DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.................................................................................................. i
DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1-1
A. Latar Belakang........................................................................ 1-1
B. Dasar Hukum.......................................................................... 1-2
C. Tujuan..................................................................................... 1-2
D. Manfaat.................................................................................. 1-2
E. Ruang Lingkup ........................................................................ 1-3
BAB II SEKILAS TENTANG SPIP................................................................... 2-1
A. Pengertian SPIP ...................................................................... 2-1
B. Tujuan SPIP............................................................................. 2-2
C. Unsur-unsur dalam SPIP......................................................... 2-2
BAB III PENGENDALIAN TINGKAT UNIT KERJA BAPPEDA
KOTA BANDA ACEH......................................................................... 3-1
A. Identifikasi Risiko ................................................................... 3-4
B. Analisis Risiko ......................................................................... 3-20
C. Informasi dan Komunikasi...................................................... 3-28
D. Pemantauan dan Evaluasi ...................................................... 3-30
BAB IV PENUTUP ......................................................................................... 4-1
LAMPIRAN
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022
ii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Keberhasilan suatu organisasi diukur melalui kesuksesannya didalam
merealisasikan seluruh target baik dari sisi kinerja maupun efektivitas pengelolaan
anggaran. Bagi instansi pemerintahan, pengelolaan tersebut diatur dalam suatu
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan amanah dari
berbagai peraturan yaitu UU Nomor 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara, UU
Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara serta UU Nomor 28
tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN. Dalam
pelaksanaannya, kegiatan pengendalian intern membutuhkan suatu rencana tindak
yang dapat mengantisipasi segala risiko dalam penyelanggaraan aktivitas
pemerintahan.
Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang
menggambarkan efektivitas suatu organisasi di dalam mengendalikan berbagai risiko
yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintahan. RTP merupakan
bagian dari SPIP dan bagian tak terpisahkan dari upaya pemerintah untuk
mewujudkan reformasi birokrasi demi menciptakan pemerintahan yang baik (Good
Governance). Oleh sebab itu setiap organisasi pemerintahan diwajibkan melakukan
pengendalian intern yang didukung oleh rencana tindak di dalam mengendalikan
capaian seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan.
Bappeda Kota Banda Aceh, selaku instansi penyelenggara kegiatan
perencanaan pembangunan, memiliki kewajiban untuk mengontrol dan
mengantisipasi seluruh ancaman risiko dalam setiap proses penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan di Kota Banda Aceh. Untuk itu perlu disusun suatu
Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Bappeda Kota Banda Aceh sehingga seluruh
target organisasi dapat tercapai dan pencapaian tujuan, misi dan visi Pemerintah
Kota Banda Aceh juga dapat terealisasi sesuai rencana.
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022 1-1
1.2. DASAR HUKUM
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;
2. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kota Banda Aceh;
4. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda Kota Banda
Aceh; dan
5. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Penilaian Resiko Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Kota Banda Aceh;
1.3. TUJUAN
Penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Bappeda Kota
Banda Aceh bertujuan sebagai penguatan SPIP dan acuan bagi pimpinan dan seluruh
aparatur Bappeda Kota Banda Aceh di dalam mengendalikan risiko pelaksanaan
program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2022.
1.4. MANFAAT
Manfaat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) bagi Bappeda Kota Banda Aceh
adalah sebagai berikut:
1. Memberikan arah dalam pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga
tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan kegiatan pengendalian
dan pelaksanaan tugas pokok Bappeda Kota Banda Aceh;
2. Menjadi dasar dalam membangun infrastruktur pengendalian sebagai bagian
dari penyelenggaraan SPIP;
3. Menjadi bahan dokumentasi dalam penyelenggaraan SPIP dan pengukuran
kemajuan penyelenggaraan SPIP;
4. Mengukur pencapaian Tujuan dan Sasaran Bappeda secara efisien dan efektif;
5. Menjadi bahan pengendalian sehingga pengelolaan keuangan dan aset dapat
diselenggarakan secara handal; dan
6. Seluruh peraturan perundangan dapat dipatuhi.
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022 1-2
1.5. RUANG LINGKUP
Rencana Tindak Pengendalian ini fokus kepada pengendalian pelaksanaan
program, kegiatan dan sub kegiatan pada Bappeda Kota Banda Aceh. Aktivitas
pengendalian mencakup identifikasi risiko, analisis risiko, rencana tindak
pengendalian, komunikasi pengendalian, serta metode pemantauan atas
pengendalian. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran
pimpinan, tingkatan manajemen, dan seluruh pegawai, di lingkungan Bappeda Kota
Banda Aceh.
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022 1-3
BAB II
SEKILAS TENTANG SPIP
2.1. PENGERTIAN SPIP
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. Dalam peraturan tersebut SPI sendiri didefinisikan sebagai proses yang
integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.
SPIP diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, pasal 58 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam rangka
meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan
sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.
Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kemudian Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.05-282 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Sistem Pengendalian Intern dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dilandasi pada
pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan,
dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang
memadai, bukan keyakinan mutlak. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang
integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus (never
ending process) oleh pimpinan dan seluruh pegawai.
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022 2-1
2.2. TUJUAN SPIP
PP Nomor 60 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa Pengendalian atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada
SPIP. Untuk itu demi mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan
Walikota/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi
tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan
pemerintahan negara, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,
dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2.3. UNSUR-UNSUR DALAM SPIP
Dalam pelaksanaannya, pengendalian intern dipengaruhi oleh berbagai faktor
yang kemudian diakomodir sehingga menjadi bagian atau unsur yang membentuk
SPIP. Berikut adalah unsur-unsur dalam SPIP seperti yang dijabarkan dalam PP
Nomor 60 Tahun 2008.
1. Lingkungan Pengendalian
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan
pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan
Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:
penegakan integritas dan nilai etika;
komitmen terhadap kompetensi;
kepemimpinan yang kondusif;
pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan
sumber daya manusia;
perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
2. Penilaian Risiko
Pimpinan instansi wajib melakukan penilaian risiko yang mencakup identifikasi
risiko dan analisis risiko, baik risiko yang menghambat pencapaian tujuan
instansi maupun risiko yang menghambat pelaksanaan kegiatan.
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022 2-2
3. Kegiatan Pengendalian
Pimpinan instansi wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian atau
pengendalaian intern sekurang-kurangnya terhadap kegiatan pokok/tupoksi
dan kewenangan instansi. Pengendalian intern harus terkait dengan proses
penilaian risiko dan dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa
pengendalian intern tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang
diharapkan.
4. Informasi dan Komunikasi
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan
mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
Informasi dan komunikasi bukan hanya dalam lingkup internal, namun juga
dengan para stakeholders.
5. Pemantauan
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem
Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan
melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan berupa tindak lanjut
rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya oleh pihak eksternal.
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022 2-3
BAB III
PENGENDALIAN TINGKAT UNIT KERJA
BAPPEDA KOTA BANDA ACEH
3.1. PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN BAPPEDA TAHUN 2022
Dalam rangka melakukan proses pengendalian, dibutuhkan lingkungan yang
mendukung pelaksanaan pengendalian. Lingkungan pengendalian intern dinilai
dengan menggunakan metode Control Environment Evaluation (CEE) yang mencakup
8 (delapan) klasifikasi penilaian, yaitu: Penegakan integritas dan nilai etika;
Komitmen terhadap kompetensi; Kepemimpinan yang kondusif; Pembentukan
struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; Pendelegasian wewenang dan
tanggungjawab yang tepat; Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat
tentang pembinaan sumber daya manusia; perwujudan peran aparat pengawasan
intern pemerintah yang efektif; dan Hubungan kerja yang baik dengan instansi
pemerintah terkait. Kedelapan klasifikasi tersebut diurai kedalam beberapa
pertanyaan/kuisioner dan dinilai oleh 6 (enam) orang responden yang diwakili oleh
pejabat struktural pada lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh.
