E-book Akun Pendapatan

PENGETAHUAN DASAR
DAN KOMPILASI TEMUAN
PEMERIKSAAN UNTUK
PEMERIKSAAN AKUN
PENDAPATAN

BUKU
DIGITAL

BPK PERWAKILAN
PROVINSI SULAWESI

TENGGARA.

LATSAR CPNS TAHUN 2022

PENDAHULUAN

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas Badan
Pemeriksaan Keuangan (BPK) meliputi pemeriksaan atas pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan Negara. Dalam menjalankan tugasnya,
ada tiga jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK yaitu :
Pemeriksaan Keungan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan
tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikasi
masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen,
objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksa BPK
adalah Pelaksana BPK yang melaksanakan tugas pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama
BPK. Hal pokok adalah hal-hal yang diperiksa dan/atau hal-hal yang
menjadi perhatian dalam suatu penugasan pemeriksaan, yang dapat
berupa informasi, kondisi, atau aktivitas yang dapat diukur/dievaluasi
berdasarkan kriteria tertentu. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004,
pemeriksaan keuangan menghasilkan opini. Opini merupakan
pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi
keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada
kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii)
kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan
terhadap peraturan perundangundangan, dan (iv) efektivitas SPI. Untuk
mendukung pengambilan kesimpulan (opini), Pemeriksa harus
mengembangkan Temuan Pemeriksaan apabila terdapat perbedaan
kondisi dan kriteria pemeriksaan. Dalam pemeriksaan keuangan, TP
tersebut dapat berupa temuan terkait kelemahan SPI, kepatuhan
peraturan perundangundangan, maupun usulan koreksi pencatatan
(jurnal koreksi maupun pengungkapan). Berdasarkan hasil survei, dari 20
Responden yang terdiri dari pemeriksa angkatan 2020 dan 2018, 15
orang diantaranya mengatakan kesulitan dalam melakukan Pemeriksaan
pertama kali untuk mencari temuan pemeriksaan, dan 7 orang dari 15
orang tersebut (46,7%) menjawab kesulitan dalam akun pendapatan. Hal
ini tentunya berdampak pada kinerja dan hasil pemeriksaan yang
membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan temuan
pemeriksaan.

DAFTAR ISI

01 PEMERIKSAAN KEUANGAN

02 PANDUAN UMUM PENULISAN
TEMUAN PEMERIKSAAN LKPD

03 KODE JENIS TEMUAN
PEMERIKSAAN

AKUN PENDAPATAN

04

05 PROSEDUR PEMERIKSAAN

06 TEMUAN PEMERIKSAAN
AKUN PENDAPATAN

A. PEMERIKSAAN KEUANGAN

Pemeriksaan Keuangan Negara adalah proses identifikasi masalah, analisis,
dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional
berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan,
kredibilitas, dan keandalan .

Jenis Pemeriksaan Keuangan Negara :

PEMERIKSAAN KEUANGAN 01

PEMERIKSAAN KINERJA 02 START
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 03

TAHAPAN PEMERIKSAAN

PERENCANAAN

01 Pembentukan Tim, Penyusunan Paket P2, Penyusunan

PKP, Pengurusan Dukungan Pemeriksaan

.

PELAKSANAAN

02 Komunikasi awal, Pelaksanaan P2 dan penyusunan PKP,
Penyusunan TP, Penyampian TP, Finalisasi, Penilaian Kinerja

PFP

PEMERIKSAAN LKD (LAPORAN KEUANGAN
DAERAH)

Penyusunan konsep LHP, Reviu konsep LHP, Penyampaian,

03 konsep LHP & perolehan tanggapan entitas, Finalisasi konsep, DASAR HUKUM
Persetujuan konsep LHP dan surat keluar, Penerbitan dan
• UU No. 17 Tahun 2003
penyampian LHP • UU No. 15 Tahun 2004
• UU No. 15 Tahun 2006
.

KOMPONEN HASIL PEMERIKSAAN

SISTEMATIKA RESUME HASIL HASIL PEMERIKSAAN HASIL PEMERIKSAA
PENYAJIAN PEMERIKSAAN BERISI TP N BERISI TP

LHP harus memuat Berisi resume pokok- Berisi uraian temun- Berisi matriks yang
pokok permasalahan-
temuan yang dinilai permasalahan yang temuan pemeriksaan menggambarkanrekapit
ditemukan selama
material terkait pemeriksaan laporan terkait kelemahan SPI ulasi perkembangan
keuangan beserta
dengan kelemahan rekomendasi terkait dan/atau ketidakpatuhan pemantauan tindak

SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan lanjut hasil pemeriksaan

terhadap peraturan perundang-undangan

perundangundan an,

maupun kesesuaian

dengan SAP.

Klasifikasi Temuan PENYUSUNAN PENDAPATAN
LAPORAN BELANJA
KEWAJIBAN KEUANGAN
ASET
KLASIFIKASI
TEMUAN

PEMBIAYAAN

B. Panduan Umum Penulisan TP LKPD

Unsur-unsur Temuan Pemeriksaan terdiri dari judul, kondisi, kriteria, akibat, sebab dan
komentar instansi. Saat TP disusun dalam Konsep LHP yang nantinya akan direviu secara
berjenjang untuk menjadi LHP, perlu ditambahkan unsur rekomendasi. Kendala dalam
penulisan TP adalah bagaimana menyinkronkan bahasa pada setiap unsur TP tersebut
sehingga TP menjadi lebih mudah dipahami oleh pembaca LHP serta memberikan
keseragaman metode dan teknik penulisan TP antar-Pemeriksa BPK.

Pedoman dalam melaporkan TP dalam LTP

1. JUDUL 1. JUDUL 4. AKIBAT
2. KONDISI
Unsur awal dalam penyusunan TP yang 3. KRITERIA Pengungkapan yang memberikan
memberikan gambaran awal kepada hubungan yang jelas dan logis untuk
pembaca TP untuk memperoleh 4. AKIBAT menjelaskan dampak dari adanya
informasi yang singkat dan jelas tentang 5. SEBAB perbedaan antara apa yang ditemukan
permasalahan yang dimuat dalam TP 6. KOMENTAR INSTANSI oleh pemeriksa di lapangan (kondisi)
tersebut dengan keadaan yang diharapkan
(kriteria.
2. KONDISI
Gambaran tentang situasi yang ada. 5. SEBAB
Kondisi yang diungkapkan dalam TP
harus berisi data/informasi/bukti atas Bukti yang meyakinkan mengenai faktor
suatu keadaan yang disajikan secara yang menjadi sumber utama perbedaan
objektif dan relevan berdasarkan fakta antara kondisi dan kriteria
yang ditemukan pemeriksa di lapangan 6. . KOMENTAR ISNTANSI
. Tanggapan oleh entitas yang diperiksa
terhadap indikasi temuan. Pemeriksa
3. KRITERIA wajib memberikan kesempatan kepada
pihak yang diperiksa untuk menanggapi
Informasi yang dapat digunakan oleh TP sebagaimana diamanatkan dalam
pengguna LHP untuk menentukan Kode Etik BPK
keadaan seperti apa yang seharusnya .
dilaksanakan

Salah satu cara yang paling mudah

adalah untuk mempermudah

penyusunan dan menyinkronkan tiap

unsur TP yaitu membuat matriks TP.

Dengan membuat matriks, pemeriksa

akan lebih mudah mengidentifikasi

adanya ketidaksesuaian penulisan dan

pengungkapan dari tiap-tiap unsur TP

REKOMENDASI

Rekomendasi merupakan arahan,
saran, dan/atau masukan untuk

perbaikan dan peningkatan suatu
sistem, proses, perilaku

organisasi dan kepemimpinan
dari suatu entitas yang diperiksa

atas permasalahan-
permasalahan yang timbul
sehingga dapat memberikan
perbaikan atas pelaporan LKPD
pada tahun yang akan datang.

.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menyajikan rekomendasi
antara lain:

03

02 Memberikan masukan perbaikan
sistem pengelolaan keuangan
negara sehingga ada nilai tambah

(added value) yang bisa diberikan

oleh BPK kepada pemerintah

01 Menghilangkan sebab, artinya pusat dan daerah
rekomendasi dapat mengurangi .

dampak negatif yang ditimbulkan

oleh sebab serta memberikan

Add Text Memberikan arahan kepada langkah-langkah perbaikan
Modern
PowerPoint supaya sebab tersebut tidak
Presentation entitas yang diperiksa agar dapat muncul lagi di masa yang akan
meminimalisasi akibat yang ada datang
dalam TP serta melakukan
.
tindakan pencegahan supaya

akibat yang sama tidak terjadi lagi

dimasa yang akan datang

.

C. KODE JENIS TEMUAN PEMERIKSAAN

02 01 03

TEMUAN KELEMAHAN TEMUAN KETIDAKPATUHAN TEMUAN 3E
SISTEM PENGENDALIAN TERHADAP PERATURAN
.
INTERN

201. Kelemahan sistem pengendalian 101. Kerugian negara/daerah atau 301. ketidakhematan/pemborosan/keti
akuntansi dan pelaporan kerugian negara/daerah yang dakekonomisan
terjadi pada perusahaan milik
202. Kelemahan sistem pengendalian negara/daerah 302. Ketidakefisienan
pelaksanaan anggaran pendapatan 303. Ketidakefektifan
dan belanja 102. Potensi kerugian negara/daerah
atau kerugian negara/daerah yang .
203. Kelemahan struktur pengendalian terjadi pada perusahaan milik
intern negara/daerah
.
103. Kekurangan penerimaan
negara/daerah atau perusahaan
milik negara/daerah

104. Administrasi
105. Indikasi tindak pidana

D. AKUN PENDAPATAN

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

KLASIFIKASI
PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI PENDAPATAN PENDAPATAN LAIN-
DAERAH TRANSFER LAIN YANG SAH

1.Pendapatan pajak daerah Transfer Pemerintah Pusat- 1.Pendapatan Hibah
Dana Perimbangan : 2.Pendapatan Dana Darurat
2.Pendapatan retribusi
daerah 1.Dana Bagi Hasil Pajak 3.Pendapatan Lainnya

3.Pendapatan Hasil 2.Dana Bagi Hasil Sumber
Pengelolaan Kekayaan Daya Alam
Daerah Yang Dipisahkan
3.Dana Alokasi Umum
4.Lain-lain PAD yang Sah
4.Dana Alokasi Khusus

Transfer Pemerintah Pusat –
Lainnya:

