Format-Rapor1

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Cut Nyak Dien No.3 Telp. (0761) 22552-46354 Pekanbaru

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU
NOMOR : Kpts. 452 /2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
(BOSDA) TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Wajib Belajar 12
Mengingat (dua belas) Tahun, yang layak, bermutu, ramah anak
dan bebas punggutan, Pemerintah Provinsi Riau
menyediakan bantuan biaya pendidikan sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah melalui
Kegiatan/ Program Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB
pada APBD Provinsi Riau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau
tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional
Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2021.

: 1. Undang-Undang 61 Tahun 1958 tentang penetapan
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 75, sebagai Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 4586) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

-1-

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

13 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang
Perubahan atas Perubahan Peraturan Pemerintah

Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42;

9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang

Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana
Nasional;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan nomor 50/ PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 34 Tahun 2018 tentang SNP SMK;

-2-

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Standar Nasional
Pendidikan SMA;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan
Aman Bencana;

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 19 Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020
tentang Petunjuk teknis Bantuan Operasional
Sekolah Reguler;

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan
Barang/ jasa pada Satuan Pendidikan;

18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 tahun 2018

tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 13 Tahun 2020

tentang pelaksanaan Bantuan Operasional Daerah;
20. Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2020

Tentang Standar Biaya Dilingkungan Pemerintah
Provinsi Riau Tahun 2021;
21. Peraturan Gubernur Riau Nomor 57 Tahun 2020
Tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa
Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021;
22. Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2020
Tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Riau;
23. Keputusan Gubernur Riau Kpts.998/VI/2020 tanggal
15 Juni 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi
Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Menetapkan MEMUTUSKAN

: PPERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
RIAU TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang
selanjutnya disingkat Dana BOSDA adalah program
Pemerintah Daerah untuk penyediaan pendanaan
biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan
menengah dan satuan pendidikan khusus yang
bersumber dari dana APBD Provinsi Riau;

2. Pengelolaan Dana BOSDA adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan dan
penganggaran Dana BOSDA, pelaksanaan Dana
BOSDA, penatausahaan Dana BOSDA, pelaporan
Dana BOSDA, pertanggungjawaban Dana BOSDA
dan pengawasan Dana BOSDA;

-3-

3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah gubernur Riau,
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah di Provinsi Riau;

4. Gubernur adalah Gubernur Riau.

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang

selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat
daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna

anggaran/pengguna barang, yang juga

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Dinas Pendidikan Provinsi
yang melaksanakan urusan pendidikan pada
Provinsi Riau;

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Riau.

8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut
SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal yang menyelenggarakan pendidikan umum
pada jenjang pendidikan menengah;

9. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya
disebut SMALB adalah satuan pendidikan formal

yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada

jenjang pendidikan menengah;

10. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya
disebut SMK adalah satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada
jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan
peserta didik terutama untuk bekerja di bidang

tertentu;

11. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB
adalah satuan pendidikan khusus yang terintegrasi
pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar
sampai dengan pendidikan menengah dalam satu

manajemen pengelolaan;

12. Sekolah terintegrasi adalah salah satu bentuk
satuan pendidikan yang dilaksanakan antar jenjang
pendidikan yang dilaksanakan antar jenjang
pendidikan dalam satu lokasi dan memiliki satu
organisasi serta satu manajemen.

13. Rencana Kerja Jangka Menengah yang selanjutnya
disingkat RKJM adalah perencanaan sekolah untuk
empat tahun, menggambarkan tujuan yang ingin
dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung
peningkatan mutu lulusan.

14. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Dana
Bosda yang selanjutnya disingkat RKAS Dana Bosda
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran

yang berisi program dan kegiatan sekolah yang

dibiayai dari sumber Dana APBD;

-4-

15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi program dan kegiatan
SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya;

16. Rencana Kcrja dan Anggaran Pcjabat Pengelola
Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Riau

selaku Bendahara Umum Daerah.

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen
pelaksanaan anggaran Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah Provinsi Riau selaku
Bendahara Umum Daerah.;

18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya;

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah;

20. Keuangan Daerah adalah semua hak dan
kcwajiban Daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang

dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya

segala bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;

21. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Riau yang sclanjutnya disingkat
BPKAD adalah Perangkat Daerah yang
mempunyai tugas sebagai Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah dan bertindak sebagai satuan

kerja pengelola kcuangan dan asct daerah.

22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang
dibcntuk dengan Keputusan Gubernur dan
dipimpin oleh Sckretaris Daerah Provinsi Riau
yang mempunyai tugas menyiapkan serta
rnelaksanakan kebijakan Gubernur dalam
rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, yang anggotanya tcrdiri dari
Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah dan pejabat lainnya;

23. Kuasa Bendahara Umum Anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Daerah
yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah

-5-

pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian tugas BUD;

24. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD.

25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara indonesia yang memenuhi

syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur
sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina

kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan;

26. Tenaga Honorer adalah pendidik dan tenaga

kependidikan di satuan pendidikan yang diangkat
oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain

(bagi sekolah negeri) atau diangkat oleh pihak

yayasan (bagi sekolah swasta)

27. Tempat Kegiatan Belajar (TKB) adalah sebuah
tempat memadai yang digunakan untuk kegiatan
belajar secara kelompok atau kelas, dapat berupa
Sekolah, Mushola, Balai Desa atau tempat lainnya;

28. Guru pamong adalah pembimbing belajar mandiri
siswa yang terdiri dari anggota masyarakat yang
peduli akan Pendidikan dan diangkat oleh pejabat

yang berwenang;

29. Pengelola Tempat Kegiatan Belajar (TKB) adalah
orang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang
untuk mengelola TKB agar berjalan sebagaimana
mestinya;

30. Bendahara Khusus Pengelolaan Dana BOS yang
selanjutnya disebut Bendahara Dana BOS adalah

PNS yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan

belanja Dana BOS pada Satdik;

31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan

dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai

dasar pelaksanaan anggaran oleh PA;

32. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya
disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah
yang bersumber dari Dana BOS antara Pemerintah

Daerah dengan penerima hibah;

33. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut
DAPODIK adlah sistem pendataan dari Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat Data
satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan
tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan
yang datanya bersumber dari satuan pendidikan

yang terus menerus diperbaharui secara online;

-6-

Menetapkan 34. Belanja Hibah adalah Belanja yang diberikan kepada
Kesatu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya,
Kedua Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, dan/atau Badan dan Lembaga, serta
Ketiga organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan
Keempat peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus-menerus setiap
tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai
peraturan perundang-undangannya.

MEMUTUSKAN

: Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi Riau Tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah
(BOSDA) sebagaimana tersebut dalam Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini.

: Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah
(BOSDA) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu
merupakan pedoman bagi Satuan Pendidikan
SMA/SMK/SLB di Provinsi Riau dalam Penggunaan Dan
Pertanggungjawaban Dana BOS Daerah sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

: Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah
(BOSDA) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Riau ini.

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 13 April 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

ZUL IKRAM, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19721113 199702 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
4. Gubernur Riau di Pekanbaru.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Riau di Pekanbaru
7. Inspektur Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

di Pekanbaru.
9. Kepala Bappeda Provinsi Riau di Pekanbaru.

-7-

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau
Nomor : Kpts. 452/2021
Tanggal : 13 April 2021

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
(BOSDA) TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional mengamanatkan bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus
mampu menjamin pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu serta
relevansi untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan nasional
dan global.

Pada tahun 2012, pemerintah telah mencanangkan kebijakan
Pendidikan Menengah Universal yang pada hakekatnya merupakan
kebijakan penyediaan layanan menengah yang merata, terjangkau,
bermutu dan memberikan kepastian terhadap layanan menengah di
semua wilayah. Untuk mendukung kebijakan Pendidikan Menengah
Universal, Pemerintah Daerah Provinsi Riau memberikan Bantuan
Operasional Sekolah Daerah Provinsi (BOSDA). BOSDA adalah program
bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi Riau kepada satuan jenjang Pendidikan SMA, SMK dan
SLB yang digunakan untuk melengkapi Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Riau serta Sejalan
dengan visi dan misi pemerintah provinsi Riau Tahun 2019-2024,
Pemerintah Provinsi telah mencanangkan program wajib belajar (WAJAR)
12 tahun bagi seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Riau dan bebas
pungutan dalam pelayanan di bidang pendidikan mulai dari jenjang
pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah. Maka diharapkan
seluruh lapisan masyarakat di Provinsi kedepan sudah mengenyam
pendidikan minimal selama 12 tahun setingkat SMA, SMK sederajat.
Dengan pencanangan Wajib belajar 12 tahun ini maka Pemerintah

-8-

Provinsi wajib memberikan pelayanan dan tanggung jawab seluruh biaya
pendidikan sampai pada jenjang pendidikan menengah (SMA, SMK dan
SLB), melalui dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah)
Provinsi Riau. Dan hal ini telah mendapat persetujuan dari DPRD provinsi
Riau bahwa alokasi anggaran tahun 2021 bidang telah disetujui.

