The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Pengadilan Agama Soe, 2021-03-15 22:55:08

reviu indikator kinerja utama

Reviu Indikator Kinerja Utama

Keywords: iku,renstra,indikator kinerja utama,zona integritas,laporan lkjip

REVIU INDIKATOR
KINERJA UTAMA

BERGERAK CEPAT MELAYANI MASYARAKAT

BIROKRASI BERSIH MELAYANI DIRI SH .
AKUNTABEL
PENGUATAN AREA NYAMAN
TRANSPARAN
AKUNTABILITAS ADIL
PROFESIONAL
PENGADILAN AGAMA SOE

Jalan Cendana Soe - Tim or Tengah Selatan
e-m ail : kpa.soe@ gm ail.com
Telp. 0388-21203

www.pa-scbe.go.id

PENGADILAN AGAMA SOE

SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA SOE
NOMOR: W23-A6/746.a/OT.01.3/SK/XII/2019

Tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA SOE

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA SOE

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2014, dan dimulainya
Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015
- 2019 maka Pengadilan Agama Soe perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang N om or:14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;

2. U ndang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di
Pengadilan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja;

7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor :
1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tentang Penyampaian Dokumen
SAKIP

Memperhatikan SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung
Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Review
Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama
Soe tanggal 16 Desember 2019 tentang Pembahasan Reviu
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Soe

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA SOE
TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA SOE

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
KEDUA keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh
Pengadilan Agama Soe , untuk menetapkan Renstra, Rencana
Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi
pencapaian kinerja.

: Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan
untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI

KETIGA dan Pengadilan Agama Soe agar tetap memiliki IKU yang valid dan
dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Soe
tanggal 16 Desember 2019

Pengadilan Agama Soe

S.HI., MH
.197805072006041003

Tembusan:
1. Ketua Mahkamah Agung RI. di Jakarta;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;

4. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Sekreatris Mahkamah Agung RI. di Jakarta.
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur di Kupang
7. Arsip.

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA SOE

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG SUMBER DATA
JAWAB Laporan
1. Terwujudnya Persentase Sisa Perkara Bulanan
Proses Peradilan Perdata Agama yang Panitera dan
yang Pasti, diselesaikan Laporan
Transparan dan Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan 100% Tahunan
Akuntabel Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus
diselesaikan Laporan
Bulanan
Catatan:
• Sisa perkara Perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum dan
Laporan
selesai pada tahun sebelumnya, input adalah jumlah sisa perkara Tahunan
perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun
berjalan, output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang
diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang
penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.

Persentase Perkara Panitera
Perdata Agama yang
diselesaikan Tepat Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan 100%
Waktu tepat waktu

Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan

Catatan:
• Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada

bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang
diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan
peradilan.

Persentase Perkara Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan 100% Panitera Laporan
yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Panitera Bulanan
Upaya Hukum Banding Jumlah Perkara Diputus Panitera
dan
Catatan: Laporan
• Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak Tahunan

mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang Laporan
putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara Bulanan
yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu
triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu dan
triwulan. Laporan
Tahunan
Persentase Perkara Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi io o n/
Yang Tidak Mengajukan Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan Laporan
Upaya Hukum Kasasi Bulanan

Catatan: dan
• Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak Laporan
Tahunan
mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang
putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data pada
indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.

Persentase perkara Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak 100%
yang Tidak Mengajukan Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
Upaya Hukum
Peninjauan Kembali Jumlah Perkara yang Telah Diputus

Catatan:
• Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak

mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah
perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun
berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.

Index Kepuasan Pencari Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Panitera Laporan
Keadilan Terhadap Layanan Peradilan Bulanan
Panitera
Jumlah Responden Pencari Keadilan 100% Panitera dan
Panitera Laporan
Catatan: Tahunan
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Laporan
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Bulanan
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan
Publik dan
Laporan
2. Peningkatan Persentase Salinan Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang 100% Tahunan
Efektivitas Putusan Perkara dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
Pengelolaan Perdata yang dikirim Jumlah Perkara Perdata yang Diputus Laporan
Penyelesaian kepada Para Pihak tepat Bulanan
Perkara waktu
dan
Persentase Perkara Catatan: Laporan
yang Diselesaikan • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Tahunan
Melalui Mediasi
Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 Laporan
tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan Bulanan

Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi i 0 0 n/ dan
Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi Laporan
Tahunan
Catatan:
• Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Persentase Berkas Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, 100%
Perkara yang Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan
Dimohonkan Banding,
Kasasi, dan PK yang Tepat Waktu
Diajukan Secara
Lengkap dan Tepat Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding,
Waktu Kasasi dan PK

Persentase Putusan Panitera Laporan
Perkara yang Menarik Bulanan
Perhatian Masyarakat Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian 100%
yang Dapat Diakses Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam dan
Secara Online dalam Laporan
Waktu 1 Hari Setelah Waktu 1 Hari Setelah Putus Tahunan
Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian
Putus Laporan
Masyarakat Bulanan

3. Meningkatnya Persentase Perkara Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan io o n/ Panitera dan
Akses Peradilan Prodeo yang Jumlah Perkara Prodeo Panitera Laporan
bagi Masyarakat Diselesaikan Tahunan
Miskin dan Panitera
Terpinggirkan Catatan: Laporan
• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bulanan

bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan
Laporan
Persentase Perkara Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung ioo% Tahunan
yang Diselesaikan di
Luar Gedung Pengadilan -------------P ? M ? dilan . Laporan
Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Bulanan

Gedung Pengadilan dan
Laporan
Catatan: Tahunan
• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum

bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan.
• Di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar

Kantor Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung

lainnya)

Persentase Pencari Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang 100%
Keadilan Golongan Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Tertentu yang
Mendapat Layanan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu
Bantuan Hukum
(Posbakum) Catatan :

• Perma 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)

Persentase Perkara Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas I 0 0 fl/ Panitera Laporan
Permohonan (voluntair) Panitera Bulanan
Identitas Hukum Hukum yang Diselesaikan
Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas dan
Laporan
Hukum yang Diajukan Tahunan

Catatan: Laporan
• Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Bulanan

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam dan
rangka penertiban akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Laporan
• Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Tahunan
perkara Volunteer Itsbat Nikah dalam pelayanan nterpadu.
• Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas
• Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kemetrian Agama

dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

4 Meningkatnya Persentase Putusan Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak 100„,
Kepatuhan Perkara Perdata yang lanjuti (Dieksekusi)
Ditindak lanjuti
terhadap Putusan (Dieksekusi) Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan
Pengadilan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Catatan:
• adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input

adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi
pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah
dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan
eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan

ff

copyrigbtso'pengadiiinagamasoe

V * 0S21-4652-1300 f®) wwu.pa-soe.gO.-C


Click to View FlipBook Version