ARIYAH JUAL BELI KHIYAR

Memahami dan menguasai aturan hukum Islam dan dalil-dalil
tentang ‘ariyah, dan aplikasinya dalam masyarakat.

1. Menganalisis pengertian dan hukum ‘ariyah
2. Menganalisi rukun dan syarat ‘ariyah
3. Membedakan macam-macam ‘ariyah dan tanggung

jawab atasnya
4. Menganalisi konsekwensi hukum ‘ariyah

1. Pengertian dan hukum ‘ariyah
2. Rukun dan syarat ‘ariyah
3. Macam-macam ‘ariyah dan tanggung jawab atasnya
4. Konsekwensi hukum ‘ariyah

1

URAIAN MATERI

A. Pengertian dan Hukum ‘Ariyah

Untuk membedakan antara pinjam-meminjam yang diperbolehkan oleh syariat

agama dari praktik riba yang dilarang, misalnya, maka perlu pemahaman yang utuh
tentang definisi pinjam-meminjam ini. Pinjaman bisa disebut juga sebagai ‘ariyah.
Secara semantik, ‘ariyah berasal dari akar kata a-‘ara yu’iru i’arah, meminjam

sesuatu, mengeluarkan sesuatu dari tangan pemiliknya kepada tangan orang lain.

Empat mazhab Fikih memiliki pengertian yang berbeda namun hampir sama.

Mazhab Hanafiyah memiliki dua pengertian.

Pertama: ‫تمليك المنافع بغير عوض‬

Memilikkan manfaat pada orang lain tanpa harus ada ganti rugi.

Kedua:

‫اباحة الانتفاع بملك الغير‬

Mengijinkan mendapat manfaat dari hak milik orang lain.

Menurut Malikiyah, ‘ariyah juga memiliki dua pendapat

Pertama:

‫تمليك منافع العين بغير عوض‬

Memilikkan berbagai manfaat dari suatu benda tanpa harus ada ganti rugi,

Kedua:

‫تمليك منفعة موقتة بلا عوض‬

“Memilikkan manfaat dalam tempo tertentu tanpa ada ganti rugi,

Menurut Syafi’iyah, ‘ariyah juga memiliki dua pendapat.

Pertama:

‫هبة المنافع مع استيفاء ملك الرقبة‬

Memberikan manfaat (kepada orang lain) dengan mengembalikan atas
pemiliknya,

Kedua:

‫اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده‬

Mengijinkan mendapat manfaat dari barang yang memiliki manfaat dengan

catatan wujud barang tersebut tetap demi bisa mengembalikannya.

Menurut Hanabilah, ‘ariyah juga memiliki dua pendapat.

Pertama:

‫اباحة الانتفاع بعين من أعيان المال‬

2

Membolehkan mendapat manfaat atas sebuah barang yang termasuk dari
harta kekayaan.

Kedua:

‫اباحة المنافع بغير عوض‬

Membolehkan (seseorang mendapat) manfaat tanpa ada keharusan ganti.

Selain Imam empat mazhab, ada juga ulama lain seperti Ibnu Rif’ah yang ber-
pendapat bahwa ‘ariyah adalah membolehkan seseorang mengambil manfaat dari

suatu barang dengan jalan yang halal, namun wujud barang tersebut harus utuh dan

dapat dikembalikan pada pemiliknya.
Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ‘ariyah bagian dari tolong menolong.

Sementara hukum tolong menolong adalah sunah. Pinjaman adalah bagian dari amal

kebaikan yang merupakan manifestasi konkrit dari prinsip tolong-menolong. Allah

mencela manusia yang enggan tolong menolong sesamanya.

Sebagaimana Ibnu Katsir, Sayyid Sabiq juga mengatakan bahwa tolong
menolong dalam ‘ariyah adalah amalan sunah. Hal senada disampaikan oleh ulama
lain seperti al-Ruyani yang dikutip oleh Taqiyuddin, bahwa hukum ‘ariyah adalah
wajib ketika Islam baru bangkit. Adapun ayat-ayat al-Qur’an yang berkenaan dengan
‘ariyah atau pinjam-meminjam ini adalah sebagai berikut:

-٢- ‫َوتَ َعاَونُواْ عَلَى الْ ِّرب َوالَتّ ْقَوى َولاَ تَعَاَونُواْ َعلَى الِّإ ِّْث َوالْعُ ْدَوا ِّن و‬

Dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah
kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan.” (QS al-Maidah/5:
2)

Sedangkan dalil hadis sebagai berikut:

‫ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى‬:‫عن أبي هريرة رضي الله عنه‬
)‫الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله‬

Dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi saw. bersabda, Siapa yang meminjam harta
manusia dengan kehendak membayarnya maka Allah akan membayarkannya,
barang siapa yang meminjam hendak melenyapkannya, maka Allah akan
melenyapkan hartanya” (HR. Bukhari).

Dengan demikian, Islam sesungguhnya sangat menganjurkan untuk saling
tolong menolong pada hambanya. ‘ariyah (pinjam meminjam) adalah bentuk dari
sikap dan perilaku tolong menolong. Jadi, ‘ariyah merupakan ajaran Islam yang perlu

dikembangkan dalam interaksi sosial kehidupan umat.

B. Rukun dan Syarat ‘Ariyah

Sebelumnya telah kita bahas tentang definisi ‘ariyah. Islam dengan ajaran al-
Qur’an maupun hadisnya telah mengijinkan umat Islam untuk melakukan transaksi
pinjam-meminjam, dan hal itu adalah bagian dari amalan sunah karena ‘ariyah
bernuansa tolong-menolong dan tidak untuk membebani orang lain. Untuk itulah, ilmu

3

fikih kemudian menentukan secara lebih detail tentang rukun-rukun dan syarat- syarat
yang harus dipenuhi dalam transaksi ‘ariyah.

Ilmu fikih secara detail membahas tentang rukun-rukun ‘ariyah. Berikut ini
adalah rukun-rukun ‘ariyah.

1. Mu’ir
Mu’ir adalah pihak yang meminjamkan atau mengizinkan penggunaan barang

untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Beberapa syarat yang harus ada pada mu’ir yaitu:
a. Ahli al-Tabarru, yakni memiliki hak penuh untuk memberikan izin atas pemanfaat-

an barang;
b. Mukhtar, yakni tidak dalam keadaan dipaksa oleh pihak lain. Akad ‘ariyah hanya

sah dilakukan jika meminjamkan barang pada orang lain itu atas dasar inisiatif
sendiri bukan atas dasar tekanan.
2. Musta’ir

Musta’ir adalah pihak yang meminjam barang atau orang yang mendapat izin
untuk menggunakan barang. Beberapa syarat yang harus ada pada musta’ir adalah
sebagai berikut:
a. Sah mendapat hak penggunaan barang setelah melalui akad tabarru’. Seseorang

yang tidak melewati akad tabarru’ maka tidak dapat dianggap sebagai musta’ir
sehingga ia tidak bisa menggunakan barang untuk diambil manfaatnya.
b. Mua’yan, yakni jelas dan tertentu. Orang yang meminjam harus jelas identitasnya,
nama dan alamatnya, serta identitas-identitas lain yang menutup kemungkinan
untuk menghilangkan barang atau menghilangkan kemungkinan pengrusakan atas
barang tanpa tanggung jawab.

3. Musta’ar
Musta’ar adalah barang yang dipinjamkan. Jadi, barang yang manfaatnya sudah

diizinkan untuk dipergunakan oleh musta’ir disebut sebagai musta’ar. Beberapa syarat
yang harus ada dalam musta’ar adalah sebagai berikut:
a. Berpotensi dimanfaatkan. Jadi, barang yang tidak mengandung nilai guna atau nilai

manfaat maka tidak bisa dipinjamkan;
b. Manfaat barang merupakan milik pihak mu’ir. Jika manfaat barang bukan milik

mu’ir, maka barang tersebut tidak bisa dipinjamkan. Contoh, sepetak lahan
disewakan oleh A kepada B. Sekalipun lahan tersebut berstatus milik A, tetapi
manfaatnya sudah milik pihak B. Jadi, C sudah tidak bisa mengambil manfaat pada
lahan itu.
c. Syar’i, yaitu pemanfaatannya sudah legal secara agama. Jika suatu barang mengan-
dung nilai guna yang tidak dibenarkan oleh agama, maka tidak boleh dipinjamkan.
d. Maqsudah, yaitu manfaat barang memiliki nilai ekonomis. Jika ghairu maqsudhah,
maka barang tidak bisa dipinjamkan. Misalnya, sebutir debu atau lainnya.
e. Pemanfaatannya tidak berkonsekuensi mengurangi fisik barang.

4

3. Shighah
Shighah dalam akad ‘ariyah adalah bahasa komunikasi atau ucapan. Sighah

berfungsi sebagai penegas bahwa akad ‘ariyah sudah dijalankan dengan baik dan
benar. Sighah di sini bisa meliputi ijab dan qabul. Ijab berarti ucapan dari mu’ir bahwa
dirinya meminjamkan barang yang mengandung nilai guna pada mu’ar, sedangkan
qabul adalah pernyataan yang menunjukkan bahwa mu’ar telah mendapatkan izin
untuk mengambil manfaat dari barang milik mu’ir.

C. Macam-macam ‘Ariyah dan Tanggung Jawab Atasnya

Setelah mempelajari tentang rukun dan syarat transaksi ‘ariyah yang benar
menurut aturan hukum Islam, muncul pertanyaan: seberapa lama seseorang berhak
meminjam barang dan sejauh mana barang bisa dimanfaatkan? Pertanyaan tentang
tempo dan ruang pemanfaatan barang ini mengantarkan pada konsep baru tentang
‘ariyah. Ada batasan atau tidak adanya batasan atas barang yang dipinjamkan
merupakan bahasan tersendiri dalam ilmu fikih.

1. Macam-macam ‘Ariyah
Terdapat dua macam ‘ariyah yaitu: ‘ariyah muqayyadah dan ‘ariyah muthlaqah.

a. ‘Ariyah Muqayyadah
‘Ariyah Muqayyadah adalah bentuk pinjam-meminjam barang yang bersifat

terikat dengan batasan-batasan tertentu. Dengan adanya batasan ini, maka peminjaman
barang harus mengikuti batasan yang telah ditentukan atau disepakati bersama.
Pembatasan dapat berupa apa saja, baik itu pembatasan waktu atau tempat maupun
poin-poin lain yang disepakati bersama sejak awal. Apabila batasan-batasan ini telah
dilanggar, maka pelanggar bisa dijatuhi hukuman, setidaknya dihukumi bersalah.
Dengan demikian, jika pemilik barang mensyaratkan pembatasan waktu, tempat, atau
batasan lain tersebut, maka seseorang tidak memililki pilihan lain selain mentaatinya.
Contoh, mobil hanya boleh dipinjam sehari dalam radius 100 kilometer. Batasan waktu
dan jarak tempuh untuk mobil ini harus ditaati oleh peminjam barang.

‘Ariyah muqayyadah ini biasanya berlaku pada objek yang bernilai besar,
sehingga mu’ir merasa khawatir atas musta’ir jika tidak diberi batasan semacam itu.
Namun, jika pembatasan dari mu’ir menyebabkan musta’ir tidak dapat mengambil
manfaat dari barang pinjamannya, maka pembatasan itu tidak berlaku. Contoh, mobil
hanya dibolehkan dipakai dalam radius 100 kilometer, sedangkan kebutuhannya 1.000
km. Pembatasan yang mustahil semacam ini memembatalkan pembatasan. Dengan
demikian, musta’ir boleh melanggar batasan selama terdapat kesulitan untuk meman-
faatkan barang pinjaman. Contoh, A meminjam mobil pada B selama 24 jam. Tiba-
tiba, di sebuah perjalanan terjadi kecelakaan yang tidak memungkinkan musta’ir (A)
untuk mengembalikan mobil pada mu’ir (B) dalam jangka waktu 24 jam. Sebab, mobil
harus masuk bengkel dan menjalani reparasi dalam durasi waktu yang lebih lama.
Tanpa sepengetahuan dan seizin mu’ir pun, musta’ir boleh melebihi batas waktu 24
jam.

5

Jika ada perbedaan pendapat antara mu’ir dan musta’ir tentang lamanya
waktu meminjam, berat/nilai barang, tempat, dan jenis barang, maka pendapat yang
harus dimenangkan adalah pendapat mu’ir karena dialah pemberi izin untuk
mengambil manfaat barang pinjaman tersebut sesuai dengan keinginannya. Menurut
jumhur ulama, dalam konteks ‘ariyah muqayyadah, musta’ir hanya boleh memakai
barang sesuai ijin mu’ir.
b. ‘Ariyah Muthlaqah

‘Ariyah muthlaqah adalah bentuk pinjam-meminjam barang yang tidak dibatasi
oleh ketentuan apapun. Melalui akad ‘ariyah ini, musta’ir diberi kebebasan untuk
memanfaatkan barang pinjaman selama apapun dan dalam ruang seluas apapun. Jika
A menyerahkan mobil pada B tanpa ada kesepakatan berupa pembatasan apapun, maka
B berhak menggunakan mobil berapa hari pun dan sejauh mana pun.

