BUKU SAKU ELEKTRONIK (BU-EL) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TENTANG PEDOMAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN NATUNA 2023
KATA PENGANTAR Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna merupakan salah satu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Derah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, khususnya pada Bidang Penegakan Perda (GAKDA) yang meliputi 4 (empat) hal yaitu tindakan preemtif, tindakan preventif, penindakan non yustisi, dan penindakan yustisi, sedangkan dalam pelaksanaanya ada tiga hambatan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna dalam menegakkan perda dan perkada yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik dari aspek keterampilan dan kapabilitas maupun jumlah personil, dukungan sarana dan prasana yang belum memadai, dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam mematuhi peraturan hukum (perda dan perkada) yang ada. Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna perlu berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku dan dibutuhkan suatu keseragaman dalam pelaksanaan tugas yang dilaksanakan. Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja pasal 1 ayat (4) tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kemudian pada Pasal 2 dijelakan bahwa maksud SOP Satpol PP sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Adapun tujuan dari SOP Satpol PP itu sendiri bertujuan untuk : 1. Sebagai standarisasi/ keseragaman cara dalam pelaksanaan tugas;
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan dalam pelaksanaan tugas; 3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individu aparatur dan organisasi secara keseluruhan; 4. Sebagai acuan dan panduan bagi pegawai baru dalam pelaksanaan tugas. Puji syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Buku Saku Elektronik (Bu-el) tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna. Buku ini disusun sebagai salah satu pedoman praktis bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas terutama dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Kabupaten Natuna. Penulis menyadari bahwa buku saku ini masih jauh dari kata sempurna sehingga dalam upaya agar buku saku ini dapat mencapai tujuan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun demi kelengkapan dan kesempurnaan akan sangat diterima dengan terbuka. Besar harapan buku saku ini dapat bermanfaat untuk anggota Sapol PP dan Linmas Kabupaten Natuna pada khususnya dan khalayak ramai pada umumnya. Natuna, Agustus 2023 Penulis, Ahmad Husaini NIP. 19940714 202203 1 002
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR....................................................................................................................2 DAFTAR ISI................................................................................................................................4 DAFTAR ISTILAH .......................................................................................................................5 BAB I STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN PERATURAN DAERAH OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN NATUNA ..............6 1. Ketentuan Umum..........................................................................................................6 2. Ruang Lingkup...............................................................................................................6 a. Tindakan Preemtif .....................................................................................................6 b. Tindakan Preventif.....................................................................................................6 c. Penindakan Non Yustisi..............................................................................................7 d. Penindakan Yustisi.....................................................................................................7 3. SOP Data Informasi dan Kerjasama..............................................................................10 4. SOP Operasi Non Yustisi ..............................................................................................12 BAB II PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN NATUNA YANG MENGANDUNG SANKSI DAN DILAKUKAN PROSES PENEGAKAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN NATUNA .......................14 1. Perda Nomor 7 tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol ...................................................................................................14 2. Perda Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah.....................................................16 3. Perda Nomor 15 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum .............................................18 4. Perda Nomor 6 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.........................................20 5. Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan ..................................21 6. Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Izin Mendirikan Bagunan.....................23 7. Perda Nomor 3 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengusahaan Sarang Burung Walet ..........................................................................................................................25 8. Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Reklame ......................................................................................................................26 9. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2014 tentang Jam Belajar Malam di Rumah Bagi Pelajar/Siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Natuna. .................28 10. Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 tahun 2014 tentang Jam Belajar Malam di Rumah Bagi Pelajar/ Siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Natuna. .......................................29 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................................32
DAFTAR ISTILAH Perda : Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan daerah yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati. Perbup : Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh Bupati. Keputusan Bupati : Produk hukum daerah berupa penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final atau bersifat eksekutorial. Produk Hukum Daerah : Berupa Perda, Perbup, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati. SOP : Standar Operasional Prosedur. PPNS : Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Satpol PP : Satuan Polisi Pamong Praja
BAB I STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN PERATURAN DAERAH OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN NATUNA 1. Ketentuan Umum Upaya penegakan peraturan daerah hendaknya mengikuti prinsip-prinsip berikut: 1. Mempunyai landasan hukum; 2. Tidak melanggar HAM; 3. Dilaksanakan sesuai prosedur; 4. Tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun. 5. Humanis; 6. Tegas; 7. Tidak arogan; dan 8. Kontinuitas. 2. Ruang Lingkup Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah meliputi: 1. Tindakan Preemtif; 2. Tindakan Preventif; 3. Penindakan Non Yustisi; dan 4. Penindakan Yustisi. a. Tindakan Preemtif Tindakan Preemtif adalah tindakan awal sebelum melakukan kegiatan pencegahan yaitu melalui: 1. Deteksi dini: adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh pesonil Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu. 2. Inventarisasi: suatu upaya untuk mengumpulkan data-data (subjek dan objek penegakan perda dan perkada) berkaitan dengan Penegakan Produk hukum daerah. 3. Sosialisasi: suatu upaya untuk memberitahukan kepada masyarakat, aparatur negara, badan hukum, badan usaha, instansi Pemerintah tentang Produk Hukum Daerah baru yang akan ditegakkan. b. Tindakan Preventif Tindakan Preventif adalah tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran produk hukum daerah/ Perda melalui : 1. Penyuluhan: suatu upaya untuk memberitahukan kepada masyarakat, aparatur negara, badan hukum, badan usaha, instansi Pemerintah tentang Produk Hukum Daerah agar dipatuhi.
