota menyetujui jadwal
b. Mengawal proses pelaksanaan pemberian suara pelaksanaan kampanye
c. Pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara d. Memberikan sanksi administrasi kepada KPU
d. Penjelasan kepada pemilih tentang tata cara Kabupaten/ Kota yang tidak melakukan pemantauan
pemungutan suara kampanye

133. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS memastikan 138. PPL dan pengawas TPS harus memastikan jumlah surat
hal-hal berikut ini, kecuali : cadangan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi
a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan dan KPU Kabupaten/Kota sebesar :
salinan DPT untuk TPS a. 4,5 % (empat koma lima persen)
b. Jumlah pemilih yang menggunakan KTP atau surat b. 3,5 % (tiga koma lima persen)
keterangan penduduk c. 2,5 % (dua koma lima persen)
c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai d. 1,5 % (satu koma lima persen)
d. Jumlah pemilih di TPS lain
139. Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terdapat
134. KPU Provinsi menetapkan calon Gubernur, maka KPU kondisi berikut ini, kecuali :
Provinsi melakukan hal-hal berikut, kecuali : a. Saksi calon, PPL, masyarakat tidak dapat menyaksikan
a. Melakukan pengundian nomor urut calon Gubernur perhitungan suara secara jelas
b. Membuat Berita Acara Penetapan Calon Gubernur b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang
c. Meminta calon menyampaikan rekening awal dana pencahayaan
kampanye. c. Penghitungan suara di tempat yang lain yang tidak
ditentukan
d. Penghitungan suara dilakukan di tempat terbuka

140. Kegiatan yang dilakukan oleh PPS setelah melakukan
perbaikan dan mengumukan hasil perbaikan Daftar Pemilih
Sementara, adalah :
a. Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
b. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK
c. Mengangkat tugas pemutakhiran data pemilih
d. Menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar
Pemilih Sementara

141. Ketentuan mengenai pelaksanaan debat publik/debat d. Surat pernyataan dari ketua partai politik
terbuka antar calon, pada pemilihan Gubernur,
Bupati/Walikota adalah sebagai berikut, kecuali : 148. Di bawah ini adalah larangan dalam pelaksanaan
a. Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU kampanye, kecuali :
Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan a. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah,
akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, mengadu domba Partai Politik, perseorangan,
dan tidak memihak kepada salah satu calon dan/atau kelompok masyarakat
b. Debat publik/debat terbuka antarcalon dilaksanakan b. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan
paling banyak 3 (tiga) kali oleh KPU Provinsi dan KPU Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Kabupaten/Kota. Indonesia Tahun 1945
c. Debat publik/debat terbuka antar calon dilaksanakan c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan,
paling banyak 5 (lima) kali oleh KPU Provinsi dan KPU Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota,
Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik
d. Materi debat antara lain tentang memajukan daerah d. Penyampaian visi misi pasangan calon Gubernur,
dan menyelesaikan persoalan daerah Bupati, Walikota, dan/atau Partai Politik

142. Surat suara yang telah digunakan oleh pemilih dinyatakan 149. Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPS
tidak sah, apabila pemilih tersebut melakukan : melakukan kegiatan, diantaranya :
a. Membubuhkan tulisan atau catatan lain a. Pelaksanaan pemberian suara
b. Mencoblos ditempat yang telah ditentukan b. Mengeluarkan surat suara dari dalam kotak suara
c. Mencoblos surat suara yang sudah ditanda tangani c. Penyerahan daftar pemilih sementara kepada saksi
oleh ketua KPPS yang hadir
d. Mencoblos lebih dari 1 (satu) kali didalam 1 (satu) d. Penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan pemilih
kolom pasangan calon tambahan kepada saksi yang hadir

143. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara harus 150. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, mengatur
dituangkan dalam : mekanisme Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
a. Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
b. Format tulisan dalam model KPU dilaksanakan:
c. Sertifikat hasil penghitungan PPK a. Secara langsung dan demokratis
d. Berita Acara PPK b. Melalui DPRD
c. Secara tidak langsung
144. Materi dalam debat visi dan misi pasangan calon Gubernur, d. Melalui perwakilan
calon Bupati, calon Walikota adalah sebagai berikut, kecuali
: 151. Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
a. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat kepada partai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
politik Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, kecuali :
b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan
c. Memperkokoh NKRI dan kebangsaan atau merugikan salah satu Calon Gubernur dan Wakil
d. Memajukan daerah Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota
145. Kegiatan kampanye dibawah ini yang termasuk kategori b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan
pelanggaran administrasi : pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
a. Pemasangan Alat peraga kampanye yang tak sesuai Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
ketentuan c. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi
b. Merusak dan atau menghilangkan fasilitas / peraga penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib
Kampanye dan lancar
c. Kampanye di luar jadwal yang ditentukan KPU Provinsi d. Tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan
/ Kabupaten Kota Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
d. Penggunaan Fasilitas pemerintah/tempat ibadah dan Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
sekolah yang dilarang
152. Lembaga pemantau yang dapat diajak bekerjasama dalam
146. Metode yang digunakan oleh pengawas pemilu untuk melakukan pengawasan pemilihan adalah sebagai berikut,
memastikan tidak ada pemilih ganda, pemilih yang belum kecuali :
cukup umur dan lainnya, kecuali : a. Lembaga pemantau dalam negeri yang terdaftar di
a. Sensus pemerintah
b. Survey b. Lembaga pemantau bersifat independen
c. pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP c. Lembaga pemantau yang memiliki sumber dana yang jelas
d. Klarifikasi d. Lembaga pemantau yang berafiliasi dengan partai politik

147. Pada hari pemungutan suara Pemilu di TPS, saksi harus 153. Memberi pernyataan ke Media terkait proses pengawasan
menyerahkan : pemilihan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk
a. Surat mandat dari gabungan partai politik pendukung memberikan pelayanan informasi kepada publik secara cepat.
b. Surat mandat partai politik peserta Pemilu Pernyataan ke media sering juga disebut :
c. Surat mandat dari calon yang bersangkutan a. Tajuk Utama
b. Dissenting opinion

c. Legal Opinion a. Pemeriksaan daftar nama yang terdaftar dalam DPS
d. Press Release terhadap kemungkinan adanya pemilih terdaftar yang
tidak memenuhi syarat
154. Kelompok sasaran sosialisasi pengawasan pemilu adalah,
kecuali : b. Melakukan pengecekan pengumuman
a. Mahasiswa c. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/kota
b. Pelajar SMP/SMA dan sederajat d. Merekomendasikan temuan ke KPU Kabupaten/Kota
c. Warga Negara asing
d. Ormas/LSM 162. Melindungi hak pemilih untuk didaftar dalam DPS/DPT,
Panwas Kabupaten/kota melakukan…
155. Pengawas Pemilu dalam membangun kerjasama dengan a. memastikan DPS/DPT diumumkan sehingga pemilih
lembaga pemantau dilarang, kecuali : dapat mengecek namanya dalam Daftar Pemilih
a. Meminta pemantau pemilu untuk tidak melakukan b. menghimbu masyarakat untuk mengecek DPS/DPT
kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan c. memastikan KPU Kabupaten/Kota memberi
pemilihan kesempatan yang sama kepada pemilih untuk
b. Meminta pemantau pemilu mempengaruhi Pemilih mengikuti kampanye yang dilaksanakan oleh tim
dalam menggunakan haknya untuk memilih kampanye
c. Meminta pemantau pemilu menggunakan seragam, d. menghadiri kampanye terbuka
warna, atau atribut lain yang memberikan kesan
mendukung atau menolak peserta Pemilihan 163. Berikut adalah elemen-elemen data pemilih..
d. Meminta pemantau pemilu memberikan hadiah, a. nomor urut, nomor induk kependudukan dan nomor
imbalan atau fasilitas atas kerjasama yang telah kartu keluarga
disepakati b. nama lengkap, tempat lahir dan tanggal lahir
c. nama orang tua dan nama anak
156. Menurut Pasal 131 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 d. jawaban a dan b benar
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun
2015, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 164. berikut adalah yang bukan prinsip dalam penyusunan DPT
pemilihan dapat dilakukan dalam bentuk, kecuali : TPS dalam pemilihan..
a. Sosialisasi Pemilihan dan pendidikan politik bagi a. Jumlah Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800
Pemilih (delapan ratus) orang
b. Survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan b. tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan
c. Penghitungan cepat hasil Pemilihan lain
d. Pengumuman hasil Pemilihan c. adanya kemudahan Pemilih
d. sesuai petunjuk ketua KPPS
157. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana
kampanye : 165. Prinsip lainnya dalam penyusunan DPT TPS adalah ..
a. KPK
b. BPK a. Mempertimbangkan aspek geografis
c. PPATK b. mempertimbangkan usulan peserta pemilu
d. Kantor Akuntan Publik c. mempertimbangkan kemudahan KPPS
d. dapat dibangun tidak memilki mempertimbangkan
158. Pengawas Pemilu dapat berkoordinasi dengan pemerintah
daerah untuk : 166. Dalam pelaksanaan pengawasan dana kampanye, Bawaslu
a. Membubarkan kampanye di luar jadwal dapat bekerja sama dengan PPATK. PPATK adalah ….
b. Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye a. Pusat Pengawasan dan Analisis Transaksi Keuangan
c. Mencegah mobilisasi PNS dan penyalahgunaan b. Pusat Pengendalian dan Analisis Transaksi Keuangan
fasilitas daerah c. Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan
d. Memberantas korupsi dana pemilu d. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

159. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih adalah petugas yang 167. Komnas HAM adalah lembaga yang relevan untuk diajak
berasal dari… bekerja sama dalam pengawasan:……
a. Kemungkinan terjadinya konflik
a. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) b. Pemenuhan hak pilih
b. KPPS c. Persyaratan calon
c. KPU Kabpaten/Kota d. Perusakan alat peraga
d. PPL
168. Dalam pengawasan kampanye di media elektronik,
160. Dalam pemilihan, DP4 merupakan salah satu sumber data Bawaslu dapat melibatkan KPI dalam pelaksanaan
pemilih yang dapat dipertimbangkan dalam pemutakhiran. pengawasan. KPI adalah ……
DP4 adalah .. a. Komisi Penyiaran Independen
b. Komisi Pengawas Informasi
a. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan c. Komisi Penyiaran dan Informasi
b. Daftar Pemilih Pemilihan potensial Penduduk d. Komisi Penyiaran Indonesia
c. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
d. Jawaban a dan b benar 169. Disdukcapil adalah singkatan dari:
a. Dinas Kependudukan dan Catatan Pemilih
161. Untuk memastikan akurasi DPS, PPL melakukan… b. Dinas Kependudukan dan Catatan Pemilu
c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

d. Dinas kependudukan dan Pencacahan Sipil 9. Seseorang berhak mencalonkan diri menjadi bupati, wakil bupati
dan walikota, wakil walikota apabila telah berusia sekurang-
170. Apa tagline Bawaslu periode 2017-2022? kurangnya ....
a. Dari Bawaslu kita selamatkan Pemilu Indonesia. a. 25 tahun
b. Bersama Bawaslu, kita menegakkan keadilan b. 21 tahun
Pemilu. c. 31 tahun
c. Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu d. 35 tahun
Tegakkan Keadilan Pemilu
d. Bersama Bawaslu Menegakkan keadilan Pemilu, 10. Pemilihan umum untuk memilih gubernur, bupati dan walikota
Bersama Rakyat Kita Awasi Pemilu. diselenggarakan oleh ....
a. KPU RI.
SOAL 2 b. KPU Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.
c. KPK
1. Manakah dibawah ini yang merupakan asas-asas dalam pemilu….. d. DPR
a. Langsung
b. Umum 11. Rakyat melalui DPR akan mengawasi jalannya pemerintahan yang
c. Bebas dipimpin oleh ....
d. Semua Benar. a. MA
b. Presiden
2. Manakah yang merupakan tujuan Pemilu Presiden dan Wakil c. MPR
Presiden ………… d. DPD
a. Memilih Anggota DPR RI.
b. Memilih Anggota MPR RI. 12. Sebelum tahun 2004 Presiden Republik Indonesia dipilih oleh ....
c. Memilih Presiden dan Wakil Presiden. a. rakyat
d. Memilih Anggota DPD RI. b. MPR
c. DPR
3. Sistem pemilu dimana pemilih dikelompokkan kedalam distrik- distrik. d. MA
Penentuan distrik berdasarkan jumlah penduduk yang ada. Satu
distrik mendapat jatah satu kursi di parlemen, merupakan sistem….. 10. Tahap kedua Pemilu tahun 1955 diselenggarakan untuk memilih
anggota ....
a. Majoritarian. a. DPR
b. Proporsional Terbuka. b. DPD
c. Proporsional Terbuka Terbatas. c. Presiden
d. Tertutup. d. Konstituante

4. Pilihlah salah satu jawaban yang bukan merupakan tugas KPU ? 11. Hal yang menentukan agar suatu partai politik dapat menjalankan
a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu perannnya dengan baik dalam struktur politik suatu negara, adalah
b. Menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang ....
berhak sebagai peserta pemilu. a. Ketua Partai
c. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil b. Fungsi Partai
pemilu. c. Program Partai
d. Mengesahkan badan hukum partai politik. d. Jumlah Partai

5. Apakah yang dimaksud dengan Hak Pilih Aktif ?………………… 12. Partai politik mempunyai arti penting bagi sistem pemerintahan
a. Hak untuk dipilih dalam Pemilu. suatu negara karena ....
b. Hak untuk memilih dalam Pemilu. a. Dapat membangun sistem politik yang demokratis
c. Hak untuk ikut serta dalam Pemilu. b. Dapat menjamin stabilitas negara
d. Semua jawaban salah. c. Dapat mensejahterakan rakyat
d. Sesuai dengan ciri-ciri negara
6. Cikal Bakal Teori Trias Politika dikemukakan oleh…….
a. John Locke 13. Hubungan partai politik dan pemilu adalah ....
b. Hobbes. a. Pemilu merupakan cara partai politik mendapatkan legitimasi
c. Karl Max. kekuasaan
d. Sukarno b. Melalui pemilihan umum dihasilkan wakil-wakil rakyat
c. Pemilu dengan sistem distrik menghasilkan sistem dua partai
7. Pelaksanaan kampanye dalam pemilihan dilaksanakan selama ........ d. Pemilu dengan sistem proporsional menghasilkan sistem multi
a. 20 hari partai
b. 30 hari
c. 21 hari 14. Partai politik di Indonesia hadir lebih awal dari sistem pemilihan
d. 14 hari umum. Hal ini disebabkan ....
a. Pemilihan umum bagi partai bukan merupakan cara dalam
8. Presiden Indonesia yang pemilihannya dilaksanakan secara usahanya mendapatkan legitimasi kekuasaan
langsung oleh rakyat adalah .......
a. B.J. Habibie
b. Abdurrahman Wahid
c. Megawati Soekarnoputri
d. Susilo Bambang Yudhoyono

b. Sistem pemerintahan Indonesia belum terbentuk a. UUD 1945
c. Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat pada masa kolonial b. Pembukaan UUD 1945
berdasarkan pengangkatan bukan pemilihan c. Pancasila
d. Partai politik hanya satu, sehingga tidak mempunyai pesaing d. Piagam PBB.

15. Permasalahan pada perlaksanaan pemilu 1955 di Indonesia 25. Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan dapat
antara lain terjadinya .... memberikan penuntun dalam mencapai kebahagian lahir dan
a. Pelanggaran hak asasi manusia. batin dalam masyarakat yang beragam, merupakan hakikat
b. Kasus money politics Pancasila sebagai ……
c. Perpecahan ideologi di kalangan masyarakat a. Dasar Negara
d. Konflik dalam penyelenggaraan kampanye b. Pandangan hidup bangsa
c. Idiologi bangsa
16. Bila partai politik bertindak sebagai penyalur aneka ragam d. Kepribadian bangsa Indonesia
pendapat dan aspirasi (tuntutan) masyarakat, maka partai politik
sedang melakukan fungsi .... 31.Pernyataan yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan dasar
a. rekrutmen politik Negara Indonesia dapat ditemukan dalam ……
b. pendidikan politik
c. sosialisasi politik a. TAP MPR No. III/1978
d. komunikasi politik b. TAP MPR No. II/ 1978
c. TAP MPR No. III/1979
17. Penyebab terjadinya konflik antara PKI dengan partai-partai d. TAP MPR No. II/1979
politik lainnya pada masa Demokrasi Terpimpin adalah .... 26. Seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat
a. Adanya persaingan di antara pimpinan partai-partai dengan PKI berswakarsa dan berkreasi terhadap orang-orang yang
b. Pemberian hak istimewa oleh pemerintah kepada PKI dipimpinnya, merupakan hakikat dari…
c. Partai-partai politik tidak puas dengan program-program PKI a. Ing ngarso sung tulodo
d. Adanya perebutan kekuasaan antara partai-partai politik dengan b. Ing madya mangun karso
PKI c. Tut wuri handayani
d. Sepi ing pamrih rame ing gawe
18. Ciri-ciri partai politik pada era Demokrasi Pancasila adalah ....
a. partai-partai politik lebih mementingkan ideologi 27. Pengalaman pancasila dapat dilakukan secara kritis, kreatif, dan
b. fungsi partai politik telah berjalan dengan baik dinamis yang dilaksanakan berdasarkan konsepsi nasional,
c. adanya konflik ekstern dan intern partai merupakan karakteristik Pancasila sebagai ………
d. terjadinya perimbangan kekuasaan antara partai politik dan a. Dasar Negara
Golongan Karya. b. Idiologi bangsa
c. Idiologi terbuka
19. Partai kanan dan partai kiri dihasilkan dari klasifikasi partai dari d. Kepribadian nasional
segi .... e. Pendidikan Pancasila
a. sifat dan orientasinya
b. komposisi 28. Pancasila merupakan karakteristik bangsa Indonesia yang tidak
c. kecenderungan ideologis dapat dipisahkan satu sama lain dan bisa membedakannya dari
d. kekuatan bangsa yang lain. Pernyataan ini merupakan salah satu bukti
bahwa Pancasila merupakan …….
20. Partai politik yang bersaing memenangkan pemilu dalam sistem a. Dasar Negara
dwi partai biasanya berusaha untuk merebut suara dari pemilih b. Idiologi bangsa
yang .... c. Kepribadian nasional
d. Pendidikan pancasila
a. Loyal pada partai tertentu
b. Belum menentukan partai yang akan dipilih 29. Rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945
c Tidak tahu cara memilih yang ditetapkan tanggal ……
d. Tidak ingin mengikuti pemilu. a. 15 agustus 1945
b. 16 Agustus 1945
22. Salah satu kelemahan partai-partai politik di negara c. 17 Agustus 1945
berkembang adalah .... d. 18 Agustus 1945

a. lemahnya fungsi partai politik 30. Selain dalam TAP MPRS XX/MPRS/1966, pernyataan Pancasila
b. tidak diakuinya ideologi komunis oleh partai sebagai dasar negara dapat ditemukan dalam ……..
c. diberlakukannya sistem multi partai a. Inpres No. 12/1971
d. lemahnya loyalitas partai politik kepada negara b. Inpres No. 12/1970
c. Inpres No. 12/1969
23. “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu d. Inpres No. 12/1968
pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 36. Usaha-usaha di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam upaya
adil”. Ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) ini diatur dalam ……. menyelamatkan Pancasila adalah …..
a. Undang-Undang Dasar 1945.
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. a. Mengamalkan semua sila dalam pancasila secara murni dan
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. konsukwen
d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.
b. Mengajarkan Pancasila dalam satuan pendidikan
24. Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia c. Menyelamatkan Pancasila agar tidak digantikan dengan
adalah :
ideology lain yang bertentangan dengan nilai universal
pancasila

d. Menggabungkan nilai-nilai Pancasila dengan demokrasi d. Sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun.
liberal
44. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik
37. Perilaku dibawah ini yang sesuai dengan pengalaman sila kedua Indonesia harus…….
dari Pancasila adalah ….. a. Terdaftar sebagai pemilih.
b. Sudah pernah memilih pada pemilu sebelumnya
a. Menilai baik hasil kerja orang lain. c. Menjadi anggota PARPOL
b. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain. d. Bukan anggota TNI/POLRI
c. Meminta dengan hormat untuk melaksanakan keinginan
d. Berani membela kebenaran dan keadilan 45. Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik
Indonesia harus memenuhi syarat:……..
38. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
dan suasana kekeluargaan dan gotongroyongan merupakan b. Memiliki Kartu Identitas
salah satu pengamalan Pancasila sila …. c. Berdomisili tetap
a. Ketuhanan yang Maha Esa d. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, tidak
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
c. Persatuan Indonesia pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan. 46. Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam ……
a. Daftar Pemilih Baru
39. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban b. Daftar Pemilih Potensial
asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, c. Daftar Peserta Pemilih
agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan social, warna d. Daftar Pemilih Tetap.
kulit, dan sebagainya, merupakan pengamalan Pancasila sila …..
a. Ketuhanan yang Maha Esa 47. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan ditetapkan sebagai
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab ……..
c. Persatuan Indonesia a. Daftar semua pemilih
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam b. Daftar pemilih sementara
permusyawaratan perwakilan. c. Daftar Pemilih Akhir
d. Daftar Pemilih Tetap.
40. Prinsip sila kelima mencoba menempatkan manusia sesuai
dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, selain 48. Daftar pemilih tetap dalam pemilihan gubernur, bupati, walikota
itu, sikap saling menghargai sesame manusia merupakan wujud ditetapkan oleh……..
dari sila kemanusian yang adil dan beradab. Atas dasar a. KPU Kab/Kota
pandangan kemanusiaan, maka pandangan bangsa Indonesia b. PPK
terhadap manusia adalah …… c. PANWAS
a. Bangsa Indonesia tidak menghendaki adanya penindasan d. PPS.
manusia oleh manusia yang lain, baik oleh bangsa sendiri
maupun bangsa lain. 49. Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh…..
b. Terciptanya kehidupan yang setinggi-tingginya bagi individu a. KPU
c. Menghormati hak asasi manusia sebagai hak elementer b. BAWASLU
manusia di serluruh dunia c. PPK
d. Tidak ada jawaban yang benar d. PPS

