220728 - Tes3 Draft Panduan Inspeksi Formal CH (cut no comment)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI........................................................................................................................................................ 1
PENDAHULUAN ............................................................................................................................................. 2

Latar Belakang ....................................................................................................................................... 2
Maksud dan Tujuan............................................................................................................................ 3
Ruang Lingkup........................................................................................................................................ 4
Dasar Hukum .......................................................................................................................................... 4
Definisi dan Pengertian.................................................................................................................... 5
DATA JEMBATAN CH DI PULAU JAWA ............................................................................................ 7
PEMENUHAN INDIKATOR KINERJA JEMBATAN MASA KONSTRUKSI................................11
Indikator Kinerja Jembatan Masa Konstruksi ..................................................................11
Inspeksi Formal Masa Konstruksi ............................................................................................ 14
FORMAT LAPORAN INSPEKSI FORMAL PEMENUHAN IKJ MASA KONSTRUKSI.......... 16
FORMAT BERITA ACARA INSPEKSI FORMAL MASA KONSTRUKSI.................................... 19

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Jembatan tipe Callender Hamilton (CH) mulai digunakan
di Indonesia sejak tahun 1970-an. Dengan proses
pembangunan yang cepat, jembatan CH banyak
digunakan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan
kebutuhan mobilisasi, kapasitas struktur jembatan CH ini
sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Keterbatasan jembatan dalam memikul beban sangat
berisiko akan terjadinya keruntuhan akibat beban dinamis
yang aktif.

Saat ini, terdapat beberapa Jembatan CH di Pulau Jawa yang sudah tidak
sesuai dengan umur rencananya. Jembatan CH di jalur tersebut rata-rata
telah berumur 40 tahun keatas sehingga rentan terhadap keruntuhan dan
kegagalan struktur. Oleh karena itu, upaya preventif perlu segera dilakukan
dengan penggantian struktur jembatan yang lebih kuat dan mampu
mengakomodir kebutuhan pelayanan pada jalur logistik nasional.

Berdasarkan rencana strategis Kementerian PUPR 2020-2024, Peningkatan
Kinerja Pelayanan Jalan Nasional yang dijabarkan dalam (i) Preservasi
jalan; (ii) Pembangunan jalan dan jembatan; (iii) Penataan jalan nasional
di kawasan perkotaan; (iv) dan Pemenuhan Gap Funding melalui Skema
Pembiayaan Alternatif. Salah satu contoh skema pembiayaan alternatif
adalah dilakukannya Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Merujuk Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
948/KPTS/M/2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penanggung Jawab
Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha pada Kegiatan
Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau, Pembangunan
Jalan Trans Papua, Penggantian Jembatan di Lintas Utama Pulau Jawa, dan
Preservasi Jalan Lintas Tengah dan dan Barat Pulau Sumatera dengan
Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha-Ketersediaan
Layanan/Availibility Payment, maka rencana kegiatan penggantian
dan/atau duplikasi Jembatan CH di Pulau Jawa dilakukan dengan skema
KPBU.

2

Periode selama dalam pelaksanaan perjanjian KPBU disebut sebagai masa
kerja sama. Masa kerja sama adalah periode selama 12 (dua belas) tahun
terhitung sejak tanggal efektif, yang terdiri dari 2 tahun masa konstruksi dan
10 tahun masa layanan. Pada masa konstruksi ataupun layanan terdapat
Indikator Kinerja Jembatan yang wajib dipenuhi oleh BUP dan akan
dilakukan pengecekan oleh pihak pemerintah melalui inspeksi formal dan
inspeksi informal. Pengecekan ini akan mempengaruhi pemotongan
jaminan dan pembayaran dari pemerintah kepada BUP. Namun sampai
saat ini, belum terdapat panduan untuk melakukan inspeksi, khususnya
inspeksi formal masa konstruksi yang seharusnya sudah dimulai sejak 20
Maret 2022.

