1
2
3
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT yang telah membantu kami untuk dapat menyelesaikan E-
Book ini .E-Book ini di buat untuk menyelesaikan tugas Mata Kuliah Pembelajaran Ekonomi
Digital yang di ampu oleh Dr.Gimin,M.Pd.
E-Book ini berisikan informasi mengenai materi pembelajaran KETENAGAKERJAAN.
Diharapkan E-Book ini dapat memberikan informasi serta manfaat bagi kita dalam proses
pembelajaran dan pengajaran nantinya.
Kami menyadari bahwa E-Book ini masih jauh dari kata sempurna,oleh karena itu kritik
dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan
dari E-Book. Semoga E-Book ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sebagai pengembangan
wawasan dan peningkatan ilmu.
Pekanbaru, 20 April 2022
Penulis
4
DAFTAR ISI
KOMPETENSI DASAR ............................................................................................... 1
KATA PENGANTAR................................................................................................... 2
DAFTAR ISI ................................................................................................................ 3
KETENAGAKERJAAN ............................................................................................... 4
1. Macam- Macam Sistem Upah ............................................................................ 4
2. Teori Dan Sistem Pengupahan ........................................................................... 5
3. Upah Menurut Kebutuhan.................................................................................. 6
4. Sistem Dan Skala Upah ..................................................................................... 6
5. Faktor Yang Mempengaruhi Upah..................................................................... 7
6. Keadilan Dan Kelayakan Dalam Pengupahan .................................................... 9
7. Hubungan Antara Upah Minimum Dan Industrial............................................ 10
PENGANGGURAN ................................................................................................... 13
1. Statistik Tenaga Kerja Dan Pengangguran (Absolut) Di Indonesia................... 14
2. Jenis-Jenis Pengangguran ................................................................................ 19
3. Penyebab Pengangguran .................................................................................. 19
4. Upaya Mengatasi Pengangguran ...................................................................... 20
5. Dampak Pengangguran .................................................................................... 20
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 22
5
KETENAGAKERJAAN
PENGERTIAN KETENAGAKEJAAN
Apa itu Ketenagakerjaan?
Menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan, definisi
tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang
atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum,
selama dan sesudah masa kerja.
Dalam definisi ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja sebelum masa kerja antara
lain pemagangan dan pengumuman lowongan kerja. Tenaga kerja selama masa kerja antara lain
perlindungan kerja, upah atau gaji, jaminan sosial dan kesehatan, jaminan keselamatan kerja
serta pengawasan kerja. Tenaga kerja sesudah masa kerja antara lain pesangon dan pensiun atau
Jaminan Hari Tua.
A.MACAM-MACAM SISTEM UPAH
Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang
diterima pekerja. Upah adalah hak yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan terhadap
jasa pekerjaan yang telah dilakukan.Setiap pekerja atau karyawan mempunyai hak untuk
menerima upah sesuai kesepakatan dan beban pekerjaan. Jadi, besaran upah yang diberikan
perusahaan kepada pekerja tergantung dari jasa atau nilai barang yang diberikan.
Beberapa faktor yang memengaruhi perusahaan memberikan upah kepada pekerjanya, antara lain
tingkat persaingan upah dengan usaha sejenis, struktur upah kepada tingkatan pekerja, dan
6
performa pekerja itu sendiri.Dalam ilmu ekonomi, ada beberapa jenis sistem upah yang penting
untuk diketahui. Setiap jenis upah tersebut memiliki cara pembayarannya sendiri.
Upah menurut Undang-Undang adalah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/
buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau
peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas
suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.” (UU No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Bab I, Pasal 1 Ayat 30)
Menurut Imam Soepomo, upah terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
1. Upah Pokok adalah upah dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau
jenis pekerjaan, dan besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan;
2. Tunjangan Pokok adalah tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap
bulannya. Tunjangan ini tidak dipengaruhi jumlah kehadiran;
3. Tunjangan Tidak Tetap adalah tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap
bulannya. Tunjangan ini hanya diberikan bila pekerja masuk kerja.
Upah merupakan rangsangan penting bagi para karyawan dalam suatu perusahaan. Hal ini
tidaklah berarti bahwa tingkat upahlah yang merupakan pendorong utama, tingkat upah
hanya merupakan dorongan utama hingga pada tarif dimana upah itu belum mencukupi
kebutuhan hidup para karyawan sepantasnya. Upah sebenarnya merupakan salah satu syarat
perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha dan buruh atau karyawan serta pemerintah.
Teori dan sistem pengupahan
Sistem pengupahan di suatu Negara biasanya didasarkan kepada falsafah atau teori yang dianut
oleh Negara itu. Teori yang mendasari system pengupahan pada dasarnya dapat dibedakan
menurut dua ekstrim. Ekstrim yang pertama didasarkan kepada ajaran karl marx mengenai teori
nilai dan pertentangan kelas. Ekstrim yang kedua didasarkan kepada teori pertambahan produk
marjinal berlandaskan asumsi perekonomian bebas. System pengupahan dari ekstrim pertama
umumnya dilaksanakan di Negara-negara komunis, sedangkan ekstrim kedua umumnya
digunakan di Negara-negara yang menganut paham kapitalis.
