E-BOOK PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN INVESTASI KEGIATAN BIDANG CIPTA KARYA DI KABUPATEN BULELENG

E-BOOK PANDUAN
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM DAN INVESTASI
KEGIATAN BIDANG CIPTA

KARYA DI KABUPATEN
BULELENG

BAPPEDA KABUPATEN BULELENG

DAFTAR ISI 3
4
Lingkup Kegiatan Bidang Cipta Karya 5
SI-SPKP 6
Alur Besar Perencanaan 8
Alur Integrasi SI-SPKP 13
18
Muatan SI-SPKP
Readiness Criteria 19
Matriks 21
Panduan Penggunaan SI-SPKP 23
Daftar Istilah 24
Pedoman Penyusunan
Referensi 2

BAPPEDA KABUPATEN BULELENG

LINGKUP KEGIATAN BIDANG
CIPTA KARYA

Lingkup kegiatan bidang Cipta Karya yaitu
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pengembangan kawasan
permukiman, pembinaan penataan bangunan,
pengembangan sistem penyediaan air minum,
pengembangan sistem pengelolaan air limbah
dan drainase lingkungan serta persampahan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BIDANG CIPTA KARYA DI KABUPATEN BULELENG

Pembagian tugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
di Kabupaten Buleleng terkait penyelenggaraan bidang Cipta
Karya di antaranya sebagai berikut:

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Pada lingkup bidang pembinaan penataan bangunan,
pengembangan sistem air minum (pedesaan),
pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase
lingkungan, persampahan (pembangunan TPA, TPS-3R)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pada bidang pengelolaan persampahan, penyediaan sarana-
prasarana persampahan (penyediaan gerobak sampah,
penyediaan bak sampah) termasuk PDU (Pusat Daur Ulang)

BAPPEDA KABUPATEN BULELENG 3

PERUMDA AIR MINUM TIRTA HITA

Pada pengelolaan dan pengembangan sistem air minum
(perkotaan)

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Pada pencegahan dan pengurangan kawasan permukiman
kumuh

BAPPEDA

Mengkoordinasikan data serta mengintegrasikan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Cipta Karya
di Kabupaten Buleleng sehingga tercipta satu kesatuan
data

Terkait bidang cipta karya, terdapat sistem informasi yang digunakan
untuk menghimpun dan mengintegrasikan data yaitu melalui Sistem
Informasi Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SI-SPKP).

SI-SPKP

SI-SPKP (Sistem Informasi Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman)
merupakan suatu tools yang dapat digunakan untuk menghimpun dan
mengintegrasikan data-data yang berkaitan dengan perencanaan bidang
cipta karya sesuai dengan muatan dalam SPKP.
Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP) merupakan
dokumen strategi penyelenggaraan infrastruktur di kawasan permukiman,
yang menjadi acuan untuk menetapkan prioritas pembangunan
infrastruktur di Kabupaten/Kota yang didalamnya memuat Rencana
Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM).
SPKP disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan didampingi
Pemerintah Pusat dan BPPW (Balai Prasarana Permukiman Wilayah) Bali
dengan jangka waktu perencanaan selama 5 (lima) tahun.

BAPPEDA KABUPATEN BULELENG 4

ALUR BESAR PROSES
PERENCANAAN

BAPPEDA KABUPATEN BULELENG 5

ALUR INTEGRASI SI-SPKP

SIINSAN
(Sistem Informasi Sanitasi)

Sektor Persampahan Sektor Air Limbah Sektor Drainase Lingkungan
[DLH, Dinas PUTR] [Dinas PUTR] [Dinas PUTR]

SIMBPB SI-SPKP SIMSPAM
(Sistem Informasi (Strategi Penyelenggaraan (Sistem Informasi
Manajemen Bina Penataan Manajemen Sistem
Kawasan Permukiman) Penyediaan Air Minum)
Bangunan) [BAPPEDA] [Perumda Air Minum Tirta
[Dinas PUTR] Hita, Dinas PUTR]
SIPPa

(Sistem Informasi Perencanaan dan


Penganggaran
[BAPPEDA]

DIPA
(Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran)
KEMENTERIAN PUPR

BAPPEDA KABUPATEN BULELENG 6

PRINSIP SI-SPKP

4 (empat) prinsip dasar SPKP untuk menciptakan
keterpaduan perencanaan infrastruktur kawasan
permukiman bidang Cipta Karya antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat tercipta
pembangunan yang efektif dan efisien.

