SERTIFIKASI BADAN USAHA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI Berdasarkan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022
DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Dasar Hukum Istilah dan Definisi Tujuan Sertifikasi 01 02 03 BAB II RUANG LINGKUP Ruang Lingkup Sertifikasi BUJK 05 PENILAIAN KESESUAIAN Persyaratan dan KriteriaKualifikasi Persyaratan dan Kriteria Penjualan Tahunan Persyaratan dan KriteriaKemampuan Keuangan/Nilai Aset Persyaratan dan Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Persyaratan dan Kemampuan dalam penyediaan peralatan Kriteria Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 07 08 11 13 16 18 BAB IV SERTIFIKASI BUJK Proses Sertifikasi Sistem Sertifikasi Alur Permohonan SBU 19 20 20 BAB V PROSEDUR SERTIFIKASI Prosedur Sertifikasi Resertifikasi Pembiayaan Sertifikasi Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat 04 Daftar Gambar Daftar Tabel Lampiran 21 41 42 42 BAB III
DAFTAR GAMBAR Gambar 4.1. Alur Permohonan SBU Gambar 5.1. Alur permohonan SBU melalui Sistem OSS Gambar 5.2. PB-UMKU permohonan baru Gambar 5.3. Halaman daftar kegiatan usaha Gambar 5.4. Ajukan perizinan berusaha UMKU Gambar 5.5. Halaman formulir perizinan berusaha UMKU Gambar 5.6. Form Permohonan Registrasi Gambar 5.7. Form Informasi Badan Usaha Gambar 5.8. Form Informasi Akte Gambar 5.9. Form Informasi Pemegang Saham Gambar 5.10. Form Informasi Pengurus Perusahaan Gambar 5.11. Form Informasi Penjualan Tahunan Gambar 5.12. Form Informasi Neraca Gambar 5.13. Form Penanggung Jawab Teknik Gambar 5.14. Form Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Gambar 5.15. Form Kepemilikan Peralatan Gambar 5.16. Form Informasi SMAP 20 22 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35
DAFTAR TABEL 06 14 15 15 Tabel 2.1 Ruang Lingkup Sertifikasi Badan Usaha Tabel 3.1 Persyaratan Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi untuk kegiatan usaha jasa Konsultansi Konstruksi Persyaratan Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi Tabel 3.2 Tabel 3.3 Persyaratan Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegerasi
BAB I PENDAHULUAN ANDEMI covid-19 menambah angka pengangguran yang sebelumnya telah ada. Memasuki tahun 2021, momentum pemulihan ekonomi Indonesia dimasa pandemi COVID-19 terus ditingkatkan. Untuk mengatasi ‘PR’ tersebut, menurut Presiden RI, pemerintah berkomitmen untuk melakukan reformasi struktural, salah satunya di bidang regulasi yang menurutnya masih banyak yang kompleks serta birokrasi yang rumit. Perizinan berusaha pada sub sektor jasa konstruksi telah ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat risiko kegiatan usaha yang terbagi dalam jasa konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Kegiatan Usaha tersebut telah diatur dalam KBLI melingkupi judul, ruang lingkup kegiatan, parameter dan tingkat risiko, dengan tingkat besaran usaha dituangkan dalam jenis badan usaha sub sektor jasa konstruksi bersifat umum yang meliputi kualifikasi kecil, menengah dan besar serta bersifat spesialis. Sertifikat Badan Usaha merupakan hasil dari proses Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Konstruksi. Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) setiap perusahaan asing dan lokal harus mengajukan permohonan kepada lembaga sertifikasi badan usaha yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha dibidang jasa konstruksi P SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 01
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PeraturanPemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentangJasa Konstruksi. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar KegiatanUsaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis risiko sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat StandarJasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. SNI ISO/IEC 17067:2013 Penilaian Kesesuaian Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk. SNI ISO/IEC 17065:2012 PenilaianKesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa. Keputusan Menteri PUPR Nomor 713/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 56/KPTS/DK/2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Master Asesor dan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. DASAR HUKUM SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 02 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 1. 2.
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Badan Usaha adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi Badan Usaha Jasa Konstruksi; Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disingkat BUJKN adalah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang 100% (seratus persen) modal atau saham dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri dan/atau Warga Negara Indonesia. Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing selanjutnya disingkat BUJKA adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi berdomisili di luar negeri, yang membuka Kantor Perwakilan BUJKA dan/atau BUJKA berbadan hukum Indonesia. ISTILAH DAN DEFINISI SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 03
Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat BUJK PMA adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia yang dibentuk melalui Kerjasama modal antara BUJKA dan BUJKN. Kantor Perwakilan BUJKA yang selanjutnya disingkat KPBUJKA adalah BUJKA yang mendirikan kantor perwakilan di Indonesia. Subklasifikasi adalah pembagian penggolongan usaha jasa konstruksi menurut klasifikasinya. Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha jasa konstruksi berdasarkan tingkat kompetensi dan/atau kemampuan usahanya. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang selanjutnya disingkat LSBU adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi dan dilisensi oleh LPJK. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU, adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan BUJK termasuk hasil penyetaraan kemampuan BUJKA. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 04 Tujuan sertifikasi adalah memberikan keyakinan kepada semua pihak bahwa BUJK telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Penilaian kesesuaian kemampuan usaha dilakukan oleh LSBU Bidang Jasa Konstruksi yang terlisensi dan personil Asesor Badan Usaha yang memiliki kompetensi dan tidak berpihak. TUJUAN SERTIFIKASI Perizinan Usaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha
BAB II RUANG LINGKUP RUANG LINGKUP SERTIFIKASI BUJK JASA SERTIFIKASI YANG DIBERIKAN BERDASARKAN: SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 05 Lingkup layanan LSBU yang dapat dipilih adalah sesuai dengan lingkup layanan Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi pembentuknya. Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Subklasifikasi Usaha Jasa Konstruksi Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi Sifat Usaha Jasa Konstruksi Jenis Usaha Jasa Konstruksi
Jenis Usaha Sifat Usaha Klasifikasi Sub Klasifikasi Total Pekerjaan Konstruksi Umum Bangunan Gedung Bangunan Sipil 1. 2. 920 9 Spesialis Persiapan Penyewaan Peralatan Konstruksi Khusu Konstruksi Prapabrikasi Instalasi Penyelesaian Bangunan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 81162138 48 Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Bangunan Gedung Bangunan Sipil 1. 2. 811 19 Tabel 2.1 Ruang Lingkup Sertifikasi Badan Usaha.