Skala penilaian dan simpulan jawaban dalam kuisioner penilaian lingkungan
pengendalian, ditentukan sebagai berikut:
Tabel. 3.1.1. Skor dan Simpulan Jawaban Terhadap Kuesioner Penilaian
Lingkungan Pengendalian
Skor Keterangan Jawaban Simpulan Jawaban
Kurang Memadai
1 Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
Memadai
2 Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan
tetapi belum konsisten
3 Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan
baik, tapi masih bisa ditingkatkan
4 Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan
dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain
Dari hasil penilaian kuisioner, teridentifikasi 4 (empat) kelemahan/kerentanan
pada Bappeda Kota Banda Aceh ditahun 2022. Kerentanan tersebut masuk dalam 3
(tiga) klasifikasi yaitu: klasifikasi komitmen terhadap kompetensi, klasifikasi
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022 3-1
pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat, serta klasifikasi
penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya
manusia. Keempat kelemahan tersebut memiliki nilai modus 2 dan masuk dalam
simpulan jawaban KURANG MEMADAI. Kelemahan atau kerentanan lingkungan
pengendalian pada Bappeda Kota Banda Aceh di tahun 2022 tersebut menjadi
perhatian organinasi untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut lainnya agar proses
pengendalian intern dapat terlaksana dengan maksimal.
Sedangkan 5 (lima) klasifikasi/sub unsur lainnya yaitu klasifikasi penegakan
integritas dan nilai etika, klasifikasi kepemimpinan yang kondusif, klasifikasi struktur
organisasi sesuai kebutuhan, klasifikasi perwujudan peran APIP yang efektif, serta
klasifikasi hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait,
teridentifikasi MEMADAI. Secara detail, simpulan hasil penilaian tersebut dapat
dilihat dalam tabel 3.1.2. berikut ini:
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022 3-2
Tabel.3.1.2. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkunga
Nama Unit Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Tahun Penilaian : 2022
Hasil Reviu Hasil Sur
No Sub unsur/Klasifikasi Dokumen
Hasil Uraian Hasil
e
ab cd
Memadai -
1 Penegakan integritas dan nilai - -
etika
2 Komitmen terhadap kompetensi - - Kurang Masih ada pe
Memadai posisi/jabatan
3 Kepemimpinan yang kondusif - - Anjab ABK
4 Struktur organisasi sesuai - - Kurang Belum tersus
Memadai kompetensi p
kebutuhan - - Memadai
Memadai -
5 Pendelegasian wewenang dan Memadai
tanggung jawab yang tepat -
-
Kurang Pendistribusia
Memadai sesuai nomen
6 Penyusunan dan Penerapan - - Kurang Masih kurang
Kebijakan yang Sehat tentang Memadai pengembang
Pembinaan SDM -
- - Memadai -
7 Perwujudan peran APIP yang
efektif - Memadai -
8 Hubungan Kerja yang Baik
dengan Instansi Pemerintah
Terkait
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022
an Pengendalian Intern Pemerintah Kota Banda Aceh
rvei Persepsi Simpulan Penjelasan
Uraian
f g h
Memadai -
egawai yang mengisi
n belum sesuai dokumen Kurang Formasi jabatan yang diisi masih ada yang
unnya rencana peningkatan Memadai belum sesuai dengan kebutuhan kompetensi
pegawai
Kurang Dibutuhkan dokumen rencana peningkatan
an tanggung jawab belum Memadai kompetensi pegawai sesuai Anjab ABK
nklatur Memadai
gnya anggaran untuk Memadai -
gan SDM Memadai -
Kurang -
Memadai
Belum dilakukan penyesuaian terhadap
Kurang distribusi dan pendelegasian wewenang
Memadai internal Bappeda
Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk
pembinaan SDM Bappeda
Memadai -
Memadai -
3-3
3.2. IDENTIFIKASI RISIKO
Dalam rangka melakukan proses pengendalian, dibutuhkan identifikasi atas
berbagai ancaman atau risiko yang mengancam keberhasilan/kelancaran
pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan termasuk diantaranya risiko yang
mengancam keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama
(IKU) organisasi. Dengan teridentifikasinya seluruh risiko, maka antisipasi
pengendalian dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.
Identifikasi risiko pada Bappeda Kota Banda Aceh dilakukan berjenjang mulai
dari risiko strategis Bappeda yang mendukung pencapaian IKU Pemerintah Kota
Banda Aceh, risiko strategis yang diturunkan dari IKU Pencapaian Tujuan dan sasaran
strategis Bappeda sendiri, maupun risiko operasional pada organisasi Bappeda Kota
Banda Aceh. Setiap level risiko tersebut diuraikan baik dari segi penyebab terjadinya
risiko hingga dampak yang diakibatkan.
Bappeda sendiri sebagai badan yang mengkoordinir proses penyusunan
dokumen perencanaan kota, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh periode 2017 – 2022, mendukung
salah satu IKU kota, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat. Berikut adalah uraian
identifikasi risiko pada Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2022.