System pengupahan di berbagai Negara termasuk Indonesia, pada umumnya berada diantara dua
ekstrim tersebut. Landasan system pengupahan di Indonesia adalah UUD, pasal 27 ayat 2 dan
pejabarannya dalam hubungan industrial pancasila. Sistem pengupahan pada prinsipnya haruslah
:
7
Mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, jadi mempunyai
fungsi social,
Mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang, dan
memuat imbalan intensif yang mendorong peningkatan produktivitas kerja dan
pendapatan nasional.
Upah menurut kebutuhan
Ajaran karl marx pada dasarnya berpusat pada tiga hal. Yang pertama adalah mengenai teori
nilai. Marx berpendapat bahwa hanya buruh yang merupakan sumber nilai ekonomi. Jadi niilai
suatu barang adalah nilai dari jasa buruh atau dari jumlah waktu kerja yang dipergunakan untuk
memproduksi barang tersebut. Implikasi padangan yang demikian adalah :
Harga barang berbeda menurut jumlah jasa buruh yang dialokasikan untuk seluruh proses
produksi barang tersebut.
Jumlah jasa kerja yang dikorbankan untuk memproduksikan sesuatu jenis barang adalah
kira-kira sama.
Seluruh pendapatan nasional diciptakan oleh buruh, jadi dengan demikian hanya
buruh/pekerja yang berhak memperoleh seluruh pendapatan nasional tersebut
Padangan ini tidak cocok dengan kenyataan. Pertama, walaupun manusia merupakan faktor yang
paling utama dalam proses produksi, namun peranan factor modal sangat besar. Peranan faktor
modal ini tidak dipertimbaangkan dalam teori nilai karl marx. Kedua, peranan selera dan pola
konsumsi masyarakat ternyata sangat berpengaruh dalam penentuan harga.
Ajaran yang kedua dari karl marx menyangkut pertantangan kelas. Marx berpendapat bahwa
kapitalis selalu berusaha menciptakan barang-barang modal untuk mengurangi penggunaan
buruh. Dengan demikian aakan timbul pengangguran besar-besaran. Dengan adanya
pengangguran yang sangat besar ini maka pengusaha dapat menekan upah. Konsekuensi dari
pada system yang demikian ini maka tiada jalan lain bagi buruh kecuali untuk bersatu merebut
capital dari pengusaha menjadi milik bersama.
Yang ketiga, sebagai konsekuensi dari karl marx teori nilai dan pertentangan kelas diatas dia
atas, adalah terbentuknya masyarakat komunis. Dalam masyarakat ini seseorang tidak
menjualkan tenaganya kepada yang lain, akan tetapi masyarakat itu melalui partai buruh akan
mengatur apa dan berapa jumlah produksi. Dalam masyarakat impian marx tersebut “tiap orang
harus bekerja menurut kemamampuannya, dan setiap orang memperoleh menurut kebutuhannya”
Struktur dan Skala Upah
Ketentuan tentang struktur dan skala upah di Idonesia sudah di atur dalam Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan
Skala Upah. Struktur upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai yang
tertinggi atau dari yang tertinggi sampai yang terendah. Adapun skala upah adalah kisaran nilai
8
nominal upah untuk setiap kelompok jabatan. Dasar pertimbangan untuk menyusun struktur
upah terdiri atas :
Struktur organisasi.
Rasio perbedaan bobot pekerjaan antar jabatan
Kemampuan perusahaan.
Biaya keseluruhan tenaga kerja.
Upah minimum
Kondisi pasar
Sedangkan dalam penyusunan skala upah dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu:
1. Skala tunggal, yaitu skala upah dengan ketentuan setiap jabatan pada golongan jabatan
yang sama mempunyai upah yang sama.
2. Skala ganda, yaitu skala upah dengan ketentuan setiap golongan jabatan mempunyai nilai
upah nominal terendah dan tertinggi.
Faktor Yang Mempengaruhi Upah
Beberapa faktor penting yang mempengaruhi besarnya upah yang diterima oleh para karyawan,
yaitu :
1. Penawaran dan permintaan tenaga kerja
Meskipun hukum ekonomi tidaklah biasa ditetapkan secara mutlak dalam masalah tenaga kerja,
tetapi tidak bisa diingkari bahwa hukum penawaran dan permintaan tetap dipengaruhi. Untuk
pekerjaan yang membutuhkan keterampilan yang tinggi dan jumlah tenaga kerja yang langka
maka upah cenderung tinggi, sedangkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai penawaran yang
melimpah maka upah cenderung turun.
2. Organisasi buruh
Ada tidaknya organisasi buruh serta lemah kuatnya organisasi pekerja akan ikut mempengaruhi
terbentuknya tingkat upah. Adanya serikat pekerja yang berarti posisi penawaran pegawai juga
kuat akan menaikkan tingkat upah, demikian pula sebaliknya.
