The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Pemerintahan Presiden megawati

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by virann10, 2021-03-30 22:15:48

Rara, 12 IPA 7

Pemerintahan Presiden megawati

Keywords: Megawati

MASA KEPRESIDENAN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI (2001-2004)

1. BIOGRAFI

Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri lahir di Yogyakarta, 23
Januari 1947. Sebelum diangkat sebagai presiden, beliau adalah Wakil Presiden RI yang ke-8
dibawah pemerintahan Abdurrahman Wahid. Megawati adalah putri sulung dari Presiden RI
pertama yang juga proklamator, Soekarno dan Fatmawati. Megawati, pada awalnya menikah
dengan pilot Letnan Satu Penerbang TNI AU, Surendro dan dikaruniai dua anak lelaki
bernama Mohammad Prananda dan Mohammad Rizki Pratama.

Wanita bernama lengkap Dyah Permata Megawati Soekarnoputri ini memulai
pendidikannya, dari SD hingga SMA di Perguruan Cikini, Jakarta. Sementara, ia pernah
belajar di dua Universitas, yaitu Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran, Bandung (1965-
1967) dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1970-1972). Kendati lahir dari keluarga
politisi jempolan, Mbak Mega -- panggilan akrab para pendukungnya -- tidak terbilang
piawai dalam dunia politik. Bahkan, Megawati sempat dipandang sebelah mata oleh teman
dan lawan politiknya. Beliau bahkan dianggap sebagai pendatang baru dalam kancah politik,
yakni baru pada tahun 1987. Saat itu, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menempatkannya
sebagai salah seorang calon legislatif dari daerah pemilihan Jawa Tengah untuk mendongkrak
suara.

Masuknya Megawati ke kancah politik, berarti beliau telah mengingkari kesepakatan
keluarganya untuk tidak terjun ke dunia politik. Trauma politik keluarga itu ditabraknya.
Megawati tampil menjadi primadona dalam kampanye PDI, walau tergolong tidak banyak
bicara. Ternyata memang berhasil. Suara untuk PDI naik. Dan beliau pun terpilih menjadi
anggota DPR/MPR. Pada tahun itu pula Megawati terpilih sebagai Ketua DPC PDI Jakarta
Pusat.

Tetapi, kehadiran Mega di gedung DPR/MPR sepertinya tidak terasa. Tampaknya,
Megawati tahu bahwa beliau masih di bawah tekanan. Selain memang sifatnya pendiam,
beliau pun memilih untuk tidak menonjol mengingat kondisi politik saat itu. Maka belaiu
memilih lebih banyak melakukan lobi-lobi politik di luar gedung wakil rakyat tersebut. Lobi
politiknya, yang silent operation, itu secara langsung atau tidak langsung, telah memunculkan
terbitnya bintang Mega dalam dunia politik. Pada tahun 1993 dia terpilih menjadi Ketua
Umum DPP PDI. Hal ini sangat mengagetkan pemerintah pada saat itu.

Proses naiknya Mega ini merupakan cerita menarik pula. Ketika itu, Konggres PDI di
Medan berakhir tanpa menghasilkan keputusan apa-apa. Pemerintah mendukung Budi
Hardjono menggantikan Soerjadi. Lantas, dilanjutkan dengan menyelenggarakan Kongres
Luar Biasa di Surabaya. Pada kongres ini, nama Mega muncul dan secara telak mengungguli
Budi Hardjono, kandidat yang didukung oleh pemerintah itu. Mega terpilih sebagai Ketua
Umum PDI. Kemudian status Mega sebagai Ketua Umum PDI dikuatkan lagi oleh
Musyawarah Nasional PDI di Jakarta.

Namun pemerintah menolak dan menganggapnya tidak sah. Karena itu, dalam
perjalanan berikutnya, pemerintah mendukung kekuatan mendongkel Mega sebagai Ketua
Umum PDI. Fatimah Ahmad cs, atas dukungan pemerintah, menyelenggarakan Kongres PDI
di Medan pada tahun 1996, untuk menaikkan kembali Soerjadi. Tetapi Mega tidak mudah
ditaklukkan. Karena Mega dengan tegas menyatakan tidak mengakui Kongres Medan. Mega
teguh menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Kantor DPP PDI di Jalan
Diponegoro, sebagai simbol keberadaan DPP yang sah, dikuasai oleh pihak Mega. Para
pendukung Mega tidak mau surut satu langkah pun. Mereka tetap berusaha mempertahankan
kantor itu.