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022 3-4
Tabel. 3.2.1. Identifikasi Risiko Stra
Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun Penilaian : 2022
Periode yang dinilai : RPJMD 2017 - 2022
Tujuan Strategis : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
No Tujuan/Sasaran Indikator Uraian Risiko Pemilik
Strategis Kinerja Kode f
Risiko
ab cd Walikota
e Banda Aceh
5.1 Tujuan Strategis:
RSP - 01
Mewujudkan
Tata Kelola
Pemerintahan
yang Baik
5.1.1 Sasaran Indeks Rendahnya
Strategis: Kepuasan kepuasan
Terwujudnya Masyarakat masyarakat
Kota Banda Aceh terhadap
sebagai Kota kualitas
Ramah Birokrasi perencanaan
pembangunan
Kota
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022
ategis Pemerintah Kota Banda Aceh
Sebab Sumber C/UC Dampak Pihak yang
Uraian h i Uraian Terkena
g j k
Tidak akuratnya data Internal/ C Berkurangnya Pemerintah
kepercayaan Kota Banda
h dan rendahnya eksternal masyarakat/Partisipasi
masyarakat dalam Aceh
ketersediaan anggaran perencanaan
pembangunan akan
belanja publik menurun
3-5
Tabel. 3.2.2. Identifikasi Risiko Str
Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun Penilaian : 2022
Periode yang dinilai : RPJMD 2017 - 2022
Tujuan Strategis : Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualit
Sasaran strategis OPD : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras da
Urusan Pemerintahan : Urusan Perencanaan; Urusan Penelitian dan Pengembang
No Tujuan/Sasaran Indikator Uraian Risiko Pe
Strategis Kinerja d Kode
Risiko Ke
ab c e BAP
1 Tujuan Strategis: Persentase Tidak selarasnya RSO-1
Meningkatnya keselarasan Program RKPD
Perencanaan Program RKPD terhadap
Pembangunan Yang terhadap RPJMD
Berkualitas, Aspiratif RPJMD
dan Aplikatif
1.1 Sasaran Strategis:
Terwujudnya
perencanaan
pembangunan yang
selaras dan aplikatif
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022
rategis Bappeda Kota Banda Aceh
tas, Aspiratif dan Aplikatif
an aplikatif
gan
Sebab Dampak
Uraian
emilik Sumber C/UC Uraian Pihak yang
f g h i Terkena
jk
epala Kebijakan yang Eksternal C Tidak tercapainya Pemerintah
PPEDA berubah dari tujuan Pemerintah Kota Banda
Pemerintah Kota yang telah
provinsi dan pusat ditetapkan dalam Aceh
RPJMD
3-6
No Tujuan/Sasaran Indikator Uraian Risiko Pe
Strategis Kinerja Kode
Risiko
ab c de
Persentase OPD Tidak selarasnya RSO-2 Ke
yang Renjanya Renja OPD BAP
selaras dengan terhadap RKPD
RKPD
Persentase Indikator kinerja RSO-3 Ke
Indikator Kinerja dalam RPJMD BAP
dalam RPJMD tidak mencapai
yang mencapai target
target
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022
Sebab Dampak
emilik Uraian Sumber C/UC Uraian Pihak yang
Terkena
f g h i
epala Kebijakan lainnya Eksternal C j k
PPEDA dari Pemerintah
provinsi dan pusat Target pembangunan Pemerintah
tahunan Kota tidak Kota Banda
tercapai secara
optimal Aceh
epala Masih adanya Internal/ C Visi dan Misi yang Pemerintah
Kota Banda
PPEDA indikator kinerja Eksternal telah ditetapkan
Aceh
dalam RPJMD yang dalam RPJMD tidak
diusulkan oleh OPD tercapai secara
yang terlalu tinggi optimal
sehingga sulit untuk
dicapai
3-7
Tabel. 3.2.3. Identifikasi Risiko Ope
Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun Penilaian : 2022
Periode yang dinilai : RPJMD 2017 - 2022
Tujuan Strategis : Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Yang Be
Sasaran strategis OPD : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang sela
Urusan Pemerintahan : Urusan Perencanaan; Urusan Penelitian dan Pengem
Indikator Risiko
Keluaran
No Sub Kegiatan Tahap Uraian Kode
c Risiko
ab Jumlah jenis d e K
1 Koordinasi usulan Pertanggungjawaban f
program dan Pertanggungjawa RO - 01.01
Penelaahan kegiatan ban tidak tepat
Dokumen daerah yang waktu
Perencanaan didanai oleh
Pembangunan Sumber- Perencanaan Data pendukung RO - 01.02
Daerah dengan sumber dana usulan tidak
Dokumen lainnya lengkap
Kebijakan
Lainnya Pelaporan Laporan RO - 01.03
terlambat
disampaikan
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022
erasional Bappeda Kota Banda Aceh
erkualitas, Aspiratif dan Aplikatif
aras dan aplikatif
mbangan
Sebab*) Dampak**)
Pemilik Uraian Sumber C/UC Uraian Pihak yang
Terkena
j
g h i C k l
Kepala bappeda Eksternal
Dokumen Pertanggungjawaban Pemerintah
Pelaksanaan anggaran terganggu Kota Banda
terlambat
disampaikan Aceh/
OPD belum Bappeda/OPD
memiliki data/
dokumen Usulan ditolak/tidak
pendukung usulan dapat disampaikan
usulan terlambat
disampaikan Usulan ditolak/tidak
dapat disampaikan
3-8
No Sub Kegiatan Indikator Tahap Risiko Kode
ab Keluaran Risiko
d Uraian
c Pemantauan dan f
Evaluasi e RO - 01.04
Data tidak
lengkap
2 Pelaksanaan Jumlah Pertanggungjawaban Pertanggungjawa RO - 02.01
Musrenbang peserta yang ban tidak tepat B
Kabupaten/ mengikuti waktu
Kota Musrenbang P
Perencanaan Kurangnya data RO - 02.02
dukung usulan
3 Koordinasi Jumlah Pelaporan Laporan RO - 02.03
terlambat
Pemantauan dan disampaikan RO - 02.04
Evaluasi Kegiatan tidak
Pertanggungjawaban terpantau secara RO - 03.01
optimal B
Penyusunan dokumen P
Pertanggungjawa
dan Penetapan RKPD yang ban tidak tepat
waktu
Dokumen tersusun
Perencanaan
Pembangunan Perencanaan Data evaluasi dan RO - 03.02
Pelaporan rencana program RO - 03.03
Daerah terlambat
disampaikan
Kabupaten/Kot Dokumen RKPD
terlambat
a ditetapkan
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022
Sebab*) Dampak**)
Pemilik Uraian Sumber C/UC Uraian Pihak yang
j Terkena
g h i C kl
Kepala OPD terlambat Internal/ Pelaksanaan kegiatan
Bappeda/ Kabid melengkapi data Eksternal terhambat/ penalty
pelaksanaan
Penelitian, kegiatan Aspirasi yang Pemerintah
Pengembangan, Ketersediaan dikumpulkan tidak Kota Banda
anggaran tidak mewakili seluruh Aceh/Bappeda
Pengendalian sesuai dengan komponen gampong / Masyarakat
Program dan rencana anggaran
kas Dokumen
Evaluasi Kurangnya perencanaan tidak
partisipasi partisipatif
masyarakat Perencanaan tidak
usulan terlambat tepat waktu
disampaikan
Kurang lengkapnya Kualitas dokumen
data perencanaan rendah
Kepala Ketersediaan Internal/ C Kegiatan tidak Pemerintah
Kota Banda
Bappeda/ Kabid anggaran tidak Eksternal terlaksana sesuai Aceh/Bappeda
/ Masyarakat
Penelitian, sesuai dengan jadwal
Pengembangan, rencana anggaran
Pengendalian kas
Program dan OPD tidak tepat Penetapan RKPD
Evaluasi waktu tidak tepat waktu
Data terlambat APBK tidak tepat
disampaikan waktu
3-9
Indikator Risiko
Keluaran
No Sub Kegiatan Tahap Uraian Kode
c Risiko
ab d e
Jumlah jenis Pemantauan dan f
4 Analisis Data data Evaluasi Kegiatan tidak RO - 03.04
dan Informasi perencanaan terpantau secara
Perencanaan dan aplikasi Pertanggungjawaban optimal RO - 04.01
Pembangunan yang dikelola Pertanggungjawa
Daerah ban tidak tepat RO - 04.02
waktu
Perencanaan Data pendukung
tidak lengkap
Pelaporan data tidak RO - 04.03
lengkap/terlamba RO - 04.04
Pemantauan dan t disampaikan
Evaluasi Kegiatan tidak
terpantau secara
optimal
5 Koordinasi Jumlah Pertanggungjawaban Pertanggungjawa RO - 05.01
Pengendalian dokumen ban tidak tepat B
Perencanaan Tujuan waktu
dan Pembanguna Perencanaan Data pendukung RO - 05.02
Pelaksanaan n tidak lengkap
Pembangunan Berkelanjuta
Daerah di n (TPB) Kota Pelaporan Laporan tidak RO - 05.03
Kabupaten/Kot Banda Aceh lengkap/terlamba
a t disampaikan
Pemantauan dan Data tidak RO - 05.04
Evaluasi lengkap
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022
Sebab*) Dampak**)
Pemilik Uraian Sumber C/UC Uraian Pihak yang
g j Terkena
Kepala h i C k l
Bappeda/ Ka.