3. Kemampuan untuk membayar
Meskipun serikat pekerja menuntut upah yang tinggi, tetapi akhirnya realisasi pemberian upah
akan tergantung juga pada kemampuan membayar dari organisasi. Bagi organisasi, upah
merupakan salah satu komponen biaya produksi yang akan mengurangi keuntungan. Jika
kenaikan biaya produksi sampai mengakibatkan kerugian organisasi jelas organisasi tidak akan
mampu memenuhi fasilitas pegawai.
4. Produktivitas
Upah sebenarnya merupakan imbalan bagi pegawai, semakin tinggi prestasi pegawai sudah
seharusnya semakin tinggi pula upah yang akan diterima. Prestasi ini biasanya dinyatakan
sebagai produktivitas, hanya yang menjadi masalah nampak belum ada kesepakatan dalam
melindungsi produktivitas.
5. Biaya hidup
9
Faktor lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah biaya hidup. Di kota-kota besar biaya hidup
tinggi, upah juga cenderung tinggi. Bagaimanapun juga nampaknya biaya hidup merupakan
batas penerimaan dari para pegawai.
6. Pemerintah
Pemerintah dengan peraturan-peraturannya juga mempengaruhi tinggi rendahnya upah.
Peraturan tentang upah minimum merupakan batas bahwa dari tingkat upah yang dibayarkan.
Di Indonesia sendiri, upah yang diberikan kepada pekerja di Indonesia ada beberapa jenis, tiap
jenis upah memiliki cara pembayarannya sendiri,berikut jenis-jenis system upah di Indonesia:
1. Sistem upah menurut waktu
Besarnya sistem upah bisa ditentukan berdasarkan waktu kerja karyawan. Dalam sistem
upah menurut waktu, pembayaran upah dapat dilakukan dengan mudah, selain itu,
perhitungan upah ini juga tidak menyulitkan.Namun, sistem upah menurut waktu, jika
dilaksanakan secara murni, tidak akan ada perbedaan antara karyawan yang rajin dengan
karyawan yang tidak rajin.
2. Sistem upah menurut kesatuan hasil
Sistem upah menurut kesatuan hasil ini pada umumnya digunakan pada perusahaan
industri. Jumlah upah yang diterima oleh karyawan bergantung pada jumlah produksi
atau hasil yang dicapai oleh masing-masing karyawan.Jadi, makin rajin seorang
karyawan, upah yang didapat lebih tinggi. Namun, sistem tersebut apabila tidak
dilakukan kontrol mutu yang ketat, akan menghasilkan mutu barang yang rendah.
3. Sistem upah borongan
10
Sistem upah borongan muncul diberikan karena perusahaan tidak perlu menanggung
risiko yang berkaitan dengan karyawan. Perusahaan juga tidak perlu menyeleksi dan
mencari pekerja yang dibutuhkan.Untuk mengatasi hal tersebut, pada umumnya upah
sistem borongan lebih mahal dibandingkan upah harian.Besarnya upah yang diterima
dalam sistem borongan ini ditentukan oleh jumlah barang yang dihasilkan oleh seorang
karyawan atau sekelompok karyawan.
4. Sistem upah premi
Sistem upah premi yaitu disediakan upah tambahan atau premi bagi karyawan yang
mampu bekerja lebih baik.
5. Sistem upah indeks
Sistem upah indeks merupakan upah yang dibayarkan berdasarkan indeks biaya hidup.
Hal tersebut berarti naik turunnya indeks biaya hidup akan turut dalam menentukan
besarnya upah yang diterima oleh pekerja.
6. Sistem upah skala
Sistem upah skala merupakan upah yang dibayar berdasarkan skala penjualan. Hal
tersebut berarti terdapat hubungan yang berbanding lurus antara jumlah penjualan dengan
upah yang dibayarkan.Jika jumlah penjualan meningkat, upah yang dibayarkan akan
meningkat pula, dan apabila penjualan turun, upah yang dibayarkan juga akan menurun.
7. Sistem bonus
Sistem bonus merupakan suatu usaha untuk memperbaiki kelemahan dalam cara
pembayaran upah.Bonus merupakan pembayaran tambahan di luar upah atau gaji yang
bertujuan untuk merangsang atau memberi insentif agar karyawan dapat menjalankan
tugas dengan lebih baik dan bertanggung jawab.
8. Sistem mitra usaha
Pembayaran upah dalam sistem mitra usaha ini sebagian diberikan dalam bentuk saham
perusahaan. Saham tersebut tidak diberikan pada pekerja secara perorangan, melainkan
pada organisasi pekerja di perusahaan tersebut.
9. Sistem upah menurut banyaknya produksi atau produktivitas
Sistem upah ini diberikan sesuai dengan peningkatan atau penurunan jumlah produksi
barang atau jasa.
10. Sistem upah menurut prestasi
Merupakan upah yang diberikan sesuai dengan prestasi atau jumlah barang yang dapat
dihasilkan oleh masing-masing pekerja.
