TSH RESOURCES BERHAD
2022 E-Training KEBIJAKAN ANTI SUAP & KORUPSI
Direktur
Aug 2022
ABMS Awareness E-Training Slides
1
KEBIJAKAN ANTI SUAP & KORUPSI TSH
ABMS Awareness E-Training Slides
2
KEBIJAKAN ANTI SUAP & KORUPSI TSH
KOMITMEN
“TSH Group mengadopsi kebijakan tanpa toleransi
”terhadap semua bentuk penyuapan dan korupsi.
Penerapan
berlaku untuk semua Direksi dan Karyawan TSH Group.
ABMS Awareness E-Training Slides
3
KEBIJAKAN ANTI SUAP & KORUPSI TSH
Peran & Tanggung Jawab
Top Level •Mempromosikan budaya anti suap;
Management •Melakukan pengawasan yang wajar; dan
•Memastikan implementasi & pemantauan kebijakan yang efektif.
Karyawan •Mematuhi kebijakan dan prosedur; dan
•Kewajiban untuk melaporkan setiap tindakan suap yang nyata,
dirasakan atau dicurigai.
Komite Audit & •Memastikan implementasi kebijakan; dan
Unit Integritas •Memantau penggunaan dan efektivitasnya..
ABMS Awareness E-Training Slides
4
1.0 Pendahuluan
Kebijakan ini berlaku:-
a) Terhadap semua negara di seluruh dunia, tanpa kecuali dan tanpa memperhatikan
kebiasaan daerah, praktek setempat atau kondisi persaingan; dan
b) Terhadap semua transaksi bisnis TSH Group dengan entitas komersial ("sektor
swasta") dan Pemerintah ("sektor publik"), dan mencakup interaksi TSH Group
dengan direktur, personel, agen, dan perwakilan lainnya yang ditunjuk di semua
tingkatan.
Untuk segera mencari panduan dari Unit Integritas jika
• ada orang yang tunduk pada Kebijakan ini menemukan bahwa diri mereka ada
dalam skenario yang tidak diatur dalam Kebijakan ini, atau
• memiliki keraguan tentang ruang lingkup hukum yang berlaku, atau aplikasi
Kebijakan ini.
ABMS Awareness E-Training Slides
5
1.1 Tujuan
(a) menegaskan sikap TSH Group terhadap penyuapan dalam segala bentuknya, dan
masalah korupsi yang mungkin dihadapi dalam perjalanan operasinya; dan
(b) memberikan informasi dan panduan tentang cara mengenali dan menangani
potensi tindakan suap dan korupsi.
ABMS Awareness E-Training Slides
6
1.2 Penerapan
Untuk semua Direksi dan Karyawan TSH Group.
ABMS Awareness E-Training Slides
7
3.0 Pembayaran, Hadiah, Hiburan, Sumbangan
dan Keuntungan Lain
Pembayaran
•Semua pembayaran harus terjamin, transparan dan tepat.
•Pembayaran tidak dapat dilakukan sebagai dalih untuk penyuapan atau tindakan korupsi apa pun.
•Melarang penggunaan pembayaran uang uang pelicin, keuangan atau insentif lainnya untuk
mendapatkan keuntungan yang tidak wajar, untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis, atau
mengarahkan bisnis ke / dari orang atau entitas lain, termasuk mempercepat kinerja tugas yang
bersifat non-diskresioner.
•Direktur atau karyawan dapat menghadapi situasi di mana mereka tidak memiliki alternatif selain
melakukan pembayaran uang uang pelicin untuk melindungi diri mereka sendiri, atau kerabat
mereka, dari cedera, kehilangan nyawa atau untuk kebebasan. Setiap permintaan atau pembayaran
uang uang pelicin dalam keadaan seperti itu harus segera dilaporkan ke Unit Integritas.
•Semua pembayaran harus dicatat secara transparan dalam Daftar.
ABMS Awareness E-Training Slides
8
3.0 Pembayaran, Hadiah, Hiburan, Sumbangan
dan Keuntungan Lain
Hadiah dan Hiburan
•Harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:-
a) Sederhana dan terbatas untuk menghindari penampilan yang tidak pantas;
b) Sesuai dengan tanggung jawab resmi karyawan;
c) Harus dilakukan dengan cara yang terbuka dan transparan serta sesuai hukum dalam keadaan;
d) Tidak mempengaruhi atau dianggap mempengaruhi tindakan, atau keputusan bisnis;
e) Tidak ada harapan dari bantuan khusus atau untuk mendapatkan keuntungan yang tidak pantas
sebagai imbalan; dan
f) Tidak ada niat untuk terlibat dalam penyuapan atau tindakan korupsi dalam bentuk apa pun.
