REVIU RENSTRA 2020-2024

Berdasarkan hasil penelitian Analisis SWOT dan (Balance Score Card), maka potensi
permasalahan di Pengadilan Agama Soe ditinjau dari beberapa aspek adalah sebagai
berikut ;

1. Produktifitas Penyelesaian Perkara
Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan,
salah satunya adalah Kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan
Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan secara elektronik di Pengadilan. Kebijakan tersebut, dijadikan acuan
untuk mendaftarkan perkara, membayar perkara, melakukan panggilan secara
elektronik sampai kepad sidang secara elektronik.. Dalam pelaksanaannya
penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Soe secara elektronik telah berjalan
dengan baik, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif
karena masih terdapat keluhan masyarakat tentang jaringan yang tidak stabil dan
lambat.

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa,
diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa
prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal
certainty), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal
tersebut adalah : faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan
prasarana, dan sistem informasi. Upaya yang dilakukan Mahkamah Agung untuk
meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah:

1. Memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini telah
menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem
Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara.
Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung
dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP. Sistem
Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan
perkara dan tertib administrasi.

50

2. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2019 yaitu
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dengan
memanfaatkan aplikasi e-court dengan pengembangan menuju E-Litigasi
merupakan sebuah sistem yang terpusat, aplikasi tersebut berada di Data Center
Mahkamah Agung RI yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama. e-court dikembangkan dengan
tujuan transformasi berkas perkara pengadilan yang berbentuk fisik menjadi
berbasis digital sampai kepada tahap persidangan secara elektronik.
Perma nomor 1 tahun 2019 dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bulan Agustus
2019. Aplikasi ini semakin lengkap karena berisi modul-modul, seperti :
1. Pembuatan akun (account/user) perorangan maupun advokat
secara online dan juga telah merambah sampai pada pengguna lain.
Pengguna Terdaftar, Pengguna Lainnya (Perorangan, KL/BUMN,
Kejaksaan)
2. Perkara yang diterima Gugatan Online,Gugatan Sederhana, Permohonan.
3. (E-Filling, E-Payment, E-Summon, E-Litigasi)

3. Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang
Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama dengan
mempersiapkan Sarana dan Prasarana pendukung di Pengadilan Agama Soe.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah Pelayanan administrasi pengadilan
secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap
permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan
pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk
pengadilan melalui satu pintu.

4. Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor
2081.b/DJA/OT.01.3/SK/10/2019, tanggal 6 Oktober 2019 Tentang
Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama.
Tahun 2017 Pengadilan Agama Soe berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Nusa Tenggara Timur kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Nomor : W23-A/926/OT.01.3/VII/2017 Tanggal 28 Agustus 2017 perihal Persiapan
Sertifikasi Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama menunjuk

51

Pengadilan Agama Soe untuk melaksanakan Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu
yang kemudian pada tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan 2 November 2017
telah dilaksanakan Asesmen eksternal dari Tim Asesor Pengadilan Tinggi Agama
Kupang dan dilanjutkan tanggal 17 November 2017 Asessment dari Tim DIRJEN
BADILAG. Dari hasil asessment tersebut Pengadilan Agama Soe berhasil meraih
predikat “A” Excellent.

TABEL 5.1 SATKER PERAIH PREDIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU 2019

PREDIKAT

NO TAHAPAN A (Excellent) BC JUMJULMALHAH
1. I 131 satker 145 satker
2. II 243 satker 13 satker 1 satker 296 satker

Jumlah Total 374 satker 47 Satker 6 satker 441 Satker

60 satker 7 satker

GAMBAR 1.1 SERTIFIKAT APM 1

52

Sedangkan pada tahun 2018 Pengadilan Agama Soe melaksanakan Asessmen
Surveillance Pertama Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Tim Asessor Eksternal
dari Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur pada tanggal 12 sampai
dengan 14 November 2018 dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama Nomor 5367/DJA/OT.01.3/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019
Tentang Hasil Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2018 dan 2019, Pengadilan
Agama Soe masih bisa mempertahankan predikat “A” Excellent .

GAMBAR 1.2. HASIL APM 2019 1

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Soe juga telah dilaksanakan Asessmen
Surveillance Kedua Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Tim Asessmen Eksternal
dari Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur Nomor: W23-
A/1444/OT.01.3/SK/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penetapan Tim
Telusur Dokumen Asessmen Surveillance APM Gelombang II Tahun 2019 dan
Surat Tugas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur
Nomor :W23-A/1480/HM.01.1/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019. Berbeda dari
tahun-tahun sebelumnya yang penilaiannya hanya dilaksanakan satu kali dan

53

materi yang diperiksa hanya berkisar pada kelengkapan evidence Akreditasi
Penjaminan Mutu serta implementasinya. Materi penilaian Asessmen Surveilance
Kedua dibagi menjadi 2 tahapan, yakni sebagai berikut:

1. Penilaian telusur dokumen yang terdiri dari telusur dokumen Akreditasi
Penjaminan Mutu, Zona Integritas dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
dilaksanakan oleh Tim Asessmen Eksternal dari tanggal 21 s/d 22 Oktober
2019. Jika tahun sebelumnya Tim Asessmen Eksternal melaksanakan
penilaian telusur dokumen di Pengadilan Agama Soe namun tahun ini
prosedurnya berbeda, Tim Asessmen Eksternal menilai telusur dokumen di
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur;

