Lembaga Politik T U G A S S O S I O L O G I CANTIKA PERMATA NUSA 06 DAVA RIZKI WIBOWO 09 EKY GLADIS MARDITA PUTRI 13 GILANG NOVRIZAL FADILLAH 15 M.CAESAR DIRGANTARA 25 NAWAA KHOIRUNTSA 28 KELOMPOK : 4
Pengertian Lembaga Politik.......................................1 Ciri Lembag Politik.....................................................2 Fungsi Lembaga Politik..............................................3 Fungsi Lembaga Politik..............................................4 Konsep Lembaga Politik.............................................5 Pemisah Kekuasaan Lembaga Politik.......................6 Contoh Lembaga Politik(Presiden)...........................7 Contoh Lembaga Politik(MPR).................................8 Contoh Lembaga Politik(DPD)..................................9 Contoh Lembaga Politik(MA)..................................10 Contoh Lembaga Politik(MK)..................................11 Contoh Lembaga Politik(KY)...................................12 Daftar Isi
Pengertian Lembaga Politik W.Schorel, dalam pengertiannya lembaga politik adalah lembaga atau badan yang dibentuk dan khusus mengatur serta menciptakan tata tertib dalam memilih kepada negara atau daerah yang bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat. Surbakti, dalam definisinya lembaga politik adalah salah satu jenis lembaga sosial yang dibentuk untuk mengatur wilayah tertentu dalam kepemimpinan. Kamanto Soenarto, dalam definisisnya pengertian lembaga politik adalah badan yang dibentuk dengan tujuan mengatur segala bentuk kekuasaan dan wewenang. Lembaga politik adalah seperangkat norma dan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan serta wewenang. Lembaga politik mencakup pemenintahan, negara, kekuasaan, dan kebijakan yang diambil oleh pihak yang berwenang. Pengertian Lembaga Politik Menurut Para Ahli mengenai definisi lembaga politik ini adalah sebagai berikut; 1
ciri lembaga politik Terdapat suatu komunitas manusia yang bersatu. Terdapat asosiasi politik/pemerintahan yang aktif. Melaksanakan kewenangan dalam teritori tertentu. Melaksanakan fungsi untuk memenuhi kepentingan umum yang dijalankan oleh asosiasi. Terdapat asosiasi politik atau pemerintahan yang aktif. Terdapat komunitas masyarakat yang bersatu karena dasar nilai yang sudah disepakati bersama. Asosiasi politik yang dibuat bertugas untuk menjalankan fungsinya bagi kepentingan umum. Dalam lembaga politik, memeiliki beberapa ciri-ciri hingga disebut lembaga politik, diantarnya adalah sebagai berikut: 2
FUNGSI LEMBAGA POLITIK · Memaksa Masyarakat Lembaga politik berhak memaksa anggota masyarakat untuk menaati norma yang berlaku dalam lembaga politik. Lembaga politik memiliki alat kelengkapan seperti DPR, MPR, dan UUD untuk memastikan norma yang berlaku dipatuhi oleh masyarakat. · Mengarahkan Masyarakat Lembaga politik dapat mengarahkan masyarakat untuk memilih pemimpin atau aparat yang dianggap mampu menjalankan peran sebagai elite politik secara struktural. Upaya pengarahan tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi dan kampanye. · Menengahi Permasalahan Dalam kehidupan masyarakat yang heterogen sering terjadi perselisihan. Lembaga politik dapat menjadi penengah, misalnya Mahkamah Konstitusi yang berperan sebagal penengah ketika muncul perselisihan dalam pemilihan kepala daerah. · Melindungi Masyarakat Lembaga politik dapat menjadi pelindung bagi masyarakat terutama berkaitan dengan hak-hak warga negara. Berbagai peristiwa penganiayaan pembantu rumah tangga di luar negeri dapat diatasi melalui lembaga pohtik, misalnya dengan mengeluarkan moratorium pengiriman TKI. 3
FUNGSI LEMBAGA POLITIK · Menyalurkan Aspirasi Politik Lembaga politik berfungsi menyusun dan menyalurkan aspirasi/tuntutan dalam bidang politik. Aspirasi dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan dalam lembaga politik. Aspirasi dan kritik yang dilakukan oleh individu atau kelompok . · Membuat Kebijakan Umum Lembaga politik bertujuan mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan oleh partai-partai politik dan pihak lain. Tujuannya untuk memilih kebijakan terbaik yang akan digunakan sebagai kebijakan pemerintahan. · Menerapkan Kebijakan Lembaga politik berperan melaksanakan berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pihak berwenang. Contoh penerapan kebijakan adalah pemberian kuota 30% bagi wanita untuk berpartisipasi dalam lembaga politik. · Mengatur Proses Politik Lembaga politik mengatur proses dalam usaha pencapaian kedudukan politik tertentu melalui keanggotaan dalam suatu partai. Selanjutnya, setiap partai dapat melakukan kaderisasi agar dapat terjun dalam proses politik yang benar, misalnya melalui pemilihan wakil rakyat. 4
KONSEP LEMBAGA POLITIK Negara, yaitu suatu organisasi dalam wilayah tertentu. Negara memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh nakyatnya. Kekuasaan, yaitu kekuatan atau kemampuan untuk memenganuhi orang lain sesuai keinginan pelaku. Dengan adanya kekuasaan, lembaga politik bisa mendapatkan dan mempentahankan hal-hal yang diinginkan oleh anggotalsekelompok orang dalam lembaga tensebut. Pengambilan keputusan (decision making), yaitu kegiatan mengambil keputusan demi mencapai ketetapan tertentu. Kebijakan umum, yaitu keputusan yang diambil oleh lembaga politik untuk mencapai tujuan. Pihak yang mengambil kebijakan/keputusan adalah pihak yang memiliki kekuasaan dalam suatu wilayah. Distnibusi dan alokasi, yaitu pembagian dan penjatahan nilai dalam masyarakat. Pembagian dan penjatahan biasanya tidak bisa merata bergantung pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Dan pendapat ahli mengenai lembaga politik, dapat disimpulkan bahwa konsep pokok lembaga politik sebagai berikut. 5