2. Pembinaan: suatu upaya untuk memberi pemahaman kepada masyarakat, aparatur negara, badan hukum, badan usaha, instansi Pemerintah yang melanggar Produk Hukum Daerah agar tidak melakukan pelanggaran lagi. 3. Pengawasan: suatu cara untuk mendata masyarakat, aparatur negara, badan hukum, badan usaha, instansi Pemerintah yang melanggar Produk Hukum Daerah. c. Penindakan Non Yustisi Penindakan Non Yustisi adalah suatu tindakan memberikan sanksi diluar hukum (pembongkaran, penghentian kegiatan, penyegelan, garis pembatas Pol PP dan lain-lain) yang dilakukan terhadap masyarakat, aparatur negara, badan hukum, badan usaha, instansi Pemerintah yang melanggar Produk Hukum Daerah agar jera untuk tidak melakukan pelanggaran lagi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi : 1. Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan. 2. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan: a. Surat teguran pertama, dengan tengang waktu 7(tujuh) hari. b. Surat teguran kedua, dengan tengang waktu 3 (tiga) hari . c. Surat teguran ketiga, dengan tengang waktu 3(tiga) hari. 3. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Penindakan Yustisi. Penindakan Yustisi adalah suatu tindakan atau langkah hukum yang dilakukan oleh PPNS terhadap masyarakat, aparatur negara, badan hukum, badan usaha, instansi Pemerintah yang melanggar Produk Hukum Daerah untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan KUHAP. 1. Penyelidikan Pada prinsipnya setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Pasal 255 ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa undang-undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan. PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran Peraturan Daerah (Trantibum) dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (peraturan daerah). Dalam hal tertentu, PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyelidik Polri.
2. Penyidikan Pelanggaran Peraturan daerah Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya. Pelanggaran ketentuan peraturan daerah dapat diketahui dari: a. Laporan yang dapat diberikan oleh: 1. Setiap orang 2. Petugas b. Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun c. Diketahui langsung oleh PPNS. Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan daerah baik melalui, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan. Dalam hal tertangkap tangan, setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dapat melaksanakan: a. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara. b. Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan didalam undang-undang yang menjadi dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS yang bersangkutan. c. Segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang, jenis pelanggaran peraturan daerah. 3. Pemeriksaan Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik. Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran peraturan daerah serta bersedia dan menaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan. 4. Pemanggilan Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan. Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (peraturan daerah).
Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Dalam hal pempinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyidik (PPNS), maka penandatanganan Surat Pangilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS), maka surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan. Dan surat panggilannya dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHAP). 5. Pelaksanaan dalam melaksanakan operasi penegakan Peraturan daerah dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pengampu peraturan daerah dengan dibantu kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan pengadilan dapat melakukan: Sidang ditempat terhadap para pelanggar peraturan daerah. Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar peraturan daerah dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan. Melakukan koordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwSalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar peraturan daerah di tempat kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
3. SOP Data Informasi dan Kerjasama DASAR HUKUM: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun 2012 tenta Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosudur. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan SOTK Satpol PP. 5. Perda Nomor 49 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kab. Natuna. 6. Permendagri nomor 16 tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah pasal 6 ayat (1) dan (2) keang Kominda Provinsi dan Kabupaten/Kota terdapat unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara N Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, Imigrasi, Bea dan Cukai, Pajak, Perbankan dan unsur terkait lainnya. KETERKAITAN: 1. KASAT 2. KABID PENEGAK PERDA 3. KABID TRANTIBUM 4. KABID LINMAS 5. KASI PENEGAKAN DAN PENINDAKAN PERINGATAN: 1. Mendata adanya Masyarakat/Orang/Oknum/Pelajar yang melakukan hal-hal penyimpangan yang mel terhadap Peraturan Daerah 2. SOP dapat terlaksanakan ketika dapat laporan dari Masyarakat, petugas Data Informasi dan kerjasam melaksanakan pekerjaan. CARA MENGATASI: 1. Koordinasi Internal 2. Mengupulkan Data PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG DATA INFORMASI DAN KERJASAMA
NOMOR SOP 01/POL PP/2022 TGL. PEMBUATAN 06 JANUARI 2022 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 6 JANUARI 2022 DISAHKAN OLEH KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA IRLIZAR, S.Sos Pembina /IV.a NIP. 19730816 200212 1004 NAMA SOP DATA INFORMASI DAN KERJASAMA KUALIFIKASI PELAKSANA: ang ggotaan Nasional 1. Menyiapkan dan menganalisa Data yang berhubungan dengan menyelenggara kerjasama, pengamanan, dan pengawalan. 2. Mengetahui tugas fungsi membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggungjawab 3. Menyiapkan pengumpulan data dan informasi terkait isu-isu yang berkembang yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman. PERALATAN/ PERLENGKAPAN: 1. Berpakaian sesuai lapangan 2. Alat komunikasi (HP) 3. Alat tulis kantor (Komputer) 4. Kendaraan pribadi PENCATATAN DAN PENDATAAN: langgar ma siap Laporan Penegakan dan Penindakan tercatat sebanyak: - Kegiatan : 38 Laporan - Temuan : 10 Laporan