Soerjadi yang didukung pemerintah pun memberi ancaman akan merebut secara paksa
kantor DPP PDI itu. Ancaman itu kemudian menjadi kenyataan. Pagi, tanggal 27 Juli 1996
kelompok Soerjadi benar-benar merebut kantor DPP PDI dari pendukung Mega. Namun, hal
itu tidak menyurutkan langkah Mega. Malah, dia makin memantap langkah mengibarkan
perlawanan.

Mega terus berjuang. PDI pun menjadi dua. Yakni, PDI pimpinan Megawati dan PDI
pimpinan Soerjadi. Massa PDI lebih berpihak dan mengakui Mega. Tetapi, pemerintah
mengakui Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Akibatnya, PDI pimpinan Mega
tidak bisa ikut Pemilu 1997. Setelah rezim Orde Baru tumbang, PDI Mega berubah nama
menjadi PDI Perjuangan. Partai politik berlambang banteng gemuk dan bermulut putih itu
berhasil memenangkan Pemilu 1999 dengan meraih lebih tiga puluh persen suara.
Kemenangan PDIP itu menempatkan Mega pada posisi paling patut menjadi presiden
dibanding kader partai lainnya. Tetapi ternyata pada SU-MPR 1999, Mega kalah.

Tetapi, posisi kedua tersebut rupanya sebuah tahapan untuk kemudian pada waktunya
memantapkan Mega pada posisi sebagai orang nomor satu di negeri ini. Sebab kurang dari
dua tahun, tepatnya tanggal 23 Juli 2001 anggota MPR secara aklamasi menempatkan
Megawati duduk sebagai Presiden RI ke-5 menggantikan KH Abdurrahman Wahid.
Megawati menjadi presiden hingga 20 Oktober 2003. Setelah habis masa jabatannya,
Megawati kembali mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan presiden langsung
tahun 2004. Namun, beliau gagal untuk kembali menjadi presiden setelah kalah dari Susilo
Bambang Yudhoyono yang akhirnya menjadi Presiden RI ke-6.

2. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PADA MASA PEMERINTAHAN MEGAWATI
(2001-2004)

a. Kebijakan Dalam Bidang Politik

Salah satu permasalahan utama dalam pemerintahan Megawati adalah kondisi
Indonesia yang belum stabil. Pada saat itu Indonesia sedang dalam krisis multidimensional.
Krisis tersebut merupakan lanjutan dari krisis moneter, krisis ekonomi, krisis kepercayaan,
krisis politik, dan krisis keamanan yang telah melanda sejak tahun 1997. Sebagian lagi
merupakan rangkaian krisis baru, baik yang berasal dari dinamika kehidupan nasional di
dalam negeri, maupun imbas dari peristiwa-peristiwa global. Stabilitas pemerintahan sangat
diperlukan untuk kemantapan dalam penanganan masalah-masalah nasional tersebut. Untuk
itu, Presiden Megawati Soekarnoputri bersama anggota kabinet dan masyarakat bersama-
sama guna penanganan masalah-masalah nasional tersebut.

Adapun kebijakan-kebijakan selama pemerintahan Megawati Soekarnoputri adalah
sebagai berikut :

1) Mengadakan pemilu demokratis pada tahun 2004 yang melalui dua periode, yaitu
periode pertama memilih anggota legislatif dan periode kedua memilih presiden dan
wakil presiden.

2) Membangun tatanan politik baru dengan mengeluarkan undang-undang baru yakni
UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum, UU No. 22 Tahun 2003 tentang
susunan dan kedudukan DPR/MPR, dan UU No. 23 Tahun 2003 tentang pemilihan
presiden dan wakil presiden.

3) Mendukung dana, tenaga, dan sumber daya lain untuk suksesnya penerapan UU
tersebut.

4) Melanjutkan amandemen UUD 1945.
5) PEMILU 2004 diselenggarakan 5 April 2004. Diikuti 24 partai politik dengan lima

partai politik mendapat suara terbanyak, yaitu Golkar (21,58%), PDI-P (18,53%),
PKB (10,57%), PPP (8,15%), dan PAN (6,44%). Diadakan putaran kedua, yakni H.
Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. Muhammad Jusuf Kalla (60,62%), Hj,
Megawati Soekarnoputri dan K.H. Ahmad Hasyim (39,38%).
6) Meluruskan otonomi daerah.
7) Memelihara dan menetapkan stabilitas nasional.
8) Menjadikan Aceh sebagai daerah otonomi khusus.

Selain itu, Megawati Soekarnoputri juga mengeluarkan beberapa kebijakan
menyangkut masalah disintegrasi bangsa dan aksi terorisme yang terjadi di Indonesia.
Kebijakan disintegrasi ini lebih diutamakan kepada rakyat Papua. Adapun kebijakan-
kebijakan yang dibentuk sebagai berikut :

1) Pemerintah menetapkan status otonomi khusus ke Provinsi Papua.
2) Menjaga integritas dan kedaulatan bangsa dan Negara di wilayah Papua.

