The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-Book ini berisi Materi Ajar tentang Sejarah Indonesia Baru 2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by isawati isawati, 2022-05-22 19:42:39

Materi Ajar Sejarah Indonesia Baru 2

E-Book ini berisi Materi Ajar tentang Sejarah Indonesia Baru 2

Keywords: Materi Ajar

-Pada tanggal 7 September 1944, Perdana
Menteri Jepang, Kuniaki Koiso
mengumumkan bahwa Kekaisaran Jepang
mengumumkan kemerdekaan pada masa
yang akan datang bagi segenap rakyat
Indonesia.

-Langkah pertama pelaksanaan janji
kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ialah
pembentukan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai
atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada
tanggal 29 April 1945.

-Di dalam Maklumat Gunseikan No. 23
dinyatakan bahwa tujuan dibentuknya
BPUPKI adalah mempelajari, menyelidiki,
dan menyusun segala sesuatu urusan yang
penting, diantaranya tentang politik,
ekonomi, dan pemerintahan yang
diperlukan dalam usaha pmbentukan
negara Indonesia. (Indonesia Mrdeka, 25
Juni 1945).

-Setelah pengurus BPUPKI dilantik pada
tanggal 28 Mei 1945, maka pada tanggal
29 Mei 1945 mulai dilaksanakan sidang-
sidang di bawah pimpinan KRT Radjiman
Wediodiningrat.

-Seluruh proses persidangan BPUPKI
dapat dibagi menjadi dua masa
persidangan, yaitu masa persidangan I
berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai
dengan 1 Juni 1945. Sedangkan masa
persidangan II berlangsung dari tanggal
10 sampai 16 Juli 1945. Sidang BPUPKI
diselenggarakan di Gedung Tyuoo
Sangiin, Pejambon Jakarta.

-Sidang-sidang BPUPKI membahas
semua masalah penting yang berkaitan
dengan pembentukan negara Indonesia
merdeka, diantaranya tentang bentuk
negara, batas-batas wilayah, dan
ideologi atau dasar negara.

-Perdebatan politik antara nasionalis
Islam dengan nasionalis Sekuler tentang
semua persoalan yang berkaitan dengan
pembentukan negara Indonesia merdeka
berjalan cukup baik.Berkaitan dengan
bentuk negara, 53 orang anggota memilih
bentuk negara Republik, sementara 7
anggota memilih bentuk negara kerajaan.

-Pada saat sidang BPUPKI tanggal 29 Mei
1945, ketua BPUPKI menganjurkan pada
para anggota Sidang untuk memberikan
pandangan-pandangannya tentang dasar
Indonesia merdeka (Philosofische
grondslag).

-Muhammad Yamin sebagai pembicara
pertama, dalam pidatonya mengajukan
usulan secara lisan tentang dasar negara
yang rumusannya terdiri atas Peri
Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri
Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan
Kesejahteraan Rakyat.

-Pada tanggal 31 Mei 1945, pembicara
utamanya adalah Soepomo, yang di
dalam pidatonya menyampaikan
pandangan tentang dasar negara
kebangsaan.

-Terdapat rumusan lima dasar negara
yang diusulkan, yaitu Persatuan,
Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir
Batin, Musyawarah, dan Keadilan
Rakyat.

-Dalam pidato pada tanggal 31 Mei 1945,
selain menyampaikan rumusan lima
dasar negara, Soepomo juga
memberikan pernyataan bahwa
terdapat dua paham dalam sidang
BPUPKI, yaitu paham dari anggota-
anggota ahli agama yang menganjurkan
supaya Indonesia didirikan sebagai
negara Islam dan anjuran yang diajukan
oleh Muhammad Hatta yaitu negara
persatuan nasional yang memisahkan
urusan negara dan urusan Islam dengan
perkataan lain bukan negara Islam.

-Soepomo mendukung gagasan
Muhammad Hatta untuk mendirikan
negara kesatuan nasional di Indonesia
dengan alasan bahwa menciptakan
negara Islam di Indonesia dapat berarti
membangun negara yang hanya terkait
dengan kelompok trbesar, yaitu
kelompok Islam.

-Jika negara Islam diciptakan di

Indonesia, maka akan terjadi persoalan

minoritas. Meskipun negara Islam akan

menjamin kepetingan-kepentingan

kelompok lain sebaik mungkin, tetapi

kelompok minoritas tidak dapat

merasakan keterlibatannya dalam

negara sehingga cita-cita negara Islam

tidak sesuai dengan cita-cita negara

kesatuan yang didambakan bersama.

-Selain permasalahan minoritas, juga
dinyatakan bahwa kondisi negara
Indonesia berbeda dengan negara-
negara seperti Irak, Iran, Mesir, maupun
Suriah. Syariat Islam juga masih
diragukan relevansinya dengan
tuntutan kehidupan modern.

-Golongan Nasionalis Islam yang diwakili
oleh Ki Bagus Hadikusumo dan Wachid
Hasyim mengusulkan gagasan negara
Indonesia yang berdasarkan syariat Islam.

-Golongan Nasionalis Islam berpendapat
bahwa meskipun mayoritas penduduk
Indonesia beragama Islam, tetapi syariat
Islam belum dapat dilaksanakan.

-Hambatan tentang pelaksanaan syariat
Islam dalam persepsi Ki Bagus Hadikusumo
yaitu tidak adanya institusi formal dalam
bentuk negara.

-Zaman pemerintahan kolonial Belanda

merupakan contoh yang paling tepat untuk

menggambarkan tentang adanya

hambatan yang sangat besar dalam

melaksanakan syariat Islam, meskipun

mayoritas penduduk Indonesia beragama

Islam.

-Pelaksanaan syariat Islam sangat penting
bagi umat Islam dalam hubungannya
dengan negara karena sebagian besar
ajaran agama Islam mempunyai hubungan
secara langsung dengan persoalan politik.

-Ditinjau dari sudut pandang syariah,
baik masalah duniawi maupun ukhrawi
tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Ibadah seperti sembahyang maupun
puasa mempunyai aspek sosial dan
melibatkan seluruh masyarakat. Tidak
ada cara yang dapat memisahkan secara
mutlak segala yang bersangkutan degan
hubungan manusia dan Tuhan dari
hubungan antara sesama manusia
karena keduanya terjalin erat satu sama
lain sebagai kekuatan untuk menjaga
keutuhan kehidupan manusia.

-Dalam persidangan I tanggal 1 Juni 1945,
Soekarno menyampaikan pidato tentang
dasar negara.

-Dasar negara pertama yang diajukan
yaitu Kebangsaan Indonesia. Bangsa
dikonsepsikan Soekarno sebagai kesatuan
antara orang-orang dengan tanah
airnya. Negara Indonesia harus berdiri di
atas dasar kebangsaan untuk
kepentingan semua golongan.

-Negara Indonesia bukan milik suatu
golongan, agama, dan adat istiadat
tertentu, tetap milik semua bangsa
Indonesia.

-Dasar negara kebangsaan akan
menjamin keutuhan bangsa Indonesia
yang terdiri dari beraneka ragam suku,
adat istiadat dan agama.

-Kebangsaan Indonesia yang dianjurkan
Soekarno bersifat chauvinisme tetapi rasa
kebangsaan yang menuju pada persatuan
dan persaudaraan sedunia atau
internasionalisme yang dijadikan sebagai
dasar negara yang kedua.

-Menurut Soekarno, syarat mutlak untuk
kuatnya negara Indonesia yang ketiga
adalah mufakat atau demokrasi. BPUPKI
dalam persepsi Soekarno merupakan
tempat yang terbaik bagi umat Islam dan
Kristen untuk memperjuangkan ideologi
agamanya masing-masing melalui
mufakat atau demokrasi.

-Mufakat atau demokrasi yang akan

diterapkan di Indonesia merupakan

permusyawaratan yang mampu

mendatangkan kesejahteraan sosial.

-Setelah pembahasan tentang

kesejahteraan sosial sebagai dasar negara

keempat, maka Soekarno mengajukan

dasar negara kelima yaitu Ketuhanan.

Prinsip ketuhanan mengandung arti

bahwa bangsa Indonesia mengakui

adanya Tuhan, tetapi masing-masing

orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan

sesuai dengan agamanya masing-masing.

-Kelima dasar negara yang diajukan

Soekarno yaitu Kebangsaan,

Internasionalisme, Mufakat, Kesejahteraan

Sosial dan Ketuhanan dikenal dengan

Pancasila.

-Kelima sila tersebut dapat diperas

menjadi Tri Sila, yaitu Sosio-

Nasionalisme,Sosio-Demokrasi, dan

Ketuhanan. Jika Tri Sila diperas lagi akan

menjadi Eka Sila yaitu Gotong Royong.







-Golongan Nasionalis Sekuler berusaha
diyakinkan Soekarno bahwa anak
kalimat tersebut merupakan kompromi
antara golongan Islam dan golongan
kebangsaan yang telah dicapai dengan
susah payah.

-Meskipun piagam Jakarta telah diterima
oleh anggota sidang BPUPKI, tetapi masih
dijumpai kesulitan ketika sidang BPUPKI
mulai membicarakan isi atau ayat-ayat
rancangan konstitusi, terutama tentang
agama kepala negara dan kewajiban
bagi umat Islam dalam menjalankan
syariat Islam.

-Golongan Nasionalis Islam berpendapat
bahwa kepala negara hendaknya seorang
muslim.

-Patalykrama yang didukung Masjkur dari
golongan nasionalis Islam mengusulkan
agar kepala negara atau presiden
hendaknya orang Indonesia asli, berusia
sekurang-kurangnya 40 tahun dan
beragama Islam.

-Jika di dalam Republik Indonesia terdapat
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya, maka presiden
harus seorang muslim, karena seorang
presiden yang bukan muslim tidak akan
dapat menjalankan hukum dengan baik
dan tidak akan diterima oleh golongan
Islam.

-Golongan nasionalis Islam juga
menekankan bahwa isi Piagam Jakarta
tentang kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya perlu
dicantumkan lagi dalam ayat-ayat
konstitusi.

-Usul yang diajukan golongan nasionalis
Islam ditolak oleh golongan nasionalis
sekuler.

-Kahar Muzakkir dari golongan Nasionalis
Islam merasa kecewa mengetahui usul
golongan nasionalis Islam tidak
diindahkan oleh Soekarno dan sebaliknya
mengusulkan agar setiap yang berkaitan
dengan agama, rahmat, berkat dan
pertolongan-Nya dicoret dari Undang-
Undang Dasar.

-Soekarno mengajukan usul bahwa di
dalam Undang-Undang Dasar dituliskan “
Presiden Republik Indonesia harus orang
Indonesia asli yang beragama Islam”.

-Soekarno menyadari bahwa pernyataan
tersebut merupakan pengorbanan yang
besar. Soekarno sangat memohon agar
sidang segera mencapai suatu
persetujuan.




Click to View FlipBook Version
Previous Book
PELANCARAN NILAM DAN KEMPEN GALAKAN MEMBACA PERINGKAT SEKOLAH 2022/2023
Next Book
الصحراوي2022