DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN - KEMENDIKBUDRISTEK KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Prosedur Operasional Standar AN dan Sulingjar Tahun 2023 Mataram, Juni 2023
DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN - KEMENDIKBUDRISTEK Daftar Isi 01 Latar Belakang 02 Dasar Hukum 03 Peserta AN dan Sulingjar 04 POS AN 05 06 POS Sulingjar Jadwal AN dan Sulingjar KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pijakan di UU Sisdiknas AN dilaksanakan di semua sekolah/madrasah dan program pendidikan kesetaraan. Pemetaan dan potret mutu SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/K/MA di semua daerah. Kebijakan Asesmen Nasional Hasil dan/atau dampak yang diharapkan AN hanya diikuti sebagian (sampel) murid yang dipilih secara acak dari kelas 5, 8, dan 11 di setiap sekolah/madrasah. (a) Menegaskan bahwa AN bukan evaluasi individu murid, dan (b) tidak menambah beban murid kelas 6, 9 dan 12. Evaluasi kinerja tidak hanya berdasarkan skor rerata tapi juga perubahan skor atau trend dari satu tahun ke tahun berikutnya. (a) Evaluasi kinerja diyakini lebih adil karena memperhitungkan posisi awal yang beragam, dan (b) mendorong orientasi pada perbaikan, bukan pada perbandingan antar sekolah/daerah. AN dilaksanakan setiap tahun dan dilaporkan pada setiap sekolah/madrasah dan pemda. (a) Kinerja sistem terpantau secara berkala, dan (b) hasil AN digunakan untuk evaluasi diri. Pijakan pada UU Sisdiknas Pasal 57(1): “Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.” Pasal 59(1): Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan Pijakan pada PP SNP Pasal 46(3): Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. asesmen nasional; dan b. analisis analisis data Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan Pemerintah Daerah. Pasal 46(4): Asesmen nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mengukur: dst. Pasal 46(5): Asesmen nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan pada: dst. Pijakan pada Permendikbudristek No. 17 Tahun 2021 Tentang AN Asesmen Nasional (AN) untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan jenjang dasar dan jenjang menengah. Prestasi murid dievaluasi oleh pendidik dan satuan pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Asesmen Nasional memetakan mutu pendidikan pada seluruh satuan pendidikan, madrasah, dan program kesetaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah Memotret kualitas input, proses dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja satuan pendidikan sebagai umpan balik berkala bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, Kemenag dan Kemendikbud Kelas 5, 8, 11 Semua Pendidik Peserta didik Survei Karakter Survei Lingkungan Belajar Hasil belajar kognitif Hasil belajar sosial-emosional Karakteristik input dan proses pembelajaran Kepala Satuan Pendidikan AKM Literasi Membaca Literasi Matematika/Numerasi
DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN - KEMENDIKBUDRISTEK Survei Lingkungan Belajar Upaya peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan maka perlu dilakukan langkah Evaluasi Sistem Pendidikan (ESP) terhadap layanan pendidikan, kinerja satuan pendidikan, dan program pendidikan. Salah satu bentuk ESP adalah pelaksanaan Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) Survei Lingkungan Belajar bertujuan untuk mengukur aspek-aspek lingkungan Satuan Pendidikan (input dan proses belajar-mengajar) yang berdampak pada proses dan hasil belajar peserta didik Hasil Sulingjar akan dilaporkan sebagai hasil Satuan Pendidikan dan tidak dilaporkan sebagai hasil individu. Hasil tersebut akan memberikan gambaran kualitas/mutu pendidikan yang selanjutnya dijadikan bahan refleksi untuk membenahi kualitas pembelajaran dan iklim pembelajaran di Satuan Pendidikan KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN - KEMENDIKBUDRISTEK Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag • memperoleh potret mutu satuan Pendidikan, selanjutnya digunakan sebagai bahan kebijakan dalam mengevaluasi sistem Pendidikan di wilayahnya Kepala Satuan Pendidikan • memperoleh potret