Apabila dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan
kendaraan mobil tersebut, misalnya terkait waktu dan tempat mengendarainya, maka
praktek tersebut dikenal dengan ‘ariyah muthlaqah. ‘Ariyah muthlaqah ini sering
terjadi di kalangan mu’ir atau musta’ir yang sudah saling percaya satu sama lain.
Karena itulah, hukum adat menjadi berlaku. Batas waktu dan batas ruang harus
disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Tidak boleh menggunakan
kendaraan tersebut siang malam tanpa henti, dan dalam radius yang sangat jauh tanpa
kendali. Jika penggunaannya tidak sesuai dengan kebiasaan dan barang pinjaman
rusak, maka mu’ir harus bertanggung jawab. Menurut ulama Mazhab Hanafiyah,
dalam status ‘ariyah muthlaqah, musta’ir berperan sepenuhnya sebagai malik atau
pemilik barang.

2. Tanggung Jawab atas Barang Pinjaman
Hal penting lain yang harus diperhatikan oleh musta’ir adalah soal biaya atau

nafakah barang pinjaman. Ulama Hanafiyah mengatakan, musta’ar atau barang
pinjaman itu adalah sepenuhnya amanah dan tanggung jawab musta’ir atau si
peminjam dalam situasi atau momen-momen pemanfaatan.

Sebaliknya, di luar momen pemanfaatan, maka barang pinjaman bukan tanggung
jawab musta’ir, kecuali sengaja lalai dan abai. Sebab, pada diri si peminjam itu sendiri
tidak ada alasan untuk menanggung beban tanggung jawab, kecuali sejak awal sudah
masuk kategori ‘ariyah muqayyadah. Contoh, A boleh memakai mobil milik B dengan
catatan jika hilang atau rusak, baik lalai atau sengaja, maka wajib ganti. Ini sudah
masuk kategori muqayyadah

Jumhur ulama mengatakan bahwa barang pinjaman sepenuhnya berada di bawah
tanggung jawab si peminjam atau musta’ir, baik sengaja atau tidak, sesuai nominal
barang saat terjadi kerusakan. Sebab, ada sabda Nabi: “ariyah itu tanggung jawab,”
(HR. Abu Daud, Nasai, Ahmad dan Hakim). Jadi, tidak ada alasan lain selain
bertanggung jawab sepenuhnya.

6

D. Konsekuensi Hukum ‘Ariyah

1. Pertentangan Perspektif Antara Mu’ir dan Musta’ir
Barang pinjaman atau musta’ar adalah barang yang bisa mendatangkan manfaat

bila dipakai dalam jangka waktu tertentu dan di ruang tertentu. Barang tersebut pada
dasarnya adalah milik dari seorang pemberi pinjaman atau mu’ir, dan berpindah tangan
kepada orang yang meminjam atau musta’ir. Apabila di tengah perjalanan tiba-tiba
ada perubahaan perasaan dari mu’ir, bolehkah dirinya menarik barang yang menjadi
hak miliknya tersebut? Apakah musta’ir wajib mengembalikan barang pinjamannya,
padahal belum habis waktu yang disepakati atau bahkan belum sedikitpun mengambil
manfaat dari barang tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, perlu terlebih dahulu mengerti hakikat
status kepemilikan barang pinjaman atau musta’ar. Menurut mayoritas ulama, barang
pinjaman yang ada di tangan musta’ir berstatus sebagai semi-hak milik (milk ghair
lazim). Sebab, barang yang bersangkutan adalah hak milik penuh dari mu’ir. Konseku-
ensi pandangan mayoritas ulama tersebut adalah bahwa mu’ir dapat menarik barang
hak miliknya yang dipinjamkan pada orang lain tersebut kapan saja dan dimana
saja. Hal yang serupa berlaku pada musta’ir yang boleh mengembalikan barang
pinjamannya itu kapan saja dan di mana saja sesuai yang dia kehendaki.

Pendapat lain datang dari ulama Mazhab Malikiyah yang mengatakan bahwa
seorang mu’ir tidak boleh menarik barangnya yang sudah dipinjamkan kepada orang
lain sebelum barang tersebut mendatangkan manfaat atau telah digunakan (Bidayah
al-Mujtahid, jilid 2, hlm. 308, Hasyiyah ad-Dasuqi, jilid 3, hlm. 439). Perbedaan
pendapat antara mayoritas ulama dan mazhab Malikiyah ini harus dipahami dengan
benar. Penyelesaian konflik sosial dapat dilihat dari dua sudut pandang ini. Misalnya,
jika seseorang yang bernama (A) meminjam suatu barang terhadap orang yang
bernama (B), maka (A) boleh menarik barang itu kapan saja dan di mana saja.
Demikian pula (B) boleh mengembalikannya kapan saja dan di mana saja. Hal ini
tidaklah menimbulkan konflik sosial jika (A) dan (B) sudah sama-sama mengerti.
Tetapi, jika (A) dan (B) terjadi konflik atau permusuhan sebelum barang digunakan
maka mereka sebagai mu’ir dan musta’ir akan memperebutkan barang pinjaman. A
pasti ngotot untuk menarik barang dari B, sedangkan B ngotot untuk tidak mengem-
balikan barang dengan alasan belum memanfaatkannya sedikitpun. Mazhab Malikiyah
dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Dengan kata lain, A wajib
mengalah dan memberikan kesempatan bagi B untuk memanfaatkan barang yang
dipinjamnya.

2. Pertentangan Klaim Antara Mu’ir dan Musta’ir
Pertentangan klaim sering terjadi. Berikut ini adalah aspek-aspek yang sering

terjadi di masyarakat:
a. Pertentangan klaim soal jenis akad dan kesepakatan;
b. Pertentangan klaim soal barang yang hilang atau rusak;
c. Pertentangan klaim soal pengembalian.

7

Seseorang merasa barang yang ada di tangannya itu adalah barang pinjaman,
sehingga saat mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya tidak diwajibkan
memberikan upeti tertentu. Sedangkan orang yang memiliki barang merasa bahwa
barangnya yang dipinjamkan itu adalah barang sewaan, sehingga harus dikembalikan
beserta uang sewanya. Jika barang rusak maka harus diganti biaya perawatan dan ganti
rugi.

Dalam kasus pertentangan klaim di atas, apakah barang itu barang pinjaman atau
barang sewaan maka klaim musta’ir adalah klaim yang dimenangkan. Yaitu, klaim
bahwa barang yang ada di tangannya adalah barang pinjaman, bukan barang sewaan.
Namun, musta’ir harus diikat dengan sumpah bahwa dirinya memang meminjam
bukan menyewa.

Kasus lain yang mungkin melibatkan pertentangan klaim adalah soal pengem-
balian barang, apakah barang sudah dikembalikan atau belum dikembalikan. Boleh
saja seorang musta’ir mengatakan bahwa dirinya telah mengembalikan barang yang
pernah dipinjamnya. Sedangkan mu’ir menolak itu dan mengatakan bahwa barang
belum dikembalikan.

Dalam kasus seperti itu, klaim dari mu’ir adalah klaim yang dimenangkan
dengan catatan, mu’ir wajib bersumpah atas pernyataannya. Mu’ir harus bersumpah
bahwa barang miliknya belum dikembalikan. Setelah bersumpah selesai, maka
klaimnya adalah klaim yang harus dimenangkan.

3. Tempo Berakhirnya Akad ‘Ariyah
Kapan transaksi akad ‘Ariyah berakhir? Ada banyak alasan yang bisa menyebab-

kan akad ‘ariyah itu berakhir. Berikut ini adalah momen dan faktor yang mengakhiri
akad ‘ariyah.
Pertama, mu’ir meminta barang untuk dikembalikan oleh musta’ir. Apabila dua belah
pihak sepakat untuk mengembalikan barang/musta’ar, maka secara otomatis traksaksi
sebelumnya sudah selesai/berakhir.
Kedua, musta’ir mengembalikan barang yang dipinjam kepada mu’ir baik sesudah
tempo yang disepakati berdua maupun sebelum tempo itu berakhir. Sebab, akad
‘ariyah adalah akad yang jaiz, artinya boleh dikembalikan kapan saja.
Ketiga, salah satu dari dua pihak (mu’ir dan musta’ir) menjadi tidak lagi cakap hukum
dalam melakukan akad ‘ariyah. Hal itu bisa disebabkan oleh kegilaan dari salah
satunya. Jika mu’ir atau musta’ir kehilangan akal sehat maka akad ‘ariyah dengan
sendirinya sudah batal.
Keempat, salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak bisa melanjutkan tasharruf.
Hal itu bisa disebabkan oleh kematian. Apabila salah satu dari mu’ir atau musta’ir
adalah yang meninggal dunia, maka akad ‘ariyah berakhir dengan sendirinya. Apabila
salah satu faktor ini terjadi maka akad ‘ariyah berakhir secara otomatis. Tidak ada
salah satu pihak yang bisa melanjutkan argumentasi atau memperpanjang persoalan.
Sebab, dua orang yang melakukan transaksi sudah tidak bisa dikonfirmasi lagi.

8

Memahami dan menguasai aturan jual beli dan bentuk-
bentuknya yang benar menurut agama. Mengetahui dalill
naqli dan aqli tentang syarat dan rukun jual beli dalam Islam.

1. Menganalisis pengertian, rukun, dan syarat jual beli
2. Menganalisis pengertian, rukun, dan syarat salam
3. Menganalisis pengertian, rukun, dan syarat istishna’
4. Menganalisis pengertian bai’ bi tsaman ajil dan

kebutuhan atasnya
5.

1. Pengertian, rukun, dan syarat jual beli
2. Pengertian, rukun, dan syarat salam
3. Pengertian, rukun, dan syarat istishna’
4. Pengertian bai’ bi tsaman ajil dan kebutuhan atasnya

1

URAIAN MATERI

A. Jual beli

1. Pengertian Jual beli

Jual beli dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata al-bai', al-tijarah, atau

al-mubadalah. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt.: -٢٩- ‫يَْرُجو َن ِجتَاَرةً َلّن تَبُوَر‬

Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi (QS

Fathir/35: 29)

‫ي‬SMْ e‫ش‬udh‫ب‬aan‫ْي‬dSg‫ش‬zekd)ca.zanAarabrmtbimenanyheuanarsguaaadt,taajiulksaatahilnlabmhbe,ealinhIauwmtkaaaaumrjuaslaeN-lsbuaabwaie'tulauiwbdaeidernaadlgriataihdnma(sl‫ا‬uae‫ك‬qms‫ي‬au‫مل‬ba‫ت‬ktau‫ل‬ilta‫ا‬a(‫م‬t‫ب‬bWu‫ل‬asA‫ا‬yh‫م‬la-bMia‫ل'ة‬iha‫ب‬n‫ا‬j‫ق‬amb‫م‬li)-uZsy'yuaaShniya'gaiinlriba:(eh3r‫ة‬a4‫بل‬Ar4‫ا‬t‫ق‬l)i‫م‬-:.
tduaklaamr mkeitnaubkAarl-hMaurtgahdneinmgeannjhelaarstakasnecbaarhawkaepjueamliblieklai nse. bSaegmaei n(‫ا‬t‫ك‬ar‫مل‬i‫ت‬t‫ا‬u‫ك‬,‫ي‬I‫ل‬b‫تم‬n‫ل‬u‫ما‬Q‫بال‬u‫ل‬d‫ا‬a‫لم‬m‫ة ا‬a‫دل‬h‫با‬d‫)م‬i
yang artinya pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.

Dari pengertian di atas, jual beli adalah “Menukar barang dengan barang atau

menukar barang dengan uang, yaitu dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari

yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan".

Jual beli adalah aktivitas ekonomi yang hukumnya boleh. Hal ini berdasarkan

nash al-Qur’an dan hadis serta ijma' dari seluruh umat Islam. Dalam al-Qur’an Allah

berfirman: -٢٧٥- ‫َوأَ َح َّل اّلهلُ الْبَْي َع َو َحَّرَم الهجربَا‬

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. (QS al-
Baqarah/2: 275).

‫بجاَْبْلجيَا جر‬S‫اَج‬e‫ََمو‬d‫دُه‬aْْ‫قن‬nَ‫فَجم‬g‫ٍد‬k‫جحَك‬a‫ج‬n‫ذََولا‬ dari .h‫َع»جان‬aَ‫يَا‬d‫جبَُعال‬iُ‫َْي‬s‫للَْفَّبَرت‬R‫بَراا‬a‫ََخَع‬sَ‫اآي‬u‫َبلََج‬l‫َوتا‬u‫َاا‬l‫ُْدذَه‬lُ‫إج‬a‫ُدَق‬h«َ‫َع َحف‬sَ‫َلأ‬a‫بَايَْي‬wَّّ‫اهَُخاَلْق‬bّ‫أنَََمن‬eْ‫ُه‬r-‫َجإ‬s‫مجمفْن‬a‫لَر‬b‫َخٌسد‬d‫آجوح‬a‫وال‬:‫ايَُُصيعََلجاّهيُىَوأَََلاْلَلحيَهُْْدتُُُعْهَكلايهَا‬-َ‫أَتَْبو‬ ‫ااَملبْْابَجيْنََلُْععُيَََوتَمإجََفرَْنّرقَتعَاََفْنََّورَقكََاارََُسنبَ ْوعَجََلدججياأَّعًَلّْانجل‬

‫فَ ُك ُّل‬
‫عَلَى‬

Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullh saw bersabda: “Apabila dua orang

melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar
(memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum

berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak

menemukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar
pada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu”.

