Sosialisasi Pemagangan Berkualitas: Pemagangan dalam Stranas Vokasi Dharendra Wardhana Direktorat Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, 14 Desember 2023
(Pasal 22 Ayat 2) “ ... gubernur dan bupati/walikota membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan melibatkan KADIN tingkat provinsi, dan KADIN tingkat kabupaten/ kota.” Sorotan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 (Pasal 8 Ayat 1) Prinsip dasar penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi meliputi: 1. Berorientasi pada kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan kewirausahaan; 2. Tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan masyarakat; 3. Berbasis pada kompetensi; 4. Pembelajaran sepanjang hayat; dan 5. Diselenggarakan secara inklusif. (Pasal 3) Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dilakukan melalui upaya pembenahan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi secara menyeluruh, berkesinambungan, terintegrasi, dan terkoordinasi. 2 dari 15
TKDV menjadi lembaga tunggal koordinasi vokasi di provinsi atau kabupaten/kota. Dengan demikian, TKDV dapat dibentuk berdasarkan pengembangan lembaga koordinasi vokasi yang telah ada di daerah, seperti Skill Development Center (SDC), akselerator kemitraan daerah atau lainnya. Keberadaan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) sangat penting dalam pelaksanaan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi karena TKDV dapat membantu memberikan arahan dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di tingkat daerah. STRANAS REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI 1. Membentuk sumber daya manusia yang kompeten sesuai kebutuhan untuk bekerja dan/atau berwirausaha. 2. Menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja secara efektif, efisien, dan inklusif. 3. Memperkuat peran dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan kewirausahaan dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi serta pengakuan sertifikasi kompetensi. 4. Memperkuat sinergitas seluruh pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah melalui kolaborasi dan koordinasi. Sorotan Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022) Penyusunan Strategi Nasional (Stranas) Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Nasional sebagai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 yang mencakup pembenahan sistem pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi secara komprehensif dan dilampiri dengan matriks implementasinya (peta jalan/roadmap) yang memuat strategi, sasaran, rencana tindak, target/indikator, dan penanggung jawab. 3 dari 15
PERMASALAHAN PEMAGANGAN Pemagangan dalam Stranas Vokasi Terdapat sekurangnya 34 kata kunci “pemagangan” dalam dokumen Stranas Vokasi. 3 dari 15 ARAH KEBIJAKAN PEMAGANGAN MODALITAS PEMAGANGAN MANFAAT PEMAGANGAN
Pemagangan melibatkan DUDIKA dalam Stranas Vokasi 3 dari 15
Pemagangan untuk mendukung Pelatihan Vokasi 3 dari 15
7 SEKRETARIAT (Di PMK) STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI NASIONAL VOKASI (TKNV) KETUA TIM PELAKSANA Deputi VI KPMK PENGARAH TKNV KETUA Menko PMK ANGGOTA TKNV MENDIKBUD MENAKER MEN PPN MENKEU MENDAGRI KADIN WAKIL KETUA I Menko Perekonomian WAKIL KETUA II Menko Marves Divisi Standar Divisi Riset dan Inovasi Divisi Kelembagaan Divisi Kerjasama Industri & Internasional POKJA KADIN KOMITE SEKTORAL POKJA-POKJA K/L WAKIL KETUA TIM PELAKSANA (Eselon1 TKNV, Kemenperin, BNSP) Tim Koordinasi Daerah Tim Koordinasi Daerah Tim Koordinasi Daerah Tim Koordinasi Daerah Sumber bagan: paparan Asisten Deputi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi Kemenko PMK 4 dari 15