TERPADU

Perencanaan pembangunan yang tidak parsial namun
berorientasi pada peningkatan keterpaduan
berdasarkan sudut pandang wilayah dan sudut
pandang program.

STRATEGIS DAN PRIORITAS

Perencanaan pembangunan infrastruktur yang
terintegrasi dan signifikan dampaknya bagi
kesejahteraan masyarakat (berorientasi pada
outcome).

BERKELANJUTAN

Untuk membantu memberikan gambaran kepada
audiens, perencanaan pembangunan infrastruktur
permukiman yang berbasis pada ekonomi, sosial, dan
lingkungan.

INKLUSIF

Perencanaan pembangunan yang memberikan
kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan
kemiskinan dan pemerataan pembangunan.

BAPPEDA KABUPATEN BULELENG 7

MUATAN SI-SPKP

BAPPEDA KABUPATEN BULELENG 8

BAPPEDA KABUPATEN BULELENG 9

DATA SPASIAL SI-SPKP 10

BAB 1 ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Jaringan jalan arteri primer dan sekunder
2. Jaringan jalan kolekor primer dan sekunder
3. Jaringan jalan lokal primer dan sekunder
4. Jaringan jalan lingkungan primer dan sekunder
5. Sungai
6. Danau/waduk
7. PKN
8. PKW
9. PKL
10. PPK
11. SPPK
12. PL
13. Permukiman
14. Pertanian
15. Pariwisata
16. Kawasan hutan lindung
17. Kawasan bergambut
18. Kawasan resapan air
19. Sempadan (pantai, sungai, danau/waduk, mata air)
20. Arahan kebijakan penyediaan air minum
21. Arahan kebijakan pengelolaan air limbah
22. Arahan penyediaan sistem persampahan
23. Arahan peningkatan kualitas kawasan kumuh

BAB 2 PROFIL INFRASTRUKUR

1. Kontur
2. Sumber air baku
3. Sebaran intake
4. Kawasan rawan air
5. Kawasan rawan sanitasi
6. Kawasan kumuh

BAPPEDA KABUPATEN BULELENG

7. Kawasan rawan timbunan sampah
8. Rawan Tanah Longsor
9. Rawan gelombang pasang
10. Rawan banjir
11. Rawan bencana alam geologi
12. Arah aliran air limpasan
13. Jaringan drainase

BAB 3 STRATEGI PEMBANGUNAN

1. Peta skoring arahan kebijakan yang dihasilkan dari peta Bab 1
2. Peta skoring kondisi eksisisting perinfratrukturan dari Bab 2
3. Peta skoring penentuan kawasan prioritas dari skoring arahan

kebijakan, skoring kondisi eksisting dari hasil FGD

BAB 4 RPIJM

Peta lokasi kegiatan tahunan

BAPPEDA KABUPATEN BULELENG 11

TAHAPAN PENYUSUNAN SI-SPKP

BAPPEDA KABUPATEN BULELENG 12

READINESS CRITERIA

Usulan Kegiatan Sanitasi
Readiness Criteria
Kebutuhan

Data genangan di permukiman
Masterplan drainase

Dokumen Rencana Teknis Rinci (DED)

Surat kesiapan menerima aset
Surat minat Kepala Daerah

BAPPEDA KABUPATEN BULELENG 13

Usulan Kegiatan Persampahan

Readiness Criteria
Kebutuhan

Sertifikat Lahan

Dokumen Rencana Teknis Rinci (DED)

Dokumen Lingkungan
Surat Penetapan Lokasi

Surat Kesiapan Menerima Aset

Surat Minat Kepala Daerah

BAPPEDA KABUPATEN BULELENG 14

Usulan Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan

Readiness Criteria
Kebutuhan

Dasar Penugasan
Masterplan Kawasan (Sudah Mengikuti Program Kota Hijau/Kota
Pusaka)
Surat Usulan Kepala Daerah
Surat Pernyataan Kepala Daerah
Sertifikat Kesiapan Lahan
Detailed Engineering Design (DED)
Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Kesiapan Lembaga Pengelola