(HR. Muttafaq alaih).

Pada hadis yang lain, Nabi bersabda:

2

‫ يا رسول الله أي الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور‬: ‫عن رفاعة بن رافع قال قيل‬

Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya: Pekerjaan
apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan
tangannya dan setiap jual beli yang bersih”. (HR Ahmad).

‫ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن الكلب‬: ‫عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه‬
‫ومهر البغي وحلوان الكاهن‬

Dari Abu Mas’ud al-Anshary r.a. bahwa Rasulullah saw. melarang mengambil
uang penjualan anjing, uang pelacuran dan upah pertenungan. (HR. Muttafaq
Alaih.)

2. Rukun Jual beli

Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun yang harus terpenuhi

untuk sahnya jual beli. Rukun jual beli, ada tiga, yaitu:

a. Adanya Penjual dan Pembeli;

Penjual dan pembeli yang memenuhi syarat adalah mereka yang telah memenuhi

ahliyah untuk boleh melakukan transaksi muamalah. Ahliyah itu berupa keadaan

pelaku yang harus berakal dan baligh. Dengan rukun ini, maka jual beli tidak

memenuhi rukunnya bila dilakukan oleh penjual atau pembeli yang gila atau tidak

waras. Demikian juga bila salah satu dari mereka termasuk orang yang kurang akalnya.

Demikian juga jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh tidak

sah, kecuali bila yang diperjual belikan hanyalah benda-benda yang nilainya sangat

kecil. Namun bila seizin atau sepengetahuan orang tuanya atau orang dewasa, jual beli

yang dilakukan oleh anak kecil hukumnya sah, sebagaimana dibolehkan jual beli

dengan bantuan anak kecil sebagai utusan, tetapi bukan sebagai penentu jual beli.

Misalnya, seorang ayah meminta anaknya untuk membelikan suatu benda di sebuah

toko. Jual beli itu sah karena pada dasarnya yang menjadi pembeli adalah ayahnya,

sedangkan posisi anak saat itu hanyalah utusan atau suruhan saja.

b. Adanya Akad

Penjual dan pembeli melakukan akad kesepakatan untuk bertukar dalam jual-

beli. Akad itu seperti: “Aku jual barang ini kepada anda dengan harga Rp 10.000", lalu

pembeli menjawab,"Aku terima." Sebagian ulama mengatakan bahwa akad itu harus

dengan lafaz yang diucapkan, kecuali bila barang yang diperjualbelikan termasuk

barang yang rendah n(‫ة‬i‫ط‬la‫ا‬i‫ع‬n‫م‬y)a.yNaiatumukne,suelpaamkaatalaninamnteamrabopleehnkjuaanl akad jual beli dengan
sistem mu'athaah, dan pembeli untuk

bertransaksi tanpa mengucapkan lafaz.

c. Adanya Barang/Jasa Yang Diperjualbelikan

Rukun yang ketiga adalah adanya barang atau jasa yang diperjual belikan. Para

ulama menetapkan bahwa barang yang diperjual belikan itu harus memenuhi syarat

tertentu agar boleh dilakukan akad. Agar jual beli menjadi sah secara syariah, maka

barang yang diperjual belikan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu suci.

Benda yang diperjual belikan harus benda yang suci dalam arti bukan benda najis

atau mengandung najis. Di antara benda najis yang disepakati para ulama antara lain

3

bangkai, darah, daging babi, khamar, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan dan

lainnya. Akan tetapi, Mazhab Hanbali menetapkan bahwa kotoran hewan yang

dagingnya boleh dimakan, hukumnya tidak najis. Dasarnya adalah sabda Rasulullah

saw.

‫ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول عام الفتح وهو‬:‫عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‬
) ‫بمكة ( إن الله ورسوله حرم بيع اْلمر والميتة واْلنزير والأصنام‬

Dari Jabir Ibnu Abdullah r.a. bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda di
Mekah pada tahun penaklukan kota itu: ”Sesungguhnya Allah melarang jual-
beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala”. (HR. Muttafaq Alaih)

a. 3. Syarat-Syarat Jual Beli akad (‫)عاقد‬, antara lain:
Syarat bagi orang yang melakukan

1) Baligh (Berakal)

Allah swt. berfirman: ً‫َولاَ تُْؤتُواْ ال ُّسَف َهاء أَْمَوالَ ُك ُم اَلّجِت َجَع َل اّلهلُ لَ ُك ْم قجيَاما‬

Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum
sempurna akalnya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan
Allah sebagai pokok kehidupan.” (Q.S. an-Nisa/4: 5)

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang bukan ahli tasaruf tidak boleh

melakukan jual beli dan melakukan akad (ijab qabul).

2) Beragama Islam
Hal ini berlaku untuk pembeli (khusus kitab suci al-Qur’an/budak muslim),

bukan penjual. Hal ini dijadikan syarat karena dihawatirkan jika orang yang membeli

adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum

muslimin.

3) Tidak Dipaksa
b. Syarat ma’qud ‘alaih, barang yang diperjualbelikan antara lain:

1) Suci atau mungkin disucikan

Tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain. Dalam

hadis disebutkan:

‫ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول عام الفتح وهو بمكة ( إن الله‬: ‫عن جابر بن عبدالله‬
) ‫ورسوله حرم بيع اْلمر والميتة واْلنزير والأصنام‬

Dari Jabir r.a. bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda pada hari
pembebasan Mekah, “Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan
jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

2) Bermanfaat
3) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat
4) Milik sendiri
5) Diketahui (dilihat)

4

Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya.
Dalam sebuah hadis disebutkan:

‫ نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر‬: ‫عن أبي هريرة قال‬

Dari Abi Hurairah r.a. ia berkata, Rasulullah saw. telah melarang jual beli
dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan. (HR Muslim)

c. Syarat sah ijab qabul
1) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja
setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya;
2) Tidak diselingi kata-kata lain;
3) Tidak ditaklikkan (digantungkan) dengan hal lain. Misalnya jika bapakku mati,
maka barang ini aku jual padamu;
4) Tidak dibatasi waktu. Misal, barang ini aku jual padamu satu bulan saja
4. Macam-Macam Jual Beli
Jual beli ada tiga macam yaitu:

a. Menjual barang yang bisa dilihat
Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi

rukun jual beli.
b. Menjual barang yang disifati (memesan barang)

Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya (sesuai
promo)
c. Menjual barang yang tidak kelihatan

Hukumnya tidak boleh/tidak sah. Boleh/sah menjual sesuatu yang suci dan
bermanfaat dan tidak diperbolehkan/tidak sah menjual sesuatu yang najis dan tidak
bermanfaatin.

B. Jual Beli Salam

b‫ا‬e‫ل‬r1‫ج‬a.r‫ا‬t‫ع‬PiSepe‫ى‬nec‫ط‬gmare‫ع‬bar‫ي‬etb‫ل‬iraia‫د‬anhn‫ب‬a‫ب‬.dsS‫ة‬aa‫م‬e,n‫ذ‬ds‫ل‬Daa‫ ا‬nla‫ي‬ag‫ف‬smk)aara(nr‫م‬Hts‫ل‬i‫س‬eunc)ykaauardamjauilsaSatliha-lblaaaehmll,i-is'bathalaaram'n(gd‫اء‬i‫ط‬dye‫ع‬a‫ل‬fn‫ا‬i)gndisdaiinksaeanbtu-stteakbsaalnigfas(ii‫ف‬f(at‫يف‬n‫سل‬y‫تو‬a‫و)الص‬d‫م‬yala‫ع‬an‫ي‬m‫ب‬g

tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga.

Secara sederhana, salam dapat dikatakan sebagai jual beli dengan hutang. Jual

beli ini biasanya menghutangkan barang dengan pembayaran uang tunai. Hal ini

berkebalikan dengan kredit, di mana, kredit barang diserahkan terlebih dahulu,

sedangkan uang pembayaran menjadi hutang.

Dasar diperbolehkannya salam tertera di dalam a‫َل‬lَ-‫إج‬Q‫ٍن‬uْ‫َدي‬r'‫بج‬an‫تُم‬,‫َن‬h‫داي‬aََd‫ ت‬i‫ا‬sَ‫إجذ‬dْ‫وا‬aُ‫ن‬n‫آَم‬ij‫ن‬mَ ‫ذي‬a‫َلّ ج‬u‫ ا‬l‫ا‬a‫َه‬mّ‫أَُي‬a‫َا‬.‫ي‬

ُ‫أَ َج ٍل ُّم َس ًّمى فَا ْكتُبُوه‬

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (QS al-
Baqarah/2: 282).

5

Dalam salah satu riwayat al-Syafi’i:

‫ إَل أجل مسمى قد أحله الله تعاَل فيكتابه وأذن فيه‬، ‫ أشهد أن السلف المضمون‬: ‫عن ابن عباس قال‬
‫ ثم قال‬،

Ibnu Al-Abbas berkata, Aku bersaksi bahwa akad salaf (salam) yang ditanggung
hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya dan Dia
telah mengizinkannya. Kemudian beliau membaca ayat ini. (HR al-Syafi'i dalam
musnadnya)

Di dalam al-sunnah al-nabawiyyah, dalil salam diriwayatkan dalam hadis Ibnu
Abbas r.a.

‫ قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة وهم يسلفون بالتمر‬: ‫عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‬
) ‫السنتين والثلاث فقال ( من أسلف في شيء ففي كيل معلوم إَل أجل معلوم‬

Ibnu Abbas r.a. berkata bahwa ketika Nabi saw. baru tiba di Madinah, orang-
orang Madinah biasa meminjamkan buah kurma dua tahun dan tiga tahun. Maka
Nabi saw. bersabda,"Siapa yang meminjamkan buah kurma maka harus memin-
jamkan dengan timbangan yang tertentu dan sampai pada masa yang tertentu”.
(HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis yang lain Rasul saw. bersabda:,

‫عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله ابن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله‬
‫صلى الله عليه و سلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم فنسلفهم في الحنطة والشعّي والزبيب إَل أجل‬

‫مسمى قال قلت أكان لهم زرع أو َل يكن لهم زرع ؟ قالا ما كنا نسألهم عن ذلك‬

Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Auf r.a. keduanya mengatakan,"Kami
biasa mendapat ghanimah bersama Rasulullah saw. datang orang-orang dari
negeri Syam. Lalu kami pinjamkan kepada mereka untuk dibayar gandum atau
sya’ir atau kismis dan minyak sampai kepada masa yang telah tertentu. Ketika
ditanyakan kepada kami,"Apakah mereka itu mempunyai tanaman?”. Jawab
kedua sahabat ini,"Tidak kami tanyakan kepada mereka tentang itu”. (HR
Bukhari dan Muslim)

Ibnu Al-Munzir menyebutkan bahwa semua orang yang kami kenal sebagai ahli
ilmu telah bersepakat bahwa akad salam itu merupakan akad yang dibolehkan, maka
zakat tidak wajib bagi orang kafir sejak lahir.

2. Rukun Akad Salam
Rukun di dalam akad salam harus ada ijab dan qabul dengan sebuah pernyataan

dari penjual: seperti aslamtuka (aku jual secara salam) atau aslaftuka (aku jual secara
salaf), atau dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh penjual dan pembeli.
Misalnya lafaz: a'thaituka salaman (aku serahkan kepadamu secara salam). Sedangkan
pembeli menjawabnya: qabiltu (saya terima), atau radhitu (saya rela), atau kata lain
yang bermakna persetujuan.

6

‫ه‬b‫ي‬i‫ل‬a‫)ا‬s.aKnDeydaauldaaimnseymbauemtlaemkmuuisklaiaklnliimasykaa(rd‫م‬a‫ل‬ts‫س‬aal‫م‬hal)mi,y,saephdeaantnjauguaklwadnilaapnyepamehbm. eSblyiealdiriashteaabruhusltiymaaduhas,adplieltamemmilipilkaanti.yhPai e(on‫م‬rja‫ل‬u‫س‬nag‫م‬l
yang beragama Islam, aqil, baligh, rasyid. (Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa

Adillatuhu, jilid 7 h. 160-166). Sedangkan syarat wilayah orang yang menjadi wali

yang mewakili pemilik aslinya dari uang atau barang dengan penujukan yang sah dan

berkekuatan hukum sama.

Karena dalam akad salam harus ada uang dan barang, maka uang digunakan

sebagai alat pembayaran dan barang sebagai benda yang diperjualbelikan. Uang dalam

amkuasdalslaalmamfiidhiise(‫ه‬b‫ي‬u‫ ف‬t‫م‬r‫سل‬a'‫م‬s)u.l maal ( ‫) رأس المال‬, dan barang dalam akad salam disebut
Jenis nilainya. Uang yang digunakan harus jelas nilai dan

kursnya. Misalnya, apakah uang yang digunakan berbentuk rupiah atau dollar.

3. Syarat Akad Salam

Syarat sahnya akad salam harus ada uang dan barang. Uang yang digunakan

dalam akad salam harus memenuhi kriteria:

a. Jenis Nilainya

Uang yang digunakan harus jelas nilai dan kursnya. Misalnya, apakah uang yang

digunakan berbentuk rupiah atau dollar.

b. Harus Tunai

Akad salam mensyaratkan uang tunai, tanpa ada cicilan atau apa pun.

Diperbolehkan menunda pembayaran asalkan jelas tanggal dan waktu pembayarannya.

Barang yang diperjualbelikan dalam akad salam memiliki syarat sebagai berikut:

a. Spesifikasi Barang

Barang yang dijual dalam akad salam harus ditetapkan dengan spesifikasi

tertentu. Misalnya, seorang pedagang menjual HP merk Samsung tipe J series sesuai

kesepakatan penjual dan pembeli. Penjual diperbolehkan menjual Samsung J Series

pada pembeli lain, asalkan di waktu yang ditentukan ia bisa memberikan barang

kepada pembeli dalam akad salam. Di sini, setiap kriteria yang diinginkan harus dite-

tapkan dan dipahami kedua belah pihak, sehingga pada waktu yang telah disepakati,

tidak ada komplain terhadap barang yang diperjualbelikan.

b. Barang Tidak Diserahkan Saat Akad

Akad salam akan gugur, jika barang diserahkan saat terjadi akad. Hal ini sesuai

hadis:

‫من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إَل أجل معلوم‬

Siapa yang meminjamkan buah kurma maka harus meminjamkan dengan
timbangan yang tertentu dan sampai pada masa yang tertentu”. (HR. Bukhari
dan Muslim)

7

c. Batas Penyerahan Barang

Ada beberapa pendapat tentang penyerahan barang ini. Mazhab Hanafiyah

mensyaratkan minimal setengah hari dan tidak boleh kurang; Ibnu Hakam membo-

lehkan satu hari; Ibnu Wahab mensyarakatkan minimal penyerahan barang 2 atau 3

hari sejak akad; dan ulama lain mensyaratkan batasnya cuma 3 hari.

d. Harus Jelas Waktu Penyerahan

Penjual dan pembeli harus memperjelas penyerahan barang (jatuh tempo). Jatuh

tempo di sini, harus jelas, tanggal bulan, tahun, atau jumlah hari atau minggu sesuai

akad antara penual dan pembeli. Rasulullah saw. bersabda: ‫إَل أجل معلوم‬

Hingga waktu (jatuh tempo) yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula."
(Muttafaqun 'alaih)

e. Barang Memungkinkan untuk Diserahkan pada Waktunya
Penjual dan pembeli harus memperhitungkan ketersediaan barang pada saat

jatuh tempo, demi terhindar dari tipu-menipu atau mengambil keuntungan sebelah

pihak. Orang tidak boleh memesan barang yang sifatnya untung-untungan, seperti

memesan buah musiman. Nabi saw. bersabda: ‫لاَ َضَرَر َولاَ جضَراَر‬

Tidak ada kemadharatan atau pembalasan kemadhorotan dengan yang lebih
besar dari perbuatan. (Riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al-
Albany).

f. Tempat Penyerahan Barang Harus Jelas
Seorang penjual diperbolehkan mendatangkan barang dari mana saja. Hal ini

demi memudahkan penjual, karena bisa jadi penjual tidak bisa mendatangkan barang
dari ladangnya sendiri, sehingga ia harus membeli dari orang lain.

C. Istishna’

1. Pengertian Istishna’
Istishna' adalah bentuk ism mashdar dari kata dasar istashna'a-yastashni'u.

Artinya meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. Misalnya, orang
mengatakan istashna'a fulan baitan, kita meminta orang lain untuk membuatkan

rumah.
Menurut sebagian ulama Mazhab Hanafiyah, istishna’ dapat diartikan sebagai

sebuah akad untuk sesuatu yang tertanggung dengan syarat pengerjaannya. Misalnya,
satu orang menemui seorang desainer, lalu berkata: buatkan saya desain logo untuk
perusahaan saya dengan harga sekian juta. Lalu, sang desainer menerimanya, berarti
mereka telah melakukan kesepakatan istishna’.

Menurut Mazhab Hanabilah, istilah istishna’ berarti jual beli barang yang belum
dimilikinya yang tidak termasuk dalam akad salam. Ulama Mazhab tersebut menya-
makan dengan jual beli dan pembuatannya. Sementara, menurut Mazhab Malikiyah

8

dan Syafi'iyah mendeskripsikan akad istishna’ dengan akad salam. Sehingga penger-

tiannya berarti suatu barang yang diserahkan kepada orang lain sesuai dengan cara
pembuatannya. Akad istishna’ dapat dikatakan sebagai sebuah transaksi jual beli yang

terjadi antara pemesan sebagai pihak pertama dan produsen sebagai pihak kedua.

Produsen sebagai pihak kedua membuatkan barang atau sesuatu sesuai dengan apa

yang diinginkan oleh pihak pertama sebagaimana kesepakatan yang terjalin di awal.

Dalil naqli yang menjelaskan perihal dibolehkannya akad ini sebagai berikut:

-٢٧٥- ‫َوأَ َح َّل اّلهلُ الْبَْي َع َو َحَّرَم الهجربَا‬

Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.. (QS al-Baqarah/2:
275).

Ayat ini memang bersifat umum dalam sebuah transaksi jual beli. Namun, sifat
keumuman ini berarti membolehkan akad istishna’, asalkan terhindar dari riba. Segala

transaksi diperbolehkan selama tidak ada dalil kuat yang mengharamkannya. Dalam

sebuahَ‫لا‬h‫َم‬a‫َج‬diَ‫ع‬sْ‫ال‬.d‫َّجهن‬i‫ججد‬t‫َإ‬e‫هُي‬rَ‫لى‬a‫جف‬n‫جه َل‬g‫ججضقي‬kَ‫ف‬a‫يمَا‬n‫َجبَج‬:‫اإجلَََْعل‬ ‫يََكْكأَتُجّهنَبأَنْإجَظَُلُر‬ ‫أَ ْن‬ ‫َد‬.‫جم َْنكافجَن َّأضٍََةرا‬-‫وَخساتلَمًما‬ ‫الله عليه‬ ‫صلى‬- ‫اَّلّجل‬ ‫يََعْقبَْنلُأَونََنٍإجسلَأاَّ َّنكجتَنَاجِبًَاّب‬
‫قَا َل‬ ‫فَا ْصطَنَ َع‬ .ٌ‫عَلَْيجه َخاِجت‬

Dari Anas r.a. bahwa Nabi saw. hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab,

lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima

surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin

stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat

menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (HR. Muslim)

Hadis di atas menjelaskan sebuah deskripsi bahwa akad istishna’ telah dilakukan

oleh Nabi sesuai ajaran Islam dan itu artinya diperbolehkan secara hukum fikhiyyah.

Kalangan ulama bersepakat bahwa istishna' merupakan akad yang dibolehkan

dan telah diaplikasikan sejak dahulu tanpa ada sahabat atau ulama yang mengingkari-
nya. Artinya, istishna’ diperbolehkan secara nash dan dilakukan oleh orang terdahulu.

Sehingga, adanya pelarangan seolah me‫م‬n‫ري‬j‫ح‬ad‫لت‬i‫ ا‬k‫ى‬u‫عل‬ra‫ل‬ng‫دلي‬te‫ال‬p‫ل‬a‫د‬t.‫الأصل في الأشياء الاباحة حتى ي‬

Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan
akan keharamannya.

Di era modern, kebutuhan orang mulai beragam dan bervariasi. Maka, akad jual
beli istishna’ seolah menemukan bentuk pengaplikasiannya. Artinya, ketika orang
membutuhkan seuatu barang dengan spesifikasi dan kriteria tertentu yang diinginkan,
tetapi kesulitan di dapatkan di pasar, maka solusinya tentu dengan memesan pada
produsen. Dengan demikian, apabila pemesanan semacam itu diharamkan, maka
bagaimana masyarakat akan memecahkan persoalan kebutuhan hidupnya. Tentu, hal
semacam ini perlu dipecahkan dan disikapi secara serius demi kelangsungan hidup
masyarakat.

9

2. Rukun Istishna’

Akad istishna' memiliki 3 rukun yang harus terpenuhi agar akad itu benar-benar

terjadi: kedua-belah pihak, barang yang diakadkan, dan shighah (ijab qabul). Ketiga

rukun tersebut sebagai berikut:

a. Adanya pemesan dan produsen. Di sini, pemesan biasanya disebut mustashni'

(d‫ا‬is‫ع‬e‫ن‬b‫ص‬u‫ت‬t‫س‬s‫م‬h‫ال‬an) i'se(‫ع‬b‫ن‬a‫ا‬g‫ص‬a‫ل‬i‫ا‬ pihak pertama. Sedangkan produsen sebagai pihak kedua
).

b. Barang yang diakadkan/diperjualbelikan. Barang yang diakadkan disebut al-mahal
( ‫) المحل‬. Dalam akad jual beli istishna’, objeknya adalah benda atau barang harus

dihadirkan atau dibuat. Sebagian ulama berpandangan dibolehkannya akad bukan

barang. Tetapi, akad tersebut bisa berupa jasa, asalkan kedua belah pihak saling

menyepakati.

c. Adanya ijab qabul. Ijab berarti lafadz dari pemesan yang meminta kepada produsen

untuk membuatkan barang atau jasa dengan imbalan yang ditentukan. Sedangkan,

qabul berarti penerimaan atau jawaban dari pihak produsen bahwa ia siap membuat

atau menyediakan barang atau jasa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh

pemesan.

3. Syarat Istishna’
Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi dalam akad istishna’, seperti:

a. Adanya penyebutan dan kesepakatan kriteria barang dan jasa yang akan dilang-

sungkan, agar tidak ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Hal ini penting,

agar saat penyerahan barang atau jasa benar-benar sesuai dengan kriteria yang

diinginkan oleh pemesan.
b. Tidak ada batasan waktu penyerahan barang. Dalam akad istishna’, seorang

produsen atau pemesan tidak boleh memerikan tenggat waktu, karena jika pemesan

memberikan tenggat waktu, maka akadnya berubah menjadi akad salam. Hal ini

disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Sementara, sebagian dari ulama Hanafiyah

(Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan) berpendapat, tidak menjadi persoalan ada

tenggat waktu, karena masyarakat terdahulu memang melakukan akad semacam itu.

Dan, akad tersebut tidak akan berubah menjadi akad salam. Dapat dikatakan, bahwa

tidak ada alasan untuk menentukan batasan waktu penyerahan barang, karena
tradisi masyarakat tidak berbeda pendapat soal dalil dan hukum syar’inya.

c. Barang yang dipesan adalah barang yang telah biasa dipesan dengan akad istishna'.

Persyaratan ini sebagai imbas langsung dari dasar dibolehkannya akad istishna'.

Telah dijelaskan di atas bahwa akad istishna' dibolehkan berdasarkan tradisi umat

Islam yang telah berlangsung sejak dahulu kala.

Akad ini hanya berlaku dan dibenarkan pada barang-barang yang oleh masyara-

kat biasa dipesan dengan skema akad istishna'. Adapun selainnya, maka dikembalikan

kepada hukum asal. Akan tetapi, dengan merujuk dalil-dalil dibolehkannya akad

istishna', maka dengan sendirinya persyaratan ini tidak kuat. Betapa tidak, karena akad

istishna' bukan hanya berdasarkan tradisi umat Islam, melainkan juga berdasarkan dalil

dari al-Qur'an dan sunah. Bila demikian adanya, maka tidak ada alasan untuk

10

membatasi akad istishna' pada barang-barang yang oleh masyarakat biasa dipesan
dengan skema istishna' saja.

4. Hakikat Akad Istishna'
Ulama mazhab Hanafi berbeda pendapat tentang hakekat akad istishna' ini.

Sebagian menganggapnya sebagai akad jual beli barang yang disertai dengan syarat
pengolahan barang yang dibeli, atau gabungan dari akad salam dan jual-beli jasa
(ijarah). Sebagian lainnya menganggap sebagai 2 akad, yaitu akad ijarah dan akad jual
beli. Pada awal akad istishna', akadnya adalah akad ijarah (jual jasa). Setelah barang
jadi dan pihak kedua selesai dari pekerjaan memproduksi barang yang dipesan,
akadnya berubah menjadi akad jual beli.

Tampaknya pendapat pertama lebih selaras dengan fakta akad istishna' karena
pihak 1 yaitu pemesan dan pihak 2 yaitu produsen hanya melakukan sekali akad. Pada
akad itu, pemesan menyatakan kesiapannya membeli barang-barang yang dimiliki
oleh produsen dengan syarat ia mengolahnya terlebih dahulu menjadi barang olahan
yang diingikan oleh pemesan.

5. Apakah Istishna' Akad Yang Mengikat?
Imam Abu Hanifah dan kebanyakan pengikutnya menggolongkan akad istishna'

ke dalam jenis akad yang tidak mengikat. Dengan demikian, sebelum barang
diserahkan, keduanya berhak untuk mengundurkan diri dari akad istishna'. Produsen
berhak menjual barang hasil produksinya kepada orang lain, sebagaimana pemesan
berhak untuk membatalkan pesanannya.

Berbeda dengan pandangan tersebut, Abu Yusuf, murid Abu Hanifah mengang-
gap akad istishna' sebagai akad yang mengikat. Dengan demikian, bila telah jatuh
tempo penyerahan barang dan produsen berhasil membuatkan barang sesuai dengan
pesanan, maka tidak ada hak bagi pemesan untuk mengundurkan diri dari pesanannya.
Sebagaimana produsen tidak berhak untuk menjual hasil produksinya kepada orang
lain.

D. Bai’ bi Tsaman ‘Ajil

1. Pengertian Bai’ bi Tsaman ‘Ajil
Bai` bi tsaman ‘ajil dapat dikatakan sebagai istilah baru dalam literatur fikih

Islam, walaupun secara aplikatif telah dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu. Secara
harfiyah, bai`maknanya adalah jual beli atau transaksi. Tsaman maknanya harga dan
ajil maknanya bertempo atau tidak tunai.

Bai` bi al-tsaman ajil dapat dikatakan sebagai jual beli yang uangnya diberikan
secara bertahap atau belakangan/ditangguhkan. Artinya, harga barang bisa berbeda
ketika barang tersebut dibeli secara tunai. Contohnya, jika HP dibeli secara tunai
seharga 2,5 juta, maka karena ditangguhkan harganya, bisa berharga 3 juta. Artinya,
harga tersebut bisa menyesuaikan dengan naik-turunnya harga.

Bagaimana menentukan halal dan haramnya harga dalam bai` bi al-tsaman ajil?
Dalam transaksi ini, ketika harga dan barang telah disepakati sejak awal, maka
akadnya halal. Akan tetapi, jika harga mark-up tidak ditentukan sejak pertama kali

11

transaksi, dan memungkinkan di perjalanan waktu, ada perubahan harga, maka akad
tersebut tidak diperbolehkan. Karena barang berpotensi naik dan turun di masa depan.
Artinya, harga harus ditetapkan dan ditentukan sejak awal, dan tidak ada lagi perubah-
an waktu pelunasan harga.

Berikut ini kami sajikan beberapa contoh bai` bi al-tsaman ajil:
a. Transaksi jual beli antara harga tunai dan kredit berbeda yang mana harga kredit

lebih tinggi daripada harga tunai. Misalnya, orang menjual HP dengan harga tunai
1,5 juta, maka harga kredit menjadi 2 juta;
b. Transaksi jual beli yang tidak ada kejelasan apakah tunai atau kredit. Misalnya,
harga barang 1 juta tunai dan 2 juta kredit. Kedua belah pihak tidak menentukan
mana yang akan diambil; tunai atau kredit. Hal ini tidak diperbolehkan atau dilarang
oleh agama;
c. Membeli harga barang dengan tangguhan, tetapi dengan persyaratan akan dijual
kembali kepada pihak produsen dengan harga yang lebih rendah. Hal ini diharam-
kan di dalam Islam karena mengandung riba.
d. Transaksi jual beli dengan syarat penjualan lagi. Misalnya, Roni membeli rumah
seharga 2 milyar dari Budi dengan syarat Budi membeli tanah Roni dengan harga
2 milyar. Transaksi ini dilarang, karena masuk bai’u wa syart;
e. Transaksi dengan syarat mengambil manfaat. Misalnya, Edi menjual rumahnya
kepada Deni tetapi dengan syarat Edi akan menempatinya terlebih dahulu selama 1
tahun. Transaksi ini memilik perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab
Malikiyah dan Hanabilah membolehkan, tetapi mazhab Syafiiyah melarang
transaksi seperti ini.
2. Kebutuhan Transaksi Bai’ bi Tsaman ‘Ajil

Jenis transaksi ini dalam Islam memiliki keuntungan, keringanan, dan kemu-
dahan. Hal ini dikarenakan, tidak semua orang dapat membeli keinginannya secara
kontan dan tunai. Kadang, orang tidak dapat memiliki kebutuhan hidupnya hanya
dengan sekali bayar. Seorang karyawan akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya
untuk membeli rumah, tanah atau mobil mengingat gaji bulanannya yang tidak
mencukup.

Orang yang memiliki penghasilan pas-pasan, boleh saja menabung uangnya
untuk dibelikan ketika uangnya cukup. Akan tetapi, di tengah kehidupan yang serba
cepat dan harga yang cenderung terus naik/meningkat, orang cenderung berusaha
memenuhi kebutuhannya sesegera mungkin. Jika pun harus menabung, membutuhkan
waktu lama untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Selain itu, para penjual,
biasanya berusaha untuk membuat barangnya segera laku. Karena, jika barang tidak
laku, maka kerugian akan ditanggung penjual. Solusinya, penjual akan melakukan
transaksi dengan cara menjual barang secepat mungkin, walau pun pembayarannya
ditangguhkan terlebih dahulu.

Di sini, antara pembeli dan penjual sama-sama memiliki kepentingan. Pembeli
butuh barang, dan penjual butuh barangnya segera laku. Maka, jalan keluarnya dengan
melakukan transaksi bai` bi al-tsaman ‘ajil.

12

3. Bai’ bi Tsaman ‘Ajil dan Sistem Bank Syariah
Bai` bi al-tsaman ‘ajil sebenarnya tidak hanya terbatas pada pembeli dan penjual

di pasar tradisional. Lembaga keuangan seperti bank pun bisa melakukan transaksi
bai` bi al-tsaman ‘ajil di mana, pihak bank memiliki uang dan tidak memiliki barang.
Jika ada orang yang ingin membeli barang, pihak bank boleh menyediakan barang
dengan cara membeli di pasar sesuai kebutuhan pembeli dengan mengambil
keuntungan tertentu selama tidak mengandung riba.

Prinsip jual beli adalah tukar menukar barang dengan uang. Di sini, berlaku
hukum bahwa barang yang dijual sudah harus milik dari penjual. Pihak bank berposisi
sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Akan tetapi, secara aplikatif,
pihak Bank biasanya tidak akan melakukan penjualan barang, tetapi meminjamkan
uang atau mewakilkan kepada pembeli untuk dibeli langsung barang yang dibutuhkan
oleh pembeli ke pasar. Dalam proses ini, biasa disebut wakalah atau ijarah dengan
konsekwensi hukum yang telah berlaku.

Akad muwakalah berupa pihak bank mewakilkan pembeli untuk membeli
barang atau pihak bank meminta tolong pada pembeli untuk membelikan barang.
Namun, kepemilikan barang ketika dibeli tetap milik bank. Pembeli hanya dititipi
untuk membeli barang. Pihak bank hanya perlu mengecek faktur pembelian kepada
pihak yang dititipi ketika disuruh membeli. Hal ini perlu dilakukan agar menghindari
terjadinya barang tidak dibeli dengan uang tersebut sehingga menjadi pinjaman uang
dengan pengembalian lebih.

Resiko yang muncul dalam proses pengadaan barang, bukan milik pembeli,
tetapi tanggung jawab penjual. Transaksi ini akan berlaku ketika barang sudah diterima
oleh pembeli dalam keadaan selamat. Dalam transaksi ini berlaku dua akad:
a. Akad wakalah antara bank dengan nasabah di mana saat itu bank membeli barang
dari pihak ketiga dan pembeli saat itu bertindak sebagai wakil dari pihak bank yang
melakukan pembelian barang dari pihak ketiga.
b. Akad jual-beli kredit. Setelah barang telah terbeli, maka bank menjual barang
tersebut dengan harga yang disepakati dua pihak. Kemudian nasabah/pembeli
membayar kepada bank dengan cara kredit atau tidak tunai.

4. Kelemahan Bai’ bi Tsaman ‘Ajil
Transaksi jual beli bai` bi al-tsaman ‘ajil sangat memungkinkan terjadi kesalah-

pahaman dan melangkar hukum fikih ketika kurang memahami prinsip syariah dan
begitu tipisnya perbedaan dengan akad yang lain. Misalnya, ketika pihak bank
menitipkan uang untuk membeli barang kepada pembeli yang akan dibeli oleh si
pembeli dengan harga yang lebih tinggi, ada celah yang bisa dimanfaatkan. Misalnya,
pembeli tidak membeli barang yang dimaksudkan dalam transaksi, tetapi digunakan
untuk keperluan lain, tetapi ketika jatuh tempo, pembeli akan melunasi pembayaran
yang telah disepakati di awal antara pihak bank dan pembeli.

Jika transaksi semacam ini terjadi, berarti tidak ada bedanya dengan pinjaman
uang berbunga. Alasan membeli barang hanya bentuk tipuan. Karena, secara aplikatif
yang terjadi adalah peminjaman uang dengan pengembalian melebihi peminjaman.

13

Dalam transaksi semacam itu telah terjadi transaksi riba yang dilarang, baik dalil naqli
maupun aqli.

Jika pihak bank terjebak transaksi seperti di atas berarti telah hilang prinsip
syariahnya. Prinsip syariah yang digunakan hanya kedok untuk menipu umat. Maka,
bank yang berlabel syariah harus berhati-hati dalam melakukan transaksi agar tidak
melanggar aturan agama.
Di sini, penting kiranya, pihak bank merekrut para bankir atau karyawan yang benar-
benar memahami prinsip bank syariah. Karena, ketika bankir atau karyawan tidak
memiliki pemahaman ekonomi syariah, potensi penyalahgunaan atau kekeliruan
semakin besar terjadi.

14

Memahami dan menguasai ketentuan khiyar dalam pandangan
hukum Islam

1. Menganalisis pengertian, rukun, dan syarat khiyar
2. Menganalisis cara menggugurkan dan sebab-sebab

berakhirnya khiyar
3. Menganalisis manfaat dan hikmah khiyar
4. Menganalisis hak khiyar dalam jual beli online

1. Pengertian, rukun, dan syarat khiyar
2. Cara menggugurkan dan sebab-sebab berakhirnya

khiyar
3. Manfaat dan hikmah khiyar
4. Hak khiyar dalam jual beli online

1

URAIAN MATERI

A. Khiyar dalam Jual Beli

1. Pengertian Khiyar
Khiyar, menurut bahasa artinya “memilih yang terbaik”. Sedangkan pengertian

khiyar menurut istilah syara’ adalah penjual dan pembeli boleh memilih antara
meneruskan atau mengurungkan jual belinya. Dalam pengertian lain, khiyar adalah
hak yang dimiliki oleh orang yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau
membatalkannya sesuai kondisi orang yang bertransaksi masing-masing.

Dalam bisnis, khiyar merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dan juga
dipahami, baik oleh penjual maupun pembeli. Khiyar dalam konteks jual beli bisa
memiliki beberapa maksud. Hal ini di antaranya adalah hak memilih yang diberikan
kepada dua belah pihak (penjual dan pembeli). Penjual dan pembeli memiliki hak yang
sama untuk melangsungkan jual beli serta mengikuti syarat-syarat jual beli.

Tujuan adanya khiyar adalah agar kedua belah pihak (penjual ataupun pembeli)
tidak akan mengalami kerugian atau penyesalan setelah transaksi yang diakibatkan
dari sebab-sebab tertentu dari proses jual beli yang dilakukan. Atau hal yang terkait
mengenai barang ataupun harga. Berikut adalah penjelasan mengenai khiyar dalam
jual beli.

Setiap aturan Islam pasti ada hikmah dan orientasi pemecahan masalah yang
dapat diselesaikan. Begitu pula dengan adanya aturan khiyar dalam proses transaksi
jual beli. Dengan adanya aturan khiyar, dapat diambil beberapa hikmah yang luas, di
antaranya sebagai berikut:
a. Dengan adanya khiyar dapat dipertegas adanya akad yang terdapat dalam jual beli;
b. Membuat kenyamanan dan akan muncul kepuasan dari masing-masing belah pihak;
c. Dengan adanya khiyar, maka penipuan dalam transaksi akan juga terhindarkan,

karena adanya kejelasan dan hak yang sudah jelas;
d. Masing-masing penjual dan pembeli dapat secara jujur dan transparan

melakukan proses transaksi;
e. Menghindarkan adanya perselisihan dalam proses jual beli.

Adanya khiyar tentu sangat menjaga proses transaksi jual beli itu terlaksana
dengan baik. Umat Islam yang baik dan taat terhadap aturan agama hendaknya mem-
perhatikan masalah khiyar ini agar dapat terlaksana dengan lancar segala macam
transaksi bisnis yang dilakukannya. Masalah-masalah dalam transaksi jual beli biasa-
nya terjadi karena tidak ada kejujuran, keterbukaan, dan transparansi dari tiap-
tiap pihak. Khiyar ini juga sekaligus mengajarkan pada manusia bahwa dalam sektor
apapun juga harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang sesuai ajaran agama Islam.

2

2. Dasar Hukum Khiyar
Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 275

-٢٧٥- ‫َوأَ َح َّل اّلهلُ الْبَيْ َع َو َحَّرَم الِهّرََب‬

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. (QS al-
Baqarah/2: 275).

Lafal jual beli dalam ayat ini adalah umum meliputi akad jual beli. Dengan begitu, ia
menjadi mubah (boleh) untuk semua termasuk khiyar.

Sedangkan dari hadis Rasulullah saw. bersabda:

‫ قال النبي صلى الله عليه و سلم ( البيعان َبلخيار ما لم يتفرقا أو‬:‫عن ابن عمر رضي الله عنهما قال‬
) ‫ وربما قال ( أو يكون بيع خيار‬. ) ‫يقول أحدهما لصاحبه اختر‬

Telah bersabda Nabi: “Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selagi
keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temanya:
pilihlah dan kadang-kadang beliau bersabda atau terjadi jual beli khiyar.” (HR.
Al-Bukhari).

Pada hadis yang lain, Nabi bersabda:

‫عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و‬
‫سلم ( البيعان َبلخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإنكتما‬

) ‫وكذَب محقت بركة بيعهما‬

Dari Abdullah bin Al-Harits ia berkata: Saya mendengar Hakim bin Hizam dari
Nabi, beliau bersabda: “Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama
mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar-benar dan jelas,
maka mereka berdua diberi keberkahan di dalam jual beli mereka, dan apabila
mereka berdua berbohong dan merahasiakan maka dihapuslah keberkahan jual
beli mereka berdua.” (HR. Al-Bukhari).

Dua hadis di atas menunjukkan adanya hak khiyar bagi orang yang sedang
melakukan transaksi jual beli.

3. Macam-macam Khiyar
Macam-macam khiyar dapat dilihat dari berbagai aspek. Dalam aspek ada

tidaknya perjanjian, khiyar terbagi kepada:

a. Khiyar Hukmiyah
Khiyar hukmiyah yaitu khiyar yang melekat dalam akad. Setiap kali ada akad

untuk menjaga maslahat pihak akad, maka khiyar ini ada tanpa membutuhkan
persetujuan pihak-pihak akad. Khiyar yang termasuk adalah macam ini adalah khiyar
ru’yah dan khiyar ‘aib.
b. Khiyar Iradiyah

3

Khiyar iradiyah yaitu khiyar yang timbul karena ada kesepakatan antar pihak
akad. Khiyar yang termasuk adalah dalam macam ini adalah khiyar syarat dan khiyar
ta’yin.

Secara umum, khiyar dibagi kepada:
a. Khiyar Majlis

Khiyar majlis sah menjadi milik si penjual dan si pembeli semenjak dilangsung-
kannya akad jual beli hingga mereka berpisah, selama mereka berdua tidak mengada-
kan kesepakatan untuk tidak ada khiyar, atau kesepakatan untuk menggugurkan hak
khiyar setelah dilangsungkannya akad jual beli atau seorang di antara keduanya
menggugurkan hak khiyarnya, sehingga hanya seorang yang memiliki hak khiyar.

Dari Ibnu Umar r.a. dari Rasulullah saw. bahwa Rasulullah saw. bersabda,
“Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari
mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih
berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain.
Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual
beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli
itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka
jual beli telah terjadi (juga).”

Penjual dan pembeli yang khawatir membatalkan bila meninggalkan majlis,
maka hendaknya tidak meninggalkan majlis. Hal ini sesuai dengan hadis dari Amr bin
Syu’aib dari bapaknya dari datuknya bahwa Rasulullah saw bersabda, “Pembeli dan
penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli
dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan
rekannya karena khawatir dibatalkan.
b. Khiyar Syarat

Khiyar syarat yaitu kedua orang yang sedang melakukan jual beli mengadakan
kesepakatan menentukan syarat, atau salah satu di antara keduanya menentukan hak
khiyar sampai waktu tertentu, maka ini dibolehkan meskipun rentang waktu berlaku-
nya hak khiyar tersebut cukup lama. Hadis dari Ibnu Umar ra, dari Nabi saw Beliau
bersabda, “Sesungguhnya dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar
dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, atau jual belinya dengan akad
khiyar.
c. Khiyar Aib

Jika seseorang membeli barang yang mengandung aib atau cacat dan ia tidak
mengetahuinya hingga si penjual dan si pembeli berpisah, maka pihak pembeli berhak
mengembalikan barang dagangan tersebut kepada si penjualnya.

Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah saw. bersabda “Barangsiapa membeli
seekor kambing yang diikat teteknya, kemudian memerahnya, maka jika ia suka ia
boleh menahannya, dan jika ia tidak suka (ia kembalikan) sebagai ganti perahannya
adalah (memberi) satu sha’ tamar.

4

B. Cara Menggugurkan dan Sebab Gugurnya Khiyar

1. Cara Menggugurkan Khiyar
Cara mengugurkan Khiyar ada tiga:

a. Pengguguran Jelas (Sharih)
Penguguran sharih ialah penguguran oleh orang yang berkhiyar, seperti

menyatakan,”Saya batalkan khiyar dan saya rida.”Dengan demikian, akad menjadi
lazim (sahih). Sebaliknya, akad gugur dengan pernyataan,”Saya batalkan atau saya
gugurkan akad.”
b. Pengguguran dengan Dilalah

Pengguguran dengan dilalah adalah adanya tasharuf (beraktivitas dengan barang
tersebut) dari perilaku khiyar yang menunjukkan bahwa jual beli jadi dilakukan,
seperti pembeli menghibahkan barang tersebut kepada orang lain, atau sebaliknya,
pembeli mengembalikan kepemilikan kepada penjual.
c. Pengguran Khiyar dengan Kemadharatan

2. Sebab-sebab Gugurnya Khiyar
a. Habis Waktu

Khiyar menjadi gugur setelah habis waktu yang telah ditetapkan walaupun tidak
ada pembatalan dari yang berkhiyar. Dengan demikian, akad menjadi lazim. Hal ini
sesuai dengtan pendapat ulama Syafi’iyah dan Hanbaliyah. Menurut ulama Malikiyah,
akad tidak lazim dengan berakirnya waktu, tetapi harus ada ketetapan dari yang
berkhiyar sebab khiyar bukan kewajiban. Oleh karena itu, akad tidak gugur karena
berakhirnya waktu. Contohnya, janji seorang tuan terhadap budak untuk dimerdekakan
pada waktu tertentu. Budak tersebut tidak merdeka karena berkhirnya waktu.
b. Kematian Orang yang Memberikan Syarat

Jika orang yang memberikan syarat meninggal dunia, maka khiyar menjadi
gugur, baik yang meninggal itu sebagai pembeli maupun penjual, lalu akad pun
menjadi lazim, sebab tidak mungkin membatalkannya. Namun, tetang kewarisan
syarat para ulama berbeda pendapat, antara lain:

1) Menurut ulama Hanafiyah, khiyar syarat tidak dapat diwariskan, tetapi gugur
dengan meninggalnya orang yang memberikan syarat;

2) Ulama Hanbaliyah berpendapat bahwa bahwa khiyar menjadi batal dengan
meninggalnya orang yang memberikan syarat, kecuali jika ia mengamanatkan
untuk membatalkannya. Dalam hal ini, khiyar menjadi kewajiban ahli waris;

3) Ulama syafi’iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa khiyar menjadi haknya ahli
waris. Dengan demikian, tidak gugur dengan meninggalnya orang yang
memberikan syarat.

c. Adanya Hal-hal yang Semakna dengan Mati
Khiyar gugur dengan adanya hal-hal yang serupa dengan mati, seperti gila,

mabuk, dan lain-lain. Dengan demikian, jika akal seseorang hilang karena gila, mabuk,
tidur, akadnya menjadi batal.

5

d. Barang Rusak Ketika Masa Khiyar
Tentang rusaknya barang ketika khiyar terdapat beberapa masalah, apakah

rusaknya setelah diserahkan kepada pembeli atau masih dipegang penjual dan lain-
lain, sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini:

1) Jika barang masih di tangan pembeli batallah jual beli dan khiyar pun gugur;
2) Jika barang sudah pada tangan pembeli, jual beli batal jika khiyar berasal dari

penjual, tetapi pembeli harus menggantinya.
3) Jika barang suadah ada di tangan pembeli dan khiyar dari pembeli, jual-beli

menjadi lazim dan khiyar pun gugur.
e. Adanya Cacat pada Barang

Dalam masalah ini terdapat beberapa penjelasan. Jika khiyar berasal dari penjual
dan cacat terjadi dengan sendirinya, khiyar gugur dan jual-beli batal. Akan tetapi, jika
cacat karena perbuatan pembeli atau orang lain, tidak gugur dan pembeli berhak khiyar
dan bertanggung jawab atas kerusakannya. Begitu juga dengan orang lain. Jika khiyar
berasal dari pembeli dan ada cacat, khiyar gugur, tetapi jual beli tidak gugur, sebab
barang menjadi tanggung jawab pembeli.

C. Manfaat dan Hikmah Khiyar

1. Manfaat Khiyar
Khiyar tidak saja diperlukan dalam kehidupan umat manusia, melainkan sangat

memberikan manfaat untuk melangsungkan akad jual beli yang saling menguntungkan
satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari kegiatan jual beli
karena jual beli sudah merupakan kebutuhan kita yang tidak dapat kita tinggalkan.
Islam sangat memperhatikan persoalan yang mengutamakan sisi harmonitas dalam
kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar kegiatan jual beli
mendapatkan rida Allah swt. dan membawa kemashlahatan, diperlukan khiyar atau
memilih satu di antara dua. Karena dengan memilih akan membawa manfaat bagi kita,
antara lain:
a. Kedua belah pihak tidak saling dirugikan;
b. Menghindari salah pilih, sehingga tidak menyesal di kemudian hari;
c. Menghindari perselisihan dan permusuhan sesama kita;
d. Menghindari kecurangan dan kebohongan jual beli;
e. Agar kedua belah pihak berlapang dada (ridha sama ridha).

2. Hikmah Khiyar
a. Khiyar dapat membuat akad jual beli berlnagsung menurut prinsip-prinsip Islam,

yaitu suka sama suka antara penjual dan pembali;
b. Mendidik masyarakat agar hati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga

pembeli mendapatkan barang yang baik atau benar-benar disukainya;
c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli dan mendidiknya

agar besikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang;
d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli,

karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli;

6

e. Khiyar dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antra sesama.
Adapun ketidakjujuran atau kecuarangan pada akhirnya akan berakibat dengan
penyesalan yang mengarah pada kemarahan, kedengkian.

D. Khiyar dalam Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online (Oline Shop) dan Hukumnya
Pengertian online shop adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari

mereka yang menjual melalui internet. Istilah lain untuk bisnis onlinem adalah e-
commerce. Tetapi yang pasti, setiap kali orang berbicara tentang e- commerce, mereka
memahaminya sebagai bisnis yang berhubungan dengan internet. Dari definisi di atas,
bisa diketahui karakteristik bisnis online, yaitu:
a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi;
c. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.
Jadi, intinya yang membedakan antara bisnis online dan bisnis offline yaitu proses
transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut.

Bentuk baru kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, di
antaranya kemudahan dalam melakukan transaksi (karena penjual dan pembeli tidak
perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi). Online shop biasanya menawarkan
barangnya dengan menyebutkan spesifikasi barang, harga, dan gambar. Dari situ
pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah
pembeli mentransfer uang.

Imam Syafi’i dalam kitabnya Al-Risalah mengatakan bahwa semua persoalan
yang terjadi dalam kehidupan seorang muslim itu tentu ada hukum jelas dan mengikat
atau sekurang-kurangnya ketentuan hukum harus dicari dengan cara ijtihad. Secara
konvensional jual beli dalam Islam diatur dalam fikih muamalah yang mensyaratkan
adanya empat hal, yaitu: sighat al-’aqd (ijab qabul), mahallul ‘aqd (obyek perjanjian
/barang), al’aqidaian (para pihak yang melaksanakan isi perjanjian) dan maudhu’
ul’aqd (tujuan perjanjian).

Dalam transaksi mengunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang
oleh pihak penjual di website merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi
yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Adapun barang hanya dapat dilihat
gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan gamblang dan lengkap, dengan
penjelasan yang dapat memengaruhi harga jual barang. Setelah ijab qabul, pihak
penjual meminta pembeli melakukan tranfer uang ke rekening bank milik penjual.
Setelah uang diterima, si penjual baru mengirim barangnya melalui kurir atau jasa
pengiriman barang. Jadi, Transaksi seperti ini (jual beli online) mayoritas para ulama
menghalalkannya selama tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan, dengan
memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang
memengaruhi harga barang.

Dalam Islam sendiri sesungguhnya telah mengatur akad jual beli dengan sistem
pemesanan sebagaimana akad salam. Sebagaimana ungkapan Abdullah bin Mas’ud

7

juga menegaskan: bahwa apa yang telah dipandang baik oleh muslim maka baiklah
dihadapan Allah, dan begitu juga sebaliknya.

2. Hak Khiyar dalam Jual Beli Online (Online Shop)
Perkembangan teknologi saat ini bisa memudahkan transaksi melalui jarak jauh,

dimana manusia bisa dapat berinteraksi secara singkat walaupun tanp face to face,
akan tetapi di dalam bisnis adalah yang terpenting memberikan informasi dan mencari
keuntungan. Oleh sebab itu, jual beli online dalam Islam diperbolehkan dengan syarat
harus diterangkan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan
keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Tetapi, jika tidak sesuai maka pembeli
mempunyai hak khiyar, artinya boleh meneruskan atau membatalkan jual belinya.
Dalam UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf E
yang berbunyi “memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan”. UU tersebut kiranya penting
karena pada umumnya konsumen sering berada pada posisi yang dirugikan dalam
transaksi jual beli online, seperti barang yang tidak sesuai dengan pemesanan,
penipuan, dan sebagainya. Dalam hukum jual beli online, perlu ada ketentuan khiyar
agar hak-hak konsumen bisa terlindungi. Yang paling penting adalah kejujuran,
keadilan, dan kejelasan dengan memberikan data secara lengkap dan tidak ada niat
untuk menipu atau merugikan orang lain sebagaimana firman Allah dalam QS al-
Baqarah2/: 275 dan 282 harus ada dalam transaksi jual beli online.

8

Memahami dan menguasai hukum agama tentang riba dan
mengidentifikasi praktik riba dalam kehidupan masyarakat.

1. Menganalisis pengertian, hukum, dan dasar hukum riba
2. Membedakan macam-macam riba
3. Menganalisis implikasi riba
4. Menemukan hikmah pengharaman riba dan upaya

penanggulangannya

1. Pengertian, hukum, dan dasar hukum riba upaya
2. Macam-macam riba
3. Implikasi riba
4. Hikmah pengharaman riba dan

penanggulangannya

1

URAIAN MATERI

A. Pengertian, Hukum, dan Dasar Hukum Riba

1. Pengertian Riba

Riba merupakan jenis transaksi lawas yang telah ada sejak lama. Buktinya

adalah terdapatnya larangan riba pada kitab suci ajaran Nabi Musa a.s., yang hidup

pada 1500 tahun sebelum masehi. Setelah lebih dari 3500 tahun, transaksi tersebut

telah berkembang sehingga mereka yang tidak memahami arti riba turut melakukan-

nya, baik disadari maupun tidak.

Selain itu, beberapa ulama menyebutkan bahwa riba adalah termasuk perbuatan

yang zalim atau menzalimi orang lain karena mengambil harta orang lain tanpa ada

pertukaran yang seimbang. Oleh karena riba adalah transaksi yang seharusnya diting-

galkan dan tidak dilakukan, maka diperlukan ilmu untuk tidak terjebak dalam transaksi

ribawi.

Riba menurut bahasa merupakan isim masdar dari rabaa, yarbuu, berarti tam-

bahan, kelebihan atau bertambah, dan tumbuh. Pemakaian makna ini dalam al-Qur'an

dapat dilihat pada surah al-Ha-jj٥a-ya‫ٍج‬t ‫ي‬5ِ‫ََب‬. ‫فَِإذَا أَنَزلْنَا عَلَيْ َها الْ َماء ا ْهتََّز ْت َوَربَ ْت َوأَنبَتَ ْت ِمن ُك ِل َزْوٍج‬
Kemudian apabila telah Kami Turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi

itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan (tetumbuhan)

yang indah. QS al-Hajj/22: 5.

Kata rabat dalam ayat ini bermakna “menumbuhkan” yang merupakan makna

kebahasaan dari kata itu sendiri.
Dalam istilah syara’, riba menurut ulama Hanbali berarti tambahan pada barang-

barang tertentu. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, riba diartikan sebagai tambahan

tanpa imbalan dalam transaksi harta dengan harta. Selanjutnya menurut definisi yang

lain, riba adalah tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku

akad dalam tukar menukar antara harta dengan harta. Muhammad al-Syirbini

mengemukakan bahwa riba adalah suatu transaksi yang pada saat berlangsungnya akad

tidak diketahui kesamaannya (transaksi penganti) menurut ukuran syariat.

Riba dipraktikkan sudah dimulai semenjak bangsa Yahudi sampai masa

Jahiliyah sebelum Islam dan awal-awal masa keislaman. Padahal semua agama sama-

wi mengharamkan riba karena tidak ada kemaslahatan sedikitpun dalam kehidupan

bermasyarakat. Bahkan menurut Mawardi, riba tidak pernah dibolehkan dalam syariat

apa pun.

2. Hukum dan Dasar Hukum Riba
Riba hukumnya haram berdasar pada al-Qur'an, sunah, dan ijma’ umat Islam.

A‫قَ ْد‬l‫َو‬la‫َب‬hَ‫لِر‬s‫ ا‬w‫ِه ُم‬t.‫ِذ‬b‫ْخ‬eَ‫وأ‬rَfi.rmً‫يا‬aِ‫َكث‬n:ِ‫اّلل‬ ‫ِل‬.‫َِموْنبُِهَصْمِد ِعَه َْمذاَبعًَ أَنلِيمَسابًِي‬ ‫َِبعَلْلَبَيْاِهِطْمِلطََيِوأَبَاْعتٍَْدتََنأُ لِِحْلَلَّكْاتفِِرَيَلَُْنم‬ ‫َحَّرْمنَا‬ ْ‫َها ُدوا‬ ‫ُفَُنبُِواْظُْلٍمَعْنِهُم َنَوأَاَلّْكلِِذيِه َْمن‬
‫الَنّا ِس‬ ‫أَْمَوا َل‬

2

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka
(memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka,
dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebab-
kan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang
daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil.
Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa
yang pedih. (QS al-Nisaa’/4: 160-161).

‫الْبَْي ُع‬ Pada ayat l‫ك‬aَ iِn‫ذَل‬, Allah ‫َن‬sw‫ ِم‬t‫ُن‬.‫َا‬b‫ط‬e‫شْي‬rَّf‫ل‬i‫ا‬rmُ‫طُه‬aّ‫َب‬n‫َخ‬:َ‫يَت‬ ‫إِلَاّ َك َما يَُقومُ اَلّ ِذي‬ ‫لاَ يَُقوُمو َن‬ ُ‫اَِملّثِْذيلُ َانلَِرَََيْب ُكَلوُأَوَحَن َّلالاِرََّلبل‬
-٢٧٥- ‫الِرََب‬ ‫الْبَْي َع َو َحَّرَم‬
‫قَالُواْ إَِّنَا‬ ‫ِبََُّنُْم‬ ‫الْ َم ِس‬

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti

berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpen-

dapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS al-Baqarah/2: 275).

‫ِِبَْر ٍب‬ Pada aْ‫وا‬yُ‫َعل‬a‫ْف‬tَ‫ت‬laْ‫َّل‬in‫ن‬-,‫َِإ‬A‫ف‬٢-٧ll٢a٩h٧-٨s‫ن‬wَ-‫و‬t‫م‬.ُ‫لََن‬b‫نِظْي‬e‫تُِم‬r‫ْؤ‬fَ‫ّما‬iُ‫ول‬rَ‫م‬mُ‫نَتن‬a‫ُكو‬n‫نُم‬:ِ‫اللاَِرََبتَ إِظْل‬ ‫بَأَِقْمََيوالِِمُكَنْم‬ ‫اّللَ َوذَُرواْ َما‬ ْ‫اَتّ ُقوا‬ ‫اََلّوَرِذيُس َنولِِهآ َمَنُوإِواْن‬ ‫ََِمي َنأَُيّاَّهلاِل‬
‫فَلَ ُك ْم ُرُؤو ُس‬ ‫تُْب تُ ْم‬
ْ‫فَأْذَنُوا‬

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa

riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika

kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa

Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari

pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan

tidak (pula) dianiaya. (QS al- Baqarah/2: 278-279)

Selain al-Qur'an, Hadis juga menlaranga riba di antaranya:

‫ لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الرَب ومؤكله قال قلت وكاتبه وشاهديه‬:‫عن عبد الله قال‬

Dari Ibnu Mas'ud r.a. bahwa Rasulullah saw. melaknat pemakan riba’, yang

memberi makan, kedua orang saksinya dan pencatatnya.(HR Muslim)

‫ « الِرََب َسْبعُوَن ُحوًَب أَيْ َسُرَها أَ ْن يَْن ِك َح‬-‫صلى الله عليه وسلم‬- ‫َع ْن أَِب ُهَريَْرَة قَاَل قَاَل َر ُسوُل اَّلِّل‬
.» ُ‫الَّر ُج ُل أَُّمه‬
Dari Abdullah bin Masud r.a. dari Nabi saw. bersabda,"Riba itu terdiri dari 73

pintu. Pintu yang paling ringan seperti seorang laki-laki menikahi ibunya sendiri.

(HR. Ibnu Majah dan Al-hakim) ‫عَ ْن عَْب ِد اَّلّلِ بْ ِن‬
‫ِدْرَه ُم‬ ِ‫اَّلّل‬ »‫َاولثَْلَماَلثِاَيئَِنَكَِةزنْيَقَةًا َل‬ ‫أََحَنْش ُّدظَلَِةَم ْنغَ ِِسسَيتٍِّةل‬ ‫الَّرُجلُ َوُهَو يَ ْعلَُم‬
ُ‫ََيْ ُكلُه‬ ً‫ِرَب‬ « -‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫الله‬ ‫صلى‬- ‫َر ُسوُل‬ ‫قَا َل‬

Dari Abdullah bin Hanzhalah Ghasilul malaikah berkata bahwa Rasulullah saw.

bersabda, "Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan sadar,

jauh lebih dahsyat daripada 36 wanita pezina. (HR. Ahmad)

3

Riba adalah bagian dari 7 dosa besar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw.
sebagaimana hadis berikut ini:

‫ قالوا َي‬. ) ‫ عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (اجتنبوا السبع الموبقات‬:‫عن أبي هريرة رضي الله عنه‬
‫رسول الله وما هن ؟ قال ( الشرك َبلله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا َبلحق وأكل الرَب وأكل‬

) ‫مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات‬

Dari Abi Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Jauhilah oleh
kalian tujuh hal yang mencelakakan". Para sahabat bertanya,"Apa saja ya
Rasulallah?". "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan
Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari
peperangan, dan menuduh zina. (HR. Muttafaq Alaihi)

B. Macam-macam Riba

Al-Hanafi mengatakan bahwa riba itu terbagi menjadi dua, yaitu riba al-fadhl
dan riba al-nasa'. Sedangkan Imam al-Syafi'i membaginya menjadi tiga, yaitu: riba al-
fadhl, riba al-nasa', dan riba al-yadd. Al-Mutawally menambahkan jenis keempat,
yaitu riba al-Qardh. Semua jenis riba ini diharamkan secara ijma' berdasarkan nash al-
Qur'an dan hadis Nabi.

1. Riba Fadl
Riba fadhl adalah riba yang terjadi dalam masalah barter atau tukar menukar

benda. Namun, bukan dua jenis benda yang berbeda, melainkan satu jenis barang
dengan kadar atau takaran yang berbeda. Jenis barang yang dipertukarkan itu hanya
tertentu saja, tidak semua jenis barang. Barang jenis tertentu itu kemudian sering
disebut dengan "barang ribawi". Harta yang dapat mengandung riba sebagaimana
disebutkan dalam hadis nabawi hanya terbatas pada emas, perak, gandung, terigu,
kurma, dan garam saja. Rasulullah saw. bersabda:

‫ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الذهب َبلذهب والفضة َبلفضة‬:‫عن عبادة بن الصامت قال‬
‫والبر َبلبر والشعي َبلشعي والتمر َبلتمر والملح َبلملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه‬

)‫الأصناف فبيعواكيف شئتم إذاكان يدا بيد‬

Dari Ubadah bin Shamait berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: Emas
dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, terigu dengan
terigu, korma dengan korma, garam dengan garam harus sama beratnya dan
tunai. Jika jenisnya berbeda maka juallah sekehendakmu tetapi harus tunai” (HR
Muslim).

Di luar keenam jenis barang itu tentu boleh terjadi penukaran barang sejenis
dengan kadar dan kualitas yang berbeda. Apalagi bila barang itu berlainan jenisnya
tentu lebih boleh lagi. Contoh, barter emas dengan emas hukumnya haram bila kadar
dan ukurannya berbeda. Misalnya, emas 10 gram 24 karat tidak boleh ditukar langsung
dengan emas 20 gram 23 karat, kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-
masing benda itu.

4

2. Riba Nasi’ah
Riba nasi’ah disebut juga riba jahiliyah karena macam-macam riba dan contoh-

nya ini dipraktikkan oleh masyarkat Arab pada masa jahiliyah, yaitu masa sebelum
kenabian Muhammad saw. Nasi'ah bersal dari kata nasa' yang artinya penangguhan
sebab riba ini terjadi karena adanya penangguhan pembayaran. Inilah riba yang
umumnya kita kenal di masa sekarang ini. Dimana seseorang memberi hutang berupa
uang kepada pihak lain, dengan ketentuan bahwa hutang uang itu harus diganti bukan
hanya pokoknya, tetapi juga dengan tambahan prosentase bunganya. Riba dalam
nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang
diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

Contoh: Ahmad ingin membangun rumah. Untuk itu, dia pinjam uang kepada
bank sebesar 144 juta dengan bunga 13 % pertahun. Sistem peminjaman seperti ini,
yaitu harus dengan syarat harus dikembalikan plus bunganya, maka transaksi ini
adalah transaksi ribawi yang diharamkan dalam syariat Islam.

3. Riba Yad
Riba yad adalah termasuk jenis riba jual beli, baik barang ribawi maupun non

ribawi. Arti riba yad adalah riba yang terjadi pada transaksi yang tidak menegaskan
harga pembayaran apabila transaksi dilakukan dengan penyerahan langsung (tunai)
atau penyerahan tunda.

Contoh riba yad atau riba al-yadi adalah transaksi pembelian motor yang oleh
penjual ditawarkan dengan harga transaksi kontan Rp. 10 juta dan transaksi kredit
sebesar Rp. 15 juta. Seorang pembeli kendaraan tersebut, namun sampai kedua pihak
berpisah, belum ada kesepakatan harga yang akan dibayarkan.

Perbedaan nilai transaksi kontan dan kredit, tanpa ada kesepakatan harga inilah
yang disebut sebagai riba yad. Namun, jika kedua belah pihak sepakat memilih satu
harga sebelum berpisah. Maka transaksi tersebut tidak riba.

4. Riba Qard
Riba qard adalah riba karena adanya persyaratan kelebihan pengembalian

pinjaman yang dilakukan di awal akad atau perjanjian hutang-piutang. Pada saat jatuh
tempo hutang, pemberi hutang (muqridh) menerima pengembalian sebesar pokok
ditambah kelebihan yang dipersyaratkan dari penerima hutang (muqtharidh). Misal-
nya, seseorang meminjam uang sebesar Rp. 5 juta kepada orang lain, kemudian yang
bersangkutan meminjamkan uang dengan syarat bunga 20% selama 6 bulan. Saat
pembayaran, peminjam maupun pemberi pinjaman telah makan riba sebesar Rp 1 juta.

C. Riba dan Implikasinya

1. Implikasi Riba dalam Kehidupan Ekonomi
Islam memang sangat melarang riba dalam seluruh praktek kehidupan perekono-

mian karena memiliki dampak yang signifikan. Di antara dampak yang nampak dalam
kehidupan ekonomi adalah:

5

a. Ketidakadilan distribusi pendapatan dan kekayaan. Prinsip riba yang memberikan
hasil tetap pada satu pihak (pemodal) dan hasil tak tetap pada pihak lawan
(pengusaha);

b. Potensi ekploitasi terhadap pihak yang lemah dan keuntungan lebih berpihak pada
orang-orang kaya. Sistem riba memiliki kecenderungan terjadinya akumulasi
modal pada pihak bermodal tinggi;

c. Alokasi sumber daya ekonomi tidak efisien. Prinsip dan sistem bunga membawa
kecenderungan alokasi dana tidak di dasarkan atas prospek profitabilitas usaha
melainkan lebih pada dasar kemampuan pengembalian pinjaman (kolektibilitas)
dan nilai jaminan (kolateral);

d. Terhambatnya investasi
2. Implikasi Riba dalam Kehidupan Masyarakat
Selain implikasi terhadap ekonomi, riba juga membawa dampak yang tidak

sedikit dalam kehidupan bermasyarakat, di antaranya:
a. Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat

kerja sama/saling menolong dengan sesama manusia. Dengan mengenakan tambah-
an kepada peminjam akan menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu
kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain;
b. Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat
kerja sama/saling menolong dengan sesama manusia. Dengan mengenakan tambah-
an kepada peminjam akan menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu
kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain;
c. Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang meminjamkan
modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang
telah disepakati bersama. Menjadikan kreditur mempunyai ligetimasi untuk
melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan
tersebut. Karena dalam kesepakatan kreditur telah memperhitugkan keuntungan
yang diperoleh dari kelebihan bunga yang akan diperoleh, dan itu sebenarnya hanya
berupa pengharapan dan belum terwujud;
d. Yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Bagi orang yang mendapat-
kan pendapatan lebih akan banyak mempunyai kesempatan untuk menaikkan
pendapatannya dengan membungakan pinjaman pada orang lain. Sedangkan bagi
yang mempunyai pendapatan kecil, tidak hanya kesulitan dalam membayar cicilan
utang tetapi harus memikirkan bunga yang akan dibayarkan;
e. Riba pada kenyataannya adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang.
Uang tidak memiliki fungsi selain sebagai alat tukar yang mempunyai sifat stabil
karena nilai uang dan barang sama atau intrinsik. Bila uang dipotong uang tidak
bernilai lagi, bahkan nilainya tidak lebih dari kertas biasa. Oleh karena itu, uang
tidak bisa dijadikan komoditas;
f. Tingkat bunga tinggi menurunkan minat untuk berinvestasi. Investor akan memper-
hitungkan besarnya harga peminjam atau bunga bank. Investor tidak mau menang-
gung biaya produksi yang tinggi yang diakibatkan biaya bunga dengan mengurangi

6

produksinya. Bila hal ini terjadi maka akan mengurangi kesempatan kerja dan
pendapatan sehingga akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

D. Hikmah Pengharaman Riba dan Upaya Penanggulangannya

1. Hikmah Pengharaman Riba
Riba telah jelas dan tegas dilarang dalam Islam. Pelarangan riba dalam al-

Qur’an tidak diturunkan sekaligus melainkan secara bertahap, sejalan dengan kesiapan
masyarakat pada masa itu, seperti pelarangan minuman keras. Adapun tahap-tahap
pelarangan riba dalam al-Qur'an dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Tahap pertama, disebutkan bahwa riba akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan

Allah, sedangkan shodaqoh akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda (QS al-
Rum/: 39);
b. Tahap kedua, pada awal periode Madinah, praktik riba dikutuk dengan keras,
sejalan dengan larangan pada kitab-kitab terdahulu. Riba dipersamakan dengan
mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam
kedua belah pihak dengan siksa Allah yang pedih (QS al-Nisa’/4: 160-161);
c. Tahap ketiga, pelarangan riba dengan dikaitkan pada suatu tambahan yang berlipat
ganda (QS Ali Imran/3: 130). Ayat ini turun setelah perang Uhud yaitu tahun ke-3
Hijriyah. Menurut Antonio (2001: 49), istilah berlipat ganda harus dipahami
sebagai sifat bukan syarat sehingga pengertiannya adalah yang diharamkan bukan
hanya yang berlipat ganda saja sementara yang sedikit, maka tidak haram,
melainkan sifat riba yang berlaku umum pada waktu itu adalah berlipat ganda;
d. Tahap keempat, merupakan tahap terakhir di mana Allah dengan tegas dan jelas
mengharamkan riba, menegaskan perbedaan yang jelas antara jual beli dan riba dan
menuntut kaum Muslimin agar menghapuskan seluruh hutang- pihutang yang
mengandung riba (QS al-Baqarah/2: 278-279);

Menurut Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi, jika Islam memperketat urusan riba dan
memperkeras keharamannya, sesungguhnya ia bermaksud memelihara kemaslahatan
manusia baik mengenai akhlak, hubungan sosial, maupun ekonominya. Dari
pernyataan tersebut sangat jelas bahwa yang diinginkan Islam adalah kebaikan, usaha
keras, kemandirian, dan tolong menolong. Bukan sebaliknya menindas, dan mengeks-
ploitasi sesama saudaranya.

Para ulama Islam menyebutkan beberapa alasan rasional mengenai hikmah
diharamkannya riba. Penjelasan ini kemudian diperkuat oleh kajian-kajian kontem-
porer. Imam al-Razi, misalnya, di dalam tafsirnya menjelaskan sebagai berikut:
a. Alasan dari Aspek Ekonomi

Bahwa riba adalah mengambil harta orang lain tanpa imbalan, karena orang yang
menjual satu dirham dengan dua dirham berarti dia mendapatkan tambahan satu
dirham tanpa ada imbalan apa-apa. Sedang harta seseorang merupakan standard
hidupnya yang memiliki kehormatan besar, sebagaimana disebutkan dalam hadis:
“Kehormatan harta seseorang seperti kehormatan darahnya.” Oleh karena itu,
mengambil harta orang lain tanpa imbalan sudah pasti haram;

7

b. Alasan dari Aspek Sosial
Bahwa bergantung kepada riba akan menghalangi orang dari melakukan usaha,
karena apabila pemilik uang sudah dapat menambah hartanya dengan melakukan
transaksi riba, baik tambahan itu dilakukan secara kontan maupun berjangka, maka
dia akan meremehkan persoalan mencari peghidupan, sehingga nyaris dia tidak mau
menanggung risiko berusaha, berdagang, dan pekerjaan-pekarjaan yang berat. Hal
ini akan mengakibatkan terputusnya kemanfaatan bagi masyarakat. Sudah
dimaklumi bahwa kemaslahatan dunia tidak akan dapat diwujudkan kecuali dengan
adanya perdagangan, keterampilan, perusahaan, dan pembangunan;

c. Alasan Aspek Akhlak
Bahwa riba akan menyebabkan terputusnya kebaikan antar-masyarakat dalam
bidang pinjam meminjam. Karena apabila riba diharamkan maka hati akan merasa
rela meminjamkan uang satu dirham dan kembalinya juga satu dirham. Sedangkan
jika riba dihalalkan, maka kebutuhan orang yang terdesak akan mendorongnya
untuk mendapatkan uang satu dirham dengan pengembalian dua dirham. Hal
demikian ini sudah barang tentu akan menyebabkan terputusnya perasaan belas
kasihan, kebaikan, dan kebajikan;

d. Alasan Teologi
Pada umumnya orang yang memberikan pinjaman adalah orang kaya, sedang yang
meminjam adalah orang miskin. Pendapat yang memperbolehkan riba berarti
memberikan jalan bagi orang kaya untuk memungut tambahan harta dari orang
miskin yang lemah. Padahal tindakan yang demikian itu tidak diperbolehkan
menurut asas kasih sayang Yang Maha Penyayang.
Ini semua dapat diartikan bahwa di dalam riba terdapat unsur pemerasan

terhadap orang yang lemah untuk kepentingan orang yang kuat. Akibatnya yang kaya
bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin. Hal ini akan mengarah kepada
tindakan membesarkan satu kelas masyarakat atas pembiayaan kelas lain yang pada
gilirannya akan menciptakan kedengkian dan sakit hati, akan menyulut api permusuh-
an antara sebagian masyarakat terhadap sebagian yang lain, bahkan dapat menimbul-
kan pemberontakan.

2. Upaya Penanggulangan Riba
Islam selalu memberikan jalan yang terbaik dalam setiap permasalahan yang

menjerat umatnya. Dalam hal ini, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (profit
and loss sharing) ketika pemilik modal (surplus spending unit) bekerja sama dengan
pengusaha (deficit spending unit) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan
usaha menghasilkan, keuntungan dibagi bersama dan apabila kegiatan usaha
menderita kerugian, kerugian juga ditanggung bersama. Sistem bagi hasil ini dapat
berbentuk mudharabah atau musyarakah dengan berbagai variasinya. Dalam mudhara-
bah terdapat kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak (shahibul mal) menye-
diakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai mudharib (pengelola).
Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan

8

dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugi-
an itu bukan akibat kelalaian mudharib. Namun, seandainya kerugian itu diakibatkan
karena kelalaian mudharib, maka mudharib juga harus bertanggung jawab atas
kerugian tersebut.
Alternatif lain adalah dengan menggunakan cara musyarakah. Sektor riil merupakan
sektor yang paling penting disorot dalam ekonomi Islam karena berkaitan langsung
dengan peningkatan output dan akhirnya kesejahteraan masyarakat. Segala komponen
dalam perekonomian diarahkan untuk mendorong sektor riil ini, baik dalam
memotivasi pelaku bisnis maupun dalam hal pembiayaannya. Jadi, dalam hal ini pada
intinya Islam memberikan solusi agar tidak terjebak dalam praktik riba, maka perlu
ada cara agar bisa keluar dari jeratan riba, yakni dengan cara bagi hasil (mudharabah)
atau kerjasaama (musyarakah) agar tidak ada lagi praktik-praktik eksploitasi yang
bersifat tidak manusiawi.

9