41. Pancasila dapat berfungsi sebagai sumber kebenaran yang 50. Dalam kampanye dilarang melibatkan……
mengilhami suasana kejiwaan hukum, politik, dan moral Negara a. Hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN/BUMD,
Indonesia sebagai pengejawantahan budi nurani bangsa pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negera
Indonesia, merupakan refleksi Pancasila sebagai …….. dan kepala desa.
a. Dasar falsafah Negara b. Pelajar/mahasiswa
b. Dasar Negara c. Orang jompo
c. Sumber dari segala sumber hukum d. Anggota non partai.
d. Asas kerohanian Negara
51. Pejabat negara yang menjadi calon gubernur, bupati, walikota
42. Dibawah ini yang merupakan sumber hukum di Indonesia adalah dan wakil gubernur, bupati, walikota dalam melaksanakan
…… kampanye harus memenuhi ketentuan:
a. Proklamasi 17 Agustus 1945 a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
b. UUD 1945 b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; .
c. Dekrit Presiden c. Dicalonkan oleh PARPOL
d. Jawaban a, b, dan c benar. d. jawaban a, b, c, benar.

43. Yang memiliki hak pilih adalah warga Negara Indonesia yang ….. 52. Pasangan calon dan/atau tim kampanye dapat dikatakan
a. Sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau sudah lulus SLTA melakukan pelanggaran dan dapat dikenai sanksi pemabatalan
atau Sedrajat. jika :…..
b. Sudah/pernah kawin a. Mengumpulkan massa dalam mempengaruhi pemilih
c. Sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau sudah/pernah b. Menggunakan pengaruh tokoh masyarakat untuk
kawin mempunyai hak memilih. mempengaruhi pemilih

c. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi c. 6%
lainnya untuk mempengaruhi pemilih. d. 6,5%.

d. Menyampaikan visi-misi secara sembunyi-sembunyi. 61. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri
sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi
53. Untuk Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai dengan penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan
halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya
dapat….. ….. dari jumlah penduduk.
a. Dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan a. 4%
pemilih. b. 5%
b. Menyerahkan kepada KPPS c. 6%
c. Harus di damping oleh POLISI d. 6,5%
d. Dibantu oleh KPPS dan harus dibantu oleh HANSIP. e. 7%.

54. Dalam hal pemilihan bupati dan walikota ditunda karena adanya 62. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri
kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, maupun sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi
gangguan lainnya, maka tindak lanjut pelaksanaan pemilihan dengan penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas) juta jiwa
tersebut ditetapkan dengan ….. harus didukung sekurang-kurangnya ….. dari jumlah penduduk.
a. Keputusan KPU Kabupaten/Kota. a. 3%
b. Peraturan Presiden b. 4%
c. Keputusan Presiden c. 5%
d. Peraturan KPU. d. 6%.

55. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik oleh ….. 63. Dukungan kepada pasangan calon perseorangan dibuat dalam
a. Presiden bentuk …..
b. DPR a. Surat dukungan yang disertai fotokopi KTP elektronik
c. DPRD Provinsi setempat b. Surat dukungan yang disertai surat keterangan tanda
d. Menteri Dalam Negeri. penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang –
undangan.
56. Pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur c. Surat dukungan yang disertai KTP asli
dilaksanakan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu d. Jawaban a dan b benar.
….. terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara
lengkap. 64. Verifikasi dan rekapitulasi persyaratan dukungan pasangan calon
a.14 hari perseorangan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur
b. 20 hari dilaksanakan oleh …..
c. 25 hari a. KPU Provinsi
d. 30 hari b. KPU Kabupaten/Kota
c. KPU Provinsi
57. Berikut ini adalah hal-hal yang tercantum dalam surat d. KPU Kabupaten/Kota dibantu PPK dan PPS.
undangan/pemberitahuan memilih, diantaranya adalah ……
a. Nomor Induk Kependudukan 65. Daftar dukungan pasangan calon perseorangan harus sudah
b. Nama lengkap pemilih diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat
c. Alamat domisili pemilih ….. sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.
d. Jawaban a, b, c benar. a. 21 hari
b. 22 hari
58. Daftar Pemilih Sementara pemilihan gubernur, bupati, walikota c. 25 hari
diumumkan oleh ….. dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) d. 28 hari.
hari.
a. KPPS 66. Verifikasi daftar dukungan pasangan calon perseorangan
b. PPS dilakukan oleh PPS paling lama ….. sejak dokumen daftar
c. PPK dukungan diserahkan.
d. KPU. a. 7 hari
b. 10 hari
59. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan c. 14 hari
pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan d. 15 hari.
sekurang-kurangnya ….. dari jumlah kursi DPRD atau …… dari
akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di 67. Hasil verifikasi daftar dukungan perseorangan dituangkan dalam
daerah yang bersangkutan. berita acara kemudian diteruskan PPS kepada PPK untuk
a. 20% dan 25% dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan paling
b. 15% dan 20% lama …..
c. 15% dan 25% a. 5 hari
d. 20% dan 15%. b. 7 hari
c. 10 hari
60. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri d. 14 hari.
sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi
dengan penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa
harus didukung sekurang-kurangnya ….. dari jumlah penduduk.
a. 4%
b. 5%

68. Hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon 85. Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim
perseorangan dituangkan dalam berita acara kemudian kampanye dilarang melibatkan …..
diteruskan PPK kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ….. a. Hakim Mahkamah Agung
a. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan b. Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
selama 7 (tujuh) hari c. Pejabat BUMN/BUMD
b. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan d. Jawaban a, b, c benar.
selama 8 (delapan) hari
c. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan 86. Berikut yang dilarang untuk membuat keputusan dan/atau
selama 9 (sembilan) hari tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu
d. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon selama masa kampanye, yaitu …..
selama 10 (sepuluh) hari. a. Pejabat struktural dalam jabatan negeri
b. Pejabat fungsional dalam jabatan negeri
69. Calon gubernur ketika mendaftarkan diri dalam pemilihan c. Kepala Desa
berusia sekurang-kurangnya ….. tahun. d. Jawaban a, b, c benar.
a. 25
b. 30 87. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditentukan oleh …..
c. 35 a. KPPS
d. 40. b. PPS
c. PPK
70. Calon gubernur, bupati, walikota dan wakil bupati, walikota d. KPU Kabupaten/Kota.
adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat …..
a. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat 88. Pernyataan berikut ini adalah benar kecuali …..
atas atau yang sederajat a. Dalam hal calon wakil gubernur, bupati, walikota terpilih
b. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan berhalangan tetap, maka calon gubernur, bupati, walikota
pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena dilantik menjadi kepala daerah
tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) b. Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap,
tahun atau lebih maka calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi
c. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah
kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan untuk c. Calon wakil kepala daerah yang dilantik menjadi kepala
jabatan yang sama daerah karena calon kepala daerah berhalangan tetap,
d. Jawaban a, b, c benar. mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah
kepada DPRD berdasarkan usul partai politik atau
71. Surat persetujuan pengunduran diri bagi gubernur, bupati, gabungan partai politik yang mengusungnya
walikota yang akan mencalonkan kembali dalam pemilihan d. Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan
dikeluarkan oleh ….. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
a. Presiden hukum tetap, maka jabatan kepala daerah diganti oleh
b. Menteri Dalam Negeri wakil kepala daerah berdasarkan keputusan rapat
c. DPR paripurna DPRD dan disahkan Menteri Dalam Negeri.
d. DPRD.
89. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan
72. Keputusan tentang usulan pengesahan pemberhentian kepala bakal pasangan calon atau bakal pasangan calon perseorangan
daerah atau wakil kepala daerah dikeluarkan oleh ….. pemilihan gubernur dalam jangka waktu …… wajib melengkapi
a. DPRD dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya
b. KPUD yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau
c. Menteri Dalam Negeri tidak sah.
d. Presiden. a. 3 hari
b. 5 hari
73. Masa pendaftaran calon gubernur, bupati, walikota daerah c. 7 hari
dilaksanakan selama ….. terhitung sejak pengumuman d. 10 hari.
pendaftaran pasangan calon.
a. 5 hari 90. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang terhadap surat
b. 3 hari pencalonan dan lampirannya, pasangan calon dari partai politik
c. 10 hari atau gabungan partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat
d. 15 hari. dan ditolak oleh KPU, maka …..
a. Partai politik atau gabungan partai politik yang
74. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal mengusukan pasangan calon tersebut mengajukan
dunia sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat pasangan calon baru kepada KPU paling lambat 3 (tiga)
dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai hari sejak pengumuman hasil penelitian ulang
politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat b. Partai politik atau gabungan partai politik yang
mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat ….. sejak mengusukan pasangan calon tersebut mengajukan
pasangan calon meninggal dunia. pasangan calon baru kepada KPU paling lambat 5 (lima)
a. 3 hari hari sejak pengumuman hasil penelitian ulang
b. 4 hari c. Partai politik atau gabungan partai politik yang
c. 5 hari mengusukan pasangan calon tersebut mengajukan
d. 6 hari. pasangan calon baru kepada KPU paling lambat 7 (tujuh)
hari sejak pengumuman hasil penelitian ulang

d. Partai politik atau gabungan partai politik yang c. 9-5-5-5-3
mengusukan pasangan calon gubernur tersebut tidak d. 7-5-5-5-3
dapat lagi mengajukan bakal pasangan calon gubernur
baru kepada KPU. 98. KPU membentuk tim seleksi calon anggota KPU Provinsi pada
setiap provinsi. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun
91. Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis 2011, tim seleksi sebagaimana dimaksud di atas berjumlah 5
hasil penelitian ulang terhadap surat pencalonan dan (lima) orang anggota yang berasal dari unsur ….
lampirannya paling lama ….. a. Akademisi, tokoh agama, dan lembaga swadaya masyarakat
a. 5 hari b. Tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, dan pers
b. 7 hari c. Kepolisian, kejaksaan, dan tokoh perempuan
c. 10 hari d. Akademisi, profesional, dan masyarakat.
d. 14 hari.
99. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, KPU Provinsi, dan
92. Berikut ini adalah Asas Penyelenggara Pemilu, pilih yang paling KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada :
a. Rapat Pleno.
benar : b. Eksekutif, dalam hal ini Presiden, Gubernur dan
Bupati/Walikota.
a. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, kepentingan c. Legislatif, dalam hal ini DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota.
umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, d. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. 100. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
b. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, dan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan
mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan jadwal;
b. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap
pribadi atau golongan. tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi
dengan DPR dan Pemerintah;
c. keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, c. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data
kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
akuntabilitas, ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan
d. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, dan sama menetapkannya sebagai daftar pemilih;
d. Jawaban a, b, dan c, benar.
kedudukannya didepan hukum.
101. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam
93. Salah satu ciri negara demokrasi adalah dilaksanakannya penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
pemilihan dalam waktu-waktu tertentu. Pemilihan dilaksanakan Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
karena ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Apakah Daerah, kecuali :
yang menjadi tujuan Pemilhan tersebut …. a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta
a. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
aman dan tertib b. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
b. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang
c. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
d. Untuk memilih Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil d. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi,
Bupati dan Walikota, Wakil Walikota. KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;

94. Dimanakah Kedudukan kantor Bawaslu RI ? 102. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau
a. berkedudukan di Jakarta. KPU Kabupaten/Kota adalah berikut ini kecuali :
b. berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. a. Pernah menjadi menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi atau
c. berkantor di Propinsi DKI Jakarta. DPRD Kabupaten/Kota.
d. berkantor bersama KPU di Jakarta. b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh
lima) tahun untuk calon anggota KPU dan berusia paling
95. Dalam penyelenggaran pemilihan umum, diperlukan adanya rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU
suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan …. c. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan
a. Sistem proporsional terbuka penyelenggaraan Pemilu;
b. Asas penyelenggaraan negara yang baik (good governance) d. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU,
c. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak KPU Provinsi, dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk
d. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang- calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
undangan. .

96. Status KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah, 103. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota KPU
Pilihlah jawaban yang paling tepat : Kabupaten/Kota, kecuali ….
a. KPU bersifat tetap, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota a. Warga Negara Indonesia
bersifat Adhoc. b. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun
b. KPU dan KPU Provinsi bersifat tetap, sementara KPU c. Berpendidikan paling rendah S-1
Kabupaten/Kota bersifat Adhoc.
c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat
Adhoc.
d. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat
tetap.

97. Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK
dan PPS?
a. 9-7-5-5-3
b. 7-5-5-5-5

d. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan secara d. Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota.
menyeluruh dari rumah sakit.
113. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi dibawah ini,
104. Anggota KPU RI dilantik oleh … kecuali :
a. Presiden a. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
b. Ketua DPR dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar
c. Ketua MPR. pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
d. Ketua Mahkamah Agung. b. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan
Pemilu;
105. Anggota KPU Provinsi dilantik oleh siapa? c. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS
a. Gubernur di wilayah kerjanya;
b. Ketua DPRD Provinsi d. melakukan pengawasan dan menerima laporan terhadap
c. KPU. adanya pelanggaran pemilu diwilayah kecamatan.
d. Ketua Pengadilan Tinggi.
114. Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, rekapitulasi
106. Anggota KPU Kabupaten/Kota dilantik oleh siapa? penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK harus sudah
a. Bupati/Walikota disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat ….
b. Ketua DPRD Kabupaten/Kota. a. 2 (dua) hari setelah hasil rekapitulasi
c. KPU Provinsi. b. 3 (tiga) hari setelah hasil rekapitulasi
d. Ketua Pengadilan Negeri. c. 4 (empat) hari setelah hasil rekapitulasi
d. 5 (lima) hari setelah hasil rekapitulasi
107. Institusi-institusi yang merupakan bagian dari perangkat
penyelenggara pemilu adalah …. 115. Untuk menyelenggarakan Pemilu di desa atau nama
a. KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN lain/kelurahan, dibentuk PPS. PPS singkatan dari:
b. KPU Provinsi, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, KPPS a. Panitia Pemungutan Suara
c. KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, b. Petugas Pemungutan Suara
PPS, KPPS c. Panitia Pemilihan Suara
d. Panitia Pemilihan Indoensia, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN. d. Petugas Pemilihan Suara.

108. Dalam menjalankan tugasnya terkait hal keuangan, KPU 116. Berapa lama masa kerja PPS?
bertanggungjawab kepada… a. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 4
a. Presiden (empat) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan
b. BPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari
c. BPKP pemungutan suara.
d. bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang- b. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6
undangan. (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan
dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari
109. Untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk pemungutan suara.
PPK. PPK merupakan singkatan dari: c. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6
a. Panitia Pemungutan Kecamatan (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan
b. Petugas Pemilihan Kecamatan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari
c. Petugas Pemungutan Kecamatan pemungutan suara.
d. Panitia Pemilihan Kecamatan. d. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8
(delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan
110. PPK berkedudukan di … dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari
a. Kantor Kecamatan pemungutan suara.
b. Kantor Polsek Kecamatan
c. Pendopo Kecamatan 117. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi dibawah ini,
d. Ibu kota Kecamatan. kecuali :
a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan
111. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar
Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan
diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat berapa bulan daftar pemilih tetap;
setelah pemungutan suara? b. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
a. 1 (satu) bulan c. mengumumkan daftar pemilih;
b. 2 (dua) bulan d. menyampaikan daftar pemilih kepada Panwaslu
c. 3 (tiga) bulan Kabupaten/Kota.
d. 4 (empat) bulan.
118. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013, siapakah
112. Berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan yang berhak menandatangani dokumen Daftar Pemilih
suara yang dibuat oleh PPK wajib diserahkan kepada … Sementara (DPS) dan DPS hasil perbaikan?
a. Saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU a. Ketua KPPS.
Kabupaten/Kota b. Ketua PPS.
b. Tim sukses Pemilu, Panwaslu Lapangan dan Panwaslu c. Ketua PPK.
Kecamatan. d. Ketua KPU Kabupaten/Kota.
c. Tim Kampanye, Panwaslu Kecamatan dan KPU
Kabupaten/Kota.

119. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi dibawah ini, c. Paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima)
kecuali : orang
a. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta
Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan; d. Hanya 1 (satu) orang.
b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
c. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS; 127. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang
d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPU Penyelenggara Pemilu ada lembaga baru yaitu DKPP. DKPP
Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kabupaten/Kota. singkatan dari:
a. Dewan Komisi Penyelenggara Pemilu
120. Tugas ketua PPK adalah sebagai berikut kecuali : b. Dewan Komite Penyelenggara Pemilu
a. Memimpin kegiatan PPK. c. Dewan Kehormatan Pengawasan Pemilu.
b. Mengawasi kegiatan Panwascam. d. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
c. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK.
d. Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan 128. Tugas DKPP meliputi dibawah ini, pilih jawaban paling tepat.
suara sementara secara berkala,dengan manual, dan atau a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya
elektronik.. pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu..
b. menetapkan putusan.
121. Untuk memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota c. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk
melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut, kecuali : ditindaklanjuti.
a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK. d. Jawaban a, b, dan c semua benar.
b. Menerima pendaftaran calon PPK.
c. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK. 129. DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya
d. Melakukan seleksi psikotes calon anggota PPK. pelanggaran kode etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu.
Siapakah yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu ?
122. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN a. KPU, Bawaslu dan Lembaga Pemantau Pemilu.
meliputi dibawah ini, kecuali : b. KPU, Bawaslu dan Partai Politik.
a. warga negara Indonesia c. KPU, Bawaslu, Lembaga Pemantau Pemilu dan Partai Politik.
b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; d. KPU dan Bawaslu.
c. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan .
dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-
kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi 130. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU tidak dapat
menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan
surat keterangan dari pengurus partai politik yang ketentuan undang-undang, tahapan penyelenggaraan Pemilu
bersangkutan; untuk sementara dilaksanakan oleh …
d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil. a. DKPP
b. Menteri Dalam Negeri
123. Berapa jumlah anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu c. Menkopolhukam
Kabupaten/Kota dan Paswascam? d. Sekretaris Jenderal KPU
a. 5-3-3-3
b. 7-5-3-3 131. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau
c. 5-5-3-3 KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya,
d. 5-5-5-3. tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan
oleh Siapa?
124. Panwas Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas a. KPU setingkat di atasnya.
Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri merupakan b. DKPP.
lembaga pengawasan Pemilu yang bersifat …. c. Bawaslu Propinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota.
a. Permanen d. Gubernur atau Bupati/Walikota
b. Ad hoc
c. Tetap 132. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Bawaslu tidak dapat
d. Tahunan. menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-
undang, pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk
125. Seluruh tahapan Pemilu merupakan obyek pengawasan. Setiap sementara dilaksanakan oleh siapa?
penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang a. KPU
berlaku. Di antara penyimpangan berikut, manakah yang sangat b. DKPP
mempengaruhi hasil pemilihan …. c. Menkopolhukam
a. Memasang tanda gambar di tempat yang terlarang d. Sekretaris Jenderal Bawaslu
b. Memberikan keterangan tidak benar dalam proses
pendaftaran 133. Lembaga pengawas pemilu di tingkat provinsi adalah …..
c. Berkampanye dengan melanggar lalu lintas a. Bawaslu
d. Mengubah hasil penghitungan suara. b. Bawaslu Provinsi
c. Panwaslu Provinsi
126. Berapa jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan di setiap d. Panwaslu Kabupaten/Kota.
desa atau nama lain/kelurahan ?
a. Paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) 134. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan
orang pengawas pemilu lapangan merupakan tugas dari …..
b. Paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) a. KPPS
orang b. PPK
c. KPU Kabupaten/Kota
d. Semua jawaban salah.

135. Dalam penyelenggaraan pemilihan, penyusunan peraturan 143. Untuk menjadi peserta Pemilu anggota DPD, perseorangan
teknis pelaksanaan tahapan pemilihan oleh KPU, dilaksanakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut …..
setelah berkonsultasi dengan ….. a. WNI yang telah berumur 21 tahun atau lebih
a. DPR bersama Pemerintah b. Terdaftar sebagai pemilih
b. Pemerintah c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah
c. Bawaslu Atas atau pendidikan lainnya yang sederajat
d. DPR d. Jawaban a, b, dan c benar

136. Tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan 144. Syarat dukungan untuk menjadi calon anggota DPD di Provinsi
diajukan kepada DPR dibentuk oleh ….. dengan jumlah penduduk lebih dari 15 juta orang harus
a. DKPP mendapatkan dukungan minimal sedikitnya ….. pemilih.
b. Menteri Dalam Negeri a. 3000 orang
c. Presiden b. 4000 orang
d. Bawaslu. c. 5000 orang
d. 6000 orang.
137. Pernyataan mengenai peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD
berikut ini adalah benar, kecuali….. 145. Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan
a. Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik partai politik yang hendak mengikuti Pemilu anggota DPR dan
peserta pemilu DPRD harus selesai dilaksanakan paling lambat ….. sebelum hari
b. Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai pemungutan suara.
politik yang memiliki kursi di parlemen a. 14 bulan
c. Partai politik yang mengikuti Pemilu anggota DPR dan DPRD b. 15 bulan
adalah partai politik yang memenuhi persyaratan sebagai c. 16 bulan
peserta pemilu d. 17 bulan.
d. Jawaban a dan c benar.
146. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit
138. Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota …. kursi dan paling banyak ….. kursi.
Tahun 2014 dilaksanakan dengan sistem ….. a. 3 dan 10
a. Proporsional terbuka b. 3 dan 11
b. Semi proporsional c. 3 dan 12
c. Distrik d. 4 dan 10.
d. Campuran.
147. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi
139. Pemilu anggota DPD dilaksanakan dengan sistem ….. paling sedikit …. kursi dan paling banyak ….. kursi.
a. Semi proporsional a. 3 dan 10
b. Proporsional tertutup b. 3 dan 11
c. Distrik c. 3 dan 12
d. Distrik berwakil banyak d. 4 dan 10
e. 4 dan 11.
140. Tahapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD
dimulai paling lambat ….. sebelum hari pemungutan suara. 148. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD
a. 20 bulan Kabupaten/Kota paling sedikit …. kursi dan paling banyak …..
b. 21 bulan kursi.
c. 22 bulan a. 3 dan 10
d. 23 bulan. b. 3 dan 11
c. 3 dan 12
141. Jumlah keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai d. 4 dan 10.
politik sekurang-kurangnya adalah …..
a. 30% di tingkat pusat 149. Jumlah kursi DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit ….. kursi
b. 30% di tingkat daerah dan paling banyak ….. kursi.
c. 30% di tingkat pusat dan daerah a. 35 dan 60
d. 30% di tingkat pusat dan 20% di tingkat daerah. b. 35 dan 70
c. 35 dan 90
142. Untuk menjadi peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, partai d. 35 dan 100
politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara
pada pemilu sebelumnya dan partai politik baru harus 150. Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit …..
memenuhi syarat-syarat berikut, kecuali ….. kursi dan paling banyak ….. kursi.
a. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi a. 20 dan 50
b. Memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di b. 20 dan 60
provinsi yang bersangkutan c. 20 dan 70
c. Memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di d. 20 dan 90.
kabupaten/kota yang bersangkutan
d. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% jumlah 151. Pemutakhiran data Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota
keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai diselesaikan paling lama ….. setelah diterimanya Data Penduduk
politik di tingkat provinsi Potensial Pemilih Pemilu.
a. 2 bulan
b. 3 bulan

c. 4 bulan 159. Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan kepada KPU,
d. 5 bulan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama ….. sejak
daftar calon sementara Anggota DPR dan DPRD diumumkan.
152. PPS wajib memperbaiki DPS Hasil Perbaikan berdasarkan a. 5 hari
masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu b. 7 hari
selama …… sejak diumumkan. c. 9 hari
a. 10 hari d. 10 hari
b. 14 hari
c. 15 hari 160. Berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat, hasil
d. 20 hari. klarifikasi menyatakan bahwa calon sementara Anggota DPR dan
DPRD tidak memenuhi syarat, maka …..
153. KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan Daftar Pemilih a. Partai politik diberikan kesempatan untuk mengajukan
Tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat pengganti calon dan daftar calon sementara hasil
Kabupaten/Kota dan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di perbaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat
tingkat kecamatan dalam bentuk salinan softcopy atau cakram pemberitahuan diterima.
padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat ….. b. Partai politik diberikan kesempatan untuk mengajukan
setelah ditetapkan. pengganti calon dan daftar calon sementara hasil
a. 7 hari perbaikan paling lama 8 (delapan) harisejak surat
b. 10 hari pemberitahuan diterima.
c. 14 hari c. Partai politik diberikan kesempatan untuk mengajukan
d. 15 hari. pengganti calon dan daftar calon sementara hasil
perbaikan paling lama 9 (sembilan) harisejak surat
154. Warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan tidak pemberitahuan diterima.
memiliki identitas kependudukan dan tidak terdaftar dalam DPS, d. Partai politik diberikan kesempatan untuk mengajukan
DPS Hasil Perbaikan, DPT, dan Daftar Pemilih Tambahan, maka pengganti calon dan daftar calon sementara hasil
warga negara tersebut didaftarkan dalam ….. perbaikan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak surat
a. DPT pemberitahuan diterima.
b. Daftar Pemilih Tambahan
c. Daftar Pemilih Khusus 161. Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai daftar calon
d. Tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih manapun. tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota, kecuali …..
155. Pendaftaran warga negara ke dalam Daftar Pemilih Khusus a. Daftar calon tetap disusun berdasarkan nomor urut dan
dilaksanakan oleh ….. dilengkapi dengan pas foto terbaru
a. PPS b. Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
b. PPK Kabupaten/Kota diumumkan oleh PPS.
c. KPU Kabupaten/Kota c. KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR
d. KPU Provinsi d. KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD
Provinsi.
156. Pengajuan daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota dilaksanakan ….. sebelum hari pemungutan 162. Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon
suara. anggota DPD kepada …..
a. 8 bulan a. KPU
b. 9 bulan b. KPU melalui KPU Provinsi
c. 10 bulan c. KPU Provinsi
d. 12 bulan d. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota.

157. Dalam hal terdapat bakal calon yang memalsukan atau 163. Pendaftaran calon anggota DPD dilaksanakan ….. sebelum hari
menggunakan dokumen palsu, maka KPU, KPU provinsi, dan KPU pemungutan suara.
Kabupaten/Kota meminta partai politik yang bersangkutan a. 7 bulan
untuk mengajukan bakal calon baru paling lama ….. sejak surat b. 8 bulan
permintaan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota c. 10 bulan
diterima oleh partai politik. d. 12 bulan.
a. 7 hari
b. 8 hari 164. Berikut adalah pernyataan mengenai daftar calon tetap anggota
c. 9 hari DPD yang benar, kecuali …..
d. 10 hari a. Daftar calon tetap anggota DPD ditetapkan oleh KPU
b. Daftar calon tetap anggota DPD diumumkan oleh KPU
158. Daftar Calon Sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD c. Daftar calon tetap anggota DPD disusun berdasarkan
Kabupaten/Kota diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru
Kabupaten/Kota di media massa dan sarana pengumuman d. Daftar calon tetap anggota DPD disusun berdasarkan abjad
lainnya selama ….. dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru.
a. 3 hari
b. 5 hari 165. Kampanye pemilu dapat dilakukan melalui …..
c. 7 hari a. Pertemuan terbatas
d. 9 hari. b. Pertemuan tatap muka
c. Rapat umum
d. jawaban a, b, dan c benar

166. Kampanye pemilu DPR dan DPRD dilaksanakan selama 21 (dua 174. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK
puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan
tenang adalah ….. Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya
a. Rapat umum pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan, maka
b. Pertemuan tatap muka diberikan sanksi administratif oleh …..
c. Iklan media massa a. Panwaslu Kecamatan
d. a, b dan c benar b. Panwaslu Kabupaten/Kota
c. KPU Kabupaten/Kota
167. Masa tenang berlangsung selama ….. sebelum hari pemungutan d. KPU Provinsi.
suara.
a. 3 hari 175. Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan kampanye di
b. 4 hari tingkat kabupaten/kota terhadap kemungkinan adanya
c. 5 hari kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh ….. sehingga
d. 6 hari. terjadi tindak pidana pemilu dan pelanggaran administratif yang
mengakibatkan terganggunya kampanye pemilu.
168. Metode kampanye pemililihan yang dilaksanakan sejak 3 (tiga) a. Anggota KPU Kabupaten/Kota
hari setelah bakal calon peserta pemilihan ditetapkan sebagai b. Pelaksana dan petugas kampanye
peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang c. Peserta kampanye
adalah ….. d. Jawaban a, b, dan c benar
a. Pertemuan terbatas
b. Pertemuan tatap muka 176. Dana kampanye peserta pemilu anggota DPR dan DPRD yang
c. Pemasangan alat peraga di tempat umum berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan tidak boleh
d. Jawaban a, b, dan c benar lebih dari …..
a. 500 juta rupiah
169. Berikut ini termasuk larangan materi dalam kampanye, yaitu ….. b. 1 miliar rupiah
a. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan c. 1,5 miliar rupiah
tempat pendidikan d. 2 miliar rupiah.
b. Menghina seseorang, calon dan/atau peserta yang lain
c. Materi kampanye bermuatan SARA (suku, agama, ras, dan 177. Dana kampanye peserta pemilu anggota DPR dan DPRD yang
antar golongan) berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan,
d. Jawaban a, b, dan c benar dan/atau badan usaha non-pemerintah tidak boleh lebih dari …..
a. 5 miliar rupiah
170. Larangan dalam kegiatan kampanye, kecuali ….. b. 6 miliar rupiah
a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada c. 7 miliar rupiah
Mahkamah Agung d. 7,5 miliar rupiah.
b. Hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi
c. Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil 178. Pembukuan dana kampanye pemilu harus dicatat terpisah
gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil dengan pembukuan keuangan partai politik, dan dimulai sejak
walikota ….. setelah partai politik ditetapkan menjadi peserta pemilu
d. Ketua, wakil ketua, dan anggota BPK. anggota DPR dan DPRD dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum
penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana
171. Semua alat peraga kampanye pemilu harus sudah dibersihkan kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.
oleh peserta pemilu paling lambat ….. sebelum hari pemungutan a. 3 hari
suara. b. 4 hari
a. 1 hari c. 5 hari
b. 2 hari d. 6 hari.
c. 3 hari
d. 5 hari. 179. Dana kampanye peserta pemilu anggota DPD yang berasal dari
sumbangan pihak lain perseorangan tidak boleh lebih dari …..
172. Dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan a. 250 juta rupiah
kampanye pemilu di tingkatan desa/kelurahan b. 500 juta rupiah
direkomendasikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan kepada ….. c. 750 juta rupiah
a. KPPS d. 1 miliar rupiah.
b. PPS
c. PPK 180. Dana kampanye peserta pemilu anggota DPD yang berasal dari
d. Panwaslu Kecamatan. sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan
usaha non-pemerintah tidak boleh lebih dari …..
173. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS a. 250 juta rupiah
dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan b. 500 juta rupiah
Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya c. 750 juta rupiah
pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa/kelurahan, maka d. 1 miliar rupiah
diberikan sanksi administratif oleh …..
a. PPK 181. Partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD sesuai
b. Panwaslu Kecamatan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye
c. Panwaslu Kabupaten/Kota dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi,
d. KPU Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat ….. sebelum hari

pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat 190. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS adalah
umum. …..
a. 14 hari
b. 15 hari a. Pemilih yang terdaftar pada DPT di TPS yang bersangkutan
c. 16 hari b. Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan
d. 20 hari c. Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT dan daftar pemilih
182. Calon anggota DPD peserta pemilu wajib memberikan laporan
awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye tambahan
kepada ….. paling lambat 14 (empat belas) sebelum hari d. Jawaban a, b, dan c benar.
pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat
umum. 191. Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT dan daftar pemilih
a. KPU tambahan pemilu dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk
b. KPU Provinsi (KTP) atau paspor dengan ketentuan …..
c. KPU melalui KPU Provinsi
d. KPU Kabupaten/Kota. a. Memilih di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera di KTP
yang bersangkutan
183. Peserta pemilu dilarang menerima sumbangan dana kampanye
pemilu yang berasal dari ….. b. Bila menggunakan paspor, maka memilih di TPS yang sesuai
a. Pihak asing dengan alamat yang tertera di paspor yang bersangkutan
b. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya
c. Pemerintah Desa dan badan usaha milik desa c. Dilakukan 1 (satu) jam sebelum berakhirnya pemungutan suara
d. Jawaban a, b, dan c benar di TPS yang bersangkutan

184. Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas ….. d. Jawaban a, b, dan c benar.
a. Kotak suara, surat suara, tinta, dan segel
b. Bilik pemungutan suara Soal Seleksi Perekrutan Panwas Kabupaten/Kota dan Bawaslu
c. Alat untuk mencoblos pilihan Provinsi
d. Jawaban a, b, dan c benar
192. Manakah yang termasuk Pelaksana Pemungutan Suara
185. Perlengkapan pemungutan suara harus sudah diterima KPPS Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tingkat
paling lambat ….. sebelum hari pemungutan suara. Kecamatan?
a. 1 hari a. PPS
b. 2 hari b. PPK
c. 3 hari c. KPPS
d. 4 hari d. Semua benar

186. Surat suara untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 193. Yang bukan menjadi landasan kode etik di bawah ini adalah….
Kabupaten/Kota harus memuat ….. a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
a. Tanda gambar partai politik Indonesia Tahun 1945
b. Nomor urut partai politik b. Keputusan Presiden
c. Nama calon tetap partai politik untuk setiap daerah c. Asas Penyelenggara Pemilu
pemilihan d. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan
d. Jawaban a, b, dan c benar Undang-Undang

187. Surat suara untuk calon anggota DPD harus memuat …… 194. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
a. Nomor urut calon dan nama calon anggota DPD untuk setiap Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, Pemilihan
daerah pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan
b. Pas foto diri terbaru dan nama calon anggota DPD untuk persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Yang tidak termasuk
setiap daerah pemilihan kedalam tahapan persiapaan adalah….
c. Tanda gambar partai politik dan nama calon anggota DPD a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS
untuk setiap daerah pemilihan b. Penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih
d. Nomor urut partai politik dan nama calon anggota DPD c. Pemungutan dan Penghitungan Suara
untuk setiap daerah pemilihan. d. Perencanaan program dan anggaran

188. Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih 195. Yang termasuk kedalam tahapan penyelenggaraan berdasarkan
tetap ditambah dengan ….. dari jumlah pemilih tetap sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
cadangan. Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 adalah….
a. 1 persen a. Kampanye
b. 2 persen b. Pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon
c. 3 persen Bupati, dan Calon Walikota
d. 4 persen. c. Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon
Walikota
189. Jumlah surat suara untuk pemungutan suara ulang ditetapkan d. Semua Benar
oleh KPU sebanyak ….. setiap daerah pemilihan.
196. Yang bukan menjadi Tugas dan wewenang Panwaslu
a. 1000 surat suara Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun
b. 2000 surat suara 2011 adalah….
c. 3000 surat suara a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di
d. 4000 surat suara. wilayah kabupaten/kota
b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap
pelaksanaan peraturan perundang-undangan
mengenai Pemilu

c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa 10. Penyelenggara Pemilu yang melakukan pelanggaran yang
penyelenggaraan Pemilu yang mengandung unsur berpedoman pada sumpah dan/janji sebelum menjalankan
tindak pidana tugas sebagai penyelenggara Pemilihan, adalah pelanggaran:
a. Pelanggaran Pemilu
d. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa b. Pelanggaran Pidana Pemilihan
penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung c. Pelanggaran Administrasi Pemilihan
unsur tindak pidana d. Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu
e. Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota
1. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang benar ialah:
a. Kedaulatan berada ditangan pemerintah/ pemerintah 11. Pemilu atau pemilihan dilaksanakan secara berkala yakni:
daerah dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. a. 6 tahun sekali
b. Kedaulatan berada ditangan Presiden dan dilaksanakan b. 5 tahun sekali
menurut Undang-Undang Dasar. c. 4 tahun sekali
c. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan d. 5,5 tahun sekali
menurut Undang-Undang Dasar.
d. Kedaulatan berada ditangan wakil rakyat dan dilaksanakan 12. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan “Gubenur, Bupati
menurut Undang-Undang Dasar. dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan
daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
2. Makna kedaulatan ialah: Makna yang terkandung dalam rumusan ‘dipilih secara
a. Kekuasaan demokratis’ ialah:
b. Kekuasaan tertinggi a. Dipilih oleh DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten, atau
c. Sumber kekuasaan DPRD Kota.
d. Ciri kekuasaan b. Dipilih secara langsung oleh rakyat.
c. Dipilih, diangkat dan ditetapkan oleh Presiden.
3. Prinsip yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 d. Dipilih oleh secara tidak langsung.
ialah:
a. Nomokrasi 13. Yang dimaksud dengan pelanggaran pemilu adalah:
b. Aristokrasi a. Perbuatan yang melanggar
c. Teokrasi b. Tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan
d. Demokrasi peraturan perundang-undangan terkait pemilu
c. Sikap atau perilaku yang melanggar norma-norma.
4. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa latin yang terdiri d. Niat dan perbuatan melakukan pelanggaran.
dari dua suku kata yakni:
a. Demos dan cratein. 14. Jenis-jenis pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu
b. Demos dan kratein. meliputi:
c. Domo dan kratos. a. Pelanggaran etika dan moral.
d. Domos dan kratos. b. Pelanggaran prosedur dan tata cara pelaksanaan pemilu.
c. Pelanggaran norma-norma tahapan pemilu.
5. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan “Negara Indonesia d. Pelanggaran, etik, pidana, dan administrasi.
adalah negara hukum”. Salah satu makna negara hukum ialah:
a. Hukum sebagai panglima. 15. Pelanggaran dalam setiap tahapan pemilihan terhadap tata
b. Hukum sebagai alat kekuasaan. cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan
c. Hukum sebagai hasil proses politik. Pemilihan, adalah :
d. Hukum sebagai instrumen pengabsah. a. Pelanggaran Pemilu
b. Pelanggaran Pemilihan
6. Pihak-Pihak yang dapat melaporkan dugaan pelanggaran pada c. Pelanggaran Pidana Pemilihan
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, diantaranya oleh: d. Pelanggaran Administrasi Pemilihan
a. KPU
b. Partai Politik 16. Lembaga yang menangani dugaan pelanggaran administrasi
c. Pemantau Pemilu pemilu ialah:
d. Lembaga Swadaya Masyarakat a. Badan Pengawas Pemilu
e. Pengawas Pemilu Kepala Daerah b. Komisi Pemilihan Umum
c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
7. Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh: d. Mahkamah Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
a. Partai politik yang memiliki akta pendirian.
b. Gabungan partai politik yang memiliki akta pendirian. 17. Lembaga yang menangani dugaan pelanggaran pidana pemilu
c. Partai politik atau gabungan partai politik yang telah meliputi:
diverifikasi secara faktual. a. Bawaslu dan KPU.
d. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan b. Bawaslu, Polri dan Kejaksaan.
Divisi umum. c. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota,
Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan,
8. Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pengawas TPS, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
di laporkan secara tertulis kepada Pengawasa Pemilu, paling d. Polri dan Kejaksaan.
sedikit memuat diantaranya:
a. Nama dan alamat KPU 18. Dugaan pelanggaran pemilu dapat berasal dari:
b. Nama dan alamat Pelapor a. Laporan.
c. Nama dan alamatKepolisian b. Asumsi
d. Nama dan alamatPartaiPolitik c. Temuan pengawas pemilu
d. Temuan dan laporan
9. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ... melalui pemilihan
umum: 19. Laporan pelanggaran pemilu dapat disampaikan oleh:
a. dipilih dari setiap provinsi. a. Warga negara Indonesia atau warga negara asing.
b. dipilih dari setiap gabungan provinsi. b. Penduduk.
c. dipilih dari setiap kabupaten/kota. c. Warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih,
d. dipilih dari setiap gabungan kabupaten/kota. pemantau pemilu, atau peserta pemilu.
d. Rakyat Indonesia.

20. Penerimaan laporan dugaan pelanggaran pemilu dilakukan: d. Peserta pemilu tidak menyampaikan laporan dana
a. Pada semua tahapan pemilu kampanye.
b. Pada tahapan pencalonan, kampanye dan pemungutan
suara. 32. Contoh ‘keadaan hukum’ sebagai salah satu fakta dalam
c. Pada tahapan pendaftaran pemilih, kampanye, dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu:
pemungutan suara. a. Menjanjikan uang kepada pemilih
d. Pada tahapan persiapan. b. KPU menetapkan calon anggota DPD terpilih dengan
ranking perolehan suara ke-5.
21. Laporan pelanggaran pemilu disampaikan paling sedikit c. Warga negara Indonesia yang berumur 16 tahun
memuat hal-hal kecuali: menyampaikan laporan kepada pengawas pemilu.
a. Nama pelapor, alamat pelapor, dan pihak terlapor. d. KPPS mulai melaksanakan penghitungan suara pada pukul
b. Waktu dan tempat kejadian perkara. 11.00.
c. Uraian kejadian.
d. Keadaan terlapor. 33. Laporan pelanggaran pemilu dapat disampaikan oleh peserta
pemilu yang meliputi:
22. Laporan pelanggaran pemilu anggota legislatif disampaikan a. Partai politik, bakal calon anggota DPR, bakal calon anggota
paling lama ... sejak diketahui dan/atau ditemukannya DPD, bakal calon Presiden dan/atau Wakil Presiden.
pelanggaran pemilu. b. Partai politik, bakal calon/calon anggota DPR, bakal
a. 5 (lima) hari calon/calon anggoat DPD
b. 6 (enam) hari c. Partai politik, bakal calon/calon anggota DPR, bakal
c. 7 (tujuh) hari calon/calon anggota DPD, bakal calon/calon anggota
d. 8 (delapan) hari DPRD Provinsi, bakal calon/calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota, bakal calon/calon Gubernur dan/atau
23. Temuan dugaan pelanggaran pemilu disampaikan oleh: Wakil Gubernur, bakal calon/calon Bupati/ Wakil Bupati
a. Masyarakat. dan calon/bakal calon Walikota dan/atau Wakil Walikota.
b. Lembaga swadaya masyarakat. d. Partai politik, bakal calon/calon anggota DPD, bakal
c. Komisi Pemilihan Umum calon/calon Presiden dan/atau Wakil Presiden.
d. Pengawas pemilihan umum.
34. Salah satu muatan dalam laporan tertulis pelanggaran pemilu
24. Temuan dugaan pelanggaran pemilu disampaikan kepada: ialah alamat pelapor. Penggunaan alamat pelapor yang tepat
a. Kepolisian adalah:
b. Kejaksaan a. Dapat menggunakan alamat orang tua pelapor.
c. Pengawas pemilihan umum b. Menggunakan alamat berdasarkan kartu tanda penduduk
d. Sekretaris Jenderal/ sekretaris pengawas pemilu. elektronik
c. Menggunakan alamat sesuai tempat tinggal
25. Laporan dugaan pelanggaraan pemilu dapat diterima jika: d. Menggunakan alamat berdasarkan domisili
a. Dilaporkan oleh orang atau badan yang berkompeten.
b. Memenuhi syarat formal. 35. Yang tidak dapat dijadikan sebagai terlapor:
c. Dilaporkan oleh pelapor yang jelas identitasnya. a. Perempuan hamil
d. Memenuhi syarat formal dan syarat materil. b. Anak yatim piatu
c. Warga negara asing
26. Pentingnya identitas pelapor sebagai salah satu unsur syarat d. Anak yang berumur 9 tahun.
materil yakni:
a. Untuk kepentingan pengarsipan. 36. Laporan pelanggaran pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh)
b. Agar pelapor mudah dikonfrontir dangan terlapor. hari sejak diketahui. Arti ‘diketahui’ dalam hal ini kecuali:
c. Untuk memperlancar proses penanganan pelanggaran. a. Dilihat langsung
d. Untuk mempermudah menghubungi saksi. b. Diamati langsung
c. Didengar dari orang lain yang tidak mendengar langsung
27. Tujuan atas perlunya deskripsi peristiwa atau uraian kejadian d. Didengar langsung.
dalam penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilu yakni:
a. Untuk memenuhi kelengkapan laporan. 37. Salah satu kegiatan dalam proses penanganan pelanggaran
b. Untuk kepentingan administrasi. yakni melakukan kajian laporan pelanggaran pemilu. Kajian
c. Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. laporan mengandung berisi...
d. Untuk kepentingan analisis pelanggaran a. Paparan fakta
b. Klasifikasi hukum
28. Hakekat laporan atau temuan pelanggaran pemilu yakni: c. Invetaris norma hukum
a. Amatan d. Analisis fakta dan hukum
b. Berita
c. Realita 38. Klasifikasi hukum dalam penanganan pelanggaran pemilu oleh
d. Kaidah/ norma pengawas pemilu berguna untuk:
a. Membantu menentukan jenis pelanggaran pemilu
29. Fakta yang digunakan dalam penanganan pelanggaran atau b. Mempercepat penanganan pelanggaran
temuan dalam konteks pemilu/ pemilihan ialah: c. Memudahkan penyidikan pelanggaran
a. Fakta pemilu. d. Membantu penuntut umum.
b. Fakta sosial
c. Fakta hukum 39. Pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistimatis, dan Masif (TSM)
d. Fakta politik dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota
diatur dalam:
30. Fakta dapat berupa 3 (tiga) hal kecuali: a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
a. Perbuatan b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012
b. Hasil pendengaran c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016
c. Peristiwa d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015
d. Keadaan.
40. Hakekat penindakan terhadap dugaan pelanggaran pada
31. Contoh perbuatan pelanggaran pemilu: penyelenggaraan pemilu ialah:
a. Tidak memenuhi syarat sebagai pemilih a. Efek jera.
b. Calon tidak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
c. Calon anggota DPD tidak bertempat tinggal di wilayah NKRI

b. Kejujuran. 51. Lembaga yang menindaklanjuti Putusan Pelanggaran
c. Kepastian hukum. Administrasi TSM:
d. Keadilan. a. KPU
41. Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota.
Walikota disampaikan kepada Pengawas Pemilu, secara tertulis c. Kementerian terkait.
dengan paling sedikit memuat hal-hal berikut, kecuali? d. Gubernur atau Bupati/ Walikota.

a. Identitas pelapor 52. Waktu tindak lanjut Putusan Pelanggaran Administrasi TSM:
b. Nama dan alamat terlapor a. Paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya Putusan
c. Waktu dan tempat kejadian perkara TSM.
d. Nama-nama peserta Pemilihan b. Paling lambat 4 (empat) hari sejak diterbitkannya Putusan
TSM.
42. Unsur terstruktur dalam konsep pelanggaran TSM meliputi: c. Paling lambat 5 (lima) hari sejak diterbitkannya Putusan
a. Aparat pemerintah daerah TSM.
b. Aparat penyelenggara pemilu d. Paling lambat 6 (enam) hari sejak diterbitkannya Putusan
c. Aparat Pemerintah TSM.
d. Aparat pemerintah dan penyelenggara pemilu
53. Hari yang digunakan untuk menindaklanjuti Putusan
43. Pelanggaran sistematis mengandung arti: Pelanggaran Administrasi TSM:
a. Pelanggaran direncanakan secara baik dan sangat rapi a. Hari kerja
b. Pelanggaran direncanakan sebelum pencalonan b. Hari kalender
c. Pelanggaran direncanakan secara matang, tersusun, dan c. Kecuali tanggal merah
sangat rapi. d. Kecuali hari besar nasional.
d. Pelanggaran direncanakan secara koheren
54. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota atas
44. Pelanggaran yang bersifat masif mengandung arti: tindaklanjut Putusan Pelanggaran Administrasi TSM dapat
a. Berdampak luas pada kualitas pemilihan berupa sanksi administrasi yaitu:
b. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya a. Peringatan lisan terhadap pasangan calon
terhadap hasil pemilihan b. Peringatan tertulis terhadap pasangan calon
c. Berdampak pada kemenangan c. Peringatan tertulis terhadap tim kampanye
d. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya d. Pembatalan pasangan calon.
terhadap sebagian hasil pemilihan.
55. Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi berdasarkan
45. Unsur aparat pemerintah yang terlibat dalam pelanggaran TSM Putusan Pelanggaran Administrasi TSM dapat mengajukan
dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mencakup: upaya hukum ke:
a. Pegawai dan pejabat dalam lingkungan pemerintah daerah a. Pengadilan Negeri
b. Pegawai dan pejabat dalam lingkungan pemerintah pusat b. Pengadilan Tata Usaha Negara
c. Pegawai dan pejabat dalam lingkungan pemerintah baik c. Mahkamah Agung
pusat maupun daerah. d. Mahamah Konstitusi
d. Pejabat dalam lingkungan pemerintah baik pusat maupun
daerah. 56. Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, diatur
tentang masa pelaporan atas dugaan pelanggaran, kapan
46. Prinsip-pinsip penanganan pelanggaran TSM dalam pemilihan, laporan atas dugaan pelanggaran harus disampaikan kepada
kecuali: pengawas pemilu?
a. Cepat
b. Murah a. Disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari sejak
c. Sederhana
d. Tidak memihak terjadinya pelanggaran Pemilu

47. Lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus b. Disampaikan paling lama 12 (dua belas) hari sejak
pelanggaran TSM dalam pemilihan:
a. Panwas Kecamatan terjadinya pelanggaran Pemilu
b. Panwas Kabupaten/ Kota
c. Bawaslu Provinsi c. Disampaikan paling lama 9 (sembilan) hari sejak terjadinya
d. Bawaslu.
pelanggaran Pemilu
48. Lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus
‘keberatan’ atas Putusan Pelanggaran Administrasi TSM: d. Disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya
a. Bawaslu Provinsi
b. Bawaslu pelanggaran Pemilu
c. Pengadilan Tata Usaha Negara 57. Pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi TSM
d. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
yang memiliki persamaan yang pada pokoknya dilaporkan oleh
49. Jangka waktu menerima, memeriksa, dan memutus lebih dari 1 (satu) Pelapor, dilakukan dengan:
pelanggaran administrasi TSM: a. Memisahkan pemeriksaan sesuai jumlah pelapor
a. Paling lama 20 (dua puluh) hari. b. Menggabungkan pemeriksaan
b. Paling lama 17 (tujuh belas) hari c. Dapat diputuskan oleh 1 (satu) orang anggota pengawas
c. Paling lama 14 (empat belas) hari
d. Paling lama 10 (sepuluh) hari. pemilu
d. Dapat diputuskan oleh 1 (satu) orang anggota pengawas
50. Jenis hari yang digunakan dalam menerima, memeriksa, dan
memutus pelanggaran administrasi TSM: pemilu dibantu oleh Sekretaris pengawas pemilu.
a. Hari kalender 58. Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi TSM yang memiliki
b. Hari kerja
c. Kecuali tanggal merah persamaan yang pada pokoknya dilaporkan oleh lebih dari 1
d. Kecuali hari besar keagamaan (satu) Pelapor, diputuskan:
a. Dengan masing-masing putusan sesuai jumlah pelapor
b. Dengan putusan sela
c. Dalam satu putusan
d. Dalam putusan tertentu.
59. Majelis pemeriksa dugaan pelanggaran Administrasi TSM
berjumlah:
a. 1 (satu) orang ditambah Tim asistensi

b. 3 (tiga) orang 69. Laporan dugaan pelanggaran Administrasi TSM dapat
c. 4 (empat) orang disampaikan oleh beberapa pihak kecuali:
d. 5 (lima) orang a. Warga nagara Indonesia yang memiliki hak pilih pada
60. Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Administrasi TSM pemilihan setempat.
dapat dilaksanakan dengan paling sedikit: b. Pemantau pemilihan.
a. 1 (satu) orang Pemeriksa ditambah 1 (satu) orang c. Peserta pemilihan.
d. Tim relawan.
Sekretaris
b. 1 (satu) orang Pemeriksa ditambah 1 (satu) orang 70. Potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu Presiden
dan Wakil Presiden dapat terjadi:
Sekretaris dan Tim Asistensi a. Pada tahapan pendaftaran calon dan tahapan kampanye.
c. 2 (dua) orang Majelis Pemeriksa b. Pada tahapan kampanye.
d. Sekretaris Pemeriksa dan Tim Asistensi c. Pada masa tenang.
61. Majelis Pemeriksa dan asisten pemeriksa dugaan pelanggaran d. Pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
Administrasi TSM ditetapkan dengan:
a. Peraturan Bawaslu 71. Dalam suatu kampanye pemilihan, peserta kampanye
b. Keputusan Ketua Bawaslu menggunakan banyak kendaraan yang tidak menggunakan
c. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu nomor kendaraan dan pengendara sepeda motor tidak
d. Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi menggunakan helm. Siapakah yang lebih tepat melakukan
62. Untuk membantu Majelis Pemeriksa, Asisten Pemeriksa dapat pemrosesan atas pelanggaran tersebut?
berasal dari:
a. Sekretariat Jenderal Bawaslu dan akademisi. a. Kepolisian
b. Sekretariat Jenderal Bawaslu dan pengurus organisasi b. KPU
c. Bawaslu
masyarakat d. KPU Provinsi/Kabupaten/ kota
c. Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi,
72. Laporan dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan pemilu
dan/ atau tenaga profesional dibidang kepemiluan atau Presiden dan Wakil Presiden dapat disampaikan oleh:
bidang hukum a. Wartawan/ media.
d. Sekretariat Jenderal Bawaslu dan tenaga profesional dalam b. Organisasi kemasyarakatan/ organisasi keagamaan.
bidang apapun. c. Partai politik.
63. Majelis Pemeriksa dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran d. Pasangan calon/ Tim Kampanye
Administrasi TSM dibantu oleh:
a. Media cetak atau media elektronik. 73. Laporan dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan pemilu
b. 1 (satu) orang Sekretaris Pemeriksa dan paling sedikit 1 Presiden dan Wakil Presiden disampaikan secara tertulis
(satu) orang notulen. kepada pengawas pemilu dengan memuat beberapa hal,
c. Sekretaris Jenderal Bawaslu atau Sekretaris Bawaslu kecuali:
Provinsi. a. Nama dan alamat pelapor.
d. Kepala Sub Bagian Pengawasan atau Kepala Sub Bagian b. Pihak pelapor
Hukum dan Penanganan Pelanggaran. c. Pihak terkait.
64. Majelis Pemeriksa dalam memeriksa dugaan pelanggaran d. Uraian kejadian.
Adminsitrasi TSM dilarang berkomunikasi dengan:
a. Pelapor dan saksi. 74. Dalam suatu kampanye pemilihan, peserta kampanye
b. Terlapor dan saksi. menggunakan banyak kendaraan yang tidak menggunakan
c. Pelapor, terlapor, saksi, dan ahli. nomor kendaraan dan pengendara sepeda motor tidak
d. Pelapor, terlapor, dan saksi. menggunakan helm. Siapakah yang lebih tepat melakukan
65. Asisten pemeriksa dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran pemrosesan atas pelanggaran tersebut?
Administrasi TSM dilarang berkomunikasi dengan: a. Kepolisian
a. Terlapor dan saksi. b. KPU
b. Pelapor dan terlapor. c. Bawaslu
c. Saksi pelapor maupun saksi terlapor. d. KPU Provinsi/Kabupaten/ kota
d. Terlapor, pelapor, dan saksi.
66. Pengambilan putusan atas hasil pemeriksaan dugaan 75. Laporan dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan pemilu
pelanggaran Administrasi TSM diputuskan dalam: Presiden dan Wakil Presiden disampaikan paling lama ... hari
a. Rapat terbatas Majelis Pemeriksa. sejak terjadinya pelanggaran.
b. Rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa. a. 7 (tujuh) hari
c. Rapat tertutup Majelis Pemeriksa. b. 5 (lima) hari
d. Rapat bersama dengan Sekretaris Jenderal Bawaslu atau c. 14 (empat belas) hari
Sekretaris Bawaslu Provinsi. d. 3 (tiga) hari.
67. Pengambilan putusan atas hasil pemeriksaan dugaan
pelanggaran Administrasi TSM diputuskan melalui: 76. Setelah menerima laporan, Pengawas Pemilu selanjutnya
a. Rapat rutin. melakukan kegiatan:
b. Rapat kerja. a. Mengarsipkan laporan.
c. Rapat koordinasi. b. Mendata laporan
d. Rapat pleno. c. Mengkaji laporan.
68. Pihak terlapor dalam dugaan pelanggaran Administrasi TSM d. Memutus laporan.
kecuali:
a. Calon Gubernur dan/atau Wakil Gubernur. 77. Jika laporan dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan pemilu
b. Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati. Presiden dan Wakil Presiden terbukti kebenarannya, Pengawas
c. Calon Walikota dan/atau Wakil Walikota. Pemilu menindaklanjuti laporan dalam kurun waktu:
d. Pemantau pemilihan. a. Paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
b. Paling lama 4 (empat) hari setelah laporan diterima.
c. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
d. Paling lama 8 (delapan) hari setelah laporan diterima.