BAPPEDA KABUPATEN BULELENG 15

Usulan Kegiatan Air Minum 16

Readiness Criteria
Kebutuhan

Rencana Induk SPAM (RISPAM)
Studi Kelayakan/Justifikasi Teknis
Detailed Engineering Design (DED)
Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Izin Pemanfaatan Air Baku
Sertifikat Kesiapan Lahan
Kesiapan Lembaga Pengelola
Surat Usulan Kepala Daerah
Surat Pernyataan Kepala Daerah
Perjanjian Kerja Sama (PKS) / Nota Kesepakatan

BAPPEDA KABUPATEN BULELENG

Usulan Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman

Readiness Criteria
Kebutuhan

SK Kumuh
Dokumen RP2KPKP
Detailed Engineering Design (DED)
Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Sertifikat Kesiapan Lahan (Jika Memerlukan Lahan)
Surat Pernyataan Kepala Daerah

BAPPEDA KABUPATEN BULELENG 17

MATRIKS

Matriks Memorandum Program Bidang Cipta Karya

Sumber Pendanaan x Rp. 1000

Kegiatan Kab/ Desa/ Vo Sat. Pema Rp. APB APBD Ta Readiness
/KRO/R Kota Kec l. nfaat Murn D Kab/K hu Criteria
O/Paket (Jiwa Swa Mas DA n
/Uraian /Ha) i Prov ota sta y K
.

Sistem - - 1 KK - 500. 0 0 0 0 0-

Pengelol 000

aan
Persamp

ahan
Skala
Kawasan

Penyusu Bulele Bengk 1 KK 0 500. 0 0 0 0 0 20

nan DED ng ala/Ku 000 22
optimalis butam
asi TPA bahan
Bengkala














Sertifikat
Lahan

Dokumen














Rencana
Teknis

Rinci (DED)














Dokumen
Lingkungan

Surat













Penetapan

Lokasi

Surat














kesiapan
menerima

aset

Surat














minat
Kepala

Daerah

BAPPEDA KABUPATEN BULELENG 18

PANDUAN PENGGUNAAN
SI-SPKP

Dapat dibuka melalui http://sipkp.ciptakarya.pu.go.id/spkp

Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi dengan user id masing-masing BPPW Provinsi atau user id

Pemda Kab/Kota
(2) Diisi dengan kata kunci masing-masing BPPW Provinsi atau user

id Pemda Kab/Kota
(3) Klik untuk masuk kedalam sistem

BAPPEDA KABUPATEN BULELENG 19

Setelah login maka akan masuk pada menu beranda utama. Pada menu
ini dapat digunakan untuk mengunduh pedoman SPKP dan juga
menampilkan menu – menu lain untuk melakukan penginputan data
tabular dan spasial, serta menu untuk melihat hasil penginputan data
tabular dan spasial

Petunjuk Pengisian:
[1] Menu Direktori SPKP untuk menampilkan pengisian form tabular

berdasarkan komponen pengisian strategi penyelenggaraan kawasan
pemukiman
[2] Menu Laporan untuk menampilkan hasil kompilasi pengisian
masing-masing kabupaten kota
[3] Menu Katalog Data Spasial untuk mengunggah dan
menampilkan daftar data spasial
[4] Menu Pengaturan Akun untuk mengubah data terkait akun
pengguna
[5] Menu Tanya Jawab untuk menampilkan informasi seputar aplikasi SIPKP
[6] Menu Pedoman untuk memuat panduan pengisian SI-SPKP dan
pengolahan data spasial
[7] Menu untuk Keluar dari Aplikasi

