Dampak Penjajahan Bangsa di Bidang Politik-Pemerintahan dan Ekonomi

Dampak
Penjajahan
Bangsa-Bangsa
Eropa di Indonesia

Part I
OLEH BU DHINAR MAHARANI

A. Dampak di Bidang
Politik-Pemerintahan dan

Ekonomi

Bidang Politik Bidang
dan Ekonomi

Pemerintahan

Bidang Politik dan
Pemerintahan

01 Masa Kekuasaan 03 Masa Pemerintahan
VOC Inggris

02 Masa Pemerintahan 04 Masa Pemerintahan
Kolonial Belanda

Republik Bataaf

a. Masa
Kekuasaan

VOC

 VOC dianggap sebagai
cikal bakal kolonialisme
Belanda di Indonesia

 VOC hanya berniat
melakukan
perdagangan dengan
kerajaan lokal

 Dalam
perkembangannya, VOC
mulai turut campur
dalam kehidupan
kerajaan-kerajaan lokal.

VOC menerapkan devide et impera
yang menyebabkan perpecahan di

kalangan keluarga kerajaan
Campur tangan dalam urusan
kerajaan pemerintahan tidak stabil

VOC memegang kendali
pemerintahan kerajaan
Penguasa pribumi dan rakyat
menjadi bawahan penguasa kolonial
VOC memusatkan kegiatan di Banten,

Maluku, dan Batavia
VOC dipimpinseorang gubernur
jenderal untuk mengatur jalannya

pemerintahan
Gubernur Jenderal dibantu oleh
dewan Raad van Indie bertugas
mengawasi dan memberi nasihat

kepada gubernur jenderal

b. Masa
Pemerintahan
Republik
Bataaf

 Masa Pemerintahan
Daendels terjadi
pembaruan dalam bidang
politik dan administrasi
pemerintahan

 Daendels menerapkan
sistem sentralistik
sistem pemerintahan
dibawah pengawasan
pemerintah pusat

 Raad van Indie sebagai
dewan penasihat
pemerintah

Membagi Pulau Jawa menjadi
delapan wilayah besar

(hoofafdeling) disebut
karesidenan (residentie)

Tiap karesidenan dibagi
bebrapa kabupaten

(regentschap)

Pelaksanaan pemerintah
dalam negeri terjadi dualisme

pemerintahan yaitu
pemerintahan Eropa dan

pemerintahan pribumi

Kekuasaan tertinggi
pemerintah Eropa dipegang
oleh Residen yang bertugas

memimpin wilayah
keresidenan

Dibawah residen ada asisten
residen yang bertugas

mengepalai suatu wilayah
bagian dari keresidenan yang

dinamakan afdeling

Dibawah asisten residen
terdapat pegawai kontrolir
yang bertugas memimpin

wilayah controle-afdeling

Bagan Pemerintahan
Eropa

Pemerintahan pribumi jabatan
tertinggi dipegang oleh

bupati. Dalam menjalankan
tugasnya bupati dibantu oleh

patih
Dibawah bupati dan patih

terdapat wedana yang
bertugas memimpin sebuah
distrik dan membawahi asisten
wedana atau camat yang

bertugas memimpin

onderdistrik
Dibawah onderdistrik terdapat

pemerintahan desa

Bagan Pemerintahan
Pribumi

Pada masa pemerintahan
Gubernur Jenderal Daendels
penguasa pribumi diangkat

sebagai pegawai negeri
pemerintahan kolonial,
mereka menerima gaji secara
bulanan dan dilarang
menerima upeti. Selain itu,
mereka kehilangan jabatan
secara turun-temurun.
Pegawai Eropa diberi

kekuasaan untuk
memperketat pengawasan
administrasi dan keuangan

penguasa pribumi

Masa
Pemerintahan
Inggris

Masa pemerintahan
Inggris di Indonesia

dijalankan oleh
Thomas Stamford

Raffles yang
berkedudukan
sebagai letnan
gubernur jenderal.