No. Kegiatan Pelaksana STAFF/ SATPOL PP KASI PENEGAKAN DAN PENINDAKAN KABID PENEGAK PERATURAN DAERAH IN TE 1 Mengeluarkan hasil laporan berdasarkan data di lapangan dan menyerahkan hasil penertiban 2 Memberi tugas dan arahan kepada staf, merancang dan memerintahkan mendata setiap kegiatan temuan, kemudian untuk merekap laporan 3 Menerima hasil laporan dari masyarakat dan memerintahkan staf untuk memantau di lapangan 4 Menerima arahan dari pimpinan adanya laporan dari masyarakat tentang gangguan ketertiban umum 5 Menerima aduan masyarakat kegiatan larut malam dan memerintahkan anggota untuk turun ke lapangan 6 Menerima perintah dari atasan dan melaksanakan tugas sesuai dengan arahan dan petunjuk 7 Melakukan introgasi serta dokumentasi terhadap anak-anak dibawah umur yang di tangkap, kemudian selesai ditempat 8 Menerima Agenda Kerja Bupati, kemudian dan memberi tugas kepada Staf untuk dilaksanakan 9 Membuat laporan penyelesaian pengelolaan Data 10 Melakukan pengecekan pengelolaan data telah selesai atau belum selesai 11 Menyelesaikan laporan pengelolaan data akhir Mulai
Mutu Baku Keterangan STANSI ERKAIT KASATPOL PP Kelengkapan Waktu Output Dokumen Laporan 45 Menit - - Dokumen Laporan 1 Jam Dokumen Laporan - Laporan 45 Menit Dokumen Laporan Memeriksa lokasi yang sudah ditarget dan lain-lain Laporan 10 Menit Dokumen Laporan - Dokumen Laporan 1 jam Hasil Pemeriksaan - Laporan 1 Jam Dokumen Laporan - Laporan 45 Menit Dokumen Laporan - Dokumen Laporan 45 Menit Dokumen Laporan Untuk ditindaklanjuti Catatan program penyimpanan data dan update data 1 Jam Laporan pengelolaan data Laporan pengelolaan data 1 Jam Laporan pengelolaan data Laporan pengelolaan data 1 Jam Laporan akhir penyelesaian pekerjaan
4. SOP Operasi Non Yustisi DASAR HUKUM: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum 2. Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satua Pamong Praja. 5. Perda Nomor 15 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. 6. Perbup Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kab. Natuna. 7. Perbup Nomor 21 Tahun 2014 tentang tentang Jam Belajar Malam di Rumah bagi Pelajar/Siswa SD, SLTA. KETERKAITAN: 1. KASAT 2. KABID PENEGAK PERATURAN DAERAH 3. KABID TRANTIBUM 4. KABID LINMAS 5. KASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERINGATAN: 1. Adanya Masyarakat/Orang/Oknum yang melakukan perlanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Pe Kepala Daerah. 2. SOP dapat terlaksanakan ketika dapat laporan dari Masyarakat, petugas siap melaksanakan pekerjaa CARA MENGATASI: 1. Koordinasi Internal 2. Menegakan aturan PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR SOP 04/POL PP/2022 TGL. PEMBUATAN 06 JANUARI 2022 TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF 6 JANUARI 2022 DISAHKAN OLEH KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA IRLIZAR, S.Sos Pembina /IV.a NIP. 19730816 200212 1004 NAMA SOP OPERASI NON YUSTISI KUALIFIKASI PELAKSANA: dan k an Polisi SMP, 1. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap; 2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Administrasi Penerima Hasil Penertiban Perda dan Perkada; 3. Memahami Tahapan Adiministrasi Penerimaan Hasil Penertiban Perda dan Perkada; PERALATAN/ PERLENGGKAPAN: 1. Surat Perintah Tugas (SPT) 2. Harus Berpakaian Dinas Lengkap beserta Atribut POL PP 3. Alat komunikasi (HP atau HT) 4. Buku Agenda 5. Alat tulis kantor (Komputer) 6. Kendaraan Operasional 7. Tempat untuk Pembinaan dan Sosialisasi serta kelengkapannya PENCATATAN DAN PENDATAAN: eraturan an. 1. Laporan Penyelidikan dan Penyidikan tercatat sebanyak : 09 Perda
No. Kegiatan KASI FU/SA P 1. Merancang dan Memerintahkan JFU untuk mengetik Surat Perintah Tugas (SPT). 2. Melaksanakan tugas sesuai SPT dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Perda dan Perkada. Melakukan pembinaan perorangan dengan cara penyuluhan dan/ atau sosialisasi. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan penertiban/penyuluhan/sosialisasi dan menyerahkannya ke Kasi. 3. Memeriksa hasil laporan kegiatan dan dilakukan proses secara administrasi dan pembinaan selanjutnya meneruskannya ke Kabid sebagai bahan laporan. 4. Menerima dan memeriksa hasil laporan kegiatan. Selanjutnya meneruskannya ke KASAT untuk diperiksa dan disahkan sebagai laporan kegiatan. 5. Menerima hasil laporan kegiatan. Selanjutnya menyetujui/ mengevaluasi dan memerintahkan FU untuk mengarsipkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. 6. Melakukan proses pengarsipan laporan kegiatan penertiban Mulai Selesai
Pelaksana Mutu Baku Keterangan ATPOL PP KABID KASAT Kelengkap an Waktu Output Disposisi 30 Menit SPT Proses Penerbitan SPT/ST sesuai dgn SOP Administrasi SPT SPT 1 Hari Kegiatan Penertiban/ Draf Laporan Draf Laporan Kegiatan 30 Menit Draf Laporan Kegiatan Draf Laporan Kegiatan 10 Menit 10 Menit Draf Laporan Kegiatan 10 Menit Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan 5 Menit Dokumentasi
BAB II PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN NATUNA YANG MENGANDUNG SANKSI DAN DILAKUKAN PROSES PENEGAKAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN NATUNA 1. Perda Nomor 7 tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Minuman beralkohol adalah minuman yang dapat memabukkan dan bukan merupakan konsumsi umum, oleh karenanya dalam peredarannya perlu dilakukan penertiban yang berkelanjutan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindarkan bahaya penyalahgunaan minuman beralkohol dikalangan masyarakat di daerah. Telah menjadi tekad Pemerintah Daerah bahwa walaupun minuman beralkohol termasuk komoditi perdagangan bebas namun perlu dibatasi yang disertai dengan perizinan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan langkah-langkah pengendalian, pengawasan dan penertiban produksi, pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara instansi terkait dengan semua pihak yang berkepentingan untuk dapat memahami, menghayati dan pada akhirnya ikut berperan serta membantu langkah-langkah seperti telah diuraikan di atas. Kondisi ini yang menjadi alasan utama harus ada Peraturan Daerah yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mengadakan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. Pasal-pasal pokok : BAB II KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL Pasal 3 Minuman beralkohol terdiri dari minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri dan luar negeri. Pasal 4 Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut: a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen); b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dan 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dan 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