BAPPEDA KABUPATEN BULELENG 20

DAFTAR ISTILAH

Data Warehouse sistem yang menggabungkan data dari berbagi
sumber menjadi satu penyimpanan data yang tunggal, terpusat dan
konsisten
DED Detailed Engineering Design
FGD Focus Group Discussion adalah metode untuk mengumpulkan
pendapat mendalam tentang isu spesifik
Kawasan Prioritas mendapat prioritas paling utama di dalam
pengembangan dan penanganannya dengan memperhatikan
kawasan strategis dalam wilayah provinsi dan aspek lain yang
bersifat kabupaten untuk mewujudkan sasaran pembangunan
sesuai dengan potensi dan kondisi geografis
Kontur bentuk representasi relief muka bumi yang banyak
digunakan, terutama pada peta topografi
KPJM Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah merupakan suatu
pendekatan terhadap anggaran dan manajemen keuangan publik
yang tujuannya untuk mengatasi berbagai kelemahan dalam
penganggaran tahunan
KRO Klasifikasi Rincian Output
Masterplan konsep dari perencanaan tata ruang yang memberikan
gambaran keseluruhan proyek yang akan dibuat
PKL Pusat Kegiatan Lokal merupakan kawasan perkotaan yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau
beberapa kecamatan
PKN Pusat Kegiatan Nasional merupakan kawasan perkotaan yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau
beberapa provinsi
PKW Pusat Kegiatan Wilayah kawasan perkotaan yang berfungsi
untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa
kabupaten/kota..
PL Pusat lingkungan merupakan pusat pelayanan sosial, ekonomi,
dan/ administrasi yang melayani lingkungan permukiman
PPK Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa
desa

BAPPEDA KABUPATEN BULELENG 21

RDTR Rencana Detail Tata Ruang rencana secara terperinci tentang
tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan
zonasi kabupaten/kota
Readiness Criteria Prosedur Penilaian Kelengkapan Kriteria Kesiapan
RISPAM Rencana Induk SPAM
RKAKL Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
RKP Rencana Kerja Pemerintah dokumen perencanaan pembangunan
tahunan yang disusun sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
RO Rincian Output
RP2KPKP Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman
Kumuh Perkotaan
RPIJM Rencana Program Investasi Jangka Menengah
RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah
RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden
RTBL Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan adalah sebuah
dokumen yang merupakan panduan rancang bangun suatu
lingkungan/kawasan
RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah wujud susunan dari suatu tempat
kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan
struktur dan pola dari tempat tersebut
SPOP Sarana, Prasarana, Olahraga dan Pasar
SPPK Sub Pusat Pelayanan Kota pusat pelayanan ekonomi, sosial,
dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota untuk
mengurangi beban pelayanan dan aktifitas pusat kota (PPK)
TPA Tempat Pemrosesan Akhir yaitu tempat untuk memroses dan
mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi
manusia dan lingkungan
TPS-3R Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle
(mengurangi – menggunakan – daur ulang) sistem pengolahan
sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan
pengayak kompos yang lebih efektif dan efesien
WPS Wilayah Pengembangan Strategis

BAPPEDA KABUPATEN BULELENG 22

PEDOMAN PENYUSUNAN

SI-SPKP
http://ciptakarya.pu.go.id/satudata/panduan.php
SIMBPB
http://ciptakarya.pu.go.id/satudata/panduan/2.%20Pand
uan%20SIMBPB%20ver2.0%202019-08-
30_Provinsi%20&%20Kab-Kota_rev1.pdf
SIMSPAM
http://ciptakarya.pu.go.id/satudata/panduan/1.%20Pandu
an%20Pemutakhiran%20Data%20SPAM%20Aplikasi%20
SIMSPAM%20(1).pdf
SIINSAN
https://drive.google.com/file/d/12iNjrQ0eL_pIbnWziPt7LB
MokJGyausG/view?usp=sharing
SIPPa
http://ciptakarya.pu.go.id/satudata/panduan/3.%20Buku
_Petunjuk_Penggunaan_Modul_KPJM.pdf

BAPPEDA KABUPATEN BULELENG 23

REFERENSI

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. 2019.
Panduan Aplikasi SPKP
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2019.
Pedoman Penyusunan SPKP

BAPPEDA KABUPATEN BULELENG 24

BAPPEDA KABUPATEN BULELENG