Pada masa
pemerintahannya,
Raffles berupaya
mereformasi sistem
pemerintahan di

Hindia Belanda
menjadi sistem
pemerintahan Eropa

Raffles berupaya
memperbarui bidang
ketatanegaraan, menghapus
ikatan feodal dalam
masyarakat Jawa, dan
memberi kepastian hukum

bagi masyarakat
Membagi Pulau Jawa menjadi

16 keresidenan
Menerapkan sistem
pemerintahan tidak langsung
penguasa pribumi berperan
sebagai perantara kebijakan
pemerintah, pemerintah masih
berperan langsung dalam
mengawasi penggunaan
tanah milik pemerintah
Menghapus sistem
penyerahan paksa dan kerja

paksa
Mengangkat bupati sebagai

pegawai pemerintah di
bawah residen

Dampak kebijakan yang
diterapkan Raffles :

Para penguasa pribumi
tidak mampu mencari
keuntungan bagi diri sendiri
Ruang gerak para bupati
dipersempit karena diawasi

oleh residen
Rakyat memiliki kebebasan
berusaha karena tidak ada

sistem kerja paksa
Penguasa pribumi tidak lagi
memiliki kuasa yang besar

atas rakyat

Masa Pemerintahan
Kolonial Belanda

Masa kolonial
Belanda mulai
berlangsung setelah
pemerintahan
komisaris jenderal
berakhir dan
digantikan sistem
tanam paksa pada
1830. Sejak saat itu
kekuasaan tertinggi
di Hindia Belanda
dipegang oleh
gubernur jenderal.

● Salah satu gagasan yang
berdampak besar dalam bidang
pemerintahan pada masa ini adalah
Pax Neerlandica (Perdamaian
Neerlandica)

● Gagasan yang dicetuskan J.B. van
Heutsz tersebut bertujuan
menyatukan seluruh wilayah Hindia
Belanda di bawah kekuasaan
Belanda.

● Pemerintah colonial Belanda
berusaha menaklukan wilayah-
wilayah yang hingga abad XX
belum dikuasai oleh Belanda

● Gagasan tersebut menjadi cikal
bakal NKRI setelah proklamasi
kemerdekaan

● Lahirnya organisasi-organisasi
pergerakan nasional dan
Volksraad (Dewan Rakyat)

● Organisasi pergerakan nasional
wadah perjuangan bangi bangsa
Indonesia untuk meraih
kemerdekaan

● Volksraad dibentuk Gubernur
Jenderal Graad von
Limburgstirum dibentuk sebagai
penasihat Gubernur Jenderal
Hindia Belanda bukan sebagai
parlemen perwakilan rakyat
Indonesia

● Akan tetapi Volksraad bagi
aktivis pergerakan nasional
digunakan sebagai wadah
perjuangan agar Indonesia
mampu meraih kemerdekaan

Bidang Ekonomi

01 Masa Kekuasaan 03 Masa Pemerintahan
VOC Inggris

02 Masa Pemerintahan 04 Masa Pemerintahan
Republik Bataaf Kolonial Belanda

Masa Pendudukan VOC

Dampak  Keberhasilan VOC
ekonomi dalam membangun
pada masa kekuasaan di
ini erat wilayah kepulauan
kaitannya Nusantara diikuti
dengan tindakan eksploitasi
praktik
eksploitasi  Secara umum,
oleh VOC di praktik eksploitasi
berbagai yang dijalankan VOC
wilayah di berupa penanaman
kepulauan paksa, penyerahan
Nusantara wajib, monopoli
sejak 1605. perdagangan, dan
penyewaan pajak.

 Monopoli
perdagangan VOC
dipusatkan di
Kepulauan Maluku
dan Banten. Di
Maluku, VOC
memonopoli
kegiatan
perdagangan
rempah-rempah.
Adapun di Banten,
VOC memonopoli
kegiatan
perdagangan lada.

Monopoli perdagangan
dilakukan VOC terhadap
barang impor, VOC melarang
masyarakat lokal membeli
komoditas impor dari bangsa

lain
Praktik eksploitasi VOC juga

berkaitan erat dengan
kebijakan VOC, yaitu

verplichte leverantie dan
contingenten.

VOC menerima imbalan,
penguasa pribumi kehilangan

hak atas komoditas
perdagangan dan petani

semakin tertindas

Masa Pemerintahan

Daendels

Dampak

ekonomi pada

masa ini adalah  Perubahan
perubahan status tanah
sistem menyebabk
perekonomian an petani
tradisional wajib
menjadi sistem membayar
perekonomian pajak
modern. Dalam penjualan
sistem modern, hasil bumi
tanah-tanah kepada
milik raja pemerintah
berubah status colonial
menjadi tanah digunakan
milik untuk
pemerintah membiayai
keperluan
pemerintah
colonial

kolonial.