Jasa Konsultansi Konstruksi Umum Arsitektur Rekayasa Rekayasa Terpadu Arsitektur Lanskap & Perencanaan Wilayah 1. 2. 3. 4. 3534 15 Spesialis Konsultasi Ilmiah dan Teknis Pengujian dan Analisis Teknis 1. 2. 67 13 Usaha Orang Perorangan - Instalasi Penyelesaian bangunan Konsultasi Ilmiah dan Teknis 1. 2. 3. 132 6 Total Keseluruhan 130 SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 06
BAB III PENILAIAN KESESUAIAN Kegiatan Sertifikasi Badan Usaha subsektor Jasa Konstruksi dilakukan mencakup seleksi (tinjauan permohonan), evaluasi (Penilaian Kesesuaian Kemampuan Badan Usaha), Data dan dokumen persyaratan penilaian kesesuaian kemampuan usaha memuat: PERSYARATAN DAN KRITERIA KUALIFIKASI Penerapan SMAP Penjualan Tahunan Kemampuan Keuangan/Nilai aset Kemampuan dalam Menyediakan Peralatan Konstruksi Tenaga Kerja Konstruksi Keanggotaan Asosisasi BUJK SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 07
1 Persyaratan Data dan Kriteria Penjualan Tahunan Penjualan tahunan adalah pengalaman kerja badan usaha jasa konstruki (BUJK) dalam menyelesaikan pekerjaan atau proyek konstruksi berdasarkan kontrak baik sebagai Konsultan atau Kontraktor. Nilai penjualan tahunan sebagaimana dimaksud didasarkan pada perolehan pekerjaan dalam masa berlakunya SBU konstruksi Penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan jumlah pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang dikerjakan oleh badan usaha dalam periode 9 (sembilan) tahun terakhir. 01 Persyaratan dan Data penjualan tahunan yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan subsektor konstruksi sebagai berikut: Pemberlakuan penilaian penjualan tahunan dapat diijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi. 02 Nilai penjualan tahunan dibuktikan dengan nilai kontrak kerja konstruksi yang telah tercatat dalam sistem SIMPAN. 03 04 Masa Berlaku SBU adalah selama 3 (tiga) tahun. Nilai penjualan tahunan wajib dipenuhi paling sedikit 1 (satu) kali dalam kurun waktu periode (9 tahun terakhir). 05 Penjualan tahunan dapat dibuktikan dengan dokumen kontrak antara BUJK dan pengguna jasa baik untuk pekerjaan yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri. 06 SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 08 (relaksasi) (relaksasi)
Dalam hal kontrak kerja Konstruksi terdapat bentuk kerja sama operasional dan/atau kontrak dengan subpenyedia jasa, laporan Penjualan Tahunan dipisahkan sesuai dengan porsinya. 07 Pengalaman kontrak kerja konstruksi dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) Subklasifikasi berdasarkan kesesuaian pekerjaan utama (major item) pada kontrak kerja konstruksi tersebut. 08 Pengalaman berupa kontrak kerja konstruksi atau bagian dari kontrak kerja konstruksi yang diajukan untuk pemenuhan penjualan tahunan dalam rangka menetapkan Kualifikasi dan Subklasifikasi dilakukan terhadap setiap Subklasifikasi sesuai dengan lingkup pekerjaan konstruksi dalam rekaman kontrak kerja konstruksi. 09 Dalam hal pengalaman sudah digunakan pada Subklasifikasi tertentu, maka tidak dapat digunakan kembali untuk permohonan Subklasifikasi yang berbeda. 10 Dalam hal BUJK mengajukan perpanjangan atau perubahan untuk peningkatan kualifikasi, penilaian terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan pada Subklasifikasi yang sama. 11 Penilaian terhadap penjualan tahunan PMA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dapat dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK pembentuk. 12 Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK asing pembentuk. 13 Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan perpanjangan SBU dihitung berdasarkan pengalaman yang diperoleh di Indonesia dengan lingkup pekerjaan yang sesuai dengan Subklasifikasinya. 14 SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 09
KONSULTANSI KONSTRUKSI Kualifikasi kecil, lebih kecil dari Rp.1.000.000.000; Kualifikasi menengah, lebih besar atau sama dengan Rp.1.000.000.000; Kualifikasi besar, untuk BUJKN/BUJK Penanaman Modal Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 2.500.000.000,- Kualifikasi besar, untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 10.000.000.000, PEKERJAAN KONSTRUKSI Kualifikasi kecil, lebih kecil dari Rp.2.5OO.OOO.0OO; Kualifikasi menengah, lebih besar atau sama dengan Rp.2.5OO.OOO.0OO; Kualifikasi besar, untuk BUJKN/BUJK Penanaman Modal Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 50.000.000.000,- Kualifikasi besar, untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 100.000.000.000, PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI Kualifikasi besar, untuk BUJKN/BUJK Penanaman Modal Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 50.000.000.000,- Kualifikasi besar, untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 100.000.000.000, Persyaratan Penjualan Tahunan SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 10