BAB IV PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal 12 Setiap orang atau badan dilarang memasok, mengedar dan memproduksi minuman beralkohol oplosan di daerah. BAB VI LARANGAN Pasal 16 Pemegang SIUP-MB dilarang: a. Menjual minuman beralkohol selain yang tercantum dalam SIUP-MB; b. Menjual minuman beralkohol dilokasi selain yang telah ditetapkan; c. Mengedar dan / atau menjual minuman beralkohol tanpa kemasan label dan izin edar; d. Mengedar dan atau menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) diatas 55% (lima puluh lima persen); e. Mengedar dan/ atau menjual minuman beralkohol dengan komposisi bahan yang tidak sesuai dengan label yang tercantum; f. Mengedar dan/ atau menjual minuman beralkohol dilokasi atau di tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, bumi perkemahan dan perkantoran pemerintah; g. Memindahtangankan SIUP- MB; h. Mengiklankan minuman beralkohol di media masa, papan reklame, baleho, sejenis lainnya; dan i. Menjual minuman beralkohol pada saat bulan ramadhan. Pasal 17 Setiap orang dilarang: a. Mengedar, menyimpan, menjual dan/atau mengkonsumsi, minuman beralkohol selain yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, minuman beralkohol tradisional dan/ atau minuman beralkohol campuran atau oplosan; b. Membeli atau meminum minuman beralkohol, minuman beralkohol tradisional, di luar tempat yang telah ditentukan; c. Membawa, memasukkan dan meminum minuman beralkohol, minuman beralkohol tradisional dan/ atau minuman beralkohol campuran atau oplosan yang berasal dari luar ke dalam lokasi penjualan langsung; d. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat akibat pengaruh mengkonsumsi minuman beralkohol, minuman beralkohol tradisional dan/ atau minuman beralkohol campuran atau oplosan; e. Membuat, mengedarkan, menyediakann dan/ atau menjual minuman beralkohol tanpa izin; f. Mengedar dan/ atau menjual minuman beralkohol kepada orang dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
g. Membuat, mengedarkan, menyediakan dan/ atau menjual minuman beralkohol pada saat bulan ramadhan. BAB VII PENGAWASAN Pasal 19 (1) Dalam rangka melakukan tugas pengendalian dan pengawasan, atas penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol, Bupati membentuk Tim Terpadu yang terdiri atas: a. Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian; b. Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan: c. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan; d. Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan; e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan perizinan; f. Lembaga yang membidangi Pengawasan Obat dan Makanan; g. Satuan Polisi Pamong Praja; dan h. Instansi lainnya yang dianggap perlu. (2) Dalam rangka melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian dan unsur masyarakat sebagai unsur pendukung. (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kewenangan dan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 26 1. Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 17 huruf e, dan Pasal 17 huruf f dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 2. Setiap orang dilarang dan/ atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf g dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran. Pasal 27 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan Penerimaan Daerah. 2. Perda Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah. Bagi Kabupaten Natuna yang sedang meningkatkan pembangunan disegala bidang menuju masyarakat adil dan sejahtera, pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Peraturan
Daerah ini menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat Kabupaten Natuna untuk berperan serta dalam pembiayaan pembangunan Daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, maka diharapkan sebagian hasil dari penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pajak tersebut. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka diharapkan kemampuan Kabupaten Natuna untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penerapan tarif. Selain itu, dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka kepastian jenis pajak daerah akan Terlihat dengan jelas sehingga mampu memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. BAB II JENIS PAJAK Pasal 2 (1) Jenis Pdak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas: a. Reklame; b. Pajak Air Tanah; dan c. PBB-P2. (2) Jenis Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Penerangan Jalan; e. Pajak Mineral Bukan logam dan batuan; f. Pajak Parkir; g. Pajak Sarang Burung Walet; dan h. BPHTB. BAB XIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 97 Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 102 (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana penjara paling larna 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pasal 103 Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. Pasal 104 (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah). (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kesaksiannya dilanggar. (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan. Pasal 105 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan daerah. (2) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 merupakan pembiayaan daerah. 3. Perda Nomor 15 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Natuna berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk mewujudkan Kabupaten Natuna yang tenteram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum.