Maksud dan Tujuan

Buku Panduan Inspeksi Formal Masa Konstruksi
Proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha
(KPBU) Jembatan CH adalah panduan yang
dijadikan acuan oleh penyelenggara KPBU
Jembatan CH di Pulau Jawa agar dapat mengontrol
pemenuhan Indikator Kinerja Jembatan (IKJ) secara
akuntabel.

Panduan Inspeksi Formal Masa Konstruksi disusun
berdasarkan dokumen Perjanjian Kerjasama antara
Direktur Jenderal Bina Marga dan PT Baja Titian
Utama Nomor 12/PKS/Db/2021 dan 001/PTBTU-
DIR/XII/2021 tentang Proyek Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha (KPBU) Kegiatan Penggantian
dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton
(CH) di Pulau Jawa.

Tujuan pembuatan buku panduan ini agar dapat dijadikan sebagai
petunjuk dan acuan pelaksanaan kegiatan inspeksi formal selama masa
konstruksi oleh para penyelenggara kegiatan pembangunan jembatan CH
di Pulau Jawa dengan skema KPBU. Sehingga pemantauan dan evaluasi
terhadap pemenuhan IKJ selama masa konstruksi dapat tertib
administrasi.

3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari panduan ini adalah dibuat untuk jenis
inspeksi formal pada masa konstruksi sampai dengan
formulir pengecekannya (tidak sampai perhitungan besar
potongan) untuk Proyek KPBU Kegiatan Penggantian
dan/atau Duplikasi Jembatan CH di Pulau Jawa.

Dasar Hukum

Dasar peraturan yang digunakan dalam panduan Inspeksi Formal Masa
Konstruksi Proyek KPBU Jembatan CH di Pulau Jawa adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan

Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah
dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
948/KPTS/M/2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penanggung
Jawab Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha pada
Kegiatan Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau,
Pembangunan Jalan Trans Papua, Penggantian Jembatan di Lintas
Utama Pulau Jawa, dan Preservasi Jalan Lintas Tengah dan dan Barat
Pulau Sumatera dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dengan
Badan Usaha-Ketersediaan Layanan/Availibility Payment;

4

8. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor PB.02.01-Mn/1763 tentang Penunjukan Pemenang
Lelang Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (Proyek
KPBU) Kegiatan Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender
Hamilton (CH) di Pulau Jawa;

9. Dokumen Studi Kelayakan PT. Bukaka Teknik Utama Proyek
Penggantian Jembatan Tipe Callender Hamilton pada Ruas Jalan
Nasional di Pulau Jawa;

10. Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal Bina Marga dan PT Baja
Titian Utama Nomor 12/PKS/Db/2021 dan 001/PTBTU-DIR/XII/2021
tentang Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
Kegiatan Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender
Hamilton (CH) di Pulau Jawa.

Definisi dan Pengertian

1. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan
usaha swasta yang berbentuk Perseroan
Terbatas atau badan hukum asing.

2. Pemerintah adalah perangkat Negara
Republik Indonesia yang terdiri dari
Presiden yang memegang kekuasaan di
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
UUD RI tahun 1945 dan perubahan-
perubahannya, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),
Kementerian Perhubungan, dan pihak-
pihak lain terkait dengan penyelenggaran
jalan dan jembatan Indonesia.

3. Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha yang selanjutnya disebut KPBU
adalah kerja sama antara pemerintah dan
Badan Usaha dalam penyediaan
infrastruktur untuk kepentingan umum.

5

4. Badan Usaha Pelaksana KPBU yang selanjutnya disebut Badan
Usaha Pelaksana atau BUP adalah Perseroan Terbatas yang didirikan
untuk melaksanakan Proyek KPBU Kegiatan Penggantian Jembatan
di Lintas Utama Pulau Jawa oleh pemenang Pelelangan khusus
dalam hal ini adalah PT Baja Titian Utama.

5. Balai atau unit/tim/satuan kerja adalah suatu unit pelaksana teknis
pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat
Jenderal Bina Marga, yang berwenang terhadap kegiatan
penggantian dan/atau duplikasi jembatan Callender Hamilton (CH)
yang wilayah kerjanya mencakup Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
Banten, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta – Jawa
Barat, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah –
Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan
Nasional Jawa Timur – Bali.

6. Masa Konstruksi adalah periode yang diberlakukan 90 hari kalender
sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau sejak
berlakunya tanggal efektif sampai ditetapkannya Masa Layanan.

7. Masa Layanan adalah periode yang diberlakukan berdasarkan
tanggal ditandatanganinya Berita Acara Penerimaan Hasil
Konstruksi Jembatan secara keseluruhan dan sejak selesainya
penyerahan jembatan secara keseluruhan sampai berakhirnya
Masa Layanan atau pengakhiran lebih awal perjanjian KPBU.

8. Indikator Kinerja Jembatan Masa Konstruksi yang selanjutnya
disingkat menjadi IKJ Masa Konstruksi adalah pamatere untuk
mengukur kinerja BUP dalam melaksanakan pengoperasian dan
pemeliharaan selama masa konstruksi sampai dengan
ditetapkannya Masa Layanan

9. Jaminan Pemenuhan IKJ Masa Konstruksi adalah jaminan dalam
bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh bank, yang bersifat tanpa
syarat (unconditional), dapat dicairkan sampai dengan sebesar nilai
jaminan dan dapat dicairkan di Indonesia, sebagai jaminan
pemenuhan IKJ masa konstruksi oleh BUP.

6

DATA JEMBATAN CH DI PULAU JAWA

Tabel 1 Data Jembatan CH di Pulau Jawa

Nama Data Penggantian/Duplikasi
Jembatan
No. PPK Batu Ceper Lokasi Jembatan
1 1,4
2 1,4 Cisadane A Jenis Panjang (m) Lebar (m)
2 1,4
3 2,1 Cisadane B Jl. Daan Mogot Penggantian 120 22
Tawing I Tangerang BTS DKI Penggantian 110 18
Penggantian 110 18
- S 6.16381 E Penggantian 45 10
106.65748
Jl. Raya Serang
Tangerang -
S 6.17552 E
106.62931
Jl. Raya Serang
Tangerang -
S 6.17552 E
106.62931

Ruas Batas Kota
Cilegon - Pasauran

Km. 142+130

1 1,1 Cilamaya KM. 107+300 ARAH Penggantian 60 11
JKT

2 1,1 Ciasem III A KM. 126+300 ARAH Penggantian 70 11

CRB

3 1,1 Cipangaritan KM. 137+650 ARAH Penggantian 40 11
B JKT

7

Nama Data Penggantian/Duplikasi
Jembatan
No. PPK Lokasi Jembatan Jenis Panjang (m) Lebar (m)
4 1,2 Cigadung IB
5 1,3 KM.JKT. 141+850 Penggantian 30 9
6 1,3 Karang (Jln.H.Syahbana
7 1,3 Sembung Penggantian 50 9,5
8 1,3 Pamanukan)
9 3,3 Sigranela B Bts Kab. Cirebon - Penggantian 35 9,5
Bts. Kota Cirebon
10 3,3
Km Cn 11+799
Bts Kab. Cirebon -
Bts. Kota Cirebon

Km Cn 15+420

Kalijaga A Kalijaga Km Cn Penggantian 45 11
03+850

Kanci IB Bts. Kota Cirebon - Penggantian 60 11
Citanduy Losari (Bts. Jateng) Penggantian 60 13
Ciputra Haji Penggantian 50 13
Km Cn 08+680

Ruas Jalan Bts.Kota
Ciamis-Bts.Kota
Banjar (Km.Bdg.
146+900)
Ruas Jalan Bts.
Kota Banjar -
Kalipucang

(Km.Bdg. 166+060)

11 S 03 Cikao A KM 115+500 Penggantian 50 11

12 S 03 Cisomang KM 138+270 Penggantian 35 13
110 13
13 4,3 Cimanuk Cijeleg - Kadipaten 115 13
14 4,3 Penggantian 80 13
15 4,3 150 10
16 4,1 KM. BDG 76+120