78. Presiden, Menteri, Gubernur, dan Bupati tidak dilarang bukan merupakan ketentuan pidana dan terhadap
melakukan kampanye pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan KPU.
Walikota. Berikut ini adalah salah satu syarat agar Para Pejabat d. Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur
Negara tersebut dapat melakukan kampanye yaitu: penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang
bukan merupakan ketentuan pidana dan terhadap
a. Mendapatkan pengawalan yang ketat ketentuan lain yang diatur dalam Keputusan KPU.
b. Menggunakan fasilitas negara yang melekat 86. Pelanggaran administrasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden
c. Cuti diluar tanggungan negara pada masa kampanye yang diselesaikan oleh:
a. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi
diikuti b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/ Kota
c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
d. Pada hari libur nasional d. KPU
87. Penyidik Kepolisian menyampaikan menyampaikan hasil
79. Dalam hal pengawas pemilu pada penyelenggaraan pemilu penyidikan atas laporan pidana pada penyelenggaraan pemilu
Presiden dan wakil Presiden memerlukan keterangan tambahan Presiden dan Wakil Presiden beserta berkas perkara kepada
dari pelapor, tindak lanjut laporan dilakukan dalam kurun penuntut umum dalam kurun waktu:
waktu: a. Paling lama 16 (enam belas) hari sejak menerima laporan
a. Paling lama 4 (empat) hari setelah laporan diterima. dari pengawas pemilu.
b. Paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima. b. Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima laporan
c. Paling lama 6 (enam) hari setelah laporan diterima. dari pengawas pemilu.
d. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima. c. Paling lama 12 (dua belas) hari sejak menerima laporan dari
pengawas pemilu.
80. Laporan dugaan pelanggaran administrasi pada d. Paling lama 10 (sepuluh) hari sejak menerima laporan dari
penyelenggaraan pemilu Presiden dan wakil Presiden pengawas pemilu.
disampaikan kepada: 88. Apabila hasil penyidikan Kepolisian atas laporan pidana pada
a. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden belum
b. KPU, dan KPU Provinsi lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara
c. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, kepada penyidik dalam kurun waktu:
Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan a. Paling lama 5 (lima) hari.
Pengawas Pemilu Luar Negeri. b. Paling lama 4 (empat) hari.
d. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota. c. Paling lama 3 (tiga) hari.
d. Paling lama 6 (enam) hari.
81. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan 89. Pihak Penuntut umum melimpahkan berkas perkara atas
memutus pelanggaran Administrasi berdasarkan rekomendasi laporan pidana pada penyelenggaraan pemilu Presiden dan
Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota paling Wakil Presiden kepada pengadilan negeri dalam kurun waktu:
lama: a. Paling lama 6 (enam) hari sejak menerima berkas perkara.
a. 2 (dua) hari sejak rekomendasi diterima b. Paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.
b. 3 (tiga) hari sejak rekomendasi diterima c. Paling lama 4 (empat hari sejak menerima berkas perkara.
c. 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi diterima d. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima berkas perkara.
d. 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima 90. Sidang pemeriksaan perkara pidana pada penyelenggaraan
pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh:
82. Pelanggaran administrasi pada penyelenggaraan pemilu a. Hakim tertentu.
Presiden dan wakil Presiden direkomendasikan kepada: b. Ketua Pengadilan.
a. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. c. Hakim khusus.
b. KPU, dan KPU Provinsi. d. Hakim pidana umum.
c. KPU. 91. Laporan dugaan pelanggaran pemilu diterima oleh petugas
d. Penegak Hukum. penerima laporan dari unsur:
a. Staf Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,
83. Laporan dugaan pelanggaran pidana pada penyelenggaraan dan Panwaslu Kecamatan.
pemilu Presiden dan wakil Presiden disampaikan kepada: b. Pimpinan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu
a. Kepolisian. Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.
b. Kejaksaan. c. Pejabat Sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu
c. Pengawas Pemilu. Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan
d. Pengadilan. d. Pejabat struktural dalam lingkungan Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota.
84. Laporan pelanggaran pidana pada penyelenggaraan pemilu 92. Pihak yang menyampaikan laporan pelanggaran pemilu dapat
Presiden dan wakil Presiden diteruskan kepada: disebut sebagai ...
a. Kepolisian. a. Lapor.
b. Kejaksaan b. Pelapor.
c. Pengawas Pemilu c. Terlapor.
d. Pengadilan d. Semua pilihan jawaban salah.
93. Pihak yang dilaporkan dalam pelanggaran pemilu dapat disebut
85. Kriteria umum pelanggaran administrasi pada penyelenggaraan sebagai ...
pemilu Presiden dan wakil Presiden adalah: a. Lapor.
a. Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur b. Pelapor.
penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang c. Terlapor.
bukan merupakan ketentuan pidana dan terhadap d. Semua pilihan jawaban salah.
ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan Bawaslu.
b. Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur
penyelenggaraan pemilu Presiden dan wakil Presiden yang
bukan merupakan ketentuan pidana dan terhadap
ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan Bawaslu dan
Peraturan KPU.
c. Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur
penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang

94. Objek utama yang dilaporkan dalam pelanggaran pemilu ialah: 104. Pengkajian sangat diperlukan dalam proses penanganan
a. Perbuatan. dugaan pelanggaran pemilu guna:
b. Dokumen. a. Membantu proses penyidikan dan penuntutan.
c. Perilaku. b. Membantu Ketua dan Anggota pengawas Pemilu untuk
d.Semua pilihan jawaban salah. mengambil keputusan.
c. Membantu pelapor.
95. Petugas penerima laporan ditetapkan dengan: d. Membantu publikasi laporan.
a. Peraturan Bawaslu
b. Surat edaran Bawaslu 105. Berkas/dokumen hasil kajian atas dugaan pelanggaran pemilu
c. Keputusan Pejabat yang berwenang dalam lingkungan bersifat ...selama belum diputuskan dalam rapat pleno.
Sekretariat Pengawas Pemilu. a. biasa
d. Keputusan Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau b. tertutup.
Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota. c. Rahasia.
d. Terbuka
96. Perlunya untuk menyampaikan ‘waktu peristiwa terjadi’ dalam
proses pelaporan atas dugaan pelanggaran pemilu yaitu: 106. Kategori hasil kajian dugaan pelanggaran pemilu dapat
a. Menentukan terjadinya pelanggaran. menunjukkan beberapa gambaran, kecuali:
b. Untuk kepentingan administrasi pelanggaran. a. Terjadi pelanggaran pemilu.
c. Memastikan laporan yang disampaikan tidak melebihi b. Bukan pelanggaran pemilu.
waktu pelaporan yang ditetapkan. c. Sengketa pemilu.
d. Memastikan peristiwa yang dilaporkan tidak berubah-ubah. d. Semi pelanggaran.

97. Pentingnya untuk menyampaikan ‘tempat peristiwa terjadi’ 107. Pengawas pemilu dalam menangani dugaan pelanggaran
dalam proses pelaporan atas dugaan pelanggaran pemilu: pemilu melakukan klarifikasi kepada beberapa pihak, hasil
a. Untuk menentukan lembaga pengawas pemilu yang klarifikasi tersebut dituangkan dalam dokumen:
menangani dugaan pelanggaran. a. Berita acara.
b. Untuk kepentingan penyelidikan. b. Notulen.
c. Untuk keperluan administratif. c. Surat keputusan.
d. Untuk memastikan lokasi peristiwa. d. Surat biasa

98. Pentingnya barang bukti dalam penanganan dugaan 108. Status laporan pelanggaran pemilu pada tingkat Bawaslu
pelanggaran pemilu: Provinsi/ Panwaslu Kabupaten Kota ditanda tangani oleh:
a. Memperkuat laporan. a. Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi/ Panwaslu Kabupaten
b. Membuka tabir pelanggaran. Kota.
c. Mengetahui motif pelanggaran. b. Ketua dan Sekretaris Bawaslu Provinsi/ Panwaslu
d. Membuat terang fakta. Kabupaten Kota.
c. Ketua Bawaslu Provinsi/ Panwaslu Kabupaten Kota.
99. Salah satu syarat formal sebuah laporan dapat diterima ialah d. Sekretaris Bawaslu Provinsi/ Panwaslu Kabupaten Kota.
adanya pihak yang berhak melaporkan. Pihak ini sering disebut
dengan sebutan lain: 109. Hasil keputusan pleno Bawaslu Provinsi atas dugaan
a. Pihak yang berkompeten. pelanggaran pemilu dapat disampaikan kepada pihak-pihak,
b. Pihak yang memiliki kewajiban. kecuali:
c. Pihak yang memiliki legal standing. a. Pelapor.
d. Berhak. b. Media cetak atau media elektronik.
c. Bawaslu.
100. Saksi kerap diperlukan dalam penanganan dugaan pelanggaran d. Terlapor.
pemilu. Ada 2 (dua) jenis saksi dalam hal ini, yaitu:
a. Saksi pelapor dan terlapor. 110. Keputusan berasal dari akar kata ...
b. Saksi KPU dan Saksi Bawaslu. a. Putusan
c. Saksi fakta dan saksi ahli. b. Putus
d. Saksi pemantau pemilu dan saksi penyelenggara pemilu. c. Mutus
d. Utus
101. Saksi-saksi dalam penanganan dugaan pelanggaraan pemilu
diperlukan: 111. Pengawas Pemilu setelah menerima laporan dugaan
a. Untuk memenuhi persyaratan penanganan pelanggaran. pelanggaran pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,
b. Untuk kepentingan administrasi penanganan pelanggaran dibawah ini langkah-langkah yang harus dilakukan oleh
c. Untuk hadir dipersidangan pengawas pemilu setelah menerima laporan dugaan
d. Untuk membuktikan terjadinya pelanggaran. pelanggaran pemilihan, kecuali ...
a. Mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima
102. Setelah syarat pelaporan terpenuhi, petugas penerima laporan b.Berkoordinasi dengan pengadilan untuk dilakukan
pelanggaran pemilu selanjutnya: persidangan.
a. Meneruskan laporan kepada Ketua pengawas pemilu. c. Laporan pelanggaran pidana Pemilu diteruskan kepada
b. Meneruskan kepada petugas yang menangani/mengkaji penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
pelanggaran. d.Laporan pelanggaran administrasi Pemilu diteruskan
c. Meneruskan kepada Sekretariat pengawas pemilu. kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota
d. Meneruskan kepada kepolisian atau KPU dan jajarannya.
112. Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki fungsi
103. Pengkajian sangat penting dalam proses penanganan dugaan Pengawasan, Penindakan dan Penyelesaian Sengketa, yang
pelanggaran pemilu untuk: dimaksud dengan Fungsi Penindakan ialah :
a. Memberikan gambaran telah terjadi atau tidak terjadi a.Proses Penanganan Pelanggaran yang meliputi temuan,
pelanggaran. penerimaan laporan klarifikasi, pengkajian dan
b. Kepentingan dokumentasi. rekomendasi.
c. Kepentingan bagi Kepolisian. b.Merangkaian proses penanganan pelanggaran yang
d. Kepentingan penuntutan. meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat
bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian

rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas b.
temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk eraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
ditindaklanjuti. Indonesia Nomor 13 Tahun 2016;
c. Merangkaian proses untuk mengkaji, memeriksa, dan
menilai temuan atau laporan serta penerusan kajian atas c.
penanganan pelanggaran. eraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
d.proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, Indonesia Nomor 11 Tahun 2014;
penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi,
pengkajian dan rekomendasi. d.
113. indakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan eraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
peraturan perundang-undangan terkait Pemilu merupakan Indonesia Nomor 8 Tahun 2015.
pengertian dari:
a. Pelanggaran Kode Etik. 118. Pelanggaran dalam setiap tahapan pemilihan terhadap tata
b.Pelanggaran Pidana. cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan
c. Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Pemilihan, adalah :
a. PelanggaranPemilu
Daerah. b. PelanggaranPemilihan
d.Pelanggaran Pemilu. c. Pelanggaran Pidana Pemilihan
114. Pihak-Pihak yang dilarang mengikuti kegiatan Kampanye pada d.Pelanggaran Administrasi Pemilihan
pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, kecuali?
a. Kepala desa 119.
b. Hakim, hakim agung, hakim konstitusi i bawah ini yang tidak termasuk dalam pelanggaran
c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri Administrasi ialah :
d. Pejabat PSSI, IDI dan KONI a. Penyebaran bahan kampanye yang tidak sesuai dengan
115. Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, adakalanya prosedur;
Bakal Calon yang mendaftar di KPU dilaporkan kepoada b. Money Politik;
Pengawas Pemilu karena menggunkan ijazah palsu, untuk c. Pembagian sembako pada tahapan kampanye;
menindak lanjuti laporan tersebut, salah satunya dengan d. b dan c benar
melakukan?
a. Melakukan verifikasi kepada institusi pendidikan. 120. Waktu Penanganan Pelanggaran Administrasi
b.Melakukan penelusuran terhadap riwayat pendidikan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
c. Menghilangkan syarat minimal pendidikan Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ialah :
d.Meningkatkan ancaman hukuman atas tindakan kandidat a. 7 hari + 5 hari
b. 3 hari + 5 hari
116. c. 3 hari + 2 hari kalender
ang dimaksud dengan Pelanggaran Administrasi Pemilihan d. 3 hari + 2 hari kerja
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 ialah :
a. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur yang 121. Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus
berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan perkara tindak pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan
dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan;
b.Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan Y Walikota setelah pelimpahan berkas perkara paling lama :
mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi
pelaksanaan Pemilihan dalam Setiap tahapan a. 3 (tiga) hari
penyelenggaraan Pemilihan; b. 2 (dua) hari
c. Pelanggaran yang meliputi tata cara dan mekanisme yang c. 1 (satu) hari
berkaitan dengan Administrasi pelaksanaan Pemilihan d. 7 (tujuh) hari
dalam Setiap penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak
pidana pemilihan; 122.
d.Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan alam hal Terlapor adalah tim kampanye, relawan, anggota
mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi partai politik, orang atau badan hukum dan/atau
pelaksanaan Pemilihan dalam Setiap tahapan Penyelenggara Pemilihan, maka calon/ pasangan calon dapat
penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana menjadi :
pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara a. Saksi;
pemilihan. b. Terlapor Prinsipal;
c. Pihak Terkait;
117. d. Pemberi Keterangan.
ata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi berupa
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya 123.
kepada pemilih yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis ang termasuk dalam Lembaga Terkait pada pemeriksaan
dan Massif di atur dengan : Dugaan Pelanggaran TSM adalah :
a. a. Penyelenggara Pemilu;
ndang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang b. Pengadilan;
Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun c. Pemantau Pemilu;
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang T d. Semua jawaban benar
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 124.
Undang – Undang;
aporan Dugaan Pelanggaran TSM yang dilaporkan ke Bawaslu
Provinsi dibuat dalam rangkap :
a. 8 (delapan) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 7
U (tujuh) rangkap salinan dan format digital;
b.7 (tujuh) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 6

(enam) rangkap salinan dan format digital;
c. 8 (delapan) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 7

(tujuh) rangkap salinan;
d.7 (tujuh) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 6 (enam)

rangkap salinan.

125. 13P1. Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum
emeriksaan dugaan pelanggaran TSM dilaksanakan melalui Presiden dan Wakil Presiden disampaikan kepada Pengawas
tahapan: Pemilu paling sedikit memuat :
a. Nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan
a.pembacaan materi laporan oleh Pelapor, pembacaan tempat kejadian perkara, dan uraian kejadian;
tanggapan/jawaban Terlapor dan/atau keterangan b.Nama dan alamat pelapor, waktu dan tempat kejadian
Pihak Terkait, pembuktian, penyampaian kesimpulan perkara, dan uraian kejadian;
pihak Pelapor, Terlapor, dan/atau Pihak Terkait, dan c. Nama dan alamat pelapor, para pihak, waktu dan tempat
pembacaan Putusan; kejadian perkara, dan uraian kejadian;
d.Nama dan alamat pelapor, waktu dan peristiwa perkara
b.pembacaan materi laporan oleh Pelapor, pembacaan dan uraian kejadian.
tanggapan/jawaban Terlapor dan/atau keterangan Pihak
Terkait, pembuktian, dan pembacaan Putusan; 132. Yang dimaksud Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang – Undang
c. pembacaan materi Pengaduan oleh Pengadu, pembacaan Nomor 42 Tahun 2008 adalah :
tanggapan/jawaban Pengadu dan/atau keterangan Pihak a. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan
Terkait, pembuktian, penyampaian kesimpulan pihak mekanisme yang berkaitan dengan administrasi
Pengadu, Teradu, dan/atau Pihak Terkait, dan pembacaan pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan
Putusan; penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana
pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara
d.pembacaan materi Permohonan oleh Pemohon, pemilihan;
pembacaan tanggapan/jawaban Termohon dan/atau b.Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini yang
keterangan Pihak Terkait, pembuktian, penyampaian bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu Presiden dan
kesimpulan pihak Pemohon, Termohon, dan/atau Pihak Wakil Presiden dan terhadap ketentuan lain yang diatur
Terkait, dan pembacaan Putusan. dalam peraturan KPU;
c. Perlanggaran yang atas tahapan pemilihan umum presiden
126. Ketentuan yang mengatur berkaitan dengan batasan 60 dan wakil presiden yang diluar ketentuan Pidana Pemilu
(enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suarauntuk dan Kode etik penyelenggara Pemilu;
menerima laporan TSM diatur dalam: d.jawaban a, dan b benar.
a. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016;
b.ayat (1) Perbawaslu 13 Tahun 2016; 127. Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan
c. Perbawaslu 13 Tahun 2016; memutuskan perkara tindak pidana Pemilihan Gubernur,
d.Perbawaslu 13 Tahun 2016. Bupati dan Walikota menggunakan:

127. Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 8 Tahun a. KUHAP Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang
2012 bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota
memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi paling yang mengatur Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
lama ... sejak diterimanya rekomendasi Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota. b. Undang-Undang Yang mengatur Pemilihan Gubernur,
a. 5 hari;
b.3 hari; Bupati dan Walikota.
c. 7 hari;
d.1 x 24 jam. c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
d. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
128. Pelanggaran administrasi Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden diselesaikan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU 128. Ketentuan mengenai tata cara pelaporan pelanggaran Pemilu
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam:
Nomor 42 Tahun 2008 berdasarkan: a. Peraturan Bersama;
a. Rekomendasi dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan b.Keputusan Bawaslu;
Panwaslu kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya; c. Peraturan Bawaslu;
b.Laporan dari Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Panwaslu d. Pleno.
kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya;
c. Keputusan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu 129. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian
kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya; pelanggaran administrasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
d.Putusan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu diatur dalam:
kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya. a. Peraturan KPU;
b.Keputusan Bawaslu;
129. KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memeriksa dan c. Peraturan Bawaslu;
memutus pelanggaran administrasi Pemilu Presiden dan d. Pleno.
Wakil Presiden dalam waktu paling lama:
a. hari; 130. Untuk membantu menentukan status laporan sebagai
b.5 hari; Pelanggaran atau bukan Pelanggaran Administrasi, Pengawas
c. 6 hari; Pemilu memutuskan berdasarkan hasil ...
d.7 hari. a. Pleno;
b. Konsultasi;
130. Laporan Dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum c. Kajian;
Presiden dan Wakil Presiden disampaikan kepada Pengawas d. klarifikasi.
Pemilu paling lama :
a. 3 hari sejak terjadinya pelanggaran; 131. Pengawas Pemilu dalam memutuskan tindaklanjut laporan
b.5 hari sejak terjadinya pelanggaran; baik ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti dilakukan
c. 7 hari sejak terjadinya pelanggaran; melalui ...
d.Semua jawaban salah. a. Pleno;
b. Konsultasi;
c. Kajian;
d. klarifikasi.

132. Proses penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran a. 12 hari kerja;
Administrasi oleh Pengawas Pemilu dilakukan melalui b.10 hari kalender;
prosedur : c. 12 hari kalender
a. Menerima Laporan, memberikan tanda bukti laporan d.14 hari kerja.
kepada pelapor, Klarifikasi, Kajian, Pleno, Rekomendasi 142. Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan
dan Penerbitan Status laporan; dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam
b.Menerima Laporan, Memberikan tanda Bukti laporan jangka waktu paling lambat :
kepada Pelapor, Kajian dan Pleno; a. 1 X 24 Jam;
c. Menerima Laporan, Klarifikasi, Kajian dan Pleno; b. 3 X 24 jam;
d.semua jawaban salah. c. 3 hari kerja;
d. 3 hari Kalender.
133. Untuk menggali dan menemukan fakta hukum terhadap 143. Putusan Mahkamah Agung terhadap Pelanggaran
laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Pengawas Administrasi TSM bersifat :
Pemilu melakukan ... a. Final;
a. Penyidikan; b.Mengikat dan Final;
b. Pemeriksaan; c. Erga Omnes
c. Kajian; d.Final dan Mengikat.
d. klarifikasi. 144. Terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi TSM,
Panwas Kabupaten/Kota dapat melakukan :
134. Terhadap Laporan Dugaan pelanggaran Administrasi yang a. Pemeriksaan dan memutus;
tidak memenuhi ketentuan syarat formal dan materil, b.Menerima dan meneruskan ke Bawaslu RI;
Pengawas Pemilu dapat menjadikan laporan tersebut c. Menerima dan menyidangkan
sebagai: d.Semua jawaban salah.
a. Petunjuk; 145. Sebelum menuangkan hasil pengawasan ke dalam formulir
b.Informasi awal; temuan, panwas terlebih dahulu melakukan :
c. Bahan Pengawasn a. Kajian;
d.Semua Jawaban Benar. b.Rapat Umum;
c. Pleno;
135. Penerbitan Status Laporan Pelanggaran Administrasi d.Rapat Terbatas.
berdasarkan Ketentuan Perbawaslu 11 Tahun 2014
ditandatangani oleh : 146. Yang tidak termasuk memberikan uang atau materi lainnya
a. Pengawas Pemilu; berdasarkan penjelasan Undang – Undang Nomor 10 Tahun
b.Kepala Sekretariat; 2016 adalah:
c. Kasubbag; a. pemberian biaya transpor peserta kampanye;
d. Staf. b.pemberian sembako;
c. Pemberian alat – alat bangunan;
136. Rekomendasi Pengawas Pemilu kepada Komisi Pemilihan d.semua jawaban benar
Umum bersifat ...
a. Pertimbangan; 147. Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan
b. Wajib; berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun
c. Masukan; 2015 diteruskan kepada :
d.semua jawaban benar. a. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
b.Lembaga atau instansi Lain;
137. Jika Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengawas Pemilu c. Kepolisian;
tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum, maka d.jawaban a dan b benar.
Pengawas Pemilu dapat memberikan sanksi :
a. Pemberhetian sementara; 148. Hal yang paling utama dilakukan pada saat menerima laporan
b.Pidana pemilihan; ialah :
c. Teguran lisan dan tertulis; a. Memeriksa keterpenuhan alat bukti;
d.Pemberhentian tetap. b.Memeriksa daftar saksi;
c. Memeriksa keterpenuhan syarat formil dan materil;
138. Pengawas Pemilu dapat menugaskan jajaran kesekretariatan d.Memeriksa barang Bukti.
untuk melakukan klarifikasi terhadap para pihak dengan
menggunakan instrumen wewenang bersifat: 149. Salah jenis alat bukti yang diatur dalam Perbawaslu 11 Tahun
a. Penugasan; 2014 adalah :
b. Perintah; a. Surat atau Dokumen;
c. Mandat; b. Foto;
d.Semua jawaban Benar. c. Keterangan;
d.Semua Jawaban benar.
139. Hasil dari Proses Penanganan Pelanggaran Administrasi
Pemilu oleh Pengawas Pemilu berupa : 150. Laporan dugaan pelanggaran administrasi dapat diterima
a. Putusan; apabila memenuhi syarat minimal ...
b. Rekomendasi; a. 1 alat bukti;
c. Keputusan; b.3 alat bukti;
d. Saran c. 2 alat bukti;
d.4 alat bukti.
140. Pemeriksaan Laporan Pelanggaran TSM oleh Bawaslu Provinsi
dilakukan secara : 151. Dugaan pelanggaran yang bersumber dari temuan, maka
a. Tertutup; beban pembuktian berada pada ...
b. Terbuka; a. Peserta Pemilihan;
c. Terbuka dan Tertutup; b.Pemantau Pemilihan;
d.semua jawaban benar. c. Pelapor;

141. Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran
Administrasi TSM dalam jangka waktu paling lama

d.Pengawas Pemilihan. b.Kebutuhan Pleno;
c. Kebutuhan untuk menentukan status pelanggaran;
152. Terhadap Temuan dugaan pelanggaran Pemilu Presiden dan d.Semua pilihan jawaban Benar.
Wakil Presiden, Pengawas Pemilu menindaklanjuti dengan
proses penindakan pelanggaran paling lambat : 163. Hari Temuan dugaan pelanggaran Pemilu pada Pemilu
a. 3 hari sejak terjadinya pelanggaran; Presiden dan Wakil Presiden adalah:
b.7 hari sejak terjadinya pelanggaran; a. hari pada saat Pengawas Pemilu mengetahui dan/atau
c. 5 hari sejak terjadinya pelanggaran; menemukan dugaan pelanggaran;
d.2 hari sejak terjadinya pelanggaran. b. hari pada saat Pengawas Pemilu diinformasikan;

153. U c. hari pada saat pengawas pemilu menangani temuan;
ntuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak d. hari pada saat pengawas pemilu melakukan pleno.
pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Bawaslu,
Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung, 164. Hasil Pleno Pengawas Pemilu terhadap pelanggaran dibuat
membentuk wadah bersama yaitu : dalam bentuk ...
a. Surat Keputusan;
a. Sentra Pelayanan Hukum Terpadu b.Peraturan Bawaslu;
b. Sentra Penegakan Hukum Terpadu c. Berita Acara;
c. Sentra Penanganan Hukum terpadu d. Notulensi.
d. Sentra Pelaporan Pelanggaran Terpadu
165. Pleno Pengawas Pemilu terhadap pelanggaran bersifat;
154. Pihak terkait dalam pelanggaran Administrasi TSM adalah : a. Terbuka;
a. Penyelenggara Pemilihan; b. Tertutup;
b.Pemantau Pemilihan; c. Rahasia;
c. Pasangan Calon; d.semua jawaban salah.
d.Partai Politik.
166. Sebelum dimintai keterangan oleh pengawas pemilu, Pelapor,
155. Salah satu dari unsur pelanggaran Administrasi TSM adalah : Terlapor atau Saksi harus diambil sumpahnya terlebih dahulu.
a. Perilaku; Tujuan dari pengambilan sumpah adalah :
b. Perbuatan; a. agar pelapor, terlapor dan saksi memberikan keterangan
c. Kegiatan; tidak lain dari yang sebenarnya;
d. Tindakan. b. agar pelapor, terlapor dan saksi bisa memberikan
keterangan dengan benar;
156. Unsur dari Pelanggaran Administrasi TSM bersifat ... c. agar pelapor, terlapor dan saksi memberikan keterangan
a. Kumulatif; sesuai yang dia alami;
b.Komulatif alternatif; d. agar pelapor, terlapor dan saksi memberikan keterangan
c. Alternatif; sesuai peristiwa.
d. distributif.
167. Kajian Dugaan Pelanggaran terhadap laporan atau temuan
157. Perbuatan Pelanggaran Administrasi TSM pada prinsipnya bersifat:
merupakan perbuatan: a. Umum;
a. Administrasi Murni; b. Rahasia;
b.Perbuatan Pidana; c. Terbuka;
c. Perbuatan Pidana Pemilihan; d. Tertutup
d.Prilaku etika.
168. Hakekat dari sanksi pembatalan Pasangan Calon yang terbukti
158. Konsep ‘keberatan’ yang digunakan pada penanganan melakukan politik uang adalah:
pelanggaran Adminitrasi TSM, mengacu kepada konsep : a. Keadilan;
a. Peradilan Umum; b.Kepastian hukum;
b.Peradilan Etika; c. Pemerintahan yang bersih;
c. Peradilalan Tata Usaha Negara; d. Kemanfaatan
d.Upaya Administrasi.
169. Penanganan pelanggaran pemilu merupakan upaya yang
159. Tujuan dari keberatan dalam penanganan pelanggaran bersifat :
Administrasi TSM adalah : a. Preventif;
a. Mencari Keadilan; b. Pencegahan;
b.Mencari Kepastian Hukum; c. Represif
c. Mencari Kebenaran; d. Rektroaktif;
d.Semua Jawaban benar.
170. Yang dimaksud dengan ‘represif’ adalah :
160. Laporan Dugaan pelanggaran dapat disampaikan secara : a. Tindakan untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan
a. Langsung; hukum;
b.Tidak Langsung; b.Tindakan yang dilakukan setelah terjadinya akibat hukum;
c. Melalui permohonan; c. Tindakan untuk mengembalikan hak konstitusional Warga
d.a, dan b benar Masyarakat;
d.Tindakan untuk menyelamatkan hak konstitusional Warga
161. Tujuan dari melakukan Klarifikasi terhadap Para Pihak dalam Masyarakat .
Penanganan Pelanggaran adalah :
a. Menggungkap Fakta Hukum terhadap Pelanggaran; 171. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, Pengawas
b.Menelusuri Peristiwa Hukum; Pemilu dapat melakukan tindakan :
c. Mencari kebenaran; a. Preventif;
d.Menemukan perbuatan Hukum. b. Preemtive;
c. Partisipasi masyarakat;
162. Fakta Hukum dibutuhkan dalam penangganan pelanggaran d.Semua Jawaban Benar.
untuk :
a. Kebutuhan Kajian; 172. Penyampaian status laporan kepada pelapor berdasarkan
Perbawaslu 11 Tahun 2014 bersifat :

a. Wajib; 183. Klasifikasi status seseorang yang terbukti melakukan
b. alternatif; pelanggaran pidana pemilu ialah:
c. harus; a. Terduga dan tersangka.
d. perintah b.Terlapor, dan terperiksa.
173. Tujuan dari mencantumkan waktu terjadinya peristiwa dalam c. Terlapor, terperiksa, tersangka, terdakwa, dan terpidana.
laporan dugaan pelanggaran adalah : d.Semua pilihan jawaban salah.
a. Untuk memudahkan penanganan pelanggaran;
b.Untuk mengetahui batasan waktu penanganan 184. Pihak yang menemukan dugaan pelanggaran administrasi
pemilu dapat disebut sebagai ...
pelanggaran; a. Penemu.
c. Untuk mengetahui apakah laporan masih memenuhi b. Pelapor.
c. Pihak terkait.
syarat materil; d.Pahlawan pemilu
d.Untuk mempercepat penanganan pelanggaran.
174. Untuk memudahkan proses penanganan pelanggaran maka 185. Temuan berasal dari kata ...
pengawas pemilu dapat membentuk : a. Bertemu.
a. Tim Penangan Pelanggaran; b. Temu.
b.Standar Oprasional Prosedur Penanganan Pelanggaran; c. Penemuan.
c. Satuan Kerja Penanganan Pelanggaran; d.Semua pilihan jawaban salah.
d.Pokja Penanganan Pelanggaran.
175. Dalam Penanganan Pelanggaran, Pengawas Pemilu harus 186. Objek temuan dugaan pelanggaran pemilu ialah:
memperhatikan: a. Perbuatan melanggar.
a. Kehadiran saksi. b.Keadaan pelanggar.
b.Kehadiran pelapor. c. Peristiwa pelanggaran.
c. Batas waktu penanganan pelanggaran. d.Jawaban a, b, dan c benar.
d.Kehadiran terlapor.
187.
176. Wewenang untuk menangani pelanggaran administrasi ugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan
pemilihan umum oleh Bawaslu merupakan jenis wewenang penyelenggaraan Pemilihan, terkait penjatuhan sanksi
yang bersifat: diskualifikasi dan/atau tidak diijinkannya Partai
a. Atribusi; Politik/gabungan partai politik untuk mengusung pasangan
b. Delegasi; calon dalam Pemilihan berikutnya, oleh Putusan Bawaslu
c. Mandat; Provinsi pada Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil
d.Delegasi dan Mandat. Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota, yaitu:
177. Peraturan Bawaslu merupakan aturan yang bersifat : a. Menerima, memeriksa, memutus Pelanggaran
a. Umum; Administratif oleh Calon Gubernur dan Calon Wakil
b. Abstrak; Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau
c. Kongkrit; Calon Walikota dan Calon Wakil Walikotaterkait
d. Teknis. penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak
diijinkannya Partai Politik/gabungan partai politik untuk
178. Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 merupakan aturan mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya.
yang bersumber dari ..., kecuali: b. Menerima, mengadili, memutus laporan dugaan
a. Penjabaran Undang – Undang terkait dengan pemilihan; pelanggaran Administras Pemilihan Calon Gubernur dan
b.Perintah Undang – Undang terkait dengan pemilihan; Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil
c. Pelaksanaan Undang – Undang terkait dengan pemilihan; Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
d.Penemuan Hukum. terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak
diijinkannya Partai Politik/gabungan partai politik untuk
179. Organ Bawaslu RI saat ini mempunyai divisi penindakan. Kata mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya;
‘penindakan’ berasal dari akar kata ... c. Menerima, memeriksa, memutus keberatan atas
a. Tindak. Putusan Bawaslu Provinsi Pemilihan Calon Gubernur dan
b. Penindak. Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil
c. Tindakan. Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil
d. Nindak Walikotaterkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau
tidak diijinkannya Partai Politik/gabungan partai politik
180. Salah satu tugas pengawas pemilu ialah melakukan untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan
penanganan pelanggaran pemilu. Kata ‘penanganan’ berasal berikutnya;
dari kata ... d. Menerima, memeriksa, mengadili Pelanggaran
a. Nangan. Administratif oleh Calon Gubernur dan Calon Wakil
b. Nangani. Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau
c. Tangan. Calon Walikota dan Calon Wakil Walikotaterkait
d. Tangani penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak
diijinkannya Partai Politik/gabungan partai politik untuk
181. Pelanggaran berasal dari akar kata ... mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya;
a. Pelanggar
b. Langgar 188.
c. Langgaran eputusan terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi
d.Semua jawaban salah. pemilu yang tidak memenuhi syarat ialah:
a. Dialihkan menjadi pelanggaran pidana.
182. Penanganan pelanggaran mengandung arti ... b.Dialihkan menjadi pelanggaran etik.
a. Proses menangani pelanggaran. c. Dipaksakan sebagai pelanggaran pemilu.
b.Cara menangani pelanggaran. d.Semua pilihan jawaban salah.
c. Bentuk menangani pelanggaran.
d.Jawaban a dan b benar.

189. Temuan dugaan pelanggaran administrasi diperoleh melalui 196. Tindak Pidana Pemilihan adalah?
kegiatan ... a. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan
a. Penelusuran. mekanisme yang berkaitan dengan administrasi
b. Pengawasan. pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan
c. Pendengaran penyelenggaraan pemilihan
d. Keputusan. b.Pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang
berpedoman pada sumpah dan/ atau janji sebelum
190. Kekuatan temuan dugaan pelanggaran administrasi dapat menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan
ditentukan dengan ... c. Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan
a.Alat bukti pemilihan
b. Barang bukti. d.Sengketa yang timbul antar peserta pemilihan atau antara
c.Dokumen pendukung. peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan
d. A, b, dan c benar. akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsidan KPU
Kabupaten/Kota.
191. Pihak yang bertugas untuk mencari barang bukti permulaan
atas dugaan pelanggaraan administrasi ialah: 197. Asas legalitas dikenal dalam hukum pidana, rumusan dari asal
a. Pelapor. legalitas adalah sebagai berikut?
b.Pengawas pemilu. a. Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana, apabila
c. Pemantau pemilu.
d. KPU. P perbuatan itu belum diatur dalam suatu perundang-
undangan
192.
elanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan Undang- b.Keterangan satu saksi bukan saksi
Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang c. Pemberlakuan surut (mundur) suatu ketentuan perundang-
bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu dan terhadap
ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU, merupakan undangan
pengertian dari ... d.Semua jawaban salah
198. Dalam hukum juga dikenal asas retroaktif, yaitu asas yang
a. Sengketa administrasi pemilu bermakna:
b. Tidak ada jawaban yang benar. a. Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana, apabila
c. Pelanggaran perselisihan hasil pemilu
d. Pelanggaran administrasi pemilu perbuatan itu belum diatur dalam suatu perundang-
undangan
193. C b.Keterangan satu saksi bukan saksi
alon Bupati yang diduga melakukan Pelanggaran larangan c. Pemberlakuan surut (mundur) suatu ketentuan
Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya perundang-undangan
untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau d.Semua jawaban salah
Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif,
dialaporkan untuk diperiksa dan diputuskan oleh ... 199. Dalam penanganan tindak pidana pemilihan, terdapat Sentra
Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) yang terdiri dari:
a. Bawaslu. a. Bawaslu Provinsi, Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi
b. Bawaslu Provinsi b.Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Resor dan Kejaksaan
c. Panwaslu Kabupaten/Kota Negeri
d. KPU Provinsi c. Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Negeri
d.Jawaban a dan b benar
194. Selain calon atau pasangan calon, yang juga di larang dengan
sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan 200. Tujuan dibentuknya Sentra GAKUMDU adalah:
atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan a. Menerima pengaduan sengketa pemilihan
kepada WNI baik secara langsung ataupun tidak langsung b.Menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak
untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pidana pemilihan
pilih, menggunakn hak pilih dengan cara tertentu sehingga c. Memutuskan apakah seorang tersangka dapat ditahan atau
mengakibatkan suara tidak sah, danmempengaruhi untuk tidak
memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, d.Melakukan penuntutan di pengadilan
adalah :
201. Secara teknis, Sentra GAKUMDU diatur dalam:
a. Anggota partai politik, tim kampanye, tim sukses, a. Peraturan bersama Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua
b. Anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau Bawaslu
b.Nota Kesepakatan antara Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua
pihak lain. Bawaslu
c. Peraturan Pemerintah
c. Pimpinan partai politik, tim kampanye, dan pihak lain. d.Semua jawaban salah
d. Tim Kampanye, relawan, atau pihak lain.
202. Kepolisian yang tergabung dalam Sentra GAKUMDU dapat
195. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran
Bupati, dan Calon Walikota dan Wakilwalikota yang terbukti yang diterima oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas
melakukan perbuatan Menjanjikan dan/atau memberikan Kabupaten/Kota. Dalam melakukan penyelidikan itu,
uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi kepolisian mempunyai kewenangan untuk:
Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi a. Penggeledahan
secara terstruktur, sistematis, dan masif dapat dikenakan b.Penyitaan
sanksi administrasi pembatalan, berdasarkan: c. Pengumpulan alat bukti
d.Semua jawaban benar
a. Putusan DKPP
b. Putusan KPU
c. Putusan KPU Provinsi
d. Putusan Bawaslu Provinsi