Tahapan kegiatan Internal/ Kualitas dokumen
UPTB GIS tidak terlaksana Eksternal perencanaan rendah
sesuai jadwal
Ketersediaan Kegiatan tidak Pemerintah
anggaran tidak terlaksana sesuai Kota Banda
sesuai dengan jadwal Aceh/Bappeda
rencana anggaran
kas Pelaksanaan kegiatan
Data dari OPD melenceng dari
kurang lengkap jadwal
Kualitas data kurang
Data dari OPD baik
kurang lengkap
Rentang waktu Kualitas data
pelaksanaan tehnis perencanaan tidak
kegiatan terlalu baik
singkat
Kepala Tidak tersedianya Internal C Kegiatan ditunda Pemerintah
Bappeda/ Kabid anggaran Kota Banda
PP PP Sumber Aceh/
Daya Manusia Data tidak tersedia Eksternal Waktu pengumpulan Bappeda/OPD
dan data menjadi lebih
Keistimewaan lama
Data tidak tersedia Kualitas laporan tidak
akurat
Data tidak tersedia Kualitas laporan tidak
akurat
3-10
No Sub Kegiatan Indikator Tahap Risiko Kode
Keluaran Uraian Risiko
ab
6 Monitoring, c d e f
Pertanggungjawaban Pertanggungjawa RO - 06.01
Evaluasi dan Jumlah Perencanaan ban tidak tepat
Penyusunan laporan waktu B
Laporan Monitoring, Pelaporan
Berkala Evaluasi, Kegiatan P
Pelaksanaan Pengendalian monitoring dan
Pembangunan dan evaluasi RO - 06.02
Daerah Pelaporan pelaksanaan
Pelaksanaan pembangunan
Rencana kota tidak sesuai
Pembanguna jadwal
n Daerah Laporan
terlambat
disampaikan RO - 06.03
Pemantauan dan Kurang RO - 06.04
Evaluasi terpantaunya
kegiatan secara
optimal
7 Koordinasi Jumlah Pertanggungjawaban Pertanggungjawa RO - 07.01
Penyusunan dokumen ban tidak tepat B
Dokumen perencanaan waktu
Perencanaan OPD bidang
Pembangunan pemerintaha
Daerah Bidang n yang sesuai Perencanaan Pelaksanaan tidak RO - 07.02
Pemerintahan dengan sesuai jadwal
(RPJPD, RPJMD dokumen
dan RKPD) perencanaan
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022
Sebab*) Dampak**)
Pemilik Uraian Sumber C/UC Uraian Pihak yang
Terkena
j
g h i C k l
Kepala Ketersediaan Kegiatan tidak Pemerintah
Bappeda/ Kabid anggaran tidak terlaksana sesuai Kota Banda
sesuai dengan jadwal
Penelitian, rencana anggaran Aceh/
Pengembangan, kas Bappeda/OPD
OPD terlambat
Pengendalian menyerahkan Data monev
Program dan laporan realisasi pembangunan kota
fisik dan keuangan tidak terpenuhi
Evaluasi
OPD terlambat Realisasi kegiatan
menyerahkan tidak terukur secara
laporan realisasi akurat
fisik dan keuangan
Laporan Monev tidak
Data OPD tidak akurat
lengkap
Kepala Ketersediaan C Kegiatan tidak Pemerintah
Bappeda/ Kabid anggaran tidak terlaksana sesuai Kota Banda
PP PP Sumber sesuai dengan Internal jadwal Aceh/
Daya Manusia rencana anggaran Bappeda/ OPD
dan kas
Keistimewaan OPD terlambat Eksternal Dokumen
menyerahkan perencanaan tidak
dokumen tersedia sesuai
perencanaan jadwal
3-11
Indikator Risiko
Keluaran
No Sub Kegiatan Tahap Uraian Kode
c Risiko
ab daerah d e
Pelaporan f
8 Koordinasi Jumlah Laporan RO - 07.03
Penyusunan dokumen Pemantauan dan terlambat RO - 07.04
Dokumen perencanaan Evaluasi disampaikan
Perencanaan OPD bidang Kualitas dokumen RO - 08.01
Pembangunan pembanguna Pertanggungjawaban perencanaan
Daerah Bidang n manusia tidak sesuai RO - 08.02
Pembangunan yang sesuai dengan standar B
Manusia dengan Pertanggungjawa RO - 08.03
(RPJPD, RPJMD dokumen ban tidak tepat RO - 08.04 B
dan RKPD) perencanaan waktu P
daerah RO - 09.01
9 Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan tidak
Penyusunan Jumlah sesuai jadwal
Dokumen dokumen
Perencanaan perencanaan Pelaporan Laporan
Pembangunan OPD bidang terlambat
perekonomia Pemantauan dan disampaikan
Evaluasi Kualitas dokumen
perencanaan
Pertanggungjawaban tidak sesuai
dengan standar
Pertanggungjawa
ban tidak tepat
waktu
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022
Sebab*) Dampak**)
Pemilik Uraian Sumber C/UC Uraian Pihak yang
g j Terkena
h i k l
OPD tidak Kualitas dokumen
menindaklanjuti perencanaan OPD
hasil asistensi rendah
Kemampuan SDM Keberhasilan
bidang program kegiatan sulit diukur
OPD tidak memadai
Kepala Ketersediaan C Kegiatan tidak Pemerintah
Bappeda/ Kabid anggaran tidak terlaksana sesuai Kota Banda
PP PP Sumber sesuai dengan Internal jadwal Aceh/
Daya Manusia rencana anggaran Bappeda/ OPD
dan kas
Keistimewaan OPD terlambat Eksternal Dokumen
menyerahkan perencanaan tidak
dokumen tersedia sesuai
perencanaan jadwal
OPD tidak Kualitas dokumen
menindaklanjuti perencanaan OPD
hasil asistensi rendah
Kuemampuan SDM Keberhasilan legiatan
bidang program sulit diukur
OPD tidak memadai
Kepala Ketersediaan Internal C Kegiatan tidak Pemerintah
Bappeda/ Kabid anggaran tidak terlaksana sesuai Kota Banda
PP Ekonomi dan sesuai dengan jadwal
rencana anggaran Aceh/
Sumber Daya kas Bappeda/ OPD
Alam
3-12
No Sub Kegiatan Indikator Tahap Risiko Kode
Keluaran Risiko
ab d Uraian
Daerah Bidang c Perencanaan f
Perekonomian n yang sesuai e RO - 09.02
(RPJPD, RPJMD dengan Pelaksanaan tidak
dan RKPD) dokumen sesuai jadwal RO - 09.03
perencanaan RO - 09.04
10 Koordinasi daerah Pelaporan Laporan
Pelaksanaan terlambat RO - 10.01
Sinergitas dan Jumlah Pemantauan dan disampaikan
Harmonisasi laporan Evaluasi Kualitas dokumen RO - 10.02
Perencanaan pelaksanaan perencanaan
Pembangunan program Pertanggungjawaban tidak sesuai
Daerah Bidang penanggulan dengan standar
Perekonomian gan Pertanggungjawa B
kemiskinan ban tidak tepat P
daerah kota waktu
Banda Aceh
Perencanaan Data kemiskinan
tidak update
Pelaporan Laporan RO - 10.03
terlambat RO - 10.04
Pemantauan dan disampaikan
Evaluasi
Kegiatan tidak
terpantau secara
optimal
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022
Sebab*) Dampak**)
Pemilik Uraian Sumber C/UC Uraian Pihak yang
g j Terkena
h i k l
Eksternal
OPD terlambat Dokumen
menyerahkan perencanaan tidak
dokumen tersedia sesuai
perencanaan jadwal
OPD tidak Kualitas dokumen
menindaklanjuti perencanaan OPD
hasil asistensi rendah