1.Dana Otonomi Khusus

2.Dana Otonomi
Penyesuaian

E. PROSEDUR PEMERIKSAAN

1.Bandingkan penyajian saldo Pendapatan Pajak LRA tahun PENDAPATAN 5.Vouching secara sampel rincian Pendapatan Pajak Daerah LRA TA
20XX-1 di LRA dan CALK tahun 20XX (unaudited) dengan saldo PAJAK 20XX ke dokumen pendukung untuk memastikan : a. rincian pendapatan
audited. Bandingkan saldo anggaran dan realisasi Pendapatan pajak daerah telah didukung dokumen STS/SSPD/bukti setor lainnya
Pajak Daerah di LRA dan CALK TA 20XX. Jumlahkan rincian dan/atau rekening koran., b. pajak daerah dalam
realisasi Pendapatan Pajak Daerah LRA pada CALK. SKPD/SPPT/SPTPD/dokumen lain yang dipersamakan telah dihitung
berdasarkan tarif pajak sesuai perda/perkada., c. pengenaan sanksi
. administratif atas keterlambatan pelaporan SPTPD dan pembayaran pajak
daerah., d. ketepatan pencatatan atas klasifikasi pendapatan pajak daerah
2.Jumlahkan register STS/SSPD/bukti setor lainnya Pendapatan (Contoh: Pendapatan denda keterlambatan pembayaran pajak seharusnya
Pajak Daerah, dan bandingkan dengan saldo Pendapatan Pajak dicatat pada akun lain-lain PAD)..
Daerah di LRA. Bila diperlukan, bandingkan dengan catatan
manual dari OPD untuk memastikan ketepatan nilai yang disajikan 6.Telaah Kebijakan Akuntansi Pemda terkait definisi, pengakuan,
di LRA. pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Bandingkan kebijakan
. akuntansi tersebut untuk memastikan kesesuaiannya dengan SAP
dan turunannya.
3.Telaah regulasi setiap jenis Pendapatan Pajak Daerah dan
mintakan keterangan pejabat terkait untuk memastikan pendapatan Telaah pengungkapan saldo Pendapatan Pajak Daerah LRA untuk
pajak daerah telah memiliki (1) dasar hukum pengenaan; (2) dasar memastikan kesesuaian dengan SAP dan Kebijakan Akuntansi
hukum besaran tarif; dan (3) dasar hukum denda/sanksi. Pemda, minimal mencakup pengungkapan tentang: a. Kebijakan
Bandingkan daftar realisasi pajak daerah LRA dengan UU 28/2009 akuntansi, b. Rincian anggaran dan realisasi per jenis pajak, c.
tentang pajak dan retribusi daerah beserta turunannya, serta Realisasi tahun lalu dan penjelasan perbedaan realisasi tahun
mintakan keterangan pejabat terkait untuk memastikan seluruh bYeorujalcaanndsaimn ptalyhuimnplarelus;s,ydo.uPr eanujdeileanscaen aantadsasdedlisaihunainqtuaerazianngg.garan
potensi pajak telah digali. dan realisasi yang signifikan; dan, e. Informasi penting lainnya

. Buat Lead Schedule (LS) dan Supporting Schedule (SS) untuk
Pendapatan Pajak Daerah - LRA. Setelah seluruh
4.Selain pendapatan Kas yang telah diterima di RKUD, telusur langkah/prosedur dilaksanakan, pastikan seluruh jurnal
transaksi penerimaan kas pada bendahara penerimaan dan penyesuaian dan reklasifikasi telah dimasukkan dalam LS dan SS
entitas lain diluar entitas pemda (berdasarkan otoritas yang (bila ada)
diberikan oleh BUD) atas pendapatan pajak tahun 20XX per 31
Desember 20XX yang belum disetor ke RKUD, serta mintakan
keterangan pejabat terkait untuk memastikan seluruh transaksi
tersebut telah dicatat sebagai realisasi Pendapatan Pajak Daerah
LRA. (Bultek 24 SAP dan IPSAP .

PENDAPATAN RETRIBUSI

1. Bandingkan penyajian saldo Pendapatan Retribusi 5. Vouching secara sampel rincian Pendapatan Retribusi
Daerah LRA tahun 20XX-1 di LRA dan CALK tahun 20XX Daerah LRA TA 20XX ke dokumen pendukung untuk
(unaudited) dengan saldo audited.Bandingkan saldo memastikan : a. rincian pendapatan pajak daerah telah
realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di LRA dan CALK didukung dokumen STS/SSBP/bukti setor lainnya dan/atau
TA 20XX. Jumlahkan rincian realisasi Pendapatan rekening koran., b. retribusi daerah telah dihitung
Retribusi Daerah LRA pada CALK berdasarkan tarif pajak sesuai perda/perkada., c.
pengenaan sanksi administratif atas keterlambatan
2. Jumlahkan register STS/SSBP/bukti setor lainnya pembayaran retribusi daerah., d. ketepatan pencatatan atas
Pendapatan Retribusi Daerah, dan bandingkan dengan klasifikasi pendapatan retribusi daerah (Contoh:
saldo Pendapatan Retribusi Daerah di LRA. Bila Pendapatan denda keterlambatan pembayaran retribusi
diperlukan, bandingkan dengan catatan manual dari OPD seharusnya dicatat pada akun lain-lain PAD).
untuk meastikan ketepatan nilai yang disajikan di LRA.
6. Secara khusus terkait pemanfaatan aset, Telaah rincian
3. Telaah regulasi setiap jenis Pendapatan Retribusi Daerah aset tetap-gedung dan bangunan dan mintakan keterangan
dan mintakan keterangan pejabat terkait untuk pejabat terkait untuk memastikan kemungkinan
memastikan pendapatan retribusi daerah telah memiliki (1) pemanfaatan dan penguasaan aset tetap oleh pihak lain
dasar hukum pengenaan; (2) dasar hukum besaran tarif; dan bentuk pemanfaatan/kerjasamanya. Uji dan hitung
dan (3) dasar hukum denda/sanksi. Bandingkan daftar ulang kontribusi yang diperoleh sehubungan dengan
realisasi retribusi daerah LRA dengan UU 28/2009 pemanfaatan tersebut sesuai tarif perda/perkada.
tentang pajak dan retribusi daerah beserta turunannya,
serta mintakan keterangan pejabat terkait untuk .
memastikan seluruh potensi retribusi telah digali..
7. Telaah Kebijakan Akuntansi Pemda terkait definisi,
. pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.
Bandingkan kebijakan akuntansi tersebut untuk
4. Selain pendapatan Kas yang telah diterima di RKUD, memastikan kesesuaiannya dengan SAP dan turunannya.
telusur transaksi penerimaan kas pada bendahara
penerimaan dan entitas lain diluar entitas pemda .
(berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD) atas
pendapatan retribusi tahun 20XX yang belum disetor ke 8. Telaah pengungkapan saldo Pendapatan Retribusi Daerah
RKUD per 31 Desember 20XX, serta mintakan LRA untuk memastikan kesesuaian dengan SAP dan
keterangan pejabat terkait untuk memastikan seluruh Kebijakan Akuntansi Pemda, minimal mencakup
transaksi tersebut telah dicatat sebagai realisasi pengungkapan tentang: a. Kebijakan akuntansi, b. Rincian
Pendapatan Retribusi Daerah LRA. (Bultek 23 SAP dan realisasi per jenis retribusi, c. Realisasi tahun lalu dan
IPSAP 02) penjelasan perbedaan realisasi tahun berjalan dan tahun
lalu; , d. Penjelasan atas selisih antara anggaran dan
realisasi yang signifikan; dan, e. Informasi penting lainnya.)

9. Buat Lead Schedule (LS) dan Supporting Schedule (SS) untuk
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA. Setelah seluruh
langkah/prosedur dilaksanakan, pastikan seluruh jurnal
penyesuaian dan reklasifikasi telah dimasukkan dalam LS dan SS
(bila ada)

PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

04

03
02

01 Bandingkan rincian

Bandingkan penyajian saldo PHPKDYD - LRA dari
PHPKDYD - LRA tahun
20XX-1 di LRA dan CALK Vouching rincian transaksi investasi jangka pendek
tahun 20XX (unaudited) PHPKDYD - LRA ke
dengan saldo audited. dokumen sumber (bukti (bunga deposito dan
Bandingkan saldo anggaran setor/pindah buku/lainnya)
dan realisasi PHPKDYD di Telusur bukti transaksi dan RKUD untuk bunga obligasi) dengan
LRA dan CALK TA 20XX. memastikan: a. Transaksi
Jumlahkan rincian realisasi berikut ke rincian telah didukung bukti yang perjanjian deposito dan
PHPKDYD - LRA pada memadai;, b. Ketepatan
CALK. PHPKDYD - LRA untuk nilai yang disajikan;, c. sertifikat obligasi, serta
Ketepatan periode waktu
memastikan kelengkapan pelaporan. hitung matematis ulang
.
jenis pendapatan hasil untuk memastikan

investasi (PSAP 6 revisi ketepatan besaran hasil

2016 par 42-51): a. investasi yang seharusnya

Pembayaran hasil diterima pemda.

investasi jk pendek berupa tunai.

penerimaan bunga .

deposito, bunga obligasi;,

b. Pembayaran hasil

investasi jk panjang

berupa penerimaan

deviden tunai.

PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

05

06

07

08 Bandingkan rincian

PHPKDYD -LRA dari

Telaah Kebijakan investasi jangka panjang

Akuntansi Pemda terkait (deviden) dengan perda

definisi, pengakuan, pembentukan/penyertaan

Telaah pengungkapan saldo pengukuran, penyajian modal, LK BUMD, serta

PHPKDYD - LRA untuk dan pengungkapan. RUPS dari seluruh BUMD

memastikan kesesuaian Bandingkan kebijakan milik pemda, serta hitung

Buat Lead Schedule (LS) dengan SAP dan Kebijakan matematis ulang untuk

dan Supporting Schedule Akuntansi Pemda, minimal akuntansi tersebut untuk memastikan besaran hasil

(SS) untuk PHPKDYD - mencakup pengungkapan memastikan investasi yang seharusnya

LRA . Setelah seluruh tentang: a. Kebijakan kesesuaiannya dengan diterima pemda. Bila

langkah/prosedur akuntansi, b. Rincian SAP dan turunannya. diperlukan, lakukan

dilaksanakan, pastikan anggaran dan realisasi, c. . konfirmasi kepada semua

seluruh jurnal penyesuaian Realisasi tahun lalu dan BUMD dan entitas penghasil

dan reklasifikasi telah penjelasan perbedaan investasi lainnya untuk

dimasukkan dalam LS dan realisasi tahun berjalan dan

tahun lalu; , d. Penjelasan memastikan ketepatan nilai

SS (bila ada atas selisih antara anggaran PHPKDYD - LRA yang

dan realisasi yang signifikan; diterima pemda.

dan, e. Informasi penting

lainnya..

PENDAPATAN ASLI DAERAH - LAIN-LAIN PAD

Vouching rincian Lain-

lain PAD LRA secara

sampel ke dokumen Secara sampel, Uji

sumber untuk ketepatan perhitungan

memastikan transaksi denda keterlambatan

telah didukung bukti (baik denda atas

yang memadai pendapatan yang

(STS,laporan BPJS, terlambat disetor

Jumlahkan register risalah lelang, dok maupun atas belanja

STS/bukti setor lainnya penjualan aset, dokumen yang terlambat

Bandingkan penyajian dan SP2B BLUD, serta lainnya) dan/atau diselesaikan oleh

saldo Lain-lain PAD bandingkan dengan tercantum di RKUD atau penyedia jasa)

LRA tahun 20XX-1 di saldo Lain-lain PAD di telah disahkan dengan

LRA dan CALK tahun LRA. Bila diperlukan, SP2B periode 1 Jan s.d.

20XX (unaudited) bandingkan dengan 31 Des 20XX dengan

dengan saldo audited. catatan manual dari nilai yang tepat.