Peran Pemerintah Daerah Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur, bupati/walikota membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV) dengan melibatkan KADIN tingkat provinsi, dan KADIN tingkat kabupaten/kota. Perpres Nomor 68 Tahun 2022, Pasal 22 Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.1.2/700/Bangda Tanggal 30 Januari 2023 menyebutkan untuk membentuk TKDV dengan melibatkan KADIN tingkat provinsi dan KADIN tingkat kabupaten/kota 6 dari 15
Perpres Nomor 68 Tahun 2022, Pasal 22 TKDV berperan sebagai pelaksana tugas Gubernur/Bupati/Walikota dalam melaksanakan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di daerah. Peran Pemerintah Daerah Menyusun perencanaan dan kebijakan operasional untuk pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Pasar Kerja di daerah masing-masing Menyusun perencanaan strategis Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di daerah masing-masing yang mengacu pada kebijakan Kemendikbud dan Kemenaker Melakukan penyelarasan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan DUDIKA Menyediakan dukungan pendanaan untuk revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang menjadi kewenangannya Menjamin ketersediaan pendidik dan instruktur bagi lembaga Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Melaporkan penyelenggaraan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di daerah yang menjadi kewenangannya kepada Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 5 dari 15
Sumber: Pedoman Pembentukan FKLPI, Kementerian Ketenagakerjaan, 2021 Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI) terbagi menjadi tingkat nasional dan daerah. FKLPI tingkat Nasional ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan RI sedangkan FKLPI tingkat daerah adalah wadah komunikasi BLK UPTP, BLK UPTD, dan dinas yang membidangi ketenagakerjaan dengan Industri sekitar. Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI) Anggota Anggota Anggota Anggota Ketua Perwakilan Industri Wakil Ketua Perwakilan Industri Sekretaris Perwakilan Pemerintah Tim Teknis Tugas FKLPI Daerah • Melakukan koordinasi dan kerjasama antara LPK, kawasan Industri, asosiasi Industri dan industri. • Memberikan saran dan masukan kepada Kepala BLK UPTP/UPTD dalam rangka peningkatan pra, proses, dan pasca pelatihan. • Melakukan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program dengan koordinator FKLPI Pusat. • Membuat laporan pelaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Ketua FKLPI Pusat. 1. Ketua : Perwakilan Industri 2. Wakil Ketua : Perwakilan Industri 3. Sekretaris: Perwakilan Pemerintah 4. Anggota 5. Tim Teknis (diisi oleh Lembaga Pelatihan dan DUDI melalui MoU) Struktur Organisasi *Masa tugas keanggotaan FKLPI daerah selama 3 tahun dapat dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya 13 dari 15
TKDV diharapkan dapat melakukan sinkronisasi forum-forum yang ada di daerah. Dengan terkoordinasinya pelaksanaan kelembagaan vokasi di daerah maka diharapkan capaian pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang diharapkan di daerah dapat tercapai. 1. Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP) 2. Forum Pengarah Vokasi (Rumah Vokasi) 3. Forum Bursa Kerja Khusus di setiap Provinsi 4. Forum rutin dengan Kemnaker (sending organization, SMK) 5. Forum dengan HIPKI (Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia) 6. “Menara Vokasi” 1. Forum Temu Mitra Industri (pertemuan untuk sekolah-sekolah baru bagi siswa untuk job market) 2. Forum Temu Industri 3. Coaching clinic Super Tax Deduction 4. Aplikasi online di seluruh Satker untuk kemitraan industri untuk memperoleh talenta/rekrutmen/pemagangan (cdcbpsdmi.kemenperin.go.id) 5. Temu LSP Industri 6. Tujuh Balai Diklat Industri mempunyai forum tahunan terkait pelatihan 3 in 1. 1. Skill Development Center (bertransformasi menjadi TKDV di Renja/RKA 2024) 2. Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPID) 3. Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (merangkum 5 asosiasi: HILLSI, forlap vokasi, AP3TKI, AP2TKI, AP3PI) 4. Forum Komunikasi Pengembangan Kemandirian dan Pembinaan BLK Komunitas 5. Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) 6. Rencana kolaborasi Kemdikbud-Kemnaker, SO ke Jepang, fokus lulusan SMK (tujuan: menghindari TPPO). Forum-forum Kelembagaan di Daerah Dalam pemetaan awal yang dilakukan oleh Bappenas, terdapat setidaknya 18 forum kelembagaan vokasi yang tersebar di Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Perindustrian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 14 dari 15
12 Kemitraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi antara IHK (KADIN) Trier Jerman dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dari Organisasi Bisnis di Indonesia, Graha Sucofindo Lantai 2, Jl. Pemuda 171, Semarang 50132, Telepon: (024) 3521028, E-mail: [email protected] 12 Dunia Pendidikan Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja Materi Pengakuan Sertifikasi Penjaminan Mutu Bentuk Kerja Sama Pelaku Karakteristik pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sistem ganda
13 Kemitraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi antara IHK (KADIN) Trier Jerman dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dari Organisasi Bisnis di Indonesia, Graha Sucofindo Lantai 2, Jl. Pemuda 171, Semarang 50132, Telepon: (024) 3521028, E-mail: [email protected] 13 Unsur dasar pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sistem ganda 1. Materi: industri ikut menentukan materi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. 5. Ujian terstandar dan sertifikat yang diakui di dalam maupun luar negeri. 4. Penjaminan mutu secara mandiri dalam segala proses pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. 3. Bentuk kerja sama: pendidikan vokasi di sekolah diselaraskan dengan pelatihan vokasi di industri. 2. Pelaku: Tenaga pendidik yang berkualitas, baik di sekolah vokasi maupun industri. Dunia Pendidikan Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja
14 Kemitraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi antara IHK (KADIN) Trier Jerman dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dari Organisasi Bisnis di Indonesia, Graha Sucofindo Lantai 2, Jl. Pemuda 171, Semarang 50132, Telepon: (024) 3521028, E-mail: [email protected] 14 Dunia Pendidikan Vokasi DUDIKA 1. Materi: industri ikut menentukan materi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Kurikulum industri Rencana pendidikan vokasi/pemagangan SKKNI/SOP Konvensi Asosiasi Sektor DUDIKA draft KEMDIKBUD RISTEK Kurikulum Sekolah Normatif Produktif KEMNAKER SKKNI BSKAP Kementerian Teknis • Apakah sudah ada SKKNI untuk semua sektor DUDIKA? • Apakah SKKNI sebenarnya jadi landasan untuk bagian produktif semua kurikulum? • Kontroling kurikulum? • Proses partisipasi? • Proses pengambilan keputusan? • Kebutuhan masa depan? Masukan untuk diskusi
15 Kemitraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi antara IHK (KADIN) Trier Jerman dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dari Organisasi Bisnis di Indonesia, Graha Sucofindo Lantai 2, Jl. Pemuda 171, Semarang 50132, Telepon: (024) 3521028, E-mail: [email protected] 15 2. Pelaku: Tenaga pendidik yang berkualitas, baik di sekolah vokasi maupun industri. Pelatihan Pelatih Tempat Kerja AdAIB • Landasan pendanaan pelatihan pelatih tempat kerja sudah sah? TKDV? • Sertifikat nasional untuk lulusan AdAIB? Masukan untuk diskusi • Apakah jurusan pendidikan cukup memenuhi? • Pengetahuan tambahan di DUDIKA tersedia? • Siapa calon pelatih (In-CT)? • Apakah waktu kualifikasi (AdAIB) cukup? • Apakah DUDIKA siap? (Standar) Guru Industri Profesional (Ahli + pengetahuan pokok pedagogi) ? Pusat Pelatihan Kadin Guru Sekolah Kompeten (Ahli pedagogi + pengetahuan pokok keahlian) • IKIP • UNNES • UPI • UNESA • Dll. Dunia Pendidikan Vokasi DUDIKA