Keadilan dan Kelayakan Dalam Pengupahan
Dalam memberikan upah atau gaji perlu juga memperhatikan prinsip keadilan. Keadlian
bukan berarti bahwa segala sesuatu mesti dibagi sama rata. Keadilan harus dihubungkan antara
pengorbanan dengan penghasilan. Semakin tinggi pengorbanan semakin tinggi penghasilan yang
11
diharapkan. Karena itu pertama yang harus dinilai adalah pengorbanan yang diperlukan oleh
suatu jabatan, pengorbanan dari suatu jabatan dipertunjukan dari spesifikasi yang harus dipenuhi
oleh orang yang memangku jabatan tersebut. Semakin tinggi persyaratan yang diperlukan,
semakin tinggi pula penghasilan yang diharapkan, penghasilan ini ditunjukan dari upah yang
diterima.
Rasa keadilan ini sangat diperhatikan oleh para karyawan, mereka tidak hanya
memperhatikan besarnya uang yang dibawa pulang, tetapi membandingkan dengan rekan yang
lain. Disamping masalah keadilan, maka dalam pengupahan perlu diperhatikan unsur kelayakan.
Kelayakan ini bisa dibandingkan dengan pengupahan pada perusahaan-perusahaan lain atau bisa
juga dengan menggunakan peraturan pemerintah tentang upah minimum atau juga dengan
menggunakan kebutuhan pokok minimum.
Dalam hubungan dengan ketidak layakan dengan pengupahan apabila dibandingkan
dengan perusahaan lain, ada dua macam ketidak layakan tersebut, yaitu : Menggunakan skala-
skala upah yang lebih rendah dibandingkan dengan skala upah yang dibayarkan untuk skala
pekerjaan yang sama dalam perusahaan lain. Skala-skala upah dimana suatu pekerjaan tertentu
menerima pembayaran yang kurang dari skala yang layak dibandingkan dengan skala-skala
untuk jenis pekerjaan yang lain dalam perusahaan yang sama.
Hubungan antara upah minimum dengan industrial
Hubungan kerja antara majikan sebagai pemberi kerja dan pekerja sebagai penerima kerja
dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan sosial, ekonomi dan cara pengelolaan usaha.
Ketidakserasian di dalam hubungan kerja antara majikan dan pekerja banyak disebabkan oleh
tiddak puasnya pekerja terhadap sistem pengupahan yang ada. Untuk menyelesaikannya perlu
12
ada kerja sama antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah agar dapat tercipta iklim yang sehat
dan dihayati oleh semua pihak.
Dalam situasi penawaran tenaga kerja lebih besar daripada lowongan kerja yang tersedia,
maka hanya tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang punya kesempatan untuk masuk ke
dalam pasar tenaga kerja. Dengan demikian keterampilan pekerja dapat memperoleh upah yang
cukup untuk membiayai kebutuhan hidupnya, pekerja tidak hanya harus sekedar terampil tetapi
juga harus dapat mencapai tingkat produktivitas yang tinggi agar tingkat upah dapat dinaikkan.
Masalah upah dapat ditinjau dari dua segi, yaitu :
a. Segi mikro, menyangkut masalah keserasian antara besarnya upah dengan kemampuan
perusahaan.
b. Segi makro, menyangkut hubungan antara upah dengan produktivitas tenaga kerja dan
kesempatan kerja.
Namun, sampai saat ini belum ada ukuran yang baik untuk upah yang wajar, kemampuan
perusahaan, kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Sehingga dengan demikian
penyebab perseisihan antara pekerja dan majikan didominasi oleh masalah pengupahan.
Secara Empiris Besarnya Tingkat Upah
Secara empiris besarnya tingkat upah sangat dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu (Aris
Ananta, 1990) :
a. Kebutuhan fisik minimum
13
Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) merupakan kebutuhan pokok seseorang yang diperlukan
untuk mempertahankan kondisi fisik dan mentalnya agar dapat menjalankan fungsinya sebagai
salah satu faktor produksi yang dilihat dari kualitas barang dan jasa yang dibutuhkan.
b. Indeks harga konsumen
Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan petunjuk mengenai naik turunnya harga kebutuhan
hidup, peningkatan terhadap harga kebutuhan hidup ini secara tidak langsung dapat
mencerminkan tingkat inflasi.
c. Pertumbuhan ekonomi daerah
Pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan keadaan perekonomian dalam suatu daerah yang
mempunyai hubungan pertumbuhan dan kondisi perusahaan yang beroperasi di daerah yang
bersangkutan.
14
B.PENGANGGURAN
Apa Itu Pengangguran?
Pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja (penduduk berumur 15-65 tahun) yang tidak
bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Orang yang tidak sedang mencari kerja
contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan
sebagainya yang karena suatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan. Pengangguran biasanya
disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang
ada.