Cilutung Raya Kadipaten KM
Cikeruh Penggantian
Batujajar
CN 50+050

Bts. Kab. Penggantian
Majalengka
(Prapatan) - Bts.
Kota. Palimanan
KM CN 35+190

Kab. Bandung Penggantian
Barat

8

Nama Data Penggantian/Duplikasi
Jembatan
No. PPK Lokasi Jembatan

Jenis Panjang (m) Lebar (m)

Tajum II Wangon-Menganti Duplikasi

1 2,2 Margasana Km.Bms 25+200 Tanpa 150 10
30 11
Penggantian 60 11
160 11
Jl. Kaligawe 110 11
2 3,2 Kalibanger A (Semarang) (Km Penggantian 140 10
60 10
SMG 2+300) 50 13
100 11
Bts. Kota 50 18,5
142 13
3 3,2 Wonokerto II Semarang-Bts. Penggantian

A Kota Demak (Km

SMG 17+470)

4 3,5 Jurug B Ruas Bts. Kota Penggantian
Surakarta-Palur
Km. Ska. 4+400

5 1,1 Pemali Jl. Pemuda Kab. Penggantian
Brebes B Brebes, Km.Smg.

177+200

6 1,3 Tajum Ruas Ajibarang - Duplikasi
Karang Wangon, Km. Bms Tanpa
Bawang
37+300 Penggantian

7 1,1 Pedes B Ruas Prupuk – Penggantian
8 1,4 Pang 1 A Bts.Kab. Penggantian
9 1,4 Juana 1 Penggantian
Tegal/Banyumas,
Km. Pkl 114+600
Ruas Bts. Kota
Rembang - Bulu

(Batas Prov. Jatim),
Km.Smg. 152+200
Ruas SP.3 Lingkar
Pati Timur - Bts.
Kota Rembang ,
Km.Smg. 88+100

1 4,6 Jetak Jln. M.T. Haryono Duplikasi
(Bojonegoro) Dengan
Penggantian

2 2,1 Bandar Jln. Bandar Ngalim
Ngalim Penggantian

(Kediri)

3 2,1 Ngujang Ngantru - Bts. Kota 150 13
Penggantian 55 10

Tulungagung

Jarakan
4 2,1 Munjungan (Trenggalek) - Bts. Penggantian

Kab. Tulungagung

9

Nama Data Penggantian/Duplikasi
Jembatan
No. PPK Lokasi Jembatan

Jenis Panjang (m) Lebar (m)

5 2,4 Teleng Glonggong - Bts. Duplikasi 60 10
Kota Pacitan Tanpa 80 10
170 11
Penggantian

6 2,4 Kangkung Bts. Kota Pacitan - Duplikasi
Bts. Kab. Tanpa

Trenggalek Penggantian

Bts. Kab.
7 SKPD Trisula Lama Tulungagung - Bts. Penggantian

Kota Blitar

8 1,6 Wirolegi Jln. Brigjen 35 13
Penggantian

Katamso (Jember)

9 1,7 Kalitakir Bts. Kab. Jember - 50 13
Penggantian

Genteng Kulon

10

PEMENUHAN INDIKATOR KINERJA
JEMBATAN MASA KONSTRUKSI

Indikator Kinerja Jembatan
Masa Konstruksi

Pemenuhan IKJ Masa Konstruksi
diberlakukan 90 (sembilan puluh) hari
kalender sejak diterbitkannya SPMK atau
sejak berlakunya Tanggal Efektif sampai
ditetapkannya Masa Layanan. Tingkat
kenyamanan jembatan pada Masa
Konstruksi diukur berdasarkan IKJ Masa
Konstruksi yang mencakup ketersediaan
lajur lalu lintas, kondisi perkerasan
jembatan dan bahu jembatan pada
jembatan dan oprit, drainase atau saluran
pada oprit, jembatan untuk detour,
jembatan darurat, perlengkapan jembatan
dan kebersihan dari benda yang
membahayakan keselamatan lalu lintas

BUP harus menjaga tingkat kenyamanan jembatan berdasarkan IKJ Masa
Konstruksi yang disyaratkan pada tabel di bawah untuk setiap lokasi
jembatan.