•Yang berikut harus dinyatakan dalam Daftar:-
a) Hadiah dan Hiburan yang melanggar ketentuan sebagaimana ditentukan di atas; dan/atau
b) Hadiah dan Hiburan yang telah disetujui sebelumnya oleh Komite Audit mengingat situasi
luar biasa yang memungkinkan terjadinya.
•Semua pernyataan harus dicatat dengan benar dalam Daftar dalam waktu 30 hari.
•Persetujuan atau arahan juga harus didapatkan dari Unit Integritas pada tindakan selanjutnya terkait
dengan pemberian dan/atau penerimaan hadiah dan hiburan tersebut. Permintaan persetujuan dan
persetujuan yang diterima harus didokumentasikan dengan baik bersama dengan Daftar.
ABMS Awareness E-Training Slides
9
3.0 Pembayaran, Hadiah, Hiburan, Sumbangan
dan Keuntungan Lain
Sumbangan dan Sponsor
•Melarang penggunaan dan penerimaan donasi atau sponsor untuk mempengaruhi tindakan atau hasil
keputusan bisnis.
•Harus didokumentasikan dengan baik dan disimpan dalam Daftar serta tersedia untuk tujuan audit
dan/atau pemantauan..
•Sumbangan untuk badan amal atau penerima manfaat berbasis asing harus ditangani dengan hati-
hati.
• Jika ragu, sebelum melakukan transaksi tersebut harus dikonsultasikan.
ABMS Awareness E-Training Slides
10
3.0 Pembayaran, Hadiah, Hiburan, Sumbangan
dan Keuntungan Lain
Konstribusi Politik
• Diperlukan persetujuan tertulis sebelumnya dari Dewan Direksi
• Tidak ada kontribusi politik seperti itu yang dapat digunakan sebagai dalih untuk penyuapan.
• Setiap permintaan persetujuan dan persetujuan yang diterima untuk pembuatan kontribusi politik
harus didokumentasikan dengan baik dan disimpan dalam Logbook.
ABMS Awareness E-Training Slides
11
4.0 Rekrutmen Karyawan
Rekrutmen
•Rekrutmen, pelatihan, evaluasi kinerja, remunerasi, pengakuan, dan promosi untuk karyawan dan
manajemen harus dilakukan secara objektif dan tidak dilakukan atas dasar rasa suka atau tidak suka, serta
harus mencakup penilaian komitmen individu terhadap integritas..
• TSH Group tidak akan menawarkan pekerjaan kepada calon karyawan dengan imbalan bantuan sebelumnya
atau sebagai imbalan atas bantuan yang tidak wajar, seperti pemberian kontrak. TSH Group akan memberikan
kontrak dan posisi karyawan berdasarkan prestasi. Surat dukungan / rujukan dalam segala bentuk tidak akan
diakui sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan bisnis.
ABMS Awareness E-Training Slides
12
5.0 Mengelola Hubungan
Mitra Bisnis
•Melarang segala bentuk penyuapan atau memberikan insentif yang tidak wajar untuk membujuk
siapa pun untuk bertransaksi dengan TSH Group.
•Jika dapat dilakukan dan relevan, harus melakukan uji tuntas yang sesuai untuk memastikan bahwa
Calon Business Associate tidak akan melakukan tindakan suap atau korupsi dalam hubungannya
dengan TSH Group.
•Ketentuan standar akan dimasukkan dalam dokumen hukum dan/atau kontrak dengan Mitra Bisnis
yang mensyaratkan mereka untuk mematuhi Kebijakan ini sehubungan dengan semua transaksi oleh
mereka untuk atau atas nama TSH Group dan undang-undang lain yang berlaku.
•Janji/Ikrar/Pledge harus ditandatangani oleh semua Rekan Bisnis [dan karyawan] yang harus
dilembagakan oleh semua operasi di Grup - semua HOD dan Manajer, harus memastikan pengawasan
tersebut dilembagakan. Silakan merujuk ke HOD/ Kepala Pengadaan (Head of Procurement), untuk
memulai inisiatif ini, dengan departemen Legal. Ini adalah latihan tahunan untuk ditanamkan pada
komitmen kami melawan penyuapan dan korupsi
ABMS Awareness E-Training Slides
13
5.0 Mengelola Hubungan
Konflik Kepentingan
•Setiap orang yang melaksanakan tugasnya atas nama TSH Group harus menghindari situasi yang
menciptakan atau terlihat seperti akan menciptakan konflik kepentingan.