203. Sentra GAKUMDU melakukan pembahasan laporan b. Paling lambat 5 hari kerja
c. Paling lambat 7 hari kerja
pelanggaran dalam penanganan tindak pidana pemilihan. d. Tidak ada batasan waktu

Berikut ini merupakan pembahasan yang dilakukan: 211. Penyidik kepolisian yang menerima pengembalian berkas dari
penuntut umum, harus melangkapi kelengkapan berkas
a. Pembahasan untuk menentukan pasal-pasal yang akan perkara sesuai petunjuk dan menyampaikan kembali berkas
perkara tersebut kepada penuntut umum dalam jangka
disangkakan terhadap peristiwa yang waktu:
a. Paling lambat 3 hari kerja
dilaporkan/ditemukan b.Paling lambat 5 hari kerja
c. Paling lambat 7 hari kerja
b.Pembahasan untuk menentukan apakah laporan/temuan d.Tidak ada batasan waktu

telah memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur tindak 212. Penuntut umum dalam tindak pidana pemilihan, melimpahkan
berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama:
pidana pemilihan a. 3 hari kerja sejak menerima berkas dari penyidik
b. 5 hari kerja sejak menerima laporan dari Bawaslu Provinsi
c. Pembahsan hasil penyidikan dari kepolisian atau Panwas Kabupaten/Kota
c. 5 hari kerja sejak menerima berkas perkara dari penyidik
d.Semua jawaban benar d. 7 hari kerja sejak menerima berkas perkara dari penyidik

204. Anggaran operasional Sentra GAKUMDU dibebankan pada ... 213. Batas waktu Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili dan
memutus perkara tindak pidana pemilihan adalah?
a. Anggaran Bawaslu a.Paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara
b.Paling lama 14 hari setelah pelimpahan berkas perkara
b.Anggaran Kepolisian c. Paling lama 20 hari setelah pelimpahan berkas perkara
d.Tidak ada batasan waktu
c. Anggaran Kejaksaan
214. Batas waktu Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus
d.Anggaran masing-masing lembaga perkara banding tindak pidana pemilihan adalah?
a. Paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara
205. Berikut ini merupakan tindak pidana dalam pemilihan, b. Paling lama 14 hari setelah pelimpahan berkas perkara
c. Paling lama 20 hari setelah pelimpahan berkas perkara
kecuali: d. Tidak ada batasan waktu

a. Pemilih memberikan suara lebih dari satu kali saat 215. Putusan Pengadilan Tinggi atas perkara tindak pidana
pemilihan bersifat:
pemungutan suara a. Dapat diajukan kasasi ke mahkamah agung
b.Terakhir dan mengikat
b.Pengawas Pemilihan menolak laporan yang disampaikan c. Dapat diajukan peninjauan kembali
d.Jawaban a dan c benar
oleh masyarakat
216. Berikut ini merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh
c. Mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tuna Pengawas Pemilihan dalam menangani pelanggaran
pemilihan, kecuali:
netra, tundaksa atau mempunyai halangan fisik lain a. Meminta keterangan pelapor dan saksi-saksi
b.Memanggil paksa terlapor
d.Majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan c. Melakukan analisa terhadap dokumen-dokumen terkait
d.Membuat kajian laporan
kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya
217. Andi salah satu simpatisan pendukung calon Bupati, pada
206. Laporan pelanggaran pemilihan dapat dilaporkan oleh ... masa tenang melakukan kampanye kepada masyarakat
dengan menyampaikan visi dan misi calon Bupati,
a. WNI yang memiliki hak pilih, Pemantau Pemilihan dan pelanggaran apa yang sudah dilakukan oleh Andi adalah:
a. Pelanggaran Administrasi
Peserta Pemilihan b. Tindak Pidana Pemilihan
c. Pelanggaran Kode Etik
b. Setiap WNI, Pemantau Pemilihan dan Peserta Pemilihan d. Bukan Pelanggaran

c. Setiap orang, Pemantau Pemilihan dan Peserta Pemilihan 218. Manakah di bawah ini yang merupakan tindak pidana
pemilihan?
d. WNI yang memiliki hak pilih, Tim Kampanye dan Peserta a. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya
kepada pemilih agar memilih pasangan calon tertentu
Pemilihan b.Mencoblos lebih dari satu kali di satu TPS
c. Partai Politik menerima imbalan uang dari pasangan calon
207. Laporan pelanggaran pemilihan disampaikan paling lama? terkait dengan proses pencalonan

a. 7 hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilihan

b.7 hari sejak diketahuinya/ditemukannya pelanggaran

Pemilihan

c. 3 hari sejak terjadinya pelanggaran pemilihan

d.3 hari sejak diketahuinya/ ditemukannya pelanggaran

Pemilihan

208. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/ Kota, Panwas
Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti
laporan paling lama?
a. 3 hari setelah laporan diterima
b.3 hari setelah laporan diterima dan dapat diperpanjang
dalam waktu paling lama 2 hari
c. 7 hari setelah laporan diterima
d.5 hari setelah laporan diterima dan dapat diperpanjang
dalam waktu paling lama 2 hari

209. Batas waktu penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam
tindak pidana pemilihan adalah?
a. 7 hari kerja sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi
atau Panwas Kabupaten/Kota
b.7 hari kalender sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi
atau Panwas Kabupaten/Kota
c. 14 hari kerja sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi
atau Panwas Kabupaten/Kota
d.14 hari kalender sejak laporan diterima dari Bawaslu
Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota

210. Dalam hal hasil penyidikan dari penyidik kepolisian dianggap
belum lengkap oleh penuntut umum, maka penuntut umum
memberikan petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi dan
mengembalikan berkas kepada penyidik kepolisian dalam
jangka waktu:
a. Paling lambat 3 hari kerja

d.Semua jawaban benar d.1 X 24 Jam sejak laporan/temuan diterima Pengawas
Pemilihan.
219. Pelanggaran apakah yang terjadi ketika Pengawas Pemilihan
menolak menerima atau tidak menindaklanjuti laporan 227. Dalam hal laporan dugaan tindak pidana Pemilihan Gubernur,
dugaan pelanggaran? Bupati dan Walikota, tidak memenuhi unsur dugaan
a. Pelanggaran Administrasi pelanggaran Pemilihan dan waktu penanganan sudah habis,
b.Pelanggaran Kode Etik dan Tindak Pidana Pemilihan maka pengawas pemilihan melakukan tindakan:
c. Sengketa Pemilihan a. Memanggil para pihak untuk dimintai keterangan
d.Semua jawaban benar tambahan
b.Diputuskan dalam rapat pleno Pengawas Pemilihan
220. Siapakah yang dapat diberi sanksi pidana dalam sebuah c. Melakukan kajian ulang
tindakan politik uang dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan d.Merekomendasikan kepada penyidik kepolisian
Walikota?
a. Pemberi uang atau materi 228. Keterangan yang disampaikan oleh pelapor pada saat
b.Penerima uang atau materi menyampaikan laporan dapat dijadikan sebagai:
c. Pemberi dan penerima uang atau materi a. Barang bukti
d.Semua jawaban salah b. Keterangan saksi
c. Rekomendasi
221. Budi sebagai Calon Wakil Bupati menyatakan mundur sebagai d. Alat bukti
Calon Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten/Kota setelah
ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Alasan 229. Yang dapat dijadikan sebagai saksi adalah:
pengunduran diri Budi dikarenakan ketidakcocokan dengan a. Orang yang mendapat informasi dari pelapor
pasangannya Agus, Calon Bupati. Pengunduran diri Budi b. Orang yang mengetahui secara langsung terjadinya
tersebut termasuk pelanggaran? peristiwa
a. Administrasi c. Orang yang dilaporkan sebagai pelaku pelanggaran
b.Kode etik d. Orang yang mengetahuiperistiwadari orang lain
c. Tindak pidana pemilihan
d.Sengketa pemilihan 230. Dalam hukum dikenal istilah testimonium de auditu terkait
dengan keterangan saksi, istilah tersebut bermakna:
222. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik pasangan a. Keterangan yang diperoleh dari orang lain
calon yang didukungnya, setelah ditetapkan oleh KPU b.Keterangan berdasarkan apa yang dialami sendiri
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan maksud akan c. Keterangan yeng diberikan merupakan dusta
menganti dengan pasangan calon lain. Apakah tindakan itu d.Keterangan yang diberikan saling bertentangan
diperbolehkan?
a. Boleh, karena itu menjadi hak dari partai politik 231. Dewan KehormatanPenyelenggara Pemilu (DKPP)
pendukung berkedudukan di?
b. Tidak boleh, karena itu merupaka tindak pidana a.Ibu Kota Negara
pemilihan b.Di setiap Ibukota Provinsi
c. Boleh, sepanjang yang menggantikan memenuhi c. Di setiap IbukotaKabupaten/Kota
persyaratan d.Jawaban a dan b benar
d. Semua jawaban salah
232. Tugas DKPP adalah sebagai berikut, kecuali?
223. Berikut ini adalah wewenang Pengawas Pemilihan dalam a. Menerima pengaduandan/ atau laporan dugaan adanya
proses penindakan dugaan pelanggaran Pemilihan, kecuali: pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu
a. Menerima laporan b.Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan
b. Meminta keterangan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya
c. Melakukan kajian pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu
d. Melakukan penyidikan c. Menetapkan putusan
d.Memeriksa tindak pidana pemilihan
224. Melibatkan Kepala Desa dalam Kampanye Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota, termasuk pelanggaran apa? 233. Ketua DKPP periode 2012-2017adalah?
a. Pelanggaran Administrasi Pemilihan a. Muhammad
b.Tindak Pidana Pemilihan b. Harjono
c. Pelanggaran Kode Etik c. Jimly Asshiddiqie
d.Bukan Pelanggaran d.Nur Hidayat Sardini

225. Sanksi pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 234. Ketua DKPP periode 2017-2022 adalah?
diatur di dalam UU berikut ini, kecuali: a. Muhammad
a. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2015 b.Harjono
b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 c. Jimly Asshiddiqie
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 d.Nur Hidayat Sardini
d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
235. Kode Etik Penyelenggara Pemilu diatur dalam?
226. Pengawas Pemilu harus sudah menyampaikan a. Peraturan DKPP No.1 Tahun 2015
laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilihan kepada b.Peraturan DKPP No.2 Tahun 2015
Sentra Gakumdu untuk dilakukan pembahasan? c. Peraturan DKPP No.3 Tahun 2015
a. 7 hari sejak diketahui atau ditemukan d.Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP
b.7 hari sejak kejadian
c. 3 hari sejak diketahui atau ditemukan

236. DKPP dapat memberikan sanksi kepada penyelengara c. Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah
pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik.
Sanksi itu dapat berupa? mempunyai kekuatan hukum tetap
a. Teguran tertulis
b.Pemberhentian sementara d. Pembatalan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha
c. Pemberhentian tetap
d.Semua jawaban benar Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
244. Pemberian sanksi administrasi terhadap Calon yang terbukti
237. Tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh Penyelenggara
Pemilihan adalah? melakukan perbuatan Menjanjikan dan/atau memberikan
a. Memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi
b. Bertindak netral dan tidak memihak pada salah satu Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih tidak
peserta pemilihan menggugurkan sanksi:
c. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang
bersifat partisan a. Etik
d. Tidak menerima hadiah dalam bentuka papun dari b. Administrasi
peserta pemilihan c. Disiplin
d. Pidana
238. Berikut ini merupakan ciri-ciri kerja penyelenggara pemilihan
yang profesional, kecuali: 245. Berapa lama ancaman sanksi pidana dan denda yang diatur
a. Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, terhadap
pemilihan anggota partai politik atau anggota gabungan partai politik
b. Bertindakhati-hati dalam melakukan perencanaan dan yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
penggunaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan dan menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses
penyimpangan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
c. Melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilihan Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota?
dengan komitmen tinggi
d. Bekerja sesuai keinginan dan kehendak sendiri tanpa a. Paling singkat 16 (enam belas) bulan, dan paling lama 32
memperhatikan keadaan rekan kerja
(tiga puluh dua) bulan, dan denda paling sedikit
239. Manakah tindakan di bawah ini yang tidak boleh dilakukan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah dan paling
oleh Pengawas Pemilihan? banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah.
a. Melakukan pemantauan terhadap DPS
b.Mengawasi pelaksanaan kampanye yang diadakan di dalam b. Paling singkat 20 (dua puluh) bulan, dan paling lama 40
ruangan
c. Menolak laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan (empat puluh) bulan, dan denda paling sedikit
oleh masyarakat dengan alasan sudah daluarsa Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta) rupiah dan paling
d.Melakukan Koordinasi dengan Partai Politik sebagai langkah banyak Rp1500.000.000,00 (seratus lima puluh juta)
pencegahan terjadinya pelanggaran rupiah.

240. Berikut ini merupakan etos kerja yang harus dimiliki oleh c. Paling singkat 25 (dua puluh lima) bulan, dan paling lama
Pengawas Pemilu, kecuali:
a. Menyelesaikan semua tugas yang menjadi tanggung jawab 50 (lima puluh) bulan, dan denda paling sedikit
b.Menjaga keharmonisan dengan sesame rekan kerja Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah dan paling banyak
c. Melakukan kritik secara terbuka terhadap rekan sekerja Rp200.000.000,00 (dua seratus juta) rupiah.
yang dianggap keliru
d.Membiarkan rekan sekerja yang sedang kesulitan bekerja d. Paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan, dan paling
sendiri, dengan alasan berbeda divisi.
lama 72 (tujuh puluh dua) bulan, dan denda paling sedikit
241. Berikut ini merupakan keterampilan yang mesti dimiliki oleh Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) rupiah dan paling
Pengawas Pemilu: banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah.
a. Luwes dalam berkomunikasi dengan para pihak 246. Berapa lama ancaman sanksi pidana dan denda yang diatur
b.Memahami dan mampu menggunakan teknologi informasi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, terhadap
c. Cakap dalam berbicara di depan umum orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan
d.Semua jawaban benar hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi
lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik
242. Berikut merupakan sikap yang harus dihindari oleh Pengawas secara langsung ataupun tidak langsung untuk
Pemilihan, kecuali: mempengaruhi pemilih.
a. Tidak percaya diri
b.Tidak memiliki ketegasan a. Paling singkat 16 (enam belas) bulan, dan paling lama 32
c. Tidak berkompromi dengan kemalasan
d.Tidak memiliki keberanian (tiga puluh dua) bulan, dan denda paling sedikit
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah dan paling
243. Tim Kampanye yang terbukti melakukan perbuatan banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah.
Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya
untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau b. Paling singkat 20 (dua puluh) bulan, dan paling lama 40
Pemilih dikenai sanksi;
(empat puluh) bulan, dan denda paling sedikit
a. Administrasi berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta) rupiah dan paling
b. Etik berdasarkan Puitusan Dewan Kehormatan banyak Rp1500.000.000,00 (seratus lima puluh juta)
rupiah.
Penyelenggara Pemilu.
c. Paling singkat 25 (dua puluh lima) bulan, dan paling lama

50 (lima puluh) bulan, dan denda paling sedikit
Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah dan paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua seratus juta) rupiah.

d. Paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan, dan paling

lama 72 (tujuh puluh dua) bulan, dan denda paling sedikit
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah dan paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah.
247. Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Perbuatan
yang dilakukan pasangan calon dan/atau tim kampanye

pasangan calon yang dapat di kategorikan sebagai politik c. Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan
uang, kecuali?
yang tidak benar mengenai Lokasi TPS.
a. Memberikan sembako kepada masyarakat miskin
b. Memberikan bahan bangunan untuk pembangunan d. Setiap orang yang menggunakan hak pilih orang lain pada

rumah ibadah hari pemungutan suara di TPS.
253. Dugaan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan
c. Memberikan uang transport kepada saksi yang bertugas
Walikota dilaporkan kepada...
di TPS. a. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
b. Kejaksaan
d. Memberikan cinderamata kepda majelis taklim c. Kepolisian
d. PengawasPemilu
248. Penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan melalui sistem
peradilan pidana. Lembaga-lembaga yang tergabung dalam 254. Pihak yang dapat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik
sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut, kecuali? pada Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota, diantaranya
oleh:
a. Pengawas Pemilu a. KPU
b. Polisi dan Jaksa b.Partai Politik pengusung
c. Pengadilan c. Pemantau Pemilu
d. Lembaga Pemasyarakatan. d.Lembaga Swadaya Masyarakat

249. TindakPidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan 255. Penyelenggara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang melakukan pelanggaran yang berpedoman pada sumpah
yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam dan/janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara
lingkungan peradilan umum. Berikut ini yang bukan Pemilihan, termasuk pelanggaran ...
merupakan tindak pidana pemilu adalah? a. Pelanggaran Pidana Pemilihan
b.Pelanggaran Administrasi Pemilihan
a. Pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan c. Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu
d.
atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai elanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota
imbalan kepada peserta kampanye secara langsung
ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya 256. Dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara tingkat
untuk memilih, atau memilih Peserta Pemilu tertentu, Kabupaten/Kota pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur,
atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara Bupati, dan Walikota yang di laporkan ke Bawaslu Provinsi,
tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. oleh Bawaslu Provinsi diteruskan kepada :
a. Bawaslu RI
b. Seseorang dengan sengaja memberikan keterangan yang b. Kepolisian
c. DKPP
tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain d.
tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar PU RI
pemilih
257. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang diduga
c. Setiap orang yang memberi atau menerima dana dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan di Provinsi,
dilaporkan kepada ...
kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana a. Bawaslu RI
diatur dalam UU Pemilu b.Dilaporkan langsung ke DKPP
c. a, dan b, benar
d. Pemilih yang dengan sengaja membubuhkan tulisan d.
PU Provinsi dan diteruskan ke DKPP
dan/atau catatan lain pada surat suara yang telah
ditandai. 258. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam
250. Pada pelaksanaan kampanye dalam pemilihan Gubernur, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,
Bupati, dan Walikota, kerap muncul black campaign atau yang diduga dilakukan oleh Bawaslu, dilaporkan kepada ...
kampanye hitam. Apa tindakan saudara sebagai pengawas a. Sekretariat Bawaslu RI
pemilu jika mengetahui kejadian seperti itu? b. DKPP
c. KPU dan diteruskan ke DKPP
a. Melaporkan kepada KPU d.a, dan c, benar
b. Melaporkan kepada kejaksaan
c. Menunggu laporan pelanggaran dari korban 259. Pelanggaran Kode Etik dalam penyelenggaraan Pemilihan
d. Segera melakukan tindakan karena perbuatan tersebut Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang diduga dilakukan oleh
Sekretaris/ staf Bawaslu Provinsi, dilaporkan kepada ...
merupakan tindak pidana Pemilihan yang merupakan a. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI dan diteruskan ke DKPP
salah satu larangan dalam kampanye. b.KPU Provinsi dan diteruskan ke DKPP
251. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota wajib meneruskan c. Ketua atau anggota Bawaslu Provinsi dan diteruskan ke
dugaan Tindak Pidana Pemilihan kepada Penyidik Kepolisian DKPP
Republik Indonesia, pada ? d.Bawaslu RI dan diteruskan kepada DKPP

a. Kepolisian Daerah Setempat. 260. Pelanggaran Kode Etik dalam penyelenggaraan Pemilihan
b. Kepolisian Resort Setempat. Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang diduga dilakukan oleh
c. Sentra Penegakan Hukum Terpadu Sekretaris/ staf Panwas Kabupaten/ Kota, dilaporkan kepada
d. Kejaksaan Negeri ...
a. Sekretaris Bawaslu Provinsi dan diteruskan ke DKPP
252. Dibawah ini terdapat beberapa pernyataan, yang manakah b.KPU Kabupaten/ Kota dan diteruskan kepada DKPP
pernyataan yang merupakan tindak pidana pemilihan c. Bawaslu Provinsi dan diteruskan ke DKPP
Gubernur, Bupati dan Walikota:

a. Saksi parpol tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih
b. PPS tidak mendaftarkan warga yang berasal dari dari

daerah lain pada hari pemungutan suara.