PEMISAH KEKUASAAN PADA LEMBAGA POLITIK Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Terdapat 3 lembaga yang diberi kewenangan legislatif di Indonesia, antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan roda pemerintahan. Di Indonesia, kekuasaan ini dipegang oleh Presiden. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya atau sederhananya adalah kekuasaan kehakiman. Pemisahan Kekuasaan pada Lembaga Politik Lembaga politik lekat kaitannya dengan pembagian kekuasaan ke dalam tiga lembaga. Ketiga lembagatersebut memiliki hubungan sahng mendukung. Adapun ketiga lembaga yang dimaksud sebagai berikut. 6
CONTOH LEMBAGA POLITIK Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (Pasal 10) Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11b ayat 1) Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12) Presiden mengangkat duta dan konsul dengan pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat 1 dan 2) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 13 ayat 3) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. Tugas ini diatur pada (Pasal 14 ayat 1). Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Tugas ini diatur pada (Pasal 15). A. Presiden Republik Indonesia. Tugas dan Wewenang Presiden Sebagai Kepala Negara; 7
CONTOH LEMBAGA POLITIK 8 Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar; Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR; Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripuma MPR; Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya; Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari; Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari; Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. B. Majelis Permusyawaratan Rakyat Tugas dan Wewenang MPR ;
CONTOH LEMBAGA POLITIK Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah) Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD Menetapkan UU bersama dengan Presiden Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden) Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama). C. Dewan Perwakilan Daerah Tugas dan Wewenang DPR ; Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang: Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang: Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang: 9
CONTOH LEMBAGA POLITIK Memeriksa dan memutus permohonan kasasi (Pasal 20 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009). Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili (Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1985). Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap (Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1985). Menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU (Pasal 20 ayat 1 huruf b UU Nomor 48 Tahun 2009). Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya (Pasal 32 ayat 3 UU Nomor 3 Tahun 2009). Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya (Pasal 32 ayat 4 UU Nomor 3 Tahun 2009) Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta (Pasal 22 UU Nomor 48 Tahun 2009). Memberi pertimbangan hukum atas permohonan grasi dan rehabilitasi (Pasal 35 UU Nomor 5 Tahun 2004). Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman (Pasal 24 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009). Melakukan pengawasan internal atas tingkah laku hakim (Pasal 32A UU Nomor 3 Tahun 2009). Mengawasi pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan (Pasal 32 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2009). D.Mahkamah Agung Tugas dan wewenang MK; 10
CONTOH LEMBAGA POLITIK Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Memutus pembubaran partai politik. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pemilu). E.Mahkamah Konstitusi Tugas dan wewenang MK; Tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. 11
CONTOH LEMBAGA POLITIK Advertisement Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung. Menetapkan calon Hakim Agung. Mengajukan calon Hakim Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. F.KOMISI YUDISIAL Tugas dan wewenang KY; Tercantum dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 dan UU Nomor 18 Tahun 2011. Berdasarkan Pasal 14 UU Nomor 22 Tahun 2004, tugas Komisi Yudisial adalah: Adapun Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2011 menjelaskan bahwa wewenang Komisi Yudisial adalah: 12
Pengertian Lembaga Politik: https://dosensosiologi.com/pengertian-lembaga-politik-ciri-fungsi-konsepdan-contoh-lengkap/ Ciri Lembag Politik: https://dosensosiologi.com/pengertian-lembaga-politik-ciri-fungsi-konsepdan-contoh-lengkap/ Fungsi Lembaga Politik: https://amp.kompas.com/skola/read/2020/10/16/150621069/peran-danfungsi-lembaga-politik Konsep Lembaga Politik: https://amp.kompas.com/skola/read/2022/11/23/190000669/pengertianlembaga-politik-fungsi-dan-ciri-cirinya- #amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16735089027141&referrer=https%3A %2F%2Fwww.google.com Pemisah Kekuasaan Lembaga Politik: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemisahan_kekuasaan Contoh Lembaga Politik(Presiden) https://cianjurtoday.com/contoh-lembaga-politik-sebagai-forumperwujudan-integrasi-nasional/ Contoh Lembaga Politik(MPR) https://cianjurtoday.com/contoh-lembaga-politik-sebagai-forumperwujudan-integrasi-nasional/ Contoh Lembaga Politik(DPD) https://cianjurtoday.com/contoh-lembaga-politik-sebagai-forumperwujudan-integrasi-nasional/ Contoh Lembaga Politik(MA) https://cianjurtoday.com/contoh-lembaga-politik-sebagai-forumperwujudan-integrasi-nasional/ Contoh Lembaga Politik(MK) https://cianjurtoday.com/contoh-lembaga-politik-sebagai-forumperwujudan-integrasi-nasional/ Contoh Lembaga Politik(KY) https://cianjurtoday.com/contoh-lembaga-politik-sebagai-forumperwujudan-integrasi-nasional/ Daftar Pustaka
THANK YOU