•Menggunakan posisi mereka, aset dan sumber daya TSH Group, atau informasi yang tersedia bagi
mereka untuk keuntungan pribadi mereka, atau keuntungan untuk kerabat dan rekan, sangat
dilarang..
•Setiap konflik kepentingan yang aktual, potensial, atau dirasakan diharuskan untuk melaporkan
masalah tersebut kepada Group Managing Director (GMD) dengan segera.
• Persetujuan tertulis diperlukan jika terjadi konflik kepentingan yang timbul selama pengerjaan
pekerjaan karyawan dengan TSH Group.
ABMS Awareness E-Training Slides
14
6.0 Penilaian Resiko
• Penilaian risiko yang komprehensif harus dilakukan setiap tiga (3) tahun, atau
sebagaimana dan ketika dianggap perlu oleh Komite Audit.
• Hasil penilaian risiko harus disampaikan kepada Komite Audit dan Direksi.
ABMS Awareness E-Training Slides
15
7.0 Pernyataan Staf
• Semua personil TSH Group akan menyatakan secara tertulis [sertifikasi :
Janji/Ikrar/Pledge] bahwa mereka telah membaca, memahami, dan akan mematuhi
Kebijakan ini. Kebijakan ini dan versi lengkapnya dapat diunduh dari
https://www.tsh.com.my/investor-relations/corporate-governance/
Situs web TSH Resources Berhad.
Pelaksanaan tahunan penandatanganan Ikrar/Pledge ini: sertifikasi harus dilanjutkan
dengan dan pelatihan untuk semua personel, dengan tes / kuis tahunan, untuk
memastikan semua personel sering diingatkan akan komitmen ini.
• Unit Integritas berhak untuk meminta informasi apa pun, termasuk mengenai aset
karyawan, dalam hal orang tersebut terlibat dalam penyuapan dan tuduhan atau
insiden terkait korupsi.
ABMS Awareness E-Training Slides
16
8.0 Operasi, Dukungan dan Peningkatan
Kebijakan ini
i. Tanggung jawab untuk Kebijakan ini
• Komite Audit TSH Group memiliki tanggung jawab secara keseluruhan untuk
memastikan Kebijakan ini sesuai dengan kewajiban hukum dan etika TSH Group,
dan bahwa semua orang yang melaksanakan tugasnya atas nama TSH Group
mematuhinya.
• Unit Integritas(IU) di bawah pengawasan Komite Audit sebagai badan kepatuhan
anti-penyuapan dan korupsi TSH Group. Unit Integritas memiliki tanggung jawab
utama dan hari-hari untuk menerapkan Kebijakan ini, dan untuk memantau
penggunaan serta efektivitasnya.
• IU juga bertindak sebagai titik rujukan pertama bagi setiap orang yang ingin
berkonsultasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyuapan dan masalah-
masalah yang berkaitan dengan korupsi.
• Manajemen di semua tingkatan bertanggung jawab untuk memastikan
mereka yang melapor mengetahui dan memahami Kebijakan ini..
ABMS Awareness E-Training Slides
17
8.0 Operasi, Dukungan dan Peningkatan
Kebijakan ini
ii. Tinjauan dan Perubahan Kebijakan ini
• Kebijakan ini akan ditinjau setiap tiga (3) tahun, atau sebagaimana dan ketika
dianggap perlu oleh Komite Audit.
• Setiap perubahan pada Kebijakan ini harus disetujui oleh Dewan Direksi.
ABMS Awareness E-Training Slides
18
8.0 Operasi, Dukungan dan Peningkatan
Kebijakan ini
iii. Komunikasi Kebijakan Ini
• Kebijakan ini dipublikasikan di situs web TSH Group di https://www.tsh.com.my
dan khususnya di
https://www.tsh.com.my/investor-relations/corporate-governance/
Catatan: Semua karyawan harus mengacu pada Kebijakan yang aktual.
Slide pelatihan di sini adalah ringkasan dari Kebijakan.
