Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara i
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara iii BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara iv DAFTAR ISI SAMBUTAN .........................................................................................i KATA PENGANTAR .............................................................................ii SELOGAN .............................................................................................iii DAFTAR ISI...........................................................................................iv BAB I. PENDAHULUAN A. Gambaran Umum......................................................................1 B. Dasar Hukum.............................................................................3 C. Maksud dan Tujuan ..................................................................4 BAB II. PENGAWASAB KAMPANYE DAN MASA TENANG A. Penyusunan Program Kerja.....................................................6 B. Pelaksanaan Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang ....8 1. Pengawasan Kampanye .....................................................8 2. Pengawasan Dana Kampanye ...........................................9 3. Pengawasan Masa Tenang.................................................17 C. Proses dan Upaya Pencegahan ..............................................18 BAB III. PENANGANAN PELANGGARAN A. Data Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu ........19 B. Data Penanganan Pelanggaran Administrasi........................21 C. Data Penanganan Pelanggaran Etik .......................................21 D. Data Penanganan Pelanggaran Hukum Lainnya...................22 BAB IV. PENUTUP A. Evaluasi .....................................................................................24 B. Rekomendasi.............................................................................24 LAMPIRAN ............................................................................................25
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 1 BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Bengkulu Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Utara terletak di kawasan pesisir Pantai Barat Sumatra dengan ibu kota Kabupaten adalah Kecamatan Arga Makmur. Kota Arga Makmur berjarak sekitar 60 km dari Kota Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Utara memiliki luas 9.585,24 km² saat wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Mukomuko masih menjadi wilayah kabupaten ini. Setelah dimekarkannya Bengkulu Tengah, luasnya menjadi 4.424,60 km² dengan populasi 471.302 jiwa. Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan, dimana wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2023 sebanyak 217.841 mata Pilih yang tersebar di 19 Kecamatan. Wilayah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Utara terbagi menjadi 4 daerah Pemilihan dengan rincian sebagai berikut : 1. Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 1 (satu) : - Kecamatan Arga Makmur - Kecamatan Lais - Kecamatan Arma Jaya - Kecamatan Batiknau 2. Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 2 (dua) : - Kecamatan Giri Mulya - Kecamatan Padang Jaya - Kecamatan Air Padang 3. Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 3 (tiga) : - Kecamatan Enggano
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 2 - Kecamatan Kerkap - Kecamatan Air Besi - Kecamatan Air Napal - Kecamatan Hulu Palik - Kecamatan Tanjung Agung Palik 4. Daerah Pemilihan Bengkulu Utara 4 (empat) : - Kecamatan Ketahun - Kecamatan Napal Putih - Kecamatan Putri Hijau - Kecamatan Ulok Kupai Dari 18 Partai Politik yang menjadi Peserta Pemilu Tahun 2024, diwilayah Bengkulu Utara hanya terdapat 17 Partai Politik yang ikut sebagai peserta Pemilu di wilayah Bengkulu Utara, dimana Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA) dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu di Kabupaten Bengkulu Utara, hal ini dikarenakan tidak memenuhi syaratnya Partai GARUDA sebagai Peserta Pemilu, Berdasarkan ketentuan angka 35 Pasal 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kampanye Pemilu adalah Kegiatan Peserta Pemilu atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan Visi, Misi, Program dan atau citra diri Peserta Pemilu, dimana dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu terdapat jadwal Kampanye yang telah ditetapkan dengan Keputusan KPU, jika terdapat peserta Pemilu yang melakukan kegiatan Kampanye diluar Jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU maka hal tersebut merupakan suatu Pelanggaran Pemilu yang akan ditindak tegas oleh Bawaslu kabupaten Bengkulu Utara, Selama Tahapan Pemilu Tahun 2024 berlangsung diwilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah meregister Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu sebanyak 5 (Lima) laporan dugaan Pelanggaran dan 3 Temuan dugaan Pelanggaran. Dimana dari laporan dan temuan dugaan pelanggaran tersebut terdapat 3
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 3 (tiga) laporan yang masuk dan deregister pada tahapan Kampanye Pemilu. Selain Laporan dan temuan tersebut, Panwaslu Kecamatan mendapati adanya Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai penempatannya sehingga Panwaslu Kecamatan menghimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang kedapatan APK nya bermasalah untuk memindahkan APK tersebut dalam waktu yang sudah ditentukan. Berdasarkan ketentuan angka 36 Pasal 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu. Pada saat memasuki tahapan masa tenang, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara beserta Panwaslu Kecamatan dan satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kepolisian resor Bengkulu Utara melakukan kegiatan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, dan pada hari pertama sudah Tahapan Masa Tenang tidak ada lagi APK yang terpasang di wilayah Bengkulu Utara. Pada tahapan masa tenang ini tidak terdapat laporan maupun temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang masuk di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara. B. Dasar Hukum Dalam melaksanakan tugas Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara berpedoman pada Dasar hukum penangan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pada tahapan dan jadwal pemilu 2024 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; 3. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (sebelum dicabut);
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 4 4. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penaganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; 5. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; 6. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; 7. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; 8. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. C. Maksud dan Tujuan Pembuatan Laporan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang ini bertujuan untuk sebagai bahan laporan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Republik Indonesia atas pelaksanaan pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang telah dilaksanakan.