Dampak ekonomi paling terasa
pada masa ini adalah

pembangunan jalan raya pos
(Anyer–Panarukan). Di satu sisi,
pembangunan jalan ini dapat

memperpendek waktu
perjalanan sehingga
mempermudah akses

perdagangan antardaerah. Di
sisi lain, pembangunan jalan
raya pos dibangun dengan

cara kerja rodi dan juga
memakan banyak korban jiwa

serta rakyat menderita
kelaparan dan penyiksaan.

Masa Pemerintahan
Raffles

 Upaya Raffles
memberikan peluang
ekonomi yang didukung
kepastian hukum usaha
memunculkan kegiatan
perdagangan bebas.
Kondisi tersebut didukung
oleh penerapan sistem
sewa tanah (landrent).

 Sistem sewa tanah yang
diterapkan Raffles
mendorong pemerintah
kolonial menerapkan
pajak tanah.

 Besarnya pajak
diperkirakan sama dengan
nilai 2/5 dari nilai panen
selama satu tahun dan
hasil pajak tanah
digunakan untuk mengisi
kas pemerintah kolonial

Perubahan sistem kepemilikan
tanah menyebabkan terjadinya

perubahan hubungan antara
raja dan rakyatnya yaitu

patron-client menjadi hubungan
bersifat komersil

Adanya perdagangan bebas
juga mengubah sistem ekonomi

uang di desa-desa Hindia
Belanda menjadi sistem ekonomi

komersial
Adanya perubahan sistem

ekonomi uang. Pada
pelaksanaannya, sistem sewa
tanah sangat memberatkan
rakyat. Untuk membayar pajak
atas sewa tanah, sebagian besar

rakyat bergantung kepada
rentenir Tionghoa. Dampaknya,
rakyat terlilit utang dan harus
kehilangan tanahnya kepada

para rentenir Tionghoa.

Masa
Pemerintah
Kolonial
Belanda

Dampak ekonomi masa
pemerintah kolonial

Belanda berkaitan erat
dengan sistem tanam
paksa (1830–1870) dan
sistem ekonomi liberal

(open door policy).
Pelaksanaan sistem

tanam paksa
berdampak negatif
adanya penderitaan

rakyat Indonesia
Dampak positifnya
pengenalan masyarakat
akan tanaman komersial

● Kebijakan tanam paksa dan
ekonomi liberal menyebabkan
pemerintah colonial membangun
beberapa industry seperti industry
makanan, minuman, gula, dan
tembakau serta munculnya kota-
kota pusat industri di Hindia
Belanda.

● Kegiatan ekonomi meluas ke sector
pertambangan

● Kemunculan industri dan
pertambangan menyebabkan
munculnya gol. Majikan dan buruh
serta jabatan kuli dan mandor
dalam masyarakat

● Perluasan kegiatan ekonomi yang
dilakukan pemerintah colonial
Belanda memunculkan sistem
perbankan modern di Hindia
Belanda sejak 1828 mendirikan De
Javasche Bank di Batavia

● Berdiri bank-bank lain seperti
Nederlands Handels Maatschappij,
De Nationale Handels Bank, dan
Escompto Bank

● Muncul praktik usaha di bidang
permodalan bagi para pengusaha pada
1869 Nederlandsche Handel Maatchapij
(NHM) muncul sebagai bank perkebunan
yang membiayai tujuh belas pabrik gula
dengan wilayah perkebunannya

● Perluasan kegiatan ekonomi mendorong
pembangunan jaringan transportasi
berupa jalur kereta api di Pulau Jawa dan
di luar Pulau Jawa

● Selain membangun jalur kereta api,
pemerintah colonial Belanda membangun
jaringan transportasi antarpulau.

● Pengelolaan jaringan antarpulau
diserahkan kepada Koninklijke Paketvaart
Maatschapij

● Dengan adanya pelabuhan kegiatan
perdagangan antarpulau dan antarnegara
dapat berjalan lancar