Kemampuan SDM Keberhasilan
bidang program kegiatan sulit diukur
OPD tidak memadai
Kepala Ketersediaan C Kegiatan tidak Pemerintah
Bappeda/ Kabid anggaran tidak terlaksana sesuai Kota Banda
PP Ekonomi dan sesuai dengan jadwal
rencana anggaran Aceh/
Sumber Daya kas Penerima bantuan Masyarakat
Alam OPD tidak kemiskinan tidak
menyampaikan tepat sasaran
laporan
pelaksanaan Dokumen LP2KD
kegiatan tidak selesai tepat
waktu
OPD terlambat
memberikan Kualitas pelaksanaan
laporan program kemiskinan
rendah
Keikutsertaan
anggota tim TKPK
rendah
3-13
Indikator Risiko
Keluaran
No Sub Kegiatan Tahap Uraian Kode
c Risiko
ab Jumlah d e
11 Koordinasi dokumen Pertanggungjawaban f
perencanaan Pertanggungjawa RO - 11.01
Penyusunan OPD bidang ban tidak tepat B
Dokumen SDA yang waktu RO - 11.02 P
Perencanaan sesuai
Pembangunan dengan Perencanaan Pelaksanaan tidak RO - 11.03 B
Daerah Bidang dokumen sesuai jadwal RO - 11.04 P
SDA (RPJPD, perencanaan
RPJMD dan daerah Pelaporan Laporan RO - 12.01
RKPD) terlambat
Jumlah Pemantauan dan disampaikan RO - 12.02
12 Koordinasi dokumen Evaluasi
Penyusunan perencanaan Kualitas dokumen
Dokumen OPD bidang Pertanggungjawaban perencanaan
Perencanaan infrastruktur tidak sesuai
Pembangunan yang sesuai dengan standar
Daerah Bidang dengan Pertanggungjawa
Infrastruktur dokumen ban tidak tepat
(RPJPD, RPJMD perencanaan waktu
dan RKPD) daerah
Perencanaan Pelaksanaan tidak
sesuai jadwal
Pelaporan Laporan RO - 12.03
terlambat
disampaikan
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022
Sebab*) Dampak**)
Pemilik Uraian Sumber C/UC Uraian Pihak yang
Terkena
j
g h i C k l
Internal
Kepala Ketersediaan Eksternal Kegiatan tidak Pemerintah
Bappeda/ Kabid anggaran tidak terlaksana sesuai Kota Banda
PP Ekonomi dan sesuai dengan jadwal
rencana anggaran Aceh/
Sumber Daya kas Bappeda/ OPD
Alam OPD terlambat
menyerahkan
dokumen Dokumen
perencanaan perencanaan tidak
OPD tidak tersedia sesuai
menindaklanjuti jadwal
hasil asistensi Kualitas dokumen
Kemampuan SDM perencanaan OPD
bidang program rendah
OPD tidak memadai Keberhasilan
kegiatan sulit diukur
Kepala Ketersediaan C Kegiatan tidak Pemerintah
Bappeda/ Kabid anggaran tidak terlaksana sesuai Kota Banda
PP Infrastruktur sesuai dengan Internal jadwal Aceh/
dan rencana anggaran Bappeda/ OPD
Pengembangan kas
Wilayah OPD terlambat Eksternal Dokumen
menyerahkan perencanaan tidak
dokumen tersedia sesuai
perencanaan jadwal
OPD tidak Dokumen
menindaklanjuti perencanaan tidak
hasil asistensi berkualitas
3-14
No Sub Kegiatan Indikator Tahap Risiko Kode
Keluaran Uraian Risiko
ab
c d e f B
13 Koordinasi Pemantauan dan Kualitas dokumen RO - 12.04 P
Pelaksanaan Jumlah Evaluasi perencanaan
Sinergitas dan laporan Pertanggungjawaban tidak sesuai RO - 13.01 B
Harmonisasi pelaksanaan dengan standar P
Perencanaan sinergitas dan Perencanaan Pertanggungjawa RO - 13.02
Pembangunan harmonisasi ban tidak tepat
Daerah Bidang perencanaan Pelaporan waktu RO - 13.03
Infrastruktur pembanguna
n daerah Pemantauan dan Pelaksanaan tidak RO - 13.04
14 Koordinasi dengan Evaluasi sesuai jadwal RO - 14.01
Penyusunan perencanan Pertanggungjawaban
Dokumen pembanguna Laporan RO - 14.02
Perencanaan n nasional Perencanaan terlambat
Pembangunan bidang disampaikan
Daerah Bidang infrastruktur
Kewilayahan hasil evaluasi
(RPJPD, RPJMD Jumlah tidak
dan RKPD) dokumen ditindaklanjuti
perencanaan Pertanggungjawa
OPD bidang ban tidak tepat
kewilayahan waktu
yang sesuai
dengan Pelaksanaan tidak
dokumen sesuai jadwal
perencanaan
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022
Sebab*) Dampak**)
Pemilik Uraian Sumber C/UC Uraian Pihak yang
g j Terkena
h i k l
Kemampuan SDM Keberhasilan
bidang program kegiatan sulit diukur
OPD tidak memadai
Kepala Ketersediaan Internal/ C Kegiatan tidak Pemerintah
Bappeda/ Kabid anggaran tidak Eksternal terlaksana sesuai Kota Banda
PP Infrastruktur sesuai dengan jadwal Aceh/
dan rencana anggaran Bappeda
Pengembangan kas
Wilayah jadwal dari instansi Program/kegiatan
pusat tidak sesuai yang direncanakan
yang direncanakan tidak dapat
terakomodir
Pelaksanaan Pelaporan tidak tepat
kegiatan tidak waktu
sesuai jadwal yang
telah ditetapkan
pagu anggaran Keberhasilan
tidak tersedia kegiatan sulit diukur
Kepala Ketersediaan C Kegiatan tidak Pemerintah
Bappeda/ Kabid anggaran tidak terlaksana sesuai Kota Banda
PP Infrastruktur sesuai dengan Internal jadwal Aceh/
dan rencana anggaran Bappeda/ OPD
Pengembangan kas
Wilayah OPD terlambat Eksternal Dokumen
menyerahkan perencanaan tidak
dokumen tersedia sesuai
perencanaan jadwal
3-15
No Sub Kegiatan Indikator Tahap Risiko Kode
Keluaran d Risiko
Uraian
ab c Pelaporan f
e RO - 14.03
daerah Pemantauan dan Laporan
Evaluasi terlambat RO - 14.04
15 Penelitian dan Jumlah disampaikan
Pertanggungjawaban Kualitas dokumen RO - 15.01
Pengembangan Dokumen perencanaan B
Perencanaan tidak sesuai RO - 15.02
Bidang Aspek- Penelitian dengan standar
Pertanggungjawa
Aspek Sosial Sosial ban tidak tepat
waktu
Data pendukung
tidak lengkap
Pelaporan Laporan tidak RO - 15.03
lengkap/terlamba RO - 15.04
Pemantauan dan t disampaikan
Evaluasi Data tidak
lengkap
16 Penelitian dan Jumlah Pertanggungjawaban Pertanggungjawa RO - 16.01
pengembangan laporan ban tidak tepat B
Koperasi, usaha survey waktu P
kecil dan pengembang Perencanaan Data pendukung RO - 16.02
menengah an Koperasi, tidak lengkap
usaha kecil
dan Pelaporan Laporan tidak RO - 16.03
menengah lengkap/terlamba
t disampaikan
Pemantauan dan Data tidak RO - 16.04
Evaluasi lengkap
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022
Sebab*) Dampak**)
Pemilik Uraian Sumber C/UC Uraian Pihak yang
g j Terkena
h i k l
OPD tidak Kualitas dokumen
menindaklanjuti perencanaan OPD
hasil asistensi rendah
Kemampuan SDM Keberhasilan
bidang program kegiatan sulit diukur
OPD tidak memadai
Kepala Tidak tersedianya Internal C Kegiatan ditunda Pemerintah
Bappeda/ Kabid anggaran Kota Banda
PP PP Sumber Aceh/
Daya Manusia Data tidak tersedia Eksternal Waktu pengumpulan Bappeda
dan data menjadi lebih
Keistimewaan lama
Data tidak tersedia Kualitas laporan tidak
akurat
Data tidak tersedia Kualitas laporan tidak
akurat
Kepala Tidak tersedianya Internal C Kegiatan ditunda Pemerintah
Bappeda/ Kabid anggaran Kota Banda
PP Ekonomi dan Aceh/
Sumber Daya Data tidak tersedia Eksternal Waktu pengumpulan Bappeda
Alam data menjadi lebih
lama
Data tidak tersedia Kualitas laporan tidak
akurat
Data tidak tersedia Kualitas laporan tidak
akurat
3-16
Indikator Risiko
Keluaran
No Sub Kegiatan Tahap Uraian Kode
Risiko
ab c d e
Pertanggungjawaban f
17 Penelitian dan Jumlah Pertanggungjawa RO - 17.01
Perencanaan ban tidak tepat
Pengembangan laporan waktu RO - 17.02 B
Data pendukung P
Lingkungan penelitian tidak lengkap
Hidup bidang
lingkungan
hidup
Pelaporan Laporan tidak RO - 17.03
lengkap/terlamba RO - 17.04
Pemantauan dan t disampaikan
Evaluasi Data tidak
lengkap
18 Penelitian dan Jumlah Pertanggungjawaban Pertanggungjawa RO - 18.01
Pengembangan laporan hasil ban tidak tepat B
Pekerjaan survey Indeks waktu P
Umum Kota Layak Perencanaan jadwal RO - 18.02
Huni pelaksanaan
tertunda
Pelaporan Laporan tidak RO - 18.03
lengkap/terlamba
t disampaikan
Pemantauan dan Data tidak RO - 18.04
Evaluasi lengkap
19 Penelitian dan Jumlah Pertanggungjawaban Pertanggungjawa RO - 19.01
Perencanaan ban tidak tepat B
pengembangan laporan waktu
RO - 19.02 P
Penataan penelitian jadwal
pelaksanaan
Ruang dan bidang tertunda
Pertanahan penataan
ruang dan
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022
Sebab*) Dampak**)
Pemilik Uraian Sumber C/UC Uraian Pihak yang
Terkena
j
g h i C k l
Tidak tersedianya Internal Kegiatan ditunda
Kepala anggaran Pemerintah
Bappeda/ Kabid Eksternal Waktu pengumpulan Kota Banda
PP Ekonomi dan Data tidak tersedia data menjadi lebih
lama Aceh/
Sumber Daya Kualitas laporan tidak Bappeda
Alam akurat
Data tidak tersedia
Data tidak tersedia Kualitas laporan tidak
akurat
Kepala Tidak tersedianya Internal C Kegiatan ditunda Pemerintah
Bappeda/ Kabid anggaran Kota Banda
PP Infrastruktur Aceh/
dan Tim survey Eksternal Pelaksanaan kegiatan Bappeda
Pengembangan terlambat tidak tepat waktu
Wilayah memberikan jadwal
Data tidak tersedia Kualitas laporan tidak
akurat
Data tidak tersedia Kualitas laporan tidak
akurat
Kepala Tidak tersedianya Internal/ C Kegiatan ditunda Pemerintah
Bappeda/ Kabid anggaran Eksternal Kota Banda
Penelitian, Aceh/
Pengembangan, Tidak sesuai Arus Pelaksanaan kegiatan Bappeda
Pengendalian Kas tidak tepat waktu
Program dan
3-17
No Sub Kegiatan Indikator Tahap Risiko Kode
Keluaran Risiko
d Uraian
ab c Pelaporan f
e RO - 19.03
pertanahan Laporan hasil
penelitian tidak
tepat waktu
Pemantauan dan pelaksanaan RO - 19.04
Evaluasi kegiatan tidak
berjalan sesuai
jadwal
20 Penelitian, Jumlah Pertanggungjawaban Pertanggungjawa RO - 20.01
Pengembangan laporan ban tidak tepat B
, dan penelitian waktu
Perekayasaan dibidang Perencanaan jadwal RO - 20.02 P
di Bidang teknologi dan pelaksanaan
Teknologi dan informasi tertunda
Inovasi Pelaporan Laporan hasil RO - 20.03
penelitian tidak
tepat waktu
21 Sosialisasi dan Jumlah Pemantauan dan pelaksanaan RO - 20.04
Diseminasi laporan Evaluasi kegiatan tidak
Hasil-Hasil Informasi berjalan sesuai RO - 21.01
Kelitbangan Hasil-hasil Pertanggungjawaban jadwal B
Penelitian Pertanggungjawa
dan Perencanaan ban tidak tepat RO - 21.02 P
waktu
Jadwal tertunda
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022
Sebab*) Dampak**)
Pemilik Uraian Sumber C/UC Uraian Pihak yang
j Terkena
C
g h i k l
Evaluasi Pelaksanaan C
kegiatan tidak Internal/ Laporan tentang
Kepala sesuai jadwal yang Eksternal Pelaksanaan kegiatan
Bappeda/ Kabid telah ditetapkan penataan ruang tidak
Pelaksanaan Internal/ tepat waktu
Penelitian, kegiatan tidak Eksternal laporan terlambat
Pengembangan, sesuai jadwal yang disampaikan
telah ditetapkan
Pengendalian Tidak tersedianya Kegiatan ditunda Pemerintah
Program dan anggaran Kota Banda
Pelaksanaan kegiatan
Evaluasi Tidak sesuai Arus tidak tepat waktu Aceh/
Kas Bappeda
Kepala
Bappeda/ Kabid Pelaksanaan Laporan tentang
kegiatan tidak Pelaksanaan kegiatan
Penelitian, sesuai jadwal yang penataan ruang tidak
Pengembangan, telah ditetapkan tepat waktu
Pelaksanaan
Pengendalian kegiatan tidak laporan terlambat
Program dan sesuai jadwal yang disampaikan
telah ditetapkan
Tidak tersedianya Kegiatan ditunda Pemerintah
laporan penelitian Kota Banda
Pelaksanaan kegiatan
Hasil penelitian tidak tepat waktu Aceh/
terlambat Bappeda
disampaikan
3-18
No Sub Kegiatan Indikator Tahap Risiko Kode
Keluaran Risiko
Uraian
ab c d f
e RO - 21.03
Pengembang Pelaporan Laporan
an terlambat RO - 21.04
disampaikan
Pemantauan dan Publikasi hasil
Evaluasi diseminasi
penelitian
terlambat
disampaikan
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022
Sebab*) Dampak**)
Pemilik Uraian Sumber C/UC Uraian Pihak yang
j Terkena
g
Evaluasi h i k l
Hasil penelitian Pelaksanaan kegiatan
terlambat tidak tepat waktu
disampaikan
Pelaksanaan Hasil penelitian dan
kegiatan diseminasi pengembangan tidak
terlambat dapat dimanfaatkan
3-19
Risiko operasional Bappeda seperti yang tercantum dalam tabel 3.2.3 diatas
terdiri dari 84 risiko, yang diuraikan dari 21 indikator target kinerja Bappeda pada tahun
2022 dan masing- masing diidentifikasi ke dalam 4 (empat) tahapan yaitu risiko pada
tahapan pertanggungjawaban, tahapan perencanaan, pelaporan, dan tahap
pemantauan dan evaluasi. Risiko operasional yang teridentifikasi tersebut bersumber
baik dari internal maupun dari faktor eksternal.