3) Menghadapi setiap aksi separatism, menindak, dan memproses secara hukum para
tokoh maupun anggota kelompok separatisme.

4) Membantu pengembangan infrastruktur.
5) Mendorong perusahaan-perusahaan yang beroprasi di Papua menambah alokasi dana

penembahan komunitas.
6) Secara intens melakukan dialog guna menghindari salah pengertian antara masyarakat

dengan pemerintah.

b. Kebijakan Dalam Bidang Ekonomi

Keadaan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Megawati
Soekarnoputri terus mengalami kemajuan. Pada kenyataannya keadaan ekonomi masih belum
sepenuhnya pulih dan tingkat pengangguran masih tinggi, namun dari sejumlah indikator
ekonomi makro tampak bahwa keadaan sudah menunjukkan tanda-tanda membaik.
Kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri
adalah :

1) Melakukan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan.
2) Meningkatkan pendapatan melalui pajak, cukai, dan kepabeanan.
3) Meningkatkan kegiatan ekspor dan memperbaiki kinerja ekspor.
4) Menangguhkan pelaksanaan kenaikan dasar telepon dan menurunkan harga BBM,

sedangkan TDL tetap.
5) Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi lain sebagai contoh kebijakan imbal beli.
6) Pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia dengan cara mengendalikan jumlah uang

yang beredar.
7) Memutuskan hubungan dengan IMF.
8) Membentuk Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
9) Mengadakan kerjasama ekonomi dan politik Internasional.
10) Kebijakan privatisasi BUMN. Namun, kebijakan ini menimbulkan kontroversi karena

BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
11) Meminta penundaan pembayaran hutang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan

Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran hutang luar negeri sebesar Rp116.3
triliun.

c. Kebijakan Dalam Bidang Sosial

1) Perlindungan terhadap perempuan dan TKI di luar negeri.
2) (RUU) tentang perlindungan terhadap korban kekerasan di lingkungan kerja dan

rumah tangga.
3) Merekrut 4110 guru baru untuk ditempatkan di Aceh.
4) Menyiapkan 3000 guru aktif untuk ditempatkan di daerah konflik.
5) Merehabilitasi bangunan sekolah yang terbakar sejumlah 506 (10% dari seluruh

bangunan sekolah NAD dengan dana 300 milyar)

3. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PADA MASA PEMERINTAHAN
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Kelebihan-Kelebihan Pada Masa Pemerintahan Megawati Diantaranya Yaitu :

a. Menstabilkan fundamen ekonomi makro meliputi inflasi, BI rate, pertumbuhan
ekonomi, kurs rupiah terhadap dolar, angka kemiskinan.

b. Mulai melakukan pemberantasan KKN diantaranya dengan keberanian me -
nusakambang- kan dan memenjarakan kroni Soeharto (Tommy Soehato, Bob Hasan
dan Probosutedjo) dan menangkap konglomerat bermasalah Nurdin Halid. KPK
didirikan pada masa pemerintahan megawati.

c. Berhasil menyehatkan perbankan nasional yang collapse setelah krisis ekonomi 1998
terbukti dengan dibubarkan BPPN pada Februari 2004 yang telah selesai
melaksanakan tugasnya. Hasilnya bisa dirasakan saat ini perbankan nasional menjadi
relative sehat.

d. Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia
sudah keluar dari krisis ekonomi yg terjadi sejak tahun 1998 dan Indonesia yang lebih
mandiri.

Kekurangan-Kekurangan Pada Masa Pemerintahan Megawati Diantaranya Yaitu :

a. Perekonomian tidak berjalan mulus disebabkan karena ketidakstabilan politik dalam
negeri yang dicerminkan oleh beberapa pemberontakan di sejumlah wilayah.

b. Dianggap gagal dalam melaksanakan agenda reformasi dan tidak mampu mengatasi
krisis bangsa.

c. Kurangnya pemahaman dalam bidang ekonomi sehingga keputusan yang di ambil tidak
berpihak kepada rakyat.

d. Terdapat kepentingan ekonomi dan politik dibelakang pemerintahannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Wahyuni, Kristitin. 2008. Masa Kepresidenan Megawati Soekarnoputri Periode
Tahun 2001-2004. Skripsi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

2. Unknown. 2006. Megawati Soekarnoputri. Perpustakaan Nasional Republik
Indonesia.






















Click to View FlipBook Version