d. B d. Telah meninggal dunia
awaslu RI dan diteruskan kepada DKPP
204. Yang menjadi asas dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan
197. Apakah kedudukan Pengawas Pemilu dalam Perselisihan Hasil adalah
Pemilihan Umum (PHPU) dalam memberikan keterangan a. kepastian
menurut Perbawaslu No. 13 Tahun 2013 ? b. keadilan
a. Termohon c. kemanfaatan hukum
b. Pemohon d. legalitas
c. Pihak Terkait
d. Saksi 205. Menurut Pasal 13 Perbawaslu 10 Tahun 2012, Tim Seleksi
e. Semua Benar berjumlah….. orang.
a. 2 orang
198. Siapakah yang berhak untuk mencoret Pemilih dari DPS, kecuali b. 3 orang
? c. 4 orang
a. PPS d. 5 orang
b. KPU Kabupaten/Kota.
c. PPL 206. Pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam
d. PPK Pemilihan dilakukan untuk memastikan…
a. setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai
199. Pada Perbawaslu berapakah penyelesaian sengketa pemilihan Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta b. DPT pemilihan terakhir digunakan sebagai sumber
Walikota dan Wakil Walikota diatur? pemutakhiran data pemilihan dengan
a. Perbawaslu No. 7 Tahun 2016 mempertimbangkan DP4
b. Perbawaslu No. 7 Tahun 2015 c. penetapan dan pengumuman DPT
c. Perbawaslu No. 7 Tahun 2014 d. Semua jawaban benar
d. Perbawaslu No. 7 Tahun 2012
207. Dibawah ini yang bukan merupakan asas dari Penyelenggaraan
200. Yang bukan menjadi Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilu adalah...
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil a. Adil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah…. b. Jujur
a. KPU Provinsi c. Proporsionalitas
b. KPU Kabupaten/Kota d. Makmur
c. pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta e. Akuntabilitas
Pemilihan
d. Bawaslu 208. Dibawah ini merupakan kewajiban Penyelenggara Pemilu dalam
melaksanakan asas mandiri dan adil, yaitu...
201. Pengawasan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil a. Memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang
Kepala Daerah dilakukan oleh .... atau atrbut yang secara jelas menunjukan sikap partisipan
a. Bawaslu, Inspektorat, Bawaslu Provinsi, Panwas pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu.
Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan b. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat atas
b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu.
dan Panwas Kecamatan c. Memperlakukan secara sama setiap calon, peserta
c. KPU, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam
Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan dan Pengawas proses Pemilu.
Pemilu Luar Negeri d. Menerima hadiah dari peserta Pemilu, calon peserta
d. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Pemilu, perusahaan atau individu.
Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan
Pengawas TPS 209. Sebagai Penyelenggara Pemilu memiliki kewajiban dalam
melaksanakan asas kepentingan umum, dibawah ini yang bukan
202. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan berdasarkan merupakan kewajiban tersebut ialah...
prinsip-prinsip: a. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana
pendukung bagi pemilih yang membutuhkan
a. persamaan di muka hukum perlakuan khusus dalam menggunakan dan
b. praduga tidak bersalah menyampaikan hak pilihnya.
c. legalitas b. Memastikan pemilih memahami secara tepat
d. sederhana dan biaya murah mengenai proses Pemilu.
c. Menutup akses bagi pemilih dan media untuk
203. Yang termasuk Pemutakhirani Daftar Pemilih adalah sebagai berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan
berikut, kecuali.. Pemilu.
a. Memenuhi syarat usia pemilih yang sampai dengan d. Memberikan informasi dan pendidikan pemilih
hari dan tanggal pemilihan sudah berumur 17 (tujuh yang mencerahkan pikiran dan kesadaran
belas) tahun pemilih.
b. Terdaftar dalam tim kampanye pasangan calon e. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih
c. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah untuk menggunakan hak pilihnya atau
pernah kawin memberikan suaranya.

210. Dalam poin a Pasal 14 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan a. Komisi Pemilihan Umum
DKPP, dinyatakan bahwa Penyelenggara Pemilu berkewajiban b. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
untuk tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun
tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Hal Umum
tersebut merupakan kewajiban dalam melaksanakan asas... c. Badan Pengawas Pemilu
a. Proporsionalitas d. Sentra Gakkumdu
b. Profesionalitas
c. Kepastian hukum 217. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya
d. Mandiri dan adil pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam
rekapitulasi perhitungan perolehan suara, Bawaslu, Bawaslu
211. Membuka akses publik mengenai informasi dan data yang Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota melaporkan adanya
berkaitan dengan keputusan yang telah diambil oleh pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan tersebut
penyelenggara pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang- kepada.....
undangan merupakan salah satu kewajiban dalam melaksanakan a. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
asas... Umum
a. Keterbukaan b. Komisi Pemilihan Umum
b. Jujur c. Presiden
c. Mandiri dan adil d. Kepolisian Negara Republik Indonesia
d. Profesionalitas
218. Dibawah ini yang bukan merupakan cakupan tugas dan
212. Memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota dalam hal mengawasi
disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota,
merupakan salah satu kewajiban yang tercantum dalam poin b mengawasi….
Pasal 16 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP, dalam a. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data
melaksanakan asas... kependudukan dan penetapan daftar pemilih
a. Jujur sementara dan daftar pemilih tetap
b. Proposionalitas b. Pemilihan calon bupati/walikota di internal
c. Mandiri dan adil Partai Politik =
d. Tertib c. Proses penetapan calon anggota Dewan
Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dan calon
213. Pada Pasal 4 Peraturan bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP bupati/walikota
tercantum tujuan dari Kode Etik, yaitu ... d. Penetapan calon bupati/walikota
a. Tertib
b. Adil 219. Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia
c. Integritas adalah:
d. Kemajuan a. Pembukaan UUD 1945
e. Kecermatan b. Pancasila
c. Proklamasi 17 Agustus 1945
214. Dibawah ini merupakan stakeholders yang dapat diawasi oleh d. UUD 1945
Panwaslu Kabupaten/Kota dalam pengawasan tahapan
kampanye pemilu, kecuali... 220. Konstitusi merupakan dokumen hukum dan mengandung cita-
a. Relawan cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem ekonomi,
b. Petugas Kampanye dan sistem politik yang ingin dikembangkan oleh bangsa
c. Anggota Bawaslu Provinsi bersangkutan. Pernyataan tersebut menunjukkan kategori
d. Peserta kampanye konstitusi sebagai konstitusi:
a. ideologi
215. Dalam hal Panwaslu Kabupaten/Kota menerima laporan dugaan b. politik
laporan pelanggaran administratif terhadap ketentuan c. ekonomi
pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU d. sosial
Kabupaten/Kota, sekretaris, dan pegawai sekretariat KPU
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota meneruskan 221. Dilihat dari bentuknya Undang-Undang Dasar NRI 1945 adalah:
laporan tersebut kepada... a. hukum dasar
a. Publik b. undang-undang
b. Komisi Pemilihan Umum c. konvensi
c. Badan Pengawas Pemilu RI d. konstitusi
d. Badan Pengawas Pemilu Provinsi
222. Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan dapat
216. Dalam hal Panwaslu kabupaten/kota menerima laporan dugaan memeberikan penuntun dalam mencapai kenahagian lahir dan
adanya tindak pidana dalam pelaksanaan kampanye pemilu oleh batin dalam masyarakat yang beragam, merupakan hakikat
anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai Pancasila sebagai:
sekretariat KPU Kabupaten/Kota, pelaksana dan peserta a. Dasar Negara
kampanye pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota meneruska b. Pandangan hidup bangsa
dugaan adanya tidak pidana tersebut kepada... c. Idiologi bangsa
d. Kepribadian bangsa Indonesia

223. Perilaku dibawah ini yang sesuai dengan pengalaman sila kedua 229. Menurut Pasal 3 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014,Pengawasan
dari Pancasila adalah: Pemilu dilaksanakan oleh:
a. Menghormati dan menghargai orang lain a. Pengawas Partai
b. Menilai baik hasil kerja orang lain b. Kejaksaan
c. Meminta dengan hormat untuk melaksanakan c. Pengawas Pemilu
keinginan d. Polisi
d. Berani membela kebenaran dan keadilan
230. Ketua Bawaslu saat ini ialah …
224. Dibawah ini yang merupakan sumber hukum di Indonesia a. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie., SH.
adalah: b. Arief Budiman
a. Proklamasi 17 Agustus 1945 c. Abhan, SH
b. UUD 1945 d. Prof. Dr. Muhammad
c. Dekrit Presiden
d. Semua jawaban benar 231. Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu
225. Berikut ini adalah Asas Penyelenggara Pemilu, pilih yang paling Luar Negeri merupakan lembaga pengawasan Pemilu yang
bersifat ….
benar : a. Permanen
b. Ad hoc
a. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, c. Tetap
d. Tahunan
kepentingan umum, keterbukaan,
232. DKPP adalah salah satu Penyelenggara Pemilu sebgaimana
proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. DKPP
singkatan dari ….
efisiensi, dan efektivitas. a. Dewan Komisi Penyelenggara Pemilu
b. Dewan Komite Penyelenggara Pemilu
b. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, dan c. Dewan Kehormatan Pengawasan Pemilu.
d. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
mendahulukan kepentingan umum diatas
233. Ketua DKPP periode 2012-2017 ialah ….
kepentingan pribadi atau golongan. a. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie., SH.
b. Prof. Dr. Ramlan Surbakti.
c. keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, c. Prof. Dr. Hafiz Azhary
d. Abhan, SH.
akuntabilitas, ekonomis, efisiensi, dan
234. DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya
efektivitas. pelanggaran kode etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu.
Siapakah yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu:
d. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, dan sama a. KPU, Bawaslu dan Lembaga Pemantau Pemilu
b. KPU, Bawaslu dan Partai Politik
kedudukannya didepan hukum. c. KPU, Bawaslu, Lembaga Pemantau Pemilu dan
Partai Politik
226. Berikut ini adalah tugas dan wewenang Panwaslu d. KPU dan Bawaslu

Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 235. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Bawaslu tidak dapat
menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-
2011, kecuali: undang, pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk
sementara dilaksanakan oleh …..
a. Mengawasi pelaksanaan tahapan a. KPU
b. DKPP
penyelenggaraan Pemilu c. Menteri Dalam Negeri
d. Sekretaris Jenderal Bawaslu
b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap
236. Lembaga pengawas pemilu di tingkat provinsi adalah:
pelaksanaan peraturan perundang-undangan a. Bawaslu Provinsi
b. Panwaslu Provinsi
mengenai Pemilu c. Panwaslu Kabupaten/Kota
d. Jawaban a dan b benar
c. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan
237. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengatur tentang:
menjadi kewenangannya kepada instansi yang a. Pemilu Presiden
b. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
berwenang c. Pembentukan Bawaslu dan Panwaslu
d. Pembentukan PPK dan PPS
d. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran

Pemilu yang mengandung unsur pidana.

227. Salah satu ciri negara demokrasi adalah dilaksanakannya pemilu

dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan karena ada

tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Apakah yang menjadi

tujuan Pemilu tersebut:

a. Memungkinkan terjadinya peralihan

pemerintahan secara aman dan tertib

b. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat

c. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga

negara

d. a, b dan c benar

228. Pengawasan Pemilu bertujuan untuk:

a. memastikan terselenggaranya Pemilu secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan

berkualitas

b. dilaksanakannya peraturan perundang-undangan

mengenai Pemilu secara menyeluruh

c. menegakkan integritas, kredibilitas

penyelenggara, transparansi penyelenggaraan

dan akuntabilitas hasil Pemilu

d. a, b dan c benar

238. Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota c. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha
dilaksanakan dengan sistem: milik negara, dan badan usaha milik daerah
a. Proporsional terbuka
b. Semi proporsional d. Semua benar
c. Distrik
d. Distrik berwakil banyak 246. Pencegahan pelanggaran adalah pencegahan terjadinya
e. Campuran Pelanggaran Pemilu dengan cara sebagai berikut, kecuali ….
a. melakukan pengamatan dan/atau pemeriksaan
239. Pemilu anggota DPD dilaksanakan dengan sistem ….. terhadap pelaksaanaan tahapan Pemilu
a. Semi proporsional b. memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan
b. Proporsional tertutup serta keabsahan data dan dokumen yang
c. Distrik menjadi objek pengawasan pada setiap kegiatan
d. Distrik berwakil banyak dan/atau tahapan penyelenggaraan Pemilu
c. melakukan konfirmasi kepada pihak-terkait dalam
240. Pengawasan penyelenggaraan pemilu di tingkatan hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran
Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh: d. melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain
a. Bawaslu Provinsi yang bertentangan dengan peraturan
b. Panwaslu Kabupaten/Kota perundang-undangan
c. Bawaslu
d. Bawaslu Kabupaten/Kota 247. Peserta pemilihan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, disebut:
241. Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra a. Pasangan Calon Presiden
Gakkumdu adalah: b. Pasangan Calon Bupati
a. Pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana c. Pasangan Calon Gubernur
Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu d. Pasangan Calon Walikota
Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau 248. Peserta pemilihan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi
Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, disebut:
Kejaksaan Negeri. a. Pasangan Calon Presiden
b. Pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan b. Pasangan Calon Bupati dan Walikota
yang terdiri dari kepolisian dan kejaksaan c. Pasangan Calon Gubernur
c. Pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan d. Pasangan Calon Kepala Desa
yang terdiri dari unsur Bawaslu dan Kejaksaan Negeri.
d. Pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan 249. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik
yang hanya terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Indonesia harus:
dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara a. Terdaftar sebagai pemilih
Republik Indonesia b. Sudah pernah memilih pada pemilu sebelumnya
c. Menjadi anggota PARPOL
242. Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota berwenang menangani d. Memiliki Kartu Keluarga
dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah:
a. Pusat 250. Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik
b. Kabupaten/Kota Indonesia harus memenuhi syarat:
c. Provinsi a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
d. Semua benar putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap
243. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 jiwa/ingatannya
Tahun 2014 Mengatur Tentang: c. Berdomisili tetap
a. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota d. Nyata-nyata tidak sedang terganggu
b. Pemilu Presiden jiwa/ingatannya, tidak sedang dicabut hak
c. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
d. Pembentukan PPK dan PPS telah mempunyai kekuatan hukum tetap

244. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 251. Dalam penyelenggaran pemilihan umum, diperlukan adanya
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum
dalam: tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan:
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 a. Prinsip-prinsip check and balances
b. UUD 1945 b. Sistem proporsional terbuka
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 c. Asas penyelenggaraan negara yang baik (good
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 governance)
Tahun 2008 d. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua
pihak
245. Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan dana Kampanye e. Asas pemilihan umum dan peraturan
yang berasal dari: perundang-undangan
a. pihak asing
b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya

252. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun d. Informasi tentang adanya hak yang telah
2011, penyelenggara dan pengawas Pemilu di Indonesia diatur dirampas dan bersifat pidana kepada Polisi
dalam:
a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 259. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana, adalah
c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sesuai menurut KUHAP berhak melakukan hal-hal dibawah ini
d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 kecuali:
a. Mengajukan laporan atau pengaduan kepada
253. Tahapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD penyelidik
dimulai paling lambat ….. sebelum hari pemungutan suara. b. Berhak mengajukan laporan atau pengaduan
a. 20 bulan c. Laporan atau pengaduan itu dapat bersifat lisan
b. 21 bulan atau tertulis
c. 22 bulan d. Wajib mengajukan laporan atau pengaduan
d. 23 bulan
260. Semua yang disebutkan dibawah ini adalah alat bukti yang sah
254. Kampanye pemilihan dapat dilakukan melalui: menurt KUHAP:
a. Pertemuan terbatas dan Pertemuan tatap muka a. Petunjuk
b. Pemasangan alat peraga di tempat umum b. keterangan saksi atau keterangan ahli
c. Rapat umum c. surat
d. Semua jawaban benar d. Semua Benar

255. Berikut ini dilarang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye 261. Landasan konstitusional dari penyelenggara pemilu ialah:
kecuali: a. Pasal 22E UUD NRI 1945
a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung b. Pasal 22E ayat (4) UUD NRI 1945
pada Mahkamah Agung serta Hakim konstitusi c. Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945
pada Mahkamah Konstitusi d. Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945
b. Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur,
wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, 262. Di bawah ini yang bukan tugas dan wewenang dari DKPP adalah:
dan wakil walikota a. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu
c. Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melanggar kode etik.

d. Ketua, wakil ketua, dan anggota BPK b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak
lain yang terkait untuk dimintai keterangan,
256. Penahanan menurut KUHAP adalah: termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain
a. Penempatan tersangka dan atau terdakwa di lembaga

pemasyarakatan c. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak
b. Pengekangan tersangka atau terdakwa agar tidak terkait untuk ditindaklanjuti
melarikan diri d. memutus perselisihan hasil pemilihan umum
c. Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat
tertentu dengan suatu penetapan oleh penyidik atau 263. Pelakasanaan Pemilihan serentak gelombang ketiga (2018) akan
penuntut umum atau hakim dilaksanakan pada tanggal:
d. Pencegahan agar tersangka tidak berbuat pidana dan a. 23 Juni 2018
menghilangkan alat bukti b. 25 Juni 2018
c. 27 Juni 2018
257. Ganti kerugian menurut KUHAP adalah sebagaimana d. 29 Juni 2018
diuraikan dibawah, kecuali:
a. Hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas 264. Tugas utama dari Bawaslu berdasarkan Pasal 73 ayat (2)
tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 adalah:
b. Tuntutan materil dan imateril karena ketidak a. mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam
profesionalan dalam pemeriksaan seseorang rangka pencegahan, penindakan, dan pemutusan
c. Imbalan sejumlah uang karena ditangkap, pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang
ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang demokratis
berdasarkan undang-undang b. mengawasi penyelenggara Pemilu dalam rangka
d. Imbalan sejumlah uang karena ditangkap, pencegahan pelanggaran untuk terwujudnya
ditahan, dituntut dan diadili karena kekeliruan Pemilu yang demokratis
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan c. mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam
rangka penindakan pelanggaran untuk
258. Laporan menurut KUHAP adalah: terwujudnya Pemilu yang demokratis
a. Pemberitahuan tentang telah atau sedang atau d. mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam
diduga akan terjadi peristiwa pidana kepada rangka pencegahan dan penindakan
pejabat yang berwenang pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang
b. Informasi tentang adanya suatu peristiwa pidana demokratis
yang mencurigakan kepada pejabat yang
berwenang 265. Pembatasan waktu dalam penyampaian laporan dugaan
c. Pemberitahuan tentang adanya kejadian yang pelanggaran TSM terhitung sejak ditetapkannya calon sampai
bersifat pidana dan pemberitahuan disampaikan sebelum pemungutan suara ialah:
secara lengkap kepada pejabat yang berwenang a. 70 hari