Wajib belajar 12 tahun ini bukan hanya persoalan bagaimana siswa
belajar dari SD sampai dengan SMA/SMK/SLB, namun jaminan untuk
tidak dipungut biaya selama 12 tahun juga penting untuk diperhatikan
pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian wajib belajar 12 tahun
merupakan investasi penting dalam menyiapkan SDM (Sumber Daya
Manusia) yang nantinya akan berperan dalam proses pembangunan
nasional.

B. TUJUAN
Secara umum program BOSDA bertujuan untuk membantu pembiayaan
dalam rangka Program bermutu bebas pungutan, sedangkan secara
khusus program BOSDA bertujuan sebagai berikut:
1. Meningkatkan akses dan kualitas di SMA/SMK/SLB Negeri dan
Swasta;
2. Membebaskan biaya operasional Non Personal bagi SMA, SMK dan SLB
Negeri;
3. Membantu dan meringankan biaya bagi siswa Kurang Mampu SMA,
SMK dan SLB Swasta;
4. Memberikan bantuan biaya bagi siswa miskin atau tidak mampu pada
SMA, SMK dan SLB Negeri;
5. Relevansi untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan
nasional, dan global.

C. LANDASAN
1. Undang-Undang 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang
Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 75, sebagai Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

-9-

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4586)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
tahun 2010 tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42;
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan
Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Sebagai Bencana Nasional;

- 10 -

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 50/
PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018
tentang SNP SMK;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018
tentang Standar Nasional Pendidikan SMA;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019
tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana;

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun
2020 tentang Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengadaan Barang/ jasa pada Satuan Pendidikan;

18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan;

19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan
Bantuan Operasional Daerah;

20. Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Standar
Biaya Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021;

21. Peraturan Gubernur Riau Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Standar
Harga Satuan Barang Dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Tahun 2021;

22. Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Perjalanan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Riau;

- 11 -

23. Keputusan Gubernur Riau Kpts.998/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020
tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau.

D. SASARAN
Sasaran bantuan BOSDA meliputi:
1. SMA/SMK/SLB Negeri/swasta dan TKB;
2. Data penerima BOSDA diambil dari DAPODIK berdasarkan cut off data
Dapodik anggaran berkenaan sesuai dengan Tahun Penganggaran
(Data Cut off Dapodik tahun sebelumnya).

E. SYARAT PENERIMA
1. Sekolah yang dapat menerima dana BOSDA adalah sekolah yang telah
mempunyai ijin operasional/pendirian dan menyampaikan permohonan
BOSDA kepada Gubernur Riau melalui Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Riau dengan melampirkan:
a. Data jumlah siswa per sekolah sesuai dengan data Cut off Dapodik
(sesuai dengan tahun penganggaran);
b. Fotocopy RKAS Sekolah sesuai dengan RKJM yang telah berbasiskan
EDS sesuai dengan Visi Misi Sekolah.

F. SYARAT PENCAIRAN
Syarat pencairan BOSDA adalah:
a. Sekolah telah menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS)
Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA);
b. Kepala Sekolah memiliki SK definitif (Gubernur/Bupati/Wali
kota/Yayasan) atau pelaksana tugas Kepala Sekolah yang ditetapkan
oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
c. Sekolah memiliki bendahara BOSDA Tahun Anggaran 2021;
d. Sekolah memiliki Rekening BOSDA untuk Tahun Anggaran 2021.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

a. Meningkatkan Akses dan kualitas pendidikan di SMA/SMK/SLB Negeri;
b. Membebaskan biaya Operasional Non Personal Pendidikan bagi sekolah

SMA/SMK/SLB Negeri;
c. Membantu dan meringankan biaya pendidikan bagi siswa

SMA/SMK/SLB Swasta.

- 12 -

H. NILAI BANTUAN
Alokasi Dana BOSDA Tahun 2020 dihitung nominalnya berdasarkan:
1. SEKOLAH NEGERI (SMA, SMK, SLB dan TKB) JUMLAH SISWA
SAMPAI 200 SISWA.
Untuk sekolah yang jumlah siswanya sampai 200 siswa, perhitungan
dana bosda berdasarkan jumlah pokok per lembaga dan unit cost per
siswa, sebagaimana rincian di bawah ini:
a. Uang Pokok Lembaga
Jumlah Pokok Per Lembaga Untuk Sekolah Negeri yang siswanya
tidak lebih dari 200 orang, dihitung berdasarkan Range dengan
rincian sebagai berikut:
1) Jumlah siswa 0 s/d 50 uang pokok lembaga Rp. 120.000.000,-
(seratus dua puluh juta rupiah) per satuan pendidikan (SMA,
SMK dan SLB);

2) Jumlah siswa 51 s/d 100 uang pokok lembaga Rp. 115.000.000,-
(seratus lima belas juta rupiah) per satuan pendidikan (SMA,
SMK dan SLB);

3) Jumlah siswa 101 s/d 200 uang pokok lembaga Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah) per satuan pendidikan (SMA,
SMK dan SLB); dan

4) Jumlah siswa lebih dari 200 tidak mendapatkan uang pokok
lembaga.

b. Unit cost per siswa
Perhitungan unit cost BOSDA dihitung yaitu;
a. SLB ; jumlah siswa (cut off dapodik) dikali Rp. 1.400.000,-
b. SMA ; jumlah siswa (cut off dapodik) dikali Rp.1.500.000,-
c. SMK ; jumlah siswa (cut off dapodik) dikali Rp.1.600.000,-

Total Alokasi Dana BOSDA masing-masing Satuan Pendidikan
SLB, SMA dan SMK Negeri yang jumlah siswanya sampai 200 siswa
adalah jumlah dari total kedua alokasi jumlah pokok per lembaga
ditambah alokasi jumlah siswa (cut off dapodik).
2. SEKOLAH NEGERI (SMA, SMK DAN SLB) JUMLAH SISWA DI ATAS
200 SISWA.

Untuk sekolah yang jumlah siswanya di atas 200 siswa, perhitungan
dana alokasi BOSDA didasarkan pada jumlah siswa, dengan
perhitungan sebagai berikut:
a. SLB ; Jumlah siswa (cut off dapodik) dikali Rp.1.400.000,-
b. SMA ; jumlah siswa (cut off dapodik) dikali Rp.1.500.000,-
c. SMK ; jumlah siswa (cut off dapodik) dikali Rp.1.600.000,-

- 13 -

3. SEKOLAH SWASTA (SMA, SMK dan SLB).
Untuk sekolah swasta, perhitungan alokasi dana BOSDA didasarkan

pada jumlah siswa, dengan perhitungan sebagai berikut;
a. SLB ; Jumlah siswa (cut off dapodik) dikali Rp.400.000,-
b. SMA ; jumlah siswa (cut off dapodik) dikali Rp.400.000,-
c. SMK ; jumlah siswa (cut off dapodik) dikali Rp.400.000,-
(Catatan; cut off dapodik yang dipakai sesuai dengan tahun
pengganggaran)

I. PRINSIP PEMBERIAN BOSDA
1. Dana BOSDA diberikan untuk memenuhi kekurangan dan/atau
melengkapi keperuntukan BOS Reguler yang dialokasikan oleh
pemerintah pusat maupun dana operasional lainnya;
2. Dana BOSDA diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan
melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak
manapun;
3. Satuan pendidikan jenjang SMA/SMK/SLB/TKB yang sudah terdata
dalam sistem Data Pokok Pendidikan Menengah (Dapodikdasmen) dan
sudah memiliki izin operasional berhak menerima dana BOSDA;
4. Dana BOSDA harus dikelola secara transparan, efisien, dan efektif, serta
dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan materil;
5. Standar pembelanjaan mengacu kepada kewajaran harga setempat atau
batas yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Riau, atau batas yang
telah ditetapkan pemerintah kabupaten/kota;
6. Ketentuan pajak terkait penggunaan dana BOSDA di sekolah harus
mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pajak
Nasional dan Pajak Daerah;
7. Dana BOSDA digunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah;
8. Jika terdapat sisa dana BOSDA Tahun Anggaran berjalan, maka dana
tersebut bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan waktu
penggunaannya hanya sampai akhir Tahun Anggaran berkenaan, dan
sekolah berkewajiban merubah RKAS BOSDA sesuai dengan kebutuhan
sekolah dengan membuat Justifikasi Perubahan dan melaporkannya
kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Tim BOS Provinsi Riau;
9. Penggunaan Dana BOSDA tidak boleh dipergunakan lagi apabila telah
dibiayai oleh Sumber dana Lainnya (BOS Reguler atau dana lainnya).

- 14 -

10.Untuk sekolah swasta biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu
minimal sebesar 30% dari total dana yang diterima

J. TATA CARA PENCAIRAN DANA
(1) Dana BOSDA diberikan selama 12 bulan, mulai bulan Januari 2021
sampai Desember 2021.
Penyaluran dana BOSDA dari RKUD ke SMA, SMK dan SLB dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Penyaluran tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi
satu tahun; dan
b. Penyaluran tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi
satu tahun, dari penyaluran tahap I.
(2) Penyaluran BOSDA kepada satuan pendidikan penerima BOSDA
dilakukan melalui rekening sekolah, atas nama sekolah dan bukan atas
nama pribadi, dan atau yayasan.
(3) Penyaluran dana BOSDA untuk SMA, SMK dan SLB swasta dilakukan
melalui mekanisme belanja Hibah dengan menggunakan Naskah
Perjanjian Hibah antara kepala dinas sebagai yang mewakili gubernur
dengan kepala SMA, SMK dan SLB swasta.