16 Kemitraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi antara IHK (KADIN) Trier Jerman dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dari Organisasi Bisnis di Indonesia, Graha Sucofindo Lantai 2, Jl. Pemuda 171, Semarang 50132, Telepon: (024) 3521028, E-mail: [email protected] 16 3. Bentuk kerja sama: pendidikan vokasi di sekolah diselaraskan dengan pelatihan vokasi di industri. Semester - 1 Semester - 2 Semester - 3 Semester - 4 Semester - 6 DUDIKA Semester – 5 / Prakerin, PKL Substitusi: Teaching Factory Perusahaan Penyelenggara Pelatihan Vokasi • Bagaimana orientasi profesi sebelum masuk SMK? • Pintu masuk anak muda yang belajar profesi? • Banyak cara kerja sama 3-2-1, 3+1, pola semester? • Waktu belajar di sekolah dan di industri (sejak Juni 2023) = 17% produktif? • Frekuensi rotasi antara dunia pendidikan vokasi dan DUDIKA = 1 kali? • Kampanye nasional untuk manfaat pendidikan vokasi sistem ganda? • Diwajibkan pemerintah, dan/atau kurang mengerti manfaat, karena itu tidak aktif? Masukan untuk diskusi Dunia Pendidikan Vokasi DUDIKA
17 Kemitraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi antara IHK (KADIN) Trier Jerman dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dari Organisasi Bisnis di Indonesia, Graha Sucofindo Lantai 2, Jl. Pemuda 171, Semarang 50132, Telepon: (024) 3521028, E-mail: [email protected] 17 Ijazah Sertifikat kompetensi ujian asesemen 6 bln. 0 bln. • Tidak ada tugas belajar tanpa kontrol 4. Penjaminan mutu secara mandiri dalam segala proses pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Penilaian Sertifikat kompetensi 3 th. • dll. • Tugas • asesemen kecil • test 0 th. • Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di tingkat provinsi! • Prinsip: yang mengajar tidak menguji! • Faktor obyektivitas! Masukan untuk diskusi Dunia Pendidikan Vokasi DUDIKA
18 Kemitraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi antara IHK (KADIN) Trier Jerman dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dari Organisasi Bisnis di Indonesia, Graha Sucofindo Lantai 2, Jl. Pemuda 171, Semarang 50132, Telepon: (024) 3521028, E-mail: [email protected] 18 kurikulum ujian + asesemen Ijazah + sertifikat kompetensi Prakerin Pemagangan Praktik Kerja Lapangan penilaian / sertifikat kompetensi 5. Ujian terstandar dan sertifikat yang diakui di dalam maupun luar negeri. • Apakah asesemen sertifikat profesi cukup obyektif? (uji kompetensi secara nasional berbeda) • Apakah DUDIKA selalu diikutkan uji kompetensi? (LSP-1 Pendidikan) • Apakah uji kompetensi cukup memastikan kemampuan implementasi? • Apakah sertifikat kompetensi diperhatikan pada rekrutmen karyawan baru? • Apakah masyarakat tahu sertifikat mana yang punya nilai dan mana yang tidak? kampanye Masukan untuk diskusi Dunia Pendidikan Vokasi DUDIKA
19 Kemitraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi antara IHK (KADIN) Trier Jerman dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dari Organisasi Bisnis di Indonesia, Graha Sucofindo Lantai 2, Jl. Pemuda 171, Semarang 50132, Telepon: (024) 3521028, E-mail: [email protected] 19 kurikulum ujian + asesemen Ijazah + sertifikat kompetensi Prakerin Pemagangan Praktik Kerja Lapangan penilaian / sertifikat kompetensi 5. Ujian terstandar dan sertifikat yang diakui di dalam maupun luar negeri. • Apakah asesemen sertifikat profesi cukup obyektif? (uji kompetensi secara nasional berbeda) • Apakah DUDIKA selalu diikutkan uji kompetensi? (LSP-1 Pendidikan) • Apakah uji kompetensi cukup memastikan kemampuan implementasi? • Apakah sertifikat kompetensi diperhatikan pada rekrutmen karyawan baru? • Apakah masyarakat tahu sertifikat mana yang punya nilai dan mana yang tidak? kampanye Masukan untuk diskusi Dunia Pendidikan Vokasi DUDIKA • Apakah sertifikat kompetensi diperhatikan pada rekrutmen karyawan baru?
Mahatmi P. Saronto Direktur Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Menara Bappenas (Ex Wisma Bakrie 2) Lantai 7, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.B-2, Jakarta 12920 [email protected] Terima Kasih