mutu satuan pendidikan secara utuh dari input, proses dan hasil Guru • mengetahui berbagai aspek pendukung suasana lingkungan belajar yang lebih komprehensif Mitra • menggunakan profil sebagai baseline untuk merancang bentuk pendampingan yang paling sesuai Pengawas / penilik • memahami kondisi satuan Pendidikan sehingga mengetahui bentuk pembinaan yang dibutuhkan Hasil Sulingjar juga akan memudahkan pihak-pihak yang ingin melakukan pendampingan KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN - KEMENDIKBUDRISTEK 2. Dasar Hukum Pelaksanaan Survei Lingkungan Belajar 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional . 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan 9. Peraturan Kepala BSKAP Kemendikbudristek Nomor 016/H/KP/2023 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Survei Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini 2023. 10. Peraturan Kepala BSKAP Kemendikbudristek Nomor 015/H/KP/2023 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Asesmen Nasional 2023. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Gotong Royong Untuk Menyukseskan Pelaksanaan Asesmen Nasional Menyiapkan sistem pelaksanaan AN yang kredibel untuk memperoleh informasi yang valid • POS dan Juknis AN • POS dan Juknis Sulingjar • Instrumen, Pendataan, Aplikasi ANBK • Implementasi • Analisis dan Pelaporan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Satuan Pendidikan Melakukan koordinasi untuk memastikan pelaksanaan AN lancar • Sosialisasi untuk pemahaman yang lebih baik • Sarana dan prasarana • Pelatihan SDM (Tim teknis) • Pendataan • Pengawasan silang Melakukan persiapan dan melaksanakan AN • Update data Dapodik • Penyiapan komputer dan jaringan • Penyiapan proktor • Memastikan siswa sampel mengikuti AN lengkap • Memastikan data hasil AN diunggah (untuk semidaring) • Memastikan Sulingjar pendidik dan kepala satuan pendidikan diisi
DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN - KEMENDIKBUDRISTEK Peserta Asesmen Nasional Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk satuan Pendidikan Indonesia di luar negeri, yaitu Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di luar negeri yang memiliki NPSN. Peserta Didik yang mengikuti AN Perwakilan Peserta Didik kelas V, kelas VIII, dan kelas XI yang memiliki NISN Valid Peserta Didik dari SLB diikuti oleh perwakilan peserta didik disabilitas sensorik rungu (tunarungu) dan/atau disabilitas fisik tunadaksa) yang tidak memiliki ketunaan tambahan, hambatan intelektual, bahasa/membaca, dan dapat mengerjakan AN secara mandiri peserta didik pada jenjang SD sederajat, memiliki laporan penilaian hasil belajar mulai semester ganjil kelas 1 sampai dengan semester genap kelas 4 peserta didik pada jenjang SMP sederajat, memiliki laporan penilaian hasil belajar semester ganjil dan genap kelas 7 peserta didik pada jenjang SMA sederajat, memiliki laporan penilaian hasil belajar semester ganjil dan genap kelas 10 a b c d
DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN - KEMENDIKBUDRISTEK Peserta Asesmen Nasional Peserta Didik yang Mengikuti AN peserta didik yang terpilih secara acak (random) di setiap satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek Jumlah Peserta Didik yang dipilih untuk mengikuti AN : Jenjang SD/MI/SDLB/Paket A/PKPPS ula dan yang sederajat Maksimal 30 orang dan cadangan 5 orang Jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B/ PKPPS Wustha dan yang sederajat Maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang Jenjang SMA/MA/SMK/MAK/Paket C/ PKPPS Ulya dan yang sederajat Maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang a b c
DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN - KEMENDIKBUDRISTEK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pendidik Kepala Satuan Pendidikan seluruh Pendidik dan Kepala Satuan Pendidikan di setiap satuan pendidikan yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS terdaftar secara valid dan mutakhir dengan status aktif menjabat bagi Kepala Sekolah dan aktif mengajar bagi pendidik Peserta Sulingjar Untuk Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik
DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN - KEMENDIKBUDRISTEK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Perubahan POS AN Tahun 2023 (Perka BSKAP) PUSAT Penambahan definisi “Konsulat Jenderal” Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler RI Penambahan Tugas dan Tanggungjawab pada BSKAP menyiapkan sistem pendataan dan sampling peserta AN Perubahan dan penambahan Tugas & Tanggungjawab pada Ditjen PAUD Dikdasmen dan DItjen Vokasi ● mensosialisasikan AN kepada UPT Ditjen Pauddasmen yaitu BBPMP/BPMP, BBPMPV/BPMPV, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan Atase Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Konsulat Jenderal Kementerian Luar Negeri; ● melakukan pelatihan tim teknis ANBK tingkat kabupaten/kota; Peran dan Tanggungjawab UPT Kemendikbudristek dipindah ke Pelaksana Pusat serta penambahan Tugas ● membuat laporan hasil pemantauan persiapan dan pelaksanaan AN; ● melaporkan hasil pelaksanaan AN untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal terkait; ● melakukan pendampingan penyusunan program tindak lanjut berdasarkan hasil AN sesuai dengan kewenangan. Daerah Penambahan peran dan Tanggungjawab Pelaksana Provinsi dan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan AN dengan kriteria yang ditentukan oleh Pusat Asesmen Pendidikan melalui laman ANBK;
DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN - KEMENDIKBUDRISTEK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Perubahan POS AN Tahun 2023 (Perka BSKAP) SATUAN PENDIDIKAN Penambahan Definisi “Satuan Pendidikan” dari Permendikbudristek No. 9 Tahun 2022 Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan. Penambahan definisi “Peserta Sulingjar” Peserta Sulingjar adalah kepala satuan dan pendidik pada PAUD, Jenjang Dikdas dan Dikmen yang terdaftar di Dapodik atau EMIS. Penambahan pada Sub Bab Prosedur Pengisian Sulingjar untuk kepala satuan pendidikan dan pendidiK ● Mengisi instrumen Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) sesuai dengan jangka waktu dan jadwal yang telah ditentukan; ● Fitur penyimpanan otomatis (autosave) apabila melakukan pengisian pada perangkat dan peramban (browser) yang sama. ● Pengisian Survei Lingkungan Belajar dapat dilakukan secara bertahap. Penambahan tugas dan tanggungjawab pada Satuan Pendidikan ● memastikan peserta didik yang mengikuti AN merupakan peserta didik yang telah ditetapkan oleh Kementerian, sesuai dengan DNT; ● memastikan keikutsertaan peserta dan memastikan seluruh peserta mengisi seluruh butir pada instrumen AN; Penambahan dasar hukum terkait dana bantuan BOS atau BOP Biaya AN di Satuan Pendidikan dianggarkan melalui dana BOS atau BOP merujuk pada Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama.
DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN - KEMENDIKBUDRISTEK POS Sulingjar Pelaksanaan Peran dalam Sulingjar 2023 Pelaksana Tingkat Provinsi (Dinas Pendidikan Provinsi/Kanwil Kemenag Provinsi) 1. melakukan sosialisasi pelaksanaan Sulingiar; 2. melakukan koordinasi pendataan, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut Sulingjar; 3. menunjuk dan melakukan pelatihan tim teknis; 4. memastikan pelaksanaan Sulingjar sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar; 5. melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingiar; 6. mendorong seluruh kepala satuan dan pendidik untuk melakukan pengisian instrumen Sulingjar pada laman Sulingjar; 7. memantau progres data pelaksanaan Sulingjar melalui laman dashboard Sulingjar; 8. Memberikan informasi dan solusi terhadap kendala yang ditemukan oleh Satuan Pendidikan pada saat pelaksanaan Sulingjar; 9. meneruskan permasalahan teknis yang tidak bisa diselesaikan di tingkat provinsi, kepada tim teknis pusat melalui sistem aplikasi Sulingiar; 10. membuat laporan hasil pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingiar; 11. menyampaikan laporan pelaksanaan Sulingjar dengan kriteria yang ditentukan oleh Pusat Asesmen Pendidikan; dan 12. menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan di wilayahnya. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN - KEMENDIKBUDRISTEK POS Sulingjar Pelaksanaan Peran dalam Sulingjar 2023 Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota) 1. melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan Sulingjar 2. melakukan sosialisasi kebijakan dan teknis pelaksanaan Sulingjar sesuai kewenangannya; 3. menunjuk dan melakukan pelatihan tim teknis 4. melakukan koordinasi pendataan, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut Sulinglar 5. memastikan ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia di wilayahnya; 6. melakukan sosialisasi kepada operator satuan di wilayahnya 7. melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan dalam persiapan dan pelaksanaan Sulingiar sesuai kewenangannya; 8. menyelesaikan permasalahan teknis dari satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya, melalui sistem aplikasi Sulingiar; 8. meneruskan permasalahan teknis yang tidak bisa diselesaikan di tingkat kabupaten/kota, kepada tim teknis provinsi melalui sistem aplikasi Sulinglar; 9. mengelola anggaran persiapan dan pelaksanaan Sulingiar yang bersumber dari APBN dan/atau APBD; 10. melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar;; 11. memastikan pelaksanaan Sulingiar sesuai dengan POS dan Juknis Sulingjar; 12. membuat laporan hasil pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar; 13. menyampaikan laporan hasil pemantauan Sulingiar kepada Pelaksana Tingkat Provinsi; 14. menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan di wilayahnya; dan 15. melakukan pendampingan tindak lanjut hasil Sulingjar kepada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya, sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan di wilayahnya KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN - KEMENDIKBUDRISTEK POS Sulingjar Pelaksanaan Peran dalam Sulingjar 2023 Pelaksana Tingkat Satuan Pendidikan 1. melakukan sosialisasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan tentang kebijakan dan teknis pelaksanaan Sulingjar; 2. melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan Sulingjar 3. melakukan pemutakhiran data Dapodik/EMIS calon peserta Sulingjar dan melaporkan ke pelaksana tingkat kabupaten/ kota atau provinsi sesuai dengan kewenangannya; 4. melakukan aktivasi akun SDM di laman SDM; 5. melakukan pencetakan kartu login pada laman dashboard Sulingjar 6. mendorong partisipasi kepala satuan dan pendidik mengikuti Sulingiar; 7. melaksanakan Sulingjar sesuai dengan ketentuan pada POS dan Juknis Sulingjar; 8. memastikan seluruh pendidik dan kepala Satuan Pendidikan mengisi survei lingkungan belajar secara mandiri dan lengkap sesuai jadwal yang telah ditetapkan; 9. melaporkan permasalahan teknis yang tidak dapat diselesaikan di tingkat satuan pendidikan kepada pelaksana tingkat provinsi/kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya, melalui sistem aplikasi Sulingiar; 10. membiayai persiapan dan pelaksanaan Sulingjar di satuan pendidikan yang bersumber dari dana APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang tidak mengikat; 11. melakukan evaluasi tingkat partisipasi kepala satuan dan pendidik yang berpartisipasi mengisi Survei Lingkungan Belajar; 12. menyusun laporan pelaksanaan Sulingjar di satuan pendidikan masing-masing; 13. menyampaikan laporan pelaksanaan Sulingjar kepada Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi sesuai dengan kewenangannya 14. menyusun program tindak lanjut hasil Sulingjar berdasarkan rapor pendidikan. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN - KEMENDIKBUDRISTEK Pos Sulingjar Verifikasi dan validasi hasil pengumpulan data oleh operator satuan Pendidikan, pelaksana tingkat, kota/Kab dan prov Penskoran data hasil Sulingjar oleh Pusat yang membidangi Asesmen pendidikan Analisis data hasil sulingjar laporan hasil Sulingjar berdasarkan hasil analisis Profil kualitas proses pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidkan KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Pengolahan dan Pelaporan Sulingjar
DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN - KEMENDIKBUDRISTEK Pos Sulingjar Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Sulingjar dilakukan oleh Pelaksana Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing yang dilaporkan secara berjenjang Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota Pelaksana tingkat provinsi pelaksana tingkat Pusat Kendala • Hambatan Teknis : Jika terjadi hambatan/gangguan teknis dalam pelaksanaan Sulingjar, satuan Pendidikan dapat mengambil tindakan melalui koordinasi dengan Tim Teknis secara berjenjang berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Pelaksana Tingkat Pusat. • Kondisi luar biasa : Jika terjadi kondisi luar biasa yang mengancam keamanan dan keselamatan peserta Sulingjar antara lain bencana alam, huru-hara, perang, kendala karena kondisi geografis, dan peristiwa lain di luar kendali penyelenggara maka pelaksanaan Sulingjar di suatu satuan atau wilayah dapat ditunda berdasarkan pertimbangan Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota, dan/atau Provinsi sesuai dengan kewenangan melalui persetujuan Pelaksana Tingkat Pusat. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Pemantauan , evaluasi dan kendala dalam pelaksanaan Sulingjar
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Jadwal Asesmen Nasional
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Waktu Pelaksanaan AN 2023 Jenjang Hari ke-1 Hari ke-2 SD, MI, Paket A, dan yang sederajat Latihan Soal (15 menit) Latihan Soal (15 menit) Literasi Membaca (75 menit) Numerasi (75 menit) Survei Karakter (30 menit) Survei Lingkungan Belajar (40 menit) • SMP, MTs, Paket B, dan yang sederajat • SMA, MA, SMK, Paket C, dan sederajat Latihan Soal (10 menit) Latihan Soal (10 menit) Literasi Membaca (90 menit) Numerasi (90 menit) Survei Karakter (30 menit) Survei Lingkungan Belajar (30 menit) Jenjang SD/MI/Paket A dan sederajat Pelaksanaan Sesi Waktu Jenis Asesmen Hari ke-1 I 07.30 – 09.30 1.Latihan (15 menit) 2.Literasi Membaca (75 menit) 3.Survei Karakter (30 menit) II 10.30 – 12.30 III 13.30 – 15.30 Hari ke-2 I 07.30 – 09.40 1.Latihan (15 menit) 2.Numerasi (75 menit) 3.Survei Lingkungan Belajar (40 menit) II 10.40 – 12.50 III 14.00 – 16.10 Jenjang SMP/MTs/Paket B dan sederajat, dan SMK/SMA/MA/Paket C dan sederajat Pelaksanaan Sesi Waktu Jenis Asesmen Hari ke-1 I 07.30 – 09.40 1. Latihan (10 menit) 2. Literasi Membaca (90 menit) 3. Survei Karakter (30 menit) II 10.40 – 12.50 III 14.20 – 16.30 Hari ke-2 I 07.30 – 09.40 1. Latihan (10 menit) 2. Numerasi (90 menit) 3. Survei Lingkungan Belajar (30 menit) II 10.40 – 12.50 III 14.20 – 16.30
DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN - KEMENDIKBUDRISTEK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN - KEMENDIKBUDRISTEK Perubahan POS AN Tahun 2023 (Perka BSKAP) Bab/Pasal Perubahan 2023 BAB II.A.2.d. Ditjen GTK Penambahan Tugas dan Tanggungjawab pada Ditjen GTK melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan AN dengan Balai Besar Guru Penggerak (BBGP)/Balai Guru Penggerak (BGP); BAB II.A.2.e Setjen Perubahan dan penambahan Tugas dan Tanggungjawab pada Sekjen • menyiapkan infrastruktur berupa perangkat keras dan perangkat lunak di Kementerian; • menyiapkan dan mengelola data awal peserta AN pada Kementerian; BAB II.A.2.g. UPT terkait di Kemendikbudriste k Penambahan Tugas dan Tanggungjawab UPT terkait di Kemendikbudristek • melakukan sosialisasi kebijakan pelaksanaan AN di wilayahnya bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; • melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan Asesmen Nasional dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayahnya sesuai dengan kewenangan; • melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan terkait verifikasi kesiapan infrastruktur pelaksanaan AN di wilayahnya sesuai dengan kewenangan; • melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan AN di wilayahnya sesuai dengan kewenangan; • memastikan pelaksanaan AN sesuai dengan POS AN; • membuat laporan hasil pemantauan persiapan dan pelaksanaan AN; • melaporkan hasil pelaksanaan AN untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal terkait; • melakukan pendampingan penyusunan program tindak lanjut berdasarkan hasil AN sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan sesuai dengan kewenangan. Peran dan Tanggungjawab UPT Kemendikbudristek dipindah ke Pelaksana Pusat UPT Kemendikbudristek
DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN - KEMENDIKBUDRISTEK Perubahan POS AN Tahun 2023 (Perka BSKAP) Bab/Pasal Perubahan 2023 BAB II.A.2.h. Ditjen Pendis, BAB II.A.2.i. Ditjen Bimas Kristen, BAB II.A.2.j. Ditjen Bimas Katolik, BAB II.A.2.k. Ditjen Bimas Hindu Pengurangan Tugas dan Tanggungjawab pada Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu - BAB II.A.2.h. Ditjen Pendis, BAB II.A.2.i. Ditjen Bimas Kristen, BAB II.A.2.j. Ditjen Bimas Katolik, BAB II.A.2.k. Ditjen Bimas Hindu Perubahan dan pengurangan Tugas dan Tanggungjawab pada Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu 7) membuat laporan hasil pemantauan persiapan dan pelaksanaan AN; BAB II.B.2.a Provinsi BAB II.C.2.a Kabupaten/Kota Penambahan peran dan Tanggungjawab Pelaksana Provinsi dan Kabupaten/Kota 22) menyampaikan laporan pelaksanaan AN dengan kriteria yang ditentukan oleh Pusat Asesmen Pendidikan melalui laman ANBK;
DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN - KEMENDIKBUDRISTEK Perubahan POS AN Tahun 2023 (Perka BSKAP) Bab/Pasal Perubahan 2023 BAB II.D. Pelaksana tingkat Satuan Pendidikan Penambahan tugas dan tanggungjawab pada Satuan Pendidikan • Bagi satuan pendidikan yang melaksanakan Asesmen Nasional dengan status pelaksanaan mandiri, Pelaksana Tingkat Satuan Pendidikan dibentuk oleh kepala sekolah minimal terdiri dari Ketua Pelaksana, Pengawas Ruang, Proktor, dan Teknisi. • Bagi satuan pendidikan yang melaksanakan Asesmen Nasional dengan status pelaksanaan menumpang, Pelaksana Tingkat Satuan Pendidikan dibentuk oleh kepala sekolah minimal terdiri dari Ketua Pelaksana dan Pengawas Ruang. • Tugas dan Tanggungjawab: a. melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan AN dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangan; b. mendorong partisipasi peserta didik, pendidik dan kepala sekolah mengikuti Asesmen Nasional; c. mengusulkan jumlah sesi per hari, gelombang, pemilihan moda d. menetapkan tempat dan/atau ruang asesmen di lokasi satuan pendidikan pelaksana atau tempat lain yang memenuhi persyaratan sarana dan prasarana serta persyaratan lain untuk pelaksanaan AN; e. mengikuti ketentuan penetapan “satuan pendidikan pelaksana AN mandiri dan satuan pendidikan menumpang” yang dituangkan dalam “surat keputusan” kepala dinas pendidikan provinsi, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, sesuai kewenangannya; f. memastikan peserta didik yang mengikuti AN merupakan peserta didik yang telah ditetapkan oleh Kementerian, sesuai dengan DNT; g. memastikan keikutsertaan peserta dan memastikan seluruh peserta mengisi seluruh butir pada instrumen AN;
DITJEN PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN - KEMENDIKBUDRISTEK Perubahan POS AN Tahun 2023 (Perka BSKAP) Bab/Pasal Perubahan 2023 BAB V. B. Sulingjar untuk Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik Penambahan pada Sub Bab Prosedur Pengisian Sulingjar untuk kepala satuan pendidikan dan pendidik 3. Mengisi instrumen Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) sesuai dengan jangka waktu dan jadwal yang telah ditentukan; 4. Fitur penyimpanan otomatis (autosave) dapat diaktifkan apabila melakukan pengisian pada perangkat dan peramban (browser) yang sama. 5. Pengisian Survei Lingkungan Belajar dapat dilakukan secara bertahap 10. Pelaksana tingkat satuan pendidikan memastikan seluruh pendidik dan kepala satuan pendidikan mengisi survei lingkungan belajar secara mandiri sesuai jadwal yang telah ditetapkan. BAB VIII. Biaya Pelaksanaan Asesmen Nasional Penambahan dasar hukum terkait dana bantuan BOS atau BOP 3. Biaya AN di Satuan Pendidikan dianggarkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) merujuk pada Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknik Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama. BAB IX. Bentuk Pelanggaran dan Tindak lanjut Penanganannya Bab x. Sanksi Perubahan terkait bentuk pelanggaran dan sanksi Sanksi dibuat lebih umum