• Semua karyawan, direktur, rekan bisnis, dan siapa pun yang melaksanakan tugas
atas nama TSH Group harus diberi tahu setiap kali ada perubahan signifikan pada
Kebijakan ini.
ABMS Awareness E-Training Slides
19
8.0 Operasi, Dukungan dan Peningkatan
Kebijakan ini
iv. Pelatihan dan Penyadaran
• TSH Group akan melakukan program penyadaran tahunan.
• Induksi kebijakan untuk semua karyawan baru
• Tidak adanya toleransi, dan kepatuhan terhadap praktik anti-suap dan korupsi
juga harus dikomunikasikan kepada semua rekan bisnis pada permulaan
hubungan dengan mereka dan diulang atau diperkuat sebagaimana mestinya
setelahnya.
• Group Human Resources serta Regional Human Resources wajib menyimpan
catatan semua program pelatihan dan penyadaran, termasuk perincian dan
kehadiran peserta.
• Partisipasi penuh dan seluruh karyawan mengikuti pelatihan ini. Jika ada
karyawan yang tidak hadir, anda bertanggung jawab untuk memastikan anda
melapor ke HR untuk mengikuti pelatihan ini setiap tahun dan dicatat untuk
partisipasi penuh.
ABMS Awareness E-Training Slides
20
8.0 Operasi, Dukungan dan Peningkatan
Kebijakan ini
v. Pelanggaran terhadap Kebijakan ini
• Setiap pelanggaran Kebijakan ini, termasuk tindakan penyuapan dan pelanggaran,
akan menjadi pelanggaran serius atau pelanggaran yang menjamin tindakan
disipliner terhadap para pelanggar, termasuk pemecatan seketika. TSH Group
memiliki hak untuk memutuskan hubungan kontraktualnya dengan
orang/perusahaan lain jika mereka melanggar Kebijakan ini..
• Masalah ketidakpatuhan / pelanggaran yang diidentifikasi harus dilaporkan kepada
top manajement dan Komite Audit.
• Ini seharusnya jarang terjadi, tetapi jika ada orang yang melaksanakan tugas atas
nama TSH Group yang menjadi korban ancaman langsung terhadap keselamatan
mereka, orang tersebut dapat mengutamakan keselamatan dirinya, dalam situasi
yang mengancam jiwa misalnya. – lanjutan halaman berikutnya.
ABMS Awareness E-Training Slides
21
8.0 Operasi, Dukungan dan Peningkatan
Kebijakan ini
v. Pelanggaran terhadap Kebijakan ini
• Akan tetapi, orang tersebut harus segera melaporkan semua keadaan ancaman dan
pembayaran kepada Unit Integritas. Jika ada ancaman tetapi orang tersebut dapat
memberi tahu Unit Integritas sebelum melakukan pembayaran untuk menghindari
hal yang membahayakan, maka orang tersebut harus melakukannya.
• Kalau tidak, pemberitahuan harus dibuat dan persetujuan harus dicari secara
retrospektif, sesegera mungkin.
• Pembayaran semacam itu harus secara akurat dijelaskan dan dicatat dalam Daftar.
• Diingatkan: Setiap pelanggaran Kebijakan ABC oleh karyawan akan menimbulkan
akibat serius dan tindakan disipliner setelah penyelidikan yang semestinya. Jika ada
bukti kuat tentang penyuapan dan korupsi yang dilakukan oleh karyawan mana
pun, karyawan tersebut dapat diberhentikan secara tiba-tiba dan tidak akan
diizinkan untuk dipekerjakan di perusahaan lain dalam Grup.
ABMS Awareness E-Training Slides
22
8.0 Operasi, Dukungan dan Peningkatan
Kebijakan ini
vi. Meningkatkan Kesadaran
• Setiap orang yang mengetahui pelanggaran yang sebenarnya atau yang diduga
melanggar hukum yang berlaku atau Kebijakan ini bertanggung jawab untuk segera
melaporkan masalah tersebut dengan menggunakan jalur pelaporan dan pedoman
yang dinyatakan dalam Kebijakan Pelaporan Pelanggaran TSH Group.
• Laporan yang dibuat dengan itikad baik, baik secara anonim atau tidak, harus
ditangani secara tepat waktu dan tanpa menimbulkan rasa takut akan adanya
pembalasan terlepas dari apa pun hasil investigasi.
ABMS Awareness E-Training Slides
23
8.0 Operasi, Dukungan dan Peningkatan
Kebijakan ini
vii. Fungsi Kepatuhan
• Sumber daya yang sesuai termasuk tenaga kerja dengan kompetensi, wewenang
dan independensi yang memadai harus disediakan untuk operasi yang efektif dari
fungsi kepatuhan dan sistem manajemen anti-penyuapan dan korupsi secara
keseluruhan.
• Sistem dan prosedur kontrol internal akan dikenakan audit tahunan untuk
memberikan jaminan bahwa hal tersebut efektif dalam melawan penyuapan dan
korupsi.
• Dokumentasi audit harus mencakup rencana tindakan peningkatan kinerja.
ABMS Awareness E-Training Slides
24
8.0 Operasi, Dukungan dan Peningkatan
Kebijakan ini
viii. Perbaikan Berkesinambungan
• Berkomitmen untuk terus meningkatkan kebijakan dan prosedur terkait anti-
penyuapan dan korupsi.
• Memantau persyaratan hukum dan peraturan, untuk mengidentifikasi peluang
peningkatan terhadap Kebijakan ini dan manajemen anti-suap dan korupsi.
ABMS Awareness E-Training Slides
25
Lampiran 1
ABMS Awareness E-Training Slides
26
Lampiran 1
ABMS Awareness E-Training
Slides
27
Lampiran 1
ABMS Awareness E-Training
Slides
28
MENGENALI RED FLAGS
& STUDI KASUS
ABMS Awareness E-Training Slides
29
RED FLAGS Pihak ketiga tampaknya
tidak memenuhi syarat
12 untuk melakukan tugas
Pihak ketiga yang terlibat yang ditugaskan untuk
dalam praktik/perilaku membantu perusahaan
bisnis yang tidak pantas,
atau memiliki reputasi Pihak ketiga menolak
membayar/membutuhkan untuk mematuhi
suap Kebijakan dan Prosedur
Anti-Suap dan Korupsi
34 (“ABC P&P”) atau tidak
Pihak ketiga menolak memiliki ABC P&P
untuk memberikan atau internal yang memadai
memberikan informasi
yang tidak memadai/
salah/tidak konsisten
dalam menanggapi
pertanyaan uji tuntas
ABMS Awareness E-Training Slides
30
RED FLAGS
5 Pihak ketiga meminta 6 Tanda bahwa pihak ketiga
tidak bertindak atas
penggunaan agen, namanya sendiri, tetapi
berusaha
konsultan, distributor, atau menyembunyikan
identitas pemilik manfaat
pemasok yang biasanya yang sebenarnya
tidak digunakan oleh atau Tanda-tanda di mana ada
hubungan dekat atau
diketahui oleh kami, atau hubungan antara karyawan
dan pihak ketiga, dan
entitas cangkang sebagai konflik kepentingan tidak
dikelola
perantara
78
Pihak ketiga yang memiliki
“hubungan istimewa”
dengan pemerintah/partai
politik /pejabat publik
atau telah diminta secara
khusus oleh pejabat publik
ABMS Awareness E-Training Slides
31
RED FLAGS Pihak ketiga menolak
untuk menandatangani
9 10 perjanjian komisi atau
Pihak ketiga menuntut biaya atau bersikeras
hadiah, manfaat, komisi, menggunakan surat
atau biaya sebelum sampingan yang berkaitan
menandatangani kontrak dengan pembayaran dana
atau untuk “memfasilitasi”
suatu layanan Pihak ketiga meminta
pembayaran tunai atau
11 12 setara tunai seperti
Pihak ketiga meminta wesel
pembayaran dilakukan
kepada orang lain selain
dirinya sendiri, terutama
ke lokasi yang berbeda
dari tempat pihak ketiga
melakukan bisnis
ABMS Awareness E-Training Slides
32
RED FLAGS
13 Pihak ketiga menolak 14
untuk memberikan faktur Transaksi disusun untuk
menghindari
atau tanda terima untuk persyaratan pencatatan
atau pelaporan yang
pembayaran, atau anda normal
menerima faktur atau Pihak ketiga yang
menawarkan hadiah
tanda terima yang yang luar biasa murah
hati atau keuntungan
tampaknya tidak standar atau hiburan yang
mewah
atau disesuaikan
15 16
Formulir perjalanan dan
pengeluaran dengan
informasi yang tidak
lengkap yang digunakan
untuk melakukan
pembayaran yang tidak
semestinya
ABMS Awareness E-Training Slides
33
ABMS Awareness E-Training Slides
34