11

Tabel 2 Indikator Kinerja Jembatan

Indikator Kinerja Waktu Metode Satuan
No Tanggap
Penanganan Pengukuran Pengamatan
Jembatan

1. Ketersediaan Lajur Lalu Lintas

Panjang antrian Dalam waktu Pengukuran Patok STA
kendaraan pada saat maksimum 1 secara visual
penanganan konstruksi (satu) jam
jembatan yang
diizinkan maksimum
1000-meter selama 1
jam secara terus-
menerus.

Tidak diizinkan berhenti
di atas lantai jembatan

2. Perkerasan/Bahu Jembatan pada Oprit Jembatan dan Jembatan alih

a. Tidak ada lubang yaitu Perbaikan Pengukuran Jangka
secara visual sorong dan
kerusakan perkerasan selesai dalam setiap hari meteran
(pengamatan
jembatan dan waktu secara
geometri)
setempat atau maksimum 3

beberapa tempat (tiga) hari

berbentuk lubang

dengan kedalaman

minimum sama

dengan tebal satu lapis

permukaan

b. Tidak ada penurunan
lebih dari 3 cm

3 Drainase/saluran pada oprit

a. Tidak terjadi kerusakan Pebaikan Pengukuran

struktur drainase yang struktur secara visual

mengakibatkan drainase setiap hari

saluran yang berada selesai dalam

pada cakupan area waktu

kerja tidak berfungsi maksimum 3

dengan baik (air tidak (tiga) 14 (hari)

menggenang)

12

Indikator Kinerja Waktu Metode Satuan
No Tanggap Pengukuran Pengamatan
Penanganan
Jembatan

b. Tidak ada endapan Pembersihan

(sedimentasi) >10% dari selesai dalam

tinggi dimensi saluran waktu

samping maksimum 1

c. Tidak terjadi scouring (satu) hari

pada ujung inlet/outlet

4. Jembatan untuk Detour/Jembatan Duplikasi

a. Jembatan dalam Penanganan Pengukuran

kondisi mantan (NK <= selesai dalam secara

2) waktu

maksimum 14

(empat belas)

hari

5. Jembatan Darurat

a. Tidak ada penurunan Perbaikan Pengukuran
oprit lebih dari 3 cm selesai dalam dengan alat
waktu ukur setiap
maksimum 3 hari
(tiga) hari

b. Bangunan bawah tidak Perbaikan

ada perbedaan (sesuai

penurunan lebih dari justifikasi

2% teknik) selesai

dalam waktu

maksimum 3

(tiga) hari

c. Kelengkapan elemen Perbaikan

dalam kondisi lengkap selesai dalam

& baik waktu

maksimum 1

(satu) hari

13

Indikator Kinerja Waktu Metode Satuan
No Tanggap Pengukuran Pengamatan
Penanganan
Jembatan

6. Rambu & Marka di Jalan dan Jembatan (Yellow Box)

a. Terpasang dengan Perbaikan Pengukuran
secara visual
benar sesuai selesai dalam setiap hari

ketentuan, secara waktu

struktur kokoh dan maksimum 1

dapat terlihat dengan (satu) hari

jelas pada malam hari

(sesuai standard

perhubungan darat)

b. Pemasangan rambu Pemasangan

sementara untuk rambu

pencegahan sementara

kecelakaan lalu lintas paling lambat

yang disebabkan 24 (dua puluh

kerusakan jalan yang empat) jam

belum dapat diperbaiki sejak kejadian

7. Kebersihan

a. Area kerja dan detour Pembersihan Pengukuran
secara visual
terbebas dari benda selesai dalam setiap hari

yang dapat waktu

membahayakan maksimum 1

keselamatan lalu lintas. (satu) hari

Lantai jembatan

darurat dalam kondisi

bersih

Inspeksi Formal Masa Konstruksi

Sejak diberlakukannya IKJ Masa Konstruksi sampai dengan tanggal
ditetapkannya Masa Layanan Unit Pengawas Teknis dan Unit Pengelola
Proyek, setiap 30 (tiga puluh) Hari sekali, wajib melakukan pemeriksaan
(inspeksi formal) terhadap pemenuhan IKJ Masa Konstruksi dengan jadwal
dan metode pengukuran sebagaimana ditentukan dalam IKJ Masa
Konstruksi, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Inspeksi
Formal Masa Konstruksi.

14

Inspeksi formal selama Masa Konstruksi memberikan perbandingan
informasi pemenuhan IKJ Masa Konstruksi yang dilaporkan oleh BUP
(Kontraktor) dengan pengukuran aktual yang dilaksanakan pada lokasi
yang ditentukan oleh Unit Pengelola Proyek atau Unit Pengawas Teknis yang
dapat berakibat pada pengenaan Pemotongan dari Jaminan Pemenuhan
IKJ Masa Konstruksi apabila ada ketidaksesuaian.

Apabila berdasarkan laporan inspeksi formal ditemukan suatu
kejadian/kerusakan yang menyebabkan tidak terpenuhinya IKJ Masa
Konstruksi, maka dengan berdasarkan Berita Acara Hasil Inspeksi Formal
Masa Konstruksi, BUP wajib melakukan perbaikan sesuai kinerja dalam
waktu tanggap penanganan yang ditetapkan dalam IKJ Masa Konstruksi.
Waktu tanggap penanganan mulai dihitung sejak tanggal Berita Acara
Hasil Inspeksi Formal Masa Konstruksi. Format formulir pelaksanaan inspeksi
formal dan format Berita Acara Inspeksi Formal sebagaimana diuraikan
pada subbab selanjutnya.

Apabila BUP gagal menyelesaikan
perbaikan atas kerusakan dalam waktu
tanggap penanganan yang ditetapkan
dalam IKJ Masa Konstruksi maka BUP
dianggap tidak memenuhi IKJ Masa
Konstruksi dan akan dikenakan
Pemotongan yang direkapitulasi dengan
cara pencairan Jaminan Pemenuhan IKJ
Masa Konstruksi di akhir Masa Konstruksi.
Dalam hal BUP tetap tidak memperbaiki
kerusakan, sehingga kerusakan tersebut
dapat membahayakan keselamatan
pengguna Jembatan berdasarkan
pertimbangan Unit Pengelola Proyek atau
Unit Pengawas Teknis maka dapat
menyampaikan permintaan tertulis
kepada BUP untuk memperbaiki kerusakan
tersebut dalam jangka waktu yang
disebutkan dalam permintaan tertulis.

15

FORMAT LAPORAN INSPEKSI FORMAL

PEMENUHAN IKJ MASA KONSTRUKSI

Contoh:

1 4
5
2 6
3 7 8

11
9

10

12 13 14

Formulir dicetak dalam ukuran kertas A4 dengan orientasi kertas landscape.
Sedangkan template formulir dapat diakses dan didownload pada tautan
bit.ly/formalMKCH. Penjelasan mengenai warna dari tiap-tiap nomor item
pengisian adalah sebagai berikut.

X

1. Merah : sudah format atau sudah ada formula pada formulir

X

2. Biru : diisi sebelum diprint mengikuti keterangan pengisian;
X

3. Hijau : diisi saat dan setelah pelaksanaan inspeksi (cetak).

16

Adapun keterangan pengisian masing-masing nomor, yaitu:

1. KOP formulir adalah KOP Direktorat Pembangunan Jembatan,
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR;

2. Nama Jembatan langsung diisi dengan nama jembatannya (tanpa
menulis kata “jembatan” lagi) sesuai dengan nama jembatan yang
tertera pada sheet “Daftar Jembatan”;
a. Catatan: perlu diperhatikan penulisan nama jembatan sesuai
dengan daftar yang ada agar isian data lainnya dapat
otomatis terisi;
b. Alternatif: pengisisan nama jembatan dapat dilakukan dengan

mengeklik tombol tarik-turun (dropdown) untuk memilih

nama jembatan yang ada di daftar;