3.3. ANALISIS RISIKO
Analisis risiko dinilai dari sisi kemungkinan terjadi dan dampak yang dihasilkan oleh
suatu risiko. Seluruh risiko yang teridentifikasi tersebut, dilakukan analisis untuk melihat
skala kemungkinan dan dampak yang dihasilkan. Penilaian skala kemungkinan diberikan
dengan metode penilaian 1 sampai dengan 4. Semakin besar skala kemungkinan, maka
semakin besar pula kemungkinan suatu risiko terjadi. Berikut adalah tabel penilaian
skala kemungkinan menurut nilai.
Tabel 3.3.1. Skala Kemungkinan dan Level Risiko
SKALA LEVEL RISIKO KEMUNGKINAN
1 Sangat Jarang
1. Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan;
2 Jarang 2. Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari nol;
3 Sering dan
4 Sangat Sering 3. Mungkin terjadi sekali dalam 25 Tahun.
1. Probabilitas kurang daripada 50% tetapi masih
cukup tinggi; dan
2. Mungkin terjadi dalam 10 Tahun;
1. Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50; dan
2. Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun;
1. Kemungkinan terjadi > 50%; dan
2. Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun;
Analisis dampak dilakukan untuk menilai skala dampak suatu risiko. Semakin besar
nilai risiko maka semakin besar pula dampak yang dihasilkan oleh risiko tersebut. Seperti
halnya skala kemungkinan, skala dampak juga diukur melalui nilai 1 hingga 4. Tabel 3.3.2
berikut menggambarkan skala dampak serta uraian dampak yang dihasilkan.
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022 3-20
Tabel 3.3.2. Skala Dampak dan Uraian Risiko
Skala Tingkat Uraian
1 Dampak/
Konsekuensi 1. Cukup mengganggu jalannya pelayanan;
2. Meminimalkan kerusakan kecil;
Risiko 3. Kerugian diatas Rp25.000.000 s.d Rp100.000.000,00;
4. Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan
Rendah sekali
namun tidak lebih dari Rp.100 juta;
2 Rendah 5. Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak
3 Tinggi signifikan;
6. Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam
4 Tinggi Sekali
skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal);
dan
7. Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan.
1. Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan;
2. Adanya kekerasan,ancaman dan menimbulkan kerusakan
serius;
3. Kerugian diatas Rp100.000.000 s.d Rp500.000.000,00;
4. Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan
namun tidak lebih dari Rp. 500 juta;
5. Mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan;
6. Berdampak pada pandangan negatif thd institusi dlm skala
nasional (telah masuk dalam pemberitaan media nasional);
dan
7. Adanya kerusakan cukup besar thd lingkungan.
1. Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari
1 minggu;
2. Adanya kekerasan,ancaman dan menimbulkan kerusakan
yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama;
3. Kerugian diatas Rp500.000.000 s.d Rp1.000.000.000,00
4. Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan
namun tidak lebih dari Rp1.000.000.000,00
5. Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan;
6. Merusak citra institusi dlm skala nasional (telah masuk dalam
pemberitaan media lokal dan nasional); dan
7. Adanya kerusakan besar thd lingkungan.
1. Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu;
2. Adanya kekerasan,ancaman dan menimbulkan kerusakan
yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama;
3. Kerusakan fatal;
4. Kerugian yang terjadi diatas Rp. 1.000.000.000,00
5. Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan
namun tidak lebih dari Rp. 2.000.000.000,00
6. Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan;
7. Merusak citra institusi dlm skala nasional, penggantian pucuk
pimpinan instansi secara mendadak; dan
8. Terjadinya KKN dan diproses secara hukum.
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022 3-21
Proses penilaian dan analisis risiko yang dilakukan pada Bappeda Kota Banda Aceh
dilakukan dengan melibatkan pejabat struktural sebagai responden melalui metode
Focus Group Discussion (FGD). Setiap responden memberikan pendapat dan penilaian
terhadap seluruh risiko yang telah diidentifikasi. Masing-masing risiko dinilai skala
dampak dan kemungkinan yang telah dimilai oleh responden kemudian dirata-ratakan
dan menjadi nilai skala dampak/kemungkinan suatu risiko. Nilai rata-rata penilaian skala
kemungkinan dan skala dampak masing-masing risiko tersebut kemudian dikalikan
menjadi nilai skala risiko. Dari hasil perkalian akan di dapat risiko dengan nilai tertinggi
yang kemudian akan diangkat menjadi risiko prioritas Bappeda Kota Banda Aceh di
tahun 2022.
Secara detail, seluruh uraian hasil analisis risiko pada Bappeda Kota Banda Aceh
sesuai hasil penilaian responden, dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel. 3.3.3. Hasil Analisis Risiko pada Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2022
Analisis Risiko
No. “Risiko” yang Teridentifikasi Kode Skala Skala Skala
Risiko Risiko
Dampak Kemungkinan
*) *) f=dxe
ab c de
I Risiko Strategis Pemerintah Kota Banda Aceh
1 Rendahnya kepuasan masyarakat RSP - 01 2 12
terhadap kualitas perencanaan
pembangunan Kota
II Risiko Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Tidak selarasnya Program RKPD terhadap RSO-1 3 26
RPJMD RSO-2 3 13
RSO-3 3 13
2 Tidak selarasnya Renja OPD terhadap
RKPD
3 Indikator kinerja dalam RPJMD tidak
mencapai target
III Risiko Operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Pertanggungjawaban tidak tepat waktu RO - 01.01 3 13
2 Data pendukung usulan tidak lengkap RO - 01.02 3 13
3 Laporan terlambat disampaikan RO - 01.03 3 13
4 Data tidak lengkap RO - 01.04 3 13
5 Pertanggungjawaban tidak tepat waktu RO - 02.01 2 12
6 Kurangnya data dukung usulan RO - 02.02 3 13
7 Laporan terlambat disampaikan RO - 02.03 2 24
8 Kegiatan tidak terpantau secara optimal RO - 02.04 2 12
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022 3-22
Analisis Risiko
No. “Risiko” yang Teridentifikasi Kode Skala Skala Skala
Risiko Risiko
ab Dampak Kemungkinan
9 Pertanggungjawaban tidak tepat waktu c f=dxe
10 Data evaluasi dan rencana program RO - 03.01 *) *) 2
3
terlambat disampaikan RO - 03.02 de
11 Dokumen RKPD terlambat ditetapkan
12 Kegiatan tidak terpantau secara optimal RO - 03.03 21
13 Pertanggungjawaban tidak tepat waktu RO - 03.04
14 Data pendukung tidak lengkap RO - 04.01 31
15 data tidak lengkap/terlambat disampaikan RO - 04.02
16 Kegiatan tidak terpantau secara optimal RO - 04.03 2 36
17 Pertanggungjawaban tidak tepat waktu RO - 04.04 2 12
18 Data pendukung tidak lengkap RO - 05.01 3 13
19 Laporan tidak lengkap/terlambat RO - 05.02 3 13
3 13
disampaikan RO - 05.03 2 12
20 Data tidak lengkap 2 12
21 Pertanggungjawaban tidak tepat waktu RO - 05.04 2 12
22 Kegiatan monitoring dan evaluasi RO - 06.01 2 12
pelaksanaan pembangunan kota tidak RO - 06.02 2 12
sesuai jadwal 2 24
23 Laporan terlambat disampaikan RO - 06.03 2 24
24 Kurang terpantaunya kegiatan secara
optimal RO - 06.04 2 24
25 Pertanggungjawaban tidak tepat waktu 2 24
26 Pelaksanaan tidak sesuai jadwal RO - 07.01
27 Laporan terlambat disampaikan RO - 07.02 3 13
28 Kualitas dokumen perencanaan tidak RO - 07.03 3 13
sesuai dengan standar 3 13
29 Pertanggungjawaban tidak tepat waktu RO - 07.04 3 13
30 Pelaksanaan tidak sesuai jadwal
31 Laporan terlambat disampaikan RO - 08.01 3 13
32 Kualitas dokumen perencanaan tidak RO - 08.02 3 13
sesuai dengan standar RO - 08.03 3 13
33 Pertanggungjawaban tidak tepat waktu 3 13
34 Pelaksanaan tidak sesuai jadwal RO - 08.04
35 Laporan terlambat disampaikan 3 13
36 Kualitas dokumen perencanaan tidak RO - 09.01 3 13
sesuai dengan standar RO - 09.02 3 13
37 Pertanggungjawaban tidak tepat waktu RO - 09.03 3 13
38 Data kemiskinan tidak update
39 Laporan terlambat disampaikan RO - 09.04 2 12
40 Kegiatan tidak terpantau secara optimal 3 13
41 Pertanggungjawaban tidak tepat waktu RO - 10.01 3 13
42 Pelaksanaan tidak sesuai jadwal RO - 10.02 3 13
43 Laporan terlambat disampaikan RO - 10.03 3 13
44 Kualitas dokumen perencanaan tidak RO - 10.04 3 13
sesuai dengan standar RO - 11.01 3 13
RO - 11.02 3 13
RO - 11.03
RO - 11.04
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022 3-23
Analisis Risiko
No. “Risiko” yang Teridentifikasi Kode Skala Skala Skala
Risiko Risiko
ab Dampak Kemungkinan
45 Pertanggungjawaban tidak tepat waktu c f=dxe
46 Pelaksanaan tidak sesuai jadwal RO - 12.01 *) *) 3
47 Laporan terlambat disampaikan RO - 12.02 3
48 Kualitas dokumen perencanaan tidak RO - 12.03 de 3
3
sesuai dengan standar RO - 12.04 31
49 Pertanggungjawaban tidak tepat waktu 2
50 Pelaksanaan tidak sesuai jadwal RO - 13.01 31 2
51 Laporan terlambat disampaikan RO - 13.02 2
52 hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti RO - 13.03 31 2
53 Pertanggungjawaban tidak tepat waktu RO - 13.04 3
54 Pelaksanaan tidak sesuai jadwal RO - 14.01 31 3
55 Laporan terlambat disampaikan RO - 14.02 3
56 Kualitas dokumen perencanaan tidak RO - 14.03 21 3
21
sesuai dengan standar RO - 14.04 21 2
57 Pertanggungjawaban tidak tepat waktu 21 2
58 Data pendukung tidak lengkap RO - 15.01 31 2
59 Laporan tidak lengkap/terlambat RO - 15.02 31
31 2
disampaikan RO - 15.03 31 2
60 Data tidak lengkap 2
61 Pertanggungjawaban tidak tepat waktu RO - 15.04 21 2
62 Data pendukung tidak lengkap RO - 16.01 21
63 Laporan tidak lengkap/terlambat RO - 16.02 21 2
2
disampaikan RO - 16.03 21 2
64 Data tidak lengkap 21 2
65 Pertanggungjawaban tidak tepat waktu RO - 16.04 21
66 Data pendukung tidak lengkap RO - 17.01 21 2
67 Laporan tidak lengkap/terlambat RO - 17.02 2
21 2
disampaikan RO - 17.03 21 2
68 Data tidak lengkap 21
69 Pertanggungjawaban tidak tepat waktu RO - 17.04 21 2
70 jadwal pelaksanaan tertunda RO - 18.01 2
71 Laporan tidak lengkap/terlambat RO - 18.02 21 2
21 2
disampaikan RO - 18.03 21 2
72 Data tidak lengkap 21
73 Pertanggungjawaban tidak tepat waktu RO - 18.04 2
74 jadwal pelaksanaan tertunda RO - 19.01 21 2
75 Laporan hasil penelitian tidak tepat waktu RO - 19.02 21 2
76 pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai RO - 19.03 21 2
21
jadwal RO - 19.04 21 2
77 Pertanggungjawaban tidak tepat waktu
78 jadwal pelaksanaan tertunda RO - 20.01 21
79 Laporan hasil penelitian tidak tepat waktu RO - 20.02 21
80 pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai RO - 20.03 21
21
jadwal RO - 20.04
81 Pertanggungjawaban tidak tepat waktu 21
RO - 21.01
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022 3-24
Analisis Risiko
No. “Risiko” yang Teridentifikasi Kode Skala Skala Skala
Risiko Risiko
Dampak Kemungkinan
*) *)
ab cd e f=dxe
82 Jadwal tertunda RO - 21.02 2 12
83 Laporan terlambat disampaikan RO - 21.03 2 12
84 Publikasi hasil diseminasi penelitian RO - 21.04 2 12
terlambat disampaikan
* diisi berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak dan kemungkinan yang
diberikan peserta diskusi
Dari hasil analisis terlihat bahwa skor nilai skala risiko tertinggi adalah 6 (enam)
dengan nilai terendah adalah 2 (dua). Risiko dengan skala tertinggi pada Bappeda Kota
Banda Aceh tahun 2022 diantaranya adalah 1 (satu) risiko strategis Bappeda Kota Banda
Aceh yaitu Tidak selarasnya Program RKPD terhadap RPJMD (RSO-01) dan 1 (satu) risiko
operasional Bappeda Kota Banda Aceh, yaitu Dokumen RKPD terlambat ditetapkan (RO-
03.03). Kedua risiko dengan nilai tertinggi dengan nilai 6 (enam) tersebut menjadi risiko
prioritas Bappeda di tahun 2022.
Berikut adalah tabel risiko prioritas Bappeda tahun 2022.
Tabel. 3.3.4. Daftar Risiko Prioritas Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2022
No Risiko Prioritas Kode Skala Pemilik Risiko Penyebab Dampak
ab Risiko Risiko e f g
c d
II Risiko Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Tidak selarasnya RSO-1 6 Kepala Kebijakan Target
Program RKPD BAPPEDA lainnya dari pembangunan
terhadap RPJMD Pemerintah tahunan Kota
provinsi dan tidak tercapai
pusat secara optimal
III Risiko Operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Dokumen RKPD RO - 6 Kabid Data APBK tidak tepat
terlambat 03.03 waktu
ditetapkan Penelitian, terlambat
Pengembangan disampaikan
, Pengendalian
Program dan
Evaluasi
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN BAPPEDA 2022 3-25