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan motivasi dalam menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Natuna yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Penyelenggaran ketertiban umum meliputi tertib Jalan, tertib Jalur Hijau,Taman dan tempat Umum, tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan, tertib Sungai,Saluran Air dan Sumber Air, tertib Usaha, tertib Lingkungan, tertib Tempat Hiburan dan Keramaian, tertib Sosial, dan tertib Penyelenggaraan Alat Peraga. Pasal-pasal pokok : BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk: a. Menjamin kepastian hukum atas penyelenggaraan Ketertiban Umum di Daerah; dan b. Memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal (3) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah: a. Terwujudnya Ketertiban Umum di Daerah; dan b. Terwujudnya lingkungan yang aman, tertib, dan tenteram serta terbebas dari perbuatan, tindakan dan perilaku Penyakit Masyarakat Pasal 7 Ruang lingkup Ketertiban Umum meliputi: a. tertib Jalan; b. tertib Jalur Hijau,Taman dan tempat Umum; c. tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan; d. tertibSungai,Saluran Air dan Sumber Air; e. tertib Usaha; f. tertib Lingkungan; g. tertib Tempat Hiburan dan Keramaian; h. tertib Sosial; dan i. tertib Penyelenggaraan Alat Peraga. BAB V TINDAKAN PENERTIBAN Pasal 31 1. Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran Ketertiban Umum. 2. Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang -undangan berdasarkan: a. Laporan masyarakat; b. Hasil pengawasan; dan c. Laporan dari perangkat Daerah terkait. Pasal 32
(1) Pelaksanaan tindakan penertiban terhadap pelanggaran Ketertiban Umum dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur Satpol PP. (2) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur Satpol PP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 4. Perda Nomor 6 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok Kehadiran Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok. Hal ini mengacu pada UU Kesehatan noomor 36 tahun 2009 yang diatur pula melalui Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012, disusul kemudian dengan munculnya Perda KTR di berbagai daerah. Tidak semua masyarakat mengetahui secara pasti terkait tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR. Bahkan, lebih penting lagi bagi para perokok santun mestinya paham terkait tempat-tempat yang diisyaratkan terlarang untuk merokok. Sejauh ini ketidakjelasan ruang sering menjadi penyebab utama konflik akibat rokok. Bahwa ketersediaan ruang merokok memang penting, tapi kejelasan ruang mana yang masuk dalam wilayah Kawasan Tanpa Rokok juga perlu diperbaiki. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Natuna. Pasal-pasal pokok : BAB III KAWASAN TANPA ROKOK Pasal 4 (1) KTR meliputi : a. Fasilitas pelayanan kesehatan; b. Tempat proses belajar mengajar; c. Tempat anak bermain; d. Tempat ibadah; e. Angkutan umum; f. Tempat kerja; dan g. Tempat umum. (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dilarang menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga bebas terluar; (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk area diluar pagar; (4) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan secara bertahap dengan paling kurang memperhatikan: a. Telah dilaksanakan sosialisasi berupa informasi / penyuluhan terhadap tempat-tempat yang akan ditetapkan sebagai KTR oleh OPD terkait; b. Telah tersedianya sarana berupa Tempat Khusus Untuk Merokok, tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk/peringatan Tempat Khusus Untuk Merokok sudah disiapkan.
BAB VI LARANGAN Pasal 9 Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang untuk: a. Memproduksi atau membuat rokok; b. Menjual Rokok; c. Menyelenggarakan Iklan rokok; d. Mempromosi rokok dan /atau;dan e. Merokok. Pasal 10 (1) Setiap orang dilarang merokok ditempat atau area yang dinyatakan KTR, kecuali tempat yang ditetapkan sebagai Tempat Khusus Untuk Merokok atau Kawasan Terbatas Merokok; (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok serta mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan di KTR kecuali tempat yang ditetapkan sebagai Tempat Khusus Untuk Merokok atau Kawasan Terbatas Merokok; (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin menjual rokok; Iklan,promosi dan sponsorship dilarang ditetapkan pada: a. Fasilitas pelayanan kesehatan; b. Tempat proses belajar mengajar; c. Tempat anak bermain; dan d. Tempat ibadah. BAB VII SANKSI Pasal 12 Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 dikenakan sanksi administratif berupa : a. Teguran untuk mematuhi larangan dan; b. Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud padahuruf a tidak dihiraukan, maka kepadapelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR; dan c. Teguran dilakkan oleh masing-masing kepala OPD dan/atau lembaga pemerintah ataupun swasta. 5. Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan Kebersihan merupakan salah satu segi terpenting dalam kehidupan yang perlu terus menerus, berkelanjutan, berkesinambungan dan terpadu dipelihara, demi terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, indah dan nyaman di Kabupaten Natuna. Dimana pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sebagai tindak lanjut terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dalam mengatur tentang Pengelolaan Persampahan serta juga menjelaskan siapa yang bertanggungjawab terkait pesampahan dan Kebersihan, tentang kewajiban dan larangan Pengelolaan Persampahan, tentang penyuluhan kebersihan dan penindakan, serta tentang ketentuan pidana bagi pelanggar. Pasal-pasal pokok : BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 6 (1) Setiap orang dan/ atau badan hukum wajib menyediakan wadah tempat sampah pada masing-masing persil / lokasi /kawasan yang dimiliki/digunakan untuk Kegiatan. (2) Selain persil / lokasi / kawasan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan sarana dan prasarana kebersihan seperti : a. Wadah / tempat sampah ditempat-tempat fasilitas umum dan fasilitas sosial; b. Tempat Penampungan Sementara (TPS), bin container, transfer depo dan lain-lain yang sejenis; c. Angkutan sampah dari lingkungan persil ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) untuk selanjutnya ke Pembuangan Sampah Akhir (TPA). (3) Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi fasilitas umum dan fasilitas sosial. (4) Penyediaan tempat sampah organik dan unorganik dapat dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat, badan usaha dan/atau dikoordinir oleh kecamatan, kelurahan dan/atau dinas. Bagian Ketiga Larangan Pasal 7 (1) Setiap orang atau badan dilarang : a. Membuang sampah diluar tempat penampungan sampah; b. Membuang sampah dijalan, taman, jalur hijau, tempat fasilitas umum, parit, selokan, sekitar waduk atau sungai, lahan kosong, kawasan hutan dan pesisir pantai; c. Mengotori dan membuang kotoran kepada tempa-tempat sebagaimana yang tersebut pada pasal 8 hurup a dan huruf b diatas; d. Membakar sampah dan kotoran dijalan-jalan, jalur hijau taman dan tempat umum; e. Menumpuk atau menempatkan barang-barang bekas yang masih mempunyai nilai ekonomi maupun tidak, pada kiri dan kanan, jalur hijau, depan bangunan, dan tempat-tempat umum;
f. Menumpuk dan menempatkan sampah bongkar banguan tidak lebih dari 1(satu) hari; g. Menempatkan keranjang atau box plastik pada median jalan sisi kiri kanan jalan; h. Menempatkan kenderaan yang tidak berfungsi (rongsokan) pada daerah milik jalan; i. Menempatkan penampungan oli bekas diluar persil; j. Menempatkan barang-barang pada trotoar atau kaki lima/ emperan bangunan; k. Mengotori jalan dalam proses pengangkutan barang; l. Menyebarkan dan menempel selebaran, poster, slogan, pamflet, spanduk dan sejenisnya tanpa izin dari dinas terkait; m. Mengambil, membuang, merusak fasilitas persampahan (2) Setiap pengendara/penumpang kendaraan roda dua atau lebih, bermotor atau tidak bermotor dan kendaraan di atas air dilarang membuang sampah/kotoran ke jalan, drainase, pantai/laut dan taman atau fasilitas umum. BAB IV PENYULUHAN KEBERSIHAN DAN PENINDAKAN Pasal 11 (1) Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam memelihara dan menjaga kebersihan serta keindahan, Pemerintah Kabupaten Natuna melakukan pembinaan, penyuluhan dan penindakan. (2) Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh dinas dan instansi terkait. (3) Pelaksanaan penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja serta instansi terkait. BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 12 Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal–pasal Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). 6. Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Izin Mendirikan Bagunan Peraturan Daerah ini tidak hanya mengatur mengenai Retribusi IMB saja tetapi mengatur pula mengenai pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bangunan sebelum dan setelah IMB diberikan. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan fungsi bangunan, persyaratan teknis bangunan, dan keandalan bangunan. Fungsi pengendalian dilaksanakan melalui peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat, dan pengenaan sanksi sehingga dengan Peraturan Daerah ini memiliki tujuan untuk mewujudkan tertib dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan
bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsinya dapat tercapai. Pasal-pasal pokok : BAB V PEMBONGKARAN BANGUNAN Pasal 21 (2) Bupati menetapkan bangunan untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut dikeluarkannya surat perintah pembongkaran, (3) Surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran, (4) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik bangunan, (5) Dalam hal pembongkaran tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan terhitung 30 (tiga puluh ) hari kalender sejak tanggal penerbitan perintah pembongkaran, pemerintah daerah dapat melakukan pembongkaran atas bangunan, (6) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pemilik bangunan ditambah denda administratif yang besarnya paling banyak 10% ( sepuluh per seratus ) dari nilai total bangunan, (7) Biaya pembongkaran dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanggung oleh pemerintah daerah bagi pemilik bangunan hunian rumah tinggal yang tidak mampu, Pasal 22 (1) Bangunan gedung atau bangunan-bangunan dapat dibongkat apabila : a. Tidak memiliki keteguhan bangunan gedung dan atau bangun-bangunan, dan lain fungsi dan tidak dapat diperbaiki; b. Dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung dan atau bangun-bangunan dan lingkunganya; c. Tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB); d. Menyimpang dari rencana pembangunan yang menjadi dasar pemberian IMB; e. Menyimpang dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku; f. Mendirikan bangunan gedung dan atau bangun-bangunan diatas tanah orang lain tanpa izin pemiliknya atau kuasanya yang sah; g. Mendirikan bangunan gedung dan atau bangun-bangunan dalam sempadan pesisir sungai dengan jarak minimal 50 (lima puluh) meter dari titik air pasang sungai tertinggi kearah darat, yang berfungsi sebagai kawasan resapan sumber air baku dan kawasan daerah hijau; h. Mendirikan bangunan gedung dan atau bangun-bangunan dalam sempadan pesisir pantai / laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik air laut pasang
tertinggi kearah darat, yang berfungsi sebagai kawasan /ruang daerah hijau dan pemecah gelombang; i. Mendirikan bangunan gedung dan atau bangun-bangunan dalam sempadan area hutan lindung; j. Mendirikan bangunan gedung dan atau bangun-bangunan dalam jarak sempadan ruang pengawasan jalan dan atau ruang manfaat jalan; k. Mendirikan bangunan gedung dan bangun-bangunan dalam sempadan jarak; l. Mendirikan bangunan gedung dan bangun-bangunan dalam bahu jalan; m. Mendirikan bangunan gedung dan atau bangun-bangunan diluar pesil/lahan; n. Mendirikan bangunan gedung dan atau bangun-bangunan dalam trotoar jalan; o. Mendirikan bangunan gedung dan atau bangun-bangunan pada teras/pelataran rumah toko (ruko), rumah tinggal, kantor, gudang dan sejenisnya; p. Mendirikan bangunan gedung dan atau bangun-bangunan diatas saluran drainase /parit/selokan jalan yang berdampak luas pada aliran air buangan; dan q. Mendirikan bangunan gedung dan atau bangun-bangunan di alur pelayaran laut. (2) Bangunan gedung dan/atau bangun-bangunan yang dapat dibongkar dan dirobohkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Tim teknis. 7. Perda Nomor 3 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengusahaan Sarang Burung Walet Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan pengelolaan dan pengusahan sarang burung walet yang berwawasan lingkungan, perlu diatur tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Pengusahaan Sarang Burung Walet ini yang dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan terhadap hal tersebut sehingga mampu menjaga kelestarian lingkungan dalam pengelolaan dan Pengusahan sarang burung walet tersebut. Pasal-pasal pokok : BAB IX KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 10 (1) Pemegang izin diwajibkan : a. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta keindahan di lingkungan tempat usahanya: b. Melaksanakan pembinaan habitat dan populasi burung walet: c. Mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan:
d. Melaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila ada perubahan tempat usahanya: e. Mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang usaha dan tenaga kerja. (2) Pemegang izin dilarang : a. Memperluas atau memindahkan usaha tanpa izin dari Bupati: b. Mengalihkan kepemilikannya tanpa izin dari Bupati : c. Menjalankan usaha lain yang ditetapkan dalam izin. BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 13 (1) Selain Pejabat Penyidik yang bertugas menyidik pidana, penyidikan atas tindak pidana dibidang perizinan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah: a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan: c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka, d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat: e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang: f. Memeriksa ditempat kejadian, g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hal yang ada hubungannya dengan pemeriksaaan: h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya: i. Mengadakan tindakan lain yang dianggap perlu yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan. j. 8. Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Reklame Penyelenggaraan reklame merupakan salah satu unsur dari kegiatan penataan ruang yang di dalamnya terdapat amanat mengenai mewujudkan ruang yang aman, harmonis, serta produktif. Penyelenggaraan reklame yang diharapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah penyelenggaraan reklame yang mampu menciptakan wajah reklame di Daerah yang tertib, rapi, teratur dan indah.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Reklame dan diharapkan Peraturan Bupati ini dipatuhi oleh semua pihak yang berkaitan. Pasal-pasal pokok : BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK REKLAME Pasal 2 Objek Pajak adalah atas setiap penyelenggaraan reklame, yang meliputi: a. Reklame papan/billboard/videotron/microframe/megatron dan sejenisnya; b. Reklame kain; c. Reklame melekat (stiker); d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame suara; h. Reklame film/slide; dan i. Reklame peragaan. Pasal 3 Dikecualikan dari objek pajak adalah: a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, dengan tidak melebihi ukuran panjang 2 (dua) meter dan lebar 1 (satu) meter; dan d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pasal 4 (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame. (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. BAB XII PENGAWASAN DAN PENERTIBAN Bagian Kedua Penertiban Pasal 31 (1) Penertiban Reklame yang terpasang dilakukan terhadap: a. Reklame terpasang tanpa izin; b. Reklame terpasang dengan izin yang telah berakhir masa berlakunya; c. Reklame terpasang tanpa tanda Reklame;
d. Reklame terpasang yang terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, antara lain perubahannya: 1. Titik lokasi Reklame; 2. Konstruksi Reklame; 3. Ketinggian Reklame; 4. Bentuk Reklame; 5. Judul/ Teks Reklame; dan 6. Luas Reklame. Pasal 32 (1) Penertiban terhadap Reklame terpasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan atau pembongkaran. (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap Reklame terpasang, penyelenggaraan Reklame terlebih dahulu diberikan : a. Surat Teguran I dalam jangka waktu 5 x 24 jam; b. Surat Teguran II dalam jangka waktu 3 x 24 jam; dan c. Surat Teguran III dalam jangka waktu 1 x 24 jam. (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang keuangan. 9. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2014 tentang Jam Belajar Malam di Rumah Bagi Pelajar/Siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Natuna. Anak/pelajar/siswa adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus citacita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Natuna, maka Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan jam belajar malam di rumah bagi Pelajar/Siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA melalui Peraturan Bupati yang dimaksudkan untuk memberikan dasar hakum dalam pelaksanaannya yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, waktu pelaksaan, pengawasan, serta sanksi sehingga diharapakan Peraturan Bupati ini dapat dipatuhi oleh semua pihak terkait. Pasal-pasal pokok: BAB III WAKTU Pasal 3 (1) Jam belajar malam dilaksanakan mulai hari minggu malam sampai dengan jum'at malam dari pukul 19.00 waktu indonesia barat sampai dengan pukul 21.00 waktu indonesia barat. (2) Jam Belajar Malam berlaku pada proses belajar mengajar efektif di sekolah sesuai dengan Kalender Pendidikan. (3) Selama malam efektif sekolah, minggu malam sampai dengan jum'at malam, pelajar/siswa tidak dibenarkan untuk menonton TV yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran, keluar rumah, berjalan ditempat umum dan tempat hiburan, serta pusat keramaian lainnya.
(4) Pelajar/Siswa dibenarkan keluar rumah pada jam belajar malam untuk keperluan belajar kelompok, les dan privat dengan ketentuan sudah mendapatkan persetujuan dari orang tua/wali. BAB IV PENGAWASAN Pasal 4 (1) Selama malam efektif sekolah diperintahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala Lingkungan, Kepala Dusun, Ketua RW, dan Ketua RT untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini. (2) Supaya Pelaksanaan Jam Belajar Malam di Rumah lebih efektif dan bermanfaat, diharapkan bantuan dan Tokoh Agama, Lembaga kerjasama dari orang tua/wali, Tokoh Masyarakat, Swadaya Masyarakat Bidang Pendidikan, Dewan Pendidikan, PGRI, Komite Sekolah, Guru dan unsur terkait lainnya. BAB V SANKSI Pasal 5 (1) Bagi Pelajar/Siswa yang tidak mematuhi Peraturan Bupati tentang jam belajar malam akan ditindak dan dikenakan sanksi. (2) Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala Lingkungan, Kepala Dusun, Ketua RW, dan Ketua RT diberi tugas dan kewenangan untuk melakukan razia, serta menindak dan memberi sanksi kepada pelajar/siswa yang terkena razia setelah berkoordinasi dengan pihak sekolah yang bersangkutan, (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 2, Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala Lingkungan, Kepala Dusun, Ketua RW, dan Ketua RT harus membuat jadwal razia secara rutin. 10. Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 tahun 2014 tentang Jam Belajar Malam di Rumah Bagi Pelajar/ Siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Natuna. Pasal-pasal pokok : BAB IIIA LARANGAN Pasal 3A Setiap Pelajar di larang: a. Keluar malam pada jam belajar malam; b. Melakukan tugas belajar dirumah teman tanpa seizin dari orang tua dan/atau wali murid; c. Bertindak sewenang-wenang terhadap orang tua/ wali murid seakan menjadi orang tua; d. Berkeliaran pada malam wajib belajar, ditempat-tempat Fasilitas Umum, tempat keramaian dan tempat hiburan malam dll;
e. Melakukan tindakan yang bersifat negatif sehingga merugikan orang tua maupun pelajar itu sendiri baik dilingkungan masyarakatnya ataupun diluar lingkungannya pada malam hari; f. Menganggu dan/ atau berisik pada saat aktivitas jam wajib belajar malam bagi pelajar/siswa yang akan belajar yaitu pada jam 19.00 wib - 21.00 wib, dilingkungannya masing-masing maupun diluar lingkungannya ; g. Bertindak sewenarg-wenangnya diatas jam wajib belajar malam dirumah bagi pelajar/siswa yaitu diatas jam 23.00 wib sehingga menganggu jam istirahat masyarakat dilingkungannya masing-masing maupun diluar lingkungannya; h. Berkeliaran di malam hari ditempat-tempat internet, wifi, warung Kopi, Warung pojok, persewaan game-game online dan tempat hiburan malam dan lain-lain, diatas jam 23.00 wib; i. Melakukan balapan liar dimalam hari, baik ditempat yang telah ditetukan maupun ditempat-tempat jalan umum; j. Meminum-minuman keras dan mabuk-mabukan, asusila dan lain-lain; BAB IV PENGAWASAN DAN PERAN SERTA Pasal 4A Pengawasan dan peran serta oleh masyarakat meliputi: a. Setiap orang untuk memperingatkan atau menegur pelajar dan anak usia wajib belajar yang bermain atau berkeliaran malam hari pada saat jam wajib belajar malam dirumah bagi pelajar; b. Setiap orang untuk berperan serta menciptakan suasana yang kondusif bagi pengokohan budaya belajar bagi pelajar dilingkungan masing-masing; c. Setiap orang untuk memberikan dukungan dalam menyelenggarakan jam belajar bagi pelajar disaat bermain atau berkeliaran dimalam hari dengan waktu/ jam yang sudah ditentukan dilingkungaan masyarakat; d. Setiap orang tua/ wali peserta didik untuk mendidik anaknya sesuai dengan kemampuan dan minatnya serta menetapkan waktu belajar setiap malam hari dirumah terkait Peraturan Bupati ini; e. Tenaga pendidikan untuk dapat mentaati Peraturan Bupati tentang jam wajib belajar malam dirumah bagi pelajar/ siswa; f. Tenaga pendidikan untuk dapat untuk mensosialisasikan kepada para anak didik disekolahnya masing-masing. Pasal 4B (1) Dalam melakukan pengawasan terhadap Jam belajar malam di rumah bagi pelajar/ siswa Bupati memerintahkan kepada kepala perangkat daerah yang terkait, beserta camat dan lurah/ ketua desa, kaling, kadus, ketua rukun warga, tukun Tetangga agar dapat membentuk pembagian tugasnya masing-masing dengan melibatkan peran serta masyarakat dilingkungannya masing-masing; (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di bentuklah tim pengawasan belajar malam yang diantaranya yaitu : a. Tim pengawasan belajar malam tingkat kelurahan/ desa yang melibatkan kaling/ kadus, ketua rukun warga, ketua rukun tetangga dan peran masyarakat. b. Tim pengawasan belajar malam tingkat kecamatan yang melibatkan lurah/desa dan peran masyarakat kecamatan;
c. Tim pengawasan belajar malam tingkat kabupaten yang melibatkan 1) Perangkat daerah yang membidangi urusan Pendidikan; 2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perindustrian; 3) Perangkat daerah yang membidangi urusan Sosial dan Perlindungan Anak; 4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan; 5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan; 6) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketertiban umum; 7) Masyarakat kabupaten.
DAFTAR PUSTAKA Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 Pemerintah Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72. Direktur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta Pemerintah Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548. Direktur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta Pemerintah Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 705 Jakarta. Direktur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta Pemerintah Kabupaten Natuna. 2022. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. Lembar Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 7. Nomor Regristrasi Peraturan Daerah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau : 7, 49/2022 . Ranai Natuna Pemerintah Kabupaten Natuna. 2021. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah. Lembar Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 19. Nomor Regristrasi Peraturan Daerah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau : 19, 52/2021 . Ranai Natuna Pemerintah Kabupaten Natuna. 2019. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Lembar Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 15. Nomor Regristrasi Peraturan Daerah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau : 12, 51/2019 . Ranai Natuna Pemerintah Kabupaten Natuna. 2018. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Lembar Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 6. Nomor Regristrasi Peraturan Daerah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau : 6, 22/2018 . Ranai Natuna
Pemerintah Kabupaten Natuna. 2015. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan. Lembar Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 3. Nomor Regristrasi Peraturan Daerah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau : 3, 3/2015 . Ranai Natuna Pemerintah Kabupaten Natuna. 2013. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Izin Mendirikan Bagunan. Lembar Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 2. Ranai Natuna Pemerintah Kabupaten Natuna. 2013. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Lembar Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 3. Ranai Natuna Pemerintah Kabupaten Natuna. 2022. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintahan Kabupaten Natuna. Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 87. Ranai Natuna Pemerintah Kabupaten Natuna. 2022. Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Reklame.. Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 120. Ranai Natuna Pemerintah Kabupaten Natuna. 2019. Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna nomor 21 tahun 2014 tentag Jam Belajar Malam di Rumah Bagi Pelajar/ Siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Natuna. Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 45. Ranai Natuna Pemerintah Kabupaten Natuna. 2014. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2014 tentang Jam Belajar Malam di Rumah Bagi Pelajar/ Siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Natuna. Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 21. Ranai Natua