3. Lokasi, Panjang, dan Lebar akan otomatis terisi apabila pengisian

nama jembatan sudah sesuai dengan sheet “Daftar Jembatan”;

4. Waktu inspeksi diisi dengan jam pelaksanaan inspeksi;

5. Tanggal inspeksi diisi dengan tanggal dilaksanakannya inspeksi

sesuai format Hari/Bulan/Tahun atau DD/MM/YYYY. Contohnya

apabila inspeksi dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2022, maka

penulisannya adalah 26/07/2022;

6. Nomor jembatan akan otomatis terisi sesuai dengan nomor

jembatan yang sedang diinspeksi. Daftar nomor jembatan dapat

dilihat pada invi-J atau sheet “Daftar Jembatan”;

7. Kode Jembatan akan otomatis terisi sesuai dengan kode jembatan

yang sedang diinspeksi. Daftar kode jembatan dapat dilihat pada

invi-J atau sheet “Daftar Jembatan”;

8. Kode inspeksi Formal akan otomatis terisi apabila penulisan formulir

pada nomor 4 sampai dengan nomor 7 sudah sesuai. Di mana format

penulisan kode inspeksi formal adalah Kode Jembatan/Bulan

Inspeksi (dengan format 2 angka)/Tahun inspeksi (dengan 4 angka).

Contohnya untuk Jembatan Pemali Brebes B yang dilaksanakan pada

tanggal 26 Juli 2022, maka penulisannya adalah PBS.B/07/2022;

9. Kolom lokasi diisi dengan nama jembatan yang diinspeksi, kolom

tersebut akan otomatis terisi sesuai dengan Nama Jembatan di

nomor 1;

17

10. Pengisian kolom Kategori Pemenuhan Indikator Kinerja Proyek KPBU
Jembatan CH;
a. Angka 1 s.d. 7 menggambarkan nomor aspek IKJ pada Tabel 2
Indikator Kinerja Jembatan;
b. Huruf N dan O menggambarkan arah dari lajur;
i. N untuk arah normal (dari pintu masuk jembatan ke pintu
keluar jembatan atau dari STA terkecil ke STA yang lebih
besar);
ii. O untuk arah opposite (dari pintu keluar jembatan ke
pintu masuk jembatan atau dari STA terbesar ke STA yang
lebih kecil);
c. Pengisian dilakukan dengan memberi “V” jika IKJ terpenuhi;
d. Jika terdapat indikator yang tidak terpenuhi, diisi sesuai dengan
nomor dan huruf dari aspek yang tidak terpenuhi;
i. Contoh 1: jika pada jalur arah normal terdapat endapan
pada saluran oprit atau drainase, maka pada kolom 3n
diisi dengan 3b;
ii. Contoh 2: jika pada jalur arah pintu keluar ke pintu masuk
jembatan terdapat masalah kebersihan, maka pada
kolom 7o, diisi dengan 7a.

11. Batas waktu tanggap penanganan diisi sesuai dengan aspek yang
tidak terpenuhi yang dapat dilihat pada Tabel 2 Indikator Kinerja
Jembatan;

12. Tanda tangan dan nama dari perwakilan BUP;
13. Tanda tangan dan nama dari UPT atau Balai;
14. Tanda tangan dan nama dari unit pengelola proyek/PPK.

18

FORMAT BERITA ACARA INSPEKSI
FORMAL MASA KONSTRUKSI

Berita acara diisi sesuai dengan hasil yang tertera pada formulir laporan
Inspeksi Formal Masa Konstruksi dan dicetak dalam ukuran A4 dengan
orientasi portrait. Selanjutnya berita acara ditandatangani oleh pihak BUP
dan pihak PJPK. Format di atas dapat diakses pada bit.ly/formalMKCH.

19

20