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 5 BAB II PENGAWASAN KAMPANYE DAN MASA TENANG PEMILU TAHUN 2024 Kegiatan Kampanye merupakan kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh Peserta Pemilu, secara garis besar kampanye merupakan penyampaian Visi, Misi, Program dan/atau Citra Diri peserta Pemilu, kegiatan kampanye Pada Pemilu Tahun 2024 dimulai pada Tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024, jadi tidak heran jika Peserta Pemilu memanfaatkan waktu yang singkat tersebut untuk menarik simpatisan masyarat. Sedangkan masa Tenang merupakan masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye Pemilu, masa tenang juga dilarang untuk melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Tahapan masa tenang pada Pemilu 2024 dimulai pada 11 Februari sampai dengan 13 Februari 2024. Dari dua Tahapan dan Jadwal Tersebut diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dari dua Tahapan dan Jadwal tersebut ada beberapa informasi permasalahan dan rekomendasi yang sudah dituangkan dalam form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, permasalahan Pengawasan kampanye di Kabupaten Bengkulu Utara seperti masih kurangnya kesadaran Peserta Pemilu dalam menaati aturan yang mengatur tentang Larangan kampanye seperti peserta Pemilu masih ada yang menempelkan Alat Peraga kampanye (APK) di Pohon dan Tiang Listrik, kemudian infromasi permasalahan pada masa tenang yaitu kurangnya kesadaran Peserta Pemilu untuk menurunkan secara pribadi APK masing-masing Peserta Pemilu. Untuk rekomendasi pengawasan kampanye dan masa tenang Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara sudah melakukan upaya pencegahan dan Penguatan kepada Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu bagian Teknis, upaya yang dilakukan berupa menyampaikan Kembali tahapan kampanye, memberikan surat larangan kampanye dan zona hijau yang dilarang untuk melakukan Pemasangan
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 6 APK. Kemudian Upaya yang dilakukan pada masa tenang memberikan surat imbauan kepada peserta Pemilu agar menertibkan seluruh APK peserta Pemilu dan dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun. A. Penyusunan Program Kerja Mengoptimalkan pengawasan kampanye Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara membentuk Kelompok kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga kampanye yang tertuang dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 010/HK.01.01/K/02/2024, tentang Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Kampanye dan alat Peraga Kampanye, Adapun tugas anggota yang tergabung dalam Pokja kampanye sebagai berikut: a. Melakukan Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum di Lingkup Kabupaten Bengkulu Utara; b. Melakukan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Masa Tenang dan ditempat yang dilarang; c. Melakukan monitoring terhadap pengawasan kampanye dan Alat Peraga Kampanye; d. Melakukan patrol terhadap kegiatan kampanye pada masa tenang. Adapun nama dan asal instansi yang tergabung dalam Pokja kampanye dan alat peraga kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut Personil kelompok Kerja (Pokja) Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 No Nama Instansi Kedudukan Dalam Pokja 1 Tri Suyanto, SE Bawaslu Kab.Bengkulu Utara Pengarah 2 Aiptu. Heru Diyanto, S.H Kepolisian Resor Bengkulu Utara Pengarah
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 7 3 Darhin, A.S.IP Dinas Perhubungan Bengkulu Utara Pengarah 4 Anuwar, S.IP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pengarah 5 Tahirin Jayadi, S.Sos. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Penanggung Jawab 6 Andi Wibowo, SH. Bawaslu Kab. Bengkulu Utara Ketua 7 Taufik Akbar Pane, SE., M.Si Bawaslu Kab. Bengkulu Utara Sekretaris 8 Briptu Eko Hendri Wahyudi Kepolisian zresor Bengkulu Utara Anggota 9 Budi Jaya Sapta Dinas Perhubungan Bengkulu Utara Anggota 10 Merza Suryadi, S.IP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Anggota 11 Tahaludin Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Anggota 12 Muhammad Supriyadi, S.Sos. Bawaslu Kab. Bengkulu Utara Anggota 13 Cici Apriani, S.H Bawaslu Kab. Bengkulu Utara Anggota 14 Dedek Meiriansyah, S.Kom Bawaslu Kab. Bengkulu Utara Anggota 15 Anton Gunawan, ST Bawaslu Kab. Bengkulu Utara Anggota 16 Fiplen Asridewi Bawaslu Kab. Bengkulu Anggota
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 8 Utara 17 Gom Gom GHS, S.Ip. Bawaslu Kab. Bengkulu Utara Anggota Dengan adanya Pokja kampanye Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara melakukan kegiatan penyusunan program kerja sebagai upaya persiapan pengawasan kampanye, Pengawasan Dana Kampanye, dan masa Tenang. B. Pelaksanaan Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang 1. Pengawasan Kampanye Adapun jadwal dan metode kampanye perdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Adapun hasil pengawasan serta kendala yang dialami pada Bawaslu kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut: 1) Kampanye Pemilu a. Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran bahan Kampanye kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat umum, Debat pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan media Sosial. Dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara masih banyak yang terlambat dalam mengurus izin pada tahapan Pertemuan Terbatas sehingga pengawasan pada pertemuan terbatas menjadi kurang maksimal. b. Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa cetak, Media Massa Elektronik dan Media. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara bahwa pada Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa cetak, Media Massa Elektronik dan Media membarikan pemahaman bahwa kapan dimulainya tahapan tersebut, memberikan pemahaman kepada media lokal Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan himbauan secara tertulis dan
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 9 memberikan himbauan melalui media sosial (akun resmi) Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara. c. Masa Tenang Dari hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara pada tahapan masa tenang masih ada APK yang belum di tertibkan/diturunkan oleh Peserta Pemilu, padahal Bawaslu kabupaten Bengkulu Utara sudah mengingatkan dalam bentuk surat himbauan kepada peserta pemilu bahwa sudah masuk masa tenang. Langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu utara jika ada menemukan APK yang masih terpasang maka akan ditertibkan secara paksa oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebaran kabupaten Bengkulu Utara yang tergabung dalam kelompok Kerja kampanye. 2. Pengawasan Dana kampanye a. Pengawasan Penyampaian LADK Sebelum menyampaikan LADK (Laporan Awal Dana Kampanye) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 menyampaikan Daftar Rekening Khusus Dana Kampanye yang merupakan bagain dari proses penyampaian LADK, Adapun Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Bengkulu Utara yang menyampaikan rekening Khusus Dana Kampanye sebagai berikut: No Nama Partai Bank Nomor Rekening Tanggal Pembukaan 1 Parta Kebangkitan Bangsa Bank Bengkulu 0040201230775 31/10/2023 2 Partai Gerakan Indonesia Raya Bank BRI Agro 031801031468535 23/10/2023
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 10 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bank BRI 031801002795305 23/09/2023 4 Partai Golongan Karya Bank Bengkulu 0040201230440 19/10/2023 5 Partai Nasdem Bank Bengkulu 0040201230834 03/11/2023 6 Partai Buruh Bank BRI 55840103254530 04/10/2023 7 Partai Gelombang Rakyat Indonesia Bank Bengkulu 00402011231184 21/11/2023 8 Partai Keadilan Sejahtera Bank Syariah Indonesia 7250943991 26/09/2023 9 Partai Kebangkitan Nasional Bank BRI 031801031720539 27/11/2023 10 Partai Hati Nurani Rakyat Bank BRI 031801031713532 24/11/2023 11 Partai Garda Perubahan Indonesia - - - 12 Partai Amanat Nasional Bank BRI 011501031462531 28/09/2023 13 Partai Bulan Bintang Bank BRI 031801031607537 10/11/2023 14 Partai Demokrat Bank BRI 031801030015533 09/05/2023 15 Partai Solidaritas Bank BRI Agro 031801030355535 19/06/2023
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 11 Indonesia 16 Partai Perindo Bank BRI 031801030208534 30/05/2023 17 Partai Persatuan Pembangunan Bank BRI 031801031585531 08/11/2023 18 Partai Ummat Bank Bengkulu 0040201230996 16/11/2023 Kemudian Pelaksanaan Pengawasan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara, pada Tanggal 7 Januari 2024, kegiatan penyampaian LADK dimulai pada Pukul: 08.00 WIB sampai dengan Pukul: 23.59 WIB, yang dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun yang menjadi kendala KPU Bengkulu Utara dalam menerima penyerahan berkas LADK dari Partai Politik Se-Kabupaten Bengkulu Utara, pada saat melakukan pemeriksaan terhadap berkas LADK terdapat gangguan Sikadeka KPU (aplikasi Sikadeka KPU eror) setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Bengkulu, Aplikasi Sikadeka dapat digunakan kembali. Ada 17 Partai Politik sudah melakukan submit di aplikasi Sikadeka dan menyerahkan berkas LADK ke kantor KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut dengan rincian: No Partai Politik Waktu Penyampaian Keterangan 1 Partai Kebangkitan Bangsa 07/01/2024 22:15:31 WIB Diterima 2 Partai Gerakan Indonesia Raya 07/01/2024 15:53:05 WIB Diterima 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 07/01/2024 11:07:24 WIB Diterima 4 Partai Golongan 07/01/2024 11:28:09 Diterima
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 12 Karya WIB 5 Partai Nasdem 07/01/2024 13:41:26 WIB Diterima 6 Partai Buruh 07/01/2024 17:44:31 WIB Diterima 7 Partai Golombang Rakyat Indonesia 07/01/2024 09:45:03 WIB Diterima 8 Partai Keadilan Sejahtera 07/01/2024 16:26:33 WIB Diterima 9 Partai Kebangkitan Nusantara 07/01/2024 11:00:05 WIB Diterima 10 Partai Hati Nurani Rakyat 07/01/2024 15:43:48 WIB Diterima 11 Partai Amanat Nasional 07/01/2024 10:00:12 WIB Diterima 12 Partai Bulan Bintang 07/01/2024 11:34:26 WIB Diterima 13 Partai Demokrat 07/01/2024 15:50:09 WIB Diterima 14 Partai Soladaritas Indonesia 07/01/2024 20:31:40 WIB Diterima 15 Partai Perindo 07/01/2024 15:39:25 WIB Diterima 16 Partai Persatuan Pembangunan 07/01/2024 14:26:37 WIB Diterima 17 Partai Ummat 07/01/2024 14:30:21 WIB Diterima b. Pengawasan Penyampaian LPSDK Pelaksanaan Pengawasan Penyampaian Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara, Adapun
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 13 LPSDK yang disampaikan ke KPU Kabupaten Bengkulu Utara dengan rincian: No Partai Politik Waktu Penyam pain Sumber Sumban gan Saldo Awal RKDK (Rp) Dana kampanye Ket Peneri maan (Rp) Pengel uaran (Rp) Saldo (Rp) 1 Partai Kebang kitan Bangsa 12/01/2 024 12:40:4 8 WIB Persora ngan 50.00 0 47.020 .000 47.020 .000 0 2 Partai Geraka n Indonesi a Raya 12/01/2 024 11:16:3 4 WIB Persora ngan 500.0 00 0 0 0 3 Partai Demokr asi Indonesi a Perjuan gan 11/01/2 024 18:19:3 3 WIB Persora ngan 580.0 00 36.070 .000 36.070 .000 0 4 Partai Golonga n Karya 11/01/2 024 22:04:1 7 WIB Persora ngan 50.00 0 75.270 .000 75.220 .000 50.00 0 5 Partai Nasdem 07/01/2 024 14:10:0 0 WIB Persora ngan 500.0 00 192.65 0.000 192.65 0.000 0 6 Partai Buruh 12/01/2 024 13:07:2 0 WIB Persora ngan 250.0 00 250.00 0 0 250.0 00 7 Partai Gelomb ang Rakyat Indonesi a 12/01/2 024 08:46:1 4 WIB Persora ngan 500.0 00 47.905 .000 47.905 .000 0
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 14 8 Partai Keadila n Sejahter a 12/01/2 024 09:28:0 4 WIB Persora ngan 200.0 00 193.06 0.000 92.860 .000 100.2 00.00 0 9 Partai Kebang kitan Nusanta ra 12/01/2 024 13:17:0 7 WIB Persora ngan 100.0 00 0 0 0 10 Partai Hati Nurani Rakyat 12/01/2 024 12:40:4 8 WIB Persora ngan 100.0 00 55.150 .000 55.150 .000 0 11 Partai Amanat Nasiona l 11/01/2 024 18:40:2 9 WIB Persora ngan 500.0 00 39.525 .000 39.025 .000 500.0 00 12 Partai Bulan Bintang 12/01/2 024 08:18:4 1 WIB Persora ngan 100.0 00 31.800 .000 31.300 .000 1.500 .000 13 Partai Demokr at 12/01/2 024 01:33:2 5 WIB Persora ngan 100.0 00 16.576 .000 16576 000 0 14 Partai Solidarit as Indonesi a 12/01/2 024 14:55:3 2 WIB Persora ngan 100.0 00 25.078 .000 0 25.07 8.000 15 Partai Perindo 07/01/2 024 14:31:4 3 WIB Persora ngan 100.0 00 3.200. 000 3.200. 000 0 16 Partai Persatu an 12/01/2 024 12:31:0 Persora ngan 100.0 00 125.20 0.000 65.525 .000 59.67 5.000
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 15 Pemban gunan 5 WIB 17 Partai Ummat 07/02/2 024, 08:44:5 4 WIB Persora ngan 50.00 0 0 0 0 c. Pengawasan Penyampaian LPPDK Pelaksanaan Pengawasan Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara, Berdasarkan Surat Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 151/PL.01.8-SD/1703/2/2024, Poin ke 4 menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka (1) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara paling lambat pukul: 23.59 waktu setempat berdasarkan ketentuan tersebut penyampaian LPPDK pada Tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024. Dengan ditetapkannya tanggal penyampaian LPPDK ke KPU Kabupaten Bengkulu Utara, maka Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Se-Kabupaten Bengkulu Utara agar melaksanakan tepat waktu dan memanfaatkan rentang waktu tersebut dengan sebaiknya dengan Nomor Surat:06/HM.01.02/K/02/2024, Perihal: Imbauan, pada Tanggal 22 Februari 2024, Adapun Tabel Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 yang menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada Tanggal 29 Februari sampai dengan Pukul:23:59 WIB dengan rincian:
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 16 No Partai Politik Waktu Penyampaian Submit Status Penerimaan 1 Partai Kebangkitan Bangsa 29/02/2024 17:16:29 WIB Sudah sudah 2 Partai Gerakan Indonesia Raya 28/02/2024, 18:16:27 WIB Sudah Belum 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 28/02/2024, 11:24:09 WIB Sudah Belum 4 Partai Golongan Karya 28/02/2024, 21:44:36 WIB Sudah Sudah 5 Partai Nasdem 29/02/2024, 13:13:33 WIB Sudah Belum 6 Partai Buruh 28/02/2024, 15:30:00 WIB Sudah Belum 7 Partai Gelombang Rakyat Indonesia 23/02/2024, 23:17:24 WIB Sudah Belum 8 Partai Keadilan Sejahtera 27/02/2024, 14:22:15 WIB Sudah Belum 9 Partai Kebangkitan Nusantara - - - 10 Partai Hati Nurani Rakyat 29/02/2024, 20:32:08 WIB Sudah Belum 11 Partai Amanat Nasional 27/02/2024, 15:05:07 WIB Sudah Belum 12 Partai Bulan Bintang 28/02/2024, 00:44:07 WIB Sudah Belum 13 Partai Demokrat 27/02/2024, 21:18:23 WIB Sudah Belum 14 Partai Solidaritas Indonesia 27/02/2024, 07:46:32 WIB Sudah Belum
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 17 3. Pengawasan Masa Tenang Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyeleanggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 bahwa tahapan masa tenang pada Pemilihan Umum selama 3 (tiga) dari tanggal 11 Februari sampai dengan 13 Februari 2024. Adapun pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara terhadap pengawasan pada masa tenang adalah. Pada Tanggal 11 Februari 2024, melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye dan Atribut Partai pada Masa Tenang di Kecamatan Arga Makmur (jalan dua jalur dari Desa Datar Ruyung, Desa Tanjung Raman, Kelurahan Gunung Alam, Desa Rama Agung, Desa Gunung Agung, Desa Gunung Selan, kemudian melewati Desa Talang Denau, Desa Pagar Ruyung, Desa Karang Anyar Satu, Desa Taba Tembilang, Desa Senali, Desa Kuro Tidur, Desa Karang Suci dan kelurahan Purwodadi) Kabupaten Bengkulu Utara. Pada Pukul 10.00 WIB Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bengkulu Utara, Polres Bengkulu Utara, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Utara, dan Panwaslu Kecamatan Arga Makmur melaksanakan pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dan Atribut Partai Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Masa Tenang. Hasil Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dan Atribut Partai Peserta Pemilu 2024 yang masih terpasang pada Masa Tenang di Kecamatan Arga Makmur sebanyak 78 buah Baliho dan 116 bendera partai. (dokumentasi kegiatan ada pada lampiran Laporan) 15 Partai Perindo 28/02/2024, 11:00:15 WIB Sudah Belum 16 Partai Persatuan Pembangunan 27/02/2024, 18:33:57 WIB Sudah Belum 17 Partai Ummat 28/02/2024, 21:29:28 WIB Sudah Belum
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 18 C. Proses dan Upaya Pencegahan Pada Tahapan Kampanye sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah melaksanakan Upaya Pencegahan yang berpotensi pelanggaran, Adapun Upaya yang dilakukan Bawaslu kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut: 1. Menyampaikan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PM.00.00/K/11/2023, Perihal: Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Kampanye oleh Pejabat Negara/Pejabat lainnya serta larangan penggunaan Program dan Fasilitasi Negara, Surat dikeluarkan pada Tanggal 13 November 2023; 2. Surat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara Nomor Surat:06/HM.01.02/K/02/2024, Perihal: Imbauan, untuk Ketua Partai Politik Se-kabupaten Bengkulu Utara terkait penyampaian LPPDK ke KPU Kabupaten Bengkulu Utara, Surat dikeluarkan pada Tanggal 22 Februari 2024; 3. Surat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 075/PM.01.02/K/02/2024 perihal Himbauan pada masa tenang, untuk Tim Pemenang Presiden dan Wakil Presiden Se-Kabupaten Bengkulu Utara, dan Peserta Pemilu Tahun 2024, surat dikeluarkan pada Tanggal 10 Februari 2024. 4. Konsolidasi Nasional dan Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye, pada Tanggal 24 s.d 27 November 2023, di Hotel Grand Sahid Jakarta, terundang Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara; 5. Bawaslu Provinsi Bengkulu menyampaikan surat ke Bawaslu Kabupaten Perihal: Permintaan Data Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Tanggal Surat 9 Januari 2024.
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 19 BAB III PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU PADA TAHAPAN KAMPANYE DAN MASA TENANG Pada tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 di wilayah Bengkulu Utara terdapat 3 (tiga) laporan yang masuk dan deregister dan telah diselesaikan oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara. Sedangkan pada Tahapan Masa Tenang tidak ada laporan maupun temuan dugaan pelanggaran yang masuk ke divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara. Dari ketiga Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu pada Tahapan Kampanye Pemilu yang sudah diselesaikan tersebut tidak ada satupun yang dinyatakan terbukti sebagai suatu Pelanggaran Pemilu. REKAP DATA PENANGANAN PELANGGARAN N O. KAB/KOTA TEMUAN LAPORAN HASIL PENANGANAN PELANGGARAN JENIS PELANGGARAN REGIS TRASI TIDA K REGIS TRASI REGIS TRASI TIDA K REGIS TRASI PELAN GGARA N BUKAN PELAN GGARA N A D M IN IS T R A SI K O D E ET IK PI D A N A H U K U M LA IN 1 BENGKULU UTARA 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 A. Data Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Laporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang telah diselesaikan oleh divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 1 (satu) Laporan dengan rincian sebagai berikut: - Nomor Laporan : 05/REG/LP/PL/Kab/07.03/12/2023 - Nama Pelapor : Deno Marlando
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 20 - Nama Terlapor : Sonti Bakara - Tanggal Pelaporan : 15 Desember 2023 - Peristiwa : Terdapat rekaman Pesan Suara yang diduga dari sdr.Sonti Bakara yang merupakan Ketua DPRD Bengkulu Utara dan juga calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, dimana rekaman tersebut adalah pemberitahuan kepada kepala Desa tentang telah di sahkannya Pengadaan Motor Dinas Kepala Desa sebanyak 220 unit, dan diujung pesan suara, sdr.Sonti meminta bantuan kepada Kepala Desa agar dirinya terpilih lg pada 14 Februari 2024 nanti - Tanggal Register : 19 Desember 2023 - Pembahasan SG 1 : pelaksanaan pada tanggal 19 Desember 2023 dengan hasil ditetapkannya dugaan Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan Umum yang menyatakan “Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau menrugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan Pasal 493 Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “setiap pelaksana dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 21 tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah)” - Pembahasan SG 2 : dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024 dengan hasil pembahasan terhadap peristiwa laporan dugaan peanggaran Tindak Pidana Pemilu dengan laporan nomor 05/REG/LP/PL/Kab/07.03/12/2023 dinyatakan tidak memenuhi unsur pasal dugaan tindak pidana Pemilu hal ini dikarenakan tidak cukupnya bukti maupun kesaksian saksi. - Kesimpulan : Bukan Pelanggaran Pemilu B. Data Penanganan Pelanggaran Administrasi Pelanggaran administrasi Pemilu merupakan Pelanggaran terhadap tatacara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pemilu. Pada Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, tidak terdapat Laporan maupun Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang terjadi, Pelanggaran Administrasi yang telah di selesaikan penanganan Pelanggarannya oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara terjadi pada masa Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu. C. Data Penanganan Pelanggaran Etik. Pelangaran Kode Etik adalah Pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan Sumpah dan/atau Janji sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Terhadap Pelanggaran Etik ini selama Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 berlangsung diwilayah Kabupaten Bengkulu Utara tidak terdapat Laporan maupun temuan Pelanggaran Pemilu yang terjadi.
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 22 D. Data Penanganan Pelanggaran Hukum Lainnya Pelanggaran Hukum Lainnya adalah Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan diluar Undang-Undang Pemilu yang masih berkaitan dengan Pelanggaran Pemilu. Selama tahapan Pemilu Tahun 2024 berlangsung, diwilayah Bengkulu Utara terdapat Pelanggaran Hukum Lainnya yang terjadi sebelum tahapan Kampanye dan telah diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Pada Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, terdapat dugaan pelanggaran hukum lainnya akan tetapi setelah dilakukan penyelesaian penanganan pelanggarannya tidak terdapat pelanggaran hukum lainnya yang terbukti. Berikut adalah dugaan pelanggaran hukum lainnya yang telah diselesaikan penanganan pelanggarannya oleh Divisi penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara. 1. Laporan Nomor : 03/REG/LP/PL/Kab/07.03/XII/2023 Nama Pelapor : Deno Merlando Nama Terlapor : Ratna Juwita. Tanggal Pelaporan : 15 Desember 2023 Uraian Peristiwa : Terlapor yang merupakan Guru Bantu Daerah (GBD) Sekolah Dasar di Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara yang terdapat memposting status whatsApp berupa foto Alat peraga kampanye salah satu calon Anggota DPR RI a.n Eko Kurnia Ningsih Hasil Kajian dugaan Pelanggaran : Laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Air Napal, Kesimpulan : Bukan Pelanggaran Pemilu dan Hukum Lainnya 2. Laporan Nomor : 04/REG/LP/PL/Kab/07.03/XII/2023 Nama Pelapor : Deno Marlando Nama Terlapor : 1. Eko Kurnia Ningsih 2. Rahmat Hidayat
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 23 Tanggal Pelaporan : 15 Desember 2023 Uraian Peristiwa : adanya pembagian honorarium Pemuka Agama yang diduga dilakukan secara simbolis oleh sdr.Eko Kurnia Ningsih yang merupakan Istri dari Bupati Bengkulu Utara dan juga sebagai calon Anggota DPR RI, dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan Pemda Bengkulu Utara Hasil Kajian dugaan Pelanggaran : Tidak memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pemilu. Kesimpulan : Bukan Pelanggaran Pemilu maupun Hukum Lainnya.
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 24 BAB IV PENUTUP A. Evaluasi Dalam penyusunan dan penyampaian laporan akhir Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) ini berdasarkan hasil pengawasan, tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana yang termaktub dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan telahh diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini tentu menjadi pengalaman berharga apalagi menyadari apa yang telah dilakukan jauh dari harapan sempurna, sehingga masih harus terus belajar dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan tugas kepengawasan dan Penanganan Pelanggaran. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan demokratis, bermartabat, dan berkualitas, arah kebijakan dan strategi dalam pengawasan pemilu, harus ada pembenahan agar pada saat penerapan di masa yang akan datang akan jauh lebih baik dan efektif. Selain itu perlu ada perbaikan sistem penanganan pelanggaran pemilu yang meliputi perbaikan regulasi; penguatan kapasitas sumber daya manusia dan profesionalisme penegak hukum pemilu; dan peningkatan kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan pemilu terutama masyarakat. Dukungan regulasi menjadi dasar untuk mengefektifkan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan, penyelesaian sengketa, penanganan pelanggaran dalam menjamin pelaksanaan Pemilihan yang bebas dari pelanggaran dan konflik kepentingan pada pelaksanaan pemilu selanjutnya. B. Rekomendasi Dalam penyusunan laporan akhir ini kiranya perlu disampaikan beberapa rekomendasi sebagai bahan evaluasi serta pertimbangan bagi pelaksanaan pengawasan pemilu selanjutnya, yang mana untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang aman dan kondusif maka disarankan agar penyelenggara, pengawas, dan aparat keamanan yang bertugas secara umum melakukan deteksi dini atas potensi-potensi pelanggaran. Dengan meningkatkan kerjasama antar lembaga seperti KPU Kabupaten Bengkulu Utara, Kepolisian Resort Bengkulu Utara, Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, dan stakeholders unsur pemerintahan
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 25 dan masyarakat sangat diharapkan keterlibatannya mengawasi setiap tahapan pemilu. Selanjutnya terhadap peraturan perundang-undangan yang ada harus dapat lebih dipertajam pada segi sanksi terutama di peraturan perundangundangan lainnya dan pelanggaran administrasi. Pada prakteknya masih terdapat ambigu terhadap pemaknaan pasal yang ada seperti perihal alat peraga sosialisasi yang sejatinya tidak ada pengertian secara eksplisit dalam pengaturannya. Sehingga hal tersebut dijadikan salah satu peluang terjadinya pelanggaran pelaksanaan kampanye di luar jadwal. Selain itu dalam hal pelaporan secara online pada tahapan kampanye perlu perbaikan secara sistem agar kemajuan teknologi dapat membantu kelancaran pelaksanaan pemilu selanjutnya
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 26 LAMPIRAN Penertiban APK dimulai pada pukul 10.00 WIB dimulai dengan digelarnya Apel Penertiban APK di Kantor Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara (Budaran, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur) 1. Calon Anggota DPD Imron Rosyadi belum dilakukan penertiban APK karena belum fokus penertiban Calon DPD (Lokasi : Depan Kantor PAN, Kelurahan Gunug Alam)
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 27 2. Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Tantawi Dahli Nomor Urut 1 dan Calon DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Ario Thanico, ST MM Nomor Urut 1 dari Partai Nasdem (Lokasi : Kelurahan Gunung Alam, Depan Kantor Nasdem) 3. Calon DPR RI Hj. Derta Rohidin Nomor Urut 2 dari Partai Golkar (Lokasi : Desa Datar Ruyung, jalan jalur dua)
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 28 4. Calon DPRD Provinsi Bengkulu Dedy Syafroni, S.IP Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat (Lokasi : Desa Datar Ruyung, Rumah Dedy Syafroni, S.IP)
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 29 5. Calon DPR RI Hj. Derta Rohidin Nomor Urut 2 dari Partai Golkar (Lokasi : Kelurahan Gunung Alam, jalan jalur dua, depan Pusesmas Arga Mkmur) 6. Calon DPRD Provinsi Bengkulu Puspita Sari, S.Kep dari Partai Golkar Nomor Urut 4 (Lokasi : Kelurahan Gunung Alam, Bundaran, di Warung Lotek)
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 30 7. Calon DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Ardin Silaen Nomor Urut 4 dari Partai PDIP (Lokasi : Kelurahan Gunung Alam, Bundaran, Warung Lotek) 8. Calon DPRD Provinsi Bengkulu Puspita Sari, S.Kep dari Partai Golkar Nomor Urut 4 (Lokasi : Kelurahan Gunung Alam, Bundaran, depan BPD Bank Bengkulu)
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 31 9. Calon DPRD Provinsi Bengkulu Manonggor Siahaan Nomor Urut ditutup lakban hitam dari Partai Hanura (Lokasi : Desa Rama Agung, Depan Rumah Manonggor Siahaan) 10. Kegiatan Pengawasan Kampanye
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 32
Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Bengkulu Utara 33 11.Kegiatan Klarifikasi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilaksanakan oleh Sentra Gakkumdu Bengkulu Utara 12.Kegiatan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Bengkulu Utara