- 15 -

BAB II
PENGGUNAAN DANA BOSDA

Dana BOSDA digunakan untuk 7 (tujuh) komponen belanja yaitu: (1) Belanja

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover, (2) Belanja Alat/Bahan

untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, (3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

Kantor Lainnya, (4) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, (5) Belanja Jasa

Tenaga Pendidikan, (6) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas

Pelayanan Urusan Pendidikan, (7) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-

Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman dengan rincian:

A. Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Dana BOSDA digunakan

untuk:

1. Pembayaran honorarium tetap (bulanan) Pendidik dan tenaga

kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan yang

pengajuannya berdasarkan analisis kebutuhan sekolah untuk

memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dengan uraian sebagai

berikut:

a. Guru honorer

1) Guru Mata Pelajaran;

2) Guru Muatan Lokal;

3) Guru BK;

4) Guru Pamong Tempat Kegiatan Belajar (TKB);

b. Pengelola Tempat Kegiatan Belajar (TKB)

c. Tenaga Kependidikan (Tenaga Administrasi Sekolah);

d. Pustakawan (Pegawai Pustaka);

e. Laboran (Pegawai Labor);

f. Petugas Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Catatan:

Besaran Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan non PNS

yang tidak terakomodir pada dana BOS Reguler bisa dibayarkan,

dengan alokasi maksimal Rp.2.500.000,- dan/atau bila dana tidak

mencukupi disesuaikan dengan kemampuan keuangan sekolah

serta disesuaikan dengan beban kerja/ jumlah jam mengajar.

2. Satpam, Petugas Kebersihan, Penata Taman, Penjaga Sekolah, Ghorim

Mesjid/Musholla dan Pengasuh siswa asrama/Boarding School

pembayarannya berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 56

Tahun 2020 tentang Standar Biaya Dilingkungan Pemerintah Provinsi

Riau Tahun 2021.

- 16 -

3. Tugas tambahan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS
seperti:
a. Wakil Kepala Sekolah;
b. Wali Kelas;
c. Pembina OSIS;
d. Kepala UKS;
e. Kepala Pustaka;
f. Kepala Laboratorium;
g. Pembina Kegiatan siswa dan Ekstrakurikuler;
h. Pelatih Olahraga dan Seni;
i. Guru Piket;
j. Tim Pengembang Kurikulum;
k. Tim Adiwiyata Sekolah.

4. Tugas tambahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan terkait pembinaan
mata pelajaran diluar jam sekolah yang diketahui oleh Kepala Sekolah.
Besaran honor tugas tambahan ditetapkan oleh sekolah sesuai
kemampuan keuangan sekolah;

5. Pengembangan Perpustakaan
a. Pembelian bahan pustaka yang menunjang pendidikan dan gerakan
literasi sekolah;
b. Majalah Dinding Sekolah;

6. Kegiatan Program Kesiswaan
a. Pemilihan Pengurus OSIS;
b. Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS);

c. Pelantikan Anggota Pramuka, PMR dan lain-lain;
7. Penyelenggaraan Lomba Antar Kelas/Class Meeting setiap akhir

semester dan Penyelenggaraan Pentas Seni dan Budaya.
8. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa

a. Ekstrakurikuler digunakan untuk honor pemateri/ pembimbing/
pelatih;

b. Persiapan lomba digunakan untuk honor pemateri/pembimbing/
pelatih;

c. Biaya petugas pendamping lomba yang tidak dibiayai oleh sumber
pendanaan lainnya;

d. Biaya Kegiatan Lomba di luar sekolah (Konsumsi, perlengkapan
lomba, Transportasi dan Akomodasi);

- 17 -

e. Penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam
proses pembelajaran (yang dapat di monitoring oleh Kepala
sekolah/Pengawas sekolah/Dinas Pendidikan).

9. Kegiatan penumbuhan budi pekerti dan kompetensi keagamaan siswa.
a. Peringatan Hari Besar Nasional;
b. Peringatan Hari Besar Agama;
c. Penyelenggaraan Sosialisasi tentang Kesehatan Lingkungan dan
Kamtibmas;
d. Penyelenggaraan Kegiatan 7K;
e. Peringatan Hari Ulang Tahun Sekolah;

10. Kegiatan Kreativitas dan Lomba dalam rangka Pembinaan siswa seperti
KSN, Olimpiade, O2SN, FLSN dan yang sejenisnya baik di tingkat
sekolah, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional:
a. Honor, konsumsi, penginapan dan transportasi pembimbing;
b. Honor, konsumsi, penginapan dan transportasi pemateri/
narasumber;
c. Bahan praktik/pendukung (habis pakai);
d. Alat praktik yang tidak bersifat asset;

11. Kegiatan Ujian
a. Asesmen Nasional Berbasis Komputer, digunakan untuk honor
Proktor dan Teknisi yang belum dibiayai dari sumber dana lain;
b. Ujian Semester dan ujian Sekolah teori/ praktik, digunakan untuk
honor penguji/pengawas/ panitia yang belum dibiayai dari sumber
dana lain;
c. Penulisan Ijazah.

12. Kegiatan Penentuan Peminatan/Bakat (Test IQ) Peserta Didik Baru
13. Perawatan sekolah yang belum/ atau tidak dibiayai BOS Reguler dan

sumber lainya. perbaikan kerusakan komponen non struktural
bangunan sekolah dengan ketentuan penggantian kurang dari 30%
(tiga puluh persen) dari komponen terpasang bangunan seperti:
a. Rehab Ringan; Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan talang

air, perbaikan sumber dan instalasi air, perbaikan drainase (parit),
plafon rusak, perbaikan pintu dan jendela, Pembuatan/ perbaikan
teralis pintu, pagar dan jendela;
b. Perbaikan sarana olahraga;
c. Perbaikan meubeler, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan
WC), perbaikan ubin/keramik;

- 18 -

d. Pembelian alat-alat listrik yang bukan termasuk asset;
e. Perbaikan Fasilitas sekolah lainnya.
14. Pengembangan profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
a. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam

bentuk Diklat, Workshop, IHT, Bimtek, kegiatan MGMP, Lomba
Guru berprestasi dan supervisi di sekolah dan luar sekolah:
- Honor, transportasi, penginapan dan konsumsi

pemateri/narasumber.
- Transportasi Kegiatan di luar sekolah
- Konsumsi.
- ATK.
- Bahan pendukung (habis pakai).
b. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah:
- Transportasi dan konsumsi kegiatan MKKS
c. Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan, Tenaga
Laboratorium, dan Tenaga Kependidikan:
- Transportasi dan konsumsi kegiatan.
d. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Pendidik yang
diselenggarakan di sekolah atau dalam/luar daerah):
- Biaya transportasi;
- Biaya sertifikat.
15. Biaya Perjalanan Dinas dalam Provinsi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan dalam rangka kegiatan siswa dan sekolah yang tidak
dibiayai oleh sumber dana lainnya. (dalam kabupaten mengacu pada
Peraturan Bupati/ Walikota)
16. Biaya Perjalanan Dinas dalam provinsi Kepala Sekolah dalam rangka
rapat dinas, konsultasi dan koordinasi yang berkaitan dengan kegiatan
sekolah dan tidak dibiayai oleh sumber dana lainnya. (dalam
kabupaten mengacu pada Peraturan Bupati/ Walikota)
17. Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Kegiatan Satuan Pendidikan
Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat/Daerah, sekolah dapat
(diperbolehkan) menggunakan dana BOSDA, apabila belum/ atau tidak
dibiayai BOS Reguler dan sumber lainya, seperti pembelian; cairan
pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker,
peralatan Cuci tangan, alat/fasilitas penunjang kebersihan,obat-

- 19 -

obatan/vitamin, asistensi praktisi kesehatan dan jasa kesehatan
lainnya yang relevan.
18. Pengembangan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Sekolah,
Pengembangan Sekolah Ramah Anak (Penyelenggaraan Pendidikan
Inklusi/ Sekolah Aman bencana/ Sekolah Adiwiyata/ sekolah sehat/
Sekolah Gender).
a. Honor pemateri/narasumber;
b. Bahan praktik/pendukung (habis pakai);
c. Peralatan kebencanaan dan Peralatan Kesehatan;
d. Jasa kesehatan dan atau lainnya.
19. Pembelian bahan habis pakai dan penggandaan
a. Alat tulis kantor;
b. Alat-alat kebersihan dan Pertamanan;
c. Penggandaan

1) Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam penggunaan dana
BOSDA;

2) Administrasi sekolah (RPP, Silabus, RAPBS, daftar hadir
siswa/guru) Ulangan Harian/Ulangan Tengah Semester/ Ulangan
Akhir Semester/ Ulangan Kenaikkan Kelas;

3) Biaya cetak dan penggandaan Laporan BOSDA.
20. Penyediaan konsumsi dengan perincian sebagai berikut:

a. Tamu;
b. Rapat Dinas;
c. Air Minum Harian Guru dan siswa.
21. Pembiayaan pengelolaan BOS Reguler, BOS Afirmasi, BOS Kinerja
BOSDA meliputi:
a. Materai;
b. Biaya pelaporan;
c. Perjalanan Dinas koordinasi dan konsultasi pelaksanaan ke Ibukota

Provinsi Riau.

22. Pembiayaan kegiatan Praktek Pendidikan Lapangan (PPL) siswa/
kegiatan kepramukaan.

23. Biaya pendukung pelaksanaan Standar Manajemen mutu seperti ISO,
Akreditasi Sekolah/gudep pramuka, SNI dan SPMI.

- 20 -

B. Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Dana BOSDA digunakan
untuk:
1. Pembayaran honorarium tetap (bulanan) Pendidik dan tenaga
kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan yang
pengajuannya berdasarkan analisis kebutuhan sekolah untuk
memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dengan uraian sebagai
berikut:
a. Guru honorer
1) Guru Mata Pelajaran;
2) Guru Muatan Lokal;
3) Guru BK.
b. Tenaga Kependidikan (Tenaga Administrasi Sekolah);
c. Pustakawan (Pegawai Pustaka);
d. Laboran (Pegawai Labor);

Catatan:
Besaran Honorarium pendidik dan Tenaga Kependidikan non PNS
yang tidak terakomodir pada dana BOS Reguler bisa dibayarkan,
dengan alokasi maksimal Rp.2.500.000,- dan/atau bila dana tidak
mencukupi disesuaikan dengan kemampuan keuangan sekolah
serta disesuaikan dengan beban kerja/ jumlah jam mengajar.

2. Satpam, Sopir, Pegawai Kebersihan, Penata Taman, Ghorim
Mesjid/Musholla dan Pengasuh siswa asrama/Boarding School
pembayarannya berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 56
Tahun 2020 tentang Standar Biaya Dilingkungan Pemerintah Provinsi
Riau Tahun 2021.

3. Tugas tambahan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS
seperti:
a. Wakil Kepala Sekolah
b. Wali Kelas;
c. Pembina OSIS;
d. Kepala UKS;
e. Kepala Pustaka;
f. Kepala Labarotarium;
g. Pembina Kegiatan siswa dan Ekstrakurikuler;
h. Guru Piket;
i. Pelatih olahraga dan seni;
j. Tim Pengembang Kurikulum;
- 21 -

k. Tim Adiwiyata Sekolah;
l. Kepala Bengkel;
m. Ketua Program Keahlian/Ketua Kompetensi Keahlian;
n. Teknisi labor/bengkel
o. Ketua Bursa Kerja Khusus (BKK).
p. Kepala Tenaga Administrasi Sekolah.
q. Penanggungjawab Prakerin.
4. Tugas tambahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan terkait pembinaan
mata pelajaran diluar jam sekolah yang diketahui oleh Kepala Sekolah.
Besaran honor tugas tambahan ditetapkan oleh sekolah sesuai
kemampuan keuangan sekolah;
5. Honor Guru tamu/ Tenaga Teknis dan Penguji internal dan/ atau
eksternal;
6. Pengembangan Perpustakaan
a. Pembelian bahan pustaka yang menunjang pendidikan dan gerakan

literasi sekolah;
b. Majalah Dinding Sekolah;
7. Kegiatan Program Kesiswaan
a. Pemilihan Pengurus OSIS;
b. Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS);
c. Pelantikan Anggota Pramuka, PMR dan lain-lain yang relevan.
8. Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Antar Kelas/Class Meeting setiap
akhir semester dan Penyelenggaraan Pentas Seni dan Budaya.
9. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa
a. Ekstrakurikuler digunakan untuk honor pemateri/pembimbing/

Pelatih;
b. Persiapan lomba digunakan untuk honor pembimbing/ pemateri/

pembimbing/ pelatih;
c. Biaya petugas pendamping lomba yang tidak ada sumber dari

pendanaan lain;
d. Biaya pelatihan kompetensi advance/lanjutan bagi siswa SMK di

lembaga pelatihan milik pemerintah;
e. Biaya Kegiatan Lomba di luar sekolah (Konsumsi, perlengkapan

lomba, Transportasi dan Akomodasi);

f. Penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam
proses pembelajaran (yang dapat di monitoring oleh Kepala
sekolah/Pengawas sekolah/Dinas Pendidikan).

- 22 -

10. Kegiatan penumbuhan budi pekerti dan kompetensi keagamaan siswa.
a. Peringatan Hari Besar Nasional;
b. Peringatan Hari Besar Agama;
c. Penyelenggaraan Sosialisasi tentang Kesehatan Lingkungan dan
Kamtibmas;
d. Penyelenggaraan Kegiatan 7K;
e. Peringatan Hari Ulang Tahun Sekolah.

11. Kegiatan Kreativitas dan Lomba dalam rangka Pembinaan siswa seperti
LKS, KSN, Olimpiade, O2SN, FLSN dan yang sejenisnya baik di tingkat
sekolah, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional:
a. Honor, konsumsi, penginapan dan transportasi pembimbing
b. Honor, konsumsi, penginapan dan transportasi pemateri/
narasumber;
c. Bahan praktik/pendukung (habis pakai);
d. Alat praktik yang tidak bersifat asset;

12. Kegiatan Ujian
a. Asesmen Nasional Berbasis Komputer digunakan untuk honor
Proktor dan Teknisi yang belum dibiayai dari sumber dana lain;
b. Ujian Semester dan Ujian Sekolah teori/ praktik digunakan untuk
honor penguji/pengawas/ Panitia yang belum dibiayai dari sumber
dana lain;
c. Penulisan Ijazah.

13. Kegiatan Penentuan Peminatan/Bakat (Test IQ) Peserta Didik Baru.
14. Perawatan sekolah/Asrama yang belum/ atau tidak dibiayai BOS

Reguler dan sumber lainya. perbaikan kerusakan komponen non
struktural bangunan sekolah dengan ketentuan penggantian kurang
dari 30% (tiga puluh persen) dari komponen terpasang bangunan
seperti:
a. Rehab Ringan; Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan talang

air, perbaikan drainase (parit), plafon rusak, perbaikan pintu dan
jendela, perbaikan/ pembuatan teralis pintu, pagar dan jendela;
b. Perbaikan sarana olahraga;
c. Perbaikan meubeler, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan
WC), perbaikan ubin/keramik;
d. Pembelian alat-alat listrik yang bukan termasuk asset;
e. Perbaikan Fasilitas sekolah lainnya;

- 23 -

f. Perbaikan ringan/ruang praktek/ bengkel/ labor;

g. Operasional asrama bagi sekolah boarding school;

h. Biaya perbaikan meubiler asrama;

i. Perbaikan ringan asrama.

15. Pengembangan profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan:

a. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah:

- Transportasi dan konsumsi kegiatan MKKS
b. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam

bentuk Diklat, Workshop, IHT, Bimtek, Kegiatan MGMP, Lomba

Guru Berprestasi dan supervisi di sekolah dan di luar sekolah:

- Honor, transportasi, penginapan dan konsumsi
pemateri/narasumber.

- Transportasi kegiatan di luar sekolah. Perpustakaan, Tenaga
- Konsumsi.
- ATK.
- Bahan pendukung (habis pakai).
c. Peningkatan Kompetensi Tenaga

Laboratorium, dan Tenaga Kependidikan;

- Transportasi dan konsumsi kegiatan

d. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Pendidik yang

diselenggarakan di sekolah atau dalam/luar daerah):

- Biaya transportasi;
- Biaya sertifikat.
16. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan dalam rangka kegiatan siswa dan sekolah yang tidak

dibiayai oleh sumber dana lainnya (dalam kabupaten mengacu pada

Peraturan Bupati/ Walikota).

17. Biaya Perjalanan Dinas dalam provinsi Kepala Sekolah dalam rangka

rapat dinas, konsultasi dan koordinasi yang berkaitan dengan kegiatan

sekolah dan tidak dibiayai oleh sumber dana lainnya (dalam kabupaten

mengacu pada Peraturan Bupati/ Walikota).

18. Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Kegiatan Satuan Pendidikan

Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat/Daerah, sekolah dapat

(diperbolehkan) menggunakan dana BOSDA bila belum/ atau tidak

dibiayai BOS Reguler dan sumber lainya, seperti pembelian; cairan

pembersih tangan, pembasmi kuman, (disinfectant), masker,

- 24 -

peralatan Cuci tangan, alat/fasilitas penunjang kebersihan,obat-
obatan/vitamin, asistensi praktisi kesehatan dan jasa kesehatan
lainnya yang relevan.
19. Pengembangan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Sekolah,
Pengembangan Sekolah Ramah Anak (Penyelenggaraan Pendidikan
Inklusi/ Sekolah Aman bencana/ Sekolah Adiwiyata/ sekolah sehat/
Sekolah Gender).
a. Honor pemateri/narasumber;
b. Bahan praktik/pendukung (habis pakai);
c. Peralatan kebencanaan dan Peralatan Kesehatan;
d. Jasa kesehatan dan atau lainnya.
20. Pembelian bahan habis pakai dan penggandaan
a. Alat tulis kantor;
b. Alat-alat kebersihan dan Pertamanan;
c. Penggandaan

1) Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam penggunaan dana
BOSDA;

2) Administrasi sekolah (RPP, Silabus, RAPBS, daftar hadir
siswa/guru) Ulangan Harian/Ulangan Tengah Semester/ Ulangan
Akhir Semester/ Ulangan Kenaikkan Kelas;

3) Biaya cetak dan penggandaan Laporan BOS dan BOSDA.
21. Penyediaan konsumsi dengan perincian sebagai berikut:

a. Tamu;
b. Rapat Dinas;
c. Air Minum Harian Guru dan siswa.
22. Pembiayaan pengelolaan BOS Reguler, BOS Afirmasi, BOS Kinerja
BOSDA meliputi:
a. Materai;
b. Biaya pelaporan;
c. Perjalanan Dinas koordinasi dan konsultasi pelaksanaan ke Ibukota

Provinsi Riau.
23. Pembiayaan kegiatan Praktek Pendidikan Lapangan (PPL) siswa/

Kegiatan Kepramukaan.
24. Biaya promosi sekolah terhadap masyarakat dan Dunia Usaha/ Dunia

Industri (DUDI).
25. Pembiayaan Kunjungan Dunia Usaha/ Dunia Industri (DUDI) dan

Institusi Pasangan.

- 25 -

26. Biaya pendukung pelaksanaan Standar Manajemen mutu seperti ISO,
Akreditasi Sekolah/ gudep Pramuka, SNI dan SPMI.

C. Jenjang Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN), Dana BOSDA digunakan
untuk:
1. Pembayaran honorarium Pendidik dan tenaga kependidikan yang
ditugaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan yang pengajuannya
berdasarkan analisis kebutuhan sekolah untuk memenuhi standar
pelayanan minimal (SPM) dengan uraian sebagai berikut:
a. Guru honorer
1) Guru Mata Pelajaran;
2) Guru Muatan Lokal;
3) Guru BK;
4) Guru Keterampilan Vokasi (masing-masing Unit Latihan Kerja);
b. Tenaga Kependidikan (Tenaga Administrasi Sekolah);
c. Pustakawan (Pegawai Pustaka);
d. Laboran (Pegawai Labor);
e. Tenaga Teraphy (Terafis).
f. Tenaga Psikolog.

Catatan:
Besaran Honorarium pendidik dan Tenaga Kependidikan non PNS
yang tidak terakomodir pada dana BOS Reguler bisa dibayarkan,
dengan alokasi maksimal Rp.2.500.000,- dan/atau bila dana tidak
mencukupi disesuaikan dengan kemampuan keuangan sekolah
serta disesuaikan dengan beban kerja/ jumlah jam mengajar.

2. Satpam, Sopir, Pegawai Kebersihan, Penata Taman, Ghorim
Mesjid/Musholla dan Pengasuh siswa asrama/Boarding School
pembayarannya berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 56
Tahun 2020 tentang Standar Biaya Dilingkungan Pemerintah Provinsi
Riau Tahun 2021.

3. Tugas tambahan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS
seperti:
a. Wakil Kepala Sekolah
b. Wali Kelas;
c. Pembina OSIS;
d. Kepala UKS;
e. Kepala Pustaka;

- 26 -

f. Kepala Laboratorium;
g. Pembina Kegiatan siswa dan Ekstrakurikuler;
h. Pelatih olahraga dan seni;
i. Tim Pengembang Kurikulum;
j. Tim Adiwiyata Sekolah;
k. Guru Piket.
4. Tugas tambahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan terkait pembinaan
mata pelajaran diluar jam sekolah diketahui oleh Kepala Sekolah.
Besaran honor tugas tambahan ditetapkan oleh sekolah sesuai
kemampuan keuangan sekolah;
5. Pengembangan Perpustakaan
a. Pembelian bahan pustaka yang menunjang pendidikan dan gerakan

literasi sekolah;
b. Majalah Dinding Sekolah;
6. Penyusunan Program Kesiswaan
a. Pemilihan Pengurus OSIS;
b. Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS);
c. Pelantikan Anggota Pramuka, PMR dan lain-lain.
7. Penyelenggaraan Lomba Antar Kelas/Class Meeting setiap akhir
semester dan Penyelenggaraan Pentas Seni dan Budaya.
8. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa
a. Ekstrakurikuler digunakan untuk honor pemateri/ pembimbing/

pelatih;
b. Persiapan lomba digunakan untuk honor pemateri/ pembimbing/

pelatih;
c. Biaya Petugas Pendamping lomba yang tidak dibiayai oleh sumber

pendanaan lainnya;
d. Biaya Kegiatan Lomba di luar sekolah (Konsumsi, perlengkapan

lomba, Transportasi dan Akomodasi).
e. Penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam

proses pembelajaran (yang dapat di monitoring oleh Kepala
sekolah/Pengawas sekolah/Dinas Pendidikan)
9. Kegiatan penumbuhan budi pekerti dan kompetensi keagamaan siswa.
a. Peringatan Hari Besar Nasional;
b. Peringatan Hari Besar Agama;
c. Penyelenggaraan Sosialisasi tentang Kesehatan Lingkungan dan
Kamtibmas;

- 27 -

d. Penyelenggaraan Kegiatan 7K;
e. Peringatan Hari Ulang Tahun Sekolah.

10. Kegiatan kreativitas dan Lomba dalam rangka Pembinaan siswa seperti
LKS, KSN, Olimpiade, O2SN, FLSN dan yang sejenisnya baik di tingkat
sekolah, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional:
a. Honor, konsumsi, penginapan dan transportasi pembimbing
b. Honor, konsumsi, penginapan dan transportasi pemateri/
narasumber;
c. Bahan praktik/pendukung (habis pakai);
d. Alat praktik yang tidak bersifat asset;

11. Kegiatan Ujian
a. Asesmen Nasional Berbasis Komputer digunakan untuk honor
Proktor dan Teknisi yang belum dibiayai dari sumber dana lain;
b. Ujian Semester dan ujian sekolah teori/ praktik digunakan untuk
honor penguji/pengawas/ Panitia yang belum dibiayai dari sumber
dana lain;
c. Penulisan Ijazah.

12. Kegiatan Penentuan Peminatan/Bakat (Test IQ) Peserta Didik Baru
13. Perawatan sekolah yang belum/ atau tidak dibiayai BOS Reguler dan

sumber lainya. Perbaikan kerusakan komponen non struktural
bangunan sekolah dengan ketentuan penggantian kurang dari 30%
(tiga puluh persen) dari komponen terpasang bangunan seperti:
a. Rehab Ringan; Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan talang

air, perbaikan drainase(parit), plafon rusak, perbaikan pintu dan
jendela, Pembuatan/ perbaikan teralis pintu, pagar dan jendela;
b. Perbaikan sarana olahraga;
c. Perbaikan meubeler, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan
WC), perbaikan ubin/keramik;
d. Pembelian alat-alat listrik yang bukan termasuk asset;
e. Perbaikan Fasilitas sekolah lainnya.
14. Pengembangan profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan:

a. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam
bentuk Diklat, Workshop, IHT, Bimtek, kegiatan MGMP, Lomba
Guru berprestasi dan supervisi di sekolah dan luar sekolah:
- Honor, transportasi, penginapan dan konsumsi pemateri/
narasumber.

- 28 -

- Transportasi Kegiatan di luar sekolah
- Konsumsi.
- ATK.
- Bahan pendukung (habis pakai).

b. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah; Tenaga
- Transportasi dan konsumsi kegiatan MKKS

c. Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan,
Laboratorium, dan Tenaga Kependidikan;
- Transportasi dan konsumsi kegiatan

d. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Pendidik yang
diselenggarakan di sekolah atau dalam/luar daerah):
- Biaya transportasi; dan/atau
- Biaya sertifikat.

15. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Provinsi bagi Kepala Sekolah dalam
rangka rapat dinas, konsultasi dan koordinasi yang berkaitan dengan
kegiatan sekolah dan tidak dibiayai oleh sumber dana lainnya (dalam
kabupaten mengacu pada Peraturan Bupati/ Walikota).

16. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Provinsi bagi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan dalam rangka kegiatan siswa dan sekolah (dalam
kabupaten mengacu pada Peraturan Bupati/ Walikota);

17. Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Kegiatan Satuan Pendidikan
Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat/Daerah, sekolah dapat
(diperbolehkan) menggunakan dana BOSDA bila belum/ atau tidak
dibiayai BOS Reguler dan sumber lainya seperti seperti pembelian;
cairan pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant),

masker, peralatan Cuci tangan, alat/fasilitas penunjang
kebersihan, obat-obatan/vitamin, asistensi praktisi kesehatan
dan jasa kesehatan lainnya yang relevan.
18. Pengembangan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Sekolah,
Pengembangan Sekolah Ramah Anak (Penyelenggaraan Pendidikan

Inklusi/ Sekolah Aman bencana/ Sekolah Adiwiyata/ sekolah sehat/
Sekolah Gender).
a. Honor pemateri/narasumber;
b. Bahan praktik/pendukung (habis pakai);
c. Peralatan kebencanaan dan Peralatan Kesehatan;

- 29 -

d. Jasa kesehatan dan atau lainnya.
19. Pembelian bahan habis pakai dan penggandaan

a. Alat tulis kantor;
b. Alat-alat kebersihan dan Pertamanan;
c. Penggandaan

1) Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam penggunaan dana
BOSDA;

2) Administrasi sekolah (RPP, Silabus, RAPBS, daftar hadir
siswa/guru) Ulangan Harian/Ulangan Tengah Semester/ Ulangan
Akhir Semester/ Ulangan Kenaikkan Kelas;

3) Biaya cetak dan penggandaan Laporan BOS dan BOSDA.
20. Penyediaan konsumsi:

a. Tamu;
b. Rapat Dinas;
c. Air Minum Harian Guru dan siswa.
21. Pembiayaan pengelolaan BOS Reguler, BOS Afirmasi, BOS Kinerja
BOSDA meliputi:
a. Materai;
b. Biaya pelaporan;
c. Transportasi: koordinasi dan konsultasi pelaksanaan ke Ibukota

Provinsi Riau.

22. Pembiayaan kegiatan Praktek Pendidikan Lapangan (PPL) siswa/
Kegiatan Kepramukaan.

23. Biaya pendukung pelaksanaan Standar Manajemen mutu seperti ISO,
Akreditasi Sekolah/ Gudep Pramuka, SNI dan SPMI.

24. Pembiayaan pengembangan keterampilan vokasi
a. Pengadaan biaya praktik Unit Latihan Kerja (Tata Boga, Tata
Busana, Tata Rias/kecantikan, Hantaran, dll);
b. Biaya Pendukung Pemasaran produksi.

25. Pembiayaan bantuan asrama SLB
a. Biaya bantuan pengadaan keperluan siswa yang tinggal di asrama
(sabun mandi, sabun cuci, pasta gigi, laundry bagi siswa yang belum
mandiri, sikat gigi);
b. Pemberian Makanan Tambahan Anak Asrama.

- 30 -

D. Sekolah SWASTA (SMA, SMK dan SLB), Dana BOSDA digunakan untuk:
1. Pembayaran honorarium kepala sekolah, guru tetap/tidak tetap dan
honor tenaga kependidikan dan/atau tenaga operator (yang tidak
didanai oleh Yayasan atau sumber dana lainnya), sebagai berikut:
a. Kepala Sekolah
b. Bendahara BOS dan BOSDA
c. Guru tetap/tidak tetap:
1) Guru Mata Pelajaran;
2) Guru Muatan Lokal;
3) Guru BK;
4) Guru Pamong Tempat Kegiatan Belajar (TKB)
5) Guru Keterampilan Vokasi (khusus SLB dan SMK Swasta,
masing-masing Unit Latihan Kerja).
b. Pengelola Tempat Kegiatan Belajar (TKB)
c. Tenaga Kependidikan (Tenaga Administrasi Sekolah);
d. Pustakawan (Pegawai Pustaka);
e. Laboran (Pegawai Labor);
f. Petugas Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
g. Tenaga teraphy (khusus SLB Swasta);
h. Tenaga Psikolog (khusus SLB Swasta);
i. Penguji internal dan eksternal, Ketua BKK (Khusus SMK Swasta).
Catatan :
Besaran Honorarium pendidik dan Tenaga Kependidikan non PNS
yang tidak terakomodir pada dana BOS Reguler bisa dibayarkan,
dengan alokasi maksimal Rp.2.500.000,- dan/atau bila dana tidak
mencukupi disesuaikan dengan kemampuan keuangan sekolah
serta disesuaikan dengan beban kerja/jumlah jam mengajar.
2. Satpam, Pegawai Kebersihan, Penata Taman, Ghorim Mesjid/Musholla
dan Penjaga Sekolah pembayarannya berdasarkan Peraturan Gubernur
Riau Nomor 56 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Dilingkungan
Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021.
3. Tugas tambahan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang
tidak didanai oleh Yayasan, BOS Reguler dan sumber dana lainnya,
seperti:
a. Wakil Kepala Sekolah;
b. Wali Kelas;
c. Ketua Jurusan (SMK);

- 31 -

d. Pembina OSIS;
e. Kepala Pustaka;
f. Kepala Labor/ kepala bengkel;
g. Pembina Kegiatan siswa dan Ekstrakurikuler;
h. Pelatih olahraga dan seni;
i. Tim Pengembang Kurikulum;
j. Tim Adiwiyata Sekolah;
k. Guru Piket.
4. Tugas tambahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan terkait pembinaan
mata pelajaran diluar jam sekolah diketahui oleh Kepala Sekolah.
Besaran honor tugas tambahan ditetapkan oleh sekolah sesuai
kemampuan keuangan sekolah.
5. Pengembangan Perpustakaan
a. Pembelian bahan pustaka yang menunjang pendidikan dan gerakan

literasi sekolah;
b. Majalah Dinding Sekolah;
6. Kegiatan Program Kesiswaan
a. Pemilihan Pengurus OSIS;
b. Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS);
c. Pelantikan Anggota Pramuka, PMR dan lain-lain.
7. Penyelenggaraan Lomba Antar Kelas/Class Meeting setiap akhir
semester dan Penyelenggaraan Pentas Seni dan Budaya.
8. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa
a. Ekstrakurikuler digunakan untuk honor pemateri/ pembimbing/

pelatih;
b. Persiapan lomba digunakan untuk honor pemateri/ pembimbing/

pelatih;
c. Biaya Petugas pendamping lomba yang tidak dibiayai oleh sumber

pendanaan lainnya;
d. Biaya Kegiatan Lomba di luar sekolah (Konsumsi, perlengkapan

lomba, Transportasi dan Akomodasi);
e. Penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam

proses pembelajaran (yang dapat di monitoring oleh Kepala
sekolah/Pengawas sekolah/Dinas Pendidikan).
9. Kegiatan penumbuhan budi pekerti dan kompetensi keagamaan siswa.
a. Peringatan Hari Besar Nasional;
b. Peringatan Hari Besar Agama;

- 32 -

c. Penyelenggaraan Sosialisasi tentang Kesehatan Lingkungan dan
Kamtibmas;

d. Penyelenggaraan Kegiatan 7K;
e. Peringatan Hari Ulang Tahun Sekolah.
10. Kegiatan Kreativitas dan Lomba dalam rangka Pembinaan siswa seperti
LKS, KSN, Olimpiade, O2SN, FLSN dan yang sejenisnya baik di tingkat
sekolah, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional:
a. Honor, konsumsi, penginapan dan transportasi pembimbing
b. Honor, konsumsi, penginapan dan transportasi pemateri/

narasumber;
c. Bahan praktik/pendukung (habis pakai);
d. Alat praktik yang tidak bersifat asset;
11. Kegiatan Ujian
a. Asesmen Nasional Berbasis Komputer digunakan untuk honor

Proktor dan Teknisi yang belum dibiayai dari sumber dana lain;
b. Ujian Semester dan ujian sekolah teori/ praktik digunakan untuk

honor penguji/pengawas/ Panitia yang belum dibiayai dari sumber
dana lain;
c. Penulisan Ijazah.
12. Kegiatan Penentuan Peminatan/Bakat (Test IQ) Peserta Didik Baru.
13. Perawatan sekolah yang belum/ atau tidak dibiayai BOS Reguler dan
sumber lainya. Perbaikan kerusakan komponen non struktural
bangunan sekolah dengan ketentuan penggantian kurang dari 30%
(tiga puluh persen) dari komponen terpasang bangunan seperti:
a. Rehab Ringan; Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan talang
air, perbaikan drainase(parit), plafon rusak, perbaikan pintu dan
jendela, Pembuatan/ perbaikan teralis pintu, pagar dan jendela;
b. Perbaikan sarana olahraga;
c. Perbaikan meubeler, perbaikan sanitasi sekolah, sumber dan
instalasi air, kamar mandi dan WC, perbaikan ubin/keramik;
d. Pembelian alat-alat listrik yang bukan termasuk asset;
e. Perbaikan Fasilitas sekolah lainnya.
14. Pengembangan profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
a. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam
bentuk Diklat, Workshop, IHT, Bimtek, kegiatan MGMP, Lomba
Guru berprestasi dan supervisi di sekolah dan luar sekolah:

- 33 -

- Honor, transportasi, penginapan dan konsumsi pemateri/
narasumber.

- Transportasi Kegiatan di luar sekolah
- Konsumsi.
- ATK.
- Bahan pendukung (habis pakai).

b. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah;

- Transportasi dan konsumsi kegiatan MKKS Tenaga
c. Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan,

Laboratorium, dan Tenaga Kependidikan;

- Transportasi dan konsumsi kegiatan

d. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Pendidik yang

diselenggarakan di sekolah atau dalam/luar daerah):
- Biaya transportasi; dan/atau
- Biaya sertifikat.
15. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Provinsi bagi Kepala Sekolah dalam

rangka rapat dinas, konsultasi dan koordinasi yang berkaitan dengan

kegiatan sekolah dan tidak dibiayai oleh sumber dana lainnya (dalam

kabupaten mengacu pada Peraturan Bupati/ Walikota)

16. Biaya Perjalanan Dinas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam

rangka kegiatan siswa dan sekolah (dalam kabupaten mengacu pada

Peraturan Bupati/ Walikota);
17. Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Kegiatan Satuan Pendidikan

Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat/Daerah, sekolah dapat
(diperbolehkan) menggunakan dana BOSDA bila belum/ atau tidak

dibiayai BOS Reguler dan sumber lainya seperti pembelian; cairan
pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker,

peralatan Cuci tangan, alat/fasilitas penunjang kebersihan, obat-

obatan/vitamin, asistensi praktisi kesehatan dan jasa kesehatan
lainnya yang relevan.

18. Pengembangan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Sekolah,

Pengembangan Sekolah Ramah Anak (Penyelenggaraan Pendidikan

Inklusi/ Sekolah Aman bencana/ Sekolah Adiwiyata/ sekolah sehat/

Sekolah Gender).

a. Honor pemateri/narasumber;

b. Bahan praktik/pendukung (habis pakai);
- 34 -

c. Peralatan kebencanaan dan Peralatan Kesehatan;
d. Jasa kesehatan dan atau lainnya.
19. Pembelian bahan habis pakai dan penggandaan
a. Alat tulis kantor;
b. Alat-alat kebersihan dan Pertamanan;
c. Penggandaan

1) Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam penggunaan dana
BOSDA;

2) Administrasi sekolah (RPP, Silabus, RAPBS, daftar hadir
siswa/guru) Ulangan Harian/Ulangan Tengah Semester/
Ulangan Akhir Semester/ Ulangan Kenaikkan Kelas;

3) Biaya cetak dan penggandaan Laporan BOS dan BOSDA.
20. Penyediaan konsumsi:

a. Tamu;
b. Rapat Dinas;
c. Air Minum Harian Guru.
21. Pembiayaan pengelolaan BOS Reguler, BOS Afirmasi, BOS Kinerja dan
BOSDA
a. Materai;
b. Biaya pelaporan;
c. Perjalanan Dinas koordinasi dan konsultasi pelaksanaan ke Ibukota

Provinsi Riau.

22. Pembiayaan kegiatan Praktek Pendidikan Lapangan (PPL) siswa/
kegiatan kepramukaan.

23. Biaya pendukung pelaksanaan Standar Manajemen mutu seperti ISO,
Akreditasi Sekolah, SNI dan SPMI.

24. Biaya promosi sekolah terhadap masyarakat dan Dunia Usaha Dunia
Industri (DUDI) (SMK dan SLB Swasta).

25. Pembiayaan Kunjungan Industri Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)
dan Institusi Pasangan (SMK dan SLB Swasta).

26. Pembiayaan pengembangan keterampilan vokasi

a. Pengadaan biaya praktik Unit Latihan Kerja (Tata Boga, Tata
Busana, Tata Rias/kecantikan, Hantaran, dll)

b. Biaya Pendukung Pemasaran produksi.

27. Pembiayaan Kegiatan PKL yang tidak dibiayai oleh BOS Reguler dan
sumber dana lainnya.

- 35 -

28. Pembiayaan Biaya Pendidikan bagi Siswa Kurang Mampu seperti:
a. Uang masuk dan sejenisnya
b. Biaya SPP atau sejenisnya
c. Biaya seragam sekolah
d. Biaya Buku dan perlengkapan sekolah.

- 36 -

BAB III
LARANGAN PENGGUNAAN DANA BOSDA
Dana BOSDA penggunaanya dilarang untuk:
a) Disimpan dengan maksud dibungakan;
b) Dipinjamkan kepada pihak lain;
c) Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan
/Kabupaten/ Kota/ Pemerintah Daerah/ Pusat, atau pihak lainnya;
d) Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
e) Membeli pakaian/seragam/sepatu/alat tulis bagi guru/peserta didik
kecuali siswa miskin;
f) Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
g) Membangun gedung/ruangan baru;
h) Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS), serta bahan/peralatan yang tidak
mendukung proses pembelajaran;
i) Menanamkan saham;
j) Bimbingan belajar/les yang bersifat rutin;
k) Pembayaran keperluan yang sudah dibiayai dengan sumber lain (double
accounting).

- 37 -

BAB IV
SANKSI

A. SANKSI
Apabila berdasarkan hasil evaluasi institusi pemeriksa (Inspektorat,
BPK/BPKP), penerima bantuan terbukti secara sah melakukan kekeliruan,
kesalahan secara sengaja dalam melaksanakan program dan pengelolaan
keuangan yang merugikan keuangan negara, Dinas Pendidikan Provinsi
memberi peringatan/teguran secara lisan dan tertulis kepada Kepala
Sekolah dengan tembusan Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat dan
Gubernur, Yayasan untuk sekolah swasta.
Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan
dalam berbagai bentuk:
1. Sanksi Administratif.
a. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku, seperti penurunan pangkat,
mutasi kerja dan pemberhentian;
b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
c. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pada
tahun berikutnya kepada sekolah, bilamana terbukti melakukan
pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan sistematik untuk
memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan;
d. Masuk dalam daftar hitam (black list) sekolah yang tidak akan
mendapat bantuan dari dana APBD Provinsi Riau.
2. Sanksi Hukum
Segala bentuk pelanggaran yang terkait dengan hukum pidana dan
perdata maka akan diserahkan kepada proses hukum yang berlaku
diwilayah Negara Indonesia.

- 38 -

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

B. Pelaporan
1. Penerima Dana BOSDA 2021 wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana paling lambat 10 hari setelah
semester berakhir;
2. Laporan dibuat sekali dalam satu semester;
3. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana memuat:
a. Uraian singkat kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai melalui dana
BOSDA yang diterima;
b. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran/penggunaan dana
BOSDA;
c. Pembukuan/administrasi, serta bukti dan dokumen pendukung
bukti pengeluaran;
d. Lampiran Fotocopy RAPBS atau RKAS;
e. Hambatan/kendala yang dihadapi dan cara mengatasi
hambatan/kendala jika memang ada.
4. Laporan Realisasi Penggunaan dana dan disampaikan kepada Kepala
Dinas Pendidikan Riau melalui Tim Manajemen BOS.
5. Bagi sekolah yang tidak menyerahkan laporannya sesuai dengan batas
waktu yang telah ditentukan, akan diberikan teguran tertulis. Apabila
teguran tersebut tidak dipatuhi, maka akan dilakukan pemblokiran
dana.
6. Format laporan penggunaan dana mengacu pada Peraturan yang
berlaku.

Penjelasan: Laporan kuitansi/bukti pengeluaran lainnya yang asli untuk
disimpan di sekolah

C. Pemantauan Dan Evaluasi
Dinas Pendidikan Provinsi Riau berhak melaksanakan pemantauan

dan evaluasi atas pelaksanaan penggunaan dana BOSDA Tahun Anggaran
2021. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan sejauh mana efektivitas
penggunaan dana. Sekaligus sebagai masukan (input) dalam perbaikan
program BOSDA tahun berikutnya. Kegiatan monitoring yang dilakukan
oleh Tim yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas yang ditetapkan oleh

- 39 -

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dengan mengikuti ketentuan
sebagai berikut:
1. Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana, penyerapan

dana, dan penggunaan dana di tingkat sekolah;
2. Responden terdiri dari sekolah dan peserta didik dan/atau

orangtua/wali peserta didik/Komite sekolah dan peserta didik;
3. Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca

penyaluran dana;
4. Bila terjadi permasalahan biaya monitoring, disarankan agar

monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain
program BOSDA;
5. Monitoring dapat melibatkan pengawas sekolah secara terintegrasi
dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh pengawas sekolah sebagai
pembinaan tata kelola BOSDA;
6. Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
7. Tim manajemen BOS Provinsi Riau agar memanfaatkan pengawas
sekolah yang kredibel dan bertanggungjawab untuk membantu
melakukan monitoring sekolah binaan.

- 40 -

BAB VI
PENUTUP
Petunjuk Teknis BOSDA ini merupakan pedoman bagi pihak-pihak terkait
untuk mengimplementasikan dana bantuan biaya operasional sekolah
daerah. Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya sifatnya mengikat,
namun strategi untuk menjalankan ketentuan tersebut disesuaikan dengan
kondisi sekolah masing-masing. Dengan demikian diharapkan program
bantuan dana BOSDA Provinsi Riau ini dapat mendukung proses belajar
mengajar disekolah dan mendukung peningkatan mutu Sekolah SMA, SMK
dan SLB Negeri dan swasta di Provinsi Riau.
Melalui pedoman ini pula diharapkan pemanfaatan dana BOSDA dapat
meminimalkan kendala-kendala yang mungkin akan ditemui di lapangan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 13 April 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

ZUL IKRAM, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk I
NIP. 19721113 199702 1 001

- 41 -

A. CONTOH FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH
BOSDA SEKOLAH NEGERI

Satuan Pendidikan :
Organisasi : :

Program :

Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan
Sumber Dana :

Kode Rincian Perhitungan

No Kode Rekening Program Uraian Volume Harga Satuan Jumlah Semester Semester
dan 4 5 Satuan I II

Kegiatan 6 10

12 3 78 9

1. 5.1.02.01.01.0025 Belanja
2 5.1.02.01.01.0026 Alat/Bahan
3 5.1.02.01.01.0036 untuk
Kegiatan
4 5.1.02.04.01.0003 Kantor-
5 5.1.02.02.01.0013 Kertas dan
6 5.1.02.01.01.0055 Cover

7 5.1.02.03.03.0036 Belanja
Alat/Bahan
untuk
Kegiatan
Kantor-
Bahan Cetak

Belanja
Alat/Bahan
untuk
Kegiatan
Kantor-
Alat/Bahan
untuk
Kegiatan
Kantor
Lainnya

Belanja
Perjalanan
Dinas Dalam
Kota

Belanja Jasa
Tenaga
Pendidikan

Belanja
Makanan
dan
Minuman
pada
Fasilitas
Pelayanan
Urusan
Pendidikan

Belanja
Pemeliharaan

- 42 -

Bangunan
Gedung-
Bangunan
Gedung
Tempat
Kerja-Taman

Total

Mengetahui, Menyetujui, .................,
Ketua Komite Kepala sekolah ....................
Bendahara BOSDA
………………. ...........................
NIP. ……………. NIP. .................. ..........................
NIP. .................
Mengesahkan,
Kepala Dinas Pendidikan

Provinsi Riau

………………
NIP………………

Keterangan:
Tata Cara Pengisian Format RKAS.

1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
2. Kolom 2, diisi Kode Rekening antara lain kode rekening belanja BOSDA

dan belanja modal BOSDA;
3. Kolom 3, diisi Kode Program Kegiatan sesuai dengan Standar Nasional

Pendidikan.
4. Kolom 4, diisi Uraian belanja BOSDA;
5. Kolom 5, diisi Volume dari belanja BOSDA;
6. Kolom 6, diisi Harga Satuan dari belanja BOSDA;
7. Kolom 7, diisi Satuan dari belanja BOSDA;
8. Kolom 8, diisi Jumlah rencana belanja BOSDA;
9. Kolom 9 dan 10 diisi Jumlah rencana belanja BOSDA pada tiap

semester.

- 43 -

B. CONTOH FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH
BOSDA SEKOLAH SWASTA

Satuan Pendidikan :
Organisasi : :
Program :

Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan

Sumber Dana :

Kode Rincian Perhitungan

No Kode Program Uraian Volume Harga Satuan Jumlah Semester Semester
Rekening dan 4 Satuan I II
Kegiatan

12 3 5 6 7 8 9 10

1 5.2.2 Pendapatan
5.2.2.XX
Belanja Barang
5.2.2.XX.01 dan Jasa

Uang Untuk
Diberikan Kepada
Pihak
Ketiga/Masyarakat

Uang Untuk
Diberikan Kepada
Pihak Ketiga
(Nama Sekolah)

Total

Mengetahui, Menyetujui, .................,
Ketua Komite Kepala sekolah ....................
Bendahara BOSDA
………………. ...........................
NIP. ……………. NIP. .................. ..........................
NIP. .................
Mengesahkan,
Kepala Dinas Pendidikan

Provinsi Riau

………………
NIP………………

Keterangan:
Tata Cara Pengisian Format RKAS.
1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;

- 44 -

2. Kolom 2, diisi Kode Rekening antara lain kode rekening belanja barang
dan jasa BOSDA;

3. Kolom 3, diisi Kode Program Kegiatan sesuai dengan Standar Nasional
Pendidikan.

4. Kolom 4, diisi Uraian belanja barang dan jasa BOSDA;
5. Kolom 5, diisi Volume dari belanja barang dan jasa BOSDA;
6. Kolom 6, diisi Harga Satuan dari belanja barang dan jasa BOSDA;
7. Kolom 7, diisi Satuan dari belanja barang dan jasa BOSDA;
8. Kolom 8, diisi Jumlah rencana belanja barang dan jasa BOSDA;
9. Kolom 9 dan 10 diisi Jumlah rencana belanja barang dan jasa BOSDA

Pada tiap semester.

- 45 -

C. CONTOH FORMAT BUKU KAS UMUM

Bulan: .......................

Nama Sekolah : ........................................

Desa/Kecamatan : ........................................

KabupatenlKota : ........................................

Provinsi : ........................................

No. Tanggal Kode No.
Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

*) bukti

12 3 45 6 78

Saldo BKU Bulan ..... Sebesar..................

Terdiri dari :

Saldo Tunai : ......................

Saldo Bank : ......................

Mengetahui, .............................., ........................
Kepala sekolah.................... Bendahara BOSDA

................................. ......................................
NIP. ........................ NIP. ..............................

Keterangan:
Tata Cara Pengisian Format Buku Kas Umum.

1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
2. Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi BOSDA;
3. Kolom 3, diisi dengan kode rekening penerimaan atau belanja BOSDA bila

transaksi merupakan realisasi penerimaan atau belanja bila bukan cukup
dikosongkan;

4. Kolom 4, diisi dengan Nomor Bukti Dokumen/Surat Pertanggung-jawaban
Yang Sah (Bukti SPJ);

5. Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi BOSDA;
6. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah BOSDA yang diterima bendahara

BOSDA;

7. Kolom 7, diisi dengan jumlah rupiah BOSDA yang dikeluarkan BOSDA;
8. Kolom 8, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya ditambah

penerimaan atau pengeluaran pada saat transaksi.
*) Kode Rekening Penerimaan, diisi Kode Rekening yang tercantum pada

Kas di Bendahara BOSDA.

- 46 -

D. CONTOH FORMAT BUKU PEMBANTU KAS

Bulan: .......................

Nama Sekolah : ........................................

Desa/Kecamatan : ........................................

KabupatenlKota : ........................................

Provinsi : ........................................

No. Tanggal Kode No. Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
12 BKU Bukti
56 78
3 4

Mengetahui, .............................., ........................
Kepala sekolah.................... Bendahara BOSDA

................................. ......................................
NIP. ........................ NIP. ..............................

Keterangan:
Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Kas.

1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
2. Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi BOSDA;

3. Kolom 3, diisi dengan kode BKU
4. Kolom4, diisi dengan Nomor Bukti Dokumen/Surat

Pertanggungjawaban Yang Sah (Bukti SPJ);
5. Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi BOSDA;
6. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah BOSDA yang diterima bendahara

BOSDA;
7. Kolom 7, diisi dengan jumlah rupiah BOSDA yang dikeluarkan BOSDA;
8. Kolom 8, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya ditambah

penerimaan atau pengeluaran pada saat transaksi.

- 47 -

E. CONTOH FORMAT BUKU PEMBANTU BANK
Bulan: .......................

Nama Sekolah : ........................................

Desa/Kecamatan : ........................................

KabupatenlKota : ........................................

Provinsi : ........................................

No. Tanggal Kode No.
BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Bukti

12 3 45 6 78

Mengetahui, .............................., ........................
Kepala sekolah.................... Bendahara BOS

................................. ......................................
NIP. ........................ NIP. ..............................

Keterangan:
Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Bank.

1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
2. Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi BOSDA;

3. Kolom 3, diisi dengan kode BKU
4. Kolom 4, diisi dengan Nomor Bukti Dokumen/Surat

Pertanggungjawaban Yang Sah (Bukti SPJ);
5. Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi BOSDA;
6. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah BOSDA yang diterima bendahara

BOSDA;
7. Kolom 7, diisi dengan jumlah rupiah BOSDA yang dikeluarkan BOSDA;
8. Kolom 8, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya ditambah

penerimaan atau pengeluaran pada saat transaksi.

- 48 -

F. CONTOH FORMAT BUKU PEMBANTU PAJAK
Bulan: .......................

Nama Sekolah : ........................................

Desa/Kecamatan : ........................................

KabupatenlKota : ........................................

Provinsi : ........................................

No. Tanggal Kode No. Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
12 BKU Bukti
56 78
3 4

Mengetahui, .............................., ........................
Kepala sekolah.................... Bendahara BOSDA

................................. ......................................
NIP. ........................ NIP. ..............................

Keterangan:
Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Pajak.

1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;

2. Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi BOSDA;
3. Kolom 3, diisi dengan kode BKU
4. Kolom 4, diisi dengan Nomor Bukti pemotongan atau penyetoran pajak
5. Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi BOSDA;
6. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah pemotongan pajak;
7. Kolom 7, diisi dengan jumlah rupiah penyetor pajak;
8. Kolom 8, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya ditambah

penerimaan atau pengeluaran pada saat transaksi.

- 49 -

G. CONTOH FORMAT BUKU PEMBANTU RINCIAN OBJEK BELANJA
Bulan: .......................

Nama Sekolah : ........................................

Desa/Kecamatan : ........................................

Kabupaten/Kota : ........................................

Provinsi : ........................................

Tanggal Kode BKU Uraian Realisasi Jumlah Sisa anggaran
5 6
1 2 34

Mengetahui, .............................., ........................
Kepala sekolah.................... Bendahara BOSDA

................................. ......................................
NIP. ........................ NIP. ..............................

Keterangan:
Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Rincian Objek Belanja.

1. Kolom 1, diisi dengan tanggal transaksi;
2. Kolom 2, diisi dengan kode BKU;
3. Kolom 3, diisi dengan uraian transaksi;
4. Kolom 4, diisi dengan realisasi belanja berdasarkan nilai transaksi;
5. Kolom 5, diisi dengan jumlah rupiah sebelumnya ditambah realisasi

transaksi;
6. Kolom 6, diisi dengan anggaran dikurang jumlah.

- 50 -