2. Penilaian observasi implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu yang
dilaksanakan dari tanggal 7 s/d tanggal 8 November 2019 pada Pengadilan
Agama Soe oleh Tim Asessmen Eksternal Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Timur. Ada 4 kriteria penilaian observasi implementasi Akreditasi
Penjaminan Mutu yakni Keberlanjutan, Konsistensi Pelayanan Publik,
Implementasi 9 Inovasi Unggulan Ditjen Badilag dan Presentase Evaluasi
Implementasi APM;

GAMBAR 1.3 TIM ASESMEN PTA KUPANG 1

54

GAMBAR 1.4 PRESENTASI APM 2019 1

Asessment Surveilance 2019, Pengadilan Agama Soe mendapatkan hasil “A”
Excellent .

GAMBAR 1.5 KONTRAK KINERJA APM 2020 1

Pada tanggal 13 s/d 14 Oktober 2020 Tim Asessment Eksternal Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur juga telah melaksanakan telusur dokumen

55

APM dan observasi yang merupakan bagian dari penilaian assessment eksternal
surveillance ketiga. Dengan komitmen seluruh pegawai Pengadilan Agama Soe
untuk memberikan pelayanan prima dan professional kepada masyarakat
pencari keadilan, berdasarkan surat Direktur Pembinaan Administrasi
Peradilan Agama Nomor :3955/DjA.3/HM.00/11/2020 tanggal 30 November
2020 perihal Hasil Rapat Komite Keputusan APM Tahun 2020, Pengadilan
Agama Soe berhasil mempertahankan predikat “A” Excellent .

GAMBAR 1.6 HASIL APM 2020 1

Semoga dengan adanya APM ini, baik secara administrasi maupun
pelayanan, Pengadilan Agama Soe dapat memberikan pelayanan prima
sehingga akan mendapatkan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan.
5. Implementasi Surat Ketua Mahkamah Agung No. 194A/KMA/SK/XI/2014
Tentang Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia
menuju WBK dan WBBM secara bertahap diharapkan akan memberikan
kontribusi yang dapat meningkatkan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
dilingkungan Pengadilan Agama Soe.

56

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Soe
dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2018 bertempat di Ruang Sidang Utama
Pengadilan Agama Soe disaksikan oleh Jajaran FORKOPIMDA (Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah) yang dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri,
Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri, DANDIM 1621 dan dihadiri
oleh pimpinan Instansi terkait di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

6.

GAMBAR 1.7 PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS 1

57

Pembacaan Pakta Integritas oleh Ketua Pengadilan Agama Soe Moh. Rivai, S.HI.,
MH dan diikuti oleh seluruh Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Soe.
6. Implementasi SEMA No. 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan

panggilan/pemberitahuan. Salah satu hambatan percepatan penanganan
perkara sesuai dengan jangka waktu tersebut karena salah satu pihak
berada di luar yurisdiksi pengadilan yang menangani perkara sehingga
proses pemanggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui prosedur delegasi.
7. Implementasi Surat Dirjen Badilag Nomor 3396/DJA/OT.02.1/VII/2019
tanggal 15 Juli 2019 tentang uji coba 9 Aplikasi inovasi Badilag dengan
tujuan diantaranya:
a) Meningkatkan profesionalitas aparatur Peradilan Agama
b) Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern
c) Meningkatkan akses masyarakat terhadap Peradilan Agama
d) Akuntabilitas dan transparansi badan peradilan

1.

Inovasi Pelayanan Publik

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) telah
meluncurkan 9 Aplikasi unggulan guna mempermudah pelayanan terhadap
para pencari keadilan. Dari 9 Aplikasi, yang berkaitan langsung dengan
pelayanan publik ada 4 Aplikasi yaitu.

1. Aplikasi Notifikasi perkara
Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada pihak berperkara

terkait perkembangan dan status terakhir dari perkara yang sedang
berjalan, baik itu pihak prinsipal dalam suatu perkara maupun Kuasa
Hukumnya.

Aplikasi ini menggunakan SIPP sebagai basis data utama. Verifikasi
menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersumber dari
data kependudukan dan nomor perkara, sehingga notifikasi yang
diberikan dapat terkelompok dan tepat sasaran kepada pihak berperkara.

58

Fungsi Aplikasi ;
1) Memberikan notifikasi terkait status perkara kepada pihak, yang

meliputi jadwal sidang, status perkara dan keuangan perkara;
2) Bersifat aktif (sistem memberikan notifikasi secara kontinyu)

GAMBAR 1.8 APLIKASI NOTIFIKASI PERKARA 1

59

2. Aplikasi Antrian Sidang
Aplikasi Antrean sidang ini merupakan aplikasi yang dapat

memberikan pembagian jadwal persidangan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Pihak berperkara dapat melakukan pendaftaran antrean
secara online sehingga dapat mengatur waktu persidangan, dan
diharapkan tidak terjadi antrean panjang, lama dan melelahkan untuk
mengikuti persidangan.
Fungsi Aplikasi
1) Menyediakan pendaftaran antrean secara online
2) Memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat,

sesuai dengan kebutuhannya

GAMBAR 1.9 APLIKASI ANTRIAN SIDANG 1

60

3. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan ( TNP2K )
Kemudahan yang diberikan Perma 1/2014 ternyata menyisakan sedikit

persoalan dalam pelaksanaannya. Pembebasan biaya perkara yang sudah
dianggarkan pada suatu pengadilan tidak terserap dengan baik, disebabkan
sulitnya masyarakat untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak mampu
(SKTM) dari kelurahan atau surat sejenisnya yang diperlukan, bahkan untuk
pembuatan surat tersebut seringkali membutuhkan lebih banyak waktu dan
juga biaya.

Ditjen Badilag telah membuat aplikasi verifikasi data kemiskinan, aplikasi
ini nantinya dapat membantu menyajikan data masyarakat miskin, sehingga
pengadilan agama di seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses database
terkait status kemiskinan, pendaftar perkara cukup membawa identitas
kependudukan, sistem akan secara otomatis memverikasi melalui nomor
induk kependudukannya.

61

Fungsi Aplikasi ;
1) Sebagai dasar untuk memberikan fasilitas pembebasan biaya perkara

kepada masyarakat miskin;
2) Sebagai salah satu bukti bahwa seseorang masuk dalam daftar penduduk

miskin berdasarkan basis data terpadu pemerintah;

GAMBAR 1.10 APLIKASI BASIS DATA KEMISKINAN 1

62

4. Aplikasi Hitung Panjar Biaya Perkara.
Aplikasi Hitung panjar biaya perkara secara mandiri sebagai pelayanan

publik Pengadilan Agama Soe, yang memberikan kemudahan kepada para
pihak berperkara untuk menghitung biaya perkaranya secara mandiri.

GAMBAR 1.11 APLIKASI HITUNG PANJAR MANDIRI 1

63

5. Aplikasi Audio Anti Gratifikasi
Aplikasi dimaksud memberikan informasi kepada para pihak, Penasehat

Hukum, Keluarga para Pihak, Pengunjung sidang atau pihak lainnya untuk
tidak melakukan gratifikasi, suap atau pemberian atau janji kepada aparatur
Pengadilan Agama Soe dari Pimpinan sampai kepada pegawai Honorer.

GAMBAR 1.12 AUDIO GRATIFIKASI 1

6. Aplikasi Tracking Relaas Panggilan Pemberitahuan
Aplikasi tracking relass merupakan aplikasi Panggilan / pemberitahuan

secara elektronik di Pengadilan Agama Soe yang memiliki fungsi sebagai
sarana yang memungkinkan kegiatan panggilan/pemberitahuan Jurusita
lebih transparan dan akuntabel, dilakukan secara langsung dan elektronik
dengan bantuan capture wajah dan tanda tangan para pihak pada gesture
Handphone Jurusita.

Data pihak berperkara diambil langsung (terintegrasi) dari data SIPP
pengadilan Agama Soe.

64

GAMBAR 1.13 APLIKASI TRACKING RELAAS 1
65

7. Aplikasi Mediasi Online
Aplikasi E- Midiasi online merupakan aplikasi secara elektronik di

Pengadilan Agama Soe yang memiliki fungsi sebagai sarana yang
memungkinkan kegiatan mediasi para pihak berperkara dan mediator
dilakukan secara langsung dan elektronik dengan bantuan media
teleconference, dan data pihak diambil langgsung terintegrasi dari SIPP
Pengadilan.

GAMBAR 1.14 APLIKASI MEDIASI ONLINE 1

66

8. Aplikasi Buku Tamu Elektronik
Aplikasi buku tamu merupakan aplikasi yang dipergunakan untuk

penerimaan tamu yang datang di Pengadilan Agama Soe, yang link sudah
terhubung dengan jaringan local.

GAMBAR 1.15 APLIKASI BUKU TAMU 1

67

9. Aplikasi Antrian PTSP
Aplikasi antrian PTSP adalah aplikasi yang bisa digunakan apabila terjadi

antrian pada ruang pelayanan PTSP.

GAMBAR 1.16 APLIKASI ANTRIAN PTSP 1

68

10.Aplikasi PTSP Online
Aplikasi PTSP online adalah pelayanan informasi melalui PTSP

online yang memungkinkan pemohon informasi dapat meminta
informasi kepada petugas PTSP.

GAMBAR 1.17 APLIKASI PTSP ONLINE 1

69

11.Live Support via Whatsapp
Pelayaanan informasi Pengadilan Agama Soe melalui aplikasi

watshap dan bisa di buka melalui link https://bit.ly/wa_pasoe

GAMBAR 1.18 LIVE SUPPORT WHATSAPP 1

70

12.Aplikasi Survei Pelayanan Publik

Survey pelayanan publik dapat diisi secara online oleh pengguna
layanan bisa di buka melalui link http://bit.ly/SKM_pa_soe

GAMBAR 1.19 APLIKASI SURVEY PELAYANAN PUBLIK 1

13.Aplikasi Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi
Survai IPAK dapat diisi oleh stakeholder secara online melalui link

http://bit.ly/IPAK_pa_soe

GAMBAR 1.20 APLIKASI SURVEY ANTI KORUPSI 1

71

14.Aplikasi Gugatan Mandiri Online dan Offline
Aplikasi gugatan mandiri merupakan aplikasi yang dipergunakan

oleh para pencari keadilan untuk membuat gugatan sendiri bisa
dilakukan di lakukan secara online dan bisa secara ofline dengan
dipandu oleh petugas . link Gugatan mandir online
gugatanmandiri.badilag.net/gugatan_mandiri

GAMBAR 1.21 APLIKASI GUGATAN MANDIRI 1

72

15. V-Work (Virtual Work)

Merupakan landing page yang memanfaatkan CMS Bootscrap
untuk memudahkan aparatur Pengadilan Agama Soe dalam mengakses
seluruh aplikasi penunjang kinerja dalam sekali login. Aplikasi ini
merupakan solusi dari kendala saat aparatur Pengadilan Agama Soe
melaksanakan Work From Home (WFH). Aplikasi-aplikasi yang dahulunya
hanya dapat diakses melalui jaringan lokal saja dengan v-work dapat
diakses dari rumah atau jaringan publik manapun.

GAMBAR 1.22 APLIKASI VIRTUAL WORK 1

73

16. Aplikasi Barcode
Aplikasi ini adalah inovasi di bidang pelayanan publik yang

diperuntukan untuk masyarakat yang mempunyai smartphone yang
tersedia QR Scanner barcode, pengguna hanya melakukan scaning dan
akan otomatis terbuka informasi-informasi yang dibutuhkan.

GAMBAR 1.23 APLIKASI BARCODE 1

17. Sistem Informasi Penelusuran Perkara Website.
Aplikasi SIPP yang terintegrasi dengan website Pengadilan Agama Soe

untuk memonitor penyelesaian perkara oleh para pihak pencari keadilan.

GAMBAR 1.24 APLIKASI SIPP 1

74

GAMBAR 1.25 LAYANAN INFORMASI TV MEDIA 1
75

Dengan semakin meluasnya inovasi pada bidang Teknologi Informasi baik yang
dikeluarkan oleh Mahkamah Agung maupun Badan Peradilan Agama, semakin kecil
keluhan publik terkait informasi perkara. Namun pemanfaatan teknologi informasi
dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih
terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.
Gagap Teknologi pada golongan menengah kebawah dan susahnya mengakses
internet pada sebagian wilayah di kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi
pemicu tidak maksimalnya penggunaan teknologi informasi.

Anggaran yang terbatas, kurangnya sarana prasarana yang berimplikasi
menghambat pengembangan infrastrukur Teknologi Informasi baik itu mencakup
Hardware, Software dan Jaringan (Local Area Network) sehingga sistem tidak dapat
terintegrasi dengan baik.

2. Akses Terhadap Pengadilan
Masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan serta kurangnya

pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan merupakan salah satu
masalah yang harus terus dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga
Peradilan dibawahnya. Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah
satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan ;

a) Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; dan

b) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan
terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme
pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarjinalkan, yaitu:

1) Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan,

2) Pemberian bantuan jasa advokat,

3) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dan

76

4) Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor
pengadilan (zitting plaats).

Pengadilan Agama Soe masih memiliki kendala dalam hal penyediaan fasilitas
Pos Bantuan Hukum, karena tidak adanya Ruang Posbakum dan anggaran yang
tidak tersedia. Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan,
Pengadilan Agama Soe telah menggunakan sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu
maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website dan
media sosial, TV Media pada ruang publik pengadilan agama soe hingga putusan
pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan
informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011
tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan.

1. Website

Salah satu fungsi website yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Soe
adalah sebagai sarana untuk menyebarkan informasi kepada publik. Sehingga
informasi lebih cepat dan pengguna layanan dapat mengetahui informsi yang
berkaitan dengan keperluan dan kebutuhannya.

GAMBAR 5.20 TAMPILAN MENU INFORMASI PADA WEBSITE

GAMBAR 1.26 WEBSITE 1

77

2. Media Sosial FACEBOOK/Fanpage
Inovasi Pengadilan Agama Soe untuk membrikan informasi kepada

masyarakat tentang kegiatan kegiatan kantor.

GAMBAGRA5M.2B3AARK1UN.2M7EFDIAANSOPSAIGALEFFACAECBEOBOKO/OFKAN1PACE

3. Media Sosial Instagram.

GAMBAR 1.28 INSTAGRAM 1

78

4. Media Sosial Youtube

GAMBAR 1.29 YOUTUBE CHANNEL 1

5. Media Sosial Telegram

GAMBAR 1.30 TELEGRAM CHANNEL 1

79

6. Media Sosial Twitter

GAMBAR 1.31 TWITTER 1

7. Media Sosial Skype

GAMBAR 1.32 SKYPE 1

80

3. Sumber Daya Manusia
Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan

tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan
teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya
manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan
dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera
maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan
terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Selain itu
dalam dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and
proper test untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai
permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman
terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai
dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang
beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya
cenderung rendah. Selain itu juga belum optimalnya Sumber Daya Manusia yang
tersedia untuk mengimplementasikan Teknologi Informasi dalam melayani
publik/pencari keadilan.

4. Fungsi Pengawasan
Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan

kepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan Agama Soe mengadakan
pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera,
Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah
jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide
: Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan
terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
(vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006. Hal ini menjadi tantangan yang harus
diperhatikan dalam rangka memaksimal fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan
pengawasan dan menangani pengaduan Pengadilan Agama Soe mengacu pada
Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor
02/PB/MA/IX/2012/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor

81

076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di
lingkungan lembaga Peradilan.

Namun dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini masih terdapat
permasalahan dalam hal keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme
pengaduan, belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan
perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.

NO POTENSI PERMASALAHAN

1. Penyelesaian 1. Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun  Masih ada perkara yang
Perkara
2014 Tentang Penyelesaian Perkara di penyelesaiannya lebih dari
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat 5 (lima) bulan

Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan  Pemanfaatan Teknologi

2. SEMA No. 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Informasi belum
Bantuan panggilan/pemberitahuan sepenuhnya dilaksanakan

3. Standar Operasional Penyelesaian Perkara  Belum semua SOP
Pengadilan Agama Soe dilakukan Reviu terkait
Penyelesaian perkara

2. Manajemen 1. Memanfaatkan teknologi informasi  Pemanfaatan teknologi
Penanganan informasi dalam
Perkara 2. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi manajemen penanganan
Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung perkara masih belum
maksimal
3. Menggunakan aplikasi e-court Mahkamah
Agung Republik Indoneisa  Masih ada keluhan publik
tentang minimnya
4. Menggunakan Sarana Pelayanan Terpadu Satu sosialiasi serta akurasi
Pintu (PTSP) informasi pada SIPP dan
belum ada kemampuan
5. Regulasi Mahkamah Agung yang mendukung untuk mengontrol secara
pelaksanaan SIPP efektif

6. Surat Ketua Mahkamah Agung No.  masih terdapat kelemahan
194A/KMA/SK/XI/2014 Tentang dalam kinerja dan etos
Pembangunan Zona Integritas Mahkamah kerja serta sumber daya
Agung Republik Indonesia manusia dalam
memanfaatkan teknologi
7. Implementasi Surat Dirjen Badilag Nomor informasi.
3396/DJA/OT.02.1/VII/2019 tanggal 15 Juli
2019 tentang 9 Aplikasi inovasi Badilag  Anggaran yang terbatas,
kurangnya sarana
prasarana yang
berimplikasi menghambat
pengembangan
infrastrukur Teknologi
Informasi baik itu

82

mencakup Hardware,
Software dan Jaringan
(Local Area Network)
sehingga sistem tidak dapat
terintegrasi dengan baik.

 Diperlukan pedoman
pelaksanaan pembangunan
zona integritas agar target-
target prioritas yang
relevan dengan
pembangunan zona
integritas dapat terpenuhi.

 Belum berjalan secara
maksimal karena
terkendala masyarakat
yang belum familiar
dengan aplikasi serta
jaringan yang tidak dapat
dijangkau sampai ke
pelosok daerah.

3. Akses terhadap 1. Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin  Tidak tersedianya

Pengadilan dan termarjinalkan : Posbakum, Prodeo, Zitting anggaran Pos Bantuan
Plat Hukum (POSBAKUM)

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor  Pemberian akses informasi

10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian masih belum maksimal
Bantuan Hukum karena sarana informasi

3. Akses informasi menggunakan sarana meja tersebut belum menjamin
informasi dan teknologi informasi sepenuhnya transparansi
di pengadilan

4. SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-  Tidak teraturnya jadwal
144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman update informasi yang
pelayanan informasi pengadilan wajib dipublikasikan pada
publik secara berkala.

4. Sumber Daya 1. Pelatihan bagi Tenaga Teknis dan Non teknis di  Masih lemahnya
Manusia
Pengadilan pemahaman terhadap

2. Fit and proper test dalam rangka promosi kebijakan teknis dan non
jabatan teknis peradilan

 Pola karir yang belum
sesuai dengan kompetensi.

 Beban kerja belum merata
yaitu ada beberapa posisi
yang beban kerjanya
sangat tinggi tetapi
beberapa posisi lainnya
beban kerjanya cenderung
rendah.

 Belum optimalnya Sumber

83

Daya Manusia yang
tersedia untuk
mengimplementasikan
Teknologi Informasi dalam
melayani publik/pencari

keadilan.

5. Fungsi 1. Pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas  Keterbatasan kuantitas
Pengawasan
dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, sumber daya manusia
Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita untuk pengawasan

Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan  Masih banyak masyarakat
diselenggarakan dengan seksama dan yang belum memahami
sewajarnya mekanisme pengaduan

2. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan  Kurang jumlah SDM yang
Komisi Yudisial Nomor menangani Aplikasi
02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 Pengaduan (SIWAS)
tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim

3. Keputusan KMA RI Nomor
076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk
pelaksanaan penanganan pengaduan di
lingkungan lembaga Peradilan

84

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI dan MISI
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan
Agama Soe

Visi Pengadilan Agama Soe adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Soe yang
Agung”

Visi Pengadilan Agama Soe tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat
memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Soe dalam
menjalankan aktivitasnya. Pernyataan visi Pengadilan Agama Soe tersebut memiliki
pokok pengertian sebagai berikut :

Pengadilan Agama Soe yang bersih, mengandung makna bahwa bersih dari
pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun
pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum.Bersih dan bebas KKN
merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi.
Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum
menjadi persyaratan untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.

Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Soe ke depan
dipercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan
pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak dengan kharisma sandaran
keadilan masyarakat.

Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam proses
penegakan hukum, profesionalisme dalam menguasaan ilmu pengetahuan hukum
dan profesionalisme memanajemen lembaga peradilan, sehingga hukum dan
keadilan telah terwujud maka penegakan hukum dan keadilan menuju
supremasi hukum dapat dilaksanakan dan dirasakan oleh segenap lapisan
masyarakat.

85

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Soe yang telah ditetapkan tersebut, maka
ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Soe untuk mewujudkan visi tersebut.
Misi Pengadilan Agama Soe tersebut adalah :

1. Mewujudkan pelayanan cepat, sederhana dan biaya ringan;
2. Meningkatkan kinerja aparatur Peradilan Agama Soe
3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan Agama Soe
4. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana.

Penjelasan Makna Misi :

Misi pertama, “Mewujudkan Pelayanan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan”
mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih,
berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan yang cepat,
sederhana dan biaya ringan merupakan langkah antisipatif terhadap era reformasi
hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap
peradilan yang selalu menganggap bahwa proses pengadilan terlalu lama, berbelit-
belit dan memakan waktu dan biaya yang mahal harus ditepis dengan misi tersebut,
misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan
sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman.

Misi kedua, “Meningkatkan kinerja aparatur Peradilan Pengadilan Agama
Soe”. Yang dimaksud dengan kinerja atau disebut juga prestasi kerja yang
diperlihatkan.Untuk mengetahui meningkat atau tidaknya kinerja tolak ukurnya
masyarakat pencari keadilan.

Misi ketiga, “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan
Agama Soe’ yang dimaksud dengan sumber daya aparatur pengadilan Agama Soe
meliputi pejabat hakim, kepaniteraan, kejurusitaan serta kesekretariatan.

86

Ujung tombak hukum dan keadilan lembaga peradilan berada pada tangan
hakim. Oleh karena itu, upaya peningkatan sumber daya hakim adalah urgen.
Meskipun demikian, aparat peradilan lainnya, seperti kepaniteraan dan
kejurusitaan serta kesekretariatan tetap mendapat perhatian peningkatan sumber
daya karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung bagi hakim
dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan keadilan.Tingkat profesionalisme
aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan hukum
aparat.

Peningkatan sumber daya yang dimaksud dapat dilakuakan melalui: (1)
pendidikan formal; (2) pendidikan dan pelatihan terstruktur; (3) pengalaman kerja
melalui mutasi terencana (4 ) Diskusi Hukum secara bertahap dan terjadwal (5)
DDTK.

Misi keempat, “Meningkatkan dan mengoptimalkan Sarana dan Prasarana
Pengadilan Agama Soe’’ yang mengandung pengertian bahwa tanpa adanya sarana
atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung
dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut mencakup sarana gedung dan sarana
organisasi yang baik sarana peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup
dan lain lain.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan 2024. Tujuan
ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Soe.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Soe adalah sebagai
berikut :

a. Meningkat-nya kepastian hukum yang transparan dan akuntabel. Tujuan ini
diukur dengan menggunakan indikator : Index responden pencari keadilan yang
puas terhadap layanan Pengadilan Agama Soe.

87

b. Memenuhi Kebutuhan dan Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan. Tujuan ini
diukur dengan menggunakan indikator : Persentase isi putusan yang diterima
oleh para pihak tepat waktu di Pengadilan Agama Soe.

c. Tersedia-nya akses yang mudah bagi Masyarakat golongan tertentu. Tujuan ini
diukur dengan menggunakan indikator : Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan di Pengadilan Agama Soe.

d. Terselesaikannya Proses Administrasi Perkara. Tujuan ini diukur dengan
menggunakan indikator: Persentase Putusan Perkara Perdata yang
ditindaklanjuti.
Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara

nyata, Pengadilan Agama Soe menggunakan 4 (dua) sasaran strategis sebagai
berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

 Persentase sisa perkara perdata Agama yang diselesaikan
 Persentase perkara perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu
 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan
Kembali

 Index kepuasan pencari keadilan
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

 Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para
pihak tepat waktu

 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
 Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang

diajukan secara lengkap dan tepat waktu
 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

88

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
 Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
 Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)
 Persantase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

 Persentase Putusan Perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis , Pengadilan Agama Soe
menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah
Agung sebagai berikut :

2. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

- Program :
1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

- Kegiatan :

1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan
Administrasi

2. Pengadaaan Sarana dan Prasarana dilingkungan Mahkamah Agung

- Indikator Kegiatan :

1. Layanan Perkantoran/Operasional pemeliharaan kantor
2. Pengadaan peralatan fasilitas Kantor/ Perangkat Pengolah data dan

komunikasi pendukung SIPP
Program dan Kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

 Persentase sisa perkara perdata Agama yang diselesaikan
 Persentase perkara perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu

89

 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan

Kembali
 Index kepuasa pencari keadilan
 Persentase Ketepatan Pelayanan Kesejahteraan Pegawai

3. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- Program :
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Mahkamah Agung

- Kegiatan :

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi

- Indikator Kegiatan :

Layanan Perkantoran/Operasional pemeliharaan kantor
Program dan Kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

 Persentase isi putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak
tepat waktu

 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
 Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang

diajukan secara lengkap dan tepat waktu
 Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses

secaraonline dalam waktu 1 hari sejak diputus.

4. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
- Program :
Program Peningkatan Manajemen peradilan Agama

- Kegiatan :

Peningkatan Manajemen peradilan Agama

- Indikator Kegiatan :

90

1. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui
Pembebasan Biaya Perkara

2. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang
diluar gedung /Sidang terpadu

3. Peningkatan Pelayanan Publik di Peradilan Agama
4. Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum di Peradilan Agama

Program dan Kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :
 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
 Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
 Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)
 Persantase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum
5. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
- Program :
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Mahkamah Agung

- Kegiatan :

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi
Indikator Kegiatan :

- Indikator Kegiatan :

Layanan Perkantoran/Operasional pemeliharaan kantor
Program dan Kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

 Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

91

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan Strategi Mahkamah Agung
Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN

2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangak mewujudkan visi Terwujudnya
Badan Peradialn Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan
sasaran startegis sebagai berikut:

1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat misikn dan terpinggirkan.
4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai
berikut :

a. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti,
transparan dan akuntabel.
Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti,
transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
1. Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
2. Pembatasan perkara kasasi;
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah dan
4. Penguatan akses peradilan.

b. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian
perkara.
Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai
dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :
138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada
Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani

92

oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 {satu) tahun
setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat
Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah
Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan
bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata
usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih
dari 6 {enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua
Pengadilan Tingkat Banding.

c. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat
miskin dan terpinggirkan. Untuk mewujudkan sasaran strategis
peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
dicapai dengan 3 ( tiga ) arah kebijakan sebagai berikut :
1. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin,
2. Sidang keliling/zitting plaats dan
3. Pos Pelayanan Bantuan Hukum. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor : 1 tahun 2014.

d. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan
pengadilan.
Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor
:119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan
pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan
bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga)
bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap
perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh
undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara
Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara
untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua
Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada

93

Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan
sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling
lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian
minutasi.

3.2 Arah Kebijakan Strategi Pengadilan Agama Soe
Delapan sasaran strategis yang telah disebutkan diatas merupakan arahan bagi

Pengadilan Agama Soe untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
Untuk mewujudkan visi dan misi, maka berdasarkan Aplikasi SAKIP tentang
Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Pertama maka
Pengadilan Agama Soe menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Masing-masing sasaran strategis diatas memiliki arah kebijakan sebagai
berikut :
1. Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan

dan Akuntabel.
Untuk mewujudkan sasaran strategis terwujudnya Proses Peradilan yang pasti,
Transparan dan Akuntabel Pengadilan Agama Soe menetapkan 2 (dua) arah
kebijakan sebagai berikut :
a) Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui

:
- Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
- Optimalisasi pelayanan melalui Pojok e-court, dengan Adanya

pembentukan Pojok E-Court membuktikan PA. Soe sangat bersungguh
sungguh dalam pelayanan perkara Elektronik.
- Peningkatan pengelolaan website secara optimal.
- Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berpedoman pada
surat Dirjen Badilag nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang

94

Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.
- Pembuatan Akun Media Sosial baik Facebook, Instagram, Twitter, Skype,

dll serta optimalisasi penggunaannya.
- Aplikasi hitung panjar biaya perkara secara mandiri, sebagai bukti

transparansi dalam pembayaran biaya perkara.
- Implementasi Aplikasi Antrian Sidang, untuk memudahkan

masyarakat menentukan sendiri jadwal sidang di Pengadilan Agama Soe.
- Implementasi Aplikasi Notifikasi Perkara, Aplikasi ini akan

memberikan notifikasi kepada pihak berperkara terkait perkembangan
dan status terakhir dari perkara yang sedang berjalan, baik itu pihak
prinsipal dalam suatu perkara maupun Kuasa Hukumnya.
- Implementasi Aplikasi Informasi Produk Pengadilan memberikan
informasi kepada pihak berperkara atau masyarakat secara real time
dan ter-update mengenai layanan dan produk pengadilan.
- Implementasi Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan, dapat
membantu menyajikan data masyarakat miskin, pendaftar perkara
cukup membawa identitas kependudukan, sistem akan secara otomatis
memverikasi melalui nomor induk kependudukannya.
- Pembuatan Audio Anti Gratifikasi sebagai wujud transparansi dalam
memerangi korupsi, suap dan gratifikasi.
- TV media yang digunakan sebagai media informasi pada ruang PTSP dan
ruang tunggu.
- Banner dan spanduk untuk memudahkan pihak mengetahui seluruh
proses beracara di Pengadilan Agama Soe.
b) Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan mereviu Standar
Operasional Prosedur (SOP) secara berkala terkait penyelesaian perkara di
Pengadilan Agama Soe mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 2
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama
dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur
Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3
(tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam

95

waktu 5 (lima) bulan.
c) Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil,

dengan mengadakan diskusi hukum yang sudah terjadwal dan juga adanya
aplikasi E-eksaminasi untuk meningkatkan profesionalisme hakim, baik segi

teknis yuridis maupun administrasi perkara, mendapatkan bahan masukan berupa

fakta dan data pelaksanaan hukum materiil dan formil oleh Hakim dalam
memutuskan suatu perkara untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat
oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari
keadilan.
d) Peningkatan fungsi pengawasan & penanganan pengaduan untuk
mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan mengacu pada
Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor
02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor
076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan
pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.
e) Peningkatan pelayanan publik melalui program Akreditasi Penjaminan
Mutu Badan Peradilan Agama yang dibentuk Ditjen BADILAG ini
dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada
saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang
Unggul (Indonesian Court Performance Excellent/ICPE). Adapun kriteria
penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu:

1) Kepemimpinan (leadership);
2) Perencanaan Strategis (strategic planning);
3) Fokus Pelanggan (customer focus);
4) Sistem Dokumentasi (document system);
5) Manajemen Sumber Daya (resource management);
6) Manajemen Proses (process management); dan
7) Hasil Kinerja (performance results).
f) Proses Pembangunan Zona Integritas yang merupakan tindak lanjut
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang difokuskan pada

96

penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Manajemen SDM,
Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.
2. Sasaran Strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian
Perkara.
Dalam mewujudkan sasaran strategis efektifitas pengelolaan penyelesaian
pekara, Pengadilan Agama Soe menerapkan arah kebijakan yaitu :
a) Penguatan sumber daya manusia.

Kekuatan sumber daya manusia sangat menentukan dalam
meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan
sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum.
Sumber daya manusia yang prima sangat mempengaruhi kinerja dalam
proses penyelesaian perkara. Pada arah kebijakan penguatan sumber daya
manusia ini Pengadilan Agama Soe melaksanakan:
 Penerapan penilaian kerja pada setiap pegawai,
 Pembagian beban kerja yang seimbang dan sesuai,
 Pemberdayaan pegawai-pegawai yang berpotensi dalam proses

penataan manajemen perkara,
 Pengembangan kapasitas dan transformasi mindset pegawai dalam

rangka percepatan proses manajemen perkara,
 Penyusunan dan implementasi jenjang karir bagi seluruh pegawai

sejalan dengan tanggung jawab dan beban kerja.
b) One day publish, menayangkan putusan secara cepat dan tepat, dengan

mengupload putusan ke website pada saat setelah dibacakan putusan atau
hari itu juga (1 hari) sesuai maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang one
day publish, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin
dan terpinggirkan.
Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi
masyarakat miskin dan terpinggirkan Pengadilan Agama Soe menerapkan 4

97

(empat) arah kebijakan sebagai berikut :
a) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin.

Pengadilan Agama Soe memberikan kesempatan kepada setiap orang
atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat
berperkara secara cuma-cuma di pengadilan. Pelayanan pembebasan biaya
perkara ini dilaksanakan melalui bantuan biaya penanganan perkara yang
dibebankan pada anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Soe,
b) Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan (sidang keliling dan
terpadu).

Untuk mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan
Pengadilan Agama Soe melaksanakan layanan sidang di luar gedung
pengadilan untuk menjangkau dan mempermudah masyarakan pencari
keadilan yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi Kantor Pengadilan
karena hambatan biaya, hambatan fisik atau hambatan geografis.
c) Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

Pelaksanaan pos layanan bantuan hukum ini disediakan untuk
membantu masyarakat miskin yang tidak memiliki kemampuan
membayaran advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan
pendampingan hak-hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi).
Pengadilan Agama Soe bermaksud menyediakan pos layanan bantuan
hukum ini bagi masyarakat pencari keadilan yang berperkara di Pengadilan
Agama Soe namun sampai dengan saai ini Pengadilan Agama Soe belum
memperoleh anggaran dalam pelaksaan kegiatan dimaksud.
4. Sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan
Pengadilan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Pengadilan Agama Soe selalu
menjalankan proses peradilan yang pasti, transparan, adil dan akuntabel
dalam penyelesaian setiap perkara tanpa campur tangan dari pihak
manapun. Hal ini merupakan faktor penting dalam meningkatkan
kepercayaan masyarakat pencari keadilan kepada badan peradilan
sehingga pencari keadilan akan merasa puas dan patuh terhadap setiap

98

putusan pengadilan.

3.3 Kerangka Regulasi
Regulasi di Pengadilan Agama Soe merupakan kebijakan yang dibuat oleh

Pengadilan Agama Soe atau diadopsi dari kebijakan Mahkamah Agung. Pada Tahun
2020, Pengadilan Agama Soe telah mengeluarkan beberapa regulasi yang
berhubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Berikut ini beberapa
regulasi yang dilaksanakan Pengadilan Agama Soe pada beberapa area reformasi
birokrasi pada tahun 2020.
1. Manajemen Perubahan

Regulasi pada area Manajemen Perubahan;

- Ketua Pengadilan Agama Soe telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor
W23-A6/92/OT.00/SK/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Komitmen
Bersama untuk melaksanakan pelayanan berstandar Akreditasi Penjaminan
Mutu dalam meningkatkan pelayanan..

- Ketua Pengadilan Agama Soe pada tanggal 16 Oktober 2018 telah
menandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBK) di Lingkungan Pengadilan Agama Soe.

- Ketua Pengadilan Agama Soe mengeluarkan petunjuk tentang Pedoman
Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Kantor Pengadilan Soe dengan Surat
Keputusan Nomor : W23-A6/93/HM.01/SK/I/2019 tanggal 4 Januari 2019.

- Wakil Ketua Pengadilan Agama Soe mengeluarkan petunjuk Surat
Keputusan W23-A6/437/KP.01.3/VI/SK/2019 tanggal 25 Juni 2019
Tentang Struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Agama Soe
yang dibuat dengan mengacu Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018, tanggal 2 Agustus 2018
tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan

99