Bandingkan saldo OPD untuk

anggaran dan realisasi memastikan ketepatan

Lain-lain PAD di LRA nilai yang disajikan di

dan CALK TA 20XX. LRA.

Jumlahkan rincian

realisasi Lain-lain PAD

LRA pada CALK

Telaah pengungkapan Lain-lain PAD LRA

saldo Lain-lain PAD diantaranya meliputi

LRA untuk memastikan Pendapatan JKN dan

kesesuaian dengan BLUD, Jasa Giro,

SAP dan Kebijakan Denda Keterlambatan,

Akuntansi Pemda, Uji, Hasil Penjualan

minimal mencakup Aset, Setoran TP/TGR,

pengungkapan tentang: dll. Uji rincian Lain-lain

a. Kebijakan akuntansi, PAD LRA untuk

b. Rincian anggaran Telaah Kebijakan memastikan tidak ada

dan realisasi per jenis Akuntansi Pemda terkait jenis pendapatan lain

lain-lain PAD LRA, c. definisi, pengakuan, yang disajikan pada

Realisasi tahun lalu pengukuran, penyajian akun ini. Bila terdapat

dan penjelasan dan pengungkapan. kesalahan klasifikasi,

Buat Lead Schedule perbedaan realisasi Bandingkan kebijakan usulkan jurnal

(LS) dan Supporting tahun berjalan dan akuntansi tersebut untuk reklasifikasi.

Schedule (SS) untuk tahun lalu; , d. memastikan

Lain-lain PAD - LRA. Penjelasan atas selisih kesesuaiannya dengan

Setelah seluruh antara anggaran dan SAP dan turunannya.

langkah/prosedur realisasi yang .

dilaksanakan, pastikan signifikan; dan e.

seluruh jurnal Informasi penting

penyesuaian dan lainnya.

reklasifikasi telah

dimasukkan dalam LS

dan SS (bila ada)

PENDAPATAN PENDAPATAN TRANSFER PUSAT - DANA PERIMBANGAN

Bandingkan penyajian saldo Pendapatan Transfer Pusat 01 Vouching rincian transaksi Dana Perimbangan
Dana Perimbangan LRA tahun 20XX-1 di LRA dan CALK 02 apakah telah didukung bukti penerimaan
tahun 20XX (unaudited) dengan saldo audited. 03 dana/nota kredit/bukti lainnya setiap tahapan
Bandingkan saldo anggaran dan realisasi Pendapatan 04 penyaluran, serta tercantum di RKUD 1 Jan s.d.
Transfer Pusat Dana Perimbangan di LRA dan CALK TA 05 31 Des.
20XX. Jumlahkan rincian realisasi Pendapatan Transfer 06
Dana Perimbangan LRA pada CALK. Telaah Kebijakan Akuntansi Pemda terkait
definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan
Dana perimbangan meliputi DBH, DAU, dan DAK. Uji pengungkapan. Bandingkan kebijakan
rincian Dana Perimbangan LRA untuk memastikan tidak akuntansi tersebut untuk memastikan
ada jenis pendapatan lain yang disajikan pada akun ini. kesesuaiannya dengan SAP dan turunannya.
Bila terdapat akun lain, usulkan jurnal reklasifikasi.
Buat Lead Schedule (LS) dan Supporting
Telaah pengungkapan saldo Pendapatan Trasfer Pusat Schedule (SS) untuk Pendapatan Transfer
Dana Perimbangan LRA untuk memastikan kesesuaian Pusat Dana Perimbangan - LRA. Setelah
dengan SAP dan Kebijakan Akuntansi Pemda, minimal seluruh langkah/prosedur dilaksanakan,
mencakup pengungkapan tentang: a. Kebijakan pastikan seluruh jurnal penyesuaian dan
akuntansi, b. Rincian anggaran dan realisasi, c. Realisasi reklasifikasi telah dimasukkan dalam LS dan SS
tahun lalu dan penjelasan perbedaan realisasi tahun (bila ada)
berjalan dan tahun lalu; , d. Penjelasan atas selisih
antara anggaran dan realisasi yang signifikan; dan, e.
Informasi penting lainnya..

PENDAPATAN TRANSFER PUSAT - LAINNYA

Vouching rincian transaksi Transfer Pemerintah 2 1 Bandingkan penyajian saldo Pendapatan Transfer
Pusat - Lainnya apakah telah didukung bukti Pusat Lainnya LRA tahun 20XX-1 di LRA dan CALK
penerimaan dana/nota kredit/bukti lainnya setiap tahun 20XX (unaudited) dengan saldo audited.
tahapan penyaluran, serta tercantum di RKUD 1 Jan Bandingkan saldo anggaran dan realisasi
s.d. 31 Des. Pendapatan Transfer Pusat Lainnya di LRA dan
. CALK TA 20XX. Jumlahkan rincian realisasi
Pendapatan Lainnya LRA pada CALK

Telaah Kebijakan Akuntansi Pemda terkait definisi, 3 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya meliputi
pengakuan, pengukuran, penyajian dan 4 seluruh transfer dari pemerintah pusat selain dana
pengungkapan. Bandingkan kebijakan akuntansi perimbangan (DBH, DAU, dan DAK). Diantaranya
tersebut untuk memastikan kesesuaiannya dengan meliputi Dana Otsus, Dana Keistimewaan, Dana
SAP dan turunannya.. Transfer Program Tertentu dari Pemerintah, BOS
(untuk pemprov), TPG, Tamsil Guru, Dana Desa,
DID, P2D2, DPPID, dll. Uji rincian Transfer
Pemerintah Pusat - Lainnya LRA untuk memastikan
tidak ada jenis pendapatan lain yang disajikan pada
akun ini. Bila terdapat akun lain, usulkan jurnal
reklasifikasi..

Buat Lead Schedule (LS) dan Supporting Schedule 6 5 Telaah pengungkapan saldo Pendapatan Trasfer
(SS) untuk Pendapatan Transfer Pusat Lainnya - Pusat Lainnya LRA untuk memastikan kesesuaian
LRA. Setelah seluruh langkah/prosedur dengan SAP dan Kebijakan Akuntansi Pemda,
dilaksanakan, pastikan seluruh jurnal penyesuaian minimal mencakup pengungkapan tentang: a.
dan reklasifikasi telah dimasukkan dalam LS dan SS Kebijakan akuntansi, b. Rincian anggaran dan
(bila ada) realisasi, c. Realisasi tahun lalu dan penjelasan
perbedaan realisasi tahun berjalan dan tahun lalu; ,
d. Penjelasan atas selisih antara anggaran dan
realisasi yang signifikan; dan, e. Informasi penting
lainnya.

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

01 02 03 04 05

Bandingkan penyajian Vouching rincian Telaah Kebijakan Telaah pengungkapan saldo Buat Lead Schedule

saldo Pendapatan transaksi Pendapatan Akuntansi Pemda Pendapatan Transfer Pemda (LS) dan Supporting

Transfer Pemda Lainnya Transfer Pemerintah terkait definisi, Lainnya LRA untuk memastikan Schedule (SS) untuk

LRA tahun 20XX-1 di Daerah Lainnya ke pengakuan, kesesuaian dengan SAP dan Pendapatan Transfer

LRA dan CALK tahun dokumen pendukung pengukuran, penyajian Kebijakan Akuntansi Pemda, Pemda Lainnya -

20XX (unaudited) untuk memastikan dan pengungkapan. minimal mencakup LRA. Setelah seluruh

dengan saldo audited. transaksi telah Bandingkan kebijakan pengungkapan tentang: a. langkah/prosedur

Bandingkan saldo didukung bukti akuntansi tersebut Kebijakan akuntansi, b. Rincian dilaksanakan,

anggaran dan realisasi penerimaan dana/nota untuk memastikan anggaran dan realisasi, c. pastikan seluruh

Pendapatan Transfer kredit/bukti lainnya kesesuaiannya dengan Realisasi tahun lalu dan jurnal penyesuaian

Pemda Lainnya di LRA setiap tahapan SAP dan turunannya. penjelasan perbedaan realisasi dan reklasifikasi telah

dan CALK TA 20XX. penyaluran, serta tahun berjalan dan tahun lalu; , d. dimasukkan dalam

Jumlahkan rincian tercantum di RKUD 1 Penjelasan atas selisih antara LS dan SS (bila ada)

realisasi Pendapatan Jan s.d. 31 Des. anggaran dan realisasi yang

Transfer Pemda Lainnya . signifikan; dan, e. Informasi

LRA pada CALK.. penting lainnya.

.

PENDAPATAN TRANSFER - BANTUAN KEUANGAN

Buat Lead Schedule (LS) dan 01 Bandingkan penyajian saldo Pendapatan Transfer Bantuan
04 Keuangan LRA tahun 20XX-1 di LRA dan CALK tahun 20XX
Supporting Schedule (SS) untuk (unaudited) dengan saldo audited. Bandingkan saldo anggaran
dan realisasi Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan di LRA
dan CALK TA 20XX. Jumlahkan rincian realisasi Pendapatan
Lainnya LRA pada CALK.

Pendapatan Transfer Bantuan

Keuangan - LRA. Setelah seluruh Vouching rincian transaksi

langkah/prosedur dilaksanakan, 02 Pendapatan Transfer Bantuan
Keuangan LRA untuk memastikan
pastikan seluruh jurnal penyesuaian

dan reklasifikasi telah dimasukkan 05 transaksi telah didukung bukti

dalam LS dan SS (bila ada) penerimaan dana setiap tahapan

penyaluran, serta tercantum di

RKUD 1 Jan s.d. 31 Des.

.

Telaah pengungkapan saldo Pendapatan 03
Transfer Bantuan Keuangan LRA untuk Telaah Kebijakan Akuntansi Pemda
memastikan kesesuaian dengan SAP dan
Kebijakan Akuntansi Pemda, minimal terkait definisi, pengakuan, pengukuran,
mencakup pengungkapan tentang: a.
Kebijakan akuntansi, b. Rincian anggaran dan penyajian dan pengungkapan.
realisasi, c. Realisasi tahun lalu dan penjelasan
perbedaan realisasi tahun berjalan dan tahun Bandingkan kebijakan akuntansi
lalu; , d. Penjelasan atas selisih antara
anggaran dan realisasi yang signifikan; dan, e. tersebut untuk memastikan
Informasi penting lainnya.
kesesuaiannya dengan SAP dan

turunannya..

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH PENDAPATAN HIBAH

Bandingkan penyajian saldo Pendapatan Hibah LRA 01 Vouching secara uji petik ke dokumen sumber untuk
tahun 20XX-1 di LRA dan CALK tahun 20XX memastikan transaksi pendapatan hibah berupa kas
(unaudited) dengan saldo audited. Bandingkan saldo telah dilengkapi bukti pendukung, tepat nilai, dan
anggaran dan realisasi Pendapatan Hibah di LRA dan dilaporkan pada priode yang tepat: a. Hibah ke RKUD:
CALK TA 20XX. Jumlahkan rincian realisasi telah didukung bukti penyetoran/tercantum di RKUD,
Pendapatan Hibah LRA pada CALK. surat perjanjian/dokumen lain yang dipersamakan;,b.
Hibah langsung ke OPD (termasuk BOS): telah
. didukung SP2B, SP3B, surat perjanjian/SK gubernur ttg
penetapan BOS/dokumen lain yang dipersamakan,
02 termasuk laporan penerimaan dana BOS sekolah negeri.

Untuk transaksi pendapatan hibah berupa kas 03
melalui mekanisme pengesahan (SP2B dan
SP3B), telusur dokumen sumber secara Apabila terdapat penerimaan hibah yang
sampel ke rincian pendapatan hibah LRA untuk menggunakan rekening tersendiri selain RKUD,
memastikan pendapatan telah dicatat.. lakukan prosedur pengujian akun kas terkait
. dengan perlakuan penyajian saldo akhir tahun,
bunga, pajak, biaya administrasi, dll.
04

Telaah Kebijakan Akuntansi Pemda terkait 05
definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapan. Bandingkan kebijakan akuntansi
tersebut untuk memastikan kesesuaiannya
dengan SAP dan turunannya.

Telaah pengungkapan saldo Pendapatan 06 Buat Lead Schedule (LS) dan Supporting
Hibah LRA untuk memastikan kesesuaian Schedule (SS) untuk Pendapatan Hibah -
dengan SAP dan Kebijakan Akuntansi Pemda, 07 LRA. Setelah seluruh langkah/prosedur
minimal mencakup pengungkapan tentang: dilaksanakan, pastikan seluruh jurnal
a. Kebijakan akuntansi, b. Rincian anggaran penyesuaian dan reklasifikasi telah
dan realisasi, c. Realisasi tahun lalu dan dimasukkan dalam LS dan SS (bila ada)
penjelasan perbedaan realisasi tahun
berjalan dan tahun lalu; , d. Penjelasan atas
selisih antara anggaran dan realisasi yang
signifikan; dan, e. Informasi penting lainnya.

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - PENDAPATAN DANA
DARURAT

01 Bandingkan penyajian saldo Pendapatan 02 Vouching rincian transaksi Pendapatan
Dana Darurat LRA tahun 20XX-1 di LRA Dana Darurat untuk memastikan telah
dan CALK tahun 20XX (unaudited) didukung lembar konfirmasi transfer dana
dengan saldo audited. Bandingkan saldo darurat (sebagaimana diatur dalam PMK
anggaran dan realisasi Pendapatan Nomor 81/PMK.07/2013) setiap tahapan
Dana Darurat di LRA dan CALK TA penyaluran (3 tahapan), serta tercantum di
20XX. Jumlahkan rincian realisasi RKUD 1 Jan s.d. 31 Des
Pendapatan Lainnya LRA pada CALK.

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - PENDAPATAN DANA DARURAT

Bandingkan realisasi penerimaan Dana Darurat dengan 03 Dan darurat tidak dapat digunakan untuk
penetapan alokasi dari pemerintah pusat/menteri terkait untuk mendanai kegiatan yang telah didanai dari
mengetahui apakah masih terdapat sisa dana yang belum 04 sumber lainnya (PP 44 Tahun 2012). Atas
diterima sesuai progres akhir kegiatan. Apabila terdapat sisa dana hal tersebut, mintakan keterangan
yang belum diterima, telusur dan mintakan keterangan pejabat pejabat/pihak terkait atau lakukan observasi
terkait untuk mengetahui penyebabnya, karena dana darurat yang atas pelaksanaan kegiatan
belum disalurkan sampai akhir tahun menjadi SILPA APBN dan rehabilitasi/rekonstruksi untuk memastikan
tidak dapat dijadikan penambah pagu anggaran dana tahun tidak adanya pendanaan ganda.
berikutnya (PMK Nomor 81/PMK.07/2013). Telaah kemungkinan
adanya keterlambatan pelaporan atau administrasi pengajuan dari
pemda untuk pencairan dana darura

Telaah pengungkapan saldo Pendapatan 05 Telaah Kebijakan Akuntansi Pemda terkait definisi,
Lainnya LRA untuk memastikan pengakuan, pengukuran, penyajian dan
kesesuaian dengan SAP dan Kebijakan 06 pengungkapan. Bandingkan kebijakan akuntansi
Akuntansi Pemda, minimal mencakup tersebut untuk memastikan kesesuaiannya
pengungkapan tentang: a. Kebijakan dengan SAP dan turunannya
akuntansi, b. Rincian anggaran dan
realisasi, c. Realisasi tahun lalu dan 07 Buat Lead Schedule (LS) dan Supporting Schedule (SS)
penjelasan perbedaan realisasi tahun untuk Pendapatan Lainnya - LRA. Setelah seluruh
berjalan dan tahun lalu; , d. Penjelasan langkah/prosedur dilaksanakan, pastikan seluruh jurnal
atas selisih antara anggaran dan realisasi penyesuaian dan reklasifikasi telah dimasukkan dalam LS
yang signifikan; dan, e. Informasi penting dan SS (bila ada)
lainnya.
.

Bandingkan penyajian saldo Pendapatan Lainnya LRA LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG
SAH - PENDAPATAN LAINNYA
01 tahun 20XX-1 di LRA dan CALK tahun 20XX
Telaah Kebijakan Akuntansi Pemda terkait definisi,
(unaudited) dengan saldo audited. Bandingkan saldo
anggaran dan realisasi Pendapatan Lainnya di LRA 05 pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.
dan CALK TA 20XX. Jumlahkan rincian realisasi
Pendapatan Lainnya LRA pada CALK. Bandingkan kebijakan akuntansi tersebut untuk
memastikan kesesuaiannya dengan SAP dan
Jumlahkan register STS/bukti setor lainnya atas turunannya.

02 Pendapatan Lainnya, dan bandingkan dengan saldo Telaah pengungkapan saldo Pendapatan Lainnya LRA

Pendapatan Lainnya di LRA. Bila diperlukan, 06 untuk memastikan kesesuaian dengan SAP dan
bandingkan dengan catatan manual dari OPD untuk
memastikan ketepatan nilai yang disajikan di LRA. Kebijakan Akuntansi Pemda, minimal mencakup
pengungkapan tentang: a. Kebijakan akuntansi, b.
Vouching rincian transaksi Pendapatan lainnya ke
BUYRincian anggaran dan realisasi, c. Realisasi tahun lalu
03 dokumen sumber untuk memastikan: a. transaksi telah dan penjelasan perbedaan realisasi tahun berjalan dan
tahun lalu; , d. Penjelasan atas selisih antara anggaran
didukung dokumen yang memadai (STS/bukti dan realisasi yang signifikan; dan, e. Informasi penting
setor/lainnya);, b. ketepatan nilai yang disajikan, c. lainnya
ketepatan periode pelaporan.
Buat Lead Schedule (LS) dan Supporting Schedule (SS)
Dapatkan dasar/aturan yang mengatur pemungutan/
07 untuk Pendapatan Lainnya - LRA. Setelah seluruh
04 penerimaan transakssi pendapatan lainnya. Uji
langkah/prosedur dilaksanakan, pastikan seluruh jurnal
kesesuaiannya dengan peraturan. penyesuaian dan reklasifikasi telah dimasukkan dalam
LS dan SS (bila ada)

TEMUAN PEMERIKSAAN AKUN PENDAPATAN

KATEGORI Kriteria

PENDAPATAN ASLI DAERAH : PAJAK HOTEL 1. Peraturan Daerah Konawe Kepulauan Nomor
4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, 2.
Kondisi Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan
Pada TA 2020, Pemerintah Kabupaten Konawe Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Kepulauan belum menganggarkan dan merealisasikan Perkotaan, 3. Peraturan Bupati Konawe
Pendapatan Pajak Hotel sebagai bagian dari Pendapatan Kepulauan Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Asli Daerah yang dapat dimanfaatkan langsung untuk Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame, 4.
keperluan daerah dan kemakmuran rakyat, namun Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 44
Pemerintah tidak menganggarkan pendapatan atas Pajak Tahun 2016 tentang Keududukan, Susunan
Hotel dikarenakan belum optimalnya pendataan Hotel Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
yang dilakukan Bidang Pendapatan, sehingga belum Badan Keuangan Daerah
memiliki data wajib pajak dari masing – masing dinas
yang memiliki kewenangan memungut pajak. Selain itu
rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar dan
melaporkan kewajiban pajaknya

Sebab Akibat

a. Kepala BKD: Judul Temuan Pokok Piutang PBB-P2 dan denda
1) kurang optimal dalam melakukan keterlambatan pada Wajib Pajak berpotensi
pengawasan dan pengendalian atas tidak tertagih;
pengelolaan Pajak Daerah; b. Wajib Pajak tidak memperoleh informasi
2) belum melakukan analisis kebutuhan detail terkait tunggakan PBB-P2 meliputi pokok
pegawai untuk pengelolaan Pajak Daerah; dan denda keterlambatan yang dibebankan
3) belum melakukan analisis kebutuhan dan kepada Wajib Pajak yang tidak/kurang bayar
kelayakan sarana dan prasarana pengelolaan setelah lewat jatuh tempo; dan
Pajak Daerah; dan c. Terdapat potensi Pajak Daerah yang tidak
b. Kepala Bidang Pendapatan BKD kurang diterima pada Kas Umum Daerah.
optimal dalam mengelola, mendata, memungut,
dan menagih PBB-P2 yang telah melewati Pengelolaan Pajak Hotel belum
masa jatuh tempo, Pajak Reklame, Pajak memadai
Restoran dan Rumah Makan serta Pajak Hotel. .

KATEGORI
PENDAPATAN ASLI DAERAH : RETRIBUSI

Judul Temuan

Puskesmas Mowewe Tidak Menyelenggarakan

Pencatatan Retribusi dengan tertib.

K. ondisi

pemungutan pendapatan pada Puskesmas Mowewe

selain tidak menggunakan bukti pemungutan resmi juga

tidak memiliki pencatatan penerimaan pendapatan yang

memadai. Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan

hanya melakukan pengecekkan antara jumlah setoran,

rekap setoran dari Puskesmas, dan tidak pernah

melakukan pengecekan atas dokumen sumber

pemungutan/bukti pembayaran Retribusi Pelayanan

Kesehatan di seluruh Puskesmas di Kabupaten Kolaka

Timur Kriteria
.
Undang-Undang Nomor Tahun 28 tahun 2009 tanggal 15

September 2009 pasal 160, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008,3. Peraturan Daerah Nomor

6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 29 Oktober

2018

. Sebab

1. Undang-Undang Nomor Tahun 28 tahun 2009 tanggal 15

September 2009 pasal 160, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008,3. Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 29 Oktober 2018

Akibat

Risiko penyalahgunaan pendapatan
retribusi atas pelayanan kesehatan pada
puskesmas

KATEGORI
PENDAPATAN ASLI DAERAH : Lain-lain PAD yang Sah

Kondisi JUDUL TEMUAN
Rekening Dana Kapitasi FKTP pada 16
Pihak BRI pernah menerima surat dari Puskesmas di Bank BRI Tidak Memperoleh
Kepala Dinas Kesehatan untuk menghapus Bunga/Jasa Giro
PPh atas jasa giro sesuai dengan temuan
dari BPK RI atas pemeriksaan LKPD TA Kriteria
2018, namun ditindaklanjuti oleh pihak BRI Peraturan Pemerintah Nomor
dengan menghapus penerimaan jasa giro, 12 Tahun 2019 tentang
sehingga sejak bulan Juni tahun 2019, ke-16 Pengelolaan Keuangan Daerah
rekening puskesmas tersebut tidak pada Pasal 129
mendapatkan penerimaan jasa giro
Akibat
Sebab Potensi kekurangan
pendapatan jasa giro pada 16
a. Kepala Dinas Kesehatan kurang rekening dana Kapitasi FKTP
yang ditempatkan di Bank BRI
optimal dalam melakukan sejak bulan Juni
tahun 2019
pengawasan dan pengendalian atas

penerimaan bunga dan/atau jasa

giro; dan

b. Pengelola JKN Dinas Kesehatan

kurang cermat dalam pengawasan

atas rekening dana

Kapitasi FKTP.

.

KUMPULAN TEMUAN PEMERIKSAAN AKUN PENDAPATAN DAN LINK TEMUAN

KATEGORI

PENDAAPATAN ASLI DAERAH : PAJAK DAN RETRIBUSI

Klasifikasi Judul Temuan dan Kondisi Daerah Link
Pendapatan Kode Rekening

Pendapatan Asli Pengelolaan Sewa Alat Tidak ada dokumen apapun yang diserahkan oleh pihak penyewa kepada https://drive.google.c
Daerah Berat Belum Memadai Kepala UPT Peralatan dan Perbengkelan, hanya nama dan nomor om/file/d/1092-
telepon penyewa. terdapat kontrak yang tidak dilengkapi informasi jangka Enws0CM-
Pemungutan Pajak waktu /periodesitas (hari/jam); dan terdapat kontrak yang tidak dilengkapi Bombana SAfnGQFNOUVT5D
informasi lokasi, Penyewa belum membuat laporan harian penggunaan (2020) sgoLaB/view?usp=s
Daerah Belum Optimal peralatan yang haring
dipersyaratkan dalam kontrak.pengendalian internal atas pemungutan Wakatobi
sewa retribusi alat berat belum (2020) https://drive.google.c
memadai. om/file/d/1nZCkaND
Wakatobi cEYRjAdyHb2ILJiE
Adanya selisih antara nilai ketetapan pajak daerahyang sudah (2020) myEtZqFt3/view?us
terealisasikan, sehingga masih ada pajak daerah yang belum tertagih, p=sharing
yang belum tertagih dikarenakan Bidang Penagihan tidak mendapatkan
pemberitahuan dari Bidang Penetapan atas SKPD yang belum dibayar https://drive.google.c
oleh wajib pajak sehingga bidang penagihan tidak pernah melakukan om/file/d/1nZCkaND
penagihan atas penetapan yang belum terbayar tersebut cEYRjAdyHb2ILJiE
myEtZqFt3/view?us
Penerapan Sistem 1) pembayaran yang dilakukan pelanggan masih berupa kuitansi manual p=sharing
dan belum menggunakan alat atau aplikasi perekaman transaksi yang
Online terhadap Pajak telah dimiliki wajib pajak dari KPK namun tidak dioperasikan; 2) BP2RD
belum melakukan kerja sama dengan pihak Bank terkait mekanisme
Daerah di Kabupaten penyetoran pajak daerah dalam menerapkan Sistem Online terhadap
Pajak Daerah; 3) BP2RD tidak melakukan moitoring dan evaluasi atas
Wakatobi Belum penerapan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 21 Tahun 2019 tentang
Penerapan Sistem Online terhadap BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi
Dilaksanakan Tenggara 15 Pajak Daerah di Kabupaten Wakatobi yang telah diterbitkan
pada tahun 2019 atau satu tahun setelah Penerbitan Peraturan Bupati
tersebut; dan 4) Pemerintah Kabupaten Wakatobi belum mengatur
tentang sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak menerapkan Sistem Online
terhadap Pajak Daerah

Klasifikasi Judul Temuan dan Kondisi Daerah Link
Pendapatan Kode Rekening

Pendapatan Asli Terdapat Kontradiksi PIN Penyelam dilakukan oleh PT MWI untuk Daerah Tujuan Wisata https://drive.google.c
Daerah antara Peraturan (DTW) Pulau Hoga, Kecamatan Kaledupa dan WDR untuk DTW om/file/d/1nZCkaNDc
Daerah dengan Lamanggau, Kecamatan Tomia Timur untuk disetorkan ke Kas EYRjAdyHb2ILJiEmy
Peraturan Bupati atas Daerah. Namun, pugutan atas PIN Penyelam yang dipungut oleh Wakatobi EtZqFt3/view?usp=sh
Objek Pajak Retribusi WDR selaku salah satu Wajib Pungut Retribusi PIN Penyelam (2020) aring
PIN Penyelam menyerahkan retribusi PIN Penyelam tersebut kepada BTNW untuk
disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Wakatobi https://drive.google.c
Terdapat Kontradiksi (PNBP). Sehingga WDR tidak bersedia menyetorkan Retribusi PIN (2020) om/file/d/1nZCkaNDc
antara Peraturan Penyelam tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Wakatobi karena telah EYRjAdyHb2ILJiEmy
Daerah dengan menyetorkan retribusi tersebut ke Kas Negara melalui BTNW Buton EtZqFt3/view?usp=sh
Peraturan Bupati atas Tengah aring
Objek Pajak Retribusi terdapat kontradiksi objek pajak yang tertuang dalam Peraturan (2020)
PIN Penyelam Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan https://drive.google.c
Olah Raga dengan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 12 Tahun 2015 Buton om/file/d/1z7YCIYtEs
Pemasangan Alat dan tentang Tata Cara Perolehan dan Penggunaan Nomor Identifikasi Tengah Eq2GFsz_n60ndXRb
Perangkat Sistem Perorangan Wisata Selam di Obyek Wisata Bawah Laut Kabupaten (2020) ZnJOBWX/view?usp
Secara Daring pada Wakatobi =sharing
Usaha Milik Wajib Pajak Buton
Tidak Dipantau Dengan Delapan tempat makan yang dipasang alat, terdapat beberapa bulan Tengah https://drive.google.c
Memadai yang tidak merekam transaksi penjualan sedangkan berdasarkan uji (2020) om/file/d/1z7YCIYtEs
petik tempat makan tersebut hampir setiap hari beroperasi dan Eq2GFsz_n60ndXRb
Pelaksanaan Pungutan sebagian OPD belanja makan minum ditempat tersebut ZnJOBWX/view?usp
Pajak Hotel dan =sharing
Restoran Tidak Sesuai Bagian Penagihan Bapenda menagih ke tempat makan dan hotel
dengan Peraturan untuk kemudian menyetorkan sendiri hasil tagihannya tersebut ke Kas https://drive.google.c
Daerah dan SO Daerah. Surat Ketetapan Pajak dibuat setelah ada pembayaran om/file/d/1z7YCIYtEs
dengan pertimbangan sesuai dengan kemampuan rumah makan dan Eq2GFsz_n60ndXRb
Bapenda Tidak hotel. ZnJOBWX/view?usp
=sharing
Melakukan Upaya Bapenda tidak pernah menetapkan daftar wajib pajak, tetapi hanya
memantau hotel dan tempat makan yang ramai beroperasi. Selain itu
Pendataan Potensi Bapenda tidak pernah memperhitungkan potensi PAD dari belanja
makan minum dan hotel yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Buton
Pajak Hotel dan Tengah.

Restoran Secara

Optimal

Klasifikasi Judul Temuan Kondisi Daerah Link
Pendapatan
Peraturan Daerah Terdapat Peraturan Daerah terkait Retribusi yang belum https://drive.google.co
Pendapatan Asli dilakukan peninjauan kembali setelah diberlakukan lebih dari m/file/d/1z7YCIYtEsEq
Daerah Tentang Retribusi Tidak tiga tahun Buton 2GFsz_n60ndXRbZnJ
Tengah OBWX/view?usp=shari
Diperbarui Lebih Dari ng
2020
Tiga Tahun

Pendapatan Non Penerimaan dana Non Kapitasi di Puskesmas Gu dan https://drive.google.co
Lakudo menunjukkan bahwa klaim atas jasa Non Kapitasi m/file/d/1z7YCIYtEsEq
Kapitasi Puskesmas untuk bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 belum 2GFsz_n60ndXRbZnJ
mendapat feedback dari Badan Penyelenggara Jaminan OBWX/view?usp=shari
dan RSUD Tidak Sosial (BPJS). Hal tersebut dikarenakan petugas terbiasa Buton ng
untuk menunggu hasilnya Tengah
Dipantau dengan https://drive.google.co
RSUD merawat 72 pasien Covid-19 dengan penderita 2020 m/file/d/1z7YCIYtEsEq
Optimal meninggal dinyatakan karena Covid sebanyak sembilan 2GFsz_n60ndXRbZnJ
orang. Atas pelayanan 72 pasien tersebut diperkirakan klaim Buton OBWX/view?usp=shari
Pendapatan Pelayanan dapat diajukan senilai Rp2.176.500.000,. RSUD tidak Tengah ng
Kesehatan Tahun 2020 mengajukan klaim tersebut ke BPJS dengan alasan tidak
atas Klaim Pelayanan ada tenaga untuk mengurus administrasi pengajuannya. 2020
Perawatan Penderita
Covid 19 pada RSUD
Pemerintah Kabupaten
Buton Tengah Tidak
Terealisasi

Pengelolaan Pajak Pada TA 2020, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan https://drive.google.co
belum menganggarkan dan merealisasikan Pendapatan m/file/d/1XW6jHKM9a
Hotel belum memadai Pajak Hotel sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah nYb7fcy2ACugjGztYen
yang dapat dimanfaatkan langsung untuk keperluan daerah CCSv/view?usp=shari
dan kemakmuran rakyat, namun Pemerintah tidak Konawe ng
menganggarkan pendapatan atas Pajak Hotel dikarenakan Kepulauan
belum optimalnya pendataan Hotel yang dilakukan Bidang
Pendapatan, sehingga belum memiliki data wajib pajak dari 2020
masing – masing dinas yang memiliki kewenangan
memungut pajak. Selain itu rendahnya kesadaran wajib
pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya

Klasifikasi Judul Temuan Kondisi Daerah Link
Pendapatan
Perjanjian Pengelolaan Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Muna https://drive.google.c
Pendapatan Asli Setoran PBB-P2 dengan dengan PT. BPD Sultra tentang Pengembangan dan om/file/d/1mjInIjmhyt
Daerah PT. BPD Sultra Telah Implementasi Aplikasi PBB-P2 Online dimulai pada tanggal 30 PoL5QCGKjHXX2Mr
Kadaluwarsa Maret 2017 dan berlaku untuk jangka waktu tiga tahun.perjanjian 2-
tersebut belum dilakukan perpanjangan oleh Pemerintah Muna 2020 28n3W/view?usp=sh
Pemerintah Kabupaten Kabupaten Muna. aring
Muna 2020
Muna Belum Piutang PBB-P2 tersebut masih tercatat dalam Laporan https://drive.google.c
Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna. Penyerahan atas Kolaka om/file/d/1mjInIjmhyt
Menyerahkan Piutang Piutang PBB-P2 kepada Pemerintah Kabupaten Muna Barat Utara 2020 PoL5QCGKjHXX2Mr
belum dapat dilakukan dikarenakan masih dalam proses 2-
PBB-P2 ke Pemerintah menunggu persetujuan dari Bupati Muna Kolaka 28n3W/view?usp=sh
Utara 2020 aring
Kabupaten Muna Barat PPAT/Notaris telah menyusun laporan bulanan pembuatan akta
dan telah menyampaikan laporan tersebut kepada kantor Kolaka https://drive.google.c
PPAT dan/atau PPATS Pertanahan Kolaka Utara, Kanwil Kemenkumham, Kanwil BPN, Utara 2020 om/file/d/1n31EmXci
kantor Pajak Kolaka Utara dan kantor Pajak Kolaka, namun zFC5VXJ7JqLxVn_ib
Tidak Melaporkan hingga saat ini tidak pernah menyampaikan ke Bupati Kolaka YFR_CNK/view?usp
Utara karena tidak mengetahui bahwa laporan bulanan tersebut =sharing
Pembuatan Akta atau juga harus disampaikan kepada Bupati Kolaka Utara
https://drive.google.c
Risalah Lelang dan Bapenda dalam melakukan perhitungan Pajak Mineral Bukan om/file/d/1n31EmXci
Logam dan Batuan adalah berdasarkan dokumen kontrak yang zFC5VXJ7JqLxVn_ib
Kurang Pengenaan diterima dari pihak ketiga. Dari kontrak pekerjaan jalan maupun YFR_CNK/view?usp
gedung/bangunan yang dilaksanakan selama tahun anggaran =sharing
Sanksi Administratif berjalan, dihitung penggunaan material mineral bukan logam dan
batuannya kemudian dikalikan dengan harga standar dan https://drive.google.c
berupa Denda pada persentase tarif pajak yang berlaku om/file/d/1n31EmXci
zFC5VXJ7JqLxVn_ib
Badan Pendapatan Jumlah menara telekomunikasi yang berada di wilayah YFR_CNK/view?usp
Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan data yang dimiliki Dinas =sharing
Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sampai dengan
tahun 2020 adalah sebanyak 45 menara. hingga saat ini belum
Kurang Pungut Pajak terdapat menara yang didaftarkan sebagai objek pajak pada
aplikasi SISMIOP.
Mineral Bukan Logam

dan Batuan Minimal pada

Badan Pendapatan

Daerah

Terdapat Potensi Pajak
Bumi dan Bangunan atas
Menara Telekomunikasi
yang Belum Didata dan
Ditetapkan pada Badan
Pendapatan Daerah

Klasifikasi Judul Temuan Kondisi Daerah Link
Pendapatan
Kekurangan Penerimaan Bendahara Pengeluaran tidak mengetahui adanya ketentuan https://drive.google
Pendapatan Asli Pajak Daerah Makan dan tentang kewajiban pemungutan pajak makan dan minum oleh .com/file/d/1FmrqY
Daerah Minum ke Kas Daerah OPD atas setiap pertanggungjawaban belanja makan dan minum. 5SZk_jlCAoV-
Selama ini, pemungutan pajak atas belanja makan dan minum dfBDaZfEj8DVhZL/vi
hanya untuk jenis Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2%. Konawe 2020 ew?usp=sharing

Terdapat Subjek Pajak yang Bapenda belum mengintensifkan pemungutan pendapatan https://drive.google
Belum Ditetapkan Sebagai dengan memanfaatkan data Belanja Makanan dan Minuman .com/file/d/1ztj2kn
Wajib Pajak Rapat kegiatan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kendari untuk X-
potensi subjek pajak untuk dapat ditetapkan menjadi Wajib Pajak iBtr1lWBiIgxZfIU024
Restoran.Belanja Makan Minum OPD yang melakukan pembelian Kota Kendari L8thf/view?usp=sha
makanan pada beberapa usaha katering menunjukkan bahwa 2020 ring
beberapa usaha jasa katering yang belum terdaftar sebagai wajib
pajak dan Bapenda belum melakukan kewajibannya untuk Kota Kendari https://drive.google
memungut Pajak Restoran atas usaha katering tersebut. 2020 .com/file/d/1ztj2kn
X-
Pajak Parkir Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data register wajib pajak Kota Kendari iBtr1lWBiIgxZfIU024
parkir menunjukkan bahwa terdapat 142 pengelola yang terdaftar 2020 L8thf/view?usp=sha
sebagai wajib pajak yang berada di lingkungan Pemerintah Kota ring
Kendari. Dari hasil penelusuran wajib pajak yang terdaftar
tersebut, masih terdapat pengelola yang seharusnya menjadi https://drive.google
wajib pajak namun belum terdaftar .com/file/d/1ztj2kn
X-
Retribusi Rumah Potong Bendahara Penerimaan menunjukkan bahwa menunjukkan belum iBtr1lWBiIgxZfIU024
Hewan ada kebijakan yang mengatur terkait penyetoran melebihi 1 x 24 L8thf/view?usp=sha
jam. Kendala penyetoran lebih dari satu hari adalah pedagang ring
sering berhutang atau tidak membayar langsung kepada petugas,
sehingga tidak dapat disetorkan tepat waktu dan adanya kendala
transportasi

Klasifikasi Judul Temuan Kondisi Daerah Link
Pendapatan
Penggunaan Langsung atas Pendapatan sewa GOR tersebut digunakan untuk belanja https://drive.google
Pendapatan Asli operasional GOR yang tidak masuk dalam anggaran belanja Dinas .com/file/d/1mjInIj
Daerah Pendapatan Retribusi Kepemudaan dan Olah Raga di TA 2020. Belanja operasional mhytPoL5QCGKjHX
tersebut digunakan untuk biaya rutin seperti honor penjaga GOR, X2Mr2-
Pemakaian Kekayaan Daerah biaya listrik, dan biaya air, serta biaya lainnya seperti 28n3W/view?usp=s
perlengkapan GOR (Bola dan alat kebersihan) haring
pada Dinas Kepemudaan Muna 2020
https://drive.google
dan Olahraga Kota Kendari .com/file/d/1ztj2kn
2020 X-
Retribusi Pelayanan Semua Puskesmas se-Kota Kendari sepakat bahwa penyetoran iBtr1lWBiIgxZfIU024
Kesehatan retribusi ke Kas Daerah dilakukan sekali dalam seminggu. Atas Kota Kendari L8thf/view?usp=sha
hasil kesepakatan tersebut, semua Puskesmas melakukan 2020 ring
penyetoran sesuai hasil rapat tersebut. Penyetoran ke Kas Daerah
mengalami keterlambatan berkisar satu sampai dengan empat Kota Kendari https://drive.google
hari karena penyetoran retribusi dilakukan setiap hari senin atas 2020 .com/file/d/1ztj2kn
penerimaan retribusi seminggu sebelumnya X-
iBtr1lWBiIgxZfIU024
Retribusi Tempat Rekreasi Bendahara penerimaan mendatangi petugas pemungut PAD L8thf/view?usp=sha
dan Olahraga setiap hari sabtu dan minggu dikarenakan jarak Pantai Nambo ring
sekitar 12 km dari Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Penerimaan pada hari senin-jumat akan disetorkan oleh Petugas https://drive.google
pemungut kepada Bendahara Penerimaan secara kondisional .com/file/d/1ztj2kn
sesuai jumlah pengunjung. belum ada kebijakan yang mengatur X-
terkait penyetoran melebihi dari satu hari. Penyetoran yang iBtr1lWBiIgxZfIU024
melebihi satu hari dikarenakan jumlah penerimaan PAD yang L8thf/view?usp=sha
terlalu sedikit untuk disetorkan dalam satu hari. Kendala lainnya ring
juga karena jarak dan akomodasi untuk ke Pantai Nambo yang
membutuhkan banyak biaya

Retribusi Pelayanan Penyetoran atas penerimaan retribusi dilakukan dua kali
seminggu yakni hari selasa dan hari jumat. Retribusi dikumpulkan
Pemakaman dan Pengabuan terlebih dahulu kemudian rutin disetorkan pada hari selasa dan
jumat. Selanjutnya staf pada UPTD Pemakaman dan Pengabuan
Mayat Mayat menyetorkan retribusi tersebut kepada Bendahara
Penerimaan Dinas Perumahan dan Permukiman, oleh Bendahara
Penerimaan kemudian menyetorkan ke Kas Daerah

Klasifikasi Judul Temuan Kondisi Daerah Link
Pendapatan
Duplikasi Nilai Penyusunan duplikasi input nilai anggaran pendapatan pada Dinas Kesehatan, https://drive.google
Pendapatan Asli Anggaran Pendapatan Dinas yaitu menginput nilai retribusi pelayanan kesehatan – puskesmas .com/file/d/1rCmQa
Daerah Kesehatan dan dana Kapitasi JKN pada FKTP baik pada DPA Dinas Kesehatan CN1_4B4ui403tSair
dan Puskesmas. W58DTqWdZp/view
Kolaka 2020 ?usp=sharing
Potensi Penerimaan atas Adanya kesepakatan penyesuain tarif seseuai permohonan Kolaka 2020
Pajak Penerangan Jalan Non keringanan dari pihak PT. ATM namun surat buktinya tidak dapat Buton 2020 https://drive.google
PLN Belum Terealisasi ditunjukan kepada pemeriksa. Buton 2020 .com/file/d/1rCmQa
Buton 2020 CN1_4B4ui403tSair
Pengelolaan Retribusi Sewa Bapenda terlanjur menganggarkan pendapatan retribusi tersebut W58DTqWdZp/view
Alat Berat oleh Dinas PUPR pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) saat usulan APBD TA ?usp=sharing
Diakui Sebagai Anggaran 2020. Namun pada saat perubahan APBD TA 2020 meskipun
dan Realisasi Pendapatan pengelolaan retribusi sewa alat berat sudah dialihkan ke Dinas https://drive.google
Retribusi pada Bapenda PUPR, Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Bapenda maupun .com/file/d/1GQGk
Dinas PUPR tidak mengusulkan perubahan anggaran dan tidak ada P8C8CQ95bkkUsUIk
Tarif Sewa Bangunan II Mess verifikasi dari TAPD untuk menyesuaikan dengan Peraturan Bupati 9KLyworxR1YP/view
Buton Tidak Sesuai Tarif dan Buton Nomor 6 Tahun 2020 ?usp=sharing
Pemungutan Sewa Kamar
VIP Belum Diatur dalam Sewa Mess Buton menunjukan bahwa tarif retribusi pemakaian https://drive.google
Peraturan Daerah kekayaan daerah atas bangunan II kamar A2, A3, dan A4 belum .com/file/d/1GQGk
sesuai dengan tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah. P8C8CQ95bkkUsUIk
Penggunaan Langsung atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tidak mengatur untuk 9KLyworxR1YP/view
Pendapatan Sewa Mess penyewaan kamar VIP, namun oleh Unit Pelaksana Teknis Badan ?usp=sharing
Buton (UPTB)
Mess Buton kamar- kamar VIP tersebut tetap disewakan https://drive.google
.com/file/d/1GQGk
Hasil perbandingan antara catatan Daftar Buku Tamu dan P8C8CQ95bkkUsUIk
Pembayaran yang dibuat Holeh Bendahara Penerimaan Pembantu 9KLyworxR1YP/view
UPTB Mess Buton Bapenda dengan dokumen ?usp=sharing
pertanggungjawaban yang dimiliki oleh Bendahara Penerimaan
Bapenda diketahui bahwa terdapat perbedaan penerimaan yang
diterima

Klasifikasi Judul Temuan Kondisi Daerah Link
Pendapatan
Pengelolaan Retribusi Dinas Perdagangan masih menganggarkan atas pendapatan https://drive.google.c
Pendapatan Asli retribusi tersebut karena aset pasar berupa Tanah dan Gedung om/file/d/1GQGkP8C8
Daerah Pelayanan Pasar oleh Bangunan Pasar masih tercatat di Dinas Perdagangan. Sub Bagian CQ95bkkUsUIk9KLywo
Perencanaan dan Keuangan Bapenda dan Dinas Perdagangan rxR1YP/view?usp=shar
Bapenda Diakui Sebagai tidak mengusulkan perubahan anggaran dan tidak ada verifikasi ing
dari TAPD untuk menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 6
Anggaran dan Realisasi Tahun 2020 Buton 2020 https://drive.google.c
Buton 2020 om/file/d/1GQGkP8C8
Pendapatan Retribusi pada Karena adanya keterlambatan pengimputan data dalam aplikasi CQ95bkkUsUIk9KLywo
SISMIOP karena keterbatasan SDM. Dalam mengelola PBB-P2 rxR1YP/view?usp=shar
Dinas Perdagangan Bapenda menggunakan aplikasi Sistem Manajemen Informasi ing
Objek Pajak (SISMIOP) untuk pengumpulan data
Pemerintah Kabupaten
Buton Belum Menggunakan
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
Terbaru dalam Perhitungan
Penetapan PBB-P2 TA 2020

Pemerintah Kabupaten Penagihan pajak masih dilakukan secara manual. Pengimputan ke Buton 2020 https://drive.google.c
Buton Belum Mengenakan aplikasi SISMIOP masih secara backdata(data mundur) atas om/file/d/1GQGkP8C8
Sanksi Administratif atas setoran yang diterimah, Misalnya tunggakan Tahun 2019 dibayar Konawe CQ95bkkUsUIk9KLywo
Pembayaran PBB-P2 yang pada Tahun 2020, maka akan diinput bahwa PBB-P2 tersebut Kepulauan rxR1YP/view?usp=shar
Melewati Masa Pajak telah dibayar pada Tahun 2019 sebelum jatuh tempo sehingga ing
sistem tidak mengenakan bunga keterlambatan. Apabila diinput 2020
Pajak Bumi dan Bangunan sesuai waktu pembayaran, maka akan otomatis akan terbaca https://drive.google.c
Pedesaan dan Perkotaan terdapat sanksi bunga Konawe om/file/d/1XW6jHKM
(PBB-P2) Tahun 2020 belum Kepulauan 9anYb7fcy2ACugjGztY
ditetapkan Tahun pajak 2020 tidak melakukan penerbitan SPPT dikarenakan enCCSv/view?usp=sha
adanya kerusakan/proses maintenance aplikasi SIM PBB-P2 yang 2020 ring
digunakan oleh Bidang Pendapatan untuk pelaksanaan
pemungutan PBB-P2 dari mulai Pendataan Objek Pajak sampai https://drive.google.c
dengan Pembayaran. Kerusakan tersebut sudah terjadi sejak awal om/file/d/1XW6jHKM
tahun 2019, setelah pencetakan SPPT tahun 2019 dilakukan. 9anYb7fcy2ACugjGztY
enCCSv/view?usp=sha
Penagihan Piutang PBB-P2 Bidang Pendapatan BKD tidak pernah menerbitkan Surat Tagihan ring
tidak menggunakan Surat Pajak Daerah (STPD) untuk menagih piutang PBB-P2 yang
Tagihan Pajak Daerah tidak/kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo dan tidak pernah
menghitung atau mengenakan sanksi administrasi kepada wajib
pajak

Klasifikasi Judul Temuan Kondisi Daerah Link
Pendapatan
Perhitungan BPHTB Atas Perhitungan BPHTB untuk transaksi rumah BTN dilakukan https://drive.google
Pendapatan Asli Transaksi Jual Beli Rumah pengurangan sebanyak 25% untuk nilai transaksi sebelum .com/file/d/1dyhQ9
Daerah Sederhana Tidak Sesuai dikurangi NPOPTKP. Pengurangan tersebut didasari KWoJgyjs8wcXN4q2
pendapat Notaris/PPAT yang menyatakan demikian, berdasarkan hDBhKvtEbO3/view
Pemungutan Retribusi dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Kolaka Timur ?usp=sharing
Nomor 104/PMK.01/2005, mereka tidak mengetahui bahwa 2020
Pelayanan Kesehatan Belum aturan PMKNomor 104/PMK.01/2005 telah dicabut. https://drive.google
Kolaka Timur .com/file/d/1-
Menggunakan Bukti Dokumen rekapitulasi pemungutan atas 12 puskesmas, terdapat 2020 mFmDYEVeK8BuOL
10 puskesmas yang memungut pendapatan tanpa bukti O2Wn-
Pemungutan Resmi pemungutan retribusi pelayanan kesehatan dan dua puskesmas Kolaka Timur neKYEWavUDpl/vie
yang mencetak karcis/bukti pemungutannya sendiri. Atas karcis/ 2020 w?usp=sharing
bukti pemungutan pendapatan yang dicetak sendiri ini tidak ada
perforasi atau pengesahan dari Dinas Kesehatan Kolaka Timur https://drive.google
2020 .com/file/d/1-
Selisih Tarif Pemungutan terdapat puskesmas yang memungut dengan tarif lebih dan mFmDYEVeK8BuOL
antara Tarif yang Ditetapkan di kurang dari tarif yang ditetapkan di perda yang seharusnya. Konawe Utara O2Wn-
Peraturan Daerah dengan Petugas pemungut retribusi puskesmas menambahkan biaya 2020 neKYEWavUDpl/vie
yang Dipungut oleh Puskesmas obat. w?usp=sharing

Puskesmas Mowewe Tidak pemungutan pendapatan pada Puskesmas Mowewe selain tidak https://drive.google
Menyelenggarakan menggunakan bukti pemungutan resmi juga tidak memiliki .com/file/d/1-
Pencatatan Retribusi dengan pencatatan penerimaan pendapatan yang memadai. Bendahara mFmDYEVeK8BuOL
tertib Penerimaan Dinas Kesehatan hanya melakukan pengecekkan O2Wn-
antara jumlah setoran, rekap setoran dari Puskesmas, dan tidak neKYEWavUDpl/vie
Kekurangan penerimaan pernah melakukan pengecekan atas dokumen sumber w?usp=sharing
pemungutan/bukti pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan di
retribusi tempat wisata seluruh Puskesmas di Kabupaten Kolaka Timur https://drive.google
.com/file/d/1obB1c
Bendahara penerimah tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan keliNcvsFLRI0HCt2sl
retribusi. Terdapat 100 Blok Kupon yang telah dicetak, yang CqKS3U73/view?us
belum terjual 9 blok. p=sharing

Klasifikasi Judul Temuan Kondisi Daerah Link
Pendapatan
Pengelolaan Penerimaan Berdasarkan hasil catatan operator alat berat di kecamatan Batu https://drive.google
Pendapatan Asli Daerah atas Retribusi Sewa Atas menunjukkan bahwa Vibro Mini telah digunakan selama 36 .com/file/d/1uV8I4
Daerah Alat Berat Belum Memadai hari. Retribusi untuk kedua jenis alat berat tersebut uP3CSRpmKzLZUdq
belum diatur. Selain itu tidak ada kontrak perjanjian sewa alat mfRhhG7Mjn47/vie
berat antara Dinas PUPR Buton Selatan w?usp=sharing
dengan pihak ketiga untuk pemakaian kedua jenis alat berat 2020
tersebut. https://drive.google
Pemprov .com/file/d/13U9po
Penetapan Sanksi keterlambatan pembayaran Retribusi belum dikenakan sanksi Sulawesi Di054uvDI5T5UqHg
administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan serta belum Tenggara 2020 x_7vT6N_6CF/view?
Administratif atas diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atas Retribusi usp=sharing
terutang atau kurang bayar Pemprov
Keterlambatan Pembayaran Sulawesi https://drive.google
Tenggara 2020 .com/file/d/13U9po
Penetapan Sanksi Di054uvDI5T5UqHg
Pemprov x_7vT6N_6CF/view?
Administratif atas Sulawesi usp=sharing
Tenggara 2020
Keterlambatan Pembayaran https://drive.google
.com/file/d/13U9po
Penetapan Retribusi pada Terdapat tiga OPD yang belum menetapkan Retribusi sesuai Di054uvDI5T5UqHg
Tiga OPD Belum Sesuai dengan ketentuan terbaru yang berlaku pada tahun 2020 x_7vT6N_6CF/view?
Peraturan Gubernur yang usp=sharing
Berlaku

Pemungutan Uang Jaminan pihak ASPPUK menyatakan bahwa pihaknya menyetorkan uang
pembayaran sewa dan jaminan pemeliharaan kebersihan kepada
Pemeliharaan Kebersihan Bendahara Penerimaan melalui transfer ke rekening pribadi
Bendahara Penerimaan, sedangkan pihak Bank Indonesia
Penggunaan Pelataran melakukan penyetoran secara tunai ke Bendahara Penerimaan
dan diberikan bukti kwitansi. Atas pemungutan uang jaminan
Gedung eks MTQ Tidak pemeliharaan kebersihan pihak ASPPUK dan Bank Indonesia
menyatakan tidak menerima kembali uang tersebut meskipun
Mempunyai Dasar Aturan telah melakukan pembersihan area kegiatan setelah pelaksanaan
acara, keduanya mengaku tidak menerima pengembalian uang
jaminan maupun bukti kwitansi pengembalian tersebut dari pihak
Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang

Klasifikasi Judul Temuan Kondisi Daerah Link
Pendapatan

Pendapatan Asli Dinas Perindagkop UKM Dinas Perindagkop UKM memberlakukan tarif ke penyewa tidak https://drive.google.co
Daerah menetapkan tarif pemakaian berdasarkan ketentuan tarif yang berlaku, karena tidak adanya m/file/d/1MVr5hLres6i
petak/kios pasar grosir data yang mutakhir terkait ukuran petak dan jumlah petak ufQMZWLVfgq7YtRufCR
tidak sesuai dengan Peraturan Pohuwato ky/view?usp=sharing
Bupati Nomor 40 Tahun 2016 (Gorontalo)

2020

Terdapat 1208 Wajib Pajak Transaksi pembayaran PBB-P2 menunjukkan terdapat 1208 WP Majalengka https://drive.google.co
yang sama mendapatkan yang memperoleh NJOPTKP lebih dari satu kali kepada WP yang (Jawa Barat) m/file/d/1-
NJOPTKP lebih dari Satu sama dalam satu tahun, rhKlcRxsZ8m4A115IC7C
Kali 2020 shCKfhXkaOp/view?usp
=sharing

Rekening Penerima Hibah Pemeriksaan atas penyaluran hibah kepada 5 SKPD/UPTD https://drive.google.co
Pada Pada 5 SKPD/UPTD diketahui terdapat 5 (lima) rekening bank yang digunakan m/file/d/11ahffH8dr9Br
Belum Ditetapkan penampungan dana hibah, rekening penerimaan hibah tersebut xyvNe72_ZovuZK8pWkg
Sebagai Rekening Pemerintah dibuat sebagai syarat pencairan dana hibah dari donatur. N/view?usp=sharing
Daerah Pembukaaan rekening tersebut belum dilaporkan ke Bidang
Pembiayaan BPKAD Kabupaten Barito Selatan selaku Kuasa Barito
Bendahara Umum Daerah Selatan
(Kalimantan)
2020

KATEGORI

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Klasifikasi Judul Temuan Kondisi Daerah Link
Pendapatan

Pendapatan Hasil Tidak terdapat peraturan Penempatan uang daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang Bengkayang https://drive.google.co
Pengelolaan kepala daerah yang mengatur pada PT BPD Kalbar Cabang Bengkayang tidak didukung dengan (Kalimantan) m/file/d/1_T0GYO-
Kekayaan Daerah penempatan uang daerah perjanjian penempatan deposito dengan bank yang antara lain QZHBiO4uqPBY11vGuqE
yang Dipisahkan pada bank umum berisi tentang lingkup penempatan deposito, hak, dan kewajiban 2020 _l8eil/view?usp=sharing
para pihak, penempatan awal pada tanggal 13 Februari 2020 dan
tingkat bunga deposito sebesar 5,75% per tahun. Surat Bupati Bengkayang https://drive.google.co
tersebut berisi permohonan untuk pemindahbukuan kas yang (Kalimantan) m/file/d/1_T0GYO-
bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten QZHBiO4uqPBY11vGuqE
Bengkayang untuk didepositokan dengan jangka waktu tiga bulan 2020 _l8eil/view?usp=sharing

Pendapatan bunga deposito nominal bunga deposito yang dibayarkan kepada Pemerintah Hulu Sungai https://drive.google.co
Selatan m/file/d/1rX9e0WSpFgV
Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bengkayang merupakan nominal setelah pajak dengan b0wKzahGKf2RNLMxWb
(Kalimantan) D5J/view?usp=sharing
Bengkayang Tahun 2020 rincian sebagai berikut, pihak PT Bank Kalbar Cabang Bengkayang 2020

dikenakan pajak penghasilan menginformasikan secara lisan terkait pajak yang akan dikenakan

dan tidak sesuai dengan suku atas pendapatan bunga deposito sebesar 20%. Berdasarkan hasil

bunga pada sertifikat deposito konfirmasi tertulis dengan Surat Nomor

04/SK/LK.Terinci/BKY/05/2021 tanggal 21 Mei 2021.

Kekurangan Penerimaan Hasil perhitungan Kasi Pelayanan Nasabah dan Kasi Operasional
Bank Kalsel Cabang Kandangan diketahui bahwa untuk deposito
Bunga Deposito Bank Kalsel rekening dengan nomor …….dengan tingkat bunga 6,5%, terdapat
kekurangan penerirmaan bunga deposito periode maret sampai
Cabang Kandangan desember

Pendapatan Bunga Deposito Kepala BKD sebagai PPKD yang melaksanakan fungsi BUD dan https://drive.google.co
Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan selaku Kuasa BUD m/file/d/1Zn4u90AZDE8
Pemerintah Kabupaten pada tanggal 8 April 2021 diperoleh keterangan bahwa pihak BUD 1RQF78mYIC8nBdoMK4
dan Kuasa BUD belum pernah melakukan pemantauan dan _f0/view?usp=sharing
Kapuas Hulu Tahun 2020 yang permintaan laporan terkait ketepatan perhitungan bunga Kapuas Hulu
deposito sesuai , tingkat suku bunga serta pemotongan pajak atas (Kalimantan)
Ditempatkan di Bank Kalbar bunga deposito
2020
Cabang Putussibau Dikenakan

Pajak Penghasilan dan

Tidak Sesuai dengan Suku

Bunga yang Disepakati.

KATEGORI

Lain-lain PAD yang Sah

Klasifikasi Judul Temuan Kondisi Daerah Link
Pendapatan

Pendapatan Rekening Dana Kapitasi FKTP Pihak BRI pernah menerima surat dari Kepala Dinas Kesehatan untuk Kolaka https://drive.google
Lain-lain PAD pada 16 Puskesmas di Bank BRI menghapus PPh atas jasa giro sesuai dengan temuan dari BPK RI atas Utara 2020 .com/file/d/18JurPH
yang Sah Tidak Memperoleh Bunga/Jasa pemeriksaan LKPD TA 2018, namun ditindaklanjuti oleh pihak BRI dengan Hkd6ZD4riN0gRKF9r
Giro menghapus penerimaan jasa giro, sehingga sejak bulan Juni tahun 2019, Kolaka TR5HOpDGq/view?
ke-16 rekening puskesmas tersebut tidak mendapatkan penerimaan jasa 2020 usp=sharing
Bangunan ATM yang Terletak giro
pada Badan Perencanaan https://drive.google
Daerah Belum Dipungut Sewa Belum terdapat perjanjian sewa menyewa antara BPD Sultra dengan .com/file/d/1Rv8z-
atas Pemanfaatan Kekayaan pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan memang belum pernah ada QArcarLUnEp0gE9h
Daerah. pembicaraan antar kedua belah pihak meskipun ATM BPD Sultra tersebut wOVo_a9GuCy/vie
telah beroperasi sejak tahun 2018 dan masuk ke dalam daftar potensi w?usp=sharing
penerimaan pendapatan lain-lain PAD yang sah di BKAD.

Penggunaan Langsung atas Hasil penjualan ayam petelur telah digunakan langsung untuk membiayai Muna 2020 https://drive.google
Pendapatan Lain-lain PAD yang operasional ayam afkir berupa biaya pakan dan sisa atas penjualan ayam .com/file/d/1UEqo
Sah pada Dinas Peternakan dan afkir masih terdapat pada rekening KPN Mitra Ternak .Atas sisa penjualan wOmrIBiTE3sMBm
Kesehatan Hewan ayam afkir, atas inisiatif sendiri pihak KPN Mitra Ternak telah menyetorkan W2hXh_97NrwLl_/v
ke kas daerah senilai sesuai Bukti Setoran tanggal 28 April 2021 iew?usp=sharing

Penyetoran Pendapatan Non Hasil pengujian atas mutasi debet dan kredit pada rekening koran Muna 2020 https://drive.google
Kapitasi ke Kas Daerah Tidak Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan diketahui pelimpahan pendapatan Muna 2020 .com/file/d/1Cctow
Sesuai ketentuan non kapitasi ke kas daerah selama tahun 2020 tidak tepat waktu, gJwV758ycQ3AsKoY
pelimpahan pendapatan non kapitasi ke kas daerah hanya dilakukan T0AQgUNTbx6/view
Pendapatan Non Kapitasi sebanyak tiga kali yaitu tanggal 3 Juni 2020 , tanggal 24 September 2020, ?usp=sharing
Puskesmas dan Jasa Giro Non 18 Desember 2020 Sehingga keterlambatan pelimpahan ke kas daerah
Kapitasi Belum Disetorkan ke berkisar antara 8 s.d. 152 hari https://drive.google
Kas Daerah Sampai Dengan 31 .com/file/d/1Cctow
Desember 2020 Berdasarkan Neraca per 31 Desember 2020 (unaudited) saldo Kas di gJwV758ycQ3AsKoY
Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp0,00. Hasil T0AQgUNTbx6/view
pemeriksaan dokumen dan konfirmasi kepada Bendahara Penerimaan ?usp=sharing
diketahui terdapat pendapatan atas jasa giro dan pendapatan non kapitasi
puskesmas yang sampai dengan tahun anggaran 2020 berakhir belum
disetorkan ke kas daerah. Hasil konfirmasi lebih lanjut diketahui bahwa
saldo akhir per 31 Desember 2020 terdiri atas pendapatan jasa giro dan
pendapatan non kapitasi .

Klasifikasi Judul Temuan Kondisi Daerah Link
Pendapatan
Pendapatan bunga jasa Dana Kapitasi dan Buku Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN Tahun Barito Kuala https://drive.google
Pendapatan Lain-lain giro pada rekening dana 2020, menunjukkan bahwa bunga jasa giro pada rekening Dana (Kalimantan) .com/file/d/1QTuq
PAD yang Sah kapitasi belum disetor ke Kapitasi JKN pada 17 FKTP untuk bulan Januari sampai dengan M2z5rnHQz0g6HUU
kas Desember 2020, belum disetor ke Kas Daerah 2020 eUFrzF6hrT6JI/view
daerah ?usp=sharing

Penerimaan Lain-Lain Bendahara Penerimaan menyusulkan rekap nama pasien sebagai Prov. NTB 2020 https://drive.google
pada Balai Laboratorium pendukung nilai penerimaan dan penyetoran ke Kas Daerah, .com/file/d/1WkkuK
Kesehatan Pengujian dan rekap pasien yang disusulkan ke Tim Pemeriksa tersebut, Manggarai Timur M4GgPVXtibPX5xu3
Kalibrasi Tidak Dilaporkan ditemukan pasien yang telah membayar rapid test namun ( Prov. NTT) 2020 FTQKc7n1i4F/view?
dan Disetor ke Kas Daerah namanya tidak tercantum dalam rincian penyetoran penerimaan usp=sharing
ke Kas Daerah
Pengelolaan Pendapatan https://drive.google
Lain-Lain PAD yang Sah – Penjualan atas hasil pertanian, perkebunan dan peternakan tidak .com/file/d/14fBzqF
Hasil Penjualan Aset sesuai dengan ketentuan yang ada. Hasil pertanian, perkebunan qaOe2u0skPFaz0dV
Lainnya tidak tertib dan peternakan merupakan aset daerah sehingga hasil penjualan Eh7gCEF5E0/view?u
tersebut harus disetor seluruhnya ke kasda. Namun Demikian, di sp=sharing
Kabupaten Manggarai Timur belum terdapat Peraturan Daerah
(Perda) yang mengatur tentang mekanisme Penjualan Hasil Aset
Lainnya

DAFTAR PUSTAKA

1. PERATURAN BPK RI NOMOR 1 TAHUN

2017 – STANDAR PEMERIKSAAN

KEUANGAN NEGARA

2. KEPUTUSAN BPK RI NOMOR 5 TAHUN

2015 – PEDOMAN MANAJEMEN

PEMERIKSAAN

3. PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

DAERAH (LKPD) TAHUN 2021

4. KEPUTUSAN BPK RI NOMOR 5 TAHUN

2010 – PETUNJUK TEKNIS KODERING

TEMUAN PEMERIKSAAN

5. PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019

6. BULETEN TEKNIS NO. 22 TENTANG

AKUNTANSI UTANG BERBASIS

AKTUARIAL

7. PROSEDUR PEMERIKSAAN AKUN

PENDAPATAN

8. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) TA

2020 REGIONAL BALI, NUSA TENGGARA,

SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA

9. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) TA

2020 BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA

TENGA