Pengangguran di Indonesia
Semasa pemerintahan Orde Baru, pembangunan ekonomi mampu menambahkan banyak
pekerjaan baru di Indonesia, yang dengan demikian mampu mengurangi angka pengangguran
nasional. Sektor-sektor yang terutama mengalami peningkatan tenaga kerja (sebagai pangsa dari
jumlah total tenaga kerja di Indonesia) adalah sektor industri dan jasa sementara sektor pertanian
berkurang: pada tahun 1980-an sekitar 55 persen populasi tenaga kerja Indonesia bekerja di
bidang pertanian, tetapi belakangan ini angka tersebut berkurang menjadi di bawah 40 persen.
Namun, Krisis Keuangan Asia (Krismon) yang terjadi pada akhir tahun 1990-an merusak
pembangunan ekonomi Indonesia (untuk sementara) dan menyebabkan angka pengangguran di
Indonesia meningkat menjadi lebih dari 20 persen dan angka tenaga kerja yang harus bekerja di
bawah level kemampuannya (underemployment) juga meningkat, sementara banyak yang ingin
mempunyai pekerjaan full-time, hanya bisa mendapatkan pekerjaan part-time.
Walaupun Indonesia telah mengalami pertumbuhan makro ekonomi yang kuat sejak
tahun 2000-an (dan Indonesia telah pulih dari Krismon), sektor informal ini - baik di kota
maupun di desa - sampai sekarang masih tetap berperan besar dalam perekonomian Indonesia.
Walau agak sulit untuk menentukan jumlahnya secara pasti, diperkirakan bahwa sekitar 55
sampai 65 persen pekerjaan di Indonesia adalah pekerjaan informal. Saat ini sekitar 80 persen
dari pekerjaan informal itu terkonsentrasi di wilayah pedesaan, terutama di sektor konstruksi dan
pertanian.
15
Dipekerjakan di sektor informal menyiratkan resiko tertentu karena pekerja sektor
informal biasanya memiliki pendapatan yang lebih rendah dan tidak stabil. Lagipula mereka
tidak memiliki akses ke perlindungan dan layanan dasar. Sementara itu, arus uang di sektor
informal tidak dikenakan pajak dan kegiatan informal tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan
produk nasional bruto (PNB) atau produk domestik bruto (PDB). Oleh karena itu, pada dasarnya,
sektor informal tidak baik bagi pekerja dan tidak baik bagi perekonomian.
Pertumbuhan makro ekonomi yang cukup kuat selama lebih dari satu dekade ini secara
berlahan telah mampu menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Namun, dengan kira-kira
dua juta penduduk Indonesia yang tiap tahunnya terjun ke dunia kerja, adalah tantangan yang
sangat besar buat pemerintah Indonesia untuk menstimulasi penciptaan lahan kerja baru supaya
pasar kerja dapat menyerap para pencari kerja yang tiap tahunnya terus bertambah;
pengangguran muda (kebanyakan adalah mereka yang baru lulus kuliah) adalah salah satu
kekhawatiran utama dan butuh adanya tindakan yang cepat.
Dengan jumlah total penduduk sekitar 260 juta orang, Indonesia adalah negara
berpenduduk terpadat keempat di dunia (setelah Cina, India dan Amerika Serikat). Selanjutnya,
negara ini juga memiliki populasi penduduk yang muda karena sekitar setengah dari total
penduduk Indonesia berumur di bawah 30 tahun. Jika kedua faktor tersebut digabungkan,
indikasinya Indonesia adalah negara yang memiliki kekuatan tenaga kerja yang besar, yang akan
berkembang menjadi lebih besar lagi ke depan, maka menekankan pentingnya penciptaan
lapangan kerja dalam perekonomian terbesar di Asia Tenggara.Sementara itu, sebagian besar
tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan di daerah perkotaan karena Krismon pindah ke pedesaan
dan masuk ke dalam sektor informal (terutama di bidang pertanian).
Statistik Tenaga Kerja dan Pengangguran (Absolut) di Indonesia:
16
dalam juta orang 2016 2017 2018¹
128.1 133.9
Tenaga Kerja 127.8 121.0 127.1
120.8
- Bekerja 7.0 6.9
7.0 64.0 59.6
- Menganggur 63.7
16.5 15.6
Penduduk Usia Kerja, 39.9 36.0
7.6 8.0
Bukan Angkatan Kerja
- Sekolah 15.9
39.3
- Mengurus Rumah Tangga 8.4
- Lainnya
¹ data dari Februari 2018
dalam juta 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tenaga Kerja 116.5 119.4 120.3 120.2 121.9 122.4
- Bekerja 108.2 111.3 113.0 112.8 114.6 114.8
- Menganggur
8.3 8.1 7.3 7.4 7.2 7.6
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
Tabel di bawah ini memperlihatkan angka pengangguran (relatif) di Indonesia dalam
beberapa tahun terakhir. Tabel tersebut menunjukkan penurunan angka pengangguran (yang
terbuka) yang cepat di antara tahun 2006 dan 2012 waktu Indonesia diuntungkan saat 2000s
commodities boom. Waktu itu ekonomi Indonesia tumbuh dengan cepat maka menghasilkan
banyak pekerjaan baru di tengah aktivitas ekonomi yang yang tumbuh. Alhasil, angka
pengangguran Indonesia turun.
Tren ini terganggu oleh perlambatan ekonomi Indonesia (2011-2015) ketika boom komoditas
tahun 2000an tiba-tiba berakhir di tengah perlambatan ekonomi global. Ini adalah tanda lain
bahwa ekonomi Indonesia terlalu bergantung pada harga komoditas (yang volatil). Oleh karena
itu, upaya Presiden Joko Widodo untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor
komoditas (yang mentah) dihargai dan harus mengarah pada ekonomi yang lebih kuat secara
struktural di masa depan. Seharusnya ini juga berdampak positif pada angka pengangguran di
Indonesia.
Pengangguran di Indonesia (Relatif): 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6.2 5.9 6.2 5.6 5.5 5.1
Pengangguran
(% dari total tenaga kerja)
Pengangguran 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
10.3 9.1 8.4 7.9 7.1 6.6 6.1
17
(% dari total tenaga kerja)
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
Kalau kita melihat pengangguran di perkotaan dan pedesaan di Indonesia, maka kita
dapat melihat bahwa pengangguran - secara signifikan - lebih tinggi di daerah perkotaan
dibandingkan dengan daerah pedesaan. Yang tidak kalah menariknya yaitu kesenjangan antara
pengangguran perkotaan dan pedesaan melebar selama empat tahun terakhir karena
pengangguran pedesaan telah menurun lebih cepat daripada pengangguran di perkotaan.
Penjelasan untuk tren ini adalah bahwa banyak orang pedesaan pindah ke daerah perkotaan
dalam rangka mencari peluang kerja.
Indonesia sedang mengalami proses urbanisasi yang cepat. Saat ini lebih dari setengah
jumlah penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan. Di satu sisi, ini adalah perkembangan
positif karena urbanisasi dan industrialisasi diperlukan untuk tumbuh menjadi negara yang
berpenghasilan menengah (middle income country). Di sisi lain, proses ini perlu disertai dengan
penciptaan lapangan kerja yang memadai di kota-kota. Oleh karena itu, investasi (baik domestik
maupun asing) perlu meningkat di daerah perkotaan yang sudah ada atau daerah urban yang
baru. Dengan demikian, pemerintah Indonesia harus membuat iklim investasi lebih menarik
sehingga menghasilkan lebih banyak investasi.
Isu-isu penting (yang merupakan tanggung jawab pemerintah) adalah penguatan sumber
daya manusia Indonesia (sumber daya manusia mengacu pada pengetahuan, pengalaman, dan
keterampilan seorang karyawan). Kualitas sumber daya manusia lokal dapat ditingkatkan melalui
peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Saat ini banyak perusahaan mengeluh
bahwa sumber daya manusia Indonesia terlalu lemah. Ini berarti bahwa investor lebih suka
berinvestasi di negara lain (di mana kualitas pekerja lebih tinggi), sehingga menyebabkan
hilangnya peluang dalam hal penciptaan lapangan kerja di Indonesia.
Pengangguran Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia:
Pengangguran 2014 2015 2016 2017
(% dari total tenaga kerja) Nasional 5.9 6.2 5.6 5.5
- Pengangguran
(% dari total tenaga kerja perkotaan) Perkotaan 7.1 7.3 6.6 6.8
- Pengangguran
(% dari total tenaga kerja perdesaan) Perdesaan 4.8 4.9 4.5 4.0
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
Sementara itu, relatif sedikit perempuan yang bekerja di Indonesia (di sektor formal).
Hanya sekitar separuh dari perempuan Indonesia yang di usia kerja yang jadi bekerja dalam
pekerjaan formal. Namun, angka ini sebenarnya sedikit lebih tinggi dari tingkat (rata-rata)
partisipasi angkatan kerja perempuan dunia sebesar 49 persen pada tahun 2017 (data dari Bank
Dunia). Namun, dibandingkan dengan pria Indonesia, tingkat partisipasi tenaga kerja wanita
18
rendah. Sekitar 83 persen pria Indonesia (di usia kerja) bekerja di sektor formal.Ada dua
penjelasan dasar untuk situasi ini:
Tradisi/budaya; wanita Indonesia lebih cenderung (daripada pria) untuk mengurus rumah
tangga, terutama setelah melahirkan anak.
Ketidak setaraan gender; perempuan Indonesia cenderung bekerja di sektor informal
(dua kali lebih banyak daripada laki-laki). Ada banyak contoh pekerja perempuan
informal di pabrik (misalnya pabrik garmen) atau yang bekerja sebagai pembantu rumah
tangga atau yang buka usaha informal di rumah (misalnya menjual masakan dimasak
sendiri). Juga patut dicatat bahwa sebagian besar pekerja perempuan informal ini adalah
pekerja yang tidak dibayar. Dan mereka yang menerima penghasilan biasanya
mendapatkan bayaran kurang dari pria untuk pekerjaan yang sama. Sebagaimana
disebutkan di atas, bekerja di sektor informal membawa risiko karena pekerja sektor
informal biasanya memiliki pendapatan yang rendah dan tidak stabil, apalagi mereka
tidak memiliki akses ke perlindungan dan layanan (kesehatan) dasar.
Penurunan yang terjadi secara perlahan dan berkelanjutan, khususnya angka
pengangguran wanita. Pengangguran wanita berkurang secara drastis, bahkan mulai mendekati
angka pengangguran pria. Meskipun demikian, masalah persamaan gender, seperti di negara-
negara lain, masih menjadi isu penting di Indonesia. Meski sudah ada kemajuan dalam beberapa
sektor utama (seperti pendidikan dan kesehatan), wanita masih cenderung bekerja di bidang
informal (dua kali lebih banyak dari pria), mengerjakan pekerjaan tingkat rendah dan dibayar
lebih rendah daripada pria yang melakukan pekerjaan yang sama. Meskipun banyak kemajuan
telah dicapai di beberapa bidang (teritama pendidikan dan kesehatan), perempuan masih lebih
mungkin bekerja di sektor informal, dalam pekerjaan yang bayarannya rendah, dan dibayar lebih
rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan serupa.
Sebenarnya, Bank Dunia mendeteksi penurunan cepat pengangguran perempuan di
Indonesia pada akhir tahun 2000an di tengah boom komoditas (mungkin karena penurunan ini
berasal dari low base). Bahkan, pengangguran perempuan turun jauh lebih cepat daripada tingkat
pengangguran laki-laki Indonesia pada waktu itu. Sayangnya, Bank Dunia berhenti merilis
tingkat pengangguran perempuan Indonesia setelah tahun 2010.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki dan Perempuan:
2016 2017 2018
Total 5.61 5.50
Pengangguran
(% dari angkatan kerja) 66.34 66.67
TPAK
(% dari angkatan kerja) Laki-Laki 81.97 82.51
TPAK
(% dari total angkatan kerja laki2) Perempuan 50.77 50.89
TPAK
(% dari total angkatan kerja perempuan)
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
19
Salah satu karakteristik Indonesia adalah bahwa angka pengangguran cukup tinggi yang
dihadapi oleh tenaga kerja muda usia 15 sampai 24 tahun, jauh lebih tinggi dari angka rata-rata
pengangguran secara nasional. Mahasiswa yang baru lulus dari universitas dan siswa sekolah
kejuruan dan menengah mengalami kesulitan menemukan pekerjaan di pasar kerja nasional.
Hampir setengah dari jumlah total tenaga kerja di Indonesia hanya memiliki ijazah sekolah dasar
saja. Semakin tinggi pendidikannya semakin rendah partisipasinya dalam kekuatan tenaga kerja
Indonesia. Meskipun demikian dalam beberapa tahun terakhir terlihat adanya perubahan tren:
pangsa pemegang ijazah pendidikan tinggi semakin besar, dan pangsa pemegang ijazah
pendidikan dasar semakin berkurang.
Pengangguran Muda Pria 2006 2007 2008 2009 2010 2011
(persentase tenaga kerja pria 27.7 23.8 21.8 21.6 21.1 19.3
15-24 tahun)
Pengangguran Muda Wanita 34.3 27.3 25.5 23.0 22.0 21.0
(persentase tenaga kerja wanita
15-24 tahun)
Sumber: Bank Dunia
Sektor pertanian tetap berada di posisi teratas dalam hal penyerapan tenaga kerja. Tabel di bawah ini
memperlihatkan empat sektor terpopuler yang menyerap paling banyak tenaga kerja di tahun 2011
dan setelahnya.
Tenaga Kerja per Sektor:
dalam juta 2011 2012 2013 2014 2015 2016¹
42.5 39.9 39.2 39.0 37.8 38.3
Pertanian Ritel, 23.2 23.6 24.1 24.8 25.7 28.5
Pedagang Grosir, Pedagang
Restoran dan Hotel 17.0 17.4 18.5 18.4 17.9 19.8
Jasa masyarakat, Sosial dan Pribadi 13.7 15.6 15.0 15.3 15.3 16.0
Industri Manufaktur
¹ data dari Februari 2016
Sumber: Badan Pusat Statistik
Pekerjaan rentan (tenaga kerja yang tidak dibayar dan pengusaha) baik untuk pria maupun
wanita angkanya lebih tinggi di Indonesia daripada di negara-negara maju atau berkembang
lainnya. Dalam satu dekade terakhir ini tercatat sekitar enam puluh persen untuk pria Indonesia
dan tujuh puluh persen untuk wanita. Banyak yang merupakan 'pekerja rentan' adalah mereka
yang bekerja di sektor informal.
20
Jenis-jenis Pengangguran
1. Pengangguran Terbuka – Pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Bisa jadi karena
belum mendapat pekerjaan atau memang tidak mau bekerja. Pengangguran terbuka disebabkan
oleh lapangan kerja yang tidak tersedia, atau tidak adanya kecocokan antara lowongan kerja dan
latar belakang pendidikan.
2. Pengangguran Terselubung – Pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja yang tidak
bekerja secara optimal/produktivitasnya rendah. Kondisi ini bisa disebabkan karena
ketidaksesuaian latar belakang pendidikan, atau pekerjaan tidak sesuai dengan bakat dan
kemampuan pekerja.
3. Pengangguran Siklikal – Kondisi ini terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan
perekonomian negara. Mundurnya perekonomian akan mengakibatkan daya beli masyarakat
yang juga menurun, sehingga perusahaan akan mengurangi produksi dan memberhentikan
karyawannya.
4. Pengangguran Struktural – Kondisi ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur
perekonomian yang memerlukan keterampilan-keterampilan baru. Hal tersebut dapat
mengakibatkan pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pembuka
lapangan kerja.
5. Pengangguran Friksional – Kondisi ini terjadi karena adanya kesulitan mempertemukan pihak
pencari kerja dengan pihak yang menyediakan lapangan kerja. Hal ini disebabkan karena adanya
kendala informasi, waktu ataupun jarak geografis.
6. Pengangguran Teknologi – Pengangguran ini disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi,
yang menyebabkan tenaga kerja manusia diganti menjadi mesin. Perusahaan cenderung lebih
memilih tenaga mesin dibanding tenaga manusia karena lebih cepat, mudah, dan hemat biaya.
7. Pengangguran Musiman – Kondisi ini disebabkan oleh siklus ekonomi yang berfluktuasi
karena adanya pergantian musim sehingga pekerja harus menghentikan aktivitas produksi untuk
sementara. Biasanya terjadi pada bidang pertanian dan perikanan, seperti petani dan nelayan.
8. Setengah Pengangguran – Kondisi ini merupakan pekerja yang mempunyai pekerjaan, namum
jam kerjanya sedikit, biasanya kurang dari 35 jam dalam seminggu.
Penyebab Pengangguran
Meningkatnya jumlah pengangguran dapat disebabkan oleh beberapa hal di bawah ini:
Banyaknya jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan atau lapangan kerja.
Rendahnya tingkat pendidikan
Kurangnya keterampilan yang dimiliki pelamar kerja sehingga tidak memenuhi kriteria
lowongan pekerjaan.
Kemajuan teknologi, yang pada akhirnya dapat menggantikan tenaga kerja manusia.
Resesi ekonomi.
Tenaga kerja antar daerah dimanfaatkan secara tidak seimbang.
Pemerintah yang membuat kebijakan untuk menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri
21
Persaingan pasar global, banyak perusahaan, terutama perusahaan asing di Indonesia yang lebih
memilih menggunakan tenaga kerja dari negara lain dibandingkan tenaga kerja lokal karena
dinilai tidak memiliki kemampuan yang memadai.
Upaya Mengatasi Pengangguran
Seiring berjalannya waktu, jumlah pengangguran kian terus bertambah. Untuk mencegah hal
tersebut, berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran.
1. Memperluas lapangan kerja dengan cara meningkatkan ekspor, mendorong ekspor, menyediakan
sarana dan prasarana sik, memperluas produksi, menggiatkan program padat karya.
2. Mengurangi urbanisasi agar penyebaran tenaga kerja seimbang dan mengurangi pengangguran di
kota besar.
3. Memperbaiki mutu pendidikan agar masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang setara dan
untuk memberikan keseimbagan antara dunia kerja dan dunia pekerjaan.
4. Penggunaan teknologi yang disesuaikan dengan sifat padat karya.
5. Perbanyak penyelenggaraan job fair dan magang melalui kerja sama dengan perusahaan dan
kampus agar informasi tentang lowongan kerja dapat tersebar luas.
6. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang dapat dilakukan dengan program keluarga
berencana (KB).
Dampak Pengangguran
Semakin banyak pengangguran yang ada di suatu negara, tentu akan memberikan dampak
negatif tertentu, yaitu seperti:
1. Dampak Pengangguran Terhadap Perekonomian Negara
Banyaknya jumlah pengangguran umumnya berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi
negara tersebut. Pengangguran dapat memberikan dampak seperti menurunnya pendapatan rata-
rata penduduk perkapita, kenaikan biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah,
berkurangnya sektor pajak yang diterima pemerintah, dan akan menambahkan hutang yang
dimiliki negara.
2. Dampak Pengangguran Terhadap Masyarakat
Pekerjaan merupakan sarana masyarakat untuk mencari uang yang digunakan untuk kebutuhan
sehari-hari.
22
Menjadi pengangguran tentu berdampak negatif bagi seseorang, yaitu seperti meningkatnya
kemiskinan, memicu tindakan kriminalitas atau kejahatan, munculnya ketidaksetaraan politik
dan sosial, keterampilan yang hilang karena lama tidak digunakan, dan memungkinkan
terjadinya gangguan psikis bagi orang yang sedang menganggur atau keluarga yang
bersangkutan.
23
DAFTAR PUSTAKA
https://www.gurupendidikan.co.id/sistem-upah/
https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Ketenagakerjaan%20dan%20P
enganggur/MP_files/konten4.html
https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-
makro/pengangguran/item255
https://journal.upp.ac.id/index.php/cano/article/view/629/403
24