2 Persyaratan Data dan Kemampuan Keuangan/Nilai Aset SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 11 Penilaian kemampuan keuangan dilakukan untuk usaha jasa konsultan konstruksi umum, pekerjaan konstruksi umum dan terintegrasi. Kepemilikan nilai aset merupakan persyaratan untuk jasa konsultan spesialis dan pekerjaan konstruksi spesialis. Data kemampuan keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan subsektor jasa konstruksi sebagai berikut: Penilaian Kemampuan Keuangan diambil dari nilai total ekuitas pada neraca keuangan BUJK. 01 Untuk neraca keuangan BUJK Kualifikasi kecil dibuat oleh badan usaha. 02 Untuk neraca keuangan, nilai total ekuitas BUJK Kualifikasi Menengah dan Besar hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi di Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 03 Nilai aset usaha spesialis jasa konsultansi konstruksi lebih dari atau sama dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan nilai aset sifat usaha spesialis pekerjaan konstruksi lebih dari atau sama dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) diperoleh dari neraca audit akuntan publik yang teregistrasi di Kementerian Keuangan. 04 Dalam hal total ekuitas dinyatakan dalam mata uang asing, total ekuitas harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan kualifikasi. 05 (relaksasi)
KONSULTANSI KONSTRUKSI Kualifikasi kecil, lebih besar atau sama dengan Rp.100.000.000; Kualifikasi menengah, lebih besar atau sama dengan Rp.250.000.000; Kualifikasi besar, untuk BUJKN/BUJK Penanaman Modal Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 500.000.000,- Kualifikasi besar, untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 2.000.000.000, PEKERJAAN KONSTRUKSI Kualifikasi kecil, lebih besar atau sama dengan Rp.300.000.000; Kualifikasi menengah, lebih besar atau sama dengan Rp.2.000.000.000; Kualifikasi besar, untuk BUJKN/BUJK Penanaman Modal Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 25.000.000.000,- Kualifikasi besar, untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 35.000.000.000, PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI Kualifikasi besar, untuk BUJKN/BUJK Penanaman Modal Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 25.000.000.000,- Kualifikasi besar, untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 35.000.000.000, Persyaratan Kemampuan Keuangan SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 12
3 Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Data tenaga kerja konstruksi yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha subsektor jasa konstruksi dengan kriteria Tenaga Kerja Konstruksi sebagai berikut: Setiap badan usaha jasa konstruksi yang terdiri dari BUJK Nasional, BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA harus memiliki tenaga kerja konstruksi untuk penanggung jawab teknis badan usaha (PJTBU) dan penanggung jawab subklasifikasi badan usaha (PJSKBU) sebagai persyaratan untuk mendapatkan SBU Konstruksi. 01 Tenaga kerja yang dipersyaratkan meliputi: PJBU (Penanggung Jawab Badan Usaha) 01 PJTBU (Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha) 02 PJSKBU (Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha) 03 Tenaga kerja konstruksi tersebut merupakan tenaga tetap badan usaha yang tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain. 05 Dalam hal BUJK memiliki beberapa subklasifikasi dengan kualifikasi berbeda, maka kualifikasi dan jenjang PJTBU mengacu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi. 03 TKK yang menjabat sebagai PJSKBU dapat merangkap paling banyak 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK. 04 PJSKBU memiliki bidang keilmuan untuk masing-masing Subklasifikasi usaha Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri. 05 SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 13 (relaksasi)
Dalam hal persyaratan jenjang PJKSBU untuk BUJK kualifikasi kecil belum dapat dipenuhi, PJSKBU dapat dijabat oleh TKK lulusan sekolah menengah atas dengan pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun atau sekolah menengah kejuruan dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang Jasa Konstruksi. minimal menggunakan Sertifikat Pelatihan yang diterbitkan oleh DitJen Bina Konstruksi (lebih lanjut diatur dalam Skema Sertifikasi BUJK). 06 Pemenuhan persyaratan jenjang PJSKBU hanya berlaku untuk 1 (satu) kali permohonan SBU. 07 KLASIFIKASI PJBU PJTBU PJSKBU Kecil 1 orang 1 orang dengan SKK minimal jenjang 7/ahli muda 1 orang dengan SKK minimal jenjang 6/teknisi/analis Menengah 1 orang 1 orang dengan SKK minimal jenjang 8/ahli madya 1 orang dengan SKK minimal jenjang 7/ahli muda Besar(BUJKN /PMA) 1 orang 1 orang dengan SKK minimal jenjang 9/ahli utama / memiliki sertifikat AA atau ACPE 1 orang dengan SKK minimal jenjang 8/ahli madya KPBUJKA 1 orang 1 orang dengan SKK minimal jenjang 9/ahli utama / memiliki sertifikat AA atau ACPE 1 orang dengan SKK minimal jenjang 9/ahli utama/ memiliki sertifikat AA atau ACPE BUJKN/PMA (Spesialis) 1 orang 1 orang dengan SKK minimal jenjang 7/ahli muda 1 orang dengan SKK minimal jenjang 7/ahli muda KPBUJKA (Spesialis) 1 orang 1 orang dengan SKK minimal jenjang 9/ahli utama / memiliki sertifikat AA atau ACPE 1 orang dengan SKK minimal jenjang 8/ahli madya SERTIFIKSI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 14 Tabel 3.1 (relaksasi) Persyaratan Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi untuk kegiatan usaha jasa Konsultansi Konstruksi
Tabel 3.2 Persyaratan Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi KLASIFIKASI PJBU PJTBU PJSKBU Kecil 1 orang 1 orang dengan SKK minimal jenjang 6/ teknisi /analis 1 orang dengan SKK minimal jenjang 5/teknisi/analis Menengah 1 orang 1 orang dengan SKK minimal jenjang 7/ahli muda 1 orang dengan SKK minimal jenjang 6/teknisi/analis Besar 1 orang 1 orang dengan SKK minimal jenjang 8/ahli madya 1 orang dengan SKK minimal jenjang 7/ahli muda KPBUJKA 1 orang 1 orang dengan SKK minimal jenjang 9/ahli utama / sertifikat AA atau ACPE 1 orang dengan SKK minimal jenjang 9/ahli utama/ sertifikat AA atau ACPE BUJKN/ PMA Spesialis 1 orang 1 orang dengan SKK minimal jenjang 8/ahli madya 1 orang dengan SKK minimal jenjang 7/ahli muda KPBUJKA 1 orang 1 orang dengan SKK minimal jenjang 9/ahli utama / sertifikat AA atau ACPE 1 orang dengan SKK minimal jenjang 8/ahli madya KLASIFIKASI PJBU PJTBU PJSKBU Besar 1 orang 1 orang dengan SKK minimal jenjang 9/ahli utama / sertifikat AA atau ACPE 2 orang dengan SKK minimal jenjang 8/ahli madya KPBUJKA 1 orang 1 orang dengan SKK minimal jenjang 9/ahli utama / sertifikat AA atau ACPE 2 orang dengan SKK minimal jenjang 9/ahli utama / sertifikat AA atau ACPE Tabel 3.3 Persyaratan Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegerasi SERTIFIKSI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 15
01 04 02 4 Kemampuan dalam penyediaan peralatan Badan usaha jasa konstruksi (BUJK) yang mengajukan permohonan SBU Konstruksi sebagai Kontraktor untuk bidang usaha pekerjaan konstruksi umum, spesialis dan pekerjaan konstruksi terintegrasi harus memenuhi persyaratan dan kemampuan dalam penyedian peralatan konstruksi. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi dapat berupa: Bukti hak milik peralatan konstruksi dapat dibuktikan melalui: Milik Sendiri (Bukti Hak Milik) 01 Sewa (Perjanjian sewa selama 1 tahun) 02 a Faktur Penjualan b Akta Jual Beli c Kuitansi d Surat Hibah e Laporan neraca aset BUJK, atau neraca konsolidasi pada satu holding. f Perjanjian Sewa Jika angka (2) belum dapat dipenuhi, maka pemohon wajib membuat surat pernyataan komitmen akan memenuhi penyediaan peralatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SBU diterbitkan. 03 Penyediaan peralatan konstruksi harus memenuhi persyaratan paling sedikit jumlah peralatan utama untuk setiap subklasifikasi. 05 Kemampuan dalam penyediaan peralatan Konstruksi harus memenuhi persyaratan minimal jumlah Peralatan Pokok untuk setiap Subklasifikasi, disediakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SBU diterbitkan. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 16 (relaksasi)
SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 17 Penyediaan peralatan konstruksi oleh BUJK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No 8 Tahun 2020 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Penyediaan peralatan konstruksi harus tercatat pada Sistem Informasi Material Peralatan Konstruksi (SIMPK) 07 Peralatan konstruksi dilakukan pengujian oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan di pemerintah daerah provinsi untuk memenuhi tahap dalam pencatatan peralatan konstruksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan memenuhi syarat Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 08 Dalam hal pengujian peralatan konstruksi belum dapat dilakukan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan di pemerintah daerah provinsi, BUJK dapat menggunakan surat pernyataan yang dapat diunduh melalui fitur pencatatan Sumber Daya Material Peralatan Konstruksi (SDMPK) pada SIMPK. 09 Penyediaan peralatan konstruksi untuk jenis yang sama dapat digunakan untuk memenuhi peralatan utama pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama. 06 PEKERJAAN KONSTRUKSI BUJK kualifikasi kecil memiliki paling sedikit 1 (satu) peralatan utama persubklasifikasi; BUJK kualifikasi menengah memiliki paling sedikit 2 (dua) peralatan utama persubklasifikasi; BUJK kualifikasi besar memiliki paling sedikit 3 (tiga) peralatan utama persubklasifikasi; KP-BUJKA yang bersifat umum dan spesialis memiliki paling sedikit 5 (lima) peralatan utama; dan BUJK pekerjaan konstruksi bersifat spesialis memiliki paling sedikit 2 (dua) peralatan utama. (relaksasi)
5 Data komitmen dokumen SMAP yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi sebagai berikut: Kriteria Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Sertifikat penerapan SMAP yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi. 01 Sertifikat dan Dokumen penerapan SMAP yang diunggah pada sistem OSS dan portal perizinan 02 Dalam hal Sertifikat penerapan SMAP atau dokumen penerapan SMAP belum dimiliki, maka harus mengunggah dokumen pernyataan komitmen pada sistem OSS dan portal perizinan sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP, surat pernyataan komitmen memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan sistem manajemen anti penyuapan paling lambat 1 (satu) tahun untuk BUJK kualifikasi besar, paling lambat 2 (dua) tahun untuk BUJK kualifikasi menengah dan spesialis, dan paling lambat 3 (tiga) tahun untuk BUJK kualifikasi kecil. 03 SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 18
BAB IV SERTIFIKASI BUJK 1 Proses sertifikasi mencakup tahapan sebagai berikut: Tinjauan Permohonan Sertifikasi Verifikasi dan validasi Tinjauan Hasil Evaluasi Penerbitan Sertifikat Re-sertifikasi/ Proses Sertifikasi Ulang Permohonan Sertifikasi/ Proses Pendaftaran Perjanjian Sertifikasi Evaluasi / Penilaian Kesesuaian Penetapan Keputusan Surveilen (Pemeliharaan Sertifikasi) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 19 Proses Sertifikasi
2 SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 20 SISTEM OSS (DATA ADMINISTRASI) SISTEM SIKI (PJBU, PJTBU, PJSKBU) SISTEM SIMPK (MATERIAL , PERALATAN) SISTEM SIMPAN (PENGALAMAN) Identitas Perusahaan Akte Pendirian Saham Data Referensi TKK (Data Personil, Klasifikasi, Subklasifikasi, Kualifikasi, Jenjang) Data Referensi Peralatan Data Referensi Pengalaman lampau Data Pengalaman Terverifikasi hasil Sertifikasi 3 BUJK OSS Permohonan SBU Perizinan PUPR Permohonan sesuai LSBU Penerbitan SBU Konstruksi (ESertifikat) Tinjauan Lengkap Penerbitan Invoice dan Perjanjian Sertifikasi Melakukan Pembayaran Penunjukan Asesor dan melaksanakan asesmen Membuat Laporan dan data teknis permohonan pencatatan Penetapan Keputusan Permohonan Baru Permohonan Perpanjangan Permohonan Perubahan 1. 2. 3. Tidak Lengkap Belum Kompeten/Proses Banding PUPR/UMKU LPJK/SIKI LSBU <7 hari kerja Alur Permohonan SBU Sistem Sertifikasi Sumber: Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Gambar 4.1. Alur Permohohan SBU
BAB V PROSEDUR SERTIFIKASI Permohonan Baru Permohonan Perubahan 01 02 Permohonan sertifikasi bagi BUJK yang belum memiliki SBU Permohonan perubahan ruang lingkup dan/atau data kelayakan kemampuan badan usaha selama SBU masih berlaku Permohonan Perpanjangan 03 Permohonan perpanjangan masa berlaku SBU yang sudah dimiliki oleh BUJK Permohonan SBU dilakukan dengan cara mengajukan pemenuhan persyaratan PB-UMKU pada sistem OSS RBA yang terhubung dengan SIJK Terintegrasi. Permohonan layanan sertifikasi melalui Sistem terdiri: PROSEDUR SERTIFIKASI 1 Permohonan Sertifikasi/ Proses Pendaftaran SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 21
Permohonan SBU melalui OSS Untuk memulai pengajuan permohonan baru,Pemohon dapat memilih menu PBUMKU kemudian Permohonan Baru. 01 02 SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I Langkah pembuatan permohonan baru SBU melalui Sistem OSS: 22 Gambar 5.1. Alur permohonan SBU melalui Sistem OSS Tombol Permohonan Baru akan mengarahkan pemohon ke halaman Daftar Kegiatan Usaha. Gambar 5.3. Halaman daftar kegiatan usaha Gambar 5.2. PB-UMKU permohonan baru
Pemenuhan Persyaratan PB UMKU di Sistem K/L OSS RBA menerbitkan NIB dan Sertifikat Standar (SS) dengan status belum terverifikasi Pelaku usaha memilih jenis pengajuan di PB-UMKU dan menyesuaikan permohonan: baru/perubahan/perpanjangan Setelah pemohon klik tombol pemenuhan persyaratan PB UMKU di sistem K/L, pemohon akan diarahkan ke aplikasi Portal Perizinan dan diarahkan ke beberapa form pengisian data, yaitu : Pelaku usaha melakukan pengajuan perzinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB-UMKU) pada sistem K/L dengan langkah sebagai berikut; 1. 2. 3. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 23 Pada halaman Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, klik tombol “Ajukan Perizinan Berusaha UMKU” Pada halaman Formulir Perizinan Berusaha UMKU, Pilih Permohonan “Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi)” Aplikasi OSS akan mengarahkan pemohon ke halaman “Formulir Perizinan Berusaha UMKU” 03 04 Gambar 5.4. Ajukan perizinan berusaha UMKU Gambar 5.5. Halaman formulir perizinan berusaha UMKU
1. Form Permohonan Registrasi Data Inputan Permohonan: SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 24 Jenis Usaha Badan Usaha Sifat Usaha Badan Usaha Nomor KBLI Klasifikasi Usaha Subklasifikasi Usaha Kualifikasi Usaha LSBU Asosiasi Badan Usaha yang terdaftar di LPJK Nama PIC Email PIC Nomor HP PIC Gambar 5.6. Form Permohonan Registrasi
2. Form Informasi Badan Usaha Nama Badan Usaha Bentuk Badan Usaha Jenis Badan Usaha Alamat Badan Usaha Kelurahan Kecamatan Kabupaten / Kota Provinsi Kode Pos Website Email Badan Usaha No Telephone Badan Usaha SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 25 Data Inputan Informasi Badan Usaha : HP Badan Usaha NPWP Badan Usaha NIB Gambar 5.7. Form Informasi Badan Usaha
SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 26 Data Inputan Informasi Akte Nomor Akte Jenis Akte Nama Notaris Alamat Notaris Tanggal Akte Uraian Usaha sesuai Akte tersebut Nomor Pengesahan SK Kumham Modal Dasar sesuai Akte tersebut Modal Disetor sesuai Akte tersebut 3. Form Informasi Akte Gambar 5.8. Form Informasi Akte
Nama No KTP/KITAS NPWP Alamat Kabupaten/Kota Provinsi Jumlah Saham Nilai Satuan Saham Modal Disetor SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 27 Data Inputan Informasi Pemegang Saham 4. Form Informasi Pemegang Saham Gambar 5.9. Form Informasi Pemegang Saham
5. Form Informasi Pengurus Perusahaan Data Inputan Informasi Pengurus Perusahaan 5. Form Informasi Pengurus Perusahaan Nama Alamat No KTP/KITAS No NPWP Jabatan PJBU adalah salah satu Direksi SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 28 Gambar 5.10. Form Informasi Pengurus Perusahaan
SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 29 Nomor Registrasi Pengalaman di SIMPAN Nama Paket Pekerjaan Sumber Dana Lokasi pekerjaan Pemberi Tugas Nama Instansi Pemberi Tugas Alamat Instansi Pemberi Tugas No Telp Instansi Pemberi Tugas Email Instansi Pemberi Tugas Nama Pemberi Tugas Jabatan Pemberi Tugas No Kontrak Tanggal Kontrak Nilai Kontrak Nilai Kontrak (setelah addendum) Status KSO 1 Presentase Porsi Nilai Kontrak sesuai Porsi No BA Serah Terima Tanggal BA Serah Terima Data Inputan Informasi Penjualan Tahunan 6. Form Informasi Penjualan Tahunan Gambar 5.11. Form Informasi Penjualan Tahunan Catatan : Data peralatan di input melalui aplikasi SIMPAN, pemenuhan data pada portal hanya dengan mengisi No. Registrasi pengalaman yang telah tercatat di SIMPAN
7. Form Informasi Neraca Data Inputan Informasi Neraca: Dokumen Upload Informasi 7. Form Informasi Neraca Tahun Aset Lancar Aset Tidak Lancar Aset Lain Lain Total Aset Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Neraca Badan Usaha dan bermaterai Laporan Audit Akuntan Publik untuk kualifikasi M dan B SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 30 Total Kewajiban Total Equitas Total Kewajiban dan Ekuitas Gambar 5.12. Form Informasi Neraca
8. Form Penanggung Jawab Teknik. NIK/KTP Nama Nomor NPWP Nomor Registrasi SKK Klasifikasi SKK Subklasifikasi SKK Kualifikasi TKK lama : Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama Jenjang Tanggal Terbit SKK Nomor Registrasi ACPE/AA Klasifikasi ACPE/AA Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Teknik: 8. Form Penanggung Jawab Teknik SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 31 Gambar 5.13. Form Penanggung Jawab Teknik
9. Form Penanggung Jawab Sub Klasifikasi. Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Sub Klasifikasi: 9. Form Penanggung Jawab Sub Klasifikasi. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 32 NIK/KTP Nama Nomor NPWP Nomor Registrasi SKK Klasifikasi SKK Subklasifikasi SKK Kualifikasi SKK lama : Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama Kualifikasi SKK baru : Ahli, Teknisi/Analis, Operator Jenjang Subklasifikasi Pengajuan SBU Tanggal Terbit SKK Nomor Registrasi ACPE/AA Klasifikasi ACPE/AA Gambar 5.14. Form Penanggung Jawab Sub Klasifikasi.
Data Inputan Informasi Peralatan: 10. Form Kepemilikan Peralatan. Form Informasi Peralatan SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 33 Kepemilikan peralatan (dalam bentuk Hak Milik atau Sewa) Nomor Registrasi di SIMPK Subvarian Peralatan sebagaimana dimaksud pada Permen PUPR No 7/2021 atau jenisperalatan sebagaimana dimaksud pada Permen PUPR No 6/2021 Merek Model/Type Kapasitas Sesuai Spesifikasi Produsen Kapasitas Sesuai Hasil Pengujian/ Pemeriksaan Gambar 5.15. Form Kepemilikan Peralatan
Nomor Registrasi di SIMPK Subvarian Peralatan sebagaimana dimaksud pada Permen PUPR No 7/2021 atau jenisperalatan sebagaimana dimaksud pada Permen PUPR No 6/2021 Merek Model/Type Kapasitas Sesuai Spesifikasi Produsen Kapasitas Sesuai Hasil Pengujian/ Pemeriksaan Unit/Satuan Kapasitas sesuai dengan satuan pada dokumen hasil pengujian/pemeriksaan Tahun Pembuatan Tahun Pembelian Provinsi Lokasi Bukti Pendukung SMAP (Sertifikat Penerapan SMAP atau Dokumen penerapan SMAP atau Surat Pernyataan Komitmen) Bukti Pendukung SMAP (Sertifikat Penerapan SMAP atau Dokumen penerapan SMAP atau Surat Pernyataan Komitmen) Kabupaten / Kota Lokasi Jenis Bukti Kepemilikan Bukti Kepemilikan Hasil Pemeriksaan Pengujian Foto Plat Nama (format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb) Foto Tampak Depan Peralatan (Foto Tampak Depan Peralatan dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb) Foto Tampak Samping Peralatan (Foto Tampak Samping Peralatan dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb) Foto Tampak Samping Peralatan (Foto Tampak Belakang Peralatan dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb) 2. 3. 4. 5. 6. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 34 Dokumen Upload Informasi Peralatan: Catatan : Data peralatan di input melalui aplikasi SIMPK, pemenuhan data pada portal hanya dengan mengisi No. Registrasi dan/atau dokumen pendukung kepemilikan
11. Form Informasi SMAP Pemenuhan Persyaratan Sertifikat Penerapan SMAP ; atau Dokumen SMAP; atau Surat Pernyataan Komitmen) Dokumen Upload Informasi SMAP: Data Pilihan Dokumen Upload Informasi SMAP: 11. Form Informasi SMAP Bukti Pendukung SMAP (Sertifikat Penerapan SMAP atau Dokumen penerapan SMAP atau Surat Pernyataan Komitmen) SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 35 Gambar 5.16. Form Informasi SMAP
Dalam hal terdapat permohonan sertifikasi tidak lengkap, LSBU menyampaikan notifikasi kepada pemohon untuk melengkapi data dan dokumen persyaratan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak notifikasi diterima oleh pemohon. Perjanjian sertifikasi ditandatangani oleh pemohon (BUJK) dan LSBU dilakukan setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap, dengan tujuan untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak terkait sertifikasi. 3 Perjanjian Sertifikasi 2 Tinjauan Permohonan Sertifikasi SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 36 Biaya sertifikasi badan usaha mengacu pada besaran biaya sertifikasi sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 713 /KPTS/M/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi. 3 Setelah perjanjian ditandatangani, BUJK dapat melakukan pembayaran biaya sertifikasi badan usaha, serta mengunggah bukti pembayaran melalui portal perizinan Kementerian PUPR paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terbitnya surat tagihan, Pelaksanaan sertifikasi dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah pemohon mengunggah bukti pembayaran melalui portal perizinan Kementerian PUPR dengan telah diverifikasi oleh LSBU. 1 LSBU melaksanakan tinjauan terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi untuk memastikan bahwa bukti administrasi pengajuan permohonan sertifikasi telah lengkap. 2 Peninjauan terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi dilakukan oleh personel peninjau permohonan yang ditunjuk oleh LSBU. 3 1 2 3
Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian dilakukan melalui sistem digital dan/atau penilaian secara manual, dengan waktu pelaksanaan paling lambat selama 3 (tiga) hari kerja. Penunjukan Asesor Badan Usaha dilakukan oleh Koordinator Bidang Sertifikasi berdasarkan ketersediaan Asesor Penilaian Kesesuaian terhadap persyaratan umum dan persyaratan khusus (klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi usaha, serta sumber daya) dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam Persyaratan Acuan Penilaian Kesesuaian terhadap persyaratan yang dilakukan mencakup valid, asli, terkini, dan memadai terhadap keberadaan, jumlah, kelayakan dan fungsinya. Penilaian kelayakan (kemampuan usaha) dilakukan terhadap setiap subklasifikasi yang diajukan dalam Permohonan sertifikasi. Asesor melaporkan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian kepada LSBU. Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian paling tidak terdiri atas: a. hasil Penilaian Kesesuaian; dan b. rekomendasi. Apabila laporan hasil Penilaian Kesesuaian memuat ketidaksesuaian terhadap kriteria persyaratan sertifikasi, maka permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. 4 Evaluasi / Penilaian Kesesuaian 3 1 2 4 5 6 Berdasarkan laporan dan rekomendasi dari asesor badan usaha LSBU melaksanakan tinjauan hasil evaluasi/penilaian sebelum menetapkan hasil penilaian kelayakan BUJK dalam bentuk rincian Subklasifikasi. 5 Tinjauan Hasil Evaluasi Permohonan Sertifikasi 1 SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 37
LSBU memastikan bahwa hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan usaha subsektor jasa konstruksi akurat, ringkas, jelas dan terekam sebagai dasar penetapan keputusan Sertifikasi (klasifikasidan kualifikasi), mencakup: a. identitas BUJK; b. nama dan alamat BUJK; c. nama Asosiasi Pengampu BUJK; d. tipe evaluasi (sertifikasi awal, surveilen, atau resertifikasi); e. hasil evaluasi f. identitas Asesor Badan Usaha (ABU) yang ditugaskan dalam evaluasi/penilaian; g. tanggal dilakukan evaluasi/penilaian; h. hasil temuan; i. verifikasi temuan sebelumnya jika ada; j. berita acara tinjauan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian (reviu) yang sekurang-sekurangnya memuat informasi nama badan usaha, hasil evaluasi/penilaian kesesuaian, tanggal pelaksanaan asesmen dan informasi nama asesor. Apabila Laporan Tinjauan Hasil Evaluasi/penilaian Kesesuaian (reviu) kemampuan usaha pekerjaan konstruksi sudah memenuhi kesesuaian, maka dibuat laporan hasil evaluasi kesesuaian BUJK yang merupakan berkas terdokumentasi. Jika Tinjauan hasil evaluasi/penilaian terdapat ketidaksesuaian, maka tinjauan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian tersebut dikembalikan kepada Asesor Badan Usaha paling lama 2 (dua) hari kerja dalam jangka waktu proses periode permohonan sertifikasi (15 (lima belas) hari Kerja) untuk dilakukan evaluasi/penilaian ulang. Selanjutnya apabila sudah dilakukan evaluasi/penilaian ulanguntuk dilakukantinjauan hasil evaluasi kesesuaian. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 38 1 2 3 6 Penetapan Keputusan LSBU bertanggung jawab atas kewenangannya untuk keputusan yang berkaitan dengan sertifikasi; 1
Konfirmasi keabsahan SBU dapat dilakukan dengan pindai/scan QR Code, Pemohon yang tidak memenuhi syarat diberikan notifikasi penolakan. 7 Penerbitan Sertifikat SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 39 LSBU menginformasikan kepada BUJK terkait alasan menolak permohonan sertifikasi melalui Sistem. 3 LSBU menugaskan komite teknis untuk membuat keputusan sertifikasi berdasarkan seluruh informasi yang relevan dari hasil evaluasi, tinjauan, dan informasi terkait lainnya. Keputusan sertifikasi ditetapkan oleh Ketua LSBU; 2 1 LSBU diwajibkan untuk menyampaikan hasil sertifikasi berupa RKS (Rincian Klasifikasi dan Subklasifikasi) ke LPJK dan laporan pelaksanaan sertifikasi melalui sistem. LPJK melakukan penomoran dan pencatatan SBU secara otomatis melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT) lalu mengirimkan data SBU ke Sistem OSS 2 SBU paling sedikit berisikan informasi data nama pelaku usaha, nomor NIB, alamat kantor, status penanaman modal, kode KBLI, lokasi usaha dan status, tanggal penerbitan, dan lampiran rincian kualifikasi dan subklasifikasi. 3 4 Pemohon menerima dokumen SBU dengan cara mengunduh dari Sistem OSS. Dalam hal penerbitan sertifikat untuk KPBUJKA belum terintegrasi dengan sistem OSS, maka diterbitkan surat keterangan pengganti sertifikat sementara dari Kementerian PUPR yang diunduh dari portal perizinan. 5 6 Surat keterangan pengganti sertifikat berlaku sampai dengan SBU terbit melalui menu PB-UMKU untuk KPBUJKA pada sistem OSS. Dalam hal terdapat kesalahan cetak sebagai akibat dari ketidaksesuaian data, BUJK dapat menyampaikan permohonan perbaikan melalui LSBU dan ditindaklanjuti melalui Portal Perizinan. 7 8
1 Surveilan Terjadwal Penyebaran kuisioner kepada seluruh BUJK (sensus) pemegang SBU, dengan substansi materi kuisioner mengacu pada persyaratan sertifikasi; dan Pemantauan berdasarkan data dan informasi dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terkait dengan laporan kegiatan (kinerja) BUJK tahunan dan pencatatan (registrasi) pengalaman pekerjaan, dan dari sumber informasi lain yang terkait dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi Surveilan terjadwal dilakukan secara rutin setiap tahun selama masa berlaku SBU, dengan melalui 2 (dua) jenis kegiatan: 2 Surveilan Tidak Terjadwal Berdasarkan hasil surveilen terjadwal, LSBU memutuskan untuk dilakukan surveilen ulang apabila ditemukan tindakan perbaikan tidak dapat diverifikasi dengan dokumen atau rekaman; Pengaduan tertulis yang meragukan kompetensi BUJK; Indikasi bahwa BUJK tidak lagi memenuhi persyaratan sertifikasi; Kunjungan/asesmen lapangan untuk surveilen secara insidental dilakukan apabila BUJK tidak memenuhi perjanjian sertifikasi. Surveilan Tidak Terjadwal dilakukan secara insidental, dan dapat dilaksanakan jika terdapat, namun tidak terbatas pada: 8 Surveilen SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 40
RE-SERTIFIKASI/ PROSES SERTIFIKASI ULANG SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 41 01 RE-SERTIFIKASI PERPANJANGAN SERTIFIKAT BUJK mengajukan permohonan re-sertifikasi melalui OSS dengan mengunggah dokumen BUJK termutakhir paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SBU, jika tidak akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau melakukan pengajuan penutupan usaha melalui sistem OSS. 01 RE-SERTIFIKASI PERUBAHAN KUALIFIKASI Perubahan kualifikasi dapat berupa peningkatan dan/atau penurunan kualifikasi pada setiap subklasifikasi yang dimiliki, sesuai dengan prosedur sertifikasi melalui sistem OSS. 01 RE-SERTIFIKASI PERUBAHAN DATA TANPA MELALUI PROSES ASESMEN Perubahan data badan usaha dapat meliputi perubahan pengalaman(penjualan tahunan), kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi, dan data administrasi , meliputi perubahan alamat, asosiasi, email, NPWP, NIB, kode KBLI, jenis usaha, sifat usaha, bentuk badan usaha, jenis badan usaha dan struktur kepemilikan saham kepada LPJK. 01 PERUBAHAN YANG MEMPENGARUHI SERTIFIKASI Persyaratan, aturan dan kriteria sertifikasi akan mengalami perubahan apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah dan dan/atau peraturan perundang- undangan terkait dengan sertifikasi. LSBU harus memberikan informasi kepada BUJK atas perubahan tersebut, dan BUJK diberikan waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi.
1 Biaya sertifikasi badan usaha mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatNomor 713 /KPTS/M/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi. PEMBIAYAAN SERTIFIKASI SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 42 Biaya sertifikasi badan usaha tidak mencakup biaya surveilans tidak terjadwal, biaya tinjauan lapangan pada saat melakukan sertifikasi, atau banding, atau surveilans (apabila diperlukan), dan biaya banding terhadap hasil sertifikasi. Pembayaran biaya serta mengunggah bukti pembayaran melalui portal perizinan Kementerian paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah terbitnya surat tagihan. Dalam hal pemohon tidak melakukan pembayaran biaya, permohonan dinyatakan batal; Pelaksanaan sertifikasi dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari setelah pemohon mengunggah bukti pembayaran melalui portal perizinan Kementerian dengan telah diverifikasi LSBU. 2 3 4 5 Apabila LSBU menemukan bukti ketidaksesuaian persyaratan sertifikasi yang ditemukan dari hasil surveilen, hasil monitoring dan evaluasi LPJK, ataupun kegiatan lain, maka LSBU harus memberikan sanksi kepada BUJK secara bertahap. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT
Ketidak sesuaian persyaratan sertifikasi: 43 SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I Komitmen terhadap pemenuhan peralatan dalam bentuk hak milik melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender. 01 Komitmen terhadap pemenuhan jangka waktu sewa peralatan sesuai dengan masa waktu sewa. 02 Komitmen terhadap pemenuhan sertifikat Penerapan SMAP atau dokumen Penerapan SMAP melebihi batas waktu. 03 Rekaman penjualan tahunan digunakan pada lebih dari 1 subklasifikasi. 04 05 Rekaman penggunaan peralatan pada lebih dari 1 subklasifikasi. PJBU, PJTBU dan/atau PJSKBU merangkap pada badan usaha yang lain. 06 1 (satu) orang PJSKBU digunakan untuk lebih dari 5 (lima) subklasifikasi. 07 Ketidaksesuaian sesuai hasil temuan LPJK pada saat monitoring dan evluasi (monev); dan 08 09 Ketidaksesuaian lainnya. Sanksi ketidaksesuaian persyaratan sertifikasi : Peringatan Pembekuan sertifikasi Pencabutan sertifikat
SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI D I R E K T O R A T K E L E M B A G A A N D A N S U M B E R D A Y A K O N S T R U K S I 44 2 sampai 4 ketidaksesuaian masa perbaikan 14 hari sejak surat peringatan diterima, jika tidak diperbaiki akan ditingkatkan menjadi kategori pelanggaran berat. Pelanggaran Sedang 5 sampai 6 ketidaksesuaian masa perbaikan 21 hari sejak surat peringatan diterima, jika tidak diperbaiki, maka sertifikat akan dicabut. Pelanggaran Berat 01 Pelanggaran Ringan 02 Pelanggaran Sedang 03 Pelanggaran Berat lebih dari 1 ketidaksesuaian masa perbaikan 7 hari sejak surat peringatan diterima, jika tidak diperbaiki akan ditingkatkan menjadi kategori pelanggaran sedang. Pelanggaran Ringan Kategori pelanggaran sertifikasi: