reviu indikator kinerja utama tambahan 2021

REVIU INDIKATOR
KINERJA UTAMA

TAMBAHAN

BERGERAK CEPAT MELAYANI MASYARAKAT

UJU WILAYA

KORUPSI

B ROKRASt BE RS IH MELAYANI

PENGUATAN AREA

AKUNTABILITAS

PENGADILAN AGAMA SOE DIRI
AKUNTABEL
Jalan Cendana Soe - Timor Tengah Selatan NYAMAN
e-mail : [email protected]
Telp. 0388-21203 TRANSPARAN
ADIL
0821 46S2 1300 www.pd soe.go .id PROFESIONAL

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SOE

NOMOR: W23-A6/722.a/OT.01.3/SK/XII/2020
TENTANG

PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN
PENGADILAN AGAMA SOE

KETUA PENGADILAN AGAMA SOE

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi
Pemerintah;

Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada mahkamah
Agung dan Badan Peradilan di bawahnya maka perlu
ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tambahan.

Mengingat :
1.
Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan
2. kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang
3. Mahkamah Agung.

4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
5. Kehakiman.
6.
Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama.

Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung.

Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung.

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja.

9. Peraturan Presiden Nomor ; 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2015-2019.

10. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
: 933/SEK/OT.Ol.2/11/2018 tentang Penyampaian LkjIP
Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.\

Memperhatikan : Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tahun 2015-2019

Menetapkan MEMUTUSKAN
Pertama
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOE TENTANG
Kedua PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN
PENGADILAN AGAMA SOE

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
peraturan ini merupakan Indikator Kinerja Utama tambahan yang
ditetapkan dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM).

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan
ini, Hakim Pengawas Bidang dan Pembinaan diberikan tugas untuk :

a. Melakukan review atas capaian kinerja dalam rangka meyakinkan
keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas
kinerja;

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada
KETUA PENGADILAN AGAMA SOE.

Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

tetapkan di : Soe
mggal : 28 Desember 2020
’ENGADILAN AGAMA SOE,

VAI, S.HI., MH
197805072006041003

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI. di Jakarta;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
4. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI. di Jakarta.
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang di Kupang
7. Arsip.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SOE

NOMOR: W23-A6/ /OT.01.3/SK/XII/2020

TENTANG

TIM REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN
PENGADILAN AGAMA SOE

NO NAMA/NIP JABATAN DITUNJUKKAN/DIANGKAT
PANGKAT/GOLONGAN SEBAGAI
3 4
12 Ketua
1. Moh. Rivai, S.HL, MH Pembina

NIP. 197805072006041003 Wakil Ketua Penanggung Jawab
2. Hizbuddin Maddatuang S.HI, MH
Hakim Penanggung Jawab
NIP. 198106282007041001
3. Ahmad Hamdi, S.HI Panitera Ketua Tim

NIP. 199101052017121003 Sekretaris Wakil Ketua Tim
4. Abubakar Alboneh, SH
Kasubbag Sekretaris
NIP. 197003241999031006 Perencanaan, IT dan
5. Dahlia Oramahi, SE Pelaporan Anggota
Panitera Muda Anggota
NIP. 198407312009122007 Permohonan Anggota
6. Indra Timora Murdani P., S.Kom., MH Panitera Muda Anggota
Gugatan
NIP. 198405272011011009 Panitera Muda
Hukum
7. Nur Amalia Mandasari, S.EI Kasubbag
NIP.198501232009042008 Kepegawaian dan
Ortala
8. Erni Sumarni, S.HI., MH
NIP.198103102009122002

9. Siti Ruslina, S.HI
NIP.198204032009122002

10. Anikun Saraswati, S.Sy
NIP.198605022011012015

Ditetapkan d i: SOE

Tanggal : 28 Desember 2020
PENGADILAN AGAMA SOE

Rivai, S.HL, MH
,197805072006041003

STRUKTUR TIM REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN
PENGADILAN AGAMA SOE

PENANGGUNGJAWAB I

1. Hizbuddin Maddatuang, S.HI., MH KETUA TIM
2. Ahmad Hamdi, S.HI
Abubakar Alboneh, SH

WAKIL KETUA TIM

Dahlia Oramahi, SE

ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

Nur Amalia Mandasari, SE Erni Sumarni, S.HI., MH Siti Ruslina, S.HI Anikun Saraswati., S.Sy

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN
PENGADILAN AGAMA SOE
TAHUN 2021

NO Kinerja Utama Indikator Kinerja Penjelasan Penanggung Sumber Data
Jawab
1. Peningkatan Kualitas
Pengawasan Persentase Jum lah Pengaduan yang ditindaklanjuti PANITERA Laporan
Jum lah Pengaduan yang diterima Tindak Lanjut
Pengaduan Yang Hasil
Ditindaklanjuti Pengaduan

2. Peningkatan Percepatan Persentase Amar Jum lah Amar Putusan yang dapat diakses PANITERA Direktori
Penyelesaian Perkara Putusan Yang dapat Putusan
diakses secara ------d--a-l-a--m--w---ak—tu—1--h-a--r-i -s-e-t-e--la--h- pL-u-t-u--s------ * ioo Mahlamah
online dalam waktu Agung dan
1 hari setelah putus Jum lah Amar Putusan SIPP

3. Peningkatan Kualitas Persentase Tingkat Jum lah Responden yang puas terhadap layanan Pengadilan PANITERA Aplikasi/
Pelayanan Publik Kepuasan Publik Jum lah Responden Laporan
terhadap Layanan Survey Harian

Pengadilan

f V ©CE)<£7

copyr?ght©pengadiianagamasoe
V 0S21-